Komisi II DPRD Sumbawa Tekan Akselerasi Lisdes: Targetkan 5 Desa di Batulanteh Terang Benderang Desember 2026

Komisi II DPRD Sumbawa Tekan Akselerasi Lisdes: Targetkan 5 Desa di Batulanteh Terang Benderang Desember 2026

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen PT PLN (Persero) UIW  NTB dan Sumbawa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (2/9/2026). Pertemuan ini berfokus pada percepatan Program Listrik Masuk Desa (Lisdes), penanganan keluhan jaringan, serta pemenuhan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pegunungan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbawa I Nyoman Wisma SIP dan dihadiri Sekretaris Komisi II H. Zohran, S.H., serta anggota Komisi II H. Andi Mappelepui, Kaharuddin Z.SH, dan Ridwan, S.P.M.Si dan Juliansyah SE. Hadir pula Kepala Bidang Infrastruktur Bapperida Sumbawa Kaharuddin, jajaran manajemen PLN mulai dari UIP, UIW NTB, UP2K, hingga UP3 Sumbawa, serta perwakilan tokoh masyarakat Desa Tepal Ali Amrullah 

Dalam pembukaannya, Wisma menyampaikan apresiasi atas keandalan pasokan listrik yang kini telah menjangkau hingga wilayah pelosok. Meski begitu, Komisi II memberikan catatan kritis terkait permohonan perluasan jaringan yang belum terealisasi sejak 2025 di Kecamatan Ree, serta bahaya keselamatan akibat keberadaan tiang listrik di atas pemukiman warga Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu.

Fokus utama rapat tertuju pada kondisi   lima desa di kawasan pegunungan Kecamatan Batu Lanteh dan sekitarnya—seperti Desa Tepal, Tangkampulit, Batu Rotok, Bao Desa, dan Mungkin—yang selama ini masih bergantung pada pembangkit listrik swadaya berkapasitas terbatas atau non PLN.

Sekretaris Komisi II H Zohran menyampaikan bahwa masyarakat di lima desa tersebut sangat mengharapkan keberadaan listrik PLN. " Kami telah turun langsung ke masyarakat disana bahkan sampai kemarin lusa tokoh masyarakat ke rumah membicarakan hal ini, dan hari salah satu tokoh masyarakat disana hadir disini. Sudah 81 tahun merdeka Republik ini namun mereka belum mendapatkan listrik PLN. Mohon menjadi perhatian pihak PLN selaku operator pemerintah pusat dalam penyediaan energi listrik" ungkap Haji Orek.

Menanggapi hal tersebut, Manager Sub Bidang Perencanaan Sistem Kelistrikan UIW NTB I  Nyoman Suparta menegaskan bahwa kondisi daya kelistrikan di Sumbawa dalam kondisi aman pascamasuknya pembangkit baru PLTG Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW. Pihaknya memprioritaskan penuntasan lima desa belum berlistrik di wilayah Sumbawa pada tahun 2026.

Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan / Manager Lisdes PLN UIW NTB Hendra M. Aditia menambahkan Anggaran Lisdes tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan hingga tiga kali lipat. "Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari KLHK juga sudah rampung. Target kami mobilisasi material tiang mulai September ini sebelum musim hujan, dan tuntas nyala pada Desember 2026 sesuai arahan Presiden," ujar Hendra.

Terkait tantangan medan jalan yang ekstrem menuju wilayah pegunungan, Kepala Bidang Infrastruktur Bapperida Sumbawa Kaharuddin menyatakan kesiapan Pemda untuk berkoordinasi dengan Balai Jalan serta mengerahkan bantuan alat berat guna mempermudah mobilisasi material PLN.

Dari RDP tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan lima poin rekomendasi :

Pertama ; Mengawal komitmen PLN UIW NTB, UP2K, dan UP3 Sumbawa agar eksekusi jaringan listrik di Desa Tepal, Tangkampulit, Bao Desa, Batu Rotok, dan Mungkin tuntas nyala pada Desember 2026 dengan dukungan pengawalan jalur oleh Pemda Sumbawa.

Kedua ; Mendesak PLN UP3 Sumbawa segera menerjunkan tim teknis untuk memindahkan 5 tiang listrik di atas rumah warga Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, demi keselamatan warga.

Ketiga Mendorong PLN UP3 Sumbawa segera merespon permohonan jaringan kabel sepanjang ±500 meter di wilayah Relokasi Desa di Kecamatan Ree yang tertahan sejak 2025.

Keempat; Menggalang dukungan penuh dari Pemda, pihak kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat dalam pengamanan material serta pembebasan ruang bebas (Right of Way) dari gangguan pohon.

Kelima ; Meminta PLN dan Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran Lisdes/Lisdus 2027 bagi dusun-dusun terpencil yang belum terlayani optimal, termasuk Dusun Mate Mega di Desa Marenteh, Kecamatan Alas. (AM)