Pimpin Rakor Pupuk Bersubsidi Wakil Bupati Minta Permasalahan Distribusi Dipecahkan

Pimpin Rakor Pupuk Bersubsidi Wakil Bupati Minta Permasalahan Distribusi Dipecahkan. 

Sumbawa. Amarmedia.co.id | Wakil Bupati Sumbawa, Hj. Dewi Noviany, S.Pd.,M.Pd., membuka secara resmi Rapat Koordinasi mengenai Pupuk Bersubsidi Kabupaten Sumbawa, di Aula H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu 11 Oktober 2023.

Turut Hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Kejaksaan Negeri Sumbawa TNi dan Polri serta sejumlah perwakilan OPD terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Sumbawa ini. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pangan yang lebih baik bagi para petani di Kabupaten Sumbawa.

Kemudian, dikatakan Wabup bahwa pemerintah kabupaten juga telah melakukan berbagai upaya khususnya penyediaan pupuk dan pestisida dengan menerapkan subsidi, sehingga harga pupuk yang didapatkan para petani relatif lebih terjangkau sesuai dengan HET dan kemampuan modal usahanya.

"Sinergitas antara seluruh pihak terkait sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan pupuk bersubsidi ini, hal ini bertujuan guna meminimalisir adanya pemalsuan maupun pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan pupuk dan pestisida" Ujar Hj Novy akrab disapa. 

Masih kata Wabup,saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023 dan sudah ada petani yang mulai memasuki musim tanamnya, entah itu menanam padi dan lain sebagainya, sebagai pemerintah sudah semestinya wajib untuk turun ke lapangan untuk memastikan agar penyaluran pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada sasaran yang dimaksud. Beliau juga menambahkan bahwa perlu untuk mengontrol HET yang ada dilapangan karena sering terjadi perselisihan harga yang cukup signifikan. Di dalam rapat koordinasi ini juga beliau berharap agar para petani dapat menerima haknya. 

Kepada Tim komisi pengawasan pupuk dan pestisida perlu diadakannya  sidak sehingga kedepannya kita dapat mengetahui antara ketersediaan pupuk dengan jumlah petani yang M membutuhkan.Pada dasarnya setiap tahun pasti ada fluktuasi turun naiknya dan sebagainya karena yang sifatnya subsidi ini memang yang dinantikan oleh masyarakat. Mengingat berbagai masalah penyaluran pupuk bersubsidi diantaranya masih banyak petani yang belum mendapatkan kartu tani dan belum melakukan panebusan sesuai quota yang ditentukan, dan pengecer tidak memberikan kwitansi saat petani menebus pupuk bersubsidi maka pada musim tanam MH yang sudah berjalan yang walaupun kondisi hujan belum ada petani diharapkan segera menebus pupuk sesuai dengan quota yang di usulkan.

"Untuk kurangnya atau belum adanya kartu tani maka petani dapat melakukan pembayaran secara manual agar proses panebusan pupuk bersubsidi tetap dapat berjalan serta mengharuskan agar seluruh kios pengecer memasang plang HET pupuk bersubsidi di depan toko nya.

Terakhir, Wabup berharap agar rapat koordinasi komisi pengawasan pupuk dan pestisida di Kabupaten Sumbawa ini dapat menghasilkan sinergitas yang baik guna melindungi petani agar tetap berjaya. 

Di tempat yang sama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Lalu Suharmaji Kertawijaya, ST.,MT dalam paparannya menjelaskan tentang pengertian dari pupuk subsidi ini di mana pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ini akan menghadirkan manfaat sekaligus dapat berpotensi menimbulkan masalah bagi para subjek pelakunya, hasil akhir apakah akan menjadi manfaat atau masalah itu tergantung pada sikap dan dasar subjek pelakunya di dalam mengelola pupuk persepsi tersebut. Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di dalam SIMLUHTAN. 

Adapun kebijakan baru peruntukkan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur pada permentan No. 10 tahun 2022 , Pupuk bersubsidi terdiri dari Urea, Nitrogen, Phospat dan Kalium(NPK) yang tersedia untuk 9 komoditas prioritas yaitu tanaman pangan (padi, jangung dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah dan bawang putih), kemudian untuk perkebunan seperti tebu rakyat, kakao dan kopi.

Sedangkan untuk HET, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 734 tahun 2022 pada HET pupuk bersubsidi dipatok masing-masing senilai: Rp. 2.250 per kg untuk urea, Rp. 2.300 per kg untuk NPK dan Rp. 3.300 per kg untuk pupuk NPK dengan formula khusus kakao.(AM)