DPRD Sumbawa Gelar Sidang Paripurna: Penyampaian Laporan Banggar Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

amramr
Aug 14, 2026 - 11:00
 0  9
DPRD Sumbawa Gelar Sidang Paripurna: Penyampaian Laporan Banggar Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

DPRD Sumbawa Gelar Sidang Paripurna: Penyampaian Laporan Banggar Terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna penting dalam rangka penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn, dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Hadir pula dalam sidang tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., jajaran Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah, pimpinan instansi vertikal, komisioner KPU dan Bawaslu, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

Laporan Badan Anggaran tersebut dibacakan secara lugas oleh juru bicara Banggar, Muhammad Faisal, S.AP., M.M.Inov. Dalam pengantarnya, Banggar menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2027 merupakan proyeksi strategis dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang memuat kerangka ekonomi makro, asumsi dasar, serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2027

Mengusung tema RKPD Tahun 2027 yaitu “Memantapkan Daya Saing Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintahan Berkinerja Dan Peningkatan Produktivitas”, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan sejumlah indikator target makro daerah: Pertumbuhan Ekonomi: 4,93% – 5,20%, PDRB per Kapita: Rp37,14 – Rp37,55 Juta, Tingkat Kemiskinan: 9,80% – 10,80%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 2,24% – 2,47%, Gini Rasio: 0,326 – 0,378, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,83, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah: 81,26, Indeks Inovasi Daerah: 53,02, Indeks Daya Saing Daerah: 4,21

Badan Anggaran juga mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan 12 Program Unggulan daerah, yang meliputi penguatan SDM unggul, hilirisasi ekonomi berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur wilayah, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, struktur keuangan daerah diproyeksikan secara terukur dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah,  diproyeksikan sebesar Rp1.920.749.058.355 (1 Triliun 920 Miliar 749 Juta 058 Ribu 355 Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp269.781.250.609, Pendapatan Transfer diproyeksikan Rp1.642.025.108.446, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah: Rp8.942.699.300

Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan sebesar Rp15.000.000.000 (15 Miliar Rupiah) yang bersumber dari optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan prinsip kecermatan tinggi guna menghindari defisit pembiayaan.

Badan Anggaran DPRD mendukung penuh kebijakan belanja daerah yang lebih produktif dengan menerapkan prinsip “Money Follow Priority” dan “Value For Money”, dengan fokus alokasi sebagai berikut:

Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat: Alokasi fungsi pendidikan minimal 20%, fungsi kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), gaji dan tunjangan ASN/KDH/DPRD, Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, jaminan sosial pekerja rentan, infrastruktur publik, serta Belanja Tidak Terduga (BTT).

Akselerasi Transformasi Ekonomi: Pengalokasian anggaran pada program peningkatan nilai tambah (hilirisasi) produk unggulan agromaritim (pertanian, peternakan, perikanan) guna menggerakkan industri pengolahan lokal.

Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan: Memprioritaskan konektivitas wilayah produksi, wilayah terpencil, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana (Sumbawa Hijau Lestari).

Efisiensi Belanja Operasional: Melakukan rasionalisasi belanja rutin yang saat ini mencapai ±44,5% dari total belanja daerah, demi memperluas ruang fiskal bagi program pembangunan strategis.

Catatan Kritis dan Rekomendasi Strategis Badan Anggaran DPRD

Melalui juru bicaranya, Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan penting dan penekanan khusus kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti:

Pemerataan Infrastruktur Jalan: Mendesak perbaikan dan pemeliharaan jalan di wilayah produktif dan konektivitas strategis, seperti ruas Jalan Ngeru – Olat Rawa – Ijuk, wilayah Labangkar, Labuhan Jontal, serta Lunyuk Suka Maju – Suka Jaya.

Percepatan RSUD Sumbawa di Sering: Mendorong percepatan pembangunan lanjutan RSUD Sumbawa di kawasan Sering guna mengatasi over-capacity fasilitas kesehatan lama dan meningkatkan standar pelayanan rujukan.

Mitigasi Bencana Kebakaran: Mempersiapkan armada pemadam kebakaran dan alat pelindung keselamatan personel yang memadai untuk mengantisipasi tingginya kasus kebakaran di wilayah barat dan daerah lainnya.

Pengamanan Aliran Sungai: Memperbaiki bronjong, talud, dan pengerukan sedimentasi di DAS Brangbiji serta aliran sungai rawan longsor guna mengantisipasi banjir bandang.

Optimalisasi PAD: Meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penggalian potensi ekonomi baru, digitalisasi sistem pemungutan, serta penataan aset daerah.

Evaluasi Program Sumbawa Hijau Lestari: Memberikan apresiasi namun meminta monitoring ketat terhadap rehabilitasi lahan kritis, pertumbuhan bibit, dan penyulaman tanaman mati demi menjamin keberhasilan ketahanan pangan, air, dan energi.

Persetujuan Bersama dan Agenda Lanjutan

Menutup laporan tersebut, atas nama Badan Anggaran, Muhammad Faisal menyatakan bahwa Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa dapat menyetujui Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, guna dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian Laporan Banggar pada Sidang paripurna yang bertepatan dengan suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” ini ditutup dengan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan berlangsung.(AM)

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow