Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Keselamatan warga akibat infrastruktur jalan yang rusak menjadi sorotan tajam dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa. Anggota DPRD Sumbawa, Hj. Jamila, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera turun tangan melakukan perbaikan darurat pada akses jalan di kawasan Labuhan Jontal.

Permintaan tegas tersebut disampaikan Hj. Jamila di sela-sela rapat Banggar yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP. Dalam interupsinya, Hj. Jamila menekankan bahwa kondisi jalan di Labuhan Jontal saat ini sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Banyaknya lubang menganga menjadi "jebakan" bagi warga yang melintas, terlebih di musim hujan.

"Tolong segera dicek ke lapangan. Jalan itu perlu segera ditambal agar tidak ada lagi warga yang jatuh. Apalagi sekarang musim hujan, lubang tertutup genangan air dan sudah banyak warga yang menjadi korban kecelakaan," tegas Hj. Jamila politisi Fraksi PDIP.

Respons Pemerintah Daerah

Menanggapi desakan tersebut, Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, memberikan penjelasan terkait tantangan fiskal dan strategi yang akan diambil pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan infrastruktur sebagai bidang utama dalam kebijakan tahun 2027.

Terkait kondisi jalan di Labuhan Jontal, Sekda mengungkapkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sedang mencari skema pendanaan yang tepat.

"Untuk Labuhan Jontal, kami mengupayakan usulan anggaran sebesar sebelas miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Bagaimana caranya, ini yang kita dorong bersama. Kita berharap bersama sama agar dapat terakomodir. Kalau tidak, minimal kita lakukan pemeliharaan rutin,"ujar Sekda Budi Prasetyo dalam rapat tersebut.

Sekda menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah menghadapi tantangan berat terkait keterbatasan anggaran akibat tingginya beban belanja pegawai dan kewajiban penggajian P3K yang cukup besar. Meski demikian, efisiensi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah sedang melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk efisiensi perjalanan dinas, guna mengalihkan dana bagi kebutuhan layanan publik yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

"Kami sudah instruksikan ke bidang fisik, bidang PPM, dan ekonomi untuk mencermati apa yang disampaikan anggota dewan. Mana yang bisa kita alokasikan segera agar menjadi bagian yang muncul dalam penjelasan APBD 2027," tambahnya.

Pemerintah Daerah berharap dengan adanya harmonisasi dan koordinasi yang baik dengan pihak legislatif, kendala-kendala pembiayaan dapat dicarikan solusinya, sehingga akses jalan Labuhan Jontal yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera tertangani demi kelancaran mobilitas dan ekonomi warga. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  — Wacana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, yang dikabarkan akan maju sebagai calon Ketua Umum KONI Provinsi NTB memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., dengan tegas menyatakan bahwa seorang kepala daerah tidak perlu "mengecilkan diri" untuk memimpin organisasi olahraga, mengingat kewenangan besar yang telah diberikan oleh negara.

Pandangan tersebut disampaikan Abdul Rafiq di Sumbawa, Kamis (13/8/2026), menanggapi dinamika menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB. Menurutnya, persoalan ini harus dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, pembagian kewenangan, serta marwah kelembagaan olahraga di daerah.

Ia merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, khususnya Pasal 11. Regulasi tersebut telah memberikan mandat dan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah provinsi untuk mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, hingga mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan.

"Kalau seorang gubernur sudah diberikan kewenangan yang begitu besar oleh negara dalam penyelenggaraan keolahragaan, kemudian memilih maju menjadi Ketua KONI, pertanyaannya adalah: apakah itu tidak justru mengecilkan posisi gubernur sendiri?" tegas Abdul Rafiq.

Politisi dan tokoh olahraga Sumbawa ini menilai bahwa posisi gubernur jauh lebih tinggi, kuat, dan strategis sebagai pembina serta pengarah kebijakan publik, alih-alih merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga. Berdasarkan konstruksi Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2024, pemerintah daerah dapat melibatkan KONI Provinsi bersama unsur keolahragaan lainnya sebagai mitra strategis.

Oleh karena itu, Abdul Rafiq menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas. KONI bukanlah lembaga yang harus diambil alih ruang organisasinya oleh kekuasaan eksekutif, melainkan mitra sinergis pemerintah dalam membangun ekosistem olahraga prestasi.

“Gubernur tidak perlu menjadi Ketua KONI untuk membuktikan dirinya peduli terhadap olahraga. Justru kebesaran seorang gubernur adalah ketika mampu melahirkan sistem olahraga yang kuat, KONI yang mandiri, atlet yang berprestasi, dan ekosistem olahraga yang profesional,” tambahnya.

Menyongsong perhelatan besar PON 2028 mendatang, Ketua KONI Sumbawa ini berharap agar pemerintah dan induk organisasi olahraga dapat menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional. Ia juga berpesan agar momentum Musorprov KONI NTB tidak dijadikan ajang pertarungan kepentingan politik, melainkan forum yang objektif untuk memilih figur pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas, waktu, jaringan, serta komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet.

“Biarkan gubernur menjadi gubernur dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, dan biarkan KONI menjadi KONI dengan mandat organisasi olahraga. Siapa pun yang ingin maju, silakan berkompetisi secara sehat sesuai aturan, demi satu tujuan: mengangkat prestasi olahraga NTB dan mengharumkan nama daerah,”pungkas Abdul Rafiq. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 13 Agustus 2026 — Universitas Samawa (UNSA) secara resmi membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2026. Acara pembukaan ini menandai langkah awal bagi para mahasiswa baru dalam menapaki fase pendidikan tinggi di kampus yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Samawa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd. Turut hadir dalam kesempatan tersebut unsur pimpinan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa serta seluruh jajaran pimpinan struktural di lingkungan Universitas Samawa. Kehadiran lengkap unsur pimpinan ini mencerminkan komitmen institusi dalam memberikan sambutan terbaik serta membangun fondasi awal bagi mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan akademik.

 Fokus pada Karakter dan Adaptabilitas

Dalam sambutannya, Ketua Panitia PKKMB sekaligus Wakil Rektor III Universitas Samawa, M. Wildan, M.Pd., menyampaikan bahwa PKKMB tahun ini diikuti oleh 311 mahasiswa baru.

M. Wildan menjelaskan bahwa PKKMB bukan sekadar seremonial, melainkan momentum strategis bagi mahasiswa baru untuk mengenali lingkungan Universitas Samawa secara komprehensif. "Mahasiswa baru akan diperkenalkan pada aspek akademik, kemahasiswaan, organisasi, layanan pendidikan, serta nilai-nilai dasar yang dianut oleh sivitas akademika UNSA," ungkapnya.

Ia berharap, seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. "Mahasiswa diharapkan mampu menjadikan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk membangun karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri menjadi insan akademik yang berkontribusi positif bagi masyarakat," tambah M. Wildan.

Menjawab Tantangan Masa Depan

Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Samawa Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd., menekankan pentingnya fase perkuliahan sebagai perjalanan pendidikan yang menentukan. Dalam arahannya, beliau mengajak mahasiswa baru untuk memanfaatkan masa studi dengan maksimal.

"Mahasiswa baru diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan selama di UNSA untuk mengembangkan kompetensi akademik, karakter, kreativitas, kepemimpinan, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dinamis," tegas Prof. Syaifuddin.

Lebih lanjut, Rektor mengajak mahasiswa untuk menjadi bagian aktif dari keluarga besar UNSA dengan menjunjung tinggi etika, integritas, dan semangat belajar yang tiada henti. Menurutnya, kampus harus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membentuk karakter diri yang tangguh sebelum terjun ke masyarakat.

Pembukaan PKKMB 2026 ini meneguhkan komitmen Universitas Samawa dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang progresif. Melalui serangkaian agenda PKKMB, UNSA berupaya melahirkan generasi unggul yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tetapi juga berkarakter, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.

Dengan resminya kegiatan ini dibuka, para mahasiswa baru kini secara simbolis telah diterima menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Samawa, siap untuk berikhtiar mencetak prestasi bagi daerah dan bangsa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.Inov., serta dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dalam sidang tersebut, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tahun 2026.

Penyampaian laporan dibacakan oleh Juru Bicara Pansus II, Muhammad Zain, S.IP. Adapun susunan pimpinan dan anggota Pansus II terdiri atas H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. (Koordinator), I Nyoman Wisma, S.IP. (Ketua), Muhammad Tahir, S.H. (Wakil Ketua), H. Zohran, S.H. (Sekretaris), serta para anggota yakni Ridwan, S.P., M.Si., Ida Rahayu, S.AP., Ademudhita Noorsyamsu, S.IP., Ahmad Nawawi, Juliansyah, S.E., H. Andi Mappelepui, Kaharuddin Z., dan Muhammad Zain, S.IP.

Dua Raperda yang menjadi fokus pembahasan Pansus II bersama Tim Pembahasan Perda Pemerintah Daerah meliputi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD Tahun 2026–2030 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

Soroti Kesehatan BUMD, Pansus II Setujui Penambahan Penyertaan Modal Rp100 Miliar

Dalam pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD Tahun Anggaran 2026–2030, Pansus II memberikan sorotan tajam terhadap kondisi kesehatan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pansus menegaskan pentingnya transparansi keuangan dari Pemda sebelum investasi dilakukan, khususnya untuk PT Bank NTB Syariah, PT BPR NTB Perseroda, PT Sabalong Samawa, hingga Perumda Air Minum Batulanteh.

Terkait PT Sabalong Samawa yang dinilai berada di posisi "antara hidup dan mati", Pansus meminta penjelasan pola pikir Pemda apakah akan membangun ulang atau menyuntik modal tanpa arah. Menanggapi hal tersebut, Pemda Sumbawa menjelaskan bahwa penyertaan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi:

Terhadap PT Bank NTB Syariah, sempat terdampak kasus perbankan, kini direksi baru berupaya memulihkan kinerja dengan merambah sektor UMKM.

Sementara Perumda Air Minum Batulanteh ditekankan pada orientasi sosial dalam penyediaan air bersih guna mengutamakan pelayanan kepada masyarakat daripada mengejar deviden dalam waktu dekat.

Terhadap PT BPR NTB (Perseroda) Dinilai memiliki kesehatan fiskal yang sehat. Laba Tahun 2025 bahkan melampaui target awal Rp39 miliar, yakni mencapai Rp50,119 miliar, dengan proyeksi deviden untuk Kabupaten Sumbawa pada tahun buku 2025 meningkat menjadi Rp4,093 miliar.

Pansus II juga mendorong perbankan daerah untuk melakukan ekspansi ke sektor potensial seperti komoditas jagung, perikanan, dan pertambangan melalui skema supply chain, serta mendorong PT BPR NTB menuju layanan mobile banking setelah rasio NPL berhasil ditekan ke angka satu digit.

Berdasarkan hasil pembahasan dan fasilitasi Pemerintah Provinsi NTB, disepakati penambahan total modal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk periode 2026–2030 yang terbagi ke dalam empat BUMD:

1. PT Bank NTB Syariah: Rp50.000.000.000,00

2. PT BPR NTB (Perseroda): Rp30.000.000.000,00

3. PT Sabalong Samawa: Rp10.000.000.000,00

4. Perumdam Air Minum Batulanteh: Rp10.000.000.000,00

Selain itu, disepakati pula klausul sanksi dan penghentian modal pada Pasal 5 ayat (3). Jika BUMD mengalami kerugian atau tidak memberikan keuntungan selama dua tahun anggaran berturut-turut berdasarkan audit auditor independen, Bupati berwenang menghentikan penyertaan modal daerah. Proses penyertaan modal ini pun wajib didasarkan pada laporan keuangan yang diaudit auditor independen.

Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan dan penyesuaian teknis penulisan (EYD/PUEBI) serta landasan hukum, Pansus II berkesimpulan bahwa Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD telah memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dan direkomendasikan untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat Direkonstruksi Total

Sementara itu, untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pansus menyimpulkan agar naskah tersebut dilakukan penyusunan ulang (rekonstruksi) total.

Hal ini dikarenakan perubahan yang terjadi melebihi 50 persen dari perda yang diubah sehingga berisiko membingungkan masyarakat dan membutuhkan pengkajian mendalam. Draf baru ini nantinya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (aturan pelaksana UU Cipta Kerja) guna menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha tradisional maupun modern di daerah.

Dengan tersampaikannya laporan tersebut, Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa menyatakan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada BUMD Tahun Anggaran 2026–2030 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Sidang Parupurna hari ini (AM)

Oleh. Asmediati

Setiap bulan Agustus, suasana Indonesia berubah menjadi merah putih. Bendera dikibarkan di depan rumah, sekolah, kantor, dan berbagai tempat. Jalan-jalan dihias. Perlombaan digelar. Lagu-lagu perjuangan kembali terdengar.

Tahun ini, Indonesia memasuki usia kemerdekaan ke-81.

Usia yang tidak lagi muda. Delapan puluh satu tahun adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, keberhasilan, sekaligus berbagai persoalan. Namun, di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan, ada satu hal yang penting untuk kita renungkan: kita adalah pewaris kemerdekaan, tetapi apakah kita sudah menjadi perintis masa depan?

Kita sering mendengar kalimat, “Bukan pewaris, tapi perintis.”

Kalimat itu terdengar gagah. Seolah-olah seseorang ingin mengatakan bahwa apa yang dimilikinya hari ini sepenuhnya merupakan hasil perjuangannya sendiri. Tidak ada bantuan. Tidak ada warisan. Semuanya dimulai dari nol.

Namun, kalau kita mau jujur kepada diri sendiri, apakah manusia benar-benar bisa memulai dari nol?

Sejak berada dalam kandungan, kita sudah bergantung kepada orang lain. Setelah lahir, kita membutuhkan orang tua untuk merawat dan menjaga. Kita belajar berbicara karena ada yang mengajari. Kita bisa membaca dan menulis karena ada guru yang membimbing. Kita mengenal sopan santun karena ada orang yang menanamkannya.

Lalu, mengapa ketika berhasil, kita terkadang merasa semuanya adalah hasil perjuangan sendiri?

Warisan tidak selalu berupa rumah, tanah, uang, kendaraan, atau harta benda. Ada warisan yang jauh lebih berharga, tetapi tidak terlihat.

Ilmu adalah warisan.

Adab adalah warisan.

Nasihat adalah warisan.

Doa orang tua adalah warisan.

Kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kepedulian juga merupakan warisan.

Begitu pula dengan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini.

Kita adalah pewaris kemerdekaan.

Kita tidak ikut merasakan bagaimana para pejuang dahulu berjuang melawan penjajahan. Kita tidak mengalami penderitaan mereka. Kita tidak merasakan bagaimana sulitnya hidup dalam ketakutan dan keterbatasan.

Namun, kita menikmati hasil perjuangan itu.

Kita bisa belajar dengan tenang. Kita bisa bekerja, berusaha, berkumpul dengan keluarga, menyampaikan pendapat, dan menentukan masa depan. Semua itu tidak datang begitu saja. Ada perjuangan panjang yang mendahuluinya.

Karena itu, kemerdekaan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai sebuah tanggal yang diperingati setiap 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan yang sekaligus membawa tanggung jawab.

Menjadi pewaris bukan berarti hanya menerima dan menikmati.

Menjadi pewaris berarti menjaga, merawat, dan melanjutkan.

Di sinilah kita perlu bergerak dari pewaris menjadi perintis.

Generasi hari ini tidak harus berjuang dengan cara yang sama seperti generasi 1945. Tantangan zaman sudah berubah.

Dulu perjuangan dilakukan dengan senjata dan pengorbanan jiwa. Hari ini perjuangan dapat dilakukan melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kerja keras, kejujuran, kreativitas, dan kepedulian.

Guru berjuang dengan mendidik anak-anak bangsa. Pelajar berjuang dengan belajar sungguh-sungguh. Petani berjuang menyediakan pangan. Pengusaha membuka lapangan pekerjaan. Tenaga kesehatan memberikan pelayanan. Orang tua berjuang membesarkan dan mendidik anak-anaknya.

Semua memiliki bentuk perjuangan masing-masing.

Menjadi perintis juga tidak selalu berarti menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu. Perintis adalah mereka yang berani memperbaiki sesuatu yang belum baik, membuka jalan bagi orang lain, menciptakan perubahan, dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik untuk generasi berikutnya.

Kita tidak harus menjadi tokoh besar untuk berbuat sesuatu bagi bangsa.

Seorang guru yang mendidik satu anak dengan sungguh-sungguh sedang menyiapkan masa depan bangsa. Orang tua yang mengajarkan kejujuran sedang menanam masa depan. Seorang siswa yang belajar dengan tekun sedang mempersiapkan dirinya untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Mungkin semuanya terlihat kecil. Tetapi bangsa yang besar dibangun dari banyak tindakan kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Karena itu, jangan sampai kita hanya sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi lupa mengisinya.

Kita memasang bendera, tetapi lupa menjaga persatuan.

Kita mengikuti perlombaan, tetapi lupa menghargai sesama.

Kita mengingat jasa pahlawan, tetapi lupa melanjutkan semangat perjuangannya.

Menghormati pahlawan bukan hanya dengan menyebut nama mereka setiap Agustus. Salah satu bentuk penghormatan terbaik adalah memastikan bahwa pengorbanan mereka tidak menjadi sia-sia.

Kemerdekaan yang mereka perjuangkan harus melahirkan generasi yang lebih baik. Generasi yang berpendidikan, jujur, peduli, tidak mudah dipecah belah, dan mampu menggunakan kebebasan dengan bertanggung jawab.

Pada usia 81 tahun, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Masih ada persoalan pendidikan, kemiskinan, ketimpangan, korupsi, lingkungan, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Kemerdekaan bukan berarti semua persoalan selesai.

Kemerdekaan justru memberi kita kesempatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu.

Maka, jangan hanya bertanya, “Apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita?”

Sesekali, tanyakan juga:

“Apa yang sudah kita berikan kepada Indonesia?”

Kita semua adalah pewaris dari perjuangan panjang bangsa ini. Namun, sejarah tidak berhenti pada kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan Indonesia yang lebih baik kepada generasi berikutnya.

Dari pewaris, mari menjadi perintis.

Perintis yang tidak melupakan siapa yang lebih dahulu membuka jalan. Perintis yang tidak menghapus jejak para pendahulu. Perintis yang melanjutkan perjuangan dengan cara yang sesuai dengan zamannya.

Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih adil, lebih bermartabat, dan lebih manusiawi.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Dari pewaris menjadi perintis, dari kemerdekaan menuju masa depan.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Suasana penuh khidmat dan semangat kebangsaan menyelimuti Aula Madelau ADT Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (9/8/2026). Di tempat tersebut, Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sumbawa secara resmi melepas kontingen terbaiknya untuk berlaga di ajang Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta.

Upacara pelepasan strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda. Kehadiran para unsur pimpinan daerah, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi, S.Pd., M.Pd., menunjukkan dukungan penuh legislatif terhadap pembinaan karakter generasi muda di Bumi Samawa.

Dalam arahannya, Bupati Sumbawa menekankan bahwa para Pramuka Penggalang yang terpilih tidak sekadar membawa ransel dan seragam, melainkan mengemban nama besar Kabupaten Sumbawa di kancah nasional. Bupati berpesan agar para peserta memanfaatkan momentum langka ini untuk menjadi duta daerah yang tangguh (fighter), disiplin, serta mandiri di tengah ribuan pramuka dari seluruh penjuru tanah air.

Semangat kebersamaan juga tercermin dari laporan Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si. Berkat gotong royong yang solid antara pemerintah, kwartir ranting, gugus depan, sekolah, hingga orang tua wali, kontingen yang berkekuatan total 65 orang—terdiri atas 32 peserta inti dan 33 pendukung—dapat diberangkatkan menggunakan jalur darat menuju Cibubur demi mengikuti rangkaian Jamnas pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Lebih membanggakan lagi, Kwarcab Sumbawa juga dipercaya mewakili Provinsi NTB dalam ajang pentas seni tingkat nasional.

Pandangan Legislatif: Jamnas sebagai Laboratorium Karakter dan Kepemimpinan

Menyoroti pelepasan kontingen penting ini, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi, S.Pd., M.Pd., memberikan apresiasi mendalam sekaligus pandangannya dari kacamata pendidikan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang berskala nasional seperti Jamnas XII merupakan implementasi nyata dari proses pendidikan non-formal yang sangat urgen dalam membentuk watak, kepribadian, dan budi pekerti luhur anak bangsa.

Berdasarkan perspektif tersebut, Sandi yang pernah menjabat sebagai Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Sumbawa memaparkan tiga poin penting esensi keikutsertaan kontingen Sumbawa:

Pertama ; Penerapan Nyata Satya dan Darma Pramuka

Jamnas XII yang mengusung tema “Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan” sangat selaras dengan pengamalan Dasa Darma Pramuka, khususnya nilai-nilai kepatuhan, ketulusan, serta sikap hemat, cermat, dan bersahaja. Interaksi lintas budaya di bumi perkemahan akan menjadi laboratorium sosial yang menguji pengamalan nilai-nilai Pancasila secara langsung pada diri peserta didik.

Kedua : Sarana Kaderisasi Pemimpin Bangsa Masa Depan

Para Pramuka Penggalang saat ini berada dalam fase krusial pembentukan jati diri. Melalui perkemahan besar di tingkat nasional, mereka dilatih untuk keluar dari zona nyaman, menyelesaikan tantangan secara kolaboratif, serta memegang teguh kedisiplinan tinggi di luar pengawasan langsung orang tua. Hal ini adalah investasi kepemimpinan jangka panjang.

Ketiga : Relevansi dengan Isu Strategis Ketahanan Pangan.

Pelibatan generasi muda pramuka dalam kerangka berpikir kreatif untuk mendukung swasembada pangan mencerminkan peran strategis gerakan pramuka sebagai agen perubahan (agent of change). Ini menumbuhkan kepedulian dan kesadaran kolektif generasi muda terhadap ketahanan pangan daerah sejak dini.

Dengan semangat kebersamaan dan bekal pembinaan yang matang, kehadiran kontingen Kwarcab Sumbawa di Jamnas XII Cibubur diharapkan tidak hanya sukses menorehkan prestasi dan membawa pulang kebanggaan bagi daerah, tetapi juga kembali sebagai pemuda-pemudi yang berkarakter, mandiri, dan siap membangun Sumbawa yang lebih unggul dan maju. (am)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sumbawa secara resmi memberangkatkan kontingen terbaiknya untuk mengikuti Jambore Nasional (Jamnas) XII Tahun 2026. Acara pelepasan khidmat ini dilangsungkan pada Minggu, 9 Agustus 2026 di Aula Madelau ADT Kantor Bupati Sumbawa.

Upacara pelepasan ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Sandi, S.Pd., M.Pd., Sekda Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., Kapolres Sumbawa, Para Camat, para Ketua Kwartir Ranting (Kwarran) se-Kabupaten Sumbawa, pembina pramuka, pengurus kwarcab, serta ratusan orang tua wali peserta.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam arahannya menyampaikan rasa bangga kepada para Pramuka Penggalang terpilih. Mengusung tema kegiatan “Berkreasi, Berinovasi, Terampil, dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”, Bupati berpesan agar para peserta menyadari bahwa kesempatan mengikuti Jamnas merupakan momentum langka yang tidak bisa dirasakan oleh setiap anak sekolah.

"Kalian bukan sekadar membawa tas ransel dan seragam, tapi kalian membawa nama besar Kabupaten Sumbawa. Di Cibubur, kalian akan bertemu dengan ribuan Pramuka Penggalang dari Sabang sampai Merauke—dari Aceh, Papua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali. Jadilah duta daerah yang memperkenalkan potensi dan kebaikan Sumbawa,"pesan Bupati Jarot 

Bupati Jarot juga menekankan pentingnya karakter tangguh (fighter), kedisiplinan, serta kemampuan berinteraksi dalam komunitas besar. Menurutnya, pengalaman berorganisasi di kepramukaan adalah investasi masa depan yang sangat berharga.

"Pramuka mengajarkan banyak hal yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah biasa: membangun persahabatan, melatih kemandirian, dan mengasah mental kepemimpinan. Banyak tokoh besar dan pengusaha sukses lahir dari didikan Pramuka. Kepada para pembina dan pendamping, saya titipkan anak-anak kita. Pastikan kesehatan, istirahat, dan asupan gizi mereka terjaga dengan baik selama di Cibubur," tambahnya.

Kesiapan Kontingen dan Gotong Royong Pembiayaan

Dalam laporannya, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi luar biasa yang terjalin antara Kwarcab, kwartir ranting, gugus depan, kepala sekolah, serta orang tua peserta.

"Alhamdulillah, terkait pembiayaan tidak ada kendala berarti. Meskipun anggaran dari pemerintah daerah memiliki keterbatasan, berkat gotong royong dan kerjasama yang solid antara kwartir cabang, gugus depan, kepala sekolah, dan orang tua, seluruh kebutuhan kontingen dapat teratasi dengan baik," ungkap H. Varian Bintoro.

Dikatakannya, kontingen Kwarcab Sumbawa berkekuatan total 65 orang yang terdiri atas 32 orang peserta inti (16 Pramuka Penggalang Putra dan 16 Pramuka Penggalang Putri). 33 orang pendukung, meliputi pimpinan kontingen, pembina pendamping, pelatih, serta tim pendukung.

Rombongan dijadwalkan mulai bergerak pada malam hari ini tanggal 9 Agustus 2026 menggunakan dua armada bus besar melalui jalur darat menuju perkemahan nasional di Bumi Perkemahan Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta. Pelaksanaan Jamnas XII sendiri akan berlangsung dari tanggal 13 hingga 20 Agustus 2026.

Sebuah kebanggaan tersendiri bagi daerah, Kwarcab Sumbawa juga dipercaya untuk mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam ajang pentas seni tingkat nasional di arena Jamnas nanti.

Pesan Bupati Sumbawa: Jadilah Duta Daerah yang Fight dan Mandiri

Upacara pelepasan ditutup secara resmi oleh Bupati Sumbawa dengan pembacaan Basmalah, diiringi doa agar seluruh kontingen diberikan kesehatan, keselamatan dalam perjalanan darat pergi-pulang, serta sukses membawa pulang prestasi dan nama harum bagi Bumi Samawa. Bupati menyemangati kontingen dengan sebuah pantun ; 

Ke hutan rimba membawa bekal

Jangan lupa membawa lampu penerang;

Selamat mengikuti Jambore Nasional,

Semoga sukses pulang membawa senang!

Salam Pramuka!" pungkasnya (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id— Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa terasa semakin istimewa dan semarak dengan hadirnya partisipasi aktif dari sivitas akademika Akademi Komunitas Olat Maras (AKOM). Mengusung semangat kedisiplinan dan kebersamaan yang menjadi napas pendidikan vokasi, kampus kebanggaan masyarakat Sumbawa ini turut ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat kabupaten, Rabu (12/8/2026).

Meskipun terik matahari menyengat di garis start, antusiasme tinggi terpancar jelas dari barisan peserta asal AKOM. Tidak tanggung-tanggung, institusi pendidikan vokasi ini langsung menurunkan dua regu tangguh sekaligus, yang terdiri dari regu putra dan regu putri. Kehadiran para dosen dan staf di tengah rute lomba bukan sekadar unjuk ketahanan fisik, melainkan wujud nyata jiwa korsa serta kekompakan yang selalu ditanamkan di lingkungan kampus.

Daya tarik utama dan sorotan publik dalam keikutsertaan tahun ini tertuju pada regu putra AKOM yang tampil penuh wibawa. Pasalnya, barisan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur AKOM, Fajar Rachmat, S.I.Kom.

Kehadiran pimpinan tertinggi di garis depan barisan peserta sontak membakar semangat juang seluruh anggota regu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kepemimpinan di AKOM senantiasa hadir membersamai sivitas akademika secara langsung dalam berbagai momentum penting di tengah masyarakat.

Di sela-sela kegiatan, Direktur AKOM Fajar Rachmat mengungkapkan esensi mendalam di balik keikutsertaan institusinya dalam perayaan kemerdekaan tahun ini.

"Gerak jalan bukan sekadar melangkah bersama di jalan raya, melainkan refleksi dari kedisiplinan, ketahanan mental, dan kerja sama tim yang solid, nilai-nilai utama yang juga kita terapkan dalam dunia vokasi. Semangat kemerdekaan harus kita nyalakan melalui aksi nyata, kekompakan, dan kontribusi positif bagi masyarakat," ujar Fajar penuh semangat.

Keberhasilan merampungkan rute gerak jalan HUT ke-81 RI ini tidak hanya mempererat rasa kekeluargaan antar-sivitas akademika, tetapi juga semakin memperkuat eksistensi AKOM di tengah masyarakat Sumbawa. Semangat kemerdekaan yang membara hari ini diharapkan terus memotivasi seluruh keluarga besar AKOM untuk terus melaju kencang dalam mencetak generasi unggul, kompeten, dan siap membangun negeri.

"AKOM! Kuliah Singkat, Mudah Dapat Kerja" pungkasnya.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengajak masyarakat, khususnya anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), untuk mengubah lahan kering di kawasan pesisir menjadi kebun kelapa yang produktif. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan penanaman pohon di areal Kelompok Tani Pada Idi, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan penanaman pohon pada musim kemarau ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H. Budi Prasetiyo, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, para kepala OPD terkait, Camat Lape beserta jajaran, Kepala Desa dan Kepala Dusun Labuhan Kuris, serta unsur pengurus dan anggota KKSS.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa tidak hanya berpesan soal pelestarian lingkungan, tetapi juga membagikan wawasan ekonomi dan strategi peningkatan nilai aset tanah berdasarkan ilmu bisnis properti yang ditekuninya.

 "Ilmu properti bisnis itu saktinya ada di tanah. Tanah itu paling cepat naik harganya," ujar Bupati di hadapan para peserta yang hadir.

Bupati memaparkan dua cara utama yang dapat mendongkrak nilai ekonomis sebidang tanah secara signifikan, bahkan hingga sepuluh lipat dari kisaran Rp50 juta menjadi Rp500 juta.

Pertama, melalui pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik yang melintasi lahan tersebut. Menurutnya, keberadaan fasilitas umum akan mendongkrak aksesibilitas dan nilai tawar kawasan secara otomatis.

Kedua, mengubah lahan kering menjadi kawasan produktif melalui pengembangan tanaman perkebunan. Bupati mencontohkan, lahan kering yang ditanami pohon kelapa dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan—ketika mulai berproduksi—tidak lagi bernilai sebagai lahan tidur. Nilai ekonominya akan melonjak, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata petik kelapa.

Berangkat dari potensi tersebut, Bupati mendorong KKSS agar bersama-sama merintis kawasan pesisir di lokasi kegiatan penanaman ini menjadi kawasan kebun atau hutan kelapa produktif. Langkah ini dinilai sejalan ganda: mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat sekaligus menghijaukan wilayah pesisir.

Mengakhiri arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada KKSS atas konsistensinya menghadirkan kegiatan positif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Beliau juga berpesan agar semangat kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin terus dipelihara demi kemajuan daerah.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan secara simbolis dengan penanaman pohon mangga manalagi oleh Bupati Sumbawa yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA BESAR — Ada pemandangan yang tak biasa sekaligus mencuri perhatian dalam kemeriahan gerak jalan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa, Rabu siang (12/8/2026). Di antara Ratusan regu yang berlenggak-lenggok melewati rute kota, sebuah barisan tampil kompak mengenakan atribut seragam biru muda khas dapur MBG yang mencerminkan semangat kebersamaan tanpa batasan status sosial.

Mereka adalah keluarga besar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samapuin Sumbawa—gardu terdepan yang selama ini sukses mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah masyarakat.

Uniknya, barisan gerak jalan ini benar-benar mencerminkan gotong royong ala dapur rakyat. Mulai dari owner (pemilik dapur), chef (koki) handal, petugas ompreng (penata wadah makanan), tim distribusi pengantaran, hingga petugas juru cuci, melebur menjadi satu regu yang gagah melangkah di bawah terik matahari Sumbawa.

"Semua yang ikut adalah pegawai dan karyawan SPPG. Mulai dari owner, chef, ompreng, tim pengantaran, hingga tukang cuci turun tangan bersama,"tutur Syahrul, salah satu peserta dari regu SPPG Samapuin dengan penuh semangat.

Menurut Syahrul, keikutsertaan mereka bukan sekadar ikut memeriahkan hari jadi kemerdekaan RI ke-81, melainkan juga sebagai wujud solidaritas dan kekompakan tim yang setiap harinya terbiasa berjibaku menyiapkan ribuan porsi gizi berkualitas bagi anak-anak sekolah dan masyarakat.

Semangat pantang menyerah benar-benar ditunjukkan oleh regu ini. Meski terik matahari siang itu menyengat kulit, langkah kaki mereka tidak kendur sedikit pun. Kehangatan dan dukungan semakin terasa ketika regu ini secara resmi dilepas oleh Ibu Ketua DWP Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E. di garis start.

Dengan yel-yel penyemangat kerja sama tim, regu SPPG Samapuin akhirnya sukses menuntaskan rute dan mencapai garis finish kembali di Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar tanpa kurang suatu apa pun ("Semua lengkap tak kurang").

Aksi solidaritas ala dapur MBG Samapuin ini membuktikan bahwa dedikasi untuk negeri tidak hanya diberikan lewat mangkuk-mangkuk makanan bergizi bernutrisi tinggi, tetapi juga lewat derap langkah tegap di jalan raya demi merayakan kemerdekaan Indonesia tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81! (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas ditetapkannya dua atlet asal Kabupaten Sumbawa dan satu pelatih Sumbawa dalam Pelatihan/Training Camp (TC) Mandiri PASI NTB menuju PON 2028.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengprov PASI NTB Nomor 15/SK/PASI.NTB/VIII/2026 tanggal 1 Agustus 2026, dua atlet Sumbawa yang ditetapkan adalah Safwaturrahman dan Fala Dhita, sementara M. Ardy Dermawan S., S.AP., M. ditetapkan sebagai pelatih asal Kabupaten Sumbawa.

Ketua KONI Sumbawa menyampaikan bahwa penetapan tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi daerah sekaligus bukti bahwa pembinaan atlet Sumbawa terus menunjukkan perkembangan yang positif.

“Ini menjadi kebanggaan bagi Sumbawa. Dua atlet kita, Safwaturrahman dan Fala Dhita, mendapat kepercayaan untuk masuk dalam TC Mandiri PASI NTB menuju PON 2028. Kita juga bangga karena ada pelatih asal Sumbawa, M. Ardy Dermawan, yang dipercaya menjadi bagian dari program tersebut,” ujar Ketua KONI Sumbawa Rabu 12 Agustus 2026.

Menurutnya, masuknya atlet dan pelatih Sumbawa dalam program persiapan menuju PON merupakan hasil dari proses pembinaan yang tidak instan. Karena itu, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas, disiplin, mental bertanding dan prestasi.

KONI Sumbawa juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PASI Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajaran pelatih, pengurus dan insan atletik yang selama ini konsisten melakukan pembinaan.

“Apresiasi kami kepada PASI Sumbawa dan seluruh jajaran yang terus bekerja membina atlet. Prestasi ini bukan hanya milik atlet, tetapi merupakan hasil kerja bersama antara atlet, pelatih, cabor, KONI, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Sumbawa,” lanjutnya.

KONI Sumbawa berharap Safwaturrahman dan Fala Dhita mampu menjalani TC dengan penuh kesungguhan serta terus meningkatkan kemampuan hingga mampu bersaing di tingkat nasional.

Targetnya jelas, bukan sekadar lolos ke PON 2028, tetapi berjuang untuk meraih medali emas dan mengharumkan nama NTB serta Kabupaten Sumbawa.

“Selamat kepada Safwaturrahman, Fala Dhita dan M. Ardy Dermawan. Terus berlatih, jaga disiplin dan jangan cepat puas. Bawa nama Sumbawa, berjuang untuk NTB. Semoga dari TC ini lahir prestasi terbaik dan emas PON 2028 untuk NTB,” tegasnya.

KONI Sumbawa bangga. PASI Sumbawa terus membina. Atlet berjuang. NTB menuju emas PON 2028!(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat sejak dini. Kali ini, BPBD Kabupaten Sumbawa bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Sumbawa menggelar edukasi dan simulasi mitigasi bencana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Punik, Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu (8/8/2026).

Suasana di sekolah tersebut sempat mendadak tegang ketika sirene bahaya berbunyi. Beberapa detik kemudian, para siswa terlihat sigap berlindung di bawah meja sekolah. Tak lama berselang, mereka berlari keluar ruangan menuju titik kumpul sambil melindungi kepala menggunakan tas sekolah. Uniknya, beberapa anak tampak jongkok sambil mengangkat kursi dan jerigen air sebagai bentuk perlindungan darurat yang kreatif.

Kegiatan edukatif ini mendapat apresiasi penuh dari pihak sekolah. Kepala SDN Punik, Amiruddin, S.Pd., SD, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman mitigasi bencana sebagai bekal keselamatan diri sekaligus lingkungan sekitar. Ia juga menghimbau para siswanya untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius.

"Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memperhatikan materi dan simulasi dengan saksama. Pengetahuan yang didapat hari ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bisa diteruskan di lingkungan keluarga dan masyarakat,"ujar Amiruddin.

Sebagai narasumber utama, Kepala Bidang II BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto AR** (yang juga menjabat sebagai Ketua MDMC Sumbawa dan akrab disapa Kak Anto), memaparkan materi pentingnya pengenalan bencana alam dan mitigasi gempa bumi di lingkungan satuan pendidikan.

"Hal ini sebagai upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, guna membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana alam, terutama gempa bumi," tegas Kak Anto di hadapan para siswa dan guru.

Usai sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi evakuasi mandiri menghadapi gempa bumi. Para siswa mempraktikkan langsung prosedur penyelamatan diri dengan bimbingan ketat dari tim BPBD, MDMC, serta dewan guru.

Pelaksanaan program mitigasi ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus MDMC Sumbawa, di antaranya Sekretaris MDMC Adrian Junior dan Bidang Media MDMC Sumbawa Aka Kurnia, serta didukung penuh oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok X Universitas Samawa (UNSA).

Melalui kolaborasi ini, BPBD Kabupaten Sumbawa berharap para siswa dan guru semakin memahami mitigasi bencana secara kognitif sekaligus meningkatkan kemampuan psikomotorik dalam merespons situasi darurat. Langkah preventif ini dinilai sangat krusial sebagai bagian dari upaya kolektif jangka panjang untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari bencana gempa bumi di daerah.

Rangkaian kegiatan mitigasi bencana di SDN Punik ini berjalan lancar, tertib, dan penuh antusiasme, serta ditutup dengan sesi pembagian door prize bagi para siswa yang aktif berpartisipasi.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Suasana mendadak tegang di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Punik, Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu (8/8/2026). Beberapa detik setelah sirene bahaya berbunyi, para siswa terlihat panik namun sigap berlindung di bawah meja sekolah. Tak lama kemudian, mereka berlari keluar ruangan menuju titik kumpul sambil melindungi kepala menggunakan tas sekolah. Uniknya, beberapa anak juga tampak jongkok sambil mengangkat kursi dan jerigen air sebagai bentuk perlindungan darurat.

Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan "MDMC Goes To School" yang fokus pada mitigasi bencana gempa bumi di lingkungan sekolah dasar.

Kegiatan edukatif ini diawali dengan sambutan dari Kepala SDN Punik, Amiruddin, S.Pd., SD. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemahaman mitigasi bencana tidak hanya untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga sebagai bekal untuk lingkungan sekitar. Pihaknya juga menghimbau para siswa agar mengikuti seluruh rangkaian materi dan simulasi dengan serius.

"Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan dapat memperhatikan materi dan simulasi dengan saksama. Pengetahuan yang didapat hari ini tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga bisa diteruskan di lingkungan keluarga dan masyarakat," ujar Amiruddin.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Rusdianto AR, Kepala Bidang II BPBD Kabupaten Sumbawa, yang juga menjabat sebagai Ketua MDMC Sumbawa (akrab disapa Kak Anto). Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya pengenalan bencana alam dan mitigasi gempa bumi di lingkungan sekolah.

"Hal ini sebagai upaya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini, guna membekali para siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi ancaman bencana alam, terutama gempa bumi," pungkas Kak Anto.

Setelah sesi pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi evakuasi mandiri menghadapi gempa bumi. Para siswa mempraktikkan langsung prosedur penyelamatan diri dengan bimbingan para pemateri dan guru.

Pelaksanaan kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus MDMC Sumbawa, di antaranya Sekretaris MDMC Adrian Junior dan Bidang Media MDMC Sumbawa Aka Kurnia, serta didukung oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok X Universitas Samawa (UNSA) dan dewan guru SDN Punik.

Pihak sekolah menyambut baik terselenggaranya program ini. Melalui kegiatan tersebut, para siswa dan guru diharapkan semakin memahami mitigasi bencana secara kognitif sekaligus meningkatkan kemampuan psikomotorik dalam merespons situasi darurat. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari bencana gempa bumi bila sewaktu-waktu terjadi.

Rangkaian acara MDMC Goes To School di SDN Punik ini berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh antusiasme dari para siswa, yang kemudian ditutup dengan sesi pembagian door prize bagi siswa yang aktif.(AM/Et & Ak)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id – Langkah strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi dan sinergi publik diambil oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sumbawa. Melalui ajang silaturahmi perdana yang digelar pada Jumat (07/08/2026), instansi di bawah Kementerian Keuangan ini secara resmi menggandeng puluhan jurnalis dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kabupaten Sumbawa sebagai mitra strategis.

Pertemuan bersejarah ini difokuskan untuk membangun jembatan komunikasi yang lebih erat, transparan, dan terstruktur antara Bea Cukai dan insan pers di wilayah Pulau Sumbawa.

Kepala KPPBC TMP C Sumbawa, Sugeng Harianto, menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam mendukung keterbukaan publik. Menurutnya, peran jurnalis sangat vital sebagai penyambung informasi agar masyarakat memahami secara utuh berbagai capaian, pelayanan, hingga tindakan pengawasan yang dilakukan Bea Cukai.

"Ini merupakan yang pertama kali dilakukan bersama sahabat jurnalis. Harapan kami dari kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari media di Kabupaten Sumbawa," ujar Sugeng.

Sugeng yang telah bertugas selama dua tahun di Sumbawa menyatakan komitmennya untuk membuka akses informasi seluas-luasnya bagi para awak media. Keterbukaan ini mencakup tugas pokok Bea Cukai dalam pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitasi, hingga optimalisasi penerimaan negara di seluruh Pulau Sumbawa.

Transparansi Kinerja Pengawasan

Sinergi ini juga menjadi wadah pembuktian kinerja Bea Cukai Sumbawa dalam memberantas peredaran barang ilegal. Sepanjang tahun 2024, instansi tersebut mencatatkan 190 penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Tren positif pengawasan ini terus berlanjut hingga pekan pertama Juni 2026, di mana Bea Cukai Sumbawa sukses mengamankan 200.031 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Sumbawa dan Bima, serta menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp187,51 juta.

Sebagai bentuk transparansi nyata, Sugeng turut mengundang insan pers untuk hadir dan menyaksikan langsung agenda pemusnahan barang bukti rokok ilegal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) hasil penindakan yang dijadwalkan berlangsung Kamis mendatang. Sebelumnya pada Juni 2026, Bea Cukai Sumbawa juga telah memusnahkan 577.850 batang rokok ilegal, 55.268 gram tembakau iris, dan 1.528,20 liter MMEA.

Melalui publikasi media yang obyektif dan masif, Sugeng berharap tidak ada lagi keraguan atau spekulasi publik mengenai akuntabilitas pengolahan barang sitaan penindakan.

Sambutan Positif Insan Pers

Inisiatif penguatan sinergi ini disambut hangat oleh organisasi kewartawanan di Kabupaten Sumbawa. Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin, SE., SH., menilai langkah KPPBC Sumbawa sebagai bentuk keterbukaan yang patut diapresiasi.

"Malam ini, kami PWI Sumbawa mendapatkan tambahan mitra strategis. Untuk memudahkan koordinasi ke depan, Bea Cukai bisa dibuatkan WhatsApp Group agar komunikasi dan penyampaian informasi segala bentuk kegiatan Bea Cukai berjalan lebih cepat dan terstruktur," ungkap Zainuddin.

Zainuddin menambahkan, sebanyak 34 anggota PWI Sumbawa siap menjadi garda terdepan dalam menyebarluaskan informasi yang konstruktif dan edukatif mengenai program serta kinerja Bea Cukai kepada masyarakat luas.

Pertemuan hangat ini diakhiri dengan sesi ramah tamah dan foto bersama. Sinergi strategis ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap fungsi kepabeanan dan cukai di Pulau Sumbawa. (AM)

Beda Tuntuan JPU dan Vonis Hakim, Najamudin Bakal Lapor Hakim Tipikor Mataram ke MA

MATARAM.Amarmedia.co.id - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram memvonis bebas tiga terdakwa, dalam kasus dugaan gratifikasi dana “siluman” DPRD NTB.

Mereka adalah Hamdan Kasim, Indra Jaya Usman alias IJU dan M Nashib Ikroman alias Acip. Ketiganya merupakan anggota DPRD NTB periode 2024-2029.

Meski demikian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram yang membebaskan tiga terdakwa 

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati NTB, Muhammad Harun Al Rasyid mengatakan, pihaknya menempuh langkah hukum tersebut. Hal itu setelah JPU berkoordinasi dan melaporkan hasil persidangan kepada pimpinan.

“Atas putusan tersebut tim Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum banding. Upaya hukum banding sebagaimana yang telah dikomunikasikan dengan pimpinan. Kelanjutannya nanti akan kami tindak lanjuti dan kami sampaikan ke pengadilan,” ujarnya pada wartawan, Kamis (6/8/2026). 

Meski demikian, jaksa mengaku hingga kini belum menerima salinan lengkap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram dengan Ketua Dewi Santini. Karena itu, kejaksaan masih menunggu dokumen tersebut. 

Sebab, pihaknya akan mencermati seluruh pertimbangan hakim sebelum menyusun memori banding.

Harun menyadari, KUHAP baru melalui Pasal 299 mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Namun, ketentuan tersebut tidak menutup ruang bagi upaya hukum lain.

“Memang dijelaskan di situ tidak bisa melakukan upaya hukum tertentu. Namun kami tetap akan melaksanakan upaya hukum itu. Di beberapa daerah juga ada upaya hukum seperti ini. Walaupun memang masih debatable," kata Muhammad Harun.

Harun menegaskan tetap meyakini ketiga terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan JPU sebelumnya. “Sangat yakin bersalah sebagaimana dakwaan terhadap para terdakwa,” tegasnya.

Selain itu, jaksa juga menyoroti putusan lain Dewi Santini Cs. Khususnya perintah pengembalian uang kepada sejumlah anggota DPRD NTB yang menyerahkan uang ratusan juta ke Kejati NTB

Hanya saja, pihaknya belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh. Apalagi pihaknya belum membaca secara utuh pertimbangan majelis hakim.

“Itu juga yang kami cermati. Kami harus melihat salinan putusan secara lengkap, termasuk pertimbangan hakim mengapa uang itu dikembalikan,” ucap Muhammad Harun.

Sementara itu, salah seorang anggota tim JPU, Hendarsyah Yusuf Permana mengaki pihaknya masih mengkaji langkah hukum lanjutan setelah mempelajari salinan lengkap putusan. 

Di mana, pihaknya terlebih dahulu akan melaporkan hasil persidangan kepada pimpinan. Sebelum mereka menentukan sikap resmi atas putusan hakim tersebut.

"Kami menghormati apa pun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram,” tegasnya.

 Hendarsyah menegaskan, keputusan mengenai upaya hukum tidak bisa diputuskan secara pribadi. Mengingat, seluruh tim penuntut akan lebih dulu melakukan pembahasan internal bersama pimpinan.

“Terkait putusan bebas ini, tentu kami akan mengambil langkah-langkah. Tapi kami laporkan dulu hasil persidangan kepada pimpinan. Kemudian kita diskusikan di internal. Setelah itu baru kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” jelas Hendarsyah menegaskan.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa, ketentuan dalam KUHAP baru. Khususnya Pasal 299 yang mengatur putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi. Hal itu, jelas tdak serta-merta menutup seluruh upaya hukum.

“Memang, Pasal 299 memang membatasi perkara bebas untuk kasasi. Tetapi tidak membatasi upaya hukum lainnya. Jadi kemungkinan masih ada langkah hukum lain yang bisa kami tempuh,” jelas Hendarsyah.

Selain itu, JPU mengaku mencermati pertimbangan hukum majelis hakim. Pihaknya masih perlu mempelajarinya lebih mendalam. Khususnya terkait perbedaan unsur pasal yang didakwakan.

Apalagi, katanya, khusus perkara ini, jaksa menyusun dakwaan secara subsidairitas. Dakwaan primer menggunakan Pasal 605 ayat (1) huruf a KUHP, subsidair Pasal 605 ayat (1) huruf b KUHP, dan lebih subsidair Pasal 606 KUHP.

Menurut JPU, Pasal 605 dan Pasal 606 memiliki unsur yang berbeda sehingga pertimbangannya seharusnya juga berbeda. Yakni, untuk terdakwa Hamdan Kasim dan terdakwa Indra Jaya Usman serta Muhammad Nashib Ikroman alias Acip. 

"Tadi, kami dengar, pertimbangannya hampir sama, padahal unsur Pasal 605 dan Pasal 606 berbeda. Itu yang nanti akan kami pelajari dari salinan putusan lengkap,” ucap Hendarsyah. 

Terpisah, Anggota DPRD NTB Periode 2019–2024, TGH Najamudin Mustafa menilai putusan majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram yang sudah memvonis bebas tiga terdakwa yang juga anggota DPRD setempat, sangat aneh dan ganjal.Sebab, antara tuntutan JPU dan putusan hakim tidak sinkron.

"Tuntutan JPU jelas dari awal, yakni dugaan gratifikasi namun yang dibacakan soal kewenangan DPRD dalam program Desa Berdaya. Maka, disinilah yang enggak nyambungnya," katanya. 

Politisi PAN ini menyebut jika majelis hakim Pengadilan Tipikor Mataram fokus mendakwa pada aspek kewenangan DPRD, hal ini serupa dengan pelaporan yang dilakukannya terhadap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada kasus Pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 484 miliar dalam APBD NTB Tahun 2025 yang kinj ditangani pihak Kejati NTB.

"Saya pastikan akan melaporkan Majelis Hakim yang membebaskan tiga terdakwa kasus dugaan gratifikasi dana “siluman” DPRD NTB ke Mahkamah Agung. Ini enggak bisa dibiarkan, sangat aneh terdakwa yang sudah kalah di Pra Peradilan tapi dibebaskan pada kasus yang sama," tandas Najamudin Mustafa.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  7 Agustus 2026- Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kota Mataram menggelar Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (7/8) tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Wagub Dinda, menyampaikan rasa syukur karena bangsa Indonesia kembali diberikan kesempatan memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Menurutnya, perjalanan bangsa selama delapan puluh satu tahun mencerminkan kematangan sekaligus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan, pengorbanan, dan persatuan para pendahulu bangsa.

Momentum peringatan kemerdekaan, lanjutnya, harus menjadi penguat semangat kebangsaan bagi seluruh masyarakat, khususnya di NTB, untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air dan bersama-sama membangun Indonesia.

“Keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang kita miliki adalah kekuatan bangsa. Karena itu, mari kita terus menjaga persatuan dan kesatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu maupun upaya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat memecah belah kebersamaan kita,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum mempererat persaudaraan, memperkuat semangat gotong royong, serta terus berkarya demi Indonesia yang semakin maju dan NTB yang semakin makmur dan mendunia.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, bahwa peringatan Hari Kemerdekaan merupakan refleksi atas perjalanan panjang bangsa Indonesia yang selama 81 tahun telah melewati berbagai ancaman, tantangan, dan ujian.

Menurutnya, keberhasilan bangsa mempertahankan eksistensi hingga saat ini tidak terlepas dari semangat patriotisme, persatuan, dan kerja keras seluruh anak bangsa.

“Peringatan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun simbolik sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa. Lebih dari itu, ini merupakan manifestasi dari semangat patriotisme, rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta komitmen kita untuk terus membangun Indonesia yang lebih maju,” katanya.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus merawat persaudaraan, menjaga persatuan, serta memperkuat budaya gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Mohan optimistis selama nilai-nilai kebangsaan tetap tertanam dalam hati dan diwujudkan melalui tindakan nyata, Indonesia akan terus menjadi bangsa yang kokoh, maju, dan berjaya.

Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui pembagian bendera kepada masyarakat, pemerintah berharap semangat nasionalisme semakin tumbuh, masyarakat terdorong mengibarkan Sang Merah Putih di lingkungan masing-masing, serta nilai-nilai persatuan terus terpelihara di tengah keberagaman.

Kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme masyarakat sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa, negara, serta komitmen bersama dalam menjaga persatuan menuju Indonesia Maju dan NTB yang Makmur Mendunia.

"Dirgahayu Republik Indonesia Ke-81. Merdeka," seru Walikota Mataram. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB di Mataram Jumat 7 Agustus 2026

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka konsultasi dan penyelarasan pembentukan produk hukum daerah, pembahasan komprehensif sejumlah Judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis usulan Komisi I hingga Komisi IV.

Rombongan Bapemperda DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov dan Wakil Ketua DPRD Zulfikar demitri SH MH. Hadir ketua Bapemperda Bunardi, A.Md.Pi., dan Wakil Ketua Adizul Syahbuddin, S.P., M.Si., didampingi anggota Bapemperda DPRD Syamsul Hidayat, S.E., M.Si., Ketua komisi I Muhammad Faisal SAP M.M.Inov, Ketua Komisi II I Nyoman Wisma SIP, Ketua Komisi IV Muhammad Takdir SE.M.M.Inov.

Hadir pula Sekretaris DPRD H. Junaidi, S.Pt., Kabag Risalah dan Perundang-undangan Abdul Havied, M.Ec.Dev., Kabag Keuangan Setwan, serta Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa. Kehadiran rombongan diterima oleh pimpinan Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan, yaitu Dr. Baiq Rara Charina Sizi, S.H., M.H., Rio Dwi Nugroho, S.H., M.H., Sitti Afina Desi Suryantini, S.H., M.H., Jupriadi Putra, S.H., M.H., dan Dedi Hutagaol, S.H.

Dorong Regulasi Kekayaan Intelektual dan Proteksi Bahasa Daerah

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkumham NTB menekankan krusialnya Perda Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk memberikan kepastian hukum dan alokasi anggaran dalam melindungi warisan budaya, Indikasi Geografis (IG), serta bahasa lokal Sumbawa yang terancam punah.

"Perda ini hadir agar ada alokasi anggaran dan payung hukum yang memfasilitasi perlindungan budaya. Bahasa Sumbawa sudah teridentifikasi terancam punah dan mendapat pengakuan pusat, sehingga butuh intervensi nyata seperti penguatan muatan lokal di sekolah," tegas Gusti Putu Kepala Kanwil Kemenkumham NTB.

Selain itu, daerah didorong memanfaatkan pendaftaran merek kolektif bagi koperasi dan UMKM—seperti Koperasi Merah Putih Nelayan Sumbawa—guna meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sebagaimana keberhasilan peningkatan harga Kopi Sembalun pasca memperoleh sertifikasi Indikasi Geografis.

Warning Legal Drafting: Hindari Copy-Paste dan Delegasi Blangko

Selanjutnya Gusti Putu menyampaikan sejumlah catatan teknis fundamental dalam penyusunan draf Raperda diantaranya menhormati kewenangan pusat.Daerah dilarang mengambil alih urusan yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Berikutnya hindari Copy-Paste. Perda tidak boleh sekadar menyalin norma UU atau Peraturan Pemerintah (PP) tanpa menyertakan pengaturan khusus bermuatan lokal. DPRD diimbau meminimalisir "delegasi blangko" kepada Bupati/Wali Kota, melainkan menyelesaikan pasal-pasal secara eksplisit di dalam Perda.

Pembahasan Raperda Sektoral (Komisi I – Komisi IV)

Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa usulan judul ranperda yakni Raperda usulan Komisi I tentang Kewenangan Desa & Pertanahan.  Atas Penetapan Kewenangan Desa, Tim Perancang menekankan pentingnya Raperda ini sebagai tindak lanjut UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2024). Regulasi ini dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagai pedoman pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya Gusti Putu menyoroti draf judul Izin Membuka Tanah Negara. Kanwil Kemenkumham NTB tidak merekomendasikan penggunaan istilah "Izin Membuka Tanah Negara" karena urusan agraria/pertanahan merupakan kewenangan pusat. Judul dan substansi disarankan diubah agar tidak memicu Judicial Review.

Terhadap Raperda usulan Komisi II, Terhadap Perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Tradisional. Draf diarahkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penyediaan fasilitas pendukung usaha nelayan tradisional, keselamatan kerja, perlindungan dari praktik monopoli atau tengkulak yang merugikan, serta pendampingan hukum gratis bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kampus yang terakreditasi Kemenkumham.

Untuk Pengembangan dan perlindungan Pangan Lokal.Regulasi harus memperkuat ketahanan pangan daerah, mengurangi ketergantungan pada komoditas luar, dan mendorong hilirisasi produk pertanian/pangan seperti pengolahan jagung ketan agar memiliki nilai ekonomi tinggi bagi petani.

Terhadap Raperda usulan komisi III Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)agar merancang RTH berbasis karakter khas Sumbawa yang terintegrasi dengan fungsi sosial, kawasan UMKM, hingga penataan kawasan pesisir/pantai, disertai mekanisme pengelolaan sampah yang terpadu.

Sementara atas Pemanfaatan Utilitas Jalan, mewajibkan penyedia utilitas (PLN, Telkom, SPAM) melakukan pemulihan dan pengembalian kondisi jalan secara sempurna pasca penggalian guna menjaga kualitas infrastruktur jalan.

Adapun usulan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), harus diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta memuat resolusi konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan.

Selanjutnya judul Raperda usulan  Komisi IV yaitu Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, agar pengaturan difokuskan pada fasilitasi pembiayaan, sarana-prasarana, peningkatan SDM, dan pemberdayaan ekonomi pesantren tanpa mengintervensi kurikulum agama maupun kewenangan Kementerian Agama.

Sedangkan judul Ranperda Pengendalian Penyakit Menular agar ada Penyesuaian judul diarahkan pada "Pencegahan dan Pengendalian" yang tidak hanya berfokus pada regulasi di atas kertas, melainkan kesiapan sarana prasarana kesehatan, edukasi publik, serta langkah mitigasi terhadap penyebaran penyakit dan penyalahgunaan narkotika.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk melanjutkan koordinasi pada tahap harmonisasi draf Raperda, guna memastikan produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Sumbawa berdaya guna, aplikatif, serta berorientasi pada kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id — Suasana khidmat dan penuh antusiasme tampak di halaman SMPN 2 Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, pada Senin (3/8/2026). Anggota DPR RI, H. Johan Rosihan, S.T., M.H., CPM., hadir di sekolah tersebut untuk mengemban tugas sebagai pembina upacara bendera yang dimulai tepat pukul 07.15 WITA, setelah tiba di lokasi lebih awal pada pukul 07.00 WITA.

Kehadiran politisi nasional ini tidak hanya memberikan warna tersendiri bagi warga sekolah, tetapi juga membawa angin segar melalui motivasi inspiratif serta dukungan nyata bagi kemajuan fasilitas pendidikan di SMPN 2 Unter Iwes.

Transformasi Perjuangan: Dari Bambu Runcing Menuju Keterampilan Digital

Dalam amanatnya di hadapan para siswa, guru, dan staf sekolah, H. Johan Rosihan menekankan bahwa para pelajar di SMPN 2 Unter Iwes merupakan calon-calon generasi penerus bangsa. Ia mengajak para siswa untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan dengan taruhan nyawa.

Namun, bentuk perjuangan di masa kini tentu telah berbeda. Jika di masa lalu para pejuang mengandalkan bambu runcing, maka generasi muda saat ini harus berjuang melalui ketekunan dalam belajar.

"Jika dulu zaman saya sekolah anak-anak ditantang untuk menjawab pertanyaan, maka saat ini anak-anak ditantang untuk membuat pertanyaan atau mendesain sendiri mau jadi apa nanti. Kemampuan membuat prompt (perintah AI) menjadi keterampilan yang harus diasah sesuai dengan kebutuhan, karena semakin detail prompt yang dibuat, semakin bagus hasil yang diberikan," pesan H. Johan di hadapan para siswa yang menyimak dengan penuh perhatian.

Pesan visioner ini memberikan wawasan baru bagi para siswa mengenai pentingnya penguasaan teknologi dan literasi digital di era modern.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Gelontoran Bantuan Rp15 Juta

Rangkaian kegiatan dilanjutkan di aula SMPN 2 Unter Iwes dengan agenda Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Kegiatan ini digagas sebagai bagian dari program motivasi dan inspirasi bagi warga sekolah agar para siswa termotivasi untuk bermimpi besar tanpa rasa minder.

Melalui kisah suksesnya sebagai wakil rakyat di Senayan, H. Johan ingin membuktikan bahwa siapa pun—terutama anak-anak dari daerah—memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat dan berkontribusi bagi negeri.

Sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap dunia pendidikan di daerah pemilihannya, H. Johan Rosihan secara spontan menyerahkan bantuan dana sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Bantuan tersebut difokuskan untuk perbaikan pagar sekolah yang sudah tampak kusam serta peningkatan fasilitas jalan lingkungan sekolah berupa pemasangan paving block.

Apresiasi Tinggi dari Warga Sekolah

Bantuan dan perhatian yang diberikan oleh H. Johan Rosihan disambut dengan rasa syukur dan antusiasme luar biasa oleh para siswa, para guru, serta para wali murid. Mengingat kondisi fisik pagar sekolah yang sudah membutuhkan perbaikan mendesak, kehadiran bantuan ini menjadi solusi konkret bagi kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar.

Bagi pihak sekolah, kehadiran seorang figur nasional di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus wujud nyata kepedulian terhadap dunia pendidikan di daerah. Kepala Sekolah Nur Aini Furqan SPd.MPd menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya karena sekolahnya dapat dikunjungi oleh tokoh hebat yang sarat pengalaman.

Dalam sambutannya, pihak sekolah menyampaikan harapan besar agar kehadiran H. Johan Rosihan mampu menjadi sumber inspirasi, motivasi, serta penyemangat baru bagi seluruh warga sekolah—baik para siswa maupun tenaga pendidik.

"Kami sangat bangga dan bersyukur bisa mendatangkan seorang tokoh masyarakat yang luar biasa hebat. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat kepada seluruh warga sekolah bahwa kita semua memiliki peran yang strategis dalam memajukan kualitas pendidikan, khususnya di Tana Samawa tercinta ini,"ungkap Kepala Sekolah.

Warga SMPN 2 Unter Iwes menyampaikan terima kasih yang mendalam atas kunjungan, motivasi berharga, serta kepedulian tinggi yang ditunjukkan oleh H. Johan Rosihan. Diharapkan, sinergi dan uluran tangan ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi kemaslahatan seluruh warga sekolah serta melahirkan generasi Sumbawa yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Syamsul Fikri yang menyebut permohonan audit investigatif dana Belanja Tidak Terduga Pemprov NTB senilai Rp 484 miliar sebagai hal yang "keliru, telat, dan salah alamat", ditanggapi Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan Abdul Rahim.

Pernyataan Syamsul Fikri tersebut, menurut Abdul Rahim, lebih tepat disebut manuver argumentatif daripada penjelasan. Alih-alih menjawab pertanyaan publik, justru yang dibangun adalah tembok retorika.

“Pernyataan itu ibarat sibuk mempersoalkan siapa yang mengetuk pintu, tetapi mengabaikan pertanyaan mengapa pintu itu diketuk,” tandas Bram, begitu Abdul Rahum karib disapa, di Mataram, Kamis (6/8/2026).

Politisi muda Sumbawa ini menjawab pertanyaan awak media yang meminta pandangannya atas statemen Syamsul Fikri yang dipublikasikan sejumlah media daring. Syamsul Fikri menyebut, desakan audit investigatif terhadap pergeseran dana BTT Pemprov NTB sebesar Rp484 miliar merupakan langkah yang keliru, terlambat, dan salah sasaran. 

Menurutnya, pengelolaan anggaran tersebut telah melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemprov NTB telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia juga menyebut persoalan BTT telah dibahas dalam Badan Anggaran DPRD sehingga tidak ada alasan untuk kembali meminta audit khusus yang berpotensi menimbulkan kesan seolah-olah BPK tidak menjalankan tugasnya secara profesional.

Bram menegaskan, dengan menyebut permohonan audit investigatif sebagai hal yang 'keliru, telat, dan salah alamat', setelah tidak ditemukannya hasil audit pergeresan BTT belanja modal senilai Rp 484 miliar dalam LHP BPK yang diserahkan ke DPRD NTB pada 5 Juni, Syamsul Fikri tidak lebih hanya sedang melakukan retorika defensif dan berupaya mengaburkan substansi persoalan. 

“Publik tidak sedang menunggu retorika, tetapi jawaban berbasis data dan dokumen. Yang harus dijawab itu bukan siapa yang meminta audit, tetapi mengapa permintaan audit itu muncul,” kata Bram.

Dia mengatakan, penggunaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai alasan menolak desakan audit juga perlu ditempatkan secara proporsional. Menurutnya, opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan sertifikat bahwa seluruh kebijakan anggaran telah sempurna ataupun seluruh proses pengelolaan keuangan telah terbebas dari persoalan.

Bram menjelaskan, dalam banyak kasus, pemerintah daerah tetap memperoleh opini WTP meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan sejumlah rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti.

“WTP bukan sertifikat bahwa seluruh pengelolaan anggaran telah bebas dari persoalan. Akuntabilitas publik tidak berhenti pada pemberian opini audit,” tegasnya.

Karena itu, menurut dia, menganggap opini WTP sebagai alasan untuk menutup ruang diskusi dan pengawasan merupakan pemahaman yang kurang tepat.

Lebih lanjut, Bram menegaskan bahwa permintaan audit investigatif tidak dapat langsung dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada BPK. Audit investigatif, katanya, memiliki tujuan yang berbeda dengan audit atas laporan keuangan.

Menurutnya, audit investigatif dilakukan untuk mendalami dugaan, pola, maupun transaksi tertentu yang dianggap memerlukan pembuktian lebih rinci.

“Selama dilakukan melalui mekanisme yang sah dan didasarkan pada alasan yang objektif, audit investigatif merupakan bagian dari sistem pengawasan dalam tata kelola keuangan pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menanggapi anggapan bahwa persoalan dana BTT telah selesai karena telah dibahas dalam rapat Badan Anggaran DPRD NTB.

Menurut Bram, pembahasan tersebut tidak menghapus hak pengawasan DPRD karena fungsi pengawasan berlangsung sepanjang siklus pengelolaan keuangan daerah.

Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan sekalipun, kata dia, DPRD tetap memiliki kewenangan meminta penjelasan, mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi BPK, serta memastikan penggunaan anggaran memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

“Pengawasan DPRD tidak berhenti setelah pembahasan anggaran maupun setelah LHP diserahkan. Kami tetap berkewajiban memastikan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Bram menegaskan, fokus utama seharusnya bukan membangun narasi bahwa permintaan audit merupakan langkah yang keliru, melainkan menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai pergeseran dana BTT sebesar Rp484 miliar melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.

Ia mempertanyakan apakah seluruh penggunaan dan pergeseran dana BTT tersebut telah diperiksa secara memadai, pada bagian mana hasil pemeriksaan itu dapat dibaca dalam LHP BPK, serta apakah seluruh rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti.

“Kalau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tersedia secara terbuka, polemik ini akan selesai dengan sendirinya,” ujar Ibrahim.

Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi selalu lebih kuat dibandingkan retorika. Karena itu, pemerintah daerah seharusnya membuka ruang pemeriksaan dan menyajikan seluruh data secara terbuka agar kepercayaan masyarakat semakin kuat.

Sebaliknya, kata dia, menolak audit atau memandang audit sebagai ancaman justru dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Transparansi selalu lebih kuat daripada retorika. Membuka ruang pemeriksaan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ucapnya.

Bram menambahkan, dana Belanja Tidak Terduga pada hakikatnya merupakan uang rakyat sehingga setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus siap dipertanggungjawabkan. Tidak hanya kepada lembaga pemeriksa, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik sah anggaran.

“Audit bukan ancaman bagi pemerintahan yang bersih. Audit adalah instrumen untuk memastikan kepercayaan publik tetap terjaga dan prinsip pemerintahan yang baik benar-benar dijalankan,” pungkasnya.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Jajaran pimpinan bersama Bapemperda DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja dan konsultasi intensif ke Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertemuan strategis ini difokuskan untuk mempercepat proses fasilitasi dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa.

Rombongan resmi DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta Sekretaris Dewan (Sekwan) H. Junaidi, S.Pt.

Hadir pula dalam rombongan tersebut jajaran pimpinan dan anggota Bapemperda, yakni Ketua Bapemperda Bunardi, A.Md.P.I., Wakil Ketua Bapemperda Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., beserta anggota Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. dan Syamsul Hidayat.

Selain itu, turut hadir para ketua komisi di lingkungan DPRD Sumbawa, yaitu Ketua Komisi I Muhammad Faisal, S.A.P., M.M.Inov., Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.I.P., dan Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov. Dari jajaran sekretariat, hadir pula Kabag Risalah dan Persidangan Abdul Havied, M.Ec.Dev., Kabag Keuangan, serta Staf Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa.

Kedatangan rombongan legislatif ini disambut langsung oleh Kepala Bidang Pembentukan Peraturan Daerah Biro Hukum Setda Provinsi NTB bersama jajaran.

Pertanyakan Progres Penyelarasan UU Nomor 1 Tahun 2026

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin langsung mempertanyakan sejauh mana progres fasilitasi terhadap Ranperda yang diusulkan oleh pihak legislatif. Ia menekankan pentingnya penyesuaian regulasi, mengingat sejumlah Ranperda yang diharmonisasi pada tahun 2025 kini harus disesuaikan dengan ketentuan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Salah satu poin krusial yang disoroti dalam pemaparan Kabag Perindang Undangan Biro Hukum Setda Provinsi NTB adalah penyesuaian ketentuan sanksi dalam produk hukum daerah. Berdasarkan aturan terbaru, sanksi dalam Ranperda tidak lagi memuat sanksi kurungan, melainkan dialihkan menjadi sanksi pidana denda dengan batas maksimal Rp50.000.000.

"Mengenai besaran sanksi denda ini nantinya akan diserahkan kembali kepada pimpinan DPRD, apakah akan mengambil batas maksimal atau disesuaikan dengan proporsi pelanggarannya," jelas Erwin dalam pemaparannya.

Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Bapemperda Bunardi, A.Md.P.I., menindaklanjuti status dari total 9 Ranperda yang sebelumnya telah diusulkan. Pihaknya mempertanyakan sejauh mana tahapan penyelesaian dari usulan-usulan tersebut agar bisa segera disahkan menjadi produk hukum daerah yang aplikatif.

Kendala Teknis dan Penjelasan Biro Hukum Setda NTB

Menanggapi hal tersebut, Kabag Risalah dan Persidangan DPRD Sumbawa, Abdul Havied, M.Ec.Dev., memaparkan rincian tahapan penyusunan Ranperda yang ada.

“Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan Pak Kabag di Biro Hukum, sampai saat ini baru dua Ranperda yang telah diselesaikan. Sementara tujuh lainnya masih berproses. Kami berharap ada sinkronisasi dan titik temu agar seluruhnya bisa berjalan klop,” ungkap Havied,

Menanggapi dinamika dan hambatan tersebut, pihak Biro Hukum Setda Provinsi NTB menjelaskan bahwa pihaknya menerapkan pola pembagian penanganan antara wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Saat ini, tim Biro Hukum tengah mengintensifkan pembahasan Raperda dengan melibatkan tiga orang Analis Sumber Daya Manusia (ASN) aparatur pembentukan produk hukum.

“Kami berupaya keras untuk mempercepat prosesnya agar bisa segera diselesaikan,” ujar Erwin 

Ditambahkan Mase Suparta bahwa dari sembilan ranperda yaang diusulkan tinggal tiga yang on proses. Sementara lainnya telah selesai di fasilitasi dan sudah diserahkan kepada Bagian Hukum Pemda Kabupaten Sumbawa. 

Pertemuan konstruktif ini juga mendiskusikan secara mendalam beberapa materi muatan strategis lainnya, termasuk Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai panduan hukum perlindungan identitas lokal, serta regulasi terkait penyertaan modal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Keberadaan dan aktivitas investasi PT INTAM di kawasan selatan Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, mendapatkan perhatian positif dari berbagai elemen masyarakat. Menanggapi pandangan dan harapan yang disampaikan tokoh masyarakat Sumbawa, Bapak Muhammad Tayeb (Rambo) bersama Bapak Mastar (Kepala Desa Ledang periode 2016–2022), Direktur PT INTAM Rahmansyah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta menyambut hangat masukan konstruktif tersebut.

Direktur PT INTAM menegaskan bahwa manajemen perusahaan memiliki pandangan yang sejalan dengan masyarakat terkait pentingnya kehadiran investasi yang membawa dampak langsung, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi warga lokal.

"Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Muhammad Tayeb (Rambo), Bapak Mastar, serta seluruh tokoh dan warga Kecamatan Lenangguar dan Desa Ledang atas perhatian dan masukannya. Aspirasi yang disampaikan sangat sejalan dengan visi kami. PT INTAM tidak hadir hanya untuk berinvestasi secara bisnis, tetapi untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Sumbawa," ujar Rahmansyah Kamis 6 Agustus 2026.

Menjawab dorongan terkait pelibatan SDM dan pengusaha daerah, pihak manajemen memastikan bahwa komitmen pemberdayaan masyarakat lokal senantiasa menjadi prioritas utama pada setiap tahapan kegiatan operasional perusahaan. PT INTAM siap membuka ruang seluas-luasnya bagi putra-putri daerah dan pelaku usaha lokal untuk mengambil peran strategis sebagai mitra kerja.

"Kami sangat sepakat bahwa masyarakat Sumbawa jangan sampai menjadi penonton di tanahnya sendiri. Keterlibatan tenaga kerja lokal dan sinergi bersama pengusaha daerah dalam rantai pasok barang maupun jasa adalah prioritas kami. Kami ingin memastikan efek berganda (multiplier effect) dari investasi ini benar-benar menggerakkan roda perekonomian warga di Kecamatan Lenangguar dan sekitarnya," lanjutnya.

Terbuka untuk Dialog dan Sinergi Positif

Terkait dinamika dialog dan mediasi yang sempat berjalan sebelumnya—termasuk forum diskusi internal, koordinasi bersama jajaran pemerintahan kecamatan, hingga agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan mediasi bersama Pemkab Sumbawa—Direktur PT INTAM menekankan pentingnya menjaga iklim komunikasi yang sehat dan transparan.

Perusahaan terus mendorong agar setiap ruang dialog dimanfaatkan untuk membangun kemitraan yang produktif, produktivitas bersama, serta program pemberdayaan yang realistis dan proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Semua upaya komunikasi dan mediasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah daerah maupun forum RDP kami sambut baik. Fokus kami adalah bagaimana membangun pola kerja sama dan sinergi yang saling menguntungkan (win-win solution) bagi semua pihak, bukan sekadar ruang tuntutan, melainkan kolaborasi jangka panjang," jelas Direktur PT INTAM.

Taat Hukum dan Menjaga Kelestarian Lingkungan

Sebagai perusahaan yang taat asas dan menjunjung tinggi tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), PT INTAM berkomitmen untuk menjalankan seluruh aktivitas operasional—termasuk tata kelola kawasan dan aspek lingkungan—sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis bersama pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat. PT INTAM hadir sebagai mitra pembangunan yang transparan, bertanggung jawab sosial, serta senantiasa menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan Kabupaten Sumbawa yang lebih maju," pungkasnya. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., secara resmi membuka Pameran dan Peluncuran Aplikasi “Kre Alang” di Aula SMK Negeri 1 Sumbawa, Rabu (05/08/2026). Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya melestarikan kain tenun khas Sumbawa berbasis teknologi modern.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pajatu Adat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ikhsan Safitri, S.H., M.Si., penerima hibah Dana Indonesiana, Dwi Rizka Harriami, S.Pd., Gr., I., M.A., para penenun lokal, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai pihak terkait.

Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dwi Rizka Harriami beserta tim yang berhasil meraih hibah program Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Tahun 2025.

"Tidak mudah memperoleh hibah kompetitif tingkat nasional. Dibutuhkan gagasan yang kuat, keberanian berinovasi, dan komitmen untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini merupakan contoh nyata bahwa kampus tidak hanya menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi pelestarian budaya," tegas Hj. Ida Fitria.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kre Alang merupakan simbol identitas utama masyarakat Tau Samawa. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tantangan terbesar saat ini adalah mendekatkan warisan leluhur tersebut kepada generasi muda.

“Saya sangat menyambut baik lahirnya aplikasi ini. Digitalisasi bukan berarti meninggalkan tradisi, justru digitalisasi adalah cara baru menjaga tradisi agar tetap hidup. Jika budaya tidak hadir di ruang digital, maka budaya akan semakin jauh dari generasi digital,” lanjutnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan aplikasi ini tidak sekadar sebagai simbol inovasi, melainkan sebagai ruang belajar, katalog digital, media promosi, arsip budaya, serta jembatan penghubung antara penenun, pembeli, dan antargenerasi.

Pada kesempatan yang sama, Dwi Rizka Harriami menjelaskan bahwa aplikasi "Kre Alang" dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat mengakses edukasi seputar kain khas Sumbawa tersebut. Aplikasi ini memuat informasi lengkap mengenai sejarah Kre Alang, tata cara penggunaan yang benar, hingga ragam jenis motif beserta makna filosofis di dalamnya.

Saat ini, aplikasi "Kre Alang" sudah dapat diunduh secara bebas oleh publik melalui platform Google Playstore untuk perangkat berbasis Android. (AM)

Bekasi – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat transformasi pendidikan vokasi melalui penguatan kemitraan antara sekolah dan dunia industri. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan mampu menjawab kebutuhan dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri.

Komitmen tersebut ditunjukkan Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal saat melakukan kunjungan kerja ke SMK Mitra Industri MM2100 di Kabupaten Bekasi, Selasa (4/8). Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Aidy Furqan, serta Kepala SMKN 5 Mataram.

Kunjungan berlangsung selama tiga jam dan diisi dengan observasi implementasi Teaching Factory (TEFA), Project Based Learning (PBL), proses pembelajaran berbasis industri, hingga strategi sekolah dalam mempersiapkan siswa mengikuti program magang dan penempatan kerja ke Jepang maupun Jerman.

Rombongan juga meninjau bengkel praktik, laboratorium, serta berbagai fasilitas pembelajaran yang dirancang menyerupai lingkungan kerja sesungguhnya.

Bagi Gubernur Miq Iqbal, persoalan utama pendidikan vokasi saat ini bukan terletak pada terbatasnya lapangan pekerjaan, melainkan masih adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri.

"Lapangan kerja itu selalu ada. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana menyiapkan lulusan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri. Di situlah pentingnya membangun link and match yang nyata, bukan sekadar slogan," tegasnya.

Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki disiplin, etos kerja, kemampuan beradaptasi, serta budaya kerja yang menjadi standar perusahaan modern.

"Ketika masuk ke dunia industri, anak-anak kita tidak boleh lagi mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya kerja perusahaan. Karakter, disiplin, dan etos kerja harus dibangun sejak mereka masih berada di bangku sekolah," ujarnya.

SMK Mitra Industri MM2100 menjadi salah satu sekolah vokasi rujukan nasional karena menerapkan pembelajaran yang sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan industri. Sekolah yang berdiri di kawasan industri MM2100 tersebut didukung langsung oleh asosiasi Human Resources Development (HRD) perusahaan-perusahaan besar sehingga kurikulum, kompetensi, hingga proses evaluasi disusun berdasarkan kebutuhan riil dunia usaha dan dunia industri.

Selain memiliki fasilitas Teaching Factory (TEFA) sebagai tempat praktik sekaligus uji kompetensi siswa, sekolah ini juga mengintegrasikan pembinaan karakter, penguatan budaya industri, serta lembaga pelatihan kerja berlisensi Sending Organization (SO) yang memungkinkan lulusan memperoleh akses bekerja ke luar negeri tanpa melalui lembaga perantara.

Model tersebut menghasilkan tingkat penyerapan lulusan yang sangat tinggi, bahkan hampir seluruh lulusan setiap tahunnya langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri.

Gubernur menilai praktik baik tersebut layak menjadi inspirasi bagi pengembangan SMK di NTB.

"Di NTB sebenarnya kita sudah memiliki fondasi yang baik, seperti Komatsu School Welding dan UT School. Ke depan, model-model seperti ini harus kita perbanyak agar lulusan SMK benar-benar siap memasuki dunia kerja," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Miq Iqbal mengungkapkan telah mengundang pendiri beserta manajemen SMK Mitra Industri MM2100 untuk berkunjung ke NTB guna membahas kerja sama yang lebih konkret dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Kerja sama tersebut direncanakan mencakup supervisi dan pendampingan pengembangan SMK berbasis industri, penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, pengembangan budaya kerja sekolah, hingga pengembangan model pendidikan terintegrasi dengan lembaga pelatihan kerja yang membuka akses penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak SMK yang berkembang menjadi SMK Go Global, yaitu sekolah vokasi yang mampu menghasilkan lulusan berstandar industri nasional dan internasional.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, transformasi pendidikan vokasi bukan sekadar meningkatkan angka kelulusan, tetapi memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi, karakter, dan daya saing yang dibutuhkan dunia kerja. Dengan memperkuat kemitraan antara sekolah, industri, dan lembaga pelatihan kerja, NTB ingin membangun ekosistem pendidikan vokasi yang mampu mencetak tenaga kerja profesional sekaligus mengurangi pengangguran lulusan SMK secara berkelanjut, pungkas nya.(AM/Kominfotik)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Setengah triliun uang rakyat seolah "menghilang" dari radar pemeriksaan. Pergeseran dana Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 484 miliar dalam APBD NTB Tahun 2025, ternyata tidak muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah diserahkan kepada DPRD NTB. Aroma kejanggalan menguar. Tututan audit investigatif muncul.

Tidak munculnya hasil aduit dana BTT dalam LHP BPK tersebut, terkuak setelah empat Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan (PDIP) melayangkan surat resmi ke BPK Perwakilan NTB, Selasa (4/8/2026). Surat ditandatangani empat legislator PDI Perjuangan yakni Made Slamet, Raden Nuna Abriadi, Suhaimi, dan Abdul Rahim. Mereka menuntut BPK menggelar audit investigatif terhadap dana BTT Rp 484 miliara tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat yang dimintai tanggapan oleh awak media di Mataram mengungkapkan, pihaknya mendapat tembusan surat tertanggal 3 Agustus 2026 tersebut. Selain dirinya, surat tersebut juga ditembuskan ke Ketua BPK RI di Jakarta, Gubernur NTB, dan juga Ketua DPRD Provinsi NTB.

“Semua anggota DPRD dari PDI Perjuangan harus korektif dan konstruktif. Ini bukan soal mencari kesalahan. Ini soal menjaga uang rakyat,” tegas Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Tokoh kharismatik Bumi Gora ini menegaskan, langkah empat Aggota DPRD NTB dari PDIP tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan anggota parlemen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola sesuai ketentuan.

Rachmat sendiri menilai, absennya hasil pemeriksaan terhadap anggaran bernilai sangat besar tersebut di LHP BPK justru telah menimbulkan pertanyaan publik.

“Masak dana setengah triliun tidak ada di LHP," katanya heran.

Rachmat mengatakan, selama ini BPK dikenal sangat rinci dalam melakukan pemeriksaan, bahkan terhadap nilai temuan yang relatif kecil. Kelebihan bayar yang nilainya satu atau dua juta saja, bisa menjadi temuan BPK. Karena itu, ketiadaan hasil audit terhadap pergeseran dana BTT sebesar Rp484 miliar dalam LHP dikatakannya menjadi kejanggalan yang serius.

Tokoh yang telah semilan periode menjabat anggota legislatif ini mengemukakan, logika pemeriksaan semestinya berlaku sama terhadap seluruh penggunaan anggaran. Ia menilai, seluruh penggunaan APBD semestinya memperoleh perlakuan audit yang sama tanpa membedakan besar kecilnya nilai anggaran.

“Audit itu jangan pilih-pilih. Kalau satu miliar diperiksa, setengah triliun juga harus diperiksa,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPRD NTB ini mengungkapkan, dirinya telah mencoba menghubungi BPK Perwakilan NTB melalui aplikasi WhatsApp untuk meminta penjelasan. Namun jawaban yang sempat diterimanya, belakangan dihapus oleh pengirim.

“Awalnya saya tidak curiga. Tapi setelah pesannya dihapus, saya malah bertanya-tanya,” katanya.

Terhadap kejanggalan ini, Rachmat menegaskan, apabila hasil audit terhadap dana BTT tersebut tidak kunjung dipublikasikan, dirinya telah menginstruksikan kepada legislator PDI Perjuangan untuk mengambil sikap politik tegas dalam setiap pembahasan anggaran di DPRD NTB.

“Pengawasan DPRD tidak boleh dilemahkan. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan bersikap. Minderheid nota menjadi opsi pada setiap pembahasan dan persetujuan anggaran berikutnya,” tegasnya.

*Berawal dari Dana Bagi Hasil*

Pangkal soal dana BTT ini bermula ketika APBD Provinsi NTB Tahun 2025 telah ditetapkan. Dalam perjalanan tahun anggaran, Pemerintah Provinsi NTB menerima tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 515 miliar.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi saat itu, sekitar Rp 484 miliar dari tambahan pendapatan tersebut dimasukkan ke dalam pos Belanja Tidak Terduga. Padahal, harusnya dana tesebut masuk dalam SILPA atau sisa lebih perhitungan anggaran. Belakangan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang memulai masa pemerintahannya pada akhir Ferbruari 2025, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 6/2025, tentang Pergeseran Anggaran pada APBD tahun 2025. Dana Rp 484 miliar yang telah ditempatkan sebagai BTT tersebut dialihkan menjadi belanja modal, untuk membiayai program yang merupakan janji kampanyenya.

Pergeseran tersebut bersamaan pula dengan pengalihan anggaran program Pokir Anggota DPRD NTB yang tidak terpilih kembali, yang mana pergeseran tersebut menjadi kasus korupsi yang dikenal publik dengan “Dana Siluman DPRD” dan proses persidangannya kini masih berlangsung.

Menurut Rachmat, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu dijelaskan kepada publik, terkait pergeseran dana BTT setengah triliun tersebut. Pertama, terkait status dana tambahan setelah APBD disahkan. Rachmat mengungkapkan, tambahan pendapatan daerah yang diterima setelah APBD ditetapkan pada prinsipnya bukan berarti dapat langsung digunakan untuk membiayai program baru hanya melalui Peraturan Gubernur.

Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, tambahan pendapatan setelah APBD ditetapkan lazimnya ditempatkan terlebih dahulu dalam struktur APBD sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila akan digunakan untuk membiayai belanja modal atau program pembangunan reguler, pemanfaatannya pada umumnya dilakukan melalui pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD. Kecuali terdapat ketentuan khusus yang memperbolehkan mekanisme lain.

Rachmat menegaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, telah mengatur secara jelas fungsi Belanja Tidak Terduga. Pos anggaran tersebut disediakan untuk keadaan darurat, bencana, keadaan luar biasa, maupun kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi pada saat penyusunan APBD. Karena sifatnya khusus, BTT tidak dirancang sebagai sumber pembiayaan rutin bagi proyek pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Karena itu, apabila dana BTT digunakan untuk belanja modal, seperti pembangunan jalan, proyek penerangan jalan umum, ataupun program-program yang menjadi janji kampanye Gubernur, maka hal tersebut perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

“BTT itu bukan kantong anggaran bebas. BTT punya fungsi sendiri,” tegas Rachmat.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Ruslan Turmuzi yang dimintai tanggapannya seara terpisah mengungkapkan, tatkala ada tambahan pendapatan baru yang muncul setelah APBD ditetapkan, mekanisme yang lazim ditempuh untuk pemanfaatan anggaran tersebut adalah melalui APBD Perubahan, agar memperoleh pembahasan bersama DPRD, evaluasi, serta pengawasan publik.

“Jelas, bahwa program yang termasuk belanja modal itu bukan keadaan darurat. Kalau untuk pembangunan, kenapa tidak lewat APBD Perubahan?” tandas mantan Anggota DPRD NTB lima periode ini.

Karena itu, persoalan ini sesungguhnya dapat diselesaikan apabila BPK melakukan pemeriksaan dan menjelaskan secara terbuka hasil pemeriksaannya. Sehingga, akan diketahui secara gamblang, dana BTT senilai Rp 484 miliar tersebut, telah dimanfaatkan untuk apa saja.

Andaipun mekanisme penggunaan dana BTT tersebut memang dinilai BPK telah sesuai ketentuan, kata Ruslan, maka publik berhak mengetahui dasar pertimbangan audit BPK tersebut. Sebaliknya, apabila belum pernah diperiksa secara khusus oleh BPK, audit investigatif menjadi langkah yang patut dilakukan untuk memberikan kepastian.

“Kalau sudah diaudit, tunjukkan. “Kalau belum, lakukan audit investigatif. Sederhana,” tandasnya. 

Politisi asal Lombok Tengah ini menegaskan, audit bukan semata mencari kesalahan, tetapi memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Sebab, semakin besar anggaran, semakin besar tanggung jawabnya.

“Transparansi tidak boleh setengah-setengah. BPK jangan menyisakan ruang abu-abu,” tandasnya lagi.

Sementara itu, Made Slamet, Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan mengatakan, pihaknya mengatakan surat permohonan audit investigatif tersebut murni semata agar uang rakyat dalam BTT setengah triliiun tersebut memperoleh kepastian secara administratif maupun hukum.

“Kami meminta kepastian. “Bukan menggiring opini,” kata Made Slamet.

Dia menegaskan, setelah BPK menyerahkan LHP APBD NTB Tahun 2025 dalam sidang paripurna DPRD NTB pada 5 Juni 2026, pihaknya terus mencermati LHP tersebut. Dan benar, bahwa dalam LHP tersebut pihaknya tidak menemukan hasil audit pergeseran BTT senilai Rp 484 miliar menjadi belanja modal.

Made Slamet menegaskan, pergeseran anggaran dalam APBD NTB tahun 2025 yang hanya bermodalkan Peraturan Gubernur, dinilai pihaknya terang-terangan telah melanggar Permendagri No 15/2024 yang menjadi acuan penyusunan APBD Tahun 2025.

“Itulah yang mendasari kami meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap BTT tersebut. Jika ada masalah, BPK harus membukanya secara transparan,” tandas Made Slamet. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Mataram resmi memutus bebas tiga terdakwa dalam kasus dugaan gratifikasi anggota DPRD NTB pada persidangan yang digelar Rabu, 5 Agustus 2026.

Ketiga terdakwa yang divonis bebas tersebut adalah Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim, dan M. Nashib Ikroman.

Sikap dan amar putusan majelis hakim tersebut disambut positif oleh tim kuasa hukum. Kuasa hukum ketiga terdakwa, Dr. Irpan Suriadiata, S.H.I., M.H., menilai bahwa putusan bebas ini telah mencerminkan rasa keadilan yang substansial dan didasarkan secara utuh pada fakta-fakta objektif yang terungkap secara terbuka selama proses pembuktian di persidangan.

Dr. Irpan Suriadiata menegaskan bahwa sesuai dengan isi amar putusan yang dibacakan di muka sidang, hak-hak Indra Jaya Usman, Hamdan Kasim, dan M. Nashib Ikroman, termasuk rehabilitasi nama baik, harkat, serta martabat mereka, harus dipulihkan secara menyeluruh ke keadaan semula. 

Pemulihan ini berimplikasi langsung pada pembersihan stigma sosial atas seluruh tuduhan maupun dakwaan pidana yang selama ini disangkakan kepada para kliennya.

"Kalau mengembalikan nama baik, harkat, dan martabatnya, itu kan sudah ada dalam amar putusan persidangan tadi. Artinya, dengan dibacakannya putusan tersebut, segala anasir atau hal-hal yang menyangkut tindak pidana yang didakwakan, baik secara hukum maupun secara sosial, harus diangkat dan dikembalikan ke posisi semula," ujar Dr. Irpan usai persidangan di Tipikor Mataram.

Terkait dengan peta dan arah hukum pascaputusan bebas ini, Dr. Irpan memberikan analisis hukum mengenai perbedaan konstruksi hukum acara pidana. Dalam kerangka hukum acara lama, mekanisme pengajuan kasasi atas putusan bebas (vrijspraak) kerap memicu perdebatan serta membuka peluang adanya upaya hukum lanjutan. 

Namun, dalam pembaruan hukum acara pidana melalui KUHAP baru, celah tersebut pada prinsipnya ditutup guna memberikan kepastian hukum yang tegas serta mewujudkan asas litis finiri oportet, yaitu setiap perkara harus memiliki titik akhir.

"Yang dulu masih ada upaya hukum kasasi, kini ditutup dalam KUHAP baru. Kalau KUHAP lama masih membolehkan kasasi atau banding, meskipun secara eksplisit aturan baru menyatakan tidak boleh, pendapat para ahli, termasuk Prof. Eddy Hiariej sebagai salah satu penyusun RKUHAP dan pakar lainnya, secara tegas mengatakan bahwa keberadaan aturan baru ini adalah untuk menyempurnakan hukum acara lama. Jadi, jika hukum lama masih memberikan celah untuk mengajukan kasasi, maka celah itu kini ditutup sehingga putusan ini menjadi final," terangnya.

Ketika ditanya mengenai langkah atau tindakan hukum lanjutan pascavonis bebas tersebut, pihak kuasa hukum menegaskan belum mengambil sikap khusus dan memilih berfokus pada rasa syukur serta pengawalan pemulihan hak-hak hukum ketiga kliennya.

"Adapun terkait dengan upaya hukum yang lain, saya sebagai penasihat hukum belum berbicara mengenai hal itu. Yang penting, kita bersyukur terlebih dahulu bahwa putusan ini sudah diambil secara adil dengan melihat fakta-fakta persidangan yang kita saksikan bersama selama ini. Itulah yang menjadi dasar majelis hakim memutuskan. Putusan ini sangat adil dan sesuai dengan fakta persidangan," pungkas Dr. Irpan Suriadiata.

*Putusan Bersifat Final*

Dr. Irpan juga menegaskan sejak putusan vonis bebas dibacakan majlis hakim, maka upaya hukum bersifat final atas putusan bebas yang dijatuhkan kepada tiga kliennya. Sehingga tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan bebas, baik itu upaya kasasi maupun banding. 

“Putusan bebas ini merupakan putusan yang bersifat final. Dan menutup segala upaya hukum, termasuk banding,” tegasnya.

Lebih lanjut, pengacara senior NTB ini menjelaskan, didalam KUHP yang lama, kalau ada putusan bebas maka upaya hukumnya adalah kasasi. Sementara upaya banding tidak diperbolehkan. Maka dengan hadir KUHP yang baru untuk menyempurnakan. 

“Karena ada kesisruhan terkait dengan namanya putusan-putusan bebas diputus oleh faksi kemudian dibatalkan oleh judex juris, sehingga dalam putusan didalam KUHP yang baru ini ditentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Itu dalam pasal 299 ayat 2 didalam KUHP yang baru,” jelasnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, maka langkah upaya hukum kasasi yang dulu perbolehkan sudah ditutup, hal demikian juga dengan upaya banding. Meskipun didalam KUHP yang baru tidak secara implisit disebut tidak boleh banding.

Tetapi menurut pendapat-pendapat ahli hukum telah menjelaskan maksud dari pada kehadiran KUHP yang baru untuk menyempurnakan KUHP yang lama. Yaitu menutup upaya hukum terhadap putusan bebas. 

“Maka putusan bebas ini adalah putusan final tidak ada upaya hukum lagi. Oleh karena itu, maka ketiga orang klien saya ini, sejak hari ini (Rabu,red) adalah telah menerima putusan bebas,”sambungnya seraya mempertegas.

*Vonis Bebas*

Dalam pertimbangan majelis hakim yang dibacakan Irwan Ismail, Hamdan, Indra Jaya Usman, dan M Nashib Ikroman dibebaskan dari semua dakwaan jaksa penuntut umum meskipun terbukti memberikan uang kepada belasan anggota DPRD NTB.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa ketiganya dengan dakwaan subsidaritas yakni dakwaan primer pasal 605 ayat (1) huruf a juncto pasal 127 ayat (1 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kemudian, dakwaan subsider pasal 605 ayat (1) huruf b iuncto pasal 127 avat (1) Undang- undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP Dakwaan lebih subsider pasal 606 ayat (1 juncto pasal 127 Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam pertimbangan majelis hakim, kekuasaan kewenangan untuk menjalankan program Desa Berdaya ini bukan ranah legislatif. Sehingga pemberian uang dari terdakwa kepada para anggota DPRD NTB dinilai tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Menurut hakim, pemberian sesuatu atau hadiah dengan maksud dan tujuan agar tidak melaksanakan atau mempertanyakan program direktif Gubernur (NTB) atau Desa Berdaya yang tertera dalam dokumen pergeseran anggaran," kata hakim anggota, Irwan Ismail.

Sehingga untuk kewenangan yang melekat dalam jabatan para saksi anggota DPRD NTB untuk tidak melaksanakan program direktif Gubernur NTB sebagaimana tujuan pemberian uang oleh terdakwa dianggap tidak terbukti.

Tugas dan wewenang DPRD NTB bukan untuk melaksanakan program tersebut melainkan menqawasi sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Program Desa Berdaya seharusnya dilaksanakan oleh Gubernur NTB, melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang nantinya akan dilaporkan melalui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

DPRD NTB hanya berkewenangan menjalankan fungsi anggaran yakni pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), fungsi legislasi dan fungsi kewenangan. Bukan justru menjalankan program direktif Gubernur NTB.

Terhadap putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengaku masih akan pikir-pikir terlebih dahulu.

*Uang yang Disita Dikembalikan ke Saksi*

Diketahui, Hamdan memberikan uang kepada Lalu Irwansyah Triadi sebesar Rp 100 juta melalui sopirnya, Harwoto sebesar Rp 170 juta, dan Nurdin Marjuni sebesar Rp 180 juta.

Dalam amar putusan tersebut, hakim turut menetapkan barang bukti berupa uang Rp 450 juta yang sebelumnya disita iaksa dikembalikan kepada tiga orang itu.

Sementara itu, hakim juga memerintahkan uang yang disita Kejati NTB sebagai barang bukti tersebut dengan total Rp 1,2 miliar yang dibagikan oleh terdakwa Indra Jaya Usman untuk dikembalikan kepada para saksi. Senada, uang yang dibagikan oleh terdakwa Nashib Ikroman sebesar Rp 950 juta juga diminta untuk dikembalikan kepada para saksi. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Universitas Samawa (UNSA) menggelar Workshop Pengusulan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Tahun 2026 dengan tema “Strategi Pemenuhan Persyaratan dan Optimalisasi Pengusulan JAD Berdasarkan Regulasi Terbaru”. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium UNSA Selasa 4 Agustus 2026 ini diikuti oleh 92 dosen dari berbagai jenjang jabatan akademik. 

Peserta workshop terdiri atas 67 dosen yang mempersiapkan pengusulan menuju jenjang Lektor Kepala, 15 dosen menuju Lektor, serta 10 dosen menuju Asisten Ahli. Kegiatan menghadirkan narasumber Prof. H. Iwan Jazadi untuk memberikan pendampingan terkait strategi pemenuhan persyaratan dan optimalisasi pengusulan jabatan akademik dosen. 

Mewakili Rektor UNSA, Wakil Rektor I Bidang Akademik Dr. Ir. Sudirman, S.Pt., M.Si., IPM dalam sambutannya menyampaikan bahwa kenaikan Jabatan Akademik Dosen bukan hanya pencapaian individu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penguatan mutu dan daya saing institusi. 

Menurutnya, semakin banyak dosen yang mencapai jenjang akademik lebih tinggi seperti Lektor Kepala dan Guru Besar, maka semakin kuat pula posisi UNSA dalam meningkatkan kualitas akademik, mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), memperkuat akreditasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap universitas. 

Selain berdampak bagi kelembagaan, peningkatan jabatan akademik juga memberikan manfaat bagi pengembangan karier dosen, peningkatan profesionalisme, peluang keterlibatan dalam penelitian, publikasi ilmiah, kerja sama akademik, hingga peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kesempatan profesional sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam kegiatan tersebut, Prof. Iwan Jazadi memberikan penguatan mengenai regulasi terbaru pengusulan JAD, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), serta strategi penyusunan dokumen dan bukti kinerja tridharma perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam proses pengajuan jabatan akademik. 

Melalui workshop ini, UNSA berharap para dosen semakin siap dalam memenuhi persyaratan pengusulan JAD serta mampu meningkatkan produktivitas penelitian, publikasi ilmiah, dan kontribusi akademik bagi perkembangan universitas.

“Kenaikan jabatan akademik dosen harus menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, publikasi, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujar Wakil Rektor I Bidang Akademik dalam sambutannya. (AM/Adrian) 

Di Tengah Normalisasi Tambang, Fondasi Ekonomi NTB Tetap Kuat

Mataram.Amarmedia.co.id – Di tengah normalisasi aktivitas sektor pertambangan setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menunjukkan daya tahan yang kuat. Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen (year-on-year/y-on-y), menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia dan tetap berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan tren yang semakin membaik. Angka kemiskinan terus menurun, tingkat ketimpangan semakin rendah, kesempatan kerja meningkat, dan pengangguran terbuka tetap berada pada level yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB mulai ditopang oleh fondasi yang semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., dalam Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis di Mataram, Rabu (5/8). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah, serta pimpinan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Menurut Wahyudin, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada Triwulan II Tahun 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp29,89 triliun.

Secara tahunan, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen, sedangkan secara kumulatif selama Semester I Tahun 2026 tumbuh 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wahyudin menjelaskan, pertumbuhan pada Triwulan II memang tidak setinggi Triwulan I karena aktivitas pertambangan mulai memasuki fase normalisasi setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang sebelumnya memberikan dorongan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menunjukkan pelemahan ekonomi. Sebaliknya, struktur pertumbuhan NTB justru semakin sehat karena sektor-sektor ekonomi riil tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama perekonomian daerah.

Selain sektor pertambangan dan penggalian yang masih mencatat pertumbuhan 30,57 persen, sektor industri pengolahan tumbuh 7,45 persen, didorong meningkatnya aktivitas smelter dan industri makanan-minuman. Sementara itu, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,42 persen, mencerminkan terus bergairahnya aktivitas pariwisata dan jasa. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa juga meningkat signifikan sebesar 49,42 persen, menunjukkan tingginya daya saing produk NTB di pasar global, terangnya.

Wahyudin menegaskan, data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi NTB semakin beragam. Pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada sektor pertambangan, tetapi juga diperkuat oleh sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa yang terus menunjukkan kinerja positif. Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kinerja positif tersebut juga tercermin pada kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja NTB mencapai 3,24 juta orang, meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk yang bekerja juga meningkat menjadi 3,14 juta orang.

Wahyudin menegaskan, Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 1,07 juta orang atau 33,95 persen dari total penduduk bekerja. Peningkatan kesempatan kerja tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas pertanian. Luas panen padi meningkat dari 13.748 hektare pada Februari menjadi 30.248 hektare pada Mei 2026, sedangkan produksi gabah kering giling melonjak dari 74.984 ton menjadi 158.559 ton.

Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,98 persen, lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tetap mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Perbaikan kondisi ekonomi tersebut juga diikuti dengan membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin NTB tercatat 11,17 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,61 persen poin dibandingkan Maret 2025.

Menurut Wahyudin, secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang 26,07 ribu orang dalam setahun, dari 654,57 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 628,50 ribu orang pada Maret 2026. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BPS juga mencatat perbaikan pada indikator pemerataan. Gini Ratio NTB pada Maret 2026 tercatat 0,358, lebih rendah dibandingkan September 2025 sebesar 0,364 maupun Maret 2025 sebesar 0,369. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat NTB tetap berada pada kategori ketimpangan rendah, dengan pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mencapai 19,57 persen.

Penurunan ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa hasil pembangunan semakin dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi global, daya beli kelompok masyarakat berpendapatan rendah tetap terjaga sehingga kesenjangan pengeluaran terus mengecil, terang nya.

Meski demikian, BPS mengingatkan masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan proporsi pekerja formal, memperluas kesempatan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah, termasuk kawasan perdesaan.

Rangkaian indikator yang dirilis BPS menunjukkan bahwa perekonomian NTB tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan yang tinggi di tengah normalisasi sektor pertambangan, tetapi juga semakin berkualitas. Menguatnya sektor-sektor fundamental, meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya angka kemiskinan, serta semakin rendahnya ketimpangan menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi daerah semakin kokoh. Ke depan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum tersebut agar pertumbuhan ekonomi semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, pungkasnya.(AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong penyusunan pedoman mediasi sosial sebagai acuan penyelesaian sengketa yang timbul akibat pernikahan beda agama. Pedoman tersebut diharapkan menjadi instrumen pencegahan konflik sekaligus memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui penyelesaian yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum serta nilai-nilai keagamaan.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Penyusunan Pedoman Penyelesaian Sengketa Pernikahan Beda Agama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB di Hotel Lombok Plaza, Mataram, Rabu (5/8).

Surya Bahari menegaskan bahwa kerukunan yang selama ini terpelihara di NTB merupakan hasil komitmen bersama seluruh elemen masyarakat yang dibangun melalui dialog, saling menghormati, serta mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan terukur.

Menurutnya, pernikahan bukan hanya menyangkut hubungan dua individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek agama, hukum, keluarga, budaya, dan kehidupan sosial. Karena itu, ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, pendekatan yang dibutuhkan tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.

"Isu pernikahan beda agama merupakan persoalan yang kompleks karena berada pada irisan norma agama, hukum negara, adat, dan kehidupan sosial. Karena itu penyelesaiannya memerlukan kebijaksanaan serta dialog yang mengedepankan perdamaian," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini sebagian besar persoalan yang muncul di NTB dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta aparat terkait tanpa harus berujung pada proses litigasi.

Atas dasar itu, Pemprov NTB mengapresiasi inisiatif FKUB NTB menyusun pedoman mediasi sebagai panduan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Pedoman tersebut diharapkan memberikan kepastian prosedur tanpa memasuki wilayah doktrin agama maupun kewenangan lembaga hukum.

Selain itu, Surya Bahari juga mengingatkan bahwa NTB masih menghadapi persoalan serius tingginya angka pernikahan usia anak yang dalam beberapa kasus juga berkaitan dengan perbedaan agama.

"Kami berharap forum ini tidak hanya menghasilkan pedoman penyelesaian sengketa, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret dalam mencegah pernikahan usia anak sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan generasi NTB," katanya.

Sementara itu, Ketua FKUB NTB, Dr. TGH. Subki Sasaki, M.H., mengatakan penyusunan pedoman tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kerukunan masyarakat di tengah kehidupan yang semakin majemuk.

Berdasarkan data FKUB NTB, setiap tahun terdapat sekitar empat hingga lima kasus pernikahan beda agama yang dilaporkan. Namun angka tersebut diyakini belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena banyak persoalan baru terungkap ketika telah berkembang menjadi sengketa.

"FKUB tidak berada pada posisi menentukan boleh atau tidaknya seseorang menikah. Tugas kami adalah memfasilitasi dialog dan mediasi agar persoalan yang muncul tidak berkembang menjadi konflik sosial," ujarnya.

Subki menambahkan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi buku pedoman yang selanjutnya diusulkan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan regulasi daerah.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian dalam FGD tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H. yang hadir sebagai salah satu nara sumber.

Dalam paparannya, Aka menegaskan bahwa pembahasannya tidak menyentuh aspek sah atau tidaknya perkawinan beda agama karena hal tersebut merupakan kewenangan hukum negara dan ajaran agama masing-masing. Fokus yang ditawarkan adalah bagaimana pemerintah mampu mencegah konflik sosial yang muncul sebagai dampak dari persoalan tersebut.

Menurut Aka, gagasan itu lahir dari pengalaman empirisnya saat menjabat Camat Cakranegara pada periode 2008–2013, ketika memimpin salah satu wilayah paling heterogen di Kota Mataram.

Ia mengisahkan, beberapa kali menghadapi sengketa yang berawal dari rencana maupun pelaksanaan pernikahan beda agama. Persoalan yang muncul bukan semata-mata menyangkut administrasi perkawinan, tetapi berkembang menjadi konflik antarkeluarga, dugaan penculikan, tuduhan pemaksaan, mobilisasi massa, hingga berpotensi memicu benturan antarwarga apabila tidak segera ditangani.

"Jika ada yang beranggapan pernikahan beda agama tidak pernah memunculkan potensi konflik sosial di NTB, berarti ia belum pernah benar-benar berada di lapangan. Saya mengalami sendiri bagaimana persoalan keluarga dapat berkembang menjadi konflik sosial apabila komunikasi dan mediasi tidak segera dilakukan," ungkap Aka.

Pengalaman tersebut mendorongnya merumuskan Model Forum Mediasi Sosial, sebuah pendekatan yang menempatkan pemerintah daerah, FKUB, aparat keamanan, pemerintah desa atau kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga para pihak sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara damai.

Model ini tidak dimaksudkan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak para pihak, serta tetap menghormati hukum negara dan ajaran agama.

Aka menjelaskan, model tersebut dibangun di atas delapan prinsip utama, yakni netralitas, penghormatan terhadap martabat manusia, musyawarah, keterbukaan, pencegahan konflik, penghormatan terhadap hukum negara dan agama, penguatan kerukunan, serta kesukarelaan para pihak.

Ia juga menawarkan tahapan mediasi yang dimulai dari deteksi dini oleh kepala lingkungan, verifikasi lapangan, komunikasi kepada keluarga kedua belah pihak, penempatan sementara di lokasi netral apabila diperlukan untuk menjamin keamanan, pelaksanaan mediasi secara bertahap, hingga penyusunan kesepakatan damai yang diikuti pemantauan pascamediasi.

Menurutnya, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi dari kemampuan menjaga hubungan sosial masyarakat setelah konflik selesai.

"Pemerintah tidak hadir untuk menentukan benar atau salahnya pilihan seseorang. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memastikan setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, sehingga keamanan, ketertiban masyarakat, dan kerukunan antarumat beragama tetap terjaga," pungkas Aka.(AM/Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - Rabu 5 Agustus 2026-Rapat Koordinasi (Rakor) guna mematangkan persiapan berbagai kegiatan pada HUT RI 81 Provinsi NTB kembali digelar, Rabu (5/8/2026) bertempat di Gedung Sankareang, Kantor Gubernur NTB. Dipimpin Sekda NTB, Abul Chair didampingi Asisten 1 dan Asisten III Seda Prov NTB, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan dari unsur TNI-Polri.

Agendanya penyampaian program kegiatan pada masing-masing bidang dalam SK Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI 81 tahun 2026.

Sekda NTB, Abul Chair mengingatkan agar seluruh anggota kepanitian yang sudah dibagi dari unsur Ketua hingga bidang-bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya untuk tetap fojus pada kegiatan-kegiatan yang akan digelar bersama anggotanya termasuk koodinasi intensif dengan mitra bidang yang lain.

Konsentrasi dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing ini dihajatkan untuk terlaksananya dengan sukses dan baik berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan hingga upacara detik-detik pengibaran bendera merah putih termasuk upacara penurunan bendera.

Sekda Abul Chair kembali mengingatkan, bahwa konsep peringatan HUT RI tahun ini akan lebih menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Selain berbagai perlombaan yang lazim digelar, pemerintah juga mengusulkan sejumlah kegiatan baru yang sejalan dengan program nasional.

Melalui momentum HUT RI ini lanjut dia, sesungguhnya ingin menggugah rasa memiliki seluruh masyarakat. Tidak hanya milik Pemprov, Bersama OPD, namun lebih dari itu masyarakat juga turut merasa memiliki arti penting kemerdekaan yang sudah 81 tahun dalam sejarah perjalanan pembangunan bangsa.

Asisten 1 Setda NTB, H Fathul Gani menyampaikan, bahwa setelah mendengar pemaparan dan laporan dari sejumlah bidang termasuk dari unsur TNI-Polri, bahwa pelaksanaan HUT RI 81 2026 yang ditandai dengan berbagai kegiatan semarak yang secara langsung melibatkan masyarakat.

Secara umum masing-masing bidang sudah siap melaksanakan dan menggelar berbagai kegiatan semarak kemerdekaan hingga puncak peringatan pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab bidang masing-masing.

Pada rapat tersebut juga disepakati pakaian peserta upacara yakni mengenakan pakaian adat nusantara. Dan khusus Pegawai P3K Paruh Waktu lingkup Pemprov NTB nantinya dari masing-masing OPD untuk mengambil bagian dalam pembagian dan pengibaran bendera merah putih bagi masyarakat untuk dipasang di tempat tinggal, tempat kerja atau di lokasi-lokasi strategis.

Pada bagian penutup Asisten 1 Fathul Gani mengungkapkan, pada intinya pelaksanaan semarak berbagai kegiatan yang akan digelar memeriahkan HUT Kemerdekaan RI 81 2026 ini ingin mendekatkan kegiatan ini dengan masyarakat, dimana berbagai kegiatan tersebut akan dimulai dari tanggal 7 Agustus 2026.

Dalam kegiatan tersebut masyarakat dan aparatur pemerintah termasuk TNI-Polri dihajatkan agar bisa membaur termasuk dengan stand-stand dan Bazar UMKM yang akan digelar. Para pelaku UMKM yang diberikan ruang untuk Bazar bisa memperkenalkan dan menjual produknya sendiri.

Demikian juga pada pelaksanaan detik-detik proklamasi hinga penurunan bendera juga nantinya masyarakat juga hadir. Pada hari itu juga akan digelar hiburan, tarian kolosal NTB dan lomba Jurakan (Panjat Pinang) yang bisa diikuti oleh masyarakat maupun para peserta upacara lainnya.Tak lupa juga sajian kuliner khas para pelaku UMKM NTB juga disiapkan. (AM/her/kominfotik)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id— Menindaklanjuti krisis air irigasi yang mengancam kawasan hilir Daerah Irigasi (DI) Mamak, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan peninjauan lapangan secara langsung ke wilayah Kecamatan Lape dan Kecamatan Lopok pada Rabu (05/08/2026). Langkah ini merupakan bentuk pengawasan konkret pasca-Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sehari sebelumnya.

Turunnya tim Komisi II DPRD Sumbawa ini didampingi oleh jajaran Pemerintah Daerah, Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Dinas Pertanian, Camat Lape, KUPT Pengairan DI Mamak, pengurus GP3A, P3A, kelompok tani, serta Kepala Desa Dete, Kepala Desa Hijrah, dan Kepala Desa Labuhan Kuris dan pengurus DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sumbawa.

Air Baru Tiba Siang Hari, Padi Memasuki Fase Kritis

Lokasi pertama yang ditinjau adalah area persawahan di Desa Hijrah yang masuk dalam kawasan jaringan irigasi Bangunan Kuris (BK) 8. Saat rombongan tiba di lokasi pada jam sebelas, debit air yang ditunggu-tunggu oleh para petani belum terlihat mengaliri jaringan irigasi BK 8.

Berdasarkan konfirmasi dari Penyuluh Pertanian dan Kepala BPP Lape, air sebenarnya telah dialirkan dari Bendungan Mamak sejak pukul 06.00 WITA, namun pergerakan air menempuh alur yang cukup lambat dan baru mencapai BK 7 hingga menjelang siang. Tepat pukul 13.00 WITA, pasokan air akhirnya menyentuh BK 8 dan langsung didistribusikan ke area persawahan Desa Hijrah.

Kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang cukup memprihatinkan. Tanaman padi warga rata-rata sudah memasuki fase produksi (keluar bulir/bunting). Akibat kekeringan, hamparan tanah sawah retak dan daun-daun padi mulai menguning sebagai gejala kuat kekurangan pasokan air.

Atas kondisi tersebut, Kepala Desa Hijrah Kamarullah beserta masyarakat petani setempat berharap penuh agar pasokan air yang telah masuk dapat terus dialirkan secara konstan selama tujuh hari ke depan (hingga 12 Agustus 2026). Usulan ini sebagai kompensasi dari kesepakatan rapat sebelumnya, mengingat hitungan rotasi jatah air baru bisa dimulai efektif sejak air benar-benar tiba di lokasi.

Kondisi BUM 4 Prihatin: Tanaman Palawija Terancam dan Jaringan Irigasi Rusak

Rombongan Komisi II DPRD Sumbawa kemudian melanjutkan peninjauan ke Bangunan Unter Malang (BUM) 4. Di titik ini, tidak ada aliran air sama sekali, padahal ratusan hektar lahan sawah palawija di sekitarnya sangat bergantung pada suplai air tersebut. "Saat ini, komoditas kacang hijau milik warga sudah mulai berbuah dan berada pada fase yang sangat membutuhkan pembasahan" ujar Abdul Manan P3A Unter Kedit

Selain kendala debit air, peninjauan di BUM 4 juga menemukan adanya kerusakan fisik pada jaringan saluran primer dan sekunder. Kerusakan infrastruktur ini dinilai memperparah distribusi air sehingga membutuhkan penanganan, perawatan, serta perbaikan teknis secara darurat dari dinas terkait.

Di sisi lain, kondisi ketersediaan air di kawasan Desa Mamak dan sekitarnya terpantau mencukupi. Pemerintah daerah dan DPRD mengimbau para petani di area hulu dengan penuh rasa kekeluargaan dan keikhlasan agar tidak melakukan penahanan atau sabotase air yang dialirkan menuju wilayah hilir di Kecamatan Lape.

Desak Perbaikan Manajemen Distribusi dan Pengetatan Pengawasan

Melihat dinamika sosial serta carut-marut manajemen distribusi air di DI Mamak, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mendesak agar segera dilakukan pembenahan tata kelola dan pendistribusian air secara menyeluruh.

"Langkah ini penting untuk memastikan Daerah Jalur Hijau (wilayah yang diizinkan menanam padi) maupun Daerah Jalur Merah (wilayah pertanaman palawija) sama-sama mendapatkan hak suplai air secara adil, terutama pada fase kritis pertumbuhan tanaman saat ini" ujar H Zohran 

Komisi II menekankan pentingnya optimalisasi peran Juru Pintu Air (JPA) dan Petugas Pengairan di sepanjang jalur irigasi. Pengawasan ketat di lapangan mutlak diperlukan untuk mengawal pergerakan air sekaligus mencegah potensi penyerobotan maupun aksi pencurian air oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (Hearing/RDP) bersama unsur Pemerintah Daerah, DPD Tani merdeka Indonesia kabupaten Sumbawa, instansi terkait, serta kelompok tani pada Selasa, 4 Agustus 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.IP., ini secara khusus membahas ancaman serius gagal panen dan penurunan produksi pertanian di daerah hilir Daerah Irigasi (DI) Waduk Mamak, khususnya di Kecamatan Lape

Hearing ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Dinas Pertanian, Dinas PUPR (Bidang SDA), UPT Pengairan, UPT Bendungan Mamak, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, unsur Pemerintah Kecamatan Lape dan para Kepala Desa terdampak, pengurus GP3A/P3A, KP3A NTB, serta DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sumbawa 

Disampaikan oleh Ketua DPD Tani Merdeka Syafaruddin SAP, bahwa pada Musim Tanam II (MK I) tahun ini dihadapkan pada ancaman nyata penurunan produktivitas hingga gagal panen. Sekitar 50 hektar lebih lahan produktif—yang mencakup tanaman padi bunting, jagung pada fase pembungaan/pembuahan, serta palawija—di empat desa wilayah hilir mengalami kekeringan dan kekurangan pasokan air secara drastis.

Empat desa yang terdampak paling parah meliputi Desa Lape Tercatat 19 hektar lahan kritis (9 hektar padi bunting, 10 hektar jagung/palawija). Rotasi air 8 hari dinilai terlalu lama oleh petani. Di Desa Dete Tanaman jagung dan kacang hijau seluas kurang lebih 10 hektar di kompleks Dusun Hijrah 2 (BJ 1) kekurangan suplai air pada fase kritis. Sementara Desa Labuhan Kuris Sejumlah kelompok tani (Suka Maju, Unter Liang, Kesaming 1 & 2, serta Sakiki Rara) mengalami kelangkaan air yang parah.

Sedangkan di Desa Hijrah Kondisi paling kritis dengan cakupan lahan seluas 500 hingga 800 hektar (termasuk 200 hektar padi bunting) yang terlambat mendapatkan jatah rotasi air hingga lebih dari dua hari dari jadwal kesepakatan.

Akar Permasalahan di Lapangan:

Berdasarkan temuan DPD Tani Merdeka dan laporan UPT Pengairan, terdapat maraknya aksi pencurian air melalui pelompong liar, penggunaan mesin pompa air ilegal (>30 unit) sepanjang saluran primer dan sekunder, serta perusakan atau pembukaan pintu air secara independen oleh oknum tak bertanggung jawab.

DPD Tani Merdeka juga menyampaikan bahwa Distribusi Tidak Proporsional, Debit air dari hulu sering kali hanya "melintas" dan menyusut drastis sebelum sampai di jaringan hilir (BK 2 hingga BK 9) akibat tidak adanya pengawalan ketat di sepanjang jalur irigasi.

Sementara itu Kepala UPT Bendungan Mamak, Siswanto, melaporkan bahwa elevasi dan tampungan Waduk Mamak berada pada kondisi kritis. Volume air terpaksa dijaga sekitar 1,5 juta meter kubik (sisa elevasi +6 meter di atas batas toleransi minimal dari kondisi normal 80,30 meter), sehingga setiap tetes air harus dikawal secara ketat agar tidak habis di tengah jalan.

Mewakili suara para petani di wilayah hilir, Saparuddin, S.AP. dari DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa persoalan distribusi air irigasi yang tidak merata ini selalu berulang setiap musim tanam tiba.

Pihaknya menyoroti bahwa kerugian ekonomi yang mengancam rumah tangga petani akan berdampak langsung pada terganggunya target ketahanan dan swasembada pangan di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, Tani Merdeka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional air, transparansi jadwal distribusi, penertiban seluruh pelompong atau mesin pompa ilegal, serta perbaikan pintu-pintu air primer dan sekunder yang rusak.

Lima Poin Rekomendasi Resmi Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa

Menanggapi dinamika diskusi dan laporan lapangan yang mendesak, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan 5 Keputusan dan Rekomendasi Strategis untuk ditindaklanjuti secara cepat:

Pertama :  sebagai upaya solutif dan Langkah Darurat 1–7 Hari (Jangka Pendek) meminta UPT Pengairan Waduk / Bendungan Mamak dan dinas terkait segera mendistribusikan air secara optimal ke titik-titik kritis dan wilayah terjauh (distalasi) guna menyelamatkan tanaman padi dan palawija agar dapat mencapai sukses panen kedua.

Kedua : Pengaktifan Kembali Satgas Pengawasan Irigasi yang melibatkan Dinas Pertanian, UPT Pengairan, Satpol PP, Polsek (Lape/Lopok), Koramil, pihak Kecamatan, serta perwakilan GP3A/P3A. Satgas ini bertugas melakukan penertiban tegas terhadap seluruh pelompong liar dan mesin pompa air tanpa izin di sepanjang Daerah Irigasi Mamak.

Ketiga:  Pengamanan Khusus oleh BWS NT I. DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I memberikan pengamanan khusus pada pintu air primer dan sekunder guna menghentikan aksi perusakan serta pencurian air oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sekaligus rutin melakukan pemeliharaan jaringan.

Keempat ; DPRD mendorong optimalisasi hak delegatif Camat agar berbagai persoalan krusial di tingkat wilayah—baik di sektor pertanian, kesehatan, maupun pendidikan—dapat diselesaikan secara cepat dan tepat sasaran.

Kelima:  Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama instansi terkait akan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan cross-check kondisi riil serta memantau efektivitas pelaksanaan rekomendasi penyelamatan air irigasi ini.

Ketua Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma mengatakan bahwa solusi yang kita cari."Hearing ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk merumuskan solusi terbaik demi melindungi kepentingan dan kesejahteraan para petani kita di lapangan," tutup Wisma (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi memulai tahapan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI NTB masa bakti 2026–2030. Proses tersebut menjadi salah satu agenda strategis menjelang pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB Tahun 2026.

Dalam rilis yang diterima awak media (RRI.co.id) Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP), H. Suhaimi, mengatakan seluruh tahapan telah disusun secara terbuka, transparan, dan sesuai dengan ketentuan organisasi agar menghasilkan calon pemimpin KONI NTB yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen dalam memajukan prestasi olahraga di Nusa Tenggara Barat.

"Tim Penjaringan dan Penyaringan berkomitmen melaksanakan seluruh proses secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Kami mengundang putra-putri terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pencalonan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2026–2030 sesuai jadwal yang telah ditetapkan," ujar H. Suhaimi Senin, 3 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, tahapan penjaringan dimulai dengan kegiatan sosialisasi pada 3–4 Agustus 2026 melalui media cetak, media online, media sosial KONI NTB, serta kepada seluruh anggota KONI NTB.

Selanjutnya, pendaftaran, pengambilan formulir, sekaligus pengajuan dan penyerahan berkas bakal calon dibuka mulai 5 hingga 15 Agustus 2026 di Sekretariat KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Setelah masa pendaftaran berakhir, TPP akan melakukan verifikasi dan validasi berkas pada 7–16 Agustus 2026, sekaligus menyampaikan hasil verifikasi kepada para bakal calon. Tahapan ini bertujuan memastikan seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi bakal calon yang masih memiliki kekurangan dokumen, TPP memberikan kesempatan untuk melengkapi berkas persyaratan pada 18 Agustus 2026.

Tahapan berikutnya yakni penyerahan materi paparan visi, misi, dan pokok-pokok program kerja calon Ketua Umum KONI NTB yang dijadwalkan pada 19 Agustus 2026. Materi tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan Musorprov.

Puncak tahapan TPP berlangsung pada 20–21 Agustus 2026, yaitu penyerahan hasil kerja Tim Penjaringan dan Penyaringan kepada Musyawarah Olahraga Provinsi KONI NTB melalui Pimpinan Sidang Pleno Musorprov sebagai dasar penetapan calon yang akan mengikuti proses pemilihan Ketua Umum.

H. Suhaimi berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh anggota KONI NTB serta insan olahraga di daerah.

"Kami berharap seluruh tahapan ini dapat diikuti dengan baik oleh seluruh bakal calon. TPP menjamin proses berlangsung secara adil dan terbuka sehingga Musorprov nanti dapat melahirkan Ketua Umum KONI NTB yang mampu membawa olahraga Nusa Tenggara Barat semakin berprestasi di tingkat nasional maupun internasional," katanya.

TPP juga mengimbau kepada seluruh pihak yang berminat untuk mencermati jadwal dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai waktu yang telah ditentukan.

Informasi lebih lanjut mengenai proses Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat masa bakti 2026–2030 dapat diperoleh di Sekretariat KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Bung Hatta Nomor 3, Pajang Timur, Kota Mataram, setiap hari pukul 09.30 WITA hingga 16.00 WITA. (AM)

Gili Trawangan Lombok Utara NTB.Amarmedia.co.id — Kontingen atlet panahan asal Kabupaten Sumbawa menorehkan prestasi gemilang pada ajang kejuaraan Indonesia World Field Archery (IWFA) 2026. Ajang bergengsi cabang olahraga panahan luar ruangan (field archery) ini sukses digelar selama tiga hari, mulai 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 bertempat di destinasi wisata internasional Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kejuaraan ini diikuti oleh puluhan pemanah tangguh dari berbagai klub dan akademi panahan di tanah air dan luar negeri, yang harus menaklukkan tantangan medan terbuka khas lanskap Gili Trawangan. Para atlet Sumbawa tampil impresif dan berhasil mendominasi di beberapa kategori bergengsi, baik di nomor Recurve maupun Barebow.

Deretan Prestasi Atlet Sumbawa di IWFA 2026 pada kategori Recurve, persaingan ketat tersaji di nomor Recurve, di mana para pemanah harus menguji akurasi dan ketahanan fisik dalam dua hari perlombaan: Juara 1 diraih Mirza Febrianti P. (CPMA) dengan perolehan skor hari pertama 171 dan hari kedua 127 (Total Skor: 298).

Juara 2 diraih M. Azri Hawwari (CPMA) dengan perolehan skor hari pertama 165 dan hari kedua 129 (Total Skor: 294).

Juara 3 (Medali Perunggu) diraih Farhan dari Syabab Archery Samawa (Kabupaten Sumbawa) sukses mengamankan tempat ketiga setelah mengumpulkan skor hari pertama 138 dan hari kedua 103 (Total Skor: 241).

Pada Kategori Barebow Men (Putra) terjadi pertarungan dramatis terjadi di kelas Barebow Men. Atlet andalan Kabupaten Sumbawa, Agus Subandi, harus melalui proses penentuan yang menegangkan untuk memperebutkan posisi puncak: Juara 1 diraih Ragil Giri (Star Shooter Academy) mencatatkan skor hari pertama 144 dan hari kedua 113 dengan total skor 257.

Juara 2 (Medali Perak) diraih Agus Subandi dari Brotherhood Archery (Kabupaten Sumbawa) memperoleh skor identik, yakni hari pertama 133 dan hari kedua 124 (Total Skor: 257). Karena perolehan total skor akhir imbang (tie), penentuan juara pertama dan kedua akhirnya diputuskan melalui coin toss (undian koin). Atlet asal Sumbawa lainnya, Muhammad Ali dari Mayung Archery harus puas berada di peringkat keempat dengan rincian skor hari pertama 135 dan hari kedua 101 (Total Skor: 236).

Prestasi membanggakan juga dipersembahkan oleh srikandi panahan Sumbawa di nomor Barebow Women Juara 1 diraih  Prabawati (Star Shooter Academy). Juara 2 (Medali Perak) diraih Meifiayan Zakiah dari Komunitas Panahan Sumbawa (KPS) tampil gemilang dan sukses menyabet posisi kedua. Juara 3 (Medali Perunggu): diraih Evi Filsiani (Raja Rumi Radal).

Peran Aktif Wasit Asal Sumbawa di Ajang IWFA 2026

Kesuksesan perhelatan akbar Indonesia World Field Archery (IWFA) 2026 ini juga tidak lepas dari keterlibatan sumber daya manusia berkualitas asal daerah.

Adapun   wasit asal Sumbawa yang turut menyukseskan jalannya kejuaraan tingkat nasional tersebut: Eko Wibowo (Wasit), Muhammad Sirajuddin (Wasit), Firmansyah Malanuang (Wasit), Andi Rahmad (Wasit)  Desy Wijayanti (Wasit) dan M. Jurnawi Fachruddin (COJ / Director of Judges)

Keberhasilan para atlet meraih podium serta keterlibatan para wasit asal Kabupaten Sumbawa di kancah nasional IWFA 2026 ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, pembinaan rutin, serta dedikasi tinggi dari insan olahraga di Bumi Samawa, sekaligus mengharumkan nama daerah di kancah olahraga panahan nasional maupun inter nasional yang diselenggarakan di  NTB. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., mengajak Pemerintah Kabupaten Sumbawa, DPRD, dunia usaha, insan olahraga, serta seluruh masyarakat untuk bersama-sama memberikan doa dan dukungan. Langkah ini penting agar penetapan Kabupaten Sumbawa sebagai tuan rumah tiga cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 wilayah NTB–NTT tetap sesuai dengan rencana induk yang telah disusun.

Pernyataan tersebut disampaikan di Sumbawa pada Senin, 3 Agustus 2026. Abdul Rafiq menekankan agar tidak ada perubahan terhadap rencana penyelenggaraan tersebut, mengingat seluruh usulan telah melalui proses perencanaan matang dan menjadi bagian dari *roadmap* PON 2028.

Adapun tiga cabang olahraga yang diusulkan untuk digelar di Kabupaten Sumbawa meliputi Motor Crossbdi Sirkuit Samota, Panahan di Kawasan Samota

Tarung Derajat di GOR Mampis Rungan

Momentum Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Daerah

Menurut Abdul Rafiq, kepercayaan menjadi tuan rumah PON bukan sekadar perhelatan pertandingan olahraga semata, melainkan momentum strategis untuk mempercepat pembangunan daerah secara menyeluruh. Kehadiran ribuan atlet, official, panitia, media, hingga wisatawan dipastikan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat Sumbawa.

"Sektor perhotelan, kuliner, transportasi, UMKM, perdagangan, hingga pariwisata akan bergerak dan memperoleh manfaat secara langsung," ujar Rafiq.

Selain mendongkrak perekonomian melalui multiplier effect, penyelenggaraan ajang nasional ini juga akan mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur olahraga, memperkuat citra positif Kabupaten Sumbawa di tingkat nasional, membuka peluang investasi baru, serta menjadi sarana promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif daerah.

Perjuangan Bersama untuk Kebanggaan Sumbawa

KONI Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa sinergi dan dukungan dari Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sumbawa sangat dibutuhkan guna mengawal proses penetapan resmi tersebut. Tujuannya agar Kabupaten Sumbawa benar-benar dikukuhkan sebagai salah satu titik lokasi penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

"Ini bukan semata-mata kepentingan KONI atau insan olahraga saja, tetapi merupakan kebanggaan seluruh masyarakat Sumbawa. Kesempatan ini akan menjadi warisan berharga bagi kemajuan olahraga daerah," tambahnya.

Melalui kesempatan ini, KONI Sumbawa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga kekompakan dan bergandengan tangan. Dukungan penuh dari masyarakat akan membuktikan bahwa Kabupaten Sumbawa siap menjadi tuan rumah yang sukses, berprestasi, dan membanggakan pada ajang PON XXII Tahun 2028 NTB–NTT. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Pondok Pesantren (Ponpes) Abu Bakar Al-Islami sukses menggelar Grand Opening Masrohiyyah Lughowi (Pentas Bahasa Arab) Ke-8 pada Minggu (2/8/2026). Mengusung tema "Doa Orang Tua Jalan Menuju Surga dan Ilmu Kunci Kemenangan," kegiatan tahunan ini menjadi wadah strategis untuk mengasah kompetensi santri, khususnya dalam penguasaan bahasa Arab dan pengembangan mental tampil di muka umum.

Acara yang berlangsung khidmat dan meriah di lingkungan ponpes ini diawali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Ananda Muhammad Latif, dilanjutkan dengan rangkaian sambutan dari para tokoh penting, alumni, serta pihak yayasan.

Membumikan Kembali Bahasa Arab sebagai Kunci Memahami Agama

Ketua Ikatan Alumni (IKA) Ponpes Abu Bakar Al-Islami, Ustadz Faiq Soleh Basumbul, dalam sambutannya mengenang kembali sejarah perjalanan peradaban Islam dan peran vital bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu dunia di masa lampau. Ia menekankan bahwa kegiatan Masroiyyah yang telah berjalan hingga tahun ke-8 ini bukan sekadar ajang seremonial, melainkan ikhtiar nyata untuk merawat kecintaan santri terhadap bahasa Al-Qur'an tersebut.

"Tujuan akhir dari mempelajari bahasa Arab bukan sekadar menguasai lisan, melainkan agar kita mampu memahami agama Islam secara mendalam. Dengan menguasai bahasa Arab, para generasi terdahulu berhasil menggali hikmah dari Al-Qur'an dan Hadis sehingga menjadi pribadi yang mulia," ujar Ustadz Faiq.

Ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pihak Pondok Pesantren Abu Bakar dan Yayasan Assidiq Alkhairiyyah yang senantiasa memberikan dukungan penuh, baik moril maupun materil, sehingga tradisi positif ini dapat terus dijaga dan dikembangkan dari generasi ke generasi.

 Apresiasi Kemenag Sumbawa: Ajang Efektif Asah Kompetensi Santri

Sementara itu, mewakili Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa, Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Muhibbi hadir memberikan apresiasi tinggi terhadap konsistensi Ponpes Abu Bakar Al-Islamiyyah dalam menggelar kegiatan kebahasaan ini.

Dalam sambutannya, ia mengungkapkan pentingnya lingkungan (bi'ah lughawiyyah) yang kondusif untuk mempraktikkan ilmu yang didapat di kelas secara langsung. Menurutnya, penguasaan kosakata tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk langsung menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.

Pihak Kemenag Sumbawa juga mendorong agar kegiatan kompetitif seperti ini dapat terus diperluas cakupannya di masa mendatang, guna melatih mental santri sekaligus menjaring bibit-bibit unggul yang siap mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di kementerian maupun ajang perlombaan tingkat regional dan nasional.

 Pesan Moral Yayasan: Rida Orang Tua dan Ilmu adalah Fondasi Masa Depan

Ketua Yayasan As-Siddiq Al-Khairiyyah, Ustadz Syahid Hanan Bahanan, saat membuka acara secara resmi, mengingatkan para santri—khususnya santri baru—agar senantiasa menjunjung tinggi adab kepada orang tua dan guru.

Mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, ia menegaskan bahwa ridha Allah SWT sangat bergantung pada ridha orang tua, begitu pula sebaliknya. Doa dan restu dari kedua orang tua, yang dipadukan dengan kesungguhan dalam menuntut ilmu, merupakan kunci utama dalam mengarungi masa depan yang sukses dan penuh keberkahan.

 "Jadikan doa orang tua sebagai jalan melangkah menghadapi masa depan. Kepada santri baru yang baru saja bergabung, jadikan kegiatan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, mengembangkan potensi, dan membawa nama baik pondok pesantren," pesan Ustadz Syarif sebelum memukul gong tanda resmi dibukanya rangkaian acara Masrohiyyah  Lughowi ke 8.

Acara yang turut dihadiri oleh unsur Babinkantibmas Desa Pungka (Syarifudin), Babinsa Desa Pungka (Lalu Husnan), para tokoh masyarakat, wali santri, serta ratusan santri ini akan berjalan selam tiga malam dan ditutup dengan penampilan seni bahasa Arab dari para santri serta penyerahan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras panitia dan peserta. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co id– Keberadaan PT INTAM yang tengah menjalankan aktivitas investasi di wilayah selatan Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah aspirasi mengemuka agar investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Hal tersebut disampaikan tokoh masyarakat Sumbawa, Muhammad Tayeb atau yang akrab disapa Rambo, didampingi Mastar, Kepala Desa Ledang periode 2016–2022. Menurutnya, investasi di sektor pertambangan pada prinsipnya patut didukung, sepanjang pelaksanaannya mengedepankan keterbukaan, komunikasi yang baik, serta pemberdayaan masyarakat lokal.

Rambo menilai masih terdapat sejumlah harapan masyarakat, khususnya terkait kesempatan kerja bagi putra-putri daerah dan pelibatan pelaku usaha lokal dalam berbagai aktivitas perusahaan.

"Investasi tentu kami dukung demi kemajuan daerah. Namun investasi juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Jangan sampai masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang justru menjadi penonton di daerahnya sendiri," ujarnya.

Ia berharap perusahaan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi tenaga kerja lokal, terutama masyarakat Kecamatan Lenangguar dan wilayah sekitarnya, yang dinilai memiliki kemampuan untuk berkontribusi di sektor pertambangan.

Selain itu, Rambo juga mendorong agar pengusaha lokal dilibatkan dalam penyediaan barang maupun jasa yang dibutuhkan perusahaan. Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha daerah akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

"Pengusaha lokal juga harus diberi kesempatan. Dengan demikian roda ekonomi masyarakat akan bergerak dan manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya warga Desa Ledang dan sekitarnya," katanya.

Di samping aspek ekonomi, Rambo mengingatkan pentingnya komunikasi yang intensif antara perusahaan dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap tahapan kegiatan perusahaan dapat dipahami masyarakat dan meminimalkan potensi kesalahpahaman.

Ia juga berharap seluruh aktivitas perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kawasan hutan maupun aspek lingkungan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang berkembang, Rambo menyatakan akan mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Sumbawa agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk PT INTAM. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai isu secara terbuka dan mencari solusi yang konstruktif.

"Kami berharap semua pihak dapat duduk bersama sehingga berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka dan menghasilkan solusi terbaik bagi masyarakat maupun perusahaan," tegasnya.

Rambo menegaskan, masyarakat tidak menolak investasi yang masuk ke Kabupaten Sumbawa. Sebaliknya, masyarakat mendukung setiap investasi yang mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian daerah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian, ia berharap setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa tetap mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, tanggung jawab sosial, pelestarian lingkungan, serta melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari mitra pembangunan.

Atas hal tersebut pihak PT INTAM merespon positif atas sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat. (AM) 

Sumbawa, NTB.Amarmedia.co.id — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat koordinasi menghadapi potensi kekeringan tahun 2026 bersama unsur TNI/Polri, Balai Wilayah Sungai (BWS), Palang Merah Indonesia (PMI), dan sejumlah pihak terkait.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan dapat meningkatkan suhu di daratan dan berpotensi menyebabkan kekeringan berkepanjangan di wilayah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, ST., mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah persiapan, termasuk mengajukan permohonan bantuan kepada BNPB untuk pembangunan 10 titik sumur bor, khususnya di kawasan permukiman yang rawan mengalami krisis air bersih.

“Dari data yang kami miliki, terdapat 12 kecamatan yang terdampak dengan jumlah 24 desa. Hampir setiap tahun wilayah tersebut mengalami kekeringan, sehingga pendistribusian air bersih harus dilakukan secara rutin,” ujar Muhammad Nurhidayat.

Menurutnya, penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Karena itu, pihaknya menggandeng Polres Sumbawa, Kodim, PMI, BWS, serta Bank NTB untuk bersama-sama mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.

Sementara itu, PMI Kabupaten Sumbawa telah melakukan pendataan sekaligus menyusun jadwal pendistribusian air bersih. Dropping air direncanakan mulai dilakukan besok dengan total sekitar 30 tangki selama satu bulan, melalui program bantuan dari PMI Pusat.

Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran distribusi di antaranya Hijrah, Kukin, Baru, Lenangguar, Batu Tering, serta wilayah lain yang masuk dalam daftar daerah terdampak.

Dalam pelaksanaannya, setiap unsur telah menyiapkan armada tangki air untuk mendukung distribusi kepada masyarakat. Adapun dukungan armada tersebut terdiri dari:

- Polres Sumbawa: 1 tangki

- TNI: 1 tangki

- BWS: 1 tangki

- PMI: 1 tangki

- BPBD: 2 tangki

- Bank NTB: 1 tangki

Dengan adanya koordinasi lintas sektor tersebut, BPBD Kabupaten Sumbawa berharap distribusi air bersih dapat berjalan efektif dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak kekeringan dapat tetap terpenuhi.

BPBD juga mengimbau masyarakat di daerah rawan kekeringan untuk menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 118 Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Jumat (31/7) di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Provinsi NTB. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair.

Dalam sambutannya, Sekda Abul menegaskan bahwa pelantikan pejabat fungsional bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan bentuk pengakuan negara atas kompetensi, keahlian, dan profesionalisme aparatur sipil negara. Dari 118 pejabat yang dilantik, sebanyak 99 orang merupakan pengangkatan pertama pada berbagai jabatan fungsional.

“Hari ini bukan tentang jabatan, tetapi tentang pengakuan negara atas keahlian, kompetensi, dan profesionalisme masing-masing,” tegas Sekda Abul.

Sekda Abul mengungkapkan bahwa beragam jabatan fungsional yang ada mencerminkan semakin kuatnya pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, seluruh pejabat fungsional diharapkan terus meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran, inovasi, dan pengembangan kompetensi.

Menurutnya, keberhasilan tidak cukup hanya dengan meniru praktik baik, tetapi juga harus diiringi dengan upaya mencari referensi, memperkaya pengetahuan, dan terus berinovasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi.

“Jabatan struktural adalah nahkoda organisasi, sedangkan jabatan fungsional menjadi penggerak melalui keahlian dan kompetensinya. Karena itu, saya berharap seluruh pejabat fungsional dapat mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah,” kata Sekda Abul.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Abul juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Seluruh aparatur diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil pejabat fungsional harus berlandaskan ilmu pengetahuan, standar profesi, data, etika, dan integritas.

“Keputusan yang diambil harus lahir dari ilmu, standar profesi, data, etika, dan integritas, bukan karena tekanan ataupun asumsi,” ujar Sekda Abul.

Sekda Abul berharap seluruh pejabat fungsional menjadi pusat pengetahuan sesuai bidang masing-masing dan mampu menghadirkan solusi bagi organisasi maupun masyarakat.

“Jadilah orang yang dicari karena mampu memberikan solusi, bukan karena memiliki kewenangan,” pesan Sekda Abul.

Menutup sambutannya, Sekda Abul menyampaikan bahwa pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat sumber daya manusia yang profesional untuk mendukung pembangunan daerah.

“Provinsi NTB sedang bergerak maju dengan menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan untuk membawa NTB ke arah yang lebih baik,” tutup Sekda Abul.(AM/Kominfotik)

Mataram.Amarmedia.co.id – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Abul Chair, menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi maupun kelengkapan fasilitas, tetapi terutama oleh profesionalisme, integritas, dan komitmen aparatur dalam melayani masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut menjadikan evaluasi sebagai instrumen perbaikan, bukan sesuatu yang ditakuti.

Penegasan tersebut disampaikan Sekda saat membuka Sosialisasi Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/7/2026).

Menurut Abul Chair, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen terus membangun birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Penilaian yang dilakukan Ombudsman harus dipandang sebagai cermin untuk mengukur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Evaluasi administrasi jangan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru ini menjadi kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni profesionalisme, integritas, dan keberpihakan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.

"Konsep pelayanan publik harus mengedepankan profesionalisme, integritas, serta mengutamakan nurani dan akal sehat dalam melayani masyarakat," katanya.

Menurut Sekda, transformasi digital dan kemajuan teknologi memang menjadi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, teknologi tidak boleh menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti pelayanan publik.

"Kemajuan teknologi harus tetap diiringi dengan sentuhan kemanusiaan. Senyuman, kesediaan mendengar, kemauan membantu, dan kemampuan memberikan kepastian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelayanan yang tidak dapat digantikan oleh teknologi," tegasnya.

Abul Chair berharap seluruh perangkat daerah menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mencegah terjadinya praktik maladministrasi.

"Saya berharap melalui sosialisasi ini kualitas pelayanan publik di NTB semakin meningkat, bebas dari maladministrasi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Dwi Sudarsono, menjelaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan mendorong setiap instansi pemerintah terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan kepada masyarakat.

Menurutnya, penilaian tidak hanya mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan, tetapi juga menilai kualitas proses pelayanan, persepsi masyarakat terhadap potensi maladministrasi, serta efektivitas pengelolaan pengaduan di setiap instansi.

"Penilaian ini merupakan instrumen untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik terus melakukan perbaikan sehingga pelayanan yang diberikan semakin berkualitas dan memenuhi harapan masyarakat," jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai penyelenggara pelayanan publik di Provinsi NTB.

Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pelayanan publik yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari terpenuhinya standar administrasi, tetapi juga dari hadirnya aparatur yang berintegritas, mampu memberikan kepastian, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap layanan. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, evaluasi menjadi bagian penting untuk mewujudkan birokrasi yang semakin dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (AM/Komimfotik)

Cegah Judi Online dan Pinjol Ilegal, Pemprov NTB Perkuat Mitigasi dan Perlindungan Masyarakat

Mataram, 30 Juli 2026—Maraknya pinjaman online ilegal serta judi online menjadi ancaman ekstrem pada masyarakat rentan di NTB. Pemprov NTB bersama Komisi 1 DPRD NTB berupaya mencari solusi pencegahan dan penanggulangan melalui kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Penanggulangan Terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Ilegal serta judi online, bertempat di Ruang Rapat Wane Sekretariat DPRD NTB, Kamis (30/7/2026).

Kepala Diskominfotik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Dr. Ahsanul Halik mengungkapkan, kasus pinjol ilegal dan judol sudah merusak semua sendi kehidupan masyarat baik ekonomi hingga prilaku sosial. Untuk itu dirinya menjelaskan, Pemprov NTB dalam hal ini berfungsi sebagai command center terkait kasus aduan pinjol dan judol.

“Kami di Kominfotik menjadi pusat informasi pengaduan, dan memfasilitasi bahkan mendampingi masyarakat untuk melakukan pelaporan jika diperlukan di pihak berwajib,” ujar Dr. AKA sapaan akrab Kadis Kominfotik ini.

Dr. AKA menambahkan, selain melakukan koordinasi lintas sektoral, Pemprov NTB dibawah Diskominfotik akan melakukan monitoring dan pengawasan pada ruang digital serta memperkuat kerja sama dengan Pihak kepolisian serta kementerian Komdigi RI. Upaya tersebut akan diaplikasikan dengan menggalakan literasi digital secara menyeluruh ke masyarakat.

“Pada kasus judol ilegal ini pencegahannya harus mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai mitigasi kita giatkan literasi, disamping melakukan pemetaan aplikasi yang terafilliasi terhadap judol dan pinjol ilegal di NTB,” ungkapnya kemudian.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD NTB TGH Achmad Muchlis menyebut bahwa, Rancangan Peraturan Daerah terkait pinjol illegal dan judol ini merupakan pertama dan satu satunya di Indonesia. Ia menilai hadirnya Raperda ini menjadi bukti komitmen bahwa negara hadir dalam rangka mencegah maraknya pinjol ilegal dan judol.

“NTB termasuk darurat pinjol dan judol maka perlu dibuat peraturan,” tandasnya.

Muchlis juga menyarankan dalam memaksimalkan pencegahan judol dan pinjol ilegal, untuk segera dibentuk Satgas untuk mendeteksi kasus judol dan pinjol ilegal di NTB.

“Setelah Raperda ini disahkan maka perlu Satgas untuk memberantas, terdiri dari dinas atau lembaga terkait. Kami di DPRD khususnya di komisi 1 sudah juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah pemilihan masing masing,” lanjutnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Subdit siber Polda NTB serta tenaga ahli akademisi dari universitas Mataram. (AM/Kominfotik)

Zakat Jadi Instrumen Berdaya, NTB Perkuat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan zakat sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui Program Mustahik Berdaya NTB, pengelolaan zakat diarahkan tidak lagi sekadar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif, tetapi menjadi penggerak kemandirian ekonomi sehingga mustahik mampu meningkatkan kesejahteraan, bahkan bertransformasi menjadi muzakki.

Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran Program Mustahik Berdaya NTB oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemberdayaan Rumah Layak Huni dan Zakat Kelompok Usaha Produktif yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria, Rabu malam (29/7/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

"Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, kita membutuhkan pendekatan pembangunan yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga transformatif. Kita ingin mengubah bantuan menjadi peluang, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian, dan mengubah potensi yang selama ini terpendam menjadi kekuatan ekonomi yang nyata," ujarnya.

Menurut Wagub, pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, Program Mustahik Berdaya NTB dan Desa Berdaya diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa, terutama di tengah berkurangnya alokasi dana desa dalam beberapa tahun terakhir.

Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan, termasuk program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Mahani), benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

"Mari kita pastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Data harus menjadi acuan, sehingga masyarakat pada Desil 1 dan Desil 2 dapat ditangani secara optimal. Dengan demikian, upaya menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif," tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi NTB, Lalu Muhammad Iqbal Murad, memaparkan bahwa pengelolaan zakat produktif di NTB terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Sepanjang satu tahun terakhir, distribusi dana zakat produktif meningkat lebih dari 427 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut diikuti dengan bertambahnya berbagai program pemberdayaan. Bantuan Rumah Layak Huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Bantuan Gerobak Zakat Kelompok Usaha Produktif juga naik dari 571 unit menjadi 681 unit, sementara penerima bantuan modal usaha bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang, dan ditargetkan segera menjangkau 400 mustahik.

Selain bantuan permodalan, BAZNAS NTB memperkuat pemberdayaan melalui pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan peluang usaha. Program tersebut meliputi Z-Auto, Z-Coffee, pelatihan pengelasan, pertukangan untuk mendukung program Mahani, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi pendingin udara (AC), hingga pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha).

Menurut Iqbal Murad, berbagai program tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Rata-rata pendapatan usaha mustahik meningkat antara 150 hingga 200 persen setelah memperoleh intervensi program pemberdayaan.

Lebih menggembirakan lagi, sekitar 15 persen mustahik kini telah bertransformasi menjadi muzakki karena penghasilannya telah melampaui nisab zakat sebesar Rp7,6 juta per bulan. Sementara itu, sekitar 40 persen lainnya telah menjadi munfik atau mutasaddiq yang secara rutin berinfak dan bersedekah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mampu mengangkat mereka menjadi pelaku ekonomi yang mandiri.

Untuk menjaga keberlanjutan program, BAZNAS NTB bekerja samak dengan Bank NTB Syariah dan Bank BPR dalam pendampingan usaha selama enam bulan. Penerima manfaat yang menunjukkan perkembangan usaha secara signifikan akan direkomendasikan memperoleh tambahan modal usaha tanpa margin agar dapat memperluas skala usahanya.

Melalui Program Mustahik Berdaya NTB, Pemerintah Provinsi NTB bersama BAZNAS menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan perubahan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Keberhasilan program ini tidak hanya diharapkan menurunkan angka kemiskinan ekstrem, tetapi juga melahirkan semakin banyak masyarakat yang bertransformasi dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri, bahkan menjadi muzakki yang kelak ikut menguatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Salah satu instrumen keuangan sosial dalam Islam utk penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat selain zakat adalah waqaf. Jika zakat memiliki ciri spesifik lebih pada sistem keuangan sosial untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak ashnaf/ penerima manfaat. Waqaf memiliki ciri berbeda yakni pelepasan aset dari pemberi Waqaf (Waqif) untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Paparan ini menjadi muqaddimah yang disampaikan Profesor Raditya Sukmana, SE. MA. sebagai narasumber pada webminar yang diselenggarakan Koperasi Konsumen Syariah (Kopsyah) BMT Insan Samawa bersama Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kabupaten Sumbawa pada Rabu siang, 28 Juli 2026 dengan tema Waqaf untuk Ketahanan Pangan Daerah.

Hadir secara online pada agenda tersebut Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Pemda Sumbawa, Dekan dan perwakilan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) UTS Sumbawa, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Samawa yang juga sekaligus mewakili Majelis Ekonomi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumbawa, Pengurus BWI Sumbawa, Manajemen BMT Insan Samawa selaku Nazir Waqaf Uang dan perwakilan dari Forum Pondok Pesantren se Kabupaten Sumbawa.

Sebelum sesi pemaparan, Rai Saputra selaku penyelenggara acara mewakili manajemen BMT Insan Samawa dan BWI Kabupaten Sumbawa, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Profesor Raditya Sukmana menjadi narasumber dalam diskusi ilmiah terkait Waqaf untuk Ketahanan Pangan Daerah. Dalam kesempatan tersebut Rai juga memaparkan hajat penyelenggaraan agenda tersebut.

"Inisiasi diskusi ini dilatarbelakangi cukup banyak aset Waqaf di Kabupaten Sumbawa yang tidak terkelola dengan maksimal, di sisi lain kami dari BMT Insan Samawa sebagai Nazir Waqaf Uang juga membutuhkan kemitraan dengan Nazir lain pengelola aset lahan Waqaf agar Waqaf uang di kami produktif. Untuk itu kami membutuhkan input knowledge dari Profesor Raditya selaku pakar Waqaf di Indonesia untuk mengarahkan skema tepat terkait pola kemitraan tersebut." Buka Rai.

Merespon pengantar diskusi, Prof Raditya pada awal paparan mencoba mengkaji tentang peran waqaf untuk pemenuhan hajat masyarakat suatu bangsa. Studi kasus yang coba diulas yakni peran waqaf di era kekhalifahan Turki Utsmani, yang mana Waqaf sangat berperan dalam meng-cover kebutuhan masyakaratnya dari sejak lahir hingga meninggal dunia.

Kemudian paparan berikutnya, Prof Raditya lebih menitikberatkan pada bagaimana sebaiknya pengelola Waqaf atau dalam hal ini Nazir Waqaf seperti BMT Insan Samawa dapat lebih menggalang dana atau aset Waqaf dan mengelola maksimal serta manfaatnya didistribusikan kembali ke masyarakat.

"Keberadaan Nazir Waqaf di daerah berbasis pangan seperti BMT Insan Samawa, yang diberikan legal mengelola aset Waqaf termasuk Waqaf uang, harus dapat menggaet mitra strategis dalam pengelolaan aset Waqaf sehingga dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya dengan menggaet Nazir lain seperti pesantren untuk memanfaatkan lahan produktif Waqaf sebagai lahan budidaya ternak seperti sapi, kambing atau unggas.

Peran kampus dalam hal in menjadi penting sebagai mitra analis kelayakan usaha dan pasar serta pendampingan pola ternak bagi masyarakat pesantren, sehingga diharapkan gerakan kolaboratif ini dapat melahirkan ketahanan pangan bagi pesantren pada khususnya dan daerah pada umumnya." Papar Prof Raditya yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga ini.

Tidak hanya membahas dalam konteks peran waqaf dalam skala kedaerahan, Prof Raditya juga mencoba menilik keunggulan Waqaf untuk skala nasional, yang mana dicontohkan ketika pemusatan lahan Waqaf dapat difokuskan pada satu wilayah luas, maka dapat dibuat satu lahan usaha pengelolaan sapi dari mulai budidaya hingga rumah potong hewan (RPH) dan industrialisasi daging sapi menjadi produk olahan. Adapun skema permodalan dapat dikoneksikan dengan instrumen keuangan negara.

"Skema industrialisasi lahan Waqaf dengan pengembangan usaha budidaya sapi dari hulu ke hilir ini akan sangat membantu dalam membantu negara dalam hajat swasembada pangan. Hal in tentunya akan berdampak pada pengurangan jatah impor daging sapi dan efisiensi keuangan negara." jelas Prof Raditya.

Di sesi terakhir, dibuka sesi diskusi yang diikuti cukup antusias oleh peserta. Isu diskusi yang cukup hangat disinggung baik oleh perwakilan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan juga Kabag Ekonomi Pemda Sumbawa adalah terkait isu relevansi antara Waqaf dan peremajaan lingkungan di Sumbawa, hal ini terkait maraknya pembabatan hutan secara liar di Sumbawa untuk dialihfungsikan menjadi lahan jagung.

Ibu Diah Anggraeni selaku dekan FEB UTS mencoba menggali terkait kemungkinan pemanfaatan Waqaf untuk hajat penghijauan daerah khususnya wilayah perbukitan seperti Kecamatan Batu Lante melalui skema budidaya kemiri.

"Mohon arahan Pak Prof apakah bisa dana Waqaf digunakan untuk memodali petani kemiri, karena tren panen kemiri di kisaran 5 tahun. Sehingga di masa menunggu tersebut dibutuhkan pembiayaan jasa pengelola (petani) untuk me-maintenance tanaman kemiri, sehingga petani memiliki saving selama masa menunggu dan tidak kembali beralih ke komoditas jagung." tanya Diah.

Dalam sesi yang sama, Ivan selaku Kabag Ekonomi Pemda Sumbawa, juga mempertanyakan konteks Waqaf lahan hutan oleh Pemda sehingga dapat termaksimalkan untuk hajat hijau lestari lahan hijau di Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi kedua pertanyaan tersebut, Profesor Raditya memberikan gambaran bahwa sangat memungkinkan lahan hijau diwaqafkan untuk manfaatnya dapat dirasakan sebagai sumber produksi udara bersih dan penguat kontur lahan untuk mencegah erosi dan banjir. Jika dikaitkan dengan pola penanaman kemiri untuk pemanfaatan lahan agar produktif dan menjaga fungsi lahan sebagai penahan erosi dan banjir, Prof Raditya memberikan tips untuk dapat memanfaatkan Waqaf uang yang dikelola Nazir Waqaf Uang seperti BMT Insan Samawa.

"Pemanfaatan Waqaf uang sangat memungkinkan untuk project pertanian atau kehutanan yang menghasilkan seperti kemiri, karena syarat Waqaf uang juga harus produktif. Keberadaan Waqaf uang dapat membiayai mulai dari proses penyiapan lahan, bibit, pembiayaan maintenance hingga panen. Adapun waktu pengembalian pokok dan keuntungan Waqaf dapat disesuaikan dengan siklus usaha, karena skema pengembalian pokok Waqaf tidak diatur secara detil dalam undang-undang. Jadi dikembalikan ke pola usaha berlaku di mana aset Waqaf uang diinvestasikan." tutup Prof Raditya.

Agenda diskusi ilmiah ini menjadi ajang diskusi awal yang diselenggarakan BWI Sumbawa bekerjasama dengan Nazir Waqaf BMT Insan Samawa. Untuk lebih membumikan lagi peran waqaf bagi Tau dan Tana Samawa akan kembali diselenggarakan diskusi selanjutnya baik secara online maupun offline. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -  Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada Alya Illona Koylal, atlet Taekwondo Dojang Patriot Kabupaten Sumbawa, yang mendapat kehormatan mewakili Indonesia pada ajang MBW International Taekwondo Championship 2026 yang diselenggarakan di Negeri Sembilan, Malaysia.

Keikutsertaan Alya Illona Koylal merupakan sebuah prestasi yang membanggakan, tidak hanya bagi Dojang Patriot, tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kesempatan mengenakan lambang Merah Putih di ajang internasional menjadi bukti bahwa atlet-atlet muda Sumbawa memiliki kualitas, kemampuan, serta daya saing di tingkat dunia.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., Kamis 30 Juli menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Alya merupakan hasil dari proses pembinaan yang konsisten, disiplin latihan, serta dukungan penuh dari keluarga dan lingkungan latihan.

“Kami mengucapkan selamat kepada Alya Illona Koylal yang dipercaya mewakili Indonesia pada MBW International Taekwondo Championship 2026 di Malaysia. Ini adalah kebanggaan besar bagi Kabupaten Sumbawa. Bertandinglah dengan penuh semangat, junjung tinggi sportivitas, dan tunjukkan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Sumbawa,” ujar Abdul Rafiq.

KONI Kabupaten Sumbawa berharap keikutsertaan Alya pada kejuaraan internasional ini menjadi pengalaman berharga yang akan meningkatkan kualitas teknik, mental bertanding, dan kepercayaan diri dalam menghadapi kompetisi di level yang lebih tinggi.

Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi atlet-atlet muda Kabupaten Sumbawa dari berbagai cabang olahraga untuk terus berlatih, berprestasi, dan berani mengukir nama Indonesia di panggung internasional.

KONI Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh masyarakat Sumbawa untuk memberikan doa dan dukungan kepada Alya Illona Koylal agar mampu menampilkan performa terbaik, meraih prestasi gemilang, serta membawa pulang kebanggaan bagi Indonesia.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi., M.T., didampingi Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Naeli Zakiyah, S.Pi., M.T., memberikan penjelasan terkait mekanisme perizinan usaha tambak udang serta polemik yang berkembang di Kecamatan Lunyuk. Penjelasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi sejumlah wartawan di ruang kerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Selasa (28/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Rahmat Hidayat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendukung iklim investasi yang sehat dan taat aturan. Menurutnya, seluruh proses perizinan usaha tambak harus melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, hingga proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, Naeli Zakiyah menjelaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi teknis setelah seluruh persyaratan dasar dipenuhi. 

Rekomendasi tersebut diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang mencakup kesesuaian lokasi, kondisi lahan, struktur tanah, serta perkembangan pembangunan tambak. Setelah rekomendasi teknis diterbitkan, dokumen kembali diunggah ke OSS sebagai bagian dari proses penerbitan Sertifikat Standar Terverifikasi.

Menanggapi polemik yang berkembang di Kecamatan Lunyuk, khususnya terkait salah satu perusahaan tambak yang menjadi perhatian masyarakat, Naeli menjelaskan bahwa persoalan yang sempat muncul bukan berkaitan dengan pelanggaran perizinan, melainkan aktivitas perbaikan rumah pompa pengambilan air laut yang untuk sementara mengganggu akses masyarakat menuju pantai. Ia menegaskan pekerjaan tersebut berada di dalam areal perusahaan dan sebelumnya telah diberitahukan kepada pemerintah desa.

Lebih lanjut, Dinas Kelautan dan Perikanan mengungkapkan bahwa di Kecamatan Lunyuk terdapat tujuh perusahaan tambak yang telah terdaftar dalam OSS, dengan status yang berbeda-beda, mulai dari yang telah beroperasi, masih tahap konstruksi hingga pengadaan lahan. Secara keseluruhan di Kabupaten Sumbawa tercatat sekitar 209 usaha budidaya tambak yang masuk dalam sistem OSS, terdiri atas usaha perorangan maupun badan usaha, termasuk perusahaan PMA dan PMDN.

Di akhir pertemuan, Rahmat Hidayat berharap masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai mekanisme perizinan investasi tambak sehingga tidak berkembang persepsi yang keliru. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong investasi yang memberikan manfaat bagi daerah, namun tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.comid - 29 Juli 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, membuka secara resmi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Jenjang 7) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa, Rabu (29/7/2026) kemarin.

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengembangan Kompetensi (BJKPK) Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, para pemangku kepentingan terkait, serta peserta pelatihan dan sertifikasi.

Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa saat ini tengah melaksanakan berbagai program pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya agar pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, jelasnya.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini merupakan upaya untuk menghasilkan tenaga ahli yang unggul, profesional, dan berkompeten di bidang teknik bangunan gedung. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu meningkatkan kapasitas peserta sehingga ilmu dan kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, para tenaga ahli diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sumbawa serta mewujudkan bangunan yang berkualitas, aman, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan dan Sertifikasi, Septiya Widiyastuty, S.T., M.T., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program kerja Dinas PUPRPKP Provinsi NTB dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, khususnya Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung. Program ini bertujuan mendukung terwujudnya pembangunan gedung yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah kedua yang menyelenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung pada tahun ini.

Lebih lanjut, Septiya Widiyastuty, S.T., M.T., menyampaikan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang telah memenuhi persyaratan. Para peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah, perusahaan konsultan, serta praktisi di bidang bangunan gedung di Kabupaten Sumbawa. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir tenaga ahli konstruksi yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi yang mampu mendukung pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Sumbawa, tutupnya. (AM)

Lantung, Sumbawa Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melaksanakan kunjungan kerja lapangan ke kawasan tambang rakyat di Kecamatan Lantung, Selasa (21/7) lalu

Kegiatan peninjauan ini turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, De. H Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH serta unsur Forkopimda yang terdiri dari Kapolres Sumbawa, Dandim 1607 Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa. Kehadiran para pimpinan daerah ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi riil aktivitas pertambangan rakyat di lapangan sekaligus membuka ruang dialog interaktif dengan masyarakat dan para penambang setempat.

Fokus pada Legalitas, Keselamatan, dan Lingkungan

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa bersama Forkopimda menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat. Berbagai catatan dan masukan ini nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah-langkah penataan pertambangan rakyat yang komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menekankan bahwa penataan tambang rakyat harus berpijak pada empat pilar utama, yaitu memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Memberikan perlindungan dan standar keamanan yang layak bagi para pekerja tambang. Mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penambangan dan memastikan sektor pertambangan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat sekitar.

 Komitmen Sinergi Lintas Sektor

Kunjungan lapangan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Forkopimda untuk menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat penambang. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Melalui langkah proaktif ini, diharapkan aktivitas pertambangan di Kecamatan Lantung dapat berjalan secara produktif tanpa mengesampingkan aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, serta kepastian hukum demi mewujudkan Sumbawa yang tertib dan berdaya saing. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id  – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng., menegaskan bahwa proses perizinan usaha budidaya tambak udang di Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada ruang bagi praktik permainan perizinan.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ditemui di ruang kerjanya pada 28 Juni 2026, menanggapi berkembangnya isu dugaan permainan izin lingkungan pada sejumlah usaha tambak di wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa.

Menurut Pipin, seluruh dokumen lingkungan diproses melalui sistem perizinan berbasis elektronik dan melibatkan berbagai instansi teknis sesuai kewenangan masing-masing. 

Oleh karena itu, izin tidak dapat diterbitkan apabila persyaratan maupun dokumen yang dipersyaratkan belum terpenuhi.

"Kalau semua persyaratan sudah memenuhi ketentuan, tentu akan diproses. Tetapi kalau tidak sesuai aturan, tidak mungkin izin bisa diterbitkan. Semua melalui tahapan dan pembahasan lintas sektor, sehingga tidak ada proses yang dilakukan secara sepihak," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme perizinan saat ini disesuaikan dengan tingkat risiko usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah, proses dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sedangkan usaha dengan skala lebih besar akan melalui tahapan pembahasan yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari aspek tata ruang, pemanfaatan ruang laut, hingga dokumen lingkungan.

Menurutnya, pemanfaatan ruang laut dengan luasan tertentu juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga tidak seluruh proses berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Selain proses perizinan, DLH juga secara rutin melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan budidaya tambak. Pengawasan dilakukan melalui monitoring berkala, pemeriksaan secara sampling, evaluasi kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, serta tindak lanjut atas setiap laporan masyarakat.

"Kalau ada laporan masyarakat, kami pasti turun ke lapangan. Kami mengecek apakah kegiatan di lapangan sudah sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan. Kalau ada ketidaksesuaian tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pipin mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan koordinasi terkait tata kelola perizinan lingkungan di Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut, DLH telah menyerahkan data yang diminta sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Ia menambahkan, setiap perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan juga memiliki kewajiban melaksanakan seluruh komitmen yang tercantum dalam dokumen tersebut, termasuk pengelolaan limbah, pemantauan kualitas lingkungan, serta penyampaian laporan secara berkala kepada pemerintah.

Apabila dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap dokumen lingkungan, pemerintah akan melakukan pembinaan terlebih dahulu. Namun apabila pelanggaran tetap terjadi, maka penanganannya akan dilakukan sesuai ketentuan dan kewenangan instansi yang berwenang.

Pipin juga menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa saat ini menjadi salah satu daerah yang sangat diminati investor sektor budidaya udang karena memiliki potensi sumber daya alam yang baik, kualitas perairan yang mendukung, serta kondisi geografis yang dinilai sangat potensial untuk pengembangan akuakultur.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap mengedepankan keseimbangan antara investasi dan perlindungan lingkungan hidup.

"Kami mendukung investasi karena memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Tetapi seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan lingkungan. Pengawasan akan terus dilakukan agar kegiatan budidaya berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar," pungkas Pipin.

DLH Kabupaten Sumbawa juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan bertanggung jawab di Kabupaten Sumbawa. (AM/Jhe)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id— Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan ucapan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, serta seluruh pihak yang telah berjuang, mendedikasikan tenaga dan pikiran, serta mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul tuntasnya rangkaian perhelatan olahraga terbesar di tingkat Provinsi NTB yang ditutup secara resmi pada akhir Juli 2026 ini.

Berdasarkan data, total medali yang berhasil diborong kontingen Sumbawa pada ajang Porprov XII NTB 2026 meningkat tajam menjadi 195 medali, naik dari perolehan sebelumnya yang berjumlah 130 medali pada tahun 2023.Rincian medali membanggakan tersebut terdiri atas 54 medali emas, 59 medali perak, dan 82 medali perunggu.

Sekda Sumbawa menegaskan bahwa perjuangan para patriot olahraga dari Bumi Sabalong Samawa patut diapresiasi, terlepas dari dinamika dan ketatnya persaingan antarkabupaten/kota. Menurutnya, keringat dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para atlet di arena pertandingan adalah wujud nyata dari kecintaan terhadap daerah.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kontingen, mulai dari atlet, pelatih, ofisial, hingga jajaran pengurus KONI Sumbawa. Kalian telah berjuang habis-habisan membawa nama baik dan kehormatan Kabupaten Sumbawa di kancah regional," ujar Dr. Budi Prasetyo Rabu 29 Juli 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa ajang PORPROV XII NTB 2026 ini bukan sekadar panggung untuk meraih medali semata, melainkan momentum penting untuk mengukur peta kekuatan pembinaan prestasi olahraga jangka panjang. Terlebih lagi, Provinsi NTB saat ini bersiap mengemban amanat besar sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Oleh karena itu, hasil dari PORPROV 2026 akan dijadikan bahan evaluasi dan acuan strategis oleh Pemkab Sumbawa bersama KONI untuk membenahi sistem pembinaan atlet lokal. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan perhatian terhadap peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas pelatihan cabang olahraga unggulan, agar ke depannya para atlet Sumbawa dapat menjadi tulang punggung kontingen NTB di kancah nasional maupun internasional.

Agenda Terdekat di Kabupaten Sumbawa dan Provinsi NTB

Dikatakannya, menyongsong pertengahan hingga akhir tahun 2026, berikut adalah beberapa agenda penting dan strategis yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan lingkup Pemerintah Provinsi NTB:

Evaluasi Pasca-PORPROV dan Pemetaan Atlet PON 2028 (Agustus 2026):

KONI Provinsi NTB bersama KONI Kabupaten/Kota menjadwalkan konsolidasi lanjutan untuk mengidentifikasi potensi perolehan medali secara presisi serta memasukkan atlet-atlet terbaik hasil PORPROV XII ke dalam pemusatan latihan jangka panjang menuju PON 2028.

Penyambutan Rute "Sail Indonesia 2026" di Teluk Saleh (September 2026):

Kabupaten Sumbawa kembali dipercaya masuk dalam rute internasional Sail Indonesia 2026. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispopar) Kabupaten Sumbawa tengah mempersiapkan penyambutan serta promosi destinasi wisata unggulan, khususnya kawasan Teluk Saleh dan situs-situs sejarah lokal bagi para yachter mancanegara.

Akselerasi Program Pembangunan dan Mitigasi Kekeringan:

Menindaklanjuti arahan strategis pemerintah daerah dan provinsi, fokus kebijakan daerah diarahkan pada penguatan ekonomi kerakyatan, optimalisasi sektor pertanian/irigasi, serta mitigasi wilayah rawan kekeringan di beberapa titik di Kabupaten Sumbawa.

Agenda Rutin Pemerintahan dan Penguatan Fiskal Daerah:

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memacu realisasi target pendapatan daerah semester kedua serta menuntaskan sinkronisasi program pembangunan pascaditetapkannya sejumlah peraturan daerah baru pada masa sidang legislatif pertengahan tahun ini. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), I Nyoman Wisma, S.I.P., baru saja merampungkan rangkaian kegiatan reses untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kabupaten Sumbawa. Agenda penyerapan aspirasi ini dilaksanakan mulai tanggal 20 hingga 23 Juli 2026 dengan dihadiri oleh jajaran aparat desa serta tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Sebagai informasi, Dapil II Kabupaten Sumbawa meliputi sembilan wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Lopok, Lape, Lenangguar, Lunyuk, Orong Telu, Moyo Hulu, Lantung, dan Ropang.

Dalam lawatan reses kali ini, I Nyoman Wisma mendengarkan secara seksama berbagai persoalan krusial yang dihadapi warga di lapangan. Berbagai isu strategis mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, akses penunjang sektor pertanian, hingga ketersediaan energi bersubsidi menjadi sorotan utama yang disampaikan oleh masyarakat di sejumlah titik kunjungan.

Usulan dan aspirasi prioritas yang disampaikan oleh warga di beberapa titik kunjungan reses diantaranya adalah di Desa Mama, Kecamatan Lopok; Masyarakat Desa Mama menyampaikan empat poin utama usulan pembangunan kepada sang legislator PDIP ini yakni perbaikan dan pembangunan infrastruktur simpang jalan negara Langam–Brora–Mama,Penanganan serius terhadap masalah kelangkaan LPG 3 kg yang dirasakan warga, Pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani guna memperlancar distribusi hasil pertanian. Perbaikan serta pembangunan saluran irigasi tersier demi mengoptimalkan suplai air ke lahan-lahan pertanian warga.

Saat Reses di Dusun Ngali, Desa Labuhan Kuris, Kecamatan Lape. Warga di Dusun Ngali menitipkan tiga aspirasi penting kepada wakil rakyat mereka yaitu Peningkatan infrastruktur jalan simpang negara Lape–Labuhan Kuris–Ngali–Labuhan Trata.Solusi atas permasalahan distribusi dan kelangkaan LPG bersubsidi 3 kg.

Pembangunan serta pengerasan jalan lingkungan untuk kenyamanan mobilitas warga.

Sementara reses di Desa Lopok, Kecamatan Lopok. Masyarakat Desa Lopok memfokuskan usulan mereka pada tiga kebutuhan mendasar yaitu peningkatan kualitas dan pengerasan jalan lingkungan desa, pembukaan dan perbaikan jalan usaha tani, Penataan distribusi dan pengendalian harga LPG 3 kg di tingkat pengecer.

Selanjutnya di Desa Ranan, Kecamatan Ropang. Sebagai wilayah dengan tantangan geografis yang cukup menantang, warga Desa Ranan menyampaikan lima usulan strategis untuk membuka keterisoliran dan mendongkrak ekonomi lokal yaitu Penanganan masalah kelangkaan LPG 3 kg.Pembangunan jalan usaha tani untuk memudahkan akses petani menuju kebun, Peningkatan aksesibilitas jalur jalan Ropang–SJR, pembangunan akses penghubung jalan Lantung–Ropang. Pembangunan jembatan Labangkar yang sangat vital bagi konektivitas dan keselamatan lalu lintas antarwilayah.

Komitmen Wakil Rakyat

Menanggapi berbagai masukan, keluhan, dan usulan yang disampaikan oleh para konstituennya, I Nyoman Wisma, S.I.P. menegaskan komitmen penuhnya. Seluruh catatan aspirasi tersebut akan dihimpun ke dalam laporan reses DPRD sehingga menjadi bagian pokok-pokok pikiran (pokir) dewan untuk diperjuangkan secara maksimal melalui lembaga legislatif dalam setiap pembahasan anggaran maupun kebijakan pembangunan daerah.

"Atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat, kami dari lembaga legislatif akan berjuang semaksimal mungkin agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi demi kemajuan bersama di Dapil II khususnya dan Kabupaten Sumbawa pada umumnya tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga pemerataan pembangunan serta kesejahteraan warga di Kabupaten Sumbawa dapat segera terwujud secara nyata. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Akses jalan yang menghubungkan Desa Labuhan Kuris, Ngali, hingga Labuhan Terata kini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Keluhan tersebut menjadi salah satu aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Kecamatan Lape dalam kegiatan Reses II Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Fraksi Partai Golkar Syukri HS, A.Ma. 

Warga mengungkapkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan di wilayah pesisir tersebut sudah berlangsung cukup lama dan sangat mengganggu mobilitas harian. Padahal, jalur Labuhan Kuris – Ngali – Labuhan Terata merupakan urat nadi perekonomian warga lokal, khususnya dalam mengangkut hasil laut dan pertanian.

"Kondisi jalan saat ini rusak berat dan sangat membahayakan pengguna jalan, terutama saat musim hujan. Kami sangat berharap Pemkab Sumbawa melalui dana aspirasi maupun APBD dapat memprioritaskan pengaspalan atau perbaikan jalan ini," ujar salah seorang tokoh masyarakat setempat saat sesi dialog reses.

Selain akses utama antardesa, warga juga menyuarakan penataan dan pembenahan jalan lingkungan di pemukiman warga. Banyak titik jalan lingkungan yang belum tersentuh paving block mau pun pengaspalan, sehingga kerap tergenang air dan berdebu.

Menanggapi keluhan tersebut, Syukri HS, A.Ma.menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat Lape agar masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta diprioritaskan dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

"Masalah jalan Labuhan Kuris – Ngali – Labuhan Terata ini adalah kebutuhan vital masyarakat, bukan lagi sekadar keinginan. Begitu juga dengan perbaikan jalan lingkungan yang menyangkut kenyamanan warga sehari-hari. Semua aspirasi ini sudah saya catat dan akan kita perjuangkan secara maksimal di forum DPRD," tegas Syukri.

Melalui kegiatan Reses II ini, diharapkan sinergi antara wakil rakyat dan pemerintah daerah dapat segera merealisasikan perbaikan infrastruktur di Kecamatan Lape demi mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi warga. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Gelora, Kaharuddin  akrab disapa Egon  kembali turun langsung ke tengah masyarakat guna melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap aspirasi warga. Pada Reses II tersebut titik kunjungan menyasar Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, yang masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Sumbawa.

Dalam reses tersebut, berbagai usulan krusial disampaikan oleh masyarakat setempat, mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas keagamaan, sarana adat, hingga alat penunjang sektor pertanian.

Aspirasi Infrastruktur di Dusun Ketanga dan Dusun Sebasang B

Saat bertatap muka dengan warga di Dusun Ketanga dan Dusun Sebasang B, Kaharuddin Z mendengarkan sejumlah keluhan dan harapan prioritas terkait konektivitas wilayah dan fasilitas umum, di antaranya pengaspalan Jalan Lingkungan,penghubung utama antara Dusun Ketanga dan Dusun Sebasang B.

Sementara Pemasangan Paving Block diusulkan untuk area RT 03 Dusun Ketanga guna memperlancar akses lingkungan warga.Juga harapan petani agar ada peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) meliputi JUT Laboran dan JUT Caluning di Desa Sebasang guna mendongkrak produktivitas sektor pertanian.

Terkait fasilitas Dusun Sebasang B Masyarakat meminta pengadaan kursi adat, bantuan bibit sapi untuk penguatan ekonomi kerakyatan, pemasangan pagar kuburan, pemerataan tanah area pemakaman, serta pembangunan gerbang dan tempat wudhu masjid setempat.

Aspirasi Sektor Pertanian dan Ekonomi di Dusun Seminar 

Selanjutnya itu, pada Rabu (22/7) lalu, saat melaksanakan reses di Dusun Seminar Desa Sebasang, aspirasi yang mendominasi berkaitan erat dengan kebutuhan alat-alat produktif dan penunjang kerja harian warga. Masyarakat setempat menyampaikan usulan berupa bantuan Alat Pertanian dan Pertukangan meliputi gerobak dorong (gledek), alat perbengkelan, serta perlengkapan alat pertukangan. Warga kembali menegaskan pentingnya pembangunan serta perbaikan jalan usaha tani, perbaikan jalan lingkungan, hingga bantuan alat mesin pertanian modern berupa hand tractor guna mempermudah pengolahan lahan warga.

Menanggapi berbagai usulan dan catatan penting dari masyarakat di Desa Sebasang tersebut, Kaharuddin Z menyatakan komitmen penuhnya. Sebagai wakil rakyat dari Dapil 2, ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan melalui forum reses ini akan dikawal dan diperjuangkan secara maksimal agar dapat masuk ke dalam program pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa ke depan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan rasa bangga yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, serta KONI Kabupaten Sumbawa atas perjuangan gemilang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XII Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bersama Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam keterangannya menilai bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan wujud nyata dedikasi para pahlawan olahraga daerah. "Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap keberhasilan ini dapat menjadi pemantik semangat untuk terus melahirkan atlet-atlet yang berdaya saing tinggi, sekaligus menginspirasi generasi muda Tana Samawa dalam mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera" ujar Bupati Jarot Senin 27 Juli 2026.

Peningkatan Signifikan Perolehan Medali Kontingen Sumbawa

Komitmen dan kerja keras kontingen Kabupaten Sumbawa di arena pertandingan berbuah manis dengan melonjaknya perolehan medali secara signifikan dibandingkan ajang Porprov tahun 2023.

Berdasarkan data, total medali yang berhasil diborong kontingen Sumbawa pada ajang Porprov XII NTB 2026 meningkat tajam menjadi 195 medali, naik dari perolehan sebelumnya yang berjumlah 130 medali pada tahun 2023.

Rincian medali membanggakan tersebut terdiri atas 54 medali emas, 59 medali perak, dan 82 medali perunggu.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., mengungkapkan bahwa peningkatan angka ini merupakan buah dari kedisiplinan, keringat, dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh seluruh keluarga besar olahraga Sumbawa.

Pemerataan Pembinaan dan Ukiran Sejarah Baru

Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan keikutsertaan dalam beberapa cabang olahraga—di mana Sumbawa hanya mengikuti 37 dari total 51 cabang olahraga yang dipertandingkan—potensi atlet daerah tetap terpancar melalui berbagai pemecahan rekor dan sejarah baru.

Sejumlah cabang olahraga sukses menorehkan tinta emas pada Porprov kali ini, di antaranya:

Cabang Renang: Mencatatkan sejarah baru dengan mempersembahkan medali emas dan perak serta memecahkan rekor, setelah sebelumnya belum pernah meraih medali di ajang Porprov.

Cabang Balap Sepeda: Sukses mengamankan raihan dua medali emas bagi kontingen Sumbawa.

Cabang Bulu Tangkis: Berhasil memboyong tiga medali emas sekaligus secara bersejarah.

Cabang Panahan sukses meraih medali Emas empat pada divisi Barebow, compound dan Recurve. 

Selain itu, pemerataan prestasi juga terlihat dari persebaran medali yang kini merata ke hampir seluruh cabang olahraga yang diikuti. Hal ini menunjukkan keberhasilan sistem pembinaan atlet di Kabupaten Sumbawa yang tidak lagi bertumpu pada satu atau dua cabang unggulan saja.

Komitmen Pemkab Sumbawa untuk Masa Depan Olahraga

Menanggapi hasil akhir dan masukan dari KONI Kabupaten Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik berbagai catatan evaluasi serta langkah introspeksi yang konstruktif. Ke depannya, seluruh hasil dari ajang Porprov XII NTB 2026 ini akan dikaji secara menyeluruh untuk terus menyempurnakan sistem pembinaan prestasi olahraga di Bumi Samawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga berkomitmen untuk terus mendampingi dan memberikan perhatian optimal bagi para insan olahraga, demi memastikan kesinambungan prestasi dan kejayaan olahraga Sumbawa di kancah regional maupun nasional. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - Senin, 27 Juli 2026- Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi dibuka pada Senin (27/7/2026) di Hotel Lombok Plaza, Nusa Tenggara Barat (NTB).

IGPR Summit 2026 ini mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, diharapkan forum nasional ini menjadi ruang kolaborasi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan terpercaya di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial Intelligence (AI).

Tidak kurang dari 35 peserta yang mengampu tugas-tugas kehumasan hadir pada kegiatan tersebut. Diantaranya dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta insan humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, bertindak mewakili Gubernur NTB menegaskan, bahwa tantangan humas pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor AKA sapaan akrabnya.

Menurut Aka, perkembangan AI harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pemerintahan.

“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia,” AKA menegaskan.

AKA juga menekankan, bahwa keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi maupun konten yang viral melainkan juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan strategis nasional perlu dikomunikasikan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, benar, dan tidak menimbulkan ruang bagi disinformasi.

“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Sekjen DPP Iprahumas), mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat, Dr. Mayrianti Annisa Anwar, menilai IGPR Summit 2026 merupakan forum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik.

“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.

“Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan AI, serta tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya.

Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag mengingatkan, bahwa di tengah derasnya arus informasi, humas harus menjadi sumber informasi yang kredibel sekaligus penyejuk bagi masyarakat.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, bahwa humas harus mampu hadir lebih cepat dalam memberikan informasi resmi agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi.

Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, melaporkan antusiasme peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, forum ini menjadi tonggak penting dalam penguatan komunikasi publik pemerintah sekaligus momentum penyusunan karya ilmiah nasional.

“Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah,” jelasnya.

IGPR Summit 2026 akan berlangsung selama tiga hari dengan menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi yang membahas transformasi komunikasi publik di era digital dan AI.

Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang profesional, adaptif, humanis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (AM/Diskominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan potensi daerah berbasis pertanian dan pariwisata. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Ngemar Kawa (Festival Petik Kopi Batulanteh) Tahun 2026 yang dipusatkan di Desa Tepal, Kecamatan Batulanteh, Sabtu (25/7/2026).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., hadir pada puncak festival didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E.

Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Kalender Event Kabupaten Sumbawa ini menjadi wadah promosi bagi Kopi Batulanteh, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata berbasis potensi lokal.

Sebelum mengikuti seremoni pembukaan, Bupati bersama rombongan terlebih dahulu turun langsung mengikuti kegiatan Ngemar Kawa atau panen kopi bersama masyarakat di Desa Pusu. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap para petani kopi sekaligus penanda dimulainya musim panen kopi di kawasan Batulanteh.

Turut hadir pada kegiatan tersebut perwakilan Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, S.Si., M.T., Dandim 1607/Sumbawa bersama Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVI Kodim 1607/Sumbawa, Kapolres Sumbawa, jajaran Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Ida Rahayu SAP, kepala perangkat daerah, Camat Batulanteh, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pelaku UMKM, komunitas pecinta kopi, petani, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Mengawali rangkaian acara, Camat Batulanteh, Adiman, S.STP., menyampaikan bahwa Festival Ngemar Kawa merupakan tradisi masyarakat yang lahir sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen kopi. Menurutnya, penyelenggaraan festival tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya lokal, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, memperkenalkan potensi wisata daerah, serta memperkuat implementasi Program Sumbawa Hijau Lestari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan pembangunan infrastruktur yang semakin mempermudah akses menuju wilayah Batulanteh.

Dalam arahannya, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa kopi merupakan salah satu identitas yang harus terus diperkuat sebagai keunggulan daerah. Oleh karena itu, Festival Ngemar Kawa diharapkan tidak berhenti sebagai agenda tahunan, tetapi mampu menjadi penggerak lahirnya nilai tambah ekonomi bagi masyarakat melalui pengembangan komoditas kopi secara berkelanjutan.

Menurut Bupati, Batulanteh memiliki modal besar untuk berkembang sebagai kawasan agrowisata karena didukung kekayaan alam, lingkungan yang masih terjaga, serta produk kopi berkualitas seperti Kopi Tepal, Kopi Punik, dan Kopi Batudulang yang telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG). Potensi tersebut perlu terus diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus menarik minat wisatawan.

Selain pengembangan kopi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga terus mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan lainnya, seperti kemiri, alpukat, dan durian melalui Program Sumbawa Hijau Lestari. Pengembangan tersebut akan ditopang dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya petani, inovasi pengolahan hasil, penguatan kemasan produk, serta perluasan akses pemasaran melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Saya ingin ketika orang mengingat Sumbawa, mereka ingat kopi. Dan ketika mengingat kopi, mereka langsung ingat Batulanteh," ujar Bupati.

Setelah penyampaian sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan Tari Kreasi Ngemar Kawa, penyerahan cenderamata dari Camat Batulanteh kepada perwakilan Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, serta penyerahan sertifikat kepada para pelaku UMKM sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam menyukseskan festival.

Mewakili Gubernur NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, H. Wirawan, S.Si., M.T., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang terus membangun ekosistem kopi secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya hingga pemasaran. Ia mengungkapkan bahwa Kopi Tepal kini telah hadir di salah satu kafe di Kota Mataram dan memiliki peluang besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas apabila didukung sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, Festival Ngemar Kawa menjadi contoh kolaborasi yang mampu menghubungkan sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Puncak Festival Ngemar Kawa Tahun 2026 ditandai dengan prosesi peniupan serunai oleh perwakilan Gubernur NTB sebagai simbol resmi dibukanya festival. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap Kopi Batulanteh semakin dikenal luas dan menjadi salah satu produk unggulan yang mampu mengangkat nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa mengeluarkan ajakan resmi kepada seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026.

Ajakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/259/PROKOPIM/2026 yang diterbitkan melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa. Surat edaran ini ditujukan kepada berbagai kalangan, mulai dari kepala dinas, badan, kantor, unit kerja, instansi vertikal, camat, lurah, kepala desa, hingga pimpinan BUMD, BUMN, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat se-Kabupaten Sumbawa.

Penerbitan surat edaran ini didasari oleh tindak lanjut dari Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-99/M/S/TU.00.03/07/2026 tertanggal 10 Juli 2026 tentang penyampaian tema, logo, dan partisipasi menyemarakkan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, serta Surat Radiogram Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.5.6/5370/SJ tertanggal 21 Juli 2026.

Imbauan Pemasangan Atribut dan Pengibaran Bendera

Melalui edaran tersebut, Pemkab Sumbawa menghimbau seluruh unsur masyarakat dan instansi untuk melakukan sejumlah langkah semarak kemerdekaan, di antaranya:

Pemasangan Logo Resmi: Memasang Logo Resmi HUT Ke-81 RI pada berbagai media publikasi seperti billboard, baliho, spanduk, umbul-umbul, videotron, banner digital, media cetak dan elektronik, produk atau suvenir resmi, serta kanal media sosial instansi masing-masing. Logo dan pedoman identitas visual dapat diunduh melalui laman resmi [https://logohutri.istanapresiden.go.id](https://logohutri.istanapresiden.go.id).

Pengibaran Bendera Merah Putih: Mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.

Partisipasi Kegiatan: Terlibat aktif dalam berbagai kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI yang melibatkan masyarakat luas dan selaras dengan program prioritas pemerintah.

Pemkab Sumbawa berharap perayaan kemerdekaan tahun ini dapat menjadi momentum peningkatan rasa syukur, nasionalisme, dan semangat kebersamaan demi mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Meski perolehan medali meningkat cukup terasa dibandingkan ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) tahun 2023, Pengurus KONI Kabupaten Sumbawa tetap memegang teguh sikap rendah hati. Capaian ini disyukuri sebagai buah dari kerja sama dan perjuangan semua pihak, sekaligus dijadikan catatan bahwa masih ada hal yang perlu diperbaiki demi meraih hasil yang lebih baik lagi ke depannya.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh atlet, pelatih, manajer, ofisial, pengurus cabang olahraga, serta semua pihak yang telah berjuang membawa nama baik Kabupaten Sumbawa pada ajang Porprov XII NTB tahun 2026.

Secara keseluruhan, capaian kali ini memang menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Jika pada Porprov 2023 Sumbawa meraih 130 medali (41 emas, 37 perak, 52 perunggu), maka pada ajang kali ini jumlahnya bertambah menjadi 195 medali, yang terdiri dari 54 emas, 59 perak, dan 82 perunggu.

“Secara angka memang terlihat jelas adanya peningkatan. Ini adalah hasil kerja keras atlet, pelatih, dan seluruh keluarga besar olahraga Sumbawa. Namun kami tetap menyadari diri, karena target 64 medali emas yang sempat direncanakan belum dapat kami capai sepenuhnya,” ujar Abdul Rafiq dengan rendah hati.

Ia juga menjelaskan bahwa perubahan posisi pada klasemen akhir dibandingkan ajang sebelumnya bukan lantaran prestasi atlet menurun, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh jumlah cabang olahraga yang diikuti. Pada Porprov kali ini, Kabupaten Sumbawa hanya mengikuti 37 dari total 51 cabang olahraga yang dipertandingkan.

“Tentu hal ini berpengaruh pada jumlah akumulasi medali dan posisi akhir. Namun sejauh yang kami lihat, kualitas penampilan para atlet justru menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan,” tambahnya.

Salah satu hal yang paling disyukuri saat ini, lanjutnya, adalah perolehan medali yang sudah menyebar ke hampir seluruh cabang olahraga yang diikuti. Hal ini menjadi tanda bahwa pembinaan olahraga di Sumbawa perlahan mulai merata, dan tidak lagi hanya bergantung pada satu atau dua cabang unggulan saja.

“Selamat kepada semua atlet yang telah berhasil meraih medali, baik emas, perak, maupun perunggu. Apa yang kalian raih adalah hasil dari keringat, disiplin, dan semangat pantang menyerah yang luar biasa. Kalian telah membawa kebanggaan bagi kita semua,” katanya.

Ia juga menyebut adanya hal-hal baru yang patut dibanggakan, seperti Cabang Panahan dengan meraih 17 medali diantaranya 4 Emas, 9 Perak dan 4 Perunggu. cabang renang yang sebelumnya belum pernah menyumbang medali di ajang Porprov, kini mampu meraih emas sekaligus perak dan memecahkan rekor yang ada. Kemudian cabang balap sepeda yang berhasil meraih dua medali emas, serta cabang bulu tangkis yang mencatatkan sejarah dengan meraih tiga medali emas sekaligus.

“Ini membuktikan bahwa upaya pembinaan yang dilakukan oleh masing-masing pengurus cabang mulai membuahkan hasil yang nyata. Semoga ini menjadi bekal yang baik untuk membangun olahraga Sumbawa yang lebih kokoh di masa depan,” ucapnya.

Namun demikian, Abdul Rafiq juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa atas belum tercapainya target medali emas yang diharapkan. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak dapat bertandingnya sembilan atlet andalan dari cabang taekwondo, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang medali terbesar bagi Sumbawa.

“Kami memohon maaf apabila apa yang kami capai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Tidak turunnya sembilan atlet taekwondo itu tentu memberikan dampak yang cukup berarti bagi hasil akhir kita,” jelasnya.

Kepada cabang olahraga dan atlet yang belum beruntung meraih medali, ia berpesan agar tidak berkecil hati. Setiap perjuangan pasti memiliki proses, dan apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi.

“Jangan pernah merasa gagal, dan jangan berhenti berusaha. Jadikan pengalaman ini sebagai bahan untuk melatih diri dengan lebih tekun dan mematangkan persiapan ke depannya. Perjalanan untuk meraih prestasi masih sangat panjang,” pesannya.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengurus cabang, pelatih, ofisial, dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan olahraga di daerah ini.

“Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan. Semua ini adalah bagian dari langkah kita bersama untuk membangun prestasi daerah yang lebih baik,” ujarnya.

Ke depannya, KONI Kabupaten Sumbawa berharap Pemerintah Kabupaten dapat memberikan perhatian berupa penghargaan dan bonus bagi para atlet yang telah berprestasi. Hal ini dinilai bukan sekadar bentuk penghargaan atas capaian yang diraih, melainkan juga sebagai penyemangat agar para atlet terus berkembang dan mengharumkan nama daerah di ajang-ajang mendatang.

Seluruh hasil yang diperoleh pada Porprov kali ini nantinya akan dikaji secara menyeluruh sebagai bahan perbaikan sistem pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Sumbawa.

“Selamat berjuang kembali untuk olahraga kita. Salam olahraga. Pragas,” tutup Abdul Rafiq. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia. — Kontingen Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Kabupaten Sumbawa menorehkan prestasi unggul  pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026. Di bawah kepemimpinan Ketua Perkemi Kabupaten Sumbawa dan Seluruh Pengurus, para kenshi andalan Sumbawa sukses memboyong total 7 medali, yang terdiri dari 3 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu.Hal ini melampaui target yang dibebankan KONI Sumbawa sebanyak 2 emas.

Capaian membanggakan ini mendapat apresiasi hangat dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH. Ia menyampaikan rasa bangga serta apresiasi tinggi kepada seluruh atlet, jajaran pelatih, serta secara khusus kepada KONI Sumbawa dan seluruh pengurus Perkemi Kabupaten Sumbawa atas sinergi, kerja keras, dedikasi, dan pembinaan luar biasa yang telah diberikan sehingga membuahkan hasil manis bagi daerah.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KONI Sumbawa dan jajaran pengurus Perkemi Kabupaten Sumbawa atas komitmen pembinaan yang konsisten. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari kerja keras para atlet dan pelatih. Menyongsong event PON dan kejuaraan nasional yang akan diikuti tahun ini, kita harapkan para atlet tetap terus semangat berlatih," ujar Zulfikar Demitry dihadapan atlet Senin 27 Juli 2026.

Prestasi cemerlang ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa sistem pembinaan cabang olahraga di Kabupaten Sumbawa, khususnya kempo, berjalan dengan sangat baik, terarah, dan konsisten melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional.

Adapun Daftar Peraih Medali Perkemi Kabupaten Sumbawa di Porprov NTB 2026 adalah Medali Emas diraih pada nomor  Randori 75 kg Putra: Yori Sujiarta Utama, S.Tr.Im., M.M. Nomor Randori 50 kg Putra: Candra April Ade Pratama dan nomor Randori 55 kg Putri: Rini Walya Maulana

Untuk Medali Perak diraih pada nomor Randori 65 kg Putri: Putri Mayang Sari

Medali Perunggu diraih pada nomor Randori 55 kg Putra: Guido Oktovianus Leki Randori 45 kg Putri: Nela Putri Ade Kantari dan nomor  Embu Beregu Putra: Qamaruzzaman, Matius Febrian Sulung, Muhammad Alif Maulidan, Fithro Anggara (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 27 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menggelar peringatan Peristiwa Kudatuli (27 Juli 1996) di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Senin (27/7). Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa serta seluruh Pengurus PAC PDI Perjuangan se-Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan demokrasi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan bahwa Peristiwa Kudatuli merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan demokrasi bangsa yang harus terus dikenang dan dijadikan pelajaran bagi seluruh kader partai.

“Kudatuli bukan hanya catatan sejarah PDI Perjuangan, tetapi juga bagian dari sejarah demokrasi Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan bahwa demokrasi harus diperjuangkan dengan keberanian, keteguhan, dan pengorbanan. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab untuk menjaga demokrasi dengan tetap berpegang teguh pada konstitusi, ideologi Pancasila, dan kepentingan rakyat,” ujar Abdul Rafiq.

Ia menegaskan bahwa semangat Kudatuli saat ini harus diwujudkan melalui kerja-kerja politik yang santun, berpihak kepada rakyat, dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, kader PDI Perjuangan harus menjadi pelopor dalam memperkuat persatuan, gotong royong, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang nyata.

“Perjuangan hari ini bukan lagi menghadapi tekanan seperti masa lalu, tetapi bagaimana kita mampu menjawab harapan rakyat melalui kerja nyata. Kader PDI Perjuangan harus hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi mereka, memperjuangkan hak-haknya, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.

Peringatan Kudatuli di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi momentum konsolidasi organisasi untuk memperkuat soliditas kader dari tingkat cabang hingga anak cabang dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.

Melalui peringatan ini, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh kader untuk terus menjaga semangat perjuangan yang diwariskan para pendahulu, memperkuat disiplin organisasi, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. (AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id -  27 Juli 2026 – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Gabungan Demokrat-PPP Pembangunan Juliansyah, SE, melaksanakan kegiatan Reses di Desa Dete, Kecamatan Lape, pada 21 Juli 2026 lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat terkait pembangunan dan kesejahteraan warga.

Dalam sesi dialog, masyarakat Desa Dete menyampaikan sejumlah aspirasi mendesak. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan adalah kebutuhan akan fasilitas keamanan dasar, mengingat maraknya kejadian kebakaran di wilayah pemukiman.

"Warga sangat mengharapkan adanya fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk pengadaan Kantor dan sarana Pemadam Kebakaran. Ini menjadi prioritas karena risiko kebakaran yang tinggi dan dampaknya terhadap kerugian harta benda masyarakat," ujar Juliansyah menanggapi aspirasi tersebut.

Selain infrastruktur keamanan, isu ketenagakerjaan di sektor pertambangan juga mendominasi diskusi. Masyarakat menaruh harapan besar agar putra-putri daerah dapat terserap dalam proyek-proyek tambang yang beroperasi di wilayah Selatan Sumbawa, yang saat ini digarap oleh sejumlah perusahaan, seperti PT SJR.PT Intam termasuk PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

Terkait hal ini, Juliansyah menekankan perlunya langkah proaktif dari Pemerintah Daerah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Masyarakat berharap Pemda tidak hanya menunggu, tetapi turun langsung ke desa-desa untuk mendata potensi SDM yang tersedia.

"Pendataan ini krusial agar masyarakat kita memiliki kesempatan yang sama untuk direkrut. Kita tidak ingin menjadi penonton di rumah sendiri," tegas politisi asal Dapil Sumbawa 2 ini.

Lebih lanjut, Juliansyah menyoroti urgensi kesiapan ini mengingat masifnya proyek ekspansi dan pengembangan yang tengah dilakukan oleh AMMAN. Berdasarkan data perusahaan, Grup AMMAN memegang konsesi seluas 25.000 hektare yang mencakup tambang Batu Hijau dan proyek Elang.

Hingga tahun 2025, Grup telah mengeksplorasi area yang luas di kedua lokasi tersebut. Dengan cadangan bijih yang signifikan—696 juta ton di Batu Hijau dan 2.526 juta ton di Elang—potensi ekonomi ini dinilai sangat besar.

"Saat ini produksi masih bersumber dari Batu Hijau, dan diperkirakan akan berlanjut hingga tambang mencapai tahap akhir. Secara paralel, studi kelayakan definitif untuk tambang Elang telah selesai pada 2025. Pembangunannya dijadwalkan dimulai tahun ini (2026), dengan target produksi awal pada 2031," jelas Juliansyah.

Melihat skala proyek jangka panjang ini, Juliansyah meminta agar keberadaan sumber daya alam tersebut harus benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sumbawa. Pembangunan tambang Elang yang akan memanfaatkan infrastruktur Batu Hijau yang sudah ada menandakan operasi yang terintegrasi dan kompleks.

Terkait komitmen perusahaan, Juliansyah mengapresiasi fokus AMMAN dalam meningkatkan kapabilitas SDM. Pada tahun 2025, perusahaan telah melakukan pelatihan bagi lebih dari 12.000 karyawan dan memberikan sertifikasi profesional kepada 223 orang. Hal ini dinilai sejalan dengan nilai-nilai tanggung jawab, integritas, dan perbaikan berkelanjutan.

"Namun, kita harus memastikan bahwa program pelatihan dan rekrutmen ini juga memprioritaskan tenaga kerja lokal secara nyata. Mulai dari pelatihan keselamatan, kepemimpinan, hingga kepatuhan terhadap Kode Etik yang diterapkan perusahaan, semuanya harus terukur dan inklusif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional," tutup Juliansyah.

Melalui reses ini, Juliansyah berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Desa Dete ke tingkat eksekutif di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, serta mendorong sinergi yang lebih baik antara daerah dan pihak industri demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. (AM)

MATARAM–Amarmedia.co.id - DPD PDI Perjuangan NTB memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli. Peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996 itu menjadi pengingat bagi generasi hari ini bahwa demokrasi Indonesia tidak lahir begitu saja. Demokrasi pernah dibayar dengan intimidasi, kekerasan, bahkan nyawa.

Peringatan tersebut digelar di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB pada Ahad (26/7) malam. Tidak hanya pengurus, kader, dan fungsionaris partai, peringatan ini dibajjiri juga oleh aktivis mahasiswa, kalangan akademisi, hingga budayawan. 

DPD PDIP NTB memang menghajatkan kegiatan ini tidak semata untuk mengenang peristiwa sejarah belaka. Tapi menjadi ruang refleksi bersama untuk merawat ingatan kolektif sekaligus memperkuat komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, persatuan, dan keadilan sosial.

Sejak memasuki arena lokasi kegiatan, peserta seolah diajak kembali ke tiga dekade silam. Foto-foto dokumentasi Kudatuli memenuhi sudut-sudut ruangan, menampilkan potret bentrokan, wajah-wajah para pejuang demokrasi, hingga jejak kekerasan yang pernah mewarnai perjalanan bangsa. Nuansa itu sengaja dihadirkan agar Kudatuli tidak hanya dikenang sebagai catatan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang.

Di tengah suasana yang sarat refleksi itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat membuka peringatan dengan mengajak seluruh peserta melihat Kudatuli secara utuh. Menurutnya, peristiwa 27 Juli 1996 tidak dapat dipahami hanya sebagai penyerbuan kantor partai, melainkan puncak dari rangkaian panjang pergulatan politik yang dialami PDI pada masa Orde Baru.

"Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya mengikuti seluruh proses serta rentetannya," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini kemudian membawa seluruh peserta menelusuri perjalanan sejarah, jauh sebelum pagi berdarah 27 Juli 1996. Ia mengurai bagaimana Kongres IV PDI di Medan pada 1993 berakhir tanpa kepengurusan yang diakui, berlanjut pada Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto, hingga rekayasa Kongres Luar Biasa Medan yang menurutnya menjadi jalan menuju pecahnya konflik politik nasional.

Bagi Rachmat, Kudatuli tidak lahir dari kerusuhan spontan. Peristiwa itu merupakan puncak dari rangkaian panjang tekanan politik terhadap kekuatan yang dianggap mengancam kekuasaan Orde Baru. 

Rachmat menuturkan, bagaimana tindakan represi terhadap PDI tidak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah, kader-kader partai juga menghadapi berbagai bentuk intimidasi politik.

Politisi lintas zaman ini mengenang bagaimana PDI di Lombok Timur kala itu berhasil memperoleh enam kursi DPRD. Berdasarkan perolehan kursi tersebut, PDI semestinya memperoleh jatah kursi pimpinan dewan. Namun hak itu, kata Rachmat, justru diberikan kepada partai lain.

Alih-alih menyerah, para kader memilih bertahan. Fraksi PDI di DPRD Lombok Timur, katanya, selama bertahun-tahun menyampaikan minderheid nota dalam berbagai pembahasan sebagai bentuk penolakan terhadap praktik politik yang dianggap mencederai demokrasi.

“Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut,” ucap Rachmat dengan suara bergetar.

Bagi politisi senior yang menjadi bagian dari dinamika politik ini, Kudatuli bukan tentang siapa menang dan siapa kalah dalam perebutan kepemimpinan partai. Lebih dari itu, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak pernah datang sebagai hadiah.

“Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa,” ucapnya.

Sambutan Rachmat menjadi pengantar yang kuat sebelum peserta menyaksikan pemutaran video dokumenter Kudatuli. Gambar-gambar penyerbuan, bentrokan, dan kekerasan yang memenuhi layar membuat arena peringatan beberapa kali terdiam.

Namun, suasana emosional justru hadir kembali ketika budayawan Kongso Sukoco tetiba muncul dari belakang hadirin membawakan monolog satir.

Melalui pertunjukan yang puitis sekaligus tajam, Kongso tidak hanya mengajak peserta mengenang luka masa lalu, tetapi juga mempertanyakan keberanian negara menyelesaikan warisan sejarah tersebut.

“Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya,” katanya. Kalimat itu langsung disambut tepuk tangan peserta.

Kongso mengingatkan bahwa tiga dekade telah berlalu, tetapi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, korban luka-luka, maupun mereka yang mengalami berbagai bentuk kekerasan masih menunggu kepastian hukum.

Kongso pun menyentil lambannya proses tersebut.

“Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar.”

Satir itu menjadi kritik sekaligus pengingat bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan keberanian untuk mengenang sejarah, tetapi juga keberanian negara menuntaskan keadilan.

Perspektif lain datang dari Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram Lalu Saepudin Gayep. Dalam sesi sarasehan dan diskusi yang dipandu oleh Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB, Gayep mengemukakan, Kudatuli tidak boleh dipersempit sebagai konflik elite politik ataupun sekadar persoalan internal partai.

“Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Hj. Megawati Soekarnoputri saat itu menjelma menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan Orde Baru. Karena itu, Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan, melainkan bagian dari sejarah demokrasi Indonesia.

Kesaksian paling personal disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB I Made Slamet. Ia menunjukkan bekas luka di tubuhnya yang masih tersisa akibat tindakan represif aparat pada masa Orde Baru.

Rumah kosnya pernah dibakar. Ia pernah ditangkap, dibawa aparat, dan mengalami berbagai tekanan karena memilih tetap berada di barisan pro-demokrasi.

“Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi,” katanya.

Made Slamet meyakini, semakin keras tekanan yang diberikan kala itu, semakin besar pula keberanian masyarakat untuk melawan.

“Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data Satya Ubaya Sakti mengajak generasi muda melihat Kudatuli sebagai pelajaran sejarah yang tidak boleh tenggelam dimakan waktu.

Ia mengaku bukan pelaku sejarah karena lahir setelah peristiwa tersebut. Namun justru karena itulah, menurutnya, peringatan seperti ini penting agar generasi baru memahami bahwa kebebasan yang dinikmati hari ini tidak lahir begitu saja.

“Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan,” ujarnya.

Peringatan 30 tahun Kudatuli di DPD PDI Perjuangan NTB ini berlangsung hingga menjelang pusat malam. Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB Hakam Ali Niazi menegaskan, bagi PDI Perjuangan NTB, kegiatan tersebut tidak sekadar untuk mengenang peristiwa sejarah, tetapi menjadi ruang refleksi bahwa demokrasi Indonesia lahir melalui perjuangan panjang yang tidak boleh dilupakan.

Melalui peringatan ini kata Hakam, seluruh kader partai dan para aktivis yang hadir, diajak menjaga ingatan kolektif tentang pentingnya kebebasan, keadilan, serta penghormatan terhadap hak-hak demokratis warga negara.

“Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai,” ucapnya. (AM)

Oleh : Asmediati 

"Bahasa menunjukkan bangsa." Ungkapan lama ini masih sangat relevan hingga hari ini. Cara seseorang berbicara bukan hanya mencerminkan tingkat pendidikan atau kecerdasannya, tetapi juga memperlihatkan kepribadian, etika, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Sayangnya, belakangan ini kita justru menyaksikan gejala yang memprihatinkan. Ruang publik semakin dipenuhi kata-kata kasar, cemoohan, dan hinaan yang diucapkan secara terbuka, bahkan oleh mereka yang memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.

Ungkapan seperti "Ndasmu!", "Goblok!", "Tolol!", atau "Lu punya otak, nggak?" semakin sering terdengar. Dulu, kata-kata seperti itu dianggap tidak pantas diucapkan di depan umum. Kini, sebagian orang justru menganggapnya sebagai hal biasa. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk keberanian, ada pula yang menganggapnya sebagai gaya komunikasi yang lugas. Padahal, jika dicermati lebih dalam, penggunaan bahasa seperti itu perlahan sedang mengikis martabat manusia.

Fenomena ini dapat disebut sebagai dehumanisasi bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang merendahkan nilai kemanusiaan orang lain. Lawan bicara tidak lagi diperlakukan sebagai pribadi yang harus dihormati, melainkan dijadikan sasaran kemarahan, ejekan, atau hinaan. Dalam situasi seperti ini, bahasa kehilangan fungsi utamanya sebagai alat membangun pengertian. Sebaliknya, bahasa berubah menjadi alat untuk menyerang dan mempermalukan.

Banyak orang beranggapan bahwa kata-kata hanyalah ucapan yang akan hilang begitu saja. Kenyataannya tidak demikian. Kata-kata memiliki pengaruh yang sangat besar. Sebuah kalimat dapat membangkitkan semangat seseorang, tetapi juga dapat menghancurkan rasa percaya dirinya. Tidak sedikit orang yang mampu melupakan rasa sakit karena luka fisik, tetapi tetap mengingat kata-kata yang pernah melukai harga dirinya bertahun-tahun kemudian.

Yang membuat keadaan semakin memprihatinkan adalah ketika bahasa kasar itu datang dari figur publik, elite politik, atau pemimpin yang setiap hari menjadi perhatian masyarakat. Apa yang mereka ucapkan tidak berhenti sebagai pendapat pribadi. Ucapan mereka didengar, disebarkan, dikutip, bahkan ditiru oleh banyak orang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, moralitas publik tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia dipelihara melalui norma yang disepakati bersama dan melalui keteladanan. Ketika tokoh masyarakat mampu menjaga tutur kata, masyarakat belajar menghargai kesantunan. Namun, ketika tokoh yang memiliki pengaruh justru menggunakan bahasa yang kasar secara berulang, perlahan batas antara yang pantas dan tidak pantas menjadi kabur.

Inilah yang disebut normalisasi. Sesuatu yang awalnya dianggap tidak sopan berubah menjadi sesuatu yang biasa karena terlalu sering dipertontonkan. Lama-kelamaan masyarakat tidak lagi merasa terganggu. Bahkan, ada yang menganggap bahwa berbicara kasar merupakan simbol keberanian, ketegasan, atau kejujuran. Padahal, ketegasan tidak pernah identik dengan penghinaan.

Budaya Indonesia sejak dahulu dibangun di atas nilai kesopanan. Di berbagai daerah terdapat ungkapan yang mengajarkan pentingnya menjaga lisan. Orang tua mendidik anak-anak agar menghormati orang lain melalui pilihan kata. Guru mengingatkan murid untuk berbicara dengan santun kepada teman maupun kepada orang yang lebih tua. Nilai itu bukan sekadar adat, melainkan bagian dari karakter bangsa.

Ajaran agama pun memberikan pesan yang sama. Lisan harus dijaga karena setiap ucapan memiliki konsekuensi. Berbicara baik merupakan bentuk ibadah, sedangkan ucapan yang menyakiti hati orang lain termasuk perbuatan yang harus dihindari. Karena itu, kemampuan mengendalikan ucapan sesungguhnya merupakan ukuran kedewasaan seseorang.

Hal yang sama juga berlaku dalam etika kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik pertama-tama harus mampu mengendalikan dirinya sendiri sebelum mengendalikan orang lain. Kemampuan mengelola emosi menjadi salah satu ciri utama kepemimpinan yang matang. Pemimpin boleh marah, boleh berbeda pendapat, bahkan boleh mengkritik dengan keras. Namun, semua itu tetap dapat dilakukan tanpa harus merendahkan martabat orang lain.

Bahasa yang kasar sering kali menunjukkan bahwa emosi telah mengalahkan akal sehat. Ketika kemarahan lebih dominan daripada kebijaksanaan, kata-kata yang keluar cenderung melukai. Padahal, masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menenangkan keadaan, bukan justru memperkeruh suasana.

Dampak yang paling nyata dari fenomena ini dirasakan oleh dunia pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik, termasuk membiasakan mereka menggunakan bahasa yang santun. Namun, pekerjaan itu menjadi semakin berat ketika anak-anak setiap hari menyaksikan contoh yang bertolak belakang dari ruang publik.

Anak-anak belajar bukan hanya dari buku pelajaran. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan setiap hari. Ketika tokoh yang mereka kenal menggunakan kata-kata kasar tanpa merasa bersalah, mereka dapat menganggap bahwa perilaku tersebut boleh ditiru. Akibatnya, guru harus bekerja dua kali lebih keras untuk menjelaskan bahwa tidak semua yang dilakukan orang terkenal layak dijadikan teladan.

Tidak sedikit guru yang kini menghadapi kenyataan bahwa bahasa kasar mulai masuk ke ruang kelas. Candaan antarteman berubah menjadi ejekan. Perbedaan pendapat berubah menjadi makian. Bahkan, media sosial mempercepat penyebaran kebiasaan tersebut. Apa yang viral sering dianggap benar, padahal belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang baik.

Dalam kondisi seperti ini, sekolah tidak mungkin bekerja sendirian. Orang tua memiliki peran yang sama pentingnya. Anak membutuhkan contoh nyata di rumah tentang bagaimana menyampaikan pendapat tanpa menghina, bagaimana berbeda pandangan tanpa memaki, dan bagaimana mengendalikan emosi ketika menghadapi masalah.

Media juga memegang tanggung jawab besar. Kebebasan pers memang harus dijaga, tetapi media juga memiliki peran mendidik masyarakat. Pemberitaan seharusnya tidak hanya mengejar sensasi dari ucapan-ucapan kasar, melainkan juga mengajak publik memahami pentingnya etika dalam komunikasi.

Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Kritik adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Akan tetapi, demokrasi tidak pernah mengajarkan penghinaan. Kebebasan berbicara bukan berarti kebebasan merendahkan martabat orang lain. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk menjaga tutur kata.

Sudah saatnya kita mengembalikan bahasa kepada fungsi yang sebenarnya, yaitu membangun pengertian, mempererat persaudaraan, dan menyelesaikan persoalan melalui dialog yang sehat. Bangsa yang besar bukan hanya diukur dari kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologinya, tetapi juga dari kualitas budaya berbahasanya.

Para pemimpin, tokoh masyarakat, pendidik, orang tua, media, hingga masyarakat biasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kesantunan bahasa. Keteladanan tidak membutuhkan pidato yang panjang. Keteladanan cukup dimulai dari memilih kata yang tepat, menghormati lawan bicara, dan mampu mengendalikan emosi ketika berbicara.

Pada akhirnya, bahasa bukan sekadar alat komunikasi. Bahasa adalah cermin peradaban. Ketika bahasa kehilangan martabat, yang sesungguhnya sedang kehilangan martabat adalah kita sendiri sebagai manusia. Karena itu, menjaga lisan bukan hanya soal sopan santun, melainkan juga upaya menjaga kemanusiaan dan merawat masa depan bangsa. (AM)

Makassar, Amarmedia.co.id– Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., mempromosikan kain tenun Kre Alang sebagai salah satu wastra unggulan Kabupaten Sumbawa pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang berlangsung di Trans Studio Mall Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/7/2026) lalu.

Mengangkat tema, "Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia", peringatan HUT Dekranas yang diselenggarakan pada 9–12 Juli 2026 tersebut menjadi wadah strategis dalam memperkenalkan kekayaan kriya Nusantara sekaligus memperluas peluang pemasaran produk kerajinan unggulan dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran, yang ditandai dengan pemukulan Gendang Pakan Jara sebagai simbol dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-46 Dekranas. Sebelumnya, Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 3.000 pelaku UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia, dengan target kunjungan mencapai 40.000 orang selama pelaksanaan pameran.

Pada kesempatan tersebut, Dekranasda Kabupaten Sumbawa turut menampilkan berbagai produk kerajinan unggulan di stan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipimpin langsung oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, stan tersebut menampilkan koleksi kain tenun Kre Alang dengan beragam motif khas yang merepresentasikan kekayaan budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta keahlian para perajin Sumbawa.

Partisipasi Dekranasda Kabupaten Sumbawa dalam ajang nasional ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dekranasda untuk terus memperluas promosi wastra daerah, membuka peluang kemitraan, serta meningkatkan daya saing produk kerajinan lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Dalam kunjungannya ke stan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Dekranas, Ny. Selvi Gibran, berkesempatan melihat secara langsung berbagai produk kriya unggulan yang dipamerkan, termasuk koleksi kain tenun Kre Alang asal Kabupaten Sumbawa. Kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi para perajin untuk terus berinovasi dan menghasilkan karya yang tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga bernilai ekonomi tinggi.

Dalam sambutannya, Ny. Selvi Gibran menekankan pentingnya kemampuan para perajin untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Menurutnya, selain menjaga kualitas produk, para perajin juga perlu memanfaatkan platform digital sebagai media promosi guna memperluas jangkauan pemasaran sehingga produk kriya Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

Rangkaian kegiatan HUT ke-46 Dekranas juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Dekranas dan Bank Indonesia yang ditandai dengan penyerahan Memorandum of Understanding (MoU) kepada Ketua Umum Dekranas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan UMKM, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kapasitas perajin, serta mendukung pengembangan pemasaran produk kerajinan Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa hadir bersama Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ny. Sinta Agathia Iqbal, serta para Ketua Dekranasda kabupaten/kota se-NTB. Kehadiran mereka menjadi wujud sinergi dalam mempromosikan potensi kerajinan daerah serta memperkenalkan kekayaan kriya Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat Indonesia maupun dunia.

Selain mengikuti rangkaian pembukaan dan pameran, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa juga menghadiri Malam Ramah Tamah yang diselenggarakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat jejaring, serta membangun kolaborasi antar-Dekranasda dalam mendukung kemajuan industri kerajinan nasional.(AM)

UTAN, SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Pondok Modern Al-Hikmah Utan, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sukses menyelenggarakan puncak perayaan Tasyakuran dan Milad ke-20 pada akhir pekan ini Minggu 26 Juli 2026 .Mengusung tema "Dua Dekade Mengabdi, Membangun Peradaban dan Mengokohkan Pijakan Menuju 20 Tahun Kedua", acara khidmat ini menjadi momentum refleksi perjalanan panjang institusi dalam menjaga akhlak dan mencetak generasi unggul di tanah Sumbawa.

Acara yang sarat kehangatan dan rasa syukur tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, H. Fahri Hamzah, S.E. Turut hadir pula Wakil Bupati Sumbawa Drs. H.Mohamad Ansori, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumbawa H Faisal Salim SAg.M.M.Inov, jajaran TNI/Polri termasuk Dandim, Camat Utan, para pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Sumbawa, serta tokoh masyarakat setempat.

Perjalanan Dua Dekade: Dari Kubangan Kerbau Menjadi Kampus Peradaban

Rangkaian acara diawali dengan pembacaan doa oleh Ustadz Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov., dilanjutkan dengan penayangan film dokumenter profil Pondok Pesantren Modern Al-Hikmah Utan yang menggambarkan kilas balik perjuangan lembaganya sebagai benteng penjaga akhlak selama dua puluh tahun terakhir.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah, Ustadz KH. Syihabuddin Muhammad, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur mendalam sebagai tahaddus bin ni'mah atas perjalanan dua dekade lembaga yang dipimpinnya. Ia mengenang kembali awal mula tercetusnya gagasan mendirikan pesantren yang justru bermula dari perantauan di Riyadh, Arab Saudi, dan Masjidil Haram bersama rekan-rekan sesama asal Sumbawa.

"Ide mendirikan Al-Hikmah ini awalnya bukan lahir di Indonesia, melainkan di Riyadh dan Masjidil Haram. Dulu, lokasi kampus ini awalnya adalah tempat kubangan kerbau yang merupakan tanah wakaf dari Hajjah Hawa—sehingga kampus ini kami namakan Kampus Hajah Hawa. Berkat niat tulus yang mewakafkan, kubangan kerbau itu kini 'kita ubah' menjadi santri-santri yang menimba ilmu," ujar Ustadz KH. Syihabuddin di hadapan ratusan tamu undangan.

Ia memaparkan, saat ini Pondok Modern Al-Hikmah menaungi berbagai lembaga pendidikan mulai dari TPQ, Diniyah, SMP, hingga Madrasah Aliyah dengan sistem pendidikan ala pesantren modern. Tercatat sudah ada 1.999 santri yang pernah menimba ilmu di pondok ini, dengan jumlah santri SMP saat ini mencapai sekitar 400 sampai 500 orang.

Alumni Al-Hikmah kini telah tersebar melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi ternama baik di dalam maupun luar negeri, seperti UIN Mataram, Jakarta, LIPIA, Universitas Pamulang, Universitas Samawa (UNSA), Universitas Cordova (UNVA), hingga Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir.

Rangkaian Milad ke-20 ini juga dirangkaikan dengan Festival Anak Soleh yang diikuti oleh 220 peserta dari berbagai kecamatan di sekitar Sumbawa, penyelenggaraan Pekan Olahraga Santri, serta diskusi panel mengenai masa depan pesantren di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, momentum ini juga menandai pengukuhan Forum Kerja Sama Pondok Pesantren Kabupaten Sumbawa.

Wamen PKP Fahri Hamzah: Pesantren Adalah Benteng Pertahanan Kemanusiaan di Era AI

Wakil Menteri PKP RI, H. Fahri Hamzah, S.E., dalam orasi kebangsaannya menyampaikan apresiasi tinggi atas ketangguhan para perintis dan pengasuh Pondok Modern Al-Hikmah yang konsisten membangun masyarakat dari bawah.

Mengawali sambutannya dengan bernostalgia mengenai masa kecilnya di Utan dan pentingnya perantauan dalam membentuk mentalitas dan rasa ingin tahu, Fahri menekankan bahwa tugas utama institusi pendidikan adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian berpikir besar bagi generasi muda.

Memasuki era modern yang ditandai dengan disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence seperti Gemini, ChatGPT, dan Perplexity), Fahri mengingatkan bahwa tantangan masa depan anak-anak remaja akan semakin berat akibat arus informasi yang tanpa batas (over-connectivity).

"Di dunia barat, kemajuan teknologi kini mulai menggantikan peran otot hingga otak manusia. Mesin robot dan AI bisa menjawab apa saja dengan data yang lengkap. Namun, ada satu hal yang diyakini tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh mesin, yaitu Hati," tegas Fahri Hamzah.

Ia menambahkan, di tengah gempuran informasi dan era digital saat ini, pondok pesantren memegang peranan vital sebagai benteng pertahanan agar manusia tetap mempertahankan esensi kemanusiaannya.

"Maka, pesantren harus mengajarkan semuanya—menyehatkan fisik, melatih anak-anak untuk berani bertanya dan berimajinasi, serta memperkuat jiwa. Angka 20 tahun Al-Hikmah ini sangat pas dengan proyeksi Indonesia Emas 2045. Kemungkinan kemenangan peradaban Islam ke depan adalah peradaban yang mampu memulihkan kemanusiaan melalui nilai-nilai fitrah dan agama," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sumbawa melantik pengurus Forum Kerjasama Antara Pesantren Kabupaten Sumbawa memberikan sambutan hangat dan support kiprah pondok pesantren dalam membangun generasi unggul berakhlak dan turut serta membangun daerah. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Organisasi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) Nusa Tenggara Barat sukses menggelar Turnamen Terbuka ORADO NTB 2026 yang berlangsung meriah pada Sabtu dan Minggu, 25–26 Juli 2026. Bertempat di Meekow, Jalan Lingkar Selatan, Mataram, kejuaraan ini mempertemukan 64 tim dari berbagai daerah yang bertanding ketat memperebutkan total hadiah sebesar Rp25.000.000,-.

Selama dua hari penyelenggaraan, suasana kompetisi berlangsung hangat dan penuh sportivitas. Ketua Panitia Pelaksana, Erwin Irawan, menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti pesatnya perkembangan olahraga domino sebagai cabang olahraga prestasi di Nusa Tenggara Barat.

"Antusiasme 64 tim yang bertanding sangat luar biasa. Turnamen terbuka ini kami hadirkan bukan hanya untuk memperebutkan total hadiah Rp25 juta, tetapi juga sebagai ruang silaturahmi, pembentukan mental bertanding, dan ajang unjuk kebolehan para atlet domino di NTB," ujar Erwin Irawan di sela-sela penutupan acara, Minggu (26/7).

Dari sisi teknis pertandingan, jalannya kejuaraan dipastikan berlangsung fair dan profesional di bawah pengawasan perangkat pertandingan resmi. Ketua Wasit ORADO NTB, Abdurrahman, menegaskan bahwa seluruh jalannya laga dari babak penyisihan hingga babak final mengacu pada regulasi pertandingan standar ORADO.

"Kami mengapresiasi seluruh peserta yang menjunjung tinggi sportivitas dan integritas selama turnamen berlangsung. Penerapan aturan pertandingan secara tegas dan objektif membuat jalannya kompetisi berkualitas serta melahirkan para juara yang benar-benar teruji," tegas Abdurrahman.

Pemilihan lokasi di Meekow Jalan Lingkar Selatan Mataram juga memberikan kenyamanan bagi para peserta dan pendukung yang memadati area turnamen hingga partai puncak pada Minggu malam.

Gelaran ini ditutup secara resmi dengan penyerahan piala dan hadiah kepada para pemenang. Suksesnya Turnamen Terbuka ORADO NTB menjadi pijakan kuat bagi kepengurusan ORADO NTB untuk terus menggelar agenda kejuaraan rutin guna melahirkan atlet-atlet domino berprestasi di tingkat regional maupun nasional.

Tentang ORADO NTB:

Organisasi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) NTB adalah wadah resmi pengawasan, pembinaan, dan pengembangan olahraga domino di wilayah Nusa Tenggara Barat guna mencetak atlet-atlet profesional dan berprestasi. (AM)

TALIWANG, KSB.Amarmedia.co.id – Kontingen panahan Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

Salah satu momen paling disorot datang dari Aipda I Made Rudiana, seorang anggota Polri yang sehari-hari bertugas sebagai Paurmin Bag Log Polres Sumbawa. Di tengah kesibukannya mengemban tugas kepolisian, ia sukses mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa dengan mempersembahkan medali emas dari cabang olahraga panahan.

Turun di nomor Barebow 50 Meter Beregu Putra, Aipda I Made Rudiana bersama rekan-rekan setimnya sukses mengamankan podium tertinggi setelah melalui perjuangan sengit di KTC Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis (23/7/2026).

Rangkaian pertandingan cabang olahraga panahan yang diselenggarakan oleh Pengprov PERPANI NTB di Taliwang sejak 17 hingga 24 Juli 2026 ini menjadi saksi ketangguhan para pemanah asal Bumi Sabalong Samalewa tersebut.

Semifinal Sesama Sumbawa

Langkah Tim 1 Barebow Beregu Putra Kabupaten Sumbawa—yang diperkuat oleh Agus Subandi, Aipda I Made Rudiana, dan Lukman Bayuwarsah—mulai menapaki tangga juara setelah melewati babak semifinal yang unik.

Di babak empat besar, mereka harus berhadapan langsung dengan rekan sedaerah dari Tim 2 Kabupaten Sumbawa yang diisi oleh Mohammad Sirajuddin, Muhammad Ali, dan Yudi Patria Negara.

Pertandingan antarkolega ini dimenangkan oleh tim Aipda I Made Rudiana dkk dengan skor meyakinkan 6-0. Dominasi terlihat sejak set pertama hingga ketiga dengan rincian perolehan skor:

Set Pertama: Sumbawa 1 (44) vs Sumbawa 2 (43)

Set Kedua:Sumbawa 1 (47) vs Sumbawa 2 (40)

Set Ketiga: Sumbawa 1 (53) vs Sumbawa 2 (42)

Kemenangan mutlak ini mengantarkan mereka melenggang mulus ke babak puncak. Sementara itu, Tim 2 Kabupaten Sumbawa selanjutnya harus berjuang di perebutan tempat ketiga melawan perwakilan Lombok Barat.

Duel Puncak yang Menegangkan Kontra Tuan Rumah

Di partai final Alternate Shoot Tim Barebow Beregu Putra Sumbawa ditantang oleh tim tuan rumah yang tangguh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pertandingan perebutan medali emas ini berlangsung dalam tempo tinggi dan penuh ketegangan.

Kendati mendapat tekanan dari pendukung tuan rumah, para pemanah Sumbawa tetap tampil fokus dan tenang. Mereka berhasil menguasai jalannya pertandingan di tiga set penentuan dengan keunggulan skor yang konsisten:

Set Pertama: Sumbawa (48) vs KSB (34)

Set Kedua:Sumbawa (50) vs KSB (41)

Set Ketiga: Sumbawa (47) vs KSB (40)

Dengan keunggulan skor mutlak tersebut, Tim Barebow Beregu Putra Kabupaten Sumbawa dipastikan keluar sebagai Juara Pertama dan berhak atas Medali Emas

Atas prestasinya Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K mengucapkan selamat dan sukses atas prestasi yang diraih jajarannya bersama tim panahan Kabupaten Sumbawa. 

Keberhasilan Aipda I Made Rudiana bersama tim panahan ini menambah daftar panjang catatan prestasi kontingen Kabupaten Sumbawa di ajang PORPROV NTB 2026, sekaligus membuktikan dedikasi tinggi aparat penegak hukum dalam membanggakan daerah di bidang olahraga. (AM)

Taliwang, KSB.Amarmedia.co.id – Kontingen panahan Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. Turun di nomor Barebow 50 Meter Beregu Putra, Tim Sumbawa sukses mengamankan medali emas setelah melalui perjuangan sengit di KTC Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Kamis (23/7/2026).

Rangkaian pertandingan cabang olahraga panahan yang diselenggarakan oleh Pengprov PERPANI NTB di Taliwang sejak 17 hingga 24 Juli 2026 ini menjadi saksi ketangguhan para pemanah asal Bumi Sabalong Samalewa.

Semifinal Sesama Sumbawa

Langkah Tim 1 Barebow Beregu Putra Kabupaten Sumbawa—yang diperkuat oleh Agus Subandi, I Made Rudiana, dan Lukman Bayuwarsah—mulai menapaki tangga juara setelah melewati babak semifinal yang unik.

Di babak empat besar, mereka harus berhadapan langsung dengan rekan sedaerah dari Tim 2 Kabupaten Sumbawa yang diisi oleh Mohammad Sirajuddin, Muhammad Ali, dan Yudi Patria Negara.

Pertandingan antarkolega ini dimenangkan oleh tim Agus Subandi dkk dengan skor meyakinkan 6-0. Dominasi terlihat sejak set pertama hingga ketiga dengan rincian perolehan skor:

Set Pertama:Sumbawa 1 (44) vs Sumbawa 2 (43)

Set Kedua:Sumbawa 1 (47) vs Sumbawa 2 (40)

Set Ketiga:Sumbawa 1 (53) vs Sumbawa 2 (42)

Kemenangan mutlak ini mengantarkan Agus Subandi dan kawan-kawan melenggang mulus ke babak puncak. Sementara itu, Tim 2 Kabupaten Sumbawa selanjutnya harus berjuang di perebutan tempat ketiga melawan perwakilan Lombok Barat.

Duel Puncak yang Menegangkan Kontra Tuan Rumah

Di partai final Alternate Shoot Tim Barebow Beregu Putra Sumbawa ditantang oleh tim tuan rumah yang tangguh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Pertandingan perebutan medali emas ini berlangsung dalam tempo tinggi dan penuh ketegangan.

Kendati mendapat tekanan dari pendukung tuan rumah, para pemanah Sumbawa tetap tampil fokus dan tenang. Mereka berhasil menguasai jalannya pertandingan di tiga set penentuan dengan keunggulan skor yang konsisten:

Set Pertama:Sumbawa (48) vs KSB (34)

Set Kedua: Sumbawa (50) vs KSB (41)

Set Ketiga: Sumbawa (47) vs KSB (40)

Dengan keunggulan skor mutlak tersebut, Tim Barebow Beregu Putra Kabupaten Sumbawa dipastikan keluar sebagai Juara Pertama dan berhak atas Medali Emas

Sementara itu, medali perunggu pada nomor ini berhasil diamankan oleh kontingen Kabupaten Lombok Barat setelah mengalahkan Tim 2 Kabupaten Sumbawa dalam perebutan tempat ketiga.

Apresiasi dari Ketua KONI Sumbawa

Menanggapi kesuksesan ini, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet dan ofisial.

"Atas nama KONI Kabupaten Sumbawa, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, ketua cabang olahraga, manager, pelatih, ofisial, dan semua pihak yang telah berjuang mengharumkan nama baik Kabupaten Sumbawa di ajang PORPROV XII NTB," ujar Rafiq.

Beliau menegaskan bahwa medali ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. "Prestasi tersebut adalah kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa."

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada para pengurus cabang olahraga dan manager yang telah mendampingi dengan dedikasi. Bagi atlet yang berhasil, beliau mengucapkan selamat, dan bagi yang belum berhasil, beliau memberikan semangat untuk terus berjuang.

Ke depan, KONI Sumbawa berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan olahraga secara berkelanjutan, baik untuk atlet elite maupun atlet usia dini. "Dengan pembinaan yang lebih baik dan semangat pantang menyerah, kita yakin prestasi olahraga Kabupaten Sumbawa akan semakin gemilang," tambah Rafiq.

"Terima kasih atas seluruh pengorbanan, dedikasi, dan prestasi yang telah dipersembahkan untuk Kabupaten Sumbawa. Mari kita terus melangkah bersama, menjaga marwah olahraga daerah, dan membangun prestasi melalui pembinaan atlet-atlet asli Sumbawa. PRAGAS! PRAGAS! PRAGAS!" tutup Abdul Rafiq.

Pernyataan Ketua PERPANI Sumbawa

Senada dengan itu, Ketua PERPANI Kabupaten Sumbawa, Muhammad Yamin, SE., M.Si., menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. "Alhamdulillah, target kita semua telah tercapai, yaitu anak-anak semuanya bermain dengan baik. Terlihat kita bisa meloloskan 13 archer ke final. Terima kasih atas perjuangan semua anak-anak dan atlet Barebow," ujar Yamin.

Kemenangan Cinta Sakinah Rizkilah dan Andi Rachman di PORPROV NTB 2026 ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumbawa untuk terus berlatih keras dan menggapai prestasi tertinggi dalam bidang apa pun.(AM)

Keberhasilan ini menambah daftar panjang catatan prestasi kontingen Kabupaten Sumbawa di ajang PORPROV NTB 2026, sekaligus membuktikan kualitas pembinaan cabang olahraga panahan yang semakin matang di tingkat regional. (AM)

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id  — Ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pengprov PERPANI NTB di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, pada 17–24 Juli 2026, menyajikan persaingan yang sangat ketat di cabang olahraga panahan.

Salah satu sorotan utama datang dari divisi Recurve 70m Mix, di mana mahasiswi Program Studi Arsitektur Universitas Mataram, Cinta Sakinah Rizkilah, yang berpasangan dengan Andi Rachman dari Tim Kabupaten Sumbawa 2, sukses menorehkan perjalanan luar biasa hingga mengukuhkan diri sebagai juara.

Perjalanan Menuju Puncak: Babak Perempat Final

Persaingan ketat langsung tersaji sejak babak 1/4 Finals. Perjalanan tim-tim perwakilan daerah diwarnai aksi saling kejar poin:

Kabupaten Sumbawa (Tim 1) yang diperkuat Jinan Karina Subandi dan Joko Suprianto berhasil mengatasi perlawanan tuan rumah Kabupaten Sumbawa Barat (2) (Fathiyatul Hidayati dan Rahmatullah) dengan skor meyakinkan 6-0 (perolehan poin set: 32-19, 28-18, 29-15). Di sisi lain, Kabupaten Sumbawa Barat (1) (Putri Eka Lestari dan Sahibul Fikri) harus mengakui keunggulan Kota Mataram (2) (Mirza Febriyanti Putri dan Diaz Muhammad Daffa Habibi) dengan skor 0-6 (perolehan poin: 26-32, 27-30, 31-32).

Sementara itu, aksi impresif ditunjukkan oleh Cinta Sakinah Rizkilah bersama Andi Rachman (Kabupaten Sumbawa 2) di babak perempat final. Berhadapan dengan Kabupaten Lombok Timur yang menurunkan Salsabila Jannatul Ma’wa dan Hazimul Ihsani, S.Pd., pasangan Sumbawa 2 tampil dominan dan mengunci kemenangan dengan skor 5-1 (perolehan poin set: 34-29, 34-34, 30-25).

Duel Sengit di Babak Semifinal

Memasuki babak Semifinal, atmosfer kompetisi semakin memanas:

Team Recurve Kabupaten Sumbawa (1) terlibat duel alot melawan Team Kota Mataram (2) dalam pertarungan ketat empat set (29-29, 33-33, 31-30, 32-28) yang akhirnya dimenangkan oleh wakil Sumbawa.

Sementara itu, Cinta Sakinah Rizkilah dan Andi Rachman (Kabupaten Sumbawa 2) menghadapi tantangan berat melawan wakil tangguh Kota Mataram (1). Pertandingan berlangsung sangat seru. Meskipun Kota Mataram unggul di beberapa set (31-25, 31-30, 33-23), ketenangan dan konsistensi pasangan Sumbawa 2 berhasil membalikkan keadaan dan membawa mereka menang dengan skor 5-1, mengantar mereka melaju ke partai puncak.

Drama All-Sumbawa Final: Perebutan Gelar Juara

Puncak kejutan tersaji di babak Final, di mana terjadi all-Sumbawa final yang mempertemukan sesama wakil daerah: Tim Kabupaten Sumbawa (1)melawan Tim Kabupaten Sumbawa 2 (Cinta Sakinah Rizkilah & Andi Rachman).

Pertandingan berlangsung sangat dramatis dan penuh debar hingga set keempat. Kejar-kejaran angka terjadi secara ketat:

Tim Sumbawa (1):33, 30, 34, 30 dan Tim Sumbawa 2 (Cinta Sakinah Rizkilah & Andi Rachman): 31, 35, 24, 33

Berkat ketangguhan mental di detik-detik akhir, Tim Sumbawa 2 yang diperkuat oleh mahasiswi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mataram, Cinta Sakinah Rizkilah, sukses keluar sebagai Juara Pertama ( medali emas) divisi Recurve 70m Mix PORPROV NTB 2026.

Prestasi gemilang ini tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa, tetapi juga menjadi kebanggaan besar bagi Civitas Akademika Universitas Mataram, khususnya Program Studi Arsitektur.

Apresiasi dari Ketua KONI Sumbawa

Menanggapi kesuksesan ini, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet dan ofisial.

"Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Atas nama KONI Kabupaten Sumbawa, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, ketua cabang olahraga, manager, pelatih, ofisial, dan semua pihak yang telah berjuang mengharumkan nama baik Kabupaten Sumbawa di ajang PORPROV XII NTB," ujar Rafiq.

Beliau menegaskan bahwa medali ini adalah buah dari kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. "Prestasi tersebut adalah kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa."

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada para pengurus cabang olahraga dan manager yang telah mendampingi dengan dedikasi. Bagi atlet yang berhasil, beliau mengucapkan selamat, dan bagi yang belum berhasil, beliau memberikan semangat untuk terus berjuang.

Ke depan, KONI Sumbawa berkomitmen untuk terus memperkuat pembinaan olahraga secara berkelanjutan, baik untuk atlet elite maupun atlet usia dini. "Dengan pembinaan yang lebih baik dan semangat pantang menyerah, kita yakin prestasi olahraga Kabupaten Sumbawa akan semakin gemilang," tambah Rafiq.

"Terima kasih atas seluruh pengorbanan, dedikasi, dan prestasi yang telah dipersembahkan untuk Kabupaten Sumbawa. Mari kita terus melangkah bersama, menjaga marwah olahraga daerah, dan membangun prestasi melalui pembinaan atlet-atlet asli Sumbawa. PRAGAS! PRAGAS! PRAGAS!" tutup Abdul Rafiq.

Pernyataan Ketua PERPANI Sumbawa

Senada dengan itu, Ketua PERPANI Kabupaten Sumbawa, Muhammad Yamin, SE., M.Si., menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. "Alhamdulillah, target kita semua telah tercapai, yaitu anak-anak semuanya bermain dengan baik. Terlihat kita bisa meloloskan 13 archer ke final. Terima kasih atas perjuangan semua anak-anak dan atlet Barebow," ujar Yamin.

Kemenangan Cinta Sakinah Rizkilah dan Andi Rachman di PORPROV NTB 2026 ini menjadi inspirasi bagi generasi muda Sumbawa untuk terus berlatih keras dan menggapai prestasi tertinggi dalam bidang apa pun.(AM)

Gubernur Miq Iqbal mengatakan revisi RTRW menjadi langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini menghambat pembangunan daerah, terutama dalam memberikan kepastian hukum bagi investasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

"NTB memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi berbagai potensi bencana. Karena itu, pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya mitigasi yang terencana dan berkelanjutan," ujar Miq Iqbal.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat ratusan rencana investasi di NTB yang belum dapat diproses melalui sistem Online Single Submission (OSS) akibat belum selesainya penyesuaian dokumen tata ruang. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya berbagai investasi di sektor perumahan, infrastruktur, pariwisata, hingga pengembangan kawasan ekonomi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membangun kesepahaman baru dalam penyelesaian revisi RTRW melalui pendekatan yang lebih fleksibel tanpa mengurangi komitmen menjaga ketahanan pangan.

Menurut Miq Iqbal apabila sebelumnya target perlindungan lahan sawah dipenuhi oleh masing-masing kabupaten dan kota, kini pengukurannya dilakukan pada tingkat provinsi sehingga memungkinkan adanya mekanisme subsidi silang antarwilayah.

"Alhamdulillah, melalui komitmen seluruh kepala daerah, NTB berhasil mencapai angka perlindungan lahan sawah sebesar 87,04 persen. Kesepakatan ini menjadi landasan penting untuk mempercepat penyelesaian persoalan tata ruang sehingga investasi yang selama ini tertunda dapat segera berjalan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di NTB menandatangani komitmen percepatan revisi RTRW dengan mengintegrasikan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam dokumen tata ruang. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang tangguh terhadap bencana sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya pangan.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana tertinggi di dunia sehingga mitigasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses pembangunan.

Memasuki musim kemarau, kata Suharyanto, perhatian pemerintah saat ini difokuskan pada ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Berdasarkan analisis BNPB dan BMKG, sebagian wilayah NTB memiliki tingkat kerawanan kekeringan yang cukup tinggi sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

"Mitigasi jauh lebih murah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan setelah bencana terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah daerah, BNPB akan terus memperkuat kapasitas penanggulangan bencana melalui penyediaan kendaraan operasional, pompa air, sumur bor, tangki air, logistik kebencanaan, hingga dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai kebutuhan daerah.

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar instrumen perizinan, tetapi menjadi fondasi utama dalam mengatur arah pembangunan, melindungi kawasan pertanian, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan mengurangi risiko bencana.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN pada tahun 2026 mengalokasikan penyusunan enam dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi NTB sebagai bagian dari percepatan pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pelayanan perizinan yang lebih cepat dan memberikan kepastian bagi investor.

Dalam penyusunan RTRW tersebut, data kebencanaan dari BNPB akan diintegrasikan dengan data geospasial untuk menentukan kawasan rawan bencana, jalur evakuasi, lokasi evakuasi sementara, serta kawasan yang harus dilindungi dari pemanfaatan berisiko tinggi.

Percepatan revisi RTRW yang mengintegrasikan kajian risiko bencana menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pangan. Dengan kepastian tata ruang yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi bencana, NTB diharapkan mampu menghadirkan iklim investasi yang semakin kondusif, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta membangun daerah yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.(AM/Kominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Dunia panahan Indonesia kembali menyaksikan kiprah salah satu sosok berintegritas tinggi di bidang perwasitan. M. Jurnawi Fakhruddin, wasit bersertifikasi nasional, menjadi salah satu kunci kesuksesan Porprov XII NTB Cabor panahan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dirinya  ditunjuk sebagai Chairman of Judge (COJ) atau Ketua Wasit pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB 2026 tersebut.

Amanah ini menambah panjang deretan rekam jejak kepemimpinannya di lapangan perpanahan tanah air. M. Jurnawi Fakhruddin dikenal sebagai sosok pengadil lapangan yang tegas, cermat, dan berdedikasi tinggi.

Penunjukan M. Jurnawi Fakhruddin di ajang PORPROV NTB 2026 bukanlah tanpa alasan. Pengalaman dan rekam jejaknya di berbagai ajang besar berskala nasional sudah tidak diragukan lagi. Beberapa penugasan krusial yang pernah dipimpin dan dilayaninya antara lain:PEPARNAS di Papua, KEJURNAS di Bogor, KEJURNAS di Bali, Bupati Sumbawa Barat Cup (BSBC) di Sumbawa Barat serta berbagai kejuaraan resmi daerah dan nasional lainnya.

Perangkat Teknis dan Pendukung Perlombaan

Kelancaran dan keabsahan perlombaan panahan PORPROV NTB 2026 didukung oleh jajaran perangkat teknis (technical officials) berpengalaman dari pelbagai daerah di Indonesia:

Dewan Pimpinan & Manajerial : Technical Delegate: Reno Sagita SE (DKI Jakarta), Venue Manager: Zainul Amri, S.Sos., M.Si. (NTB). Result Manager: Mahmud Rasyid (DKI Jakarta), Jury of Appeal:Reno Sagita, S.E. Chairman of Judge (COJ): M. Jurnawi Fakhruddin (NTB)

Pelaksana Lapangan (DOS)

Director of Shooting (DOS):Banu Fatakun Cahyo Nugroho (DI Yogyakarta) Assistant DOS: Ahmadiyah Harmoko (NTB)

Jajaran Wasit / Judge :  Tomoko Suzuki (Bali), Nurhaini (Bali), Dessy Rillia (DKI Jakarta), Muhammad Al Ghazi Basri (DKI Jakarta), Fauzia Putri Pertiwi, S.E. (DI Yogyakarta)Lukmanul Hakim, S.A.P., M.Ak. (NTB) Endy Rahman Suhendi (NTB)

Dengan kepemimpinan M. Jurnawi Fakhruddin beserta sinergi seluruh tim penilai dan teknis yang profesional, ajang panahan PORPROV NTB 2026 di Sumbawa Barat berjalan sukses secara adil, sportif, dan berstandar nasional. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 22 Juli 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi melepas peserta Program Latihan Kerja Industri (PLKI) dalam rangka Bridging Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia Jakarta Tahun 2026, yang berlangsung di Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (22/7/2026).

Program ini merupakan realisasi salah satu dari 12 Program Unggulan Jarot-Ansori (Program Unggulan Ke-4), yaitu, Menciptakan Tenaga Kerja Unggul dan Mandiri.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, beserta jajaran, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotik) Kabupaten Sumbawa, serta para peserta magang yang akan diberangkatkan mengikuti program pelatihan industri di PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, H. Khaeruddin, S.E., M.Si., menyampaikan laporan pelaksanaan Program Latihan Kerja Industri (PLKI) Bridging kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia Tahun 2026. Dalam laporannya, ia menjelaskan bahwa para peserta yang mengikuti program tersebut telah melalui serangkaian tahapan seleksi secara ketat, mulai dari seleksi administrasi, tes, hingga wawancara bersama pihak PT Panasonic Manufacturing Indonesia.

H. Khaeruddin mengatakan, seluruh biaya proses seleksi hingga pemberangkatan peserta ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Selama mengikuti program magang selama enam bulan, peserta juga memperoleh uang saku sebesar Rp500 ribu per bulan, sementara kebutuhan tempat tinggal, konsumsi, serta fasilitas lainnya ditanggung oleh pihak perusahaan. Selain itu, peserta berkesempatan memperoleh tambahan penghasilan melalui lembur sesuai ketentuan perusahaan.

Ia menambahkan, setelah menyelesaikan masa magang, peserta memiliki peluang untuk melanjutkan hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila mampu menunjukkan kompetensi, disiplin, dan kinerja yang baik selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses kesempatan kerja bagi lulusan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa mengawali dengan mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas kesehatan dan kesempatan sehingga kegiatan pelepasan peserta dapat terlaksana dengan baik.

Ia berharap program tersebut menjadi bekal berharga bagi para peserta dalam meningkatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang akan menjadi modal penting untuk meniti karier di masa depan.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Pengalaman, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh nantinya akan menjadi bekal untuk melanjutkan perjalanan karier yang lebih baik serta mampu berkarya dan mandiri di masa mendatang,” ujar Wakil Bupati Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa yang dinilai telah bekerja keras membangun kemitraan dengan dunia industri sebagai upaya membuka peluang kerja bagi generasi muda Sumbawa.

Menurutnya, setiap tahun Kabupaten Sumbawa melahirkan angkatan kerja baru dari lulusan SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan berbagai peluang kerja agar para lulusan dapat terserap sesuai dengan kompetensi dan bidang keahlian yang dimiliki.

Ia menegaskan bahwa kesempatan mengikuti program magang di PT Panasonic Manufacturing Indonesia merupakan peluang yang sangat berharga dan tidak mudah diperoleh karena seluruh peserta telah melewati proses seleksi yang ketat.

“Kesempatan seperti ini jangan disia-siakan karena belum tentu datang untuk kedua kalinya. Tunjukkan kemampuan, disiplin, dan etos kerja yang baik selama mengikuti program magang. Jika mampu menunjukkan kompetensi, bukan tidak mungkin setelah masa magang selesai akan direkrut menjadi karyawan,” kata Wakil Bupati Sumbawa.

Wakil Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa seluruh biaya proses seleksi hingga keberangkatan peserta telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Selama menjalani program magang selama enam bulan di Jakarta, peserta memperoleh uang saku sebesar Rp500 ribu setiap bulan, sementara kebutuhan makan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya ditanggung oleh perusahaan. Setelah masa magang berakhir, peserta juga memiliki peluang untuk diangkat sebagai karyawan melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) apabila menunjukkan kinerja yang baik.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga nama baik Kabupaten Sumbawa selama menjalani pelatihan di dunia industri. Menurutnya, rekam jejak para peserta akan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada masa mendatang.

“Jaga nama baik daerah. Tunjukkan bahwa putra-putri Sumbawa memiliki disiplin, semangat, dan kemampuan yang baik. Keberhasilan kalian akan membuka peluang yang lebih besar bagi adik-adik berikutnya untuk mengikuti program yang sama,” pesannya.

Di akhir sambutan, Wakil Bupati Sumbawa meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa untuk membangun basis data (database) alumni program kerja sama dengan berbagai perusahaan. Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk memantau perkembangan lulusan program magang, mengevaluasi manfaat kerja sama yang telah terjalin, serta menjadi dasar pengembangan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional lainnya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menciptakan tenaga kerja yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri.(AM)

SUMBAWA BARAT.Amarmedia.co.id — Dunia olahraga panahan nasional kembali melirik potensi dan kualitas sumber daya manusia dari Nusa Tenggara Barat. Di balik suksesnya penyelenggaraan berbagai kejuaraan bergengsi, nama M. Jurnawi Fakhruddin berdiri di garis depan sebagai sosok pengadil lapangan yang memiliki reputasi dan integritas tinggi.

Bertindak sebagai Chairman of Judges (COJ) atau Ketua Wasit pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat, M. Jurnawi Fakhruddin membawa rekam jejak panjang dalam memimpin pertandingan panahan di berbagai level, baik regional maupun nasional.

Jam Terbang Tinggi di Kancah Nasional

Wasit bersertifikasi nasional ini bukanlah nama baru di dunia panahan Indonesia. Penunjukannya sebagai COJ di PORPROV Sumbawa Barat 2026 menegaskan kepercayaan besar yang diberikan kepada kapasitas kepemimpinannya.

Sebelum dipercaya memimpin jalannya pertandingan di Sumbawa Barat, M. Jurnawi telah malang melintang bertugas di berbagai ajang bergengsi tanah air. Pengalaman nasionalnya mencakup penugasan penting di Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) Papua, Kejurnas Panahan Bogor, Kejurnas Panahan Bali, Bupati Sumbawa Barat Cup (BSBC) Sumbawa Barat serta berbagai ajang dan kejuaraan resmi lainnya di seluruh Indonesia.

Kepiawaiannya dalam menjaga fair play, memahami regulasi teknis secara mendalam, serta ketenangannya dalam mengambil keputusan di bawah tekanan membuat setiap turnamen yang dipimpinnya selalu berjalan lancar dan profesional.

Menuju Panggung Internasional di Gili Trawangan

Dedikasi M. Jurnawi tidak berhenti di tingkat nasional. Begitu rangkaian tugasnya sebagai Ketua Wasit di PORPROV 2026 tuntas, ia langsung bersiap menghadapi tantangan baru di kancah internasional. Ia kembali didapuk untuk bertugas sebagai Chairman of Judges dalam ajang bergengsi International Wood Field Archery (IWFA) 2026 yang akan dihelat di destinasi wisata dunia, Gili Trawangan, Lombok.

Ajang Internasional Indonesia World Field Archery yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 ini dipastikan menjadi magnet besar bagi para pemanah domestik maupun mancanegara. Dengan total hadiah mencapai Rp80.000.000, kompetisi ini akan mempertandingkan berbagai kategori menarik seperti Compound, Barebow, Standard dan Horse Bow (putra dan putri) di atas medan alami (wood field) yang menantang.

Dominasi Wasit NTB di Panggung IWFA 2026

Penunjukan M. Jurnawi sebagai pemimpin pengadil di Gili Trawangan turut diikuti oleh gelombang kebanggaan bagi dunia perwasitan lokal NTB. Pada ajang internasional tersebut, terdapat enam wasit bersertifikasi daerah asal Sumbawa yang turut mendapat kepercayaan resmi untuk bertugas mendampinginya, yaitu: Judge Eko Wibowo Judge M. Sirajuddin Judge Firmansyah Malanuang Judge Yudi Patria Negara Judge Andi Rachmad dan Judge Desy Dwi Jayanti

Keenam wasit asal Sumbawa ini akan bergabung bersama perwakilan wasit lainnya yang berasal dari Sumbawa Barat dan Mataram. Kehadiran total delapan wasit profesional ini menjadi garansi penuh bahwa standar kompetisi IWFA 2026 akan berjalan sangat ketat, objektif, dan menjunjung tinggi sportivitas.

Event ini bukan sekadar turnamen biasa, melainkan pertemuan lintas negara yang mempertemukan para pemanah terbaik. Dengan latar belakang keindahan alam Gili Trawangan, ajang ini menjanjikan pengalaman kompetisi yang tak terlupakan sekaligus promosi pariwisata yang spektakuler,” ungkap M. Jurnawi, menekankan pentingnya momentum ini bagi kebangkitan sport tourism di NTB.

Dengan kepemimpinan M. Jurnawi Fakhruddin di jajaran dewan juri, PORPROV 2026 di Sumbawa Barat maupun IWFA 2026 di Gili Trawangan dipastikan siap menorehkan standar baru kualitas penyelenggaraan olahraga panahan yang profesional, transparan, dan mendunia. (AM)

Dalam keterangan persnya, Rabu (22/7/26), Abdul Rafiq didampingi Pelatih Taekwondo, Yudha Andri Prawira, mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sebelum melayangkan surat resmi kepada KONI NTB.

Surat tersebut, kata Rafiq, akan meminta KONI NTB secara tegas menyatakan bahwa pertandingan Taekwondo yang telah digelar tidak disahkan dan seluruh medali yang dihasilkan tidak dimasukkan dalam perhitungan perolehan medali Porprov XII NTB. Paling penting, KONI NTB mengeluarkan keputusan tersebut dalam bentuk tertulis dan tidak hanya sebatas lisan.

"Langkah pertama, kami akan bersurat secara resmi kepada KONI NTB agar menegaskan bahwa kegiatan Taekwondo kemarin tidak disahkan dan medali yang diperoleh tidak boleh dihitung dalam klasemen perolehan medali," ujar mantan Ketua DPRD Sumbawa ini.

Langkah kedua, KONI Sumbawa meminta agar proses penentuan atlet yang akan mewakili NTB pada ajang PON 2028 dilakukan melalui seleksi ulang secara independen.

Menurutnya, seleksi tersebut harus dilaksanakan secara objektif tanpa melibatkan Pengurus Provinsi Taekwondo NTB, sehingga seluruh atlet memperoleh kesempatan yang sama dan prosesnya benar-benar transparan.

"Atlet yang akan dikirim ke PON harus melalui seleksi ulang secara independen tanpa melibatkan Pengprov Taekwondo NTB," tegasnya.

Selain itu, KONI Sumbawa juga membuka peluang menempuh jalur hukum. Upaya tersebut, menurut Rafiq, akan dibahas lebih lanjut bersama pengurus KONI sebagai langkah untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berada di balik polemik tersebut.

"Kami juga akan mendiskusikan perlu atau tidaknya langkah hukum. Tujuannya untuk membuka tabir siapa aktor intelektual yang bermain, yang menolak kehadiran atlet Kabupaten Sumbawa dan tetap memberikan ruang pelaksanaan pertandingan, padahal sebelumnya sudah ada surat dari KONI NTB yang meminta agar pertandingan tidak dilaksanakan terlebih dahulu," katanya.

Sebelumnya, Ketua KONI NTB, H. Mori Hanadi, menegaskan seluruh atlet dan ofisial peserta Porprov XII NTB telah melalui proses verifikasi administrasi oleh KONI NTB. Atlet yang telah mengantongi kartu identitas (ID Card) resmi dinyatakan sah sebagai peserta.

Namun, menurut Mori, sebelum pertandingan berlangsung, KONI NTB telah mengirimkan surat kepada Pengprov Taekwondo NTB agar pelaksanaan pertandingan ditunda sementara guna membuka ruang dialog dan penyelesaian persoalan. Permintaan tersebut tidak dijalankan sehingga pertandingan tetap berlangsung.

KONI NTB kemudian menyimpulkan Pengprov Taekwondo tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibangun bersama serta menolak atlet yang telah dinyatakan sah secara administrasi oleh KONI NTB.

Atas dasar itu, KONI NTB memutuskan untuk sementara tidak mengakui hasil pertandingan maupun perolehan medali cabang olahraga Taekwondo pada Porprov XII NTB 2026.

Mori menegaskan keputusan tersebut bukan untuk membela kepentingan daerah tertentu, melainkan sebagai bentuk penegakan aturan serta menjaga kredibilitas penyelenggaraan Porprov XII NTB. (*)

Taliwang KSB.Amarmedia.co.id— Ajang kompetisi bergengsi Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat kini semakin memanas dengan tersajinya pertarungan-pertarungan di babak semifinal yang berlangsung sangat seru dan penuh kejutan. Kabupaten Sumbawa dipastikan mendulang kebanggaan berkat lolosnya dua putra-putri daerah terbaik ke babak penentuan ini.

Adapun wakil dari Sumbawa yang sukses melaju dan siap bertempur habis-habisan demi tiket ke babak final adalah Kaysa dan Jonathan Jibril.

Keberhasilan keduanya melangkah hingga babak semifinal bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui ketatnya persaingan di babak-babak sebelumnya dengan menyingkirkan para peserta tangguh lainnya. Penampilan konsisten, strategi yang matang, serta mental bertanding yang kuat menjadi kunci utama bagi Kaysa dan Jonathan Jibril hingga mampu menembus deretan elite di kompetisi ini.

"Dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Sumbawa tentu sangat berarti bagi Kaysa dan Jonathan Jibril untuk menghadapi laga semifinal yang sangat ketat ini," ujar salah satu pendukung di lokasi acara.

Kini, seluruh mata tertuju pada aksi Kaysa dan Jonathan Jibril di atas panggung semifinal. Mampukah keduanya mengatasi tekanan dan melaju hingga partai puncak untuk membawa pulang gelar juara bagi Kabupaten Sumbawa? Mari beri dukungan penuh untuk perjuangan mereka!

Oleh Sri Asmediati

Di berbagai kesempatan, kita sering mendengar kalimat bahwa membaca adalah kunci kesuksesan. Kalimat itu tidak keliru. Banyak tokoh besar dunia dikenal sebagai pembaca yang tekun. Mereka menjadikan buku sebagai teman berpikir, tempat mencari inspirasi, sekaligus ruang untuk berdialog dengan gagasan-gagasan besar. Karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat kemudian menghubungkan kebiasaan membaca dengan kecerdasan dan keberhasilan.

Namun, kehidupan sering menghadirkan kenyataan yang lebih kompleks. Tidak sedikit orang yang gemar membaca, memiliki rak buku yang penuh, bahkan mampu mengutip berbagai teori, tetapi hidupnya tidak banyak berubah. Di sisi lain, ada orang yang tidak terlalu banyak membaca, tetapi mampu menghasilkan karya, membangun usaha, memimpin organisasi, atau memberikan manfaat nyata bagi lingkungannya.

Fenomena ini bukanlah alasan untuk meragukan pentingnya membaca. Justru sebaliknya, hal ini mengingatkan kita bahwa buku hanyalah salah satu bagian dari proses belajar. Buku tidak pernah menjanjikan perubahan secara otomatis. Perubahan baru terjadi ketika pengetahuan bertemu dengan tindakan.

Sering kali kita terlalu bangga pada jumlah buku yang telah selesai dibaca. Kita merasa produktif setelah menamatkan satu buku dalam beberapa hari. Padahal, selesai membaca bukanlah garis akhir. Membaca hanyalah pintu masuk menuju proses yang lebih panjang, yaitu memahami, merenungkan, mencoba, gagal, memperbaiki, lalu mencoba kembali.

Di sinilah banyak orang berhenti. Mereka menikmati sensasi memperoleh pengetahuan baru, tetapi tidak pernah memberi kesempatan kepada dirinya untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Akibatnya, ilmu hanya menjadi penghuni kepala, bukan penggerak kehidupan.

Ada sebuah kebiasaan yang juga semakin sering ditemukan pada era digital, yaitu keinginan untuk terus mengumpulkan pengetahuan. Buku baru terus dibeli, daftar bacaan semakin panjang, video motivasi ditonton setiap hari, seminar diikuti tanpa henti. Semua terasa menyenangkan karena memberikan kesan sedang berkembang.

Padahal, perkembangan yang sesungguhnya tidak selalu ditentukan oleh banyaknya informasi yang masuk, melainkan oleh seberapa banyak informasi itu diubah menjadi tindakan nyata.

Seseorang yang membaca satu buku tentang manajemen waktu, lalu benar-benar menerapkannya setiap hari, mungkin akan memperoleh hasil yang jauh lebih besar daripada orang yang membaca sepuluh buku tentang produktivitas tetapi tetap menunda pekerjaan.

Ilmu tidak tumbuh karena disimpan. Ilmu berkembang karena digunakan.

Hal lain yang sering membuat membaca kehilangan manfaat adalah tidak adanya tujuan yang jelas. Kita membaca apa saja yang sedang populer. Hari ini tertarik pada investasi, besok psikologi, lusa filsafat, kemudian berpindah lagi ke pengembangan diri. Semua terasa menarik, tetapi tidak saling terhubung.

Akhirnya, kepala dipenuhi banyak teori yang berdiri sendiri-sendiri. Ketika menghadapi persoalan nyata, kita justru bingung menentukan mana yang harus diterapkan.

Membaca akan jauh lebih bermakna apabila dilakukan dengan tujuan. Seorang guru tentu akan memperoleh manfaat besar dari buku-buku tentang pendidikan, karakter peserta didik, strategi pembelajaran, dan literasi. Seorang pelaku usaha akan lebih berkembang jika memperdalam bacaan tentang pemasaran, kepemimpinan, dan pengelolaan keuangan. Tujuan membuat setiap bacaan memiliki arah.

Di sisi lain, ada pelajaran hidup yang tidak pernah selesai dipelajari hanya melalui buku. Pengalaman tetap menjadi ruang belajar yang paling jujur.

Buku dapat menjelaskan bagaimana menghadapi kegagalan, tetapi rasa kecewa karena benar-benar gagal hanya dapat dipahami ketika kita mengalaminya sendiri. Buku dapat mengajarkan kepemimpinan, tetapi kemampuan memimpin baru terbentuk ketika kita berhadapan dengan manusia yang memiliki karakter, kepentingan, dan persoalan yang berbeda-beda.

Karena itu, membaca dan pengalaman bukanlah dua hal yang saling bersaing. Keduanya justru saling melengkapi. Buku memberikan peta, sedangkan pengalaman menunjukkan kondisi jalan yang sebenarnya.

Ada pula kebiasaan lain yang sering tidak disadari, yaitu merasa puas hanya karena berhasil menamatkan sebuah buku. Kita memberi tanda selesai pada daftar bacaan, mengunggah foto sampul buku ke media sosial, lalu berpindah ke buku berikutnya.

Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah, "Berapa buku yang sudah saya baca?" melainkan, "Apa yang berubah dalam diri saya setelah membaca buku itu?"

Jika setelah membaca buku tentang komunikasi kita masih mudah menyakiti orang lain dengan ucapan, berarti ilmu itu belum benar-benar hadir dalam kehidupan kita. Jika setelah membaca buku tentang kejujuran kita masih mudah mencari jalan pintas, berarti bacaan itu baru berhenti di mata, belum sampai ke hati.

Pada akhirnya, kesuksesan tidak pernah ditentukan oleh satu kebiasaan saja. Membaca memang penting, tetapi membaca harus berjalan berdampingan dengan disiplin, keberanian, kerja keras, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar dari pengalaman.

Buku memang mampu membuka cakrawala berpikir. Akan tetapi, tidak ada satu pun buku yang dapat melangkahkan kaki kita menuju tujuan. Langkah itu tetap harus dilakukan sendiri.

Karena itulah, jangan pernah membaca hanya untuk menambah jumlah buku yang telah selesai ditamatkan. Membacalah untuk memperbaiki cara berpikir. Membacalah untuk memperhalus sikap. Membacalah agar keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi lebih bijaksana.

Ketika membaca mampu melahirkan tindakan, tindakan melahirkan kebiasaan, dan kebiasaan membentuk karakter, di situlah buku benar-benar menjalankan perannya. Ia tidak sekadar menjadi tumpukan kertas berisi tulisan, tetapi menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup seseorang.

Maka, jika masih ada pembaca buku yang gagal dalam hidup, penyebabnya bukan karena bukunya tidak berguna. Yang sering terjadi adalah ilmu berhenti di kepala, tidak pernah turun ke tangan dan kaki untuk diwujudkan dalam tindakan. Padahal, kehidupan selalu memberi penghargaan kepada mereka yang tidak hanya pandai mengetahui, tetapi juga berani melakukan.[AM]

Mataram.Amarmedia.co.id– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak mengakui perolehan medali cabang olahraga (cabor) Taekwondo pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026. Keputusan tersebut diambil karena Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo dinilai tidak mematuhi kesepakatan yang telah disusun bersama serta tetap melanjutkan pertandingan meski telah diminta untuk menunda pelaksanaannya.

Pernyataan itu disampaikan Ketua KONI NTB, H. Mori Hanadi dengan menegaskan bahwa seluruh atlet dan official yang mengikuti Porprov telah melalui proses verifikasi dan keabsahan yang dilakukan oleh KONI Provinsi. Atlet yang telah memperoleh kartu identitas (ID Card) resmi dinyatakan sah untuk mengikuti pertandingan.

“Ini adalah multievent resmi. Seluruh atlet dan officisial yang sudah mendapatkan ID Card dari KONI telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan sah. Karena itu, apabila mereka tidak diizinkan bertanding, KONI memiliki kewenangan untuk mengambil langkah sesuai SOP,” ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Grand Madani Mataram, Selasa (21/7/26).

Mori menjelaskan, sebelum pertandingan berlangsung, pihaknya telah mengirimkan surat dan meminta agar pertandingan Taekwondo dihentikan sementara guna membuka ruang dialog. Namun, rencana tersebut batal karena perwakilan dari Pengprov Taekwondo tidak dapat menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan.

Diungkapkan, persoalan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses pembahasan. Selama periode tersebut telah tercapai berbagai kesepakatan yang melibatkan Pengprov Taekwondo, KONI NTB, hingga Pemerintah Provinsi NTB. Namun, kesepakatan itu disebut tidak dijalankan.

“Kami sudah menyampaikan agar pertandingan ditunda terlebih dahulu untuk dilakukan dialog. Surat juga sudah kami kirimkan, tetapi tidak diindahkan. Karena kesepakatan yang telah dibuat tidak dipatuhi, maka hasil pertandingan Taekwondo tidak dapat kami akui,” tegasnya.

KONI NTB menilai Pengprov Taekwondo telah menolak atlet yang telah dinyatakan sah oleh KONI melalui proses verifikasi resmi. Padahal, menurut KONI, keabsahan atlet merupakan kewenangan organisasi yang telah dilakukan sesuai prosedur.

“Kami menyimpulkan Pengprov Taekwondo tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, mereka tidak menerima atlet yang sudah memiliki ID resmi dari KONI, padahal proses keabsahan itu dilakukan secara sah dan bukan asal-asalan,” lanjutnya.

Atas dasar itu, KONI NTB memutuskan untuk sementara tidak mengakui hasil pertandingan maupun perolehan medali cabang olahraga Taekwondo pada Porprov XII NTB 2026.

KONI juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dibuat untuk membela daerah tertentu, melainkan sebagai bentuk penegakan aturan dan komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama.

“Silakan pertandingan tetap dilaksanakan, tetapi medalinya tidak kami akui. Keputusan ini bukan untuk membela satu kabupaten atau daerah tertentu, melainkan untuk menegakkan kesepakatan yang telah dibuat bersama demi menjaga integritas pelaksanaan Porprov XII NTB 2026,” tutupnya. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  21 Juli 2026 – Manager Tim Taekwondo Kabupaten Sumbawa, Yulius Koylal Putra, SH., M.Kn., menyatakan keberatan dan menyampaikan protes keras atas keputusan yang melarang atlet Taekwondo Kabupaten Sumbawa bertanding pada ajang Porprov XII NTB 2026, padahal para atlet tersebut telah dinyatakan lolos proses verifikasi administrasi dan telah menerima ID Card resmi sebagai peserta Porprov.

Penerbitan ID Card merupakan bentuk pengesahan bahwa seorang atlet telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi untuk mengikuti pertandingan. Oleh karena itu, keputusan yang melarang atlet bertanding setelah seluruh tahapan tersebut dilalui merupakan tindakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mencederai rasa keadilan, serta sangat merugikan atlet yang telah berlatih dan mempersiapkan diri selama berbulan-bulan. 

“Kami sangat menyayangkan adanya keputusan tersebut. Atlet telah menjalani proses verifikasi, dinyatakan sah, dan telah menerima ID Card resmi. Jika kemudian pada saat pertandingan mereka dilarang bertanding, maka hal itu tidak hanya merugikan atlet Kabupaten Sumbawa, tetapi juga mencederai prinsip profesionalisme dan sportivitas dalam penyelenggaraan Porprov,” tegas Yulius Koylal Putra.

Menurutnya, atlet tidak boleh menjadi korban dari persoalan administrasi maupun konflik yang terjadi di tingkat organisasi. Mereka datang dengan satu tujuan, yaitu bertanding secara fair untuk mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa. Hak mereka untuk berkompetisi harus mendapatkan perlindungan.

Manager Taekwondo Kabupaten Sumbawa meminta KONI Provinsi NTB bersama panitia pelaksana dan pihak terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan dasar keputusan pelarangan tersebut. Jika memang para atlet telah dinyatakan memenuhi syarat melalui mekanisme resmi hingga diterbitkannya ID Card, maka tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi mereka memasuki arena pertandingan.

Kami juga berharap penyelenggara menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum agar Porprov XII NTB benar-benar menjadi ajang pembinaan prestasi olahraga, bukan menjadi ruang lahirnya polemik yang merugikan atlet.

Atas nama seluruh atlet Taekwondo Kabupaten Sumbawa, kami meminta agar hak-hak atlet segera dipulihkan dan mereka diberikan kesempatan bertanding sebagaimana mestinya. Semangat olahraga harus mengedepankan sportivitas, bukan keputusan yang berpotensi menghilangkan masa depan atlet yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan. (AM)

Mataram, NTB.Amarmedia.co.id — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa menyampaikan sikap dan kecaman keras atas insiden yang mencederai dunia olahraga daerah. Sebanyak sembilan atlet Taekwondo Kabupaten Sumbawa yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan mengantongi ID Card resmi dari KONI NTB, secara sepihak dilarang bertanding setelah mendapat penolakan pada saat Technical Meeting (TM) oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) Taekwondo Indonesia (TI) NTB.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menilai peristiwa ini sebagai pukulan telak dan preseden buruk bagi pembinaan olahraga di Nusa Tenggara Barat. Para atlet yang telah berlatih keras dengan penuh pengorbanan justru dirampas hak konstitusionalnya untuk berprestasi di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026.

Kredibilitas Sistem Verifikasi Dipertanyakan

KONI Kabupaten Sumbawa mempertanyakan validitas sistem yang dibangun oleh penyelenggara. Menurut Abdul Rafiq, sangat tidak masuk akal apabila atlet yang telah melalui seluruh mekanisme resmi dan memegang ID Card KONI NTB masih bisa digugurkan secara sepihak di forum Technical Meeting.

"Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kredibilitas sistem verifikasi peserta Porprov patut dipertanyakan. Porprov adalah agenda resmi Pemprov NTB dan KONI NTB yang harus menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, sportivitas, dan perlindungan terhadap hak setiap atlet," tegas Abdul Rafiq.

Tindakan Pengprov TI NTB tersebut dinilai telah menimbulkan luka mendalam bagi para atlet, pelatih, keluarga, hingga seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. KONI Sumbawa mendesak KONI Provinsi NTB untuk segera mengambil sikap tegas dan objektif dengan memulihkan hak-hak atlet yang sah.

Harapan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Menyikapi persoalan pelik ini, KONI Kabupaten Sumbawa secara khusus menaruh harapan besar kepada Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB selaku pemimpin tertinggi di daerah yang menaungi perhelatan Porprov XII NTB 2026.

Pihaknya memohon agar Gubernur dan Wakil Gubernur NTB memberikan perhatian serius, memastikan keadilan bagi para atlet Sumbawa, serta memerintahkan investigasi menyeluruh.

"Kami meminta agar Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memastikan keadilan bagi para atlet Kabupaten Sumbawa serta mengusut tuntas penyebab hilangnya hak bertanding sembilan atlet kami," ujar Abdul Rafiq.

KONI Sumbawa juga mendesak agar diberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, melakukan intervensi, atau merekayasa proses hingga merugikan kontingen daerah. "Dunia olahraga tidak boleh dikotori oleh kepentingan yang mengorbankan masa depan atlet," imbuhnya.

Tempuh Jalur Hukum dan BAKN

Sebagai langkah antisipasi apabila persoalan ini tidak kunjung diselesaikan secara adil, KONI Kabupaten Sumbawa dengan tegas menyatakan siap membawa sengketa ini ke Badan Arbitrase Keolahragaan Nasional (BAKN). Langkah hukum juga akan ditempuh terhadap pihak-pihak yang terbukti merugikan hak-hak atlet Kabupaten Sumbawa.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar membela sembilan atlet Taekwondo Sumbawa saja, melainkan demi menjaga marwah olahraga dan menegakkan keadilan di Bumi Gora.

"Keadilan tidak boleh berhenti di meja Technical Meeting. Keadilan harus hadir di arena pertandingan. Atlet datang untuk bertanding, bukan untuk dipermainkan oleh keputusan yang mencederai rasa keadilan," pungkasnya. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id – Kontingen eSports Kabupaten Sumbawa sukses menorehkan tinta emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB 2026. Turun di nomor lomba eFootball Console, atlet-atlet kebanggaan Sumbawa berhasil membawa pulang medali perak, sekaligus menjadi medali pertama bagi cabang olahraga eSports Sumbawa di ajang bergengsi tingkat provinsi ini.

Kompetisi yang digelar selama dua hari, pada 19–20 Juli 2026, di Auditorium Kampus UIN Mataram tersebut mempertemukan para atlet pro-player dari seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.

Performa Impresif di Bawah Arahan Coach Totok HD

Tim eSports Kabupaten Sumbawa yang diperkuat oleh Tirta Guspada dan Yahya Akbar Firmansyah, tampil memukau sepanjang turnamen. Di bawah bimbingan sang pelatih, Coach Totok HD, tim Sumbawa menunjukkan konsistensi luar biasa dengan mencatatkan tiga kemenangan beruntun (win streak). Performa dominan ini mengantarkan mereka bercokol di papan atas klasemen sejak awal hingga laga penutup.

Pertarungan sengit terjadi di partai penentuan gelar juara melawan kontingen Lombok Tengah. Pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras emosi, hingga harus dilanjutkan ke babak extra time.

Meski memberikan perlawanan habis-habisan, tim Sumbawa harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis. Secara dramatis, Sumbawa dan Lombok Tengah mengumpulkan total poin yang sama di akhir turnamen.

 Namun, dewi fortuna lebih berpihak kepada Lombok Tengah yang dinyatakan sebagai juara berdasarkan keunggulan perhitungan agregat gol. Sementara itu, medali perunggu berhasil diamankan oleh kontingen Lombok Barat.

Raihan medali perak ini menjadi bukti nyata bahwa ekosistem dan pembinaan atlet eSports di Kabupaten Sumbawa telah berkembang pesat dan mampu berbicara banyak di level regional. Prestasi ini juga menjadi suntikan motivasi bagi seluruh kontingen Kabupaten Sumbawa yang saat ini masih berjuang di cabang olahraga lainnya.

"Ini adalah langkah awal yang luar biasa. Medali perak ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa talenta-talenta muda Sumbawa siap bersaing dengan daerah mana pun di NTB," ujar salah satu perwakilan tim.

Saat ini, mata masyarakat Kabupaten Sumbawa tertuju pada perjuangan tim eSports di nomor lainnya, yakni Mobile Legends: Bang Bang, PUBG Mobile, dan Free Fire. Harapan besar kini disematkan kepada para atlet agar dapat terus tampil maksimal dan menambah pundi-pundi medali demi mengharumkan nama daerah di ajang PORPROV NTB 2026. (AM)

SUMBAWA, NTB.Amarmedia.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi NasDem, H. Zohran, SH, kembali melaksanakan tugas konstitusionalnya melalui kegiatan Reses ke-III tahun 2026. Agenda penyerapan aspirasi ini dilaksanakan pada Senin (20/7/2026) di dua titik lokasi, yakni Dusun Pusu, Desa Tepal pada pagi hari, dan dilanjutkan di Dusun Punik, Desa Batu Dulang.

Kegiatan reses ini berlangsung hangat dengan kehadiran berbagai elemen masyarakat, mulai dari jajaran aparatur desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum ibu, hingga perwakilan pemuda-pemudi setempat yang antusias menyampaikan berbagai usulan.

Fokus pada Pembangunan dan Kebutuhan Dasar

H. Zohran, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan beragam keluhan dan kebutuhan mendesak. Beberapa aspirasi masyarakat yang menjadi sorotan meliputi Infrastruktur Pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan. Di sektor Pendidikan meminta Rehabilitasi bangunan sekolah dasar (SD) dan di  Pertanian masyarakat meminta Kebutuhan akan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Sementara itu di Sarana Umum masyarakat meminta pengadaan dan perbaikan instalasi air bersih serta kebutuhan lainnya  untuk kemajuan desa.

Komitmen Perjuangkan Aspirasi

Kepada awak media, H. Zohran menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses ini merupakan prioritas yang akan ia kawal dalam pembahasan di parlemen.

"Aspirasi yang disampaikan masyarakat ini adalah kebutuhan riil di lapangan. Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban untuk memperjuangkan hal ini agar dapat masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah, demi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Tepal maupun Desa Batu Dulang," ujar H. Zohran.

Kegiatan reses ditutup dengan dialog konstruktif, di mana H. Zohran berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan konstituen demi memastikan setiap program pembangunan yang direncanakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.Serap Aspirasi di Dusun Punik dan Pusu, H. Zohran SH Siap Perjuangkan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (AM)

Taliwang.KSB.Amarmedia.co.id– Tim beregu Recurve Putra Kabupaten Sumbawa sukses mengukir prestasi unggul dengan meraih medali emas dalam laga final yang berlangsung sengit. Kemenangan ini diraih setelah melalui perjuangan panjang sejak babak semifinal hingga partai puncak yang penuh dengan drama shoot-off.

Dramatis, Kalahkan Lombok Timur di Semifinal

Sebelum melangkah ke final, tim beregu Recurve Sumbawa yang diperkuat Andi Rachman, Joko Suprianto, dan Widad Muhammad Al Banna R. harus meladeni perlawanan ketat dari tim Kabupaten Lombok Timur (Hazimul Ihsani, S.Pd, M. Fauzi Zulkarnaen, dan Prasetiyono).

Pertandingan semifinal berjalan sangat seru. Sumbawa sempat unggul jauh dengan skor 4-0 di awal (set pertama 50-44, set kedua 46-42). Namun, Lombok Timur bangkit dan memaksakan kedudukan menjadi imbang 4-4 setelah menang di set ketiga (49-43) dan keempat (48-47). Ketegangan memuncak di babak shoot-off, di mana ketenangan atlet Sumbawa membawa mereka unggul dengan skor akhir 5-4.

Penentuan Emas di Partai Final

Di babak final, Sumbawa bertemu dengan tim Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sebelumnya melaju mulus setelah menaklukkan Kota Mataram (Diaz Muhammad Daffa Habibi, Khabbab Naail Mohammed Kamil, dan Muhammad Azri Hawwari) dengan skor telak 6-0 di babak semifinal.

Laga puncak berlangsung sangat dramatis. KSB sempat menguasai set pertama (54-47), namun Sumbawa kembali menunjukkan mental baja dengan menyapu bersih dua set berikutnya (51-42 dan 52-43) untuk membalikkan keadaan menjadi 4-2. KSB kembali memberikan perlawanan di set keempat (49-47) yang memaksa skor kembali imbang 4-4.

Lagi-lagi, penentuan juara harus ditentukan melalui shoot-off dengan masing masing pemanah menembakkan satu buah Arrow. Dalam momen krusial tersebut, tim Sumbawa berhasil mengumpulkan skor 23+, sementara KSB meraih 23. Selisih tipis yang berharga ini memastikan Kabupaten Sumbawa membawa pulang medali emas.

Kunci Kemenangan: Semangat Pantang Menyerah

Andi Rachman, salah satu atlet andalan Sumbawa, mengungkapkan bahwa kunci dari keberhasilan ini adalah semangat pantang menyerah.

"Kami sempat tertinggal poin pada set pertama di babak final, namun kami terus mengejar ketertinggalan, memaksa skor imbang, dan akhirnya unggul di momen penentuan. Kuncinya adalah tetap fokus meskipun berada di bawah tekanan di detik-detik akhir pertandingan," ujar Andi kepada awak media.

Apresiasi dari Ketua Umum KONI Sumbawa 

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH MSi yang hadir langsung membersamai dan menyemangati. menyatakan rasa bangganya terhadap dedikasi para atlet.

"Saya sangat salut dengan kerja keras dan kekompakan tim. Kami sempat tertekan melihat skor yang tertinggal di awal, namun Alhamdulillah, tim beregu Recurve putra mampu mengatasinya. Mereka tampil gemilang di babak penentuan yang sangat menegangkan," ungkap Rafiq dengan penuh syukur. (AM)

Taliwang, Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id – Cabang olahraga panahan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026 di Lapangan KTC Taliwang menyuguhkan drama luar biasa, terutama di nomor *Recurve Individual* 70m Putri. Atlet andalan Kabupaten Sumbawa, Jinan Karina Subandi, sukses mengamankan medali perak setelah melalui perjalanan panjang dan pertarungan sengit hingga babak final, Sabtu (18/7/2026).

Perjalanan Epik Jinan Menuju Final

Jinan tampil dominan sejak babak awal. Di babak perempat final, ia menunjukkan ketenangan luar biasa dengan menaklukkan wakil Kabupaten Lombok Timur, Salsabila Jannatul Ma’wa, dengan skor telak 6-0. Jinan mendominasi tiga set berturut-turut (25-23, 23-17, dan 21-16).

Langkah Jinan berlanjut ke babak semifinal dalam "perang saudara" melawan rekan satu daerahnya, Cinta Sakinah Rizkilah. Dalam laga yang menguras emosi ini, Jinan tampil lebih konsisten dan berhasil mengunci kemenangan 6-2 (21-20, 17-17, 23-22, 23-20) untuk melaju ke partai puncak.

Di alternate shoot final, Jinan berhadapan dengan atlet tangguh dari Kota Mataram, Mirza Febriyanti Putri. Pertandingan berlangsung dramatis. Pada set pertama, Mirza unggul tipis 21-20. Jinan sempat membalas di set kedua dengan skor 18-14. Namun, Mirza kembali menunjukkan ketajamannya di set ketiga (28-23) dan set penentuan (23-21). Meski harus puas dengan medali perak, performa Jinan sepanjang turnamen mendapat pujian dari banyak pihak.

Perjuangan Cinta Sakinah di Perebutan Perunggu

Sementara itu, atlet Kabupaten Sumbawa lainnya, Cinta Sakinah Rizkilah, harus mengakui keunggulan lawan dalam perebutan medali perunggu melawan Nanda Anggreza Syabila (Kota Mataram).

Pertandingan perebutan tempat ketiga ini berlangsung sangat ketat. Setelah imbang di set pertama (24-24), Cinta sempat memimpin jauh di set kedua (26-13). Namun, Nanda mampu mengejar ketertinggalan di set-set berikutnya (24-24, 17-23, 22-28), hingga akhirnya Nanda mengunci kemenangan dengan skor 6-5.

#Apresiasi Bagi Semangat Atlet

Perjuangan para srikandi panahan Sumbawa di Taliwang ini menjadi bukti nyata kesiapan atlet daerah dalam bersaing di kancah provinsi. Meskipun hasil akhir belum memihak untuk emas di nomor individu, kerja keras Jinan Karina Subandi dan Cinta Sakinah Rizkilah telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa.

Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq SH MSi memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh atlet yang telah berjuang habis-habisan di tengah kondisi lapangan yang menantang.

"Raihan medali perak ini adalah hasil kerja keras yang luar biasa. Jinan telah menunjukkan mentalitas yang kuat sejak babak kualifikasi hingga final. Begitu pula dengan Cinta yang telah berjuang hingga titik darah penghabisan. Ini adalah modal berharga bagi masa depan panahan Sumbawa," ungkap Rafiq.

Dengan berakhirnya rangkaian pertandingan ini, kontingen Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan performa guna menghadapi pertandingan esok hari. (AM)

Porprov Panahan Compound Putra: Sumbawa dan Sumbawa Barat Berbagi Tiket ke Final

Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id – Pertandingan babak semifinal kategori Compound Putra berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh drama. Persaingan sengit antara pemanah dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat menyuguhkan aksi saling kejar poin yang memukau penonton hingga anak panah terakhir.

Dua laga semifinal mempertemukan Rasendriya Dhairyasarwahita  (Kabupaten Sumbawa) melawan Ilyas Yamin (Kabupaten Sumbawa Barat), serta Daffa (Kabupaten Sumbawa) yang berhadapan dengan Fauzan (Kabupaten Sumbawa Barat).

Duel Ketat Rasendriya Dhairyasarwahita vs  Ilyas Yamin

Pertandingan antara Dhariya dan Yamin berjalan sangat ketat sejak set pertama. Yamin sempat mencuri keunggulan tipis di set pertama (28-27) dan memperlebar jarak di set kedua (56-55). Namun, Dhariya menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan di set ketiga (83-81) dan terus mendominasi hingga akhir laga. Dhariya akhirnya mengunci kemenangan dengan total skor akhir 140-130, memastikan langkahnya ke babak final.

Aksi Balas Fauzan atas Daffa

Di sisi lain, Daffa sempat memberikan kejutan dengan memimpin set pertama (28-27) dan set kedua (55-54). Namun, Fauzan dari Sumbawa Barat tampil tenang dan mulai menemukan ritme terbaiknya. Memasuki set ketiga, Fauzan berhasil membalikkan keunggulan menjadi 82-79. Konsistensi Fauzan terus terjaga hingga akhir pertandingan, di mana ia berhasil mengungguli Daffa dengan skor akhir 138-128.

Menuju Partai Puncak

Dengan hasil tersebut, dua pemanah terbaik, Dhariya (Kabupaten Sumbawa) dan Fauzan (Kabupaten Sumbawa Barat), dipastikan akan bertemu di partai final untuk memperebutkan medali emas. Pertandingan final ini diprediksi akan menjadi laga puncak yang sangat dinantikan setelah performa impresif keduanya di babak semifinal.(AM)

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id – Kontingen panahan Kabupaten Sumbawa menunjukkan taji dan daya saing yang kuat pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nusa Tenggara Barat 2026 yang berlangsung di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.

Hingga hari ini, Minggu (19/7/2026), semangat juang para pemanah asal "Tanah Sabalong Samalewa" ini menjadi sorotan utama, khususnya di nomor Compound Individual 50m Putra dan Recurve Individual 70m Putra.

Dominasi di Divisi Compound

Atlet Kabupaten Sumbawa tampil impresif di divisi Compound Individual 50m Putra. Pemanah andalan Rasendriya Dhairyasarwahita sukses melaju langsung ke babak 1/4 final (perempat final) setelah mendapatkan bye di putaran awal. Langkah ini diharapkan menjadi jalan mulus bagi Rasendriya untuk merebut medali emas bagi Kabupaten Sumbawa.

Tak hanya Rasendriya, rekan setimnya Muhammad Daffa Rachan Yamin dan Rahajenya Dahinajagaddhita juga memastikan posisi mereka di babak perempat final. Keberadaan tiga atlet Sumbawa di jajaran delapan besar divisi ini mempertegas dominasi dan persiapan matang tim panahan Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi ketatnya persaingan melawan atlet dari Kota Mataram maupun tuan rumah Sumbawa Barat.

Perjuangan di Divisi Recurve

Sementara itu, di divisi Recurve Individual 70m Putra, atlet-atlet Kabupaten Sumbawa harus melewati rintangan yang lebih terjal sejak babak awal.

Widad Muhammad Al Banna R. dijadwalkan menghadapi perlawanan sengit dari wakil Kabupaten Dompu, Andriyatna, pada babak 1/8 final.

Joko Suprianto akan berhadapan dengan M. Fauzi Zulkarnaen dari Lombok Timur.

Andi Rachman juga akan berduel di babak 1/8 final melawan Akhmad Khadafi Rafsanjani dari tuan rumah Sumbawa Barat.

Ketiga pemanah ini diharapkan mampu menunjukkan mental juara dan ketenangan di bawah tekanan, guna melangkah ke babak berikutnya dan membuka peluang meraih medali bagi Kabupaten Sumbawa.

Optimisme Kontingen

Pelatih dan official kontingen Sumbawa menyatakan rasa optimisnya melihat performa anak asuh mereka di lapangan. Meski bertanding di wilayah kabupaten tetangga, dukungan dan fokus atlet Sumbawa tetap terjaga untuk mengharumkan nama daerah di kancah provinsi.

"Seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa tentu menantikan kabar gembira dari Taliwang. Aksi para pemanah ini diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Sumbawa untuk terus berprestasi di bidang olahrag" ujar Abdul Ma'ruf Rahmat.

Perjuangan babak penentuan medali dijadwalkan akan berlangsung hingga 24 Juli 2026 mendatang. Mari kita kawal dan dukung terus perjuangan para atlet kebanggaan kita untuk membawa pulang medali emas ke Kabupaten Sumbawa! (AM)

TALIWANG, Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id – Kontingen Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan ambisi besar dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII tahun 2026. Memasuki hari pertandingan yang krusial, para atlet panahan putri Kabupaten Sumbawa kini bersiap melakoni laga hidup-mati di babak 1/8 eliminasi yang digelar di KTC Archery Stadium, Taliwang, Minggu (19/07/2026).

Setelah menunjukkan performa impresif pada babak kualifikasi, para Srikandi Sumbawa kini fokus menghadapi persaingan ketat di nomor Compound dan Recurve putri.

Dominasi di Nomor Compound

Pada nomor Compound Individual 50m Putri, atlet andalan Sumbawa, Jelita Senja Martono Putri, yang sebelumnya menempati posisi ketiga pada babak kualifikasi, langsung melaju ke babak 1/8 dengan status bye Fokus kini tertuju pada dua rekan setimnya yang akan bertarung di babak 1/8:

Adisti Mutiara Kinanti akan menghadapi tantangan dari atlet Kabupaten Sumbawa, Khoirunnisa Meidy Taqwa. Pertemuan sesama atlet Sumbawa ini dipastikan akan berlangsung sengit demi satu tiket menuju perempat final.

Persaingan Sengit di Nomor Recurve

Sementara itu, di nomor Recurve Individual 70m Putri, Kabupaten Sumbawa menurunkan kekuatan penuh dengan atlet-atlet yang siap membidik medali:

Jinan Karina Subandi, yang tampil gemilang di kualifikasi dengan menempati posisi kedua, mendapatkan keuntungan *bye* dan langsung melangkah ke fase berikutnya.

Cinta Sakinah Rizkilah, yang duduk di posisi ketiga kualifikasi, juga mendapatkan bye langsung menuju babak 1/8.

Sementara Cikal Apriani akan berjuang keras di babak 1/8 melawan atlet dari Kabupaten Sumbawa Barat, Fathiyatul Hidayati, untuk menjaga asa Sumbawa di nomor ini.

Optimisme Kontingen

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa terus memberikan suntikan semangat kepada seluruh atlet yang berlaga di Taliwang. Keberhasilan para atlet panahan Sumbawa dalam menembus babak eliminasi menjadi bukti nyata persiapan intensif yang telah dilakukan selama masa Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda).

"Kami melihat semangat juang yang luar biasa dari para atlet. Taliwang menjadi saksi bagaimana fokus dan ketenangan mereka di garis tembak. Kami optimistis, dengan konsentrasi penuh, medali emas akan mampu dipersembahkan untuk masyarakat Sumbawa," ujar salah satu ofisial tim panahan Sumbawa di lokasi pertandingan.

Pertandingan babak eliminasi ini dijadwalkan berlangsung sepanjang pagi ini, dengan harapan para wakil Kabupaten Sumbawa mampu melaju ke babak perempat final, semifinal, hingga babak perebutan medali (Final) yang akan berlangsung siang nanti.

Masyarakat Kabupaten Sumbawa diharapkan terus memberikan dukungan dan doa agar para atlet panahan dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama daerah di ajang olahraga Panahan terbesar tingkat provinsi ini. (AM)

Taliwang, Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id – Cabang olahraga panahan nomor Recurve Mixed Team menyuguhkan drama dan persaingan ketat di Lapangan KTC, Taliwang, Sabtu (18/7/2026). Tim Kabupaten Sumbawa (2) yang diperkuat oleh Cinta Sakinah Rizkilah dan Andi Rachman tampil luar biasa hingga akhirnya memastikan medali emas setelah menuntaskan laga final melawan rekan sendiri, tim Kabupaten Sumbawa (1).

Perjalanan Menuju Puncak

Perjalanan Cinta Sakinah Rizkilah dan Andi Rachman menuju podium tertinggi tidaklah mudah. Pada babak perempat final, mereka tampil solid dengan menumbangkan tim kuat dari Kabupaten Lombok Timur yang diperkuat Salsabila Jannatul Ma’wa dan Hazimul Ihsani, S.Pd., dengan skor meyakinkan 5-1.

Laju gemilang mereka berlanjut di babak semifinal. Berhadapan dengan tim dari Kota Mataram, Cinta dan Andi kembali menunjukkan dominasi taktis dengan menutup pertandingan melalui kemenangan skor 5-1, sekaligus memastikan satu tempat di babak final.

Derbi "Sabalong Samawa" di Partai Puncak

Partai final menyajikan pemandangan unik sekaligus membanggakan bagi kontingen Kabupaten Sumbawa. Cinta Sakinah Rizkilah dan Andi Rachman harus berhadapan dengan rekan satu daerah mereka, tim Kabupaten Sumbawa (1) yang diperkuat oleh Jinan Karina Subandi dan Joko Suprianto.

Tim Sumbawa (1) sendiri melaju ke final setelah tampil impresif menaklukkan Kabupaten Sumbawa Barat (2) yang diperkuat Fathiyatul Hidayati dan Rahmatullah, serta sukses mengalahkan tim Kota Mataram (2) yang diisi oleh Mirza Febriyanti Putri dan Diaz Muhammad Daffa Habibi.

Semangat Pantang Menyerah di Bawah Terik Matahari

Di partai final yang sengit, Cinta dan Andi sempat mengalami tekanan berat saat sempat tertinggal poin dari rekan setimnya. Namun, terik matahari yang menyengat di Lapangan KTC Taliwang tidak mampu membakar semangat juang mereka. Meski dalam posisi tertekan, keduanya tetap tenang dan menunjukkan ketangguhan mental juara hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan medali emas.

Ditemui usai pertandingan, Cinta Sakinah Rizkilah tak kuasa membendung rasa haru atas pencapaiannya. Ia mengakui bahwa emas ini adalah hasil dari perjuangan panjang dan kekompakan tim yang luar biasa.

"Jujur, saya merasa sangat terharu. Ini adalah raihan emas pertama saya di nomor mixed team Porprov NTB ke XII. Meskipun cuaca sangat panas dan kami sempat tertinggal di babak final, semangat kami tidak pernah kendor sedikit pun," ungkap Cinta dengan penuh emosional.

Ia menambahkan, kunci keberhasilan mereka adalah sikap pantang menyerah. "Saat tertinggal poin, kami justru saling menguatkan. Kami sepakat untuk tetap fokus pada setiap anak panah tanpa memikirkan skor lawan. Kami tidak mengenal kata menyerah sampai anak panah terakhir lepas dari busur," tutur Cinta menutup percakapan.

Keberhasilan ini menjadi catatan manis bagi Kabupaten Sumbawa dalam cabor panahan, yang menunjukkan bahwa pembinaan atlet daerah mampu bersaing di level tertinggi provinsi. (AM)

TALIWANG.KSB.Amarmedia.co.id  — Persaingan sengit tersaji di arena panahan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Nusa Tenggara Barat (NTB) XII Tahun 2026 yang berlangsung di  Lapangan Memutar Telu Center (KTC) Taliwang,  Kabupaten Sumbawa Barat. Pada pertandingan yang digelar Sabtu (18/7/2026), kontingen Kabupaten Sumbawa sukses mendominasi podium tertinggi untuk nomor Recurve 70m Mixed Team.

Berdasarkan data resmi panitia perlombaan babak final nomor Recurve 70m Mix Team menyuguhkan "All-Sumbawa Final". Pasangan Cinta Sakinah Rizkilah / Andi Rachman (Kab. Sumbawa 2) berhasil merebut medali emas setelah menyudahi perlawanan sengit rekan sedaerahnya, Jinan Karina Subandi / Joko Suprianto (Kab. Sumbawa 1) dengan skor tipis 4-4 dengan penentuan Shoot off  yang dramatis. Dengan hasil ini, Jinan dan Joko harus puas membawa pulang medali perak

Sementara itu, medali perunggu berhasil diamankan oleh pasangan asal Kota Mataram, Nanda Anggreza Syabila / Muhammad Azri Hawwari, yang sukses mengalahkan tim Kota Mataram (2) di perebutan tempat ketiga.

 Tuan Rumah Curi Emas di Nomor Compound

Tak mau kehilangan momentum di markas sendiri, kontingen tuan rumah Kabupaten Sumbawa Barat berhasil mencuri perhatian di nomor Compound 50m Mix.

Pasangan andalan tuan rumah, Cinta Khairunisa Rahman / Muhammad Fauzan, tampil gemilang dan sukses menyabet medali emas. Mereka berhasil mengungguli pasangan Kab. Sumbawa, Jelita Senja Martono Putri / Rasendriya Dhairyasarwahita yang meraih medali perak. Tim Kabupaten Sumbawa sebelumnya mendominasi di babak Kualifikasi dan sempat bertemu di perempat final dengan pasangan asal Kabupaten Sumbawa  Adisti Mutiara Kinanti / Muhammad Daffa Rachan Yamin, yang berhak atas medali perunggu

Klasemen Sementara Perolehan Medali

Hingga Sabtu malam (18/7), Kabupaten Sumbawa memimpin kokoh di puncak klasemen sementara cabang olahraga panahan dengan perolehan total 4 medali. 

Berikut adalah klasemen medali sementara:

Apresiasi Ketua Umum KONI Sumbawa

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH MSi, yang hadir menyaksikan perlombaan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas capaian membanggakan para atlet panahan tersebut. "Ini adalah hasil darikerja keras, disiplin, dan dedikasi yang luar biasa dari para atlet serta tim pelatih. Kami sangat bangga melihat dominasi atlet kita di arena PORPROV NTB ini. Semoga prestasi inimenjadi motivasi bagi atlet di cabang olahraga lainnya untuk terus memberikan yangterbaik bagi Kabupaten Sumbawa," ujar Abdul Rafiq. 

Perlombaan cabor panahan PORPROV NTB 2026 yang dimotori oleh KONI bersama Pengprov PERPANI NTB ini masih akan berlangsung hingga 24 Juli 2026 mendatang. Peluang bagi Kabupaten Sumbawa dan lainnya dalam mengumpulkan medali masih terbuka besar. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id – Kontingen Kabupaten Sumbawa kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat 2026. Perenang andalan Sumbawa, Aurelia Akiko, sukses mempersembahkan medali emas untuk nomor 50 meter gaya punggung putri yang berlangsung hari ini, Sabtu (18/7/2026).

Prestasi ini sekaligus menyempurnakan capaian Aurelia yang sehari sebelumnya juga berhasil menyumbangkan medali perak pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri. Penampilan konsisten Aurelia di lintasan renang mendapatkan apresiasi luas, baik dari jajaran pengurus maupun masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Aurelia Akiko tampil memukau dan mendominasi jalannya pertandingan pada nomor gaya punggung hari ini. Dengan teknik yang mumpuni dan kecepatan yang stabil, ia berhasil menyentuh garis finis di posisi pertama, mengungguli para pesaingnya dari kabupaten/kota lain di NTB.

Keberhasilan ini menjadi motivasi besar bagi kontingen akuatik Sumbawa yang masih memiliki sejumlah atlet andalan yang akan berlaga di nomor-nomor berikutnya.

Sebelumnya, Ketua Cabor Akuatik Kabupaten Sumbawa, Hj. Jamilah, S.Pd.SD., memang telah menyatakan optimisme tinggi terhadap potensi atletnya. Raihan emas dari Aurelia hari ini membuktikan bahwa dedikasi dan latihan intensif yang dijalani selama masa persiapan membuahkan hasil yang manis bagi tanah Sabalong Samawa

Dukungan Penuh untuk Atlet

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., yang terus memantau perkembangan atlet di lapangan, menyampaikan rasa bangga yang mendalam atas tambahan medali emas ini.

"Alhamdulillah, emas berhasil kita raih hari ini melalui Aurelia Akiko. Selamat kepada ananda Aurelia atas perjuangan luar biasa di lintasan gaya punggung. Ini adalah bukti bahwa atlet Sumbawa memiliki mental juara dan mampu bersaing di level provinsi," ujar Abdul Rafiq.

Abdul Rafiq berharap kesuksesan Aurelia dapat menjadi pemantik semangat bagi atlet-atlet lain, seperti Dino Satrio Utomo, Hamdan Sidiq, dan Muhammad Rasyiq Fatih yang masih akan berjuang di nomor pertandingan mereka masing-masing.

"Harapan kita bersama, semoga momentum kemenangan ini memberikan energi positif bagi seluruh atlet yang berlaga. Terus jaga fokus, jaga kondisi fisik, dan tetaplah berjuang dengan menjunjung tinggi sportivitas. Masyarakat Sumbawa mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan kalian semua," tutup Rafiq.

Dengan raihan medali emas ini, posisi Kabupaten Sumbawa di klasemen perolehan medali cabor akuatik semakin diperhitungkan, sekaligus menambah optimisme kontingen dalam mengejar target medali di ajang Porprov NTB 2026. (AM)

Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id - 18 Juli 2026 – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., memberikan dukungan penuh dan motivasi bagi para atlet yang tengah berjuang di ajang kejuaraan panahan, Sabtu (18/7/2026).

Menyaksikan ketatnya persaingan pada hari pertama kualifikasi, Abdul Rafiq menekankan pentingnya menjaga stabilitas mental dan fisik. Ia optimistis bahwa dengan mentalitas yang kuat, kontingen Sumbawa mampu meraih capaian maksimal dan menyumbangkan medali bagi daerah.

"Saya melihat pada hari pertama ini, potensi atlet kita sudah sangat terlihat. Dengan mental yang kuat seperti ini, saya yakin mereka mampu meraih medali terbanyak," ujar Abdul Rafiq di sela-sela memantau jalannya pertandingan.

Lebih lanjut, Ketua KONI Sumbawa tersebut berpesan agar para atlet tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan kondisi tubuh selama masa pertandingan yang padat. Ia mengingatkan atlet untuk tidak terdistraksi oleh hal-hal di luar fokus utama pertandingan.

"Yang paling utama sekarang adalah jaga kondisi. Jangan terpecah konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak perlu. Tetap fokus, jaga ritme permainan agar konsistensi ini terus terjaga sampai ke babak penentuan nanti," tegasnya.

Dukungan dari orang nomor satu di KONI Sumbawa ini menjadi suntikan moral berharga bagi para atlet yang akan melangkah ke babak perempat final. Semangat yang disampaikan sejalan dengan harapan manajer tim, Muhammad Yamin, SE., M.Si., yang sebelumnya telah meminta seluruh atlet untuk tetap rendah hati dan tampil lepas.

Kini, para atlet yang telah memastikan diri lolos ke fase gugur tengah menjalani masa persiapan singkat. Seluruh pihak berharap agar performa impresif yang ditunjukkan pada babak kualifikasi dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, demi membawa pulang medali emas ke Kabupaten Sumbawa. (AM)

TALIWANG, SUMBAWA BARAT.Amarmedia.co.id – Rangkaian babak kualifikasi panahan dalam kejuaraan hari ini, Sabtu (18/7/2026), resmi berakhir. Berdasarkan hasil pertandingan Recurve dan Compound di berbagai nomor, delapan atlet terbaik dari masing-masing kategori telah memastikan diri melaju ke babak perempat final yang akan digelar dalam waktu dekat.

Manajer Tim, Muhammad Yamin, SE., M.Si., mengapresiasi kerja keras seluruh atlet yang telah berjuang maksimal sepanjang babak kualifikasi. Ia menegaskan bahwa babak kualifikasi merupakan ujian ketahanan fisik dan konsistensi, sementara babak perempat final nanti akan lebih menguji mentalitas di bawah tekanan.

"Saya sangat bangga melihat semangat juang atlet kita. Hasil kualifikasi ini adalah cerminan dari persiapan panjang yang telah kita lakukan. Namun, saya terus mengingatkan kepada seluruh atlet, terutama yang berhasil menembus dua besar dan delapan besar, untuk tidak berpuas diri. Fokus harus tetap terjaga karena di babak perempat final, setiap anak panah sangat menentukan," ujar Muhammad Yamin.

Terkait target ke depan, Muhammad Yamin menaruh harapan besar agar para atlet mampu tampil lepas dan disiplin pada teknis yang telah dilatih. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik di tengah jadwal pertandingan yang padat.

"Harapan saya sederhana namun krusial: jaga ritme, tetap rendah hati, dan tunjukkan mentalitas juara. Kita ingin melihat performa terbaik yang konsisten. Saya yakin dengan kedisiplinan yang ditunjukkan hari ini, atlet kita mampu melangkah jauh hingga ke podium tertinggi," tambahnya.

 Ringkasan Hasil Kualifikasi (Top 3)

Persaingan ketat terlihat jelas di papan klasemen babak kualifikasi setelah 72 anak panah dilepaskan:

Recurve Putra 70m: Sahibul Fikri memimpin dengan skor 609, disusul Hazimul Ihsani (597) dan Rahmatullah (574).

Recurve Putri 70m: Nanda Anggreza Syabila unggul di posisi pertama dengan skor 596, diikuti Jinan Karina Subandi (583) dan Cinta Sakinah Rizkilah (551).

Compound Putra 50m: Rasendriya Dhajryasarwahita tampil dominan dengan skor 677, diikuti Muhammad Fauzan (662) dan Muhammad Daffa Rachan Yamin (651).

Compound Putri 50m:Queen Kanaya Sulaiman dan Marsha Nouvalia Putri berbagi angka tertinggi dengan skor 643, disusul Jelita Senja Martono Putri (620).

Kini, para atlet yang menempati posisi dua terbaik dan seluruh jajaran atlet yang lolos ke fase gugur akan segera memasuki masa persiapan singkat sebelum bertanding kembali di babak perempat final. Seluruh kontingen diharapkan tetap menjaga kebugaran dan fokus penuh demi membawa pulang hasil maksimal bagi daerah masing-masing. (AM)

TALIWANG, SUMBAWA BARAT.Amarmedia.co.id – Persaingan sengit terjadi pada gelaran panahan series pertama kategori Compound Putri yang berlangsung di Lapangan KTC, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sabtu (18/7/2026). Atlet-atlet asal Kabupaten Sumbawa menunjukkan perkembangan performa yang signifikan di tengah persaingan ketat dengan kontingen dari daerah lain di Nusa Tenggara Barat.

Dalam catatan pertandingan Individual 50m Putri (After 54 Arrows), tiga srikandi asal Kabupaten Sumbawa berhasil masuk dalam jajaran atlet papan atas. Jelita Senja Martono Putri menjadi perwakilan Sumbawa dengan peringkat terbaik setelah menempati posisi ketiga dengan total skor 404. Ia diikuti oleh rekan setimnya, Adisti Mutiara Kinanti di posisi kelima (skor 369) dan Khoirunnisa Meidy Taqwa di posisi keenam (skor 363).

Perolehan Skor Compound Individual 50m Putri

Berikut adalah klasemen lengkap hasil pertandingan setelah 54 anak panah:

Progres Positif Atlet Sumbawa

Meskipun pimpinan klasemen sementara masih didominasi oleh atlet dari Kota Mataram, yakni Marsha Nouvalia Putri (431) dan Queen Kanaya Sulaiman (426), perkembangan atlet Kabupaten Sumbawa dalam seriespertama ini dinilai sangat menjanjikan.

Khoirunnisa Meidy Taqwa, misalnya, menunjukkan kapasitas impresif pada sesi kedua 50m dengan perolehan skor 122, yang tercatat sebagai salah satu performa sesi kedua terbaik di antara peserta lainnya. Konsistensi para atlet muda Sumbawa ini menjadi modal penting dalam mengarungi rangkaian series selanjutnya.

Pelaksanaan series pertama di Lapangan KTC Taliwang ini menjadi ajang pembuktian bagi para pemanah putri untuk mengukur kemampuan teknik dan mental sebelum memasuki tahapan kompetisi yang lebih tinggi. Semangat "bangkit" yang diusung dalam series ini diharapkan mampu memicu lahirnya talenta baru yang dapat membawa nama harum daerah di kancah panahan tingkat nasional. (AM)

TALIWANG.KSB. Amarmedia.co.id – Kontingen panahan Kabupaten Sumbawa tengah berjuang keras dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII Tahun 2026 yang berlangsung hari ini, Sabtu (18/7/2026). Hingga babak kualifikasi seri keenam dengan 36 anak panah (after 36 arrows), para atlet Sumbawa menunjukkan performa yang kompetitif di berbagai divisi baik Recurve maupun Compound.

Sebelum turun ke shooting line, pelatih Panca Ari Wibowo kembali membakar semangat para atlet melalui teknik relaksasi. Ia mengajak seluruh atlet untuk mengambil sikap terbaik, membangun sugesti positif, serta menikmati setiap detik saat berada di garis penembakan dengan tenang dan penuh keyakinan. Atlet Sumbawa juga tampil ikonik dengan mengenakan kostum kebanggaan berwarna kuning-putih.

Dukungan penuh juga datang dari Pengurus PERPANI Kabupaten Sumbawa sekaligus Manajer Tim, Muhammad Yamin, S.E., M.Si., yang meminta atlet untuk tetap menjaga fokus dan kenyamanan dalam berlomba. "Raihlah kemenangan dengan menjaga kenyamanan dan ketenangan dalam berlomba, sama seperti saat kita melakukan latihan sistematis selama ini," tegasnya.

Berikut adalah rekapitulasi perolehan skor kualifikasi sementara untuk para atlet panahan:

Compound Individual 50m Putra :

Rasendriya Dhajryasarwahita: 338 poin (Posisi ke-1)

Muhammad Daffa Rachan Yamin: 329 poin (Posisi ke-4)

 Rahajenya Dahinajagaddhita: 301 poin (Posisi ke-10)

Compound Individual 50m Putri

Jelita Senja Martono Putri: 306 poin (Posisi ke-3)

PpAdisti Mutiara Kinanti: 273 poin (Posisi ke-6)

Khoirunnisa Meidy Taqwa: 241 poin (Posisi ke-11)

Recurve Individual 70m Putra

Joko Suprianto: 282 poin (Posisi ke-5)

Farhan: 244 poin (Posisi ke-12)

Widad Muhammad Al Banna R.: 221 poin (Posisi ke-14)

Mohammad Fikri: 175 poin (Posisi ke-15)

Recurve Individual 70m Putri : 

Jinan Karina Subandi: 286 poin (Posisi ke-2)

Cinta Sakinah Rizkilah: 265 poin (Posisi ke-3)

Cikal Apriani: 118 poin (Posisi ke-9)

Hingga saat ini, para atlet masih terus berjuang untuk menorehkan hasil terbaik bagi Kabupaten Sumbawa dalam ajang Porprov NTB XII tahun 2026. (AM)

Taliwang.KSB. Amarmedia.co.id – Kontingen panahan Kabupaten Sumbawa tengah berjuang keras dalam gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII Tahun 2026 yang berlangsung hari ini, Sabtu (18/7/2026). Hingga babak kualifikasi 24 anak panah (after 24 arrows), para atlet Sumbawa menunjukkan performa yang kompetitif di berbagai divisi baik Recurve* maupun Compound.

Sebelum turun ke shooting line, pelatih Panca Ari Wibowo kembali membakar semangat para atlet melalui teknik relaksasi. Ia mengajak seluruh atlet untuk mengambil sikap terbaik, membangun sugesti positif, serta menikmati setiap detik saat berada di garis penembakan dengan tenang dan penuh keyakinan. Atlet Sumbawa juga tampil ikonik dengan mengenakan kostum kebanggaan berwarna kuning-putih.

Dukungan penuh juga datang dari Pengurus PERPANI Kabupaten Sumbawa sekaligus Manajer Tim, Muhammad Yamin, S.E., M.Si., yang meminta atlet untuk tetap menjaga fokus dan kenyamanan dalam berlomba. "Raihlah kemenangan dengan menjaga kenyamanan dan ketenangan dalam berlomba, sama seperti saat kita melakukan latihan sistematis selama ini," tegasnya.

Berikut adalah rekapitulasi perolehan skor kualifikasi sementara untuk para atlet panahan:

Divisi Recurve 70m Putra

Joko Suprianto: 182 poin

Farhan: 169 poin

Widad Muhammad Al Banna R.: 151 poin

Mohammad Fikri: 115 poin

Divisi Recurve 70m Putri

Jinan Karina Subandi: 195 poin (Posisi ke-2)

Cinta Sakinah Rizkilah: 173 poin (Posisi ke-3)

Cikal Apriani: 95 poin

Divisi Compound 50m Putra

Rasendriya Dhajryasarwahita: 225 poin (Posisi ke-2)

Muhammad Daffa Rachan Yamin: 215 poin (Posisi ke-5)

Rahajenya Dahinajagaddhita: 204 poin (Posisi ke-8)

Divisi Compound 50m Putri

Jelita Senja Martono Putri: 202 poin (Posisi ke-3)

Adisti Mutiara Kinanti: 191 poin (Posisi ke-4)

Khoirunnisa Meidy Taqwa: 155 poin

Saat ini, rangkaian pertandingan masih terus berlangsung. Setelah sesi kualifikasi, para atlet akan melanjutkan perjuangan di babak mixed team perempat final hingga perebutan medali emas dan perunggu yang akan diakhiri dengan upacara penyerahan medali pada pukul 16.00 WITA. Seluruh masyarakat Sumbawa diharapkan terus memberikan dukungan dan doa agar para pemanah daerah dapat meraih podium tertinggi.

Taliwang KSB. Amarmedia.co.id– Semangat membara menyelimuti kontingen panahan Kabupaten Sumbawa yang bersiap menghadapi laga krusial di ajang Porprov NTB XII hari ini, Sabtu (18/7/2026). Tampil percaya diri dengan mengenakan kostum kebanggaan berwarna kuning-putih, para atlet terlihat fokus dan mantap menatap target di shooting line.

Sebelum memulai pertandingan, pelatih Panca Ari Wibowo memberikan arahan khusus dan motivasi intensif kepada seluruh atlet. Dalam sesi persiapan tersebut, Coach Panca mengajak para atlet melakukan teknik relaksasi untuk membangun mental juara.

"Lakukan relaksasi dan ambil sikap terbaik agar seluruh memori dan sugesti positif meresap. Katakan pada diri sendiri bahwa hari ini kalian bisa memanah dengan tenang. Enjoy saat berada di shooting line, pegang erat busur kalian, dan tetap tenang dalam setiap bidikan," ujar Coach Panca memberikan instruksi.

Suntikan motivasi ini diharapkan mampu menjaga ritme dan ketenangan para atlet Sumbawa, baik di divisi Recurve maupun Compound. Dengan perpaduan persiapan teknis yang matang dan penguatan mental melalui sugesti positif, kontingen Sumbawa optimis dapat memberikan performa terbaik dalam kompetisi kualifikasi dan mixed team yang berlangsung hari ini.

Daftar atlet yang akan berlaga hari ini antara lain:

Divisi Recurve (Putra):Farhan, Joko Suprianto, Mohammad Fikri, dan Widad Muhammad Al Banna Rachman.

Divisi Recurve (Putri): Cikal Apriani, Cinta Sakinah Rizkilah, dan Jinan Karina Subandi.

Divisi Compound (Putra): Muhammad Daffa Rachan Yamin, Rahajenya Dahinajagaddhita, dan Rasendriya Dhajryasarwahita.

Divisi Compound (Putri): Adisti Mutiara Kinanti, Jelita Senja Martono Putri, dan Khoirunnisa Meidy Taqwa.

Seluruh atlet kini telah bersiap di lapangan, mengenakan seragam legendaris kuning-putih, siap untuk mengukir prestasi dan mempersembahkan medali bagi Kabupaten Sumbawa. (AM)

Taliwang Sumbawa Barat. Amarmedia.co.id – Cabang olahraga (Cabor) Panahan Kabupaten Sumbawa memasuki fase krusial dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII Tahun 2026. Pada hari Sabtu (18/7/2026), para atlet panahan Sumbawa dijadwalkan turun berlaga di nomor Recurve dan Compound, baik pada kategori kualifikasi maupun mixed team (beregu campuran).

Jadwal pertandingan hari ini akan dimulai sejak pukul 07.15 WITA dengan kualifikasi putaran pertama, diikuti putaran kedua pada pukul 08.25 WITA. Selanjutnya, babak perempat final mixed team akan dimulai pukul 10.05 WITA, disusul babak semifinal pada pukul 10.35 WITA. Puncak perjuangan para atlet akan berlangsung pada babak perebutan medali perunggu dan emas sepanjang siang hingga sore hari, dengan upacara penyerahan medali dijadwalkan pukul 16.00 WITA.

Pengurus PERPANI Kabupaten Sumbawa sekaligus Manajer Tim, Muhammad Yamin, S.E., M.Si., memberikan suntikan motivasi kepada seluruh atlet sebelum turun ke lapangan. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan agar performa terbaik dapat keluar sebagaimana saat latihan rutin.

"Saya minta seluruh atlet untuk tampil maksimal. Raihlah kemenangan dengan menjaga kenyamanan dan ketenangan dalam berlomba, sama seperti saat kita melakukan latihan sistematis selama ini. Fokus pada teknis, jaga ritme, dan percayakan pada kemampuan diri sendiri," ujar Muhammad Yamin penuh semangat.

Daftar atlet yang akan berlaga hari ini antara lain:

Divisi Recurve (Putra): Farhan, Joko Suprianto, Mohammad Fikri, dan Widad Muhammad Al Banna Rachman.

Divisi Recurve (Putri):Cikal Apriani, Cinta Sakinah Rizkilah, dan Jinan Karina Subandi.

Divisi Compound (Putra): Muhammad Daffa Rachan Yamin, Rahajenya Dahinajagaddhita, dan Rasendriya Dhajryasarwahita.

Divisi Compound (Putri): Adisti Mutiara Kinanti, Jelita Senja Martono Putri, dan Khoirunnisa Meidy Taqwa.

Tim panahan Sumbawa telah mempersiapkan diri dengan matang dan diharapkan mampu membawa pulang medali dari nomor-nomor bergengsi yang dipertandingkan hari ini. Masyarakat Sumbawa diharapkan memberikan dukungan doa agar perjuangan para pemanah daerah membuahkan hasil maksimal bagi kontingen Sumbawa. (AM)

Nusa Tenggara Barat.Amarmedia.co id– Kontingen Cabang Olahraga (Cabor) Gateball Kabupaten Sumbawa menunjukkan dominasi dan performa impresif dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB XII Tahun 2026. Hingga Jumat malam (17/7/2026), tim Gateball Sumbawa telah sukses mengumpulkan total 6 medali dari berbagai nomor yang dipertandingkan.

Berdasarkan data resmi panitia pelaksana, raihan medali tersebut terdiri dari 3 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu.

Berikut adalah rincian perolehan medali Cabor Gateball Kabupaten Sumbawa hingga Jumat (17/7/2026):

Medali Emas:

Nomor Triple Wanita: Azizah Ranti Pratiwi, Dita Mauliddianti, Nazaria Onoli, dan Iga Khrisma Pasha.

Nomor Ganda Putra: Indra, Ardiyansyah, Bambang Hermawan, dan Wahyu Hidayat.

Nomor Triple Putra: Ariston Juni Alvin S, Rizki Putra Kasuda, Sutomo, Ardiyanto, dan Deni Mauliddiansyah.

Medali Perak:

Nomor Tunggal Wanita: Dilla Nurhidayah.

Nomor Ganda Wanita: Sinta Olivia Ahmad dan Balada Dwi Evita.

Medali Perunggu:

Nomor Ganda Campuran: Ari Sudrajat dan Salsya Sabila.

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa tersebut. Ia memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para atlet yang telah berjuang maksimal mengharumkan nama daerah di ajang provinsi ini.

"Alhamdulillah, raihan medali ini adalah capaian yang luar biasa. Saya secara pribadi dan atas nama KONI Sumbawa memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para atlet Gateball kita yang telah memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sumbawa," ujar Abdul Rafiq, Jumat (17/7/2026).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bidang Binpres Cabor Gateball Kabupaten Sumbawa, Ari Sudrajat, menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari latihan disiplin dan kekompakan tim. Ia berharap para atlet tetap menjaga fokus dan mental bertanding karena masih tersisa dua nomor pertandingan lagi, yaitu Beregu Putra dan Beregu Wanita, yang dijadwalkan akan rampung pada Sabtu (18/7/2026).

"Saya minta seluruh atlet yang akan berlaga esok hari untuk tampil habis-habisan dengan semangat juang tinggi. Jika bermain lepas dan tenang, kita optimis bisa menambah pundi-pundi medali bagi Sumbawa," pungkas Ari Sudrajat.

Keberhasilan di hari kedua ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi seluruh kontingen Sumbawa untuk menutup perhelatan Porprov NTB XII dengan prestasi terbaik. (AM)

Mataram, Nusa Tenggara Barat.Amarmedia.co.id – Kontingen Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan dominasinya di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026. Hingga Jumat (17/7/2026), pundi-pundi medali Sumbawa kembali bertambah berkat penampilan unggul atlet-atlet angkat besi di arena pertandingan.

Ketua Cabor Angkat Besi Kabupaten Sumbawa, Evi Erwan, menyampaikan kabar gembira atas raihan tambahan medali hari ini. "Alhamdulillah, kembali satu emas dipersembahkan oleh atlet angkat berat kita, Nurul Laela Febriana, dan satu medali perunggu diraih oleh Tiara Septianingsih," ujar Evi dengan penuh bangga.

Raihan ini melengkapi keberhasilan sebelumnya yang dipersembahkan oleh Handoko Meitriana yang sukses menyabet medali emas di kelas 70 kg putra dengan angkatan terbaik 150 kg.

Rekapitulasi Medali Sementara Kontingen Sumbawa (Per 17 Juli 2026)

Hingga sore ini, kontingen Kabupaten Sumbawa telah mengumpulkan tambahan  7 medali yang terdiri dari 5 Emas, 1 Perak, dan 1 Perunggu sehingga tota emas yang teraih 18 emas. 

Berikut adalah rincian capaian sementara  yang diraih Jumat 17 Juli 2026 hingga pukul 18.00

• 2 Medali Emas: Cabor Gateball (Double Putra & Triple Putra)

• 1 Medali Emas: Cabor Sepak Takraw (Quadran Putra)
• 1 Medali Emas: Cabor Angkat Besi Putra (Handoko Meitriana)
• 1 Medali Emas: Cabor Angkat Besi Putri (Nurul Laela Febriana)
• 1 Medali Perak: Cabor Akuatik (Aurelia Akiko - 50M Gaya Kupu-kupu Putri)
• 1 Medali Perunggu: Cabor Angkat Besi Putri (Tiara Septianingsih)

Apresiasi Ketua Umum KONI Sumbawa

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh atlet, pelatih, dan pengurus cabang olahraga yang telah berjuang maksimal.

"Alhamdulillah, torehan prestasi ini adalah buah dari kerja keras dan dedikasi luar biasa. Saya bangga dengan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan oleh anak-anak kita. Raihan 5 medali emas hingga hari ini menjadi bukti bahwa pembinaan olahraga di Sumbawa berada pada jalur yang tepat," ungkap Abdul Rafiq.

Rafiq juga menegaskan bahwa KONI akan terus memberikan dukungan penuh bagi para atlet yang masih akan bertanding di hari-hari berikutnya. "Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Mari kita jaga momentum ini, tetap fokus, dan terus berikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di kancah provinsi," pungkasnya.

Dengan perolehan medali yang terus bertambah, posisi kontingen Kabupaten Sumbawa kini semakin kuat dalam persaingan perolehan medali di ajang Porprov NTB 2026. (AM)

MANDALIKA, Nusa Tenggara Barat. Amarmedia.co.id – Kondisi cuaca yang tidak menentu, terutama adanya turbulensi atau guncangan udara yang cukup besar di atas area Mandalika, menjadi alasan utama pembatalan sesi penerbangan hari ini Jumat 17 Juli 2026. Panitia menilai risiko bagi para atlet jika memaksakan diri untuk melakukan aktivitas udara dalam kondisi cuaca yang tidak stabil tersebut.

Ketua Aerosport Kabupaten Sumbawa, Amran Herlambang kepada awak media menegaskan bahwa penundaan ini merupakan prosedur standar yang wajib dipatuhi demi keselamatan. Menurutnya, dalam olahraga dirgantara yang memiliki risiko tinggi, faktor keselamatan adalah harga mati.

"Dalam olahraga dirgantara seperti terjun payung yang berisiko tinggi, penundaan karena kendala cuaca adalah hal yang biasa. Kita harus selalu mengutamakan safety first. Penundaan hari ini pun dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis dari pihak Airnav yang memantau kondisi keamanan udara, dan esok pagi akan dilanjutkan sambil dilihat perkembangannya" ujar Amran Herlambang.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa risiko turbulensi di area Mandalika saat ini berada di luar batas toleransi aman untuk operasional penerbangan atlet. "Panitia menilai risiko bagi para atlet sangat tinggi jika memaksakan diri untuk melakukan aktivitas udara dalam kondisi cuaca yang tidak stabil tersebut," imbuh Amran.

Dukungan Penuh Ketua Umum KONI Sumbawa

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., saat dikonfirmasi mengenai kondisi ini, menyampaikan dukungannya terhadap keputusan panitia. Ia menekankan bahwa keselamatan atlet adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.

"Kami menerima laporan bahwa hari ini jadwal pertandingan diundur karena faktor cuaca. Sebagai bentuk profesionalisme dan perhatian terhadap keselamatan, keputusan panitia untuk menunda penerbangan adalah langkah yang sangat tepat," ujar Abdul Rafiq.

Rafiq juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet dirgantara Sumbawa untuk tetap menjaga mental dan kesiapan fisik selama masa tunggu.

"Kepada para atlet kita, tetap tenang dan jaga konsentrasi. Faktor alam memang di luar kendali kita, namun semangat juang harus tetap terjaga. Insya Allah, saat kondisi cuaca sudah dinyatakan aman dan layak, kita optimis para atlet akan memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi untuk Kabupaten Sumbawa," pungkas Rafiq.

Saat ini, pihak panitia terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca. Jadwal pertandingan akan segera diinformasikan kembali kepada tim manajer dan kontingen setelah kondisi dinyatakan aman untuk penerbangan. (AM)

Dasan Geria,Nusa Tenggara Barat. Amarmedia.co.id – Kontingen Kabupaten Sumbawa kembali menambah koleksi medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat 2026. Kali ini, prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga (Cabor) Akuatik, di mana perenang andalan Sumbawa, Aurelia Akiko, berhasil menyabet medali perak pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri, Jumat (17/7/2026) di kolam renang Dewi Anjani Waterpark.

Aurelia Akiko yang tampil penuh percaya diri di kolam renang berhasil menyentuh garis finis dan mengamankan podium kedua, memberikan kontribusi penting bagi posisi klasemen medali Kabupaten Sumbawa.

Harapan dan Optimisme Cabor Akuatik

Ketua Cabor Akuatik Kabupaten Sumbawa, Hj. Jamilah, S.Pd.SD., menyambut baik raihan medali tersebut. Ia menyatakan rasa syukurnya atas perjuangan para atlet yang telah memberikan hasil terbaik di hari pertama perlombaan.

"Alhamdulillah, saat ini kita baru meraih satu medali perak melalui Aurelia Akiko. Insya Allah, perjuangan belum berakhir, besok masih ada jadwal pertandingan lagi dan kita semua berharap serta berdoa semoga atlet-atlet kita bisa kembali mempersembahkan medali," ujar Hj. Jamilah.

Hj. Jamilah juga menaruh harapan besar pada atlet lainnya yang masih akan bertanding, di antaranya:

Dino Satrio Utomo (50 M Gaya Punggung & 200 M Gaya Dada Putra)

Hamdan Sidiq (50 M Gaya Bebas & 200 M Gaya Dada Putra)

Muhammad Rasyiq Fatih (100 M Gaya Punggung & 100 M Gaya Dada Putra)

Aurelia Akiko (50 M Gaya Punggung Putri)

Apresiasi dari Ketua Umum KONI Sumbawa

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., memberikan apresiasi tinggi kepada Aurelia Akiko atas raihan medali perak tersebut. Rafiq juga memuji dedikasi seluruh pengurus, pelatih, dan official Cabor Akuatik yang terus bekerja keras mengawal para atlet di lapangan.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ananda Aurelia Akiko atas raihan medali perak ini. Ini adalah bukti kerja keras dan latihan intensif yang telah dilakukan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada jajaran pengurus Akuatik Sumbawa, para pelatih, dan official yang tak lelah mendampingi serta memberikan motivasi kepada para atlet kita," ungkap Abdul Rafiq.

Abdul Rafiq juga memberikan dorongan semangat kepada seluruh atlet yang akan turun berlaga di nomor-nomor berikutnya.

"Kemenangan atau raihan medali ini bukan hanya soal angka, tapi tentang semangat juang membawa nama baik Kabupaten Sumbawa. Kepada atlet yang akan bertanding esok hari, tetap jaga kondisi fisik, tetap fokus, dan tunjukkan sportivitas terbaik di air. Seluruh masyarakat Sumbawa mendoakan yang terbaik untuk kalian," pungkas Rafiq dengan penuh optimisme. (AM)

Nusa Tenggara Barat. Amarmedia.co.id – Kontingen Kabupaten Sumbawa kembali menambah pundi-pundi medali dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat 2026. Kali ini, kabar membanggakan datang dari cabang olahraga (Cabor) Angkat Besi yang sukses mempersembahkan medali emas, Jumat (17/7/2026).

Medali emas tersebut dipersembahkan oleh atlet andalan Sumbawa, Handoko Meitriana yang turun di kelas 70 kg putra. Handoko tampil perkasa dengan mencatatkan angkatan terbaik di angka 150 kg, yang sekaligus mengantarkannya ke podium tertinggi.

Selain kesuksesan Handoko, kontingen Angkat Besi Sumbawa juga menurunkan sejumlah atlet potensial lainnya di berbagai kelas, di antaranya:Alfin Triansyah (Kelas 65 kg Putra), Rangga Hery Parwantho (Kelas +110 kg Putra),  Satya Dinata (Kelas 60 kg Putra), Tiara Septia Ningsih (Kelas 77 kg Putri), Nusaibah Putri Wicaksana (Kelas 69 kg Putri),Nadila Asmita (Kelas 49 kg Putri), Nurul Laela Febriana (Kelas 61 kg Putri)

Apresiasi Tinggi Ketua Umum KONI Sumbawa

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Handoko. Menurutnya, medali emas ini adalah bukti nyata dari hasil kerja keras dan disiplin atlet dalam berlatih serta kegigihan pengurus Cabor angkat besi.

"Alhamdulillah, satu lagi medali emas berhasil kita raih dari cabor Angkat Besi melalui saudara Handoko. Saya atas nama KONI Sumbawa memberikan apresiasi dan rasa bangga yang luar biasa. Angkatan 150 kg bukanlah beban yang ringan, namun Handoko mampu membuktikan kapasitasnya sebagai yang terbaik," ujar Abdul Rafiq saat dikonfirmasi, Jumat (17/7/2026).

Lebih lanjut, Abdul Rafiq yang dikenal sangat konsisten mengawal perkembangan atlet Sumbawa ini berharap prestasi Handoko menjadi pelecut semangat bagi atlet-atlet lain yang masih akan bertanding.

"Raihan ini tentu menjadi suntikan moral yang besar bagi seluruh kontingen kita. Kepada para atlet lain yang turun di kelas masing-masing, tetap fokus dan berikan kemampuan maksimal. Kita optimis, dengan semangat pantang menyerah, Sumbawa dapat terus mendulang prestasi di ajang Porprov tahun ini," pungkas Rafiq penuh optimisme.

Capaian ini mempertegas posisi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kekuatan besar dalam kancah olahraga di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada cabang olahraga angkat besi. (AM)

LOMBOK BARAT. Amarmedia.co.id– Dukungan moral terus mengalir bagi kontingen Kabupaten Sumbawa yang tengah berjuang di ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB XII Tahun 2026. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., menyempatkan diri meninjau langsung lokasi pertandingan dan memberikan motivasi kepada para atlet Cabang Olahraga (Cabor) Biliar, Jumat (17/07/2026).

Kehadiran H. Zohran di lokasi pertandingan bertujuan untuk melihat langsung kesiapan para atlet sekaligus memberikan suntikan semangat agar mereka tampil percaya diri dan maksimal dalam setiap nomor pertandingan yang diikuti.

Dalam arahannya, H. Zohran menekankan pentingnya menjaga fokus serta menjunjung tinggi sportivitas di atas meja biliar. "Saya datang untuk memberikan dukungan langsung kepada putra-putri terbaik daerah kita. Saya berharap seluruh atlet biliar Sumbawa dapat tampil dengan tenang, fokus, dan yang terpenting adalah menjaga sportivitas. Berikan yang terbaik untuk mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa," ungkap H. Zohran di sela-sela peninjauannya.

Ia juga menyampaikan rasa bangganya melihat komposisi atlet yang diturunkan, yang merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan talenta muda berbakat. "Melihat dedikasi yang ditunjukkan oleh teman-teman atlet saat latihan maupun di lapangan, kami optimistis cabor biliar dapat menyumbangkan medali untuk Sumbawa," tambahnya.

Adapun kontingen biliar Kabupaten Sumbawa yang berlaga di PORPROV NTB 2026 ini diperkuat oleh 11 atlet unggulan, yakni:

1. Achmad Juli Eka Buana Putra

2. Christian Ondang

3. Deni Saputra

4. Erwin Satria Negara

5. Hendra Budiman DM

6. Manambai Gemilang Zaman Rangagabarani

7. MZ Arifin

8. Nurul Nazilatil Natohe

9. Okta Ade Fitri

10. Syahrul Ramadhan

11. Yuli Armin Putra

Para atlet tersebut turun di berbagai nomor pertandingan bergengsi, mulai dari 15 Reds Single, 8 Ball Single/Double, hingga nomor 9 Ball dan 10 Ball baik kategori putra maupun putri.

H. Zohran menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sumbawa,  berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan bakat olahraga di daerah. Ia berharap, perjuangan para atlet biliar ini dapat membuahkan hasil manis dan menjadi inspirasi bagi generasi muda di Kabupaten Sumbawa untuk terus berprestasi.

"Jaga kesehatan, jaga kekompakan tim, dan mohon doa dari seluruh masyarakat Sumbawa. Semoga perjuangan kalian di ajang ini membawa keberhasilan dan kebanggaan bagi kita semua," pungkasnya. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) LPG Kecamatan Plampang mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola penyaluran LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi atau yang dikenal sebagai "Gas Melon". Langkah ini diwujudkan melalui rapat evaluasi dan penertiban yang digelar di Aula Kantor Camat Plampang, Kamis (16/07/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Camat Plampang, Sudarli, S.Pt., M.Si., dan dihadiri oleh seluruh subpengecer LPG 3 kg di wilayah tersebut, serta perwakilan pemerintah desa yang terdiri atas 9 kepala desa dan 2 sekretaris desa.

Rapat ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas hasil monitoring lapangan yang dilakukan oleh Satgas LPG Kecamatan Plampang, serta respons terhadap berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait kendala dalam mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi. Sebanyak 41 subpengecer turut hadir untuk menyamakan persepsi guna memastikan penyaluran gas subsidi berjalan tertib, merata, dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, ditegaskan kembali bahwa seluruh subpengecer wajib menjual LPG 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Ketentuan ini merujuk pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 750-444 Tahun 2023. Pelanggaran terhadap harga yang telah ditetapkan akan menjadi perhatian serius bagi pihak Satgas.

Selain itu, peran pemerintah desa kini diperkuat untuk melakukan verifikasi data penerima manfaat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak.

"Pemerintah desa akan berperan aktif melakukan verifikasi data agar penyaluran tepat sasaran. Bagi desa yang memiliki keterbatasan jumlah subpengecer maupun kuota, mekanisme pendistribusian akan diatur bersama agar pembagian berlangsung adil bagi seluruh masyarakat," ujar Camat Plampang, Sudarli, S.Pt., M.Si.

Suasana rapat berlangsung dinamis dengan diskusi konstruktif antara subpengecer dan perangkat desa. Sejumlah desa juga membagikan praktik-praktik baik (best practices) yang telah berhasil mereka terapkan dalam mengelola distribusi gas di wilayah masing-masing.

Sebagai hasil akhir, disepakati bahwa pengawasan distribusi akan diperketat dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Tim Satgas mengajak seluruh warga untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kecamatan atau pemerintah desa apabila menemukan dugaan penyalahgunaan atau kecurangan dalam penyaluran LPG bersubsidi di lapangan.

Melalui langkah strategis ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Plampang akan semakin tertib, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhak secara merata. (AM)

TALIWANG, Nusa Tenggara Barat.Amarmedia.co.id – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi memasuki hari pertama pertandingan untuk cabang olahraga panahan. Perhelatan olahraga bergengsi yang digelar di Kemutar Telu Center* (KTC), Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, ini disambut dengan antusiasme tinggi dari para atlet, manajer, pelatih, dan ofisial tim dari seluruh kabupaten/kota di NTB, Jumat (17/7/2026).

Director Off Shooting (DOS) Porprov NTB 2026, Cahyo Nugroho, secara resmi menyambut seluruh kontingen dalam acara pembukaan yang berlangsung khidmat. Dalam sambutannya, Cahyo mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya ajang yang menjadi wadah pembuktian bagi atlet-atlet panahan berbakat di NTB.

"Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan sejahtera di event yang sangat spesial ini," ujar Cahyo dalam pembukaan acara.

Cahyo menekankan bahwa Porprov NTB 2026 merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh komunitas panahan di NTB. Ajang ini menjadi panggung utama bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, akurasi, dan keterampilan teknis yang telah mereka asah selama masa persiapan.

Dalam kesempatan tersebut, apresiasi khusus disampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi besar terhadap suksesnya penyelenggaraan event ini.

"Terima kasih kami haturkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku tuan rumah, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan event ini. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kita semua, karena ini adalah kali pertama Porprov NTB diselenggarakan di Kabupaten Sumbawa Barat," lanjut Cahyo.

Menutup arahannya, Cahyo memberikan motivasi kepada seluruh atlet yang akan berlaga. Ia berharap agar setiap atlet dapat mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya dengan menjunjung tinggi sportivitas.

"Selamat bertanding kepada seluruh atlet. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian di lapangan, tetaplah suportif, dan semoga sukses membawa pulang kemenangan serta mengharumkan nama daerah masing-masing," pungkasnya.

Pertandingan cabor panahan ini dijadwalkan akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dengan target melahirkan atlet-atlet berprestasi yang akan menjadi aset masa depan bagi Nusa Tenggara Barat di kancah nasional. (AM)

Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.Amarmedia.co.id – Cabang olahraga (Cabor) Gateball Kabupaten Sumbawa mengawali laga dengan performa impresif. Hingga Kamis malam (16/07/2026), tim Gateball Sumbawa sukses mengamankan dua medali dari dua nomor yang telah dipertandingkan, yakni satu medali emas dan satu medali perak.

Medali emas dipersembahkan oleh tim Triple Wanita yang diperkuat oleh Izza, Dita, Iga, dan Najar, setelah sukses menundukkan tim dari Lombok Barat. Sementara itu, medali perak diraih oleh Dilla yang turun di nomor Single Wanita dalam pertandingan yang berlangsung sengit sore tadi.

Hingga berita ini diturunkan, kontingen Sumbawa masih harus berjuang di tujuh nomor pertandingan lainnya yang dijadwalkan akan rampung pada Jumat (17/7) dan Sabtu (18/7) 

Apresiasi Tinggi Ketua KONI Sumbawa

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyambut gembira kabar perolehan medali tersebut. Ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet Gateball yang telah berjuang maksimal mengharumkan nama daerah.

"Alhamdulillah, raihan satu emas dan satu perak di awal pertandingan ini adalah capaian yang luar biasa. Saya secara pribadi dan atas nama KONI Sumbawa memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para atlet Gateball kita. Perjuangan Izza, Dita, Iga, Najar, dan Dilla telah memberikan kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sumbawa," ujar Abdul Rafiq, Jumat (17/7/2026).

Rafiq, yang dikenal sangat aktif dalam mendukung pengembangan dunia olahraga di Sumbawa, juga memberikan suntikan semangat kepada seluruh atlet yang masih akan bertanding. "Kita masih punya tujuh nomor lagi. Kepada para atlet, tetap jaga kondisi, fokus, dan tunjukkan sportivitas. Insya Allah, kita optimis perolehan medali untuk Cabor Gateball akan bertambah," tambahnya.

Motivasi Kabid Binpres: Fokus dan Pantang Menyerah

Senada dengan Ketua KONI, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Cabor Gateball Kabupaten Sumbawa, Ari Sudrajat, mengungkapkan kebanggaannya atas mentalitas yang ditunjukkan para atlet di lapangan. Ia menegaskan bahwa capaian hari pertama ini adalah modal penting untuk menghadapi nomor pertandingan selanjutnya.

"Hasil hari ini membuktikan bahwa strategi dan latihan disiplin yang kita terapkan membuahkan hasil. Saya berpesan kepada seluruh atlet untuk tidak cepat puas dengan hasil sementara ini. Tetap jaga fokus, pelajari ritme lawan, dan yang terpenting adalah jaga mental bertanding. Masih ada tujuh nomor yang harus kita selesaikan, saya yakin jika para atlet bermain lepas dan tenang, kita bisa menambah pundi-pundi medali emas untuk Sumbawa," ujar Ari Sudrajat memberikan motivasi.

Ari juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan tim sebagai kunci sukses dalam setiap nomor pertandingan Gateball. "Di Gateball, konsentrasi dan kerja sama tim adalah segalanya. Saya minta seluruh atlet yang akan berlaga di hari Jumat dan Sabtu besok untuk tampil habis-habisan dengan semangat juang tinggi," tutupnya.

Keberhasilan awal ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi kontingen Sumbawa untuk terus mendulang prestasi dan membawa pulang hasil terbaik bagi daerah. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id– Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, secara resmi membuka Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026 di Lapangan Bumi Gora, Mataram, Kamis (16/7/2026). Ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menguji kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pembukaan Porprov XII ditandai dengan penyalaan api Porprov oleh Gubernur didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua KONI NTB H. Mori Hanafi, Wakil Ketua Umum KONI Pusat, serta atlet-atlet kebanggaan NTB. Acara turut dihadiri unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota se-NTB, pimpinan DPRD, kepala perangkat daerah, pengurus KONI, serta ribuan atlet dan ofisial dari seluruh kabupaten/kota. Pembukaan semakin semarak dengan parade kontingen, tari kolosal Raga Budaya, dan pertunjukan seni yang menggambarkan semangat persatuan masyarakat NTB.

Ketua KONI Provinsi NTB, H. Mori Hanafi, menjelaskan bahwa seluruh penyelenggaraan Porprov XII dirancang sebagai simulasi menuju PON XXII Tahun 2028. Karena itu, berbagai aspek teknis telah disesuaikan dengan standar nasional, termasuk penerapan sistem digital dalam pendaftaran atlet sebagai bagian dari modernisasi tata kelola olahraga.

"Porprov ini menjadi latihan bersama menuju PON 2028. Karena itu kami mulai menerapkan sistem yang lebih profesional, efisien, dan transparan agar seluruh perangkat penyelenggara terbiasa dengan standar nasional," ujarnya.

Porprov XII mempertandingkan 51 cabang olahraga yang diikuti 4.860 atlet, didampingi 1.088 ofisial, serta 519 wasit, hakim, dan juri. Pertandingan berlangsung hingga 26 Juli 2026 dan tersebar di enam daerah penyelenggara, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Mori, pelaksanaan Porprov tidak hanya menjadi ajang pembinaan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Perputaran ekonomi selama penyelenggaraan diproyeksikan melampaui Rp100 miliar, didukung meningkatnya okupansi hotel, sektor transportasi, kuliner, serta aktivitas UMKM. Lebih dari 4.200 kamar hotel diperkirakan terisi, sementara jumlah penonton diproyeksikan mencapai lebih dari 150 ribu orang sepanjang pelaksanaan Porprov.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Porprov merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, sponsor, dan masyarakat yang bersama-sama mendukung kemajuan olahraga di daerah.

Sementara itu, Gubernur NTB Miq Iqbal menegaskan bahwa Porprov bukan sekadar agenda olahraga empat tahunan, melainkan bagian penting dari proses pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi.

"Porprov ini bukan sekadar soal siapa yang menang dan kalah. Ini adalah embrio pembinaan atlet masa depan NTB. Dari sinilah kita menyiapkan generasi yang akan mengharumkan nama daerah pada PON maupun berbagai kejuaraan nasional dan internasional," tegasnya.

Menurut Gubernur, terdapat dua misi besar yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan Porprov XII. Pertama, meningkatkan kualitas pembinaan sehingga prestasi atlet NTB pada PON XXII Tahun 2028 mampu melampaui capaian sebelumnya. Kedua, menjadikan Porprov sebagai wahana menguji kesiapan NTB menjadi tuan rumah PON yang profesional, akuntabel, dan berstandar nasional.

"Kita ingin menjadi tuan rumah terbaik. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, bersih, transparan, akuntabel, dan tidak menyisakan persoalan hukum maupun administrasi," ujar Miq Iqbal.

Kepada seluruh atlet, Gubernur berpesan agar menjadikan Porprov sebagai ajang mengasah kemampuan sekaligus membangun karakter. Menurutnya, prestasi harus berjalan seiring dengan sportivitas dan semangat persaudaraan.

"Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, kejarlah prestasi setinggi mungkin, tetapi jangan pernah mengorbankan sportivitas. Kita boleh bersaing di arena, tetapi setelah pertandingan usai, kita tetap satu keluarga besar Nusa Tenggara Barat," pesannya.

Porprov XII NTB bukan hanya menjadi panggung lahirnya atlet-atlet terbaik menuju PON XXII Tahun 2028, tetapi juga menjadi bukti kesiapan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing. Melalui ajang ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap prestasi olahraga daerah terus meningkat, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, serta memperkuat posisi NTB sebagai salah satu pusat pembinaan olahraga nasional. (AM/Manikp/Kominfotik)

Oleh  : Abdul Ma'ruf Rahmat SP.

Hilirisasi mineral telah ditetapkan sebagai tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, keberadaan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat bukan sekadar investasi ekonomi, melainkan elemen strategis dalam peta jalan industri hilir nasional. Namun, seiring dengan operasional smelter yang kompleks, tuntutan terhadap standar operasional, keselamatan kerja, dan pengelolaan lingkungan semakin mengemuka. Langkah Komisi XII DPR RI yang memperketat pengawasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 14 Juli 2026 lalu menjadi sinyal penting bahwa hilirisasi harus berjalan beriringan dengan kepatuhan ketat.

Dalam RDP Komisi XII DPR RI, Presiden Direktur PT AMMAN Rahmat Makkasau menjelaskan bahwa operasional fasilitas pemurnian mineral (smelter) merupakan proses dengan teknologi tinggi yang melibatkan risiko teknis yang tidak kecil. Pengalaman PT Amman, yang sempat menghadapi kendala pada flash furnace dan kebocoran acid cooling pada tahun 2025 lalu menjadi catatan pembelajaran krusial. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, secara bijak memandang bahwa tantangan trial and error dalam penerapan teknologi baru adalah hal yang lumrah dalam industri berat.

Namun, pengawasan periodik yang dilakukan oleh pemerintah dan legislatif bukan dimaksudkan untuk menghambat, melainkan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki mitigasi risiko yang mumpuni. Kedatangan suku cadang pengganti pada Juli 2026 dan rencana perbaikan permanen pada masa planned shutdown Juni 2027 menunjukkan responsibilitas perusahaan. Komitmen untuk mengoptimalkan operasional setelah sempat terkendala merupakan ujian bagi resiliensi PT Amman dalam mempertahankan kontinuitas pasokan konsentrat dari Tambang Batu Hijau menjadi produk bernilai tambah tinggi, seperti katoda tembaga, emas, dan perak.

Transformasi Menuju Industri Hijau

Di luar aspek smelter, PT Amman telah menunjukkan langkah konkret dalam transformasi berkelanjutan. Penggunaan Combined Cycle Power Plant (CCPP) 450 MW yang dipadukan dengan tenaga surya (solar PV) 26,8 MWp merupakan langkah progresif dalam menekan jejak karbon. Efisiensi yang dicapai melalui integrasi Artificial Intelligence (AI) pada sistem flotasi dan pemeliharaan prediktif membuktikan bahwa modernisasi pertambangan kini berfokus pada efisiensi sumber daya dan keberlangsungan jangka panjang.

Direktur Utama PT AMMAN, Arief Widyawan Sidarto, dalam Laporan Keberlanjutan 2025 mengungkapkan bahwa kemajuan berkelanjutan adalah sebuah tujuan, bukan sekadar target. keberlanjutan adalah perjalanan yang melekat dalam jati diri perusahaan.

Dijelaskannya, Transformasi AMMAN ditandai dengan keberhasilan operasional pada beberapa fasilitas strategis. Penambangan Fase 8 kini telah menghasilkan bijih untuk menopang produksi hingga 2030. Selain itu, smelter dan Precious Metals Refinery (PMR) milik perusahaan telah mencapai fase commissioning, yang memungkinkan AMMAN memproduksi katoda tembaga dengan standar internasional (LME Grade A), emas murni, perak murni, serta produk sampingan lainnya.

Pencapaian ini menandai momen transformatif bagi AMMAN, yang menunjukkan kemajuan kami dari bisnis yang hanya berfokus pada pertambangan menjadi produsen logam yang sepenuhnya terintegrasi.

Komitmen Lingkungan dan Sosial

Di bidang lingkungan, AMMAN mencatatkan rekor reklamasi lahan seluas 92,67 hektare, angka tertinggi dalam sejarah operasional perusahaan. Pengelolaan tailing dilakukan dengan ketat melalui sistem penempatan laut dalam, didukung oleh pemantauan rutin sesuai standar industri global.

Aspek sosial juga menjadi prioritas utama dengan investasi sebesar USD 5,6 juta untuk pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, pariwisata berkelanjutan, dan pemberdayaan pemuda. Perusahaan juga menunjukkan keberpihakan pada ekonomi lokal dengan melibatkan 1.566 pemasok lokal, yang mencakup 88% dari total pengeluaran pengadaan perusahaan.

Menyongsong 2026 dan Standar Internasional

Memasuki tahun 2026, AMMAN memfokuskan diri pada pencapaian operasi yang stabil di seluruh aset terintegrasi. Perusahaan juga tengah melakukan penguatan sistem internal sebagai persiapan untuk transisi menuju Standar Pengungkapan Keberlanjutan nasional (PSPK 1 dan PSPK 2) yang merujuk pada standar internasional IFRS.

Perusahaan terus menyempurnakan tata kelola data, pemantauan emisi, dan pengawasan risiko. Langkah ini memastikan AMMAN tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga tetap berada di depan ekspektasi pasar global yang terus berkembang.

Dengan semangat gotong royong dan inovasi yang berkelanjutan, AMMAN optimistis dapat memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah operasionalnya.

Kesimpulan

Keberlanjutan usaha pertambangan PT Amman di Sumbawa kini berada dalam fase krusial. Pengawasan intensif dari Komisi XII DPR RI adalah bentuk dukungan agar perusahaan tetap berada pada jalur yang benar, yakni hilirisasi yang patuh pada standar lingkungan global dan keselamatan kerja. Dengan menggabungkan teknologi mutakhir, pengelolaan limbah yang transparan, dan sinergi dengan pemerintah serta masyarakat, PT Amman memiliki modal kuat untuk terus menjadi pionir dalam industri pertambangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan bagi masa depan Indonesia. (AM)

Sumbawa Barat.Amarmedia.co.id — Kontingen cabang olahraga (cabor) panahan Kabupaten Sumbawa telah tiba dengan selamat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB ke-12 tahun 2026 Kamis 16 Juli 2026. Guna memastikan kondisi fisik dan mental atlet tetap prima, pihak panitia telah menempatkan kontingen di dua hotel berbeda, yakni Hotel Telaga Garden dan Hotel Mawis.

Ketua Umum PERPANI Sumbawa Muhammad Yamin melalui Sekretaris Umum Perpani Kabupaten Sumbawa sekaligus Pendamping Koni untuk cabor panahan, Abdul Ma'ruf Rahmat, menyampaikan apresiasinya atas upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara dalam memfasilitasi akomodasi para atlet. Kendati demikian, ia menaruh harapan besar agar aspek pendukung lainnya tetap terjaga hingga kompetisi usai.

"Kami sangat mengapresiasi upaya maksimal terkait akomodasi hotel ini. Namun, kami juga sangat berharap agar selama pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan maupun gangguan. Aspek keamanan, ketentraman, dan kenyamanan seluruh atlet harus menjadi prioritas utama selama mereka berada di Sumbawa Barat," ujar Abdul Ma'ruf.

Jadwal dan Kesiapan Ketat Mulai Esok Hari

Kompetisi panahan ini dijadwalkan akan resmi bergulir mulai Jumat besok, 17 Juli 2026, bertempat di Lapangan KTC Sumbawa Barat. Rangkaian agenda padat telah menanti para atlet sejak pagi hari:

Pagi Hari adalah pelaksanaan  equipment inspection atau pemeriksaan alat untuk seluruh kategori lomba, yang meliputi divisi Recurve, Compound, Standard Nasional, dan Barebow (baik  Putra maupun Putri).

Setelah Pemeriksaan alat dilanjutkan dengan sesi free practice atau tembakan percobaan, uji coba  lapangan resmi oleh seluruh atlet. Siang Harinya Pembukaan atau pelaksanaan pertandingan secara resmi.

Dukungan moril penuh juga dipastikan mengalir langsung ke arena. Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rapik, S.H., M.Si., direncanakan hadir secara langsung di Lapangan KTC besok untuk membakar semangat para atlet yang bertanding.

Matangkan Adaptasi Cuaca KSB

Guna memaksimalkan performa, para atlet panahan Sumbawa langsung menggelar latihan ringan pada sore hari setelah tiba. Latihan ini difokuskan untuk melemaskan otot-otot yang tegang setelah perjalanan, sekaligus beradaptasi dengan kondisi alam setempat.

Para atlet dituntut cepat menyesuaikan diri dengan terik matahari dan kecepatan angin di Kabupaten Sumbawa Barat yang dinilai cukup menantang. Dengan adaptasi yang cepat, kontingen panahan Kabupaten Sumbawa optimis mampu meraih hasil maksimal dan membawa pulang gelar juara. (AM)

Sumbawa Besar, NTB -Amarmedia.co.id- Dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan koordinasi antarlembaga, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K. menghadiri kegiatan silaturahmi lintas institusi yang bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Jl. Manggis No. 07, Sumbawa, Rabu (15/07/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 15.00 WITA tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Sumbawa, di antaranya Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Djarot, M.P., Dandim 1607/Sumbawa Letkol Kav Basofi Cahyowibowo, S.T., Kajari Sumbawa Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H., serta Ketua Pengadilan Sumbawa Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., dan sejumlah pejabat daerah lainnya.

Silaturahmi ini difokuskan untuk memperkuat soliditas dan sinergitas antara TNI, Polri, Kejaksaan, serta Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System), kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan konstruktif guna menghadapi dinamika situasi di lapangan.

"Sinergitas ini bukan sekadar formalitas. Kita berkomitmen untuk membangun komunikasi yang terbuka, memperkuat koordinasi operasional, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas maupun permasalahan hukum. Dengan hubungan kerja yang harmonis antara Polri dan Kejaksaan, kami yakin penegakan hukum di Kabupaten Sumbawa akan semakin berkualitas," ujar Kapolres di sela-sela kegiatan.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai komitmen bersama untuk mengawal program-program strategis pemerintah serta kesiapan dalam menghadapi dinamika sosial. Forum ini menjadi sarana penting bagi para pimpinan instansi untuk menyamakan persepsi, bertukar informasi, serta saling mendukung dalam menciptakan situasi wilayah yang kondusif.

Harapan besar disematkan agar sinergitas antara Polres Sumbawa, Kodim 1607/Sumbawa, dan Kejari Sumbawa semakin kokoh. Sinergi ini merupakan wujud pengabdian terbaik seluruh instansi dalam melayani bangsa, negara, dan masyarakat Kabupaten Sumbawa secara khusus, serta Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan penuh keakraban dan ditutup dengan sesi foto bersama pada pukul 17.20 WITA. (AM/Hps)

Jakarta.Amarmedia.co.id - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia dan operasional smelter PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara telah diawasi secara periodik oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM. Hal itu disampaikannya usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia dan PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Menyinggung kondisi tungku Flash Converting Furnace (FCF) milik AMMAN Mineral yang masih menunggu perbaikan permanen hingga tahun 2027 akibat retakan pada bata tahan api, ia menyebut kondisi tersebut lumrah terjadi mengingat smelter itu merupakan fasilitas baru dengan teknologi asal China. "Ini kan kita kadang-kadang ya, ini persoalan ini kan pabrik baru mereka, teknologinya dari Cina. Mungkin dari pihak AMMAN ini perlu lebih mendalami terkait dengan teknologi yang mereka usung sekarang. Kadang-kadang ya trial and error itu terjadi ketika proyek ini baru bagi mereka," ujar Bambang.

Maka dari itu, Komisi XII DPR RI telah menuangkan sikap tegas soal ini dalam kesimpulan rapat, berupa desakan agar operasional smelter kedua perusahaan dapat berjalan optimal. "Kita kan dalam kesimpulan rapat bukan kata-kata meminta, mendesak kepada Freeport maupun kepada AMMAN Mineral agar di dalam operasi smelter mereka itu dapat optimal," katanya.

Terkait status tailing Freeport yang tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dirinya menjelaskan penetapan kategori itu bukan disebabkan kandungan racun pada tailing, melainkan semata karena volumenya yang besar saat dialirkan ke area pembuangan.

"Tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian B3 yang dinyatakan pada tailing mereka itu bukan persoalan dia beracun. Bahwa ketika dialirkan tailing itu ke proses pembuangan, itu sudah dalam ambang batas baku mutu standar lingkungan. Disampaikan bahwa kenapa dinyatakan B3, karena jumlahnya sangat banyak," terangnya.

Ia menyebut Komisi XII DPR RI menerima laporan bahwa pengelolaan tailing tersebut diperiksa dan dipantau secara berkala baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup maupun Kementerian ESDM. Dirinya juga merespons pertanyaan anggota Komisi XII DPR RI dari Papua soal kemungkinan pemanfaatan tailing yang diduga masih mengandung emas dan tembaga kadar rendah.

Menurutnya, hal tersebut memerlukan kajian mendalam mengingat lokasi penampungan tailing berada di sempadan sungai yang tunduk pada regulasi ketat. "Ini kan harus dikaji, karena kenapa yang namanya tailing ini kan, apalagi di sempadan sungai, aliran sungai, ini kan juga ada regulasi. Tidak bisa sembarangan untuk dimanfaatkan," jelasnya.

Ia menyebut sejumlah pihak telah mengajukan permohonan pengolahan tailing kepada manajemen Freeport, namun keputusannya tetap harus mengacu pada aturan Kementerian ESDM. "Kalau memang bisa silakan. Tetapi kalau kira-kira bertentangan dengan aturan, ya sebaiknya dipikir-pikir lagi," katanya.

 Sebagai informasi, PT Freeport Indonesia menjelaskan tailing telah melalui sejumlah uji karakteristik sesuai peraturan perundangan, termasuk uji mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif, serta uji beracun melalui metode TCLP, LD50, LC50, dan sub-kronik. Hasil pengujian menunjukkan tailing tidak tergolong beracun dan berbahaya, meski tetap masuk kategori B3 karena volumenya yang besar.

Sementara itu, PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara melaporkan kebocoran tungku FCF terjadi pada April 2025 akibat terbentuknya retakan antara bata tahan api di posisi tap hole, dengan perbaikan permanen direncanakan pada planned shutdown Juni 2027, sementara Acid Cooler pengganti telah tiba pada Juli 2026. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Cabang olahraga (Cabor) Catur kontingen Kabupaten Sumbawa menunjukkan dominasi luar biasa dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026. Hingga saat ini, tim catur Sumbawa telah berhasil mengumpulkan total 6 medali yang terdiri dari 2 Emas, 2 Perak, dan 2 Perunggu dari nomor Kilat dan Cepat.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan heroik para atlet di atas papan catur. Ia mengaku bangga dengan mentalitas juara yang ditunjukkan oleh para pecatur Sumbawa.

"Alhamdulillah, capaian ini sangat membanggakan. Saya melihat semangat juang yang luar biasa dari atlet-atlet kita. Keberhasilan meraih dua emas di nomor beregu kilat adalah bukti bahwa pembinaan catur di Sumbawa berjalan dengan sangat baik. Terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah mengharumkan nama daerah," ujar Abdul Rafiq.

Berikut adalah rincian raihan medali sementara kontingen catur Sumbawa:

2 Emas:Diraih oleh Beregu Kilat Putri (Sakinah, Adra Nabilah, Dian Syahfitri, Miftahur Rezki) dan Beregu Kilat Putra (MN. Gerry Christianto, MN. Muhammad Noh, Wahyu Hidayat, Imanuel Dave, Abdul Kadir).

2 Perak: Diraih oleh Muhammad Nurdin (Perorangan Kilat Putra) dan Beregu Cepat Putri.

2 Perunggu: Diraih oleh Miftahul Jannah (Perorangan Kilat Putri) dan Beregu Cepat Putra.

Meski telah mengamankan 6 medali, perjuangan para atlet belum usai. Saat ini, kontingen Sumbawa masih membidik 5 medali emas tambahan yang akan diperebutkan di nomor Catur Klasik yang berlangsung pada 16 hingga 19 Juli 2026. Nomor yang dipertandingkan meliputi beregu putra dan putri, perorangan putra dan putri, serta kategori veteran 58+.

Abdul Rafiq berharap, dengan sisa nomor yang ada, tim catur Sumbawa tetap fokus dan menjaga konsentrasi. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Sumbawa untuk terus memberikan doa dan dukungan agar para atlet dapat memberikan hasil terbaik.

"Masih ada lima emas yang diperebutkan di nomor klasik. Saya minta para atlet tetap fokus, jaga kesehatan, dan terus berikan yang terbaik bagi Sumbawa. Mari kita doakan bersama agar target emas tambahan dapat tercapai," pungkasnya. (AM)

Lombok Barat, Amarmedia.co.id– Kontingen Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan taringnya di kancah olahraga bergengsi Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB XII Tahun 2026. Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Kabupaten Sumbawa tampil luar biasa dengan kembali "mengawinkan" dua medali emas sekaligus.

Keberhasilan ini diraih setelah tim putra dan putri Kabupaten Sumbawa mendominasi nomor pertandingan Double Event Beregu pada Rabu (15/07/2026). Tim putra berhasil menundukkan perlawanan sengit dari tuan rumah, Kabupaten Lombok Barat, sementara tim putri tampil perkasa setelah melibas tim dari Kota Bima.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., yang hadir langsung memberikan dukungan, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas capaian fantastis para atlet.

"Alhamdulillah, di hari ketiga ini, PSTI Sumbawa kembali membuktikan kelasnya dengan membawa pulang dua medali emas dari nomor Double Event Beregu Putra dan Putri. Ini adalah hasil kerja keras yang luar biasa dari atlet, pelatih, hingga seluruh jajaran pengurus PSTI," ujar Abdul Rafiq dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, ia memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat. Total raihan empat medali emas dari cabor ini menjadi bukti nyata bahwa atlet Sumbawa memiliki mental juara yang mampu bersaing di level provinsi.

"Terima kasih telah mengharumkan nama Bumi Sabalong Samawa. Prestasi ini bukan sekadar medali, melainkan suntikan motivasi bagi cabang olahraga lainnya untuk terus berjuang memberikan yang terbaik bagi daerah kita," tambahnya.

Hasil Akhir Cabor Sepak Takraw Double Event Beregu:

Beregu Putri:

Emas: Kabupaten Sumbawa

Perak: Kota Bima

Perunggu: Kabupaten Bima & Kabupaten Dompu

Beregu Putra:

Emas: Kabupaten Sumbawa

Perak: Kabupaten Lombok Barat

Perunggu: Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) & Kabupaten Lombok Timur

Dengan tambahan medali emas ini, posisi kontingen Kabupaten Sumbawa dalam perburuan medali di PORPROV NTB XII semakin kokoh. Optimisme terus membuncah di kalangan para atlet agar target perolehan medali yang telah ditetapkan dapat tercapai, sekaligus menegaskan posisi Sumbawa sebagai salah satu kekuatan olahraga utama di Nusa Tenggara Barat..(AM)

EMPANG.Amarmedia.co.id– Suasana penuh antusias menyelimuti hari kedua Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 di SMP Negeri 1 Empang, Selasa (14/07/2026). Sekolah yang menjunjung tinggi visi "Berakhlak Mulia, Berprestasi, Berbudaya Lingkungan, dan Kompetitif" ini menghadirkan tamu istimewa sebagai pembina dan pemateri, yakni jajaran anggota Polsek Empang AKP Abdul Muis Tajudin. 

Kehadiran aparat kepolisian dengan seragam dinas lengkap di tengah-tengah siswa baru memberikan warna tersendiri. Bukan sekadar formalitas, kehadiran mereka menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara pihak sekolah dengan aparat penegak hukum dalam upaya pembinaan karakter generasi muda sejak dini.

Dalam arahannya, Kapolsek Empang AKP Abdul Muis Tajudin. menyampaikan materi menarik yang sangat relevan dengan kebutuhan remaja saat ini, mulai dari pentingnya kedisiplinan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), hingga bahaya penyalahgunaan narkoba. Tak ketinggalan, edukasi mengenai anti-bullying dan etika bermedia sosial juga ditekankan agar siswa baru lebih bijak dalam berinteraksi di dunia digital.

Kehadiran pihak kepolisian ini sukses mengubah stigma kaku aparat di mata siswa. Sebaliknya, interaksi yang tercipta justru membuat siswa baru lebih tertib, disiplin, dan berani untuk aktif bertanya selama sesi berlangsung.

 Makna di Balik MPLS Ramah 2026

Kegiatan ini dirancang untuk mewujudkan tiga nilai utama dalam semangat MPLS Ramah 2026, yaitu:

RAMAH: Siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah dan aparat penegak hukum secara humanis dan persuasif, bukan dengan cara yang menakutkan.

AMAN: Kehadiran Polsek Empang memberikan rasa aman sekaligus menjadi sarana edukasi hukum sejak dini bagi para siswa.

HEBAT: Menciptakan pendidikan yang utuh melalui kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan aparat.

"Kehadiran Bapak Polisi sebagai pembina langsung membuat siswa lebih paham akan aturan dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kami berterima kasih atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan untuk siswa-siswi kami," ujar perwakilan pihak sekolah.

Kolaborasi hebat antara SMPN 1 Empang dan Polsek Empang ini menjadi bukti nyata bahwa sekolah tidak bergerak sendiri dalam membentuk karakter siswa. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan siswa-siswi baru SMPN 1 Empang siap melangkah menjadi pribadi yang unggul, berakhlak mulia, dan berprestasi.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id– Prestasi membanggakan ditorehkan oleh BMT Insan Samawa dalam ajang bergengsi Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) 2026. Lembaga yang mewakili Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwDN) Provinsi NTB ini berhasil meraih Juara 1 untuk kategori Lembaga Waqaf Unggulan dalam Kompetisi Program Pemberdayaan Ekonomi Lembaga ZISWAF.

Ajang FESyar 2026 yang berlangsung di Mataram pada 10–12 Juli 2026 ini merupakan rangkaian strategis menuju perhelatan akbar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah Regional Berkelanjutan melalui Sinergi dan Transformasi Digital", acara ini mempertemukan berbagai lembaga terbaik dari seluruh wilayah KTI, mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

 Inovasi Waqaf untuk Ketahanan Pangan

BMT Insan Samawa berhasil memikat hati dewan juri melalui program unggulannya, yakni "Waqaf untuk Ketahanan Pangan berbasis Penggilingan Gabah di Desa Poto, Sumbawa". Program ini dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Ketua Pengurus BMT Insan Samawa, Rai Saputra, mengungkapkan rasa syukur mendalam atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan buah kerja keras seluruh pihak yang mendukung program waqaf uang nazir BMT Insan Samawa.

"Ikhtiar kami membangun ketahanan pangan melalui investasi dana waqaf di sektor pabrik giling gabah telah membantu puluhan petani memudahkan proses penggilingan gabah menjadi beras. Selain itu, program ini juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai pengelola pabrik," ujar Rai dengan penuh bangga.

Sinergi Regional dalam ISEF 2026

Pada babak final yang diselenggarakan di Hotel Lombok Raya, 11 Juli 2026, tim juri yang terdiri dari unsur praktisi, birokrasi, akademisi, dan perwakilan Bank Indonesia menilai bahwa pemenang tahun ini memiliki visi yang sama: memperkuat ketahanan pangan sebagai sektor strategis yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak dan pengendalian inflasi daerah.

Selain BMT Insan Samawa, BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan juga dinobatkan sebagai Juara 1 untuk kategori Lembaga Zakat Unggulan melalui program "Lumbung Pangan Berkah".

Sebagai bentuk apresiasi, kedua lembaga pemenang diundang menjadi pembicara utama dalam talk show eksklusif bersama pakar ekonomi Islam terkemuka, Profesor Raditya Sukmana (Guru Besar Universitas Airlangga) dan Bapak Muhibuddin (Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Waqaf, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI). Dalam sesi tersebut, mereka memaparkan success story pengelolaan ZISWAF yang efektif bagi pemberdayaan ekonomi umat.

 Menuju Panggung Nasional

Atas kemenangan ini, BMT Insan Samawa dan BAZNAS Kalimantan Selatan akan menjadi delegasi resmi Kawasan Timur Indonesia untuk berlaga di ajang tingkat nasional, yakni Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 yang akan digelar di Jakarta pada Oktober mendatang. Mereka akan bersaing dengan lembaga-lembaga unggulan dari wilayah Sumatera dan Jawa untuk memperebutkan predikat terbaik di tingkat nasional.

Kemenangan BMT Insan Samawa ini membuktikan bahwa lembaga pengelola dana sosial di NTB mampu bertransformasi menjadi penggerak ekonomi syariah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. (Gam)

Perkuat Sinergi Optimalisasi Pengumpulan ZIS 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -  14 Juli 2026 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sinergi dengan pemerintah desa dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi bersama Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) se-Kecamatan Moyo Hulu yang berlangsung di Aula Kantor Desa Batu Tering, Selasa (14/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Moyo Hulu yang juga Kepala Desa Batu Tering Alwan Hidayat, S.Pd.I, Kepala Desa Batu Bulan Yunus Syufriadi Bakri, S.Pd.I, Kepala Desa Sempe Hamzah, Kepala Desa Sebasang Mulyadin, Kepala Desa Leseng Rajudin, serta para kepala desa lainnya di Kecamatan Moyo Hulu.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara BAZNAS dan pemerintah desa dalam membangun ekosistem zakat yang lebih baik. Berbagai gagasan berkembang dalam suasana diskusi yang hangat dan dinamis, mulai dari penguatan kelembagaan zakat di tingkat desa, pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), hingga strategi meningkatkan kesadaran masyarakat agar gemar berzakat, berinfak, dan bersedekah melalui BAZNAS. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen penyucian harta sekaligus sarana membangun kesejahteraan sosial. Semangat itu kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara terencana, profesional, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam sambutannya, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kecamatan Moyo Hulu yang juga Kepala Desa Batu Tering, Alwan Hidayat, S.Pd.I, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang terus membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah desa. Menurutnya, pemerintah desa merupakan mitra strategis dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari ibadah sekaligus solusi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. "Atas nama Forum Komunikasi Kepala Desa se-Kecamatan Moyo Hulu, kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas terselenggaranya silaturahmi ini. Forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kerja sama. Kami siap mendukung berbagai program BAZNAS, termasuk pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kantor desa maupun masjid agar potensi zakat, infak, dan sedekah di Kecamatan Moyo Hulu dapat dihimpun secara optimal dan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Alwan Hidayat.

Ia berharap silaturahmi tersebut menjadi awal lahirnya gerakan bersama antara pemerintah desa, tokoh agama, pengurus masjid, dan masyarakat dalam membangun budaya berbagi sehingga manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Di sela-sela kegiatan, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan bahwa penguatan sinergi dengan pemerintah desa merupakan langkah strategis dalam meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Sumbawa.

Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pembangunan sekaligus pusat kehidupan masyarakat, sehingga keberhasilan gerakan zakat sangat bergantung pada kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, tokoh agama, dan BAZNAS. "Kami meyakini bahwa ketika pemerintah desa bergerak bersama BAZNAS, potensi zakat akan semakin besar. Amanah masyarakat yang dihimpun melalui zakat, infak, dan sedekah akan kami kelola secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para mustahik. Kami berharap sinergi ini terus berkembang dan menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa," jelas Syukri Rahmat.

Sementara itu, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, sebagai wakil ketua 1 bidang pengumpulan memperkenalkan semangat "Salempo Ponyan", sebuah istilah lokal Sumbawa yang dimaknainya sebagai upaya menghimpun seluruh potensi secara maksimal tanpa menyisakan peluang yang ada.

Menurutnya, filosofi tersebut sangat relevan dengan gerakan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang sedang dibangun BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

"Salempo Ponyan berarti bagaimana kita mengumpulkan seluruh potensi yang ada secara maksimal. Dalam konteks pengelolaan zakat, jangan ada potensi yang terlewat. Jika seluruh kantor desa memiliki UPZ, seluruh masjid aktif menghimpun ZIS, dan seluruh masyarakat memahami pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi, maka insyaallah penghimpunan zakat di Kabupaten Sumbawa akan meningkat signifikan dan manfaatnya akan semakin luas dirasakan oleh masyarakat," ungkap Dr. M. Ihsan Safitri.

Ia menambahkan bahwa gerakan zakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga membutuhkan semangat kebersamaan, edukasi, dan keteladanan dari para pemimpin di tingkat desa. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I, menjelaskan bahwa salah satu hasil penting dari forum tersebut adalah adanya kesepahaman untuk mempercepat pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh kantor desa dan masjid di Kecamatan Moyo Hulu.

Selain itu, forum juga menyepakati pentingnya meningkatkan sosialisasi zakat kepada seluruh lapisan masyarakat melalui pemerintah desa, majelis taklim, khatib Jumat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya. "Diskusi hari ini sangat produktif. Banyak gagasan konstruktif yang muncul, terutama mengenai pembentukan UPZ di setiap desa dan masjid serta peningkatan sosialisasi zakat kepada masyarakat. Kami optimistis, dengan dukungan para kepala desa, potensi zakat di Kecamatan Moyo Hulu dapat dihimpun secara lebih optimal untuk mendukung berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan ekonomi umat," ujarnya.

Silaturahmi yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi antara BAZNAS dan pemerintah desa. Para kepala desa menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis BAZNAS dalam membangun budaya zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan masyarakat.

Melalui semangat "Salempo Ponyan", BAZNAS Kabupaten Sumbawa optimistis seluruh potensi zakat, infak, dan sedekah di Kecamatan Moyo Hulu dapat dihimpun secara maksimal. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, masjid, tokoh agama, dan masyarakat, zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan sosial yang mampu mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas, serta mewujudkan kesejahteraan umat sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Setelah menjadi perhatian nasional melalui berbagai agenda kementerian dan lembaga, termasuk kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Nusa Tenggara Barat, kini NTB kembali dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026. Forum strategis tersebut dijadwalkan dihadiri para Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia serta rencananya dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses, Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abdul Chair, Ak., di Kantor Gubernur NTB, Senin (13/7/2026). Rapat dihadiri para Asisten Sekda, kepala perangkat daerah terkait, kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, serta seluruh unsur kepanitiaan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Dalam arahannya, Abdul Chair menegaskan bahwa kepercayaan menjadi tuan rumah Raker APPSI merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemerintah Provinsi NTB. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terpadu, profesional, dan responsif agar setiap tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai rencana.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan forum nasional tersebut tidak hanya diukur dari kelancaran acara, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada seluruh tamu, mulai dari penyambutan, protokoler, transportasi, akomodasi, keamanan, kesehatan, kebersihan, publikasi, hingga kesiapan lokasi kegiatan.

Raker APPSI Tahun 2026 mengusung tema "Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah", yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

Selain agenda rapat kerja, para peserta juga akan diperkenalkan dengan berbagai potensi unggulan Nusa Tenggara Barat melalui pameran produk UMKM, promosi ekonomi kreatif, sajian seni budaya, serta kunjungan ke destinasi wisata unggulan. Momentum ini diharapkan menjadi ruang untuk memperluas jejaring kerja sama antardaerah sekaligus memperkenalkan peluang investasi di Nusa Tenggara Barat.

Kepercayaan menjadi tuan rumah Raker APPSI semakin mempertegas posisi NTB sebagai daerah yang semakin dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan agenda-agenda strategis nasional. Dalam beberapa waktu terakhir, NTB menjadi tuan rumah berbagai kegiatan kementerian dan lembaga, serta menerima kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan pemerintah pusat terhadap kapasitas NTB dalam menyelenggarakan forum berskala nasional.

Sementara Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, menegaskan Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen menjadikan Raker APPSI Tahun 2026 tidak hanya sukses sebagai penyelenggaraan acara, tetapi juga menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM. Di saat yang sama, forum ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi investasi, pariwisata, budaya, dan produk unggulan NTB kepada para kepala daerah dari seluruh Indonesia, sekaligus semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu pusat penyelenggaraan agenda nasional.

"Alhamdulillah, kepercayaan pemerintah pusat terhadap Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah berbagai agenda nasional terus menguat." pungkasnya. (AM/Kominfotik)

Pemprov NTB Tegaskan: Temuan BPK Telah Ditindaklanjuti, Tidak Ada Kerugian Daerah Yang Dibiarkan

Mataram, Amarmedia.co.id - 13 Juli 2026–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pemberitaan salah satu media mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan retribusi daerah di sejumlah UPTD tidak disajikan secara utuh sehingga berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, Senin (13/7) di Mataram, menjelaskan bahwa seluruh temuan BPK merupakan bagian dari mekanisme audit dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan. Semua rekomendasi pada Temuan yang diberitakan bahkan telah ditindaklanjuti, termasuk penyetoran seluruh penerimaan yang menjadi temuan, sebelum maupun setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

"Pemberitaan tersebut tidak memberikan informasi secara utuh. Yang diberitakan hanya sisi temuannya, tetapi tidak menjelaskan bahwa sebagian besar rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap agar tidak muncul kesimpulan yang menyesatkan," tegas pria yang akrab disapa Aka ini.

Ia menjelaskan, pada UPTD Balai Latihan Kerja Disnakertrans, selisih penerimaan retribusi sebesar Rp92,17 juta telah disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan. Demikian pula pada UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, seluruh kewajiban penyetoran telah diselesaikan sesuai rekomendasi BPK.

Untuk UPTD Balai Kemasan Produk Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, temuan sebesar Rp460,61 juta juga telah disetorkan pada saat pembahasan Nota Hasil Pemeriksaan (NHP), sehingga telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Sementara itu, terhadap Balai Laboratorium Lingkungan, rekomendasi BPK bukan mengenai penyalahgunaan keuangan, melainkan perlunya penelaahan atas pengenaan biaya layanan di luar Peraturan Daerah agar ke depan memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Demikian pula pada Museum Negeri, Wisma Seruni, dan Pelabuhan Perikanan Tanjung Sape, rekomendasi BPK lebih diarahkan pada penyempurnaan tata kelola administrasi, optimalisasi penatausahaan retribusi, penggunaan karcis yang memenuhi ketentuan, serta percepatan pengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Aka, penting dipahami bahwa rekomendasi BPK merupakan instrumen untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh temuan langsung disimpulkan sebagai kerugian daerah ataupun diartikan sebagai uang negara yang hilang, apalagi dikatakan masuk kantong pribadi.

"Setiap rekomendasi BPK ditindak lanjuti secara serius. Justru esensi pemeriksaan adalah memastikan adanya perbaikan tata kelola. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melaksanakan seluruh rekomendasi tersebut secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," dan ini sidah menjadi komitmen kuat sesuai perintah Bapak Gubernur, ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh media untuk menyampaikan informasi secara berimbang dengan mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas, yaitu menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tuntas, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta memastikan seluruh pengelolaan pendapatan daerah berlangsung semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Aka.(AM/Kominfotik)

Mataram,Amarmedia.co.id – Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga Paramotor pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB XII Tahun 2026. Atlet Kabupaten Sumbawa, Raju Andika, berhasil mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Sumbawa setelah tampil gemilang pada nomor Slalom yang digelar di Eks Bandara Selaparang, Mataram, Senin (13/7/2026).

Raju tampil impresif dengan meraih nilai sempurna, yakni 1.000 poin, sekaligus mengungguli enam pesaingnya dari berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Barat.

Para pesaing tersebut yakni Reza M. Nurzaman dan Dodi Apriadi dari Lombok Tengah, Soni Ade Hermawan dan Bagus Pala Rudadi dari Lombok Barat, serta Hamdan dan Ali Muchtarom dari Kabupaten Sumbawa Barat.

Pada PORPROV NTB XII 2026, cabang olahraga Paramotor mempertandingkan empat nomor, yaitu Presisi, Slalom, Ekonomi, dan Navigasi. Sementara pada level nasional, olahraga ini memiliki 16 nomor pertandingan, namun hanya empat nomor yang diperlombakan pada ajang PORPROV.

Raju mengaku bersyukur dapat mempersembahkan prestasi terbaik untuk Kabupaten Sumbawa.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan bangga bisa mempersembahkan medali emas pertama untuk Kabupaten Sumbawa. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumbawa yang telah memberikan doa dan dukungan,” ujarnya.

Raju berharap masih dapat memberikan hasil terbaik pada nomor-nomor lain yang masih akan dipertandingkan.

“Saya berharap bisa kembali memberikan prestasi terbaik pada kelas berikutnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pencapaian atlet Paramotor tersebut.

“Alhamdulillah, kita berhasil meraih medali emas pertama dari cabang olahraga Paramotor pada nomor Slalom. Semoga raihan ini menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh atlet Kabupaten Sumbawa yang sedang berjuang di berbagai cabang olahraga PORPROV NTB XII 2026,” katanya.

Keberhasilan Raju menjadi awal yang manis bagi kontingen Kabupaten Sumbawa dalam perburuan medali pada PORPROV NTB XII 2026.

KONI Sumbawa berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga target prestasi yang telah ditetapkan dapat tercapai. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id– Kontingen Kabupaten Sumbawa kembali menambah pundi-pundi medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) NTB XII Tahun 2026. Kali ini, cabang olahraga catur tampil gemilang dengan menyumbangkan dua medali emas dari 4 nomor yang dipertandingkan.

Sumbawa mendulang emas dari nomor Catur Kilat (Blitz 3+2) Beregu Putra dan Beregu Putri pada pertandingan yang berlangsung di Gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu, Mataram, pada Senin, (13/07).

Koordinator tim dan Pelatih Catur Sumbawa, Alfian Rusdi, didampingi Rudy Lang, SH., WNP., PNP., serta Ketua Percasi Kabupaten Sumbawa, H. Yahya Efendi, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian para atlet di hari pertama pertandingan.

“Alhamdulillah, pada hari pertama cabang olahraga catur, Sumbawa berhasil meraih dua medali emas dari nomor Catur Kilat (Blitz 3+2) Beregu Putra dan Beregu Putri,” ujarnya.

Tim beregu putra yang diperkuat MN Gerry Christianto, Wahyu Hidayat, MN M. Nuh, Imanuel Dave, dan Abdul Kadir tampil konsisten dengan mengumpulkan poin demi poin di setiap babak. Dalam setiap pertandingan hanya empat pemain yang diturunkan, sehingga tim pelatih menerapkan strategi rotasi dengan mengistirahatkan MN M. Nuh pada babak kedua, ketiga, keenam, dan ketujuh.

Strategi tersebut terbukti efektif. Kombinasi para pemain senior dan talenta muda mampu membawa tim putra tampil sebagai juara dan mempersembahkan medali emas untuk Kabupaten Sumbawa.

Prestasi serupa juga ditorehkan tim beregu putri yang diperkuat Sakinah, Dian Syahfitri, Miftahur Rezki, dan Adra Nabilah. Mereka tampil impresif dengan mengoleksi 4,5 poin dari lima babak tanpa sekalipun menelan kekalahan.

Tim pelatih juga menerapkan strategi rotasi dengan mengistirahatkan Miftahur Rezki pada babak ketiga, keempat, dan kelima. Hasilnya, tim putri sukses mengunci medali emas kedua bagi Sumbawa.

Selain dua medali emas, atlet catur Sumbawa juga berhasil menambah koleksi medali perunggu melalui nomor perorangan putra dan putri yang diraih Nurdin Embang dan Miftahuljannah.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH, M.Si., menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet, pelatih, dan ofisial yang telah mengharumkan nama daerah.

“Terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, dan pengurus Percasi yang telah bekerja keras hingga mampu mempersembahkan dua medali emas. Prestasi ini menjadi kebanggaan masyarakat Sumbawa dan semoga menjadi motivasi bagi cabang olahraga lainnya untuk terus menambah perolehan medali emas,” katanya.

Dengan tambahan dua emas dari cabang olahraga catur, Sumbawa semakin optimistis bersaing dalam perburuan prestasi pada PORPROV NTB XII 2026. Semangat para atlet diharapkan terus terjaga agar target perolehan medali yang telah ditetapkan dapat tercapai. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id  — Ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Sumbawa mendadak hangat. Sejumlah perwakilan dari Aliansi Sumbawa Bersatu yang terdiri atas gabungan 10 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media mendatangi gedung wakil rakyat. Mereka menyampaikan kegelisahan dan mosi tidak percaya atas aktivitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Kecamatan Lantung yang dinilai telah melenceng jauh dari komitmen awal kesejahteraan rakyat.

Rapat pini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Sekretaris Daerah (Sekda), Dr.H Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Kepala Bapperida Dr. Dedy Hariwibowo, Perwakilan Kapolres Sumbawa, Pimpinan DPRD dan Anggota Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sumbawa, unsur Forkopimda, serta perwakilan aliansi LSM Sumbawa Bersatu.

Perwakilan Aliansi LSM Sumbawa Bersatu Ary membuka penyampaian aspirasi dengan menyatakan sikap tegas menarik dukungan dari Koperasi Seloning Bukit Lestari. Komitmen awal pembentukan koperasi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat lokal dinilai hanyalah kamuflase belata. Fakta mengejutkan di lapangan mengungkapkan adanya aktivitas pengerukan deposit atau area menambang (mining area) seluas 10 hektar yang nekat menerobos keluar dari wilayah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Sekretaris Aliansi LSM Sumbawa Bersatu, Imran Efendi SH memaparkan rentetan kejanggalan administratif dan teknis. Ia menyebutkan bahwa perjalanan IPR ini telah membuat Pemerintah Daerah (Pemda) berada di posisi ambigu akibat ketiadaan juklak dan juknis di tingkat kabupaten.

"Sejauh ini IPR hanya dijadikan pemanis lisensi hukum administrasi, namun asas keberadaannya tidak ada di lapangan. Mereka mengabaikan kewajiban teknis seperti kepemilikan sertifikat tambang, pelaporan berkala ke Pemda, hingga pembuatan sistem environmental (sedimentasi) di daerah hulu. Kami tidak ingin IPR ini menjadi starting politik yang tidak humanis dan Pemda dijadikan bulan-bulanan di media sosial. Sikap kami jelas segera beri police line, ciduk oknum yang bermain, dan kembalikan hajat ekonomi ini seutuhnya kepada rakyat," tegas Imran.

Senada dengan Imran, Penanggung Jawab Aksi dari LSM Mandiri, Iying Gunawan (didampingi Dudung Jayadi), mengaku merasa tertipu oleh janji manis pihak investor.

"Awalnya investor menjanjikan akan mengakomodir 500 penambang manual tradisional untuk masuk menjadi anggota IPR dengan skema saham 40% investor dan 60% koperasi demi menyumbang PAD Sumbawa. Nyatanya, ini adalah praktik kapitalisme liberal. Kami bolak-balik mengawal ini ke Mataram, tapi PAD-nya nol besar. Sebelum sungai-sungai kita rusak parah, kami minta ketegasan aparat hukum untuk menutup para cukong yang merusak alam Sumbawa," cetus Iying.

Dugaan Operasi Ilegal dan Pengabaian Hak SHU

Ketua FPPK, Abdul Hataf, turut menyoroti adanya laporan dari Dinas ESDM yang menyatakan bahwa tiga investor di kawasan tersebut—yakni PT Metro, TIB, dan Nusantara—sebenarnya belum diperbolehkan beroperasi sebelum memenuhi dokumen persyaratan lengkap.

"Faktanya mereka sudah panen berkali-kali sejak bulan Februari, tapi hasil itu dikembalikan ke perusahaan, bukan ke rakyat anggota koperasi. Ini omong kosong," tukas Hattaf

Aji Rusdianto (Raja), perwakilan aliansi lainnya yang meminta ketegasan Bupati untuk mengusir perusahaan nakal tersebut.

Lebih jauh, perwakilan Aliansi LSM menambahkan bahwa ketiga investor yang beroperasi di kolam 1 hingga 6 tersebut diduga kuat beroperasi secara ilegal selama delapan bulan terakhir karena dokumen UKL-UPL belum resmi terbit. Ironisnya lagi, muncul dualisme kepengurusan Koperasi Selonong Bukit Lestari, sementara Sisa Hasil Usaha (SHU) masyarakat pasca-pembagian di kantor bupati bulan Oktober lalu hingga detik ini belum dicairkan.

Melihat kacaunya tata kelola ini, Pimpinan DPRD Sumbawa, HM. Berlian Rayes menganalogikan situasi ini bak terkena jebakan. Kita seperti di-prank. Demi menyelamatkan aset daerah dan mencegah gejolak sosial yang lebih besar, penting untuk menghadirkan seluruh pihak terkait. Pak Bupati juga perlu memberikan atensi khusus dan berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTB," saran Berlian.

Respon Bupati Sumbawa: Koperasi Terancam Dibekukan

Menanggapi rentetan protes keras dari mitranya di LSM, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan apresiasi mendalam atas fungsi kontrol yang dijalankan oleh Aliansi Sumbawa Bersatu. Bupati mengaku gerakan ini menjadi amunisi tambahan bagi Pemda untuk melakukan penertiban lapangan.

Namun, Bupati tidak menampik adanya dilema besar yang dihadapi pemerintah daerah di tingkat tapak.

"Saya harus sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan penutupan portal tambang rakyat. Sebab di satu sisi, saya kerap didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat Lantung yang meminta agar tambang rakyat ini tetap dibuka demi menekan angka pengangguran. Namun, prinsip saya jelas: selain menertibkan, lingkungan juga harus lestari," urai Bupati Jarot.

Bupati membeberkan sejumlah kejanggalan yang juga menjadi catatan krusial Pemda, di antaranya belum terlihatnya dokumen resmi UKL-UPL, belum adanya dana jaminan reklamasi (talangan), tidak adanya sistem monitoring, belum jelasnya program CSR/pemberdayaan masyarakat, hingga nihilnya kontribusi PAD.

"Ini kondisi dilematis yang sudah terjadi. Atas dasar itu, kami segera mengambil langkah cepat bersama Forkopimda melalui dua poin utama pertama memanggil Pengurus Koperasi. Pemda Sumbawa akan segera memanggil Ketua Koperasi Selonong Bukit Lestari untuk dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban menyeluruh. Kedua Jika dalam klarifikasi tersebut ditemukan bukti kuat bahwa koperasi tidak berjalan sesuai koridor hukum atau menyalahgunakan kemitraan, Pemda secara tegas akan membekukan koperasi tersebut. Dengan dibekukannya koperasi, secara otomatis seluruh aktivitas ketiga investor di lokasi tersebut dinyatakan ilegal dan wajib angkat kaki.

Bupati menutup penjelasannya dengan menyebutkan bahwa saat ini Pemprov NTB juga tengah menggodok regulasi teknis terkait monitoring sistem tersebut, dan Pemda Sumbawa berkomitmen mengawal penuh agar hak-hak masyarakat lokal tidak dikorbankan demi keuntungan segelintir oknum. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Dalam kelanjutan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Senin (13/7/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara berturut-turut memberikan jawaban atas pemandangan umum yang diajukan oleh Fraksi Partai Gelora Indonesia dan Fraksi gabungan Demokrat-PPP (Persatuan Pembangunan).

Di hadapan pimpinan sidang H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan Anggota DPRD Bupati menegaskan bahwa seluruh catatan, pertanyaan, dan masukan dari kedua fraksi tersebut merupakan kontribusi yang sangat konstruktif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pembangunan daerah di masa mendatang.

Respons atas Pemandangan Umum Fraksi Gelora

Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fraksi Gelora Indonesia atas kejelian mereka membedah postur anggaran daerah. Menjawab kekhawatiran fraksi terkait ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat, Bupati memaparkan sejumlah langkah strategis.

Pemkab Sumbawa berkomitmen penuh untuk terus menekan ketergantungan fiskal terhadap pusat melalui optimalisasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya tengah menjalankan berbagai program perluasan basis pajak dan digitalisasi layanan untuk memperkuat struktur fiskal daerah.

Lebih lanjut, Bupati memastikan bahwa APBD Kabupaten Sumbawa akan benar-benar dikelola agar memberikan manfaat nyata yang langsung menyentuh masyarakat luas.

"Pemerintah daerah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Langkah ini untuk memastikan bahwa setiap program prioritas yang dianggarkan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara konkret," tegas Bupati.

Pemkab Sumbawa menyambut baik seluruh usulan dan saran yang diajukan oleh Fraksi Gelora sebagai bahan evaluasi mutakhir demi menyempurnaan rencana pengelolaan keuangan dan blueprint pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Respons atas Pemandangan Umum Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan 

Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada Fraksi gabungan Demokrat-PPP Pembangunan. Bupati menyatakan bahwa pertanyaan mengenai optimalisasi PAD dan penanganan sengkarut gas LPG 3 kg memiliki substansi yang sama, sehingga penjelasannya selaras dengan jawaban yang telah diberikan kepada fraksi-fraksi sebelumnya.

Menjawab masukan mengenai efektivitas anggaran, Bupati menjelaskan bahwa Pemda terus berupaya menciptakan dampak ekonomi yang berganda (multiplier effect) bagi masyarakat. Strategi ini ditempuh dengan menaikkan standar kualitas perencanaan sejak awal dan memperketat evaluasi kinerja di setiap Perangkat Daerah (OPD).

Terkait desakan percepatan pembangunan infrastruktur vital, Pemkab Sumbawa memberikan perhatian khusus pada sektor air bersih.

 "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah pedesaan, Pemda akan terus meningkatkan alokasi dan pemerataan pembangunan fisik. Kami juga secara intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna menjemput dukungan anggaran luar," jelasnya.

Poin krusial yang disoroti oleh Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan adalah maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Lantung, Ai Mual, serta beberapa pedesaan lainnya. Menanggapi hal ini, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa pemerintah daerah mencermati persoalan pelik ini secara sangat serius.

Bupati tidak menampik bahwa praktik PETI membawa dampak buruk yang masif, mulai dari potensi kerusakan lingkungan hidup yang parah, ancaman keselamatan bagi para pekerja, hingga kerugian finansial negara akibat eksploitasi ilegal. Oleh karena itu, Pemda mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus melihat realitas sosial di mana sebagian masyarakat lokal menggantungkan mata pencaharian utama mereka pada sektor pertambangan tersebut.

"Kita butuh solusi yang legal dan berkelanjutan agar alam tidak rusak tetapi ekonomi rakyat tetap jalan. Oleh karena itu, Pemda mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini sudah banyak usulan pembentukan koperasi tambang di wilayah Kabupaten Sumbawa," ungkap Bupati.

Bupati secara terbuka menyatakan dukungannya dan merekomendasikan agar aktivitas tersebut dilegalkan melalui jalur resmi. Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat bahwa proses birokrasi ini tidak instan.

"Prosesnya panjang, perlu konsentrasi, ketekunan, dan biaya operasional yang lumayan, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Namun, dari sisi regulasi, kita terus mendorong legalitas ini agar ke depan aktivitas tambang rakyat dapat dilaksanakan sesuai kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)," tambahnya.

Melalui izin resmi (Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR dan Izin Pertambangan Rakyat/IPR), Pemda meyakini kontrol terhadap keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan dapat ditegakkan secara ketat. Bupati mengakui isu ini memicu pro-kontra yang luar biasa, bahkan menarik perhatian masyarakat luar daerah untuk datang berduyun-duyun ke Sumbawa guna mempelajari dinamikanya. Pemda memastikan telah berkordinasi dengan jajaran Forkopimda agar penanganan di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis namun tetap tegas.

Sidang Paripurna ditutup dengan penyerahan berkas jawaban kepala daerah secara resmi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti dalam agenda pandangan akhir fraksi mendatang. (AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id– Masih dalam rangkaian Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Senin (13/7/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan tanggapan mendalam atas pemandangan umum yang diajukan oleh Fraksi Partai Gerindra. Di hadapan pimpinan sidang H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan seluruh anggota dewan, Bupati menegaskan bahwa setiap catatan dari Gerindra merupakan bentuk komitmen kuat dalam mengawal pembangunan daerah.

Menjawab poin-poin awal dari Fraksi Gerindra, Bupati menjelaskan bahwa pertanyaan terkait optimalisasi sektor pajak dan retribusi daerah, strategi efektivitas serta akuntabilitas belanja daerah, hingga persoalan kelangkaan LPG 3 kg memiliki substansi yang selaras dengan fraksi sebelumnya (Fraksi PKS dan Golkar). Pemda memastikan kualitas perencanaan hingga evaluasi program terus ditingkatkan agar APBD bergerak maksimal untuk rakyat.

Namun, suasana sidang terasa lebih emosional dan penuh penegasan saat Bupati menanggapi poin keempat dari Fraksi Gerindra mengenai evaluasi program Sumbawa Hijau Lestari.

Sumbawa Hijau Lestari: Jantung Daerah untuk Anak Cucu

Bupati Syarafuddin Jarot secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih atas masukan Gerindra terkait evaluasi program lingkungan ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus menjalankan program Sumbawa Hijau Lestari dengan evaluasi berkala agar pelaksanaannya semakin sempurna di lapangan.

Dengan nada bicara yang penuh kesungguhan, Bupati mengungkapkan bahwa program ini lahir langsung dari lubuk hatinya yang paling dalam, didorong oleh keprihatinan mendalam melihat kondisi bentang alam Sumbawa saat ini.

"Program ini berangkat dari hati saya. Kita patut prihatin dengan kondisi Sumbawa saat ini. Kita masih punya hutan dan masih banyak potensi alam yang harus diselamatkan demi kita wariskan kepada generasi masa depan, kepada anak cucu kita," ungkap Bupati dengan tegas.

Bupati tidak menampik bahwa sejak awal digulirkan, program penyelamatan lingkungan ini menghadapi tantangan yang tidak mudah di lapangan. Bahkan, ia menyentil secara blak-blakan keberadaan oknum-oknum yang dinilai merusak alam.

 "Sejak awal program ini mendapat tantangan, dan sampai sekarang pun masih banyak 'biang kerok' (perusak lingkungan) di luar sana. Karena itu, ketika kita krisis dan butuh air seperti sekarang, mari kita ayo bersama-sama melaksanakan program ini. Meskipun dari Fraksi Gerindra meminta evaluasi, catatan itu kami terima sebagai dasar penyempurnaan kegiatan, tetapi tolong jangan hilangkan program ini. Ini adalah nyawa Sumbawa, ini jantungnya Sumbawa!" seru Bupati di podium sidang.

Demi memastikan program rehabilitasi lahan hutan yang kritis berjalan tanpa hambatan, Bupati menyatakan komitmen personal dan regulasinya. Ia siap mengeluarkan Instruksi/Direktif Bupati secara khusus guna memperkuat payung hukum pergerakan di lapangan.

Langkah konkret yang dijanjikan meliputi penguatan anggaran operasional pengamanan hutan terpadu. Baginya, memastikan kelestarian alam Sumbawa jauh lebih krusial di atas kepentingan sektoral apa pun demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.

Sambut Baik Optimalisasi PAD dan Ketersediaan LPG

Menutup jawabannya untuk Fraksi Gerindra pada poin kelima, Bupati Sumbawa kembali menegaskan komitmen Pemda dalam menyambut baik seluruh usulan mengenai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penanganan kelangkaan LPG yang sejalan dengan masukan fraksi-fraksi lain.

Pemerintah daerah berjanji akan menyerap dan mengeksekusi rekomendasi strategis tersebut secara bertahap, disesuaikan dengan koridor kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (AM)

Jawab Pandangan Fraksi PKS, Bupati Sumbawa Tegaskan Komitmen Transparansi, Genjot PAD, hingga Atasi Kelangkaan LPG

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan memaksimalkan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD, dalam Sidang Paripurna yang digelar Senin (13/7/2026).

Sidang Paripurna yang berlangsung khidmat di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbawa ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala OPD lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam pengantarnya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan anggota dewan. Ia memandang seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai masukan yang sangat berharga demi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tahun berjalan.

Secara berurutan, Bupati memberikan jawaban terperinci atas catatan dan pertanyaan yang dilayangkan oleh setiap fraksi, dimulai dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bupati menjawab secara mendalam.

Bupati menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pandangan umum, pertanyaan, serta saran konstruktif dari Fraksi PKS. Bagi pemerintah daerah, hal ini merupakan wujud nyata dari kepedulian dan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Sinergi Opini WTP dan Komitmen Fiskal

Pemda Sumbawa secara khusus berterima kasih atas apresiasi Fraksi PKS terhadap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bupati menegaskan bahwa capaian prestisius ini adalah buah dari sinergi yang kuat antara Pemda dan DPRD dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah.

 "Kami berkomitmen penuh melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan kontribusi besar dan manfaat nyata bagi rakyat Sumbawa," ujar Bupati.

Menjawab pertanyaan Fraksi PKS mengenai postur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi penguatannya, Bupati memaparkan bahwa dari total realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp 2,374 Triliun kontribusi PAD tercatat sebesar Rp 242,9 Miliar atau sekitar 11,29 persen. Sumber pendapatan ini ditopang oleh sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Ke depan, Pemkab Sumbawa bersama instansi pemungut seperti Bapenda, RSUD, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta sektor koperasi, akan terus memperkuat langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi utama yang sedang dan sudah berjalan di antaranya:

Mengintegrasikan sistem pembayaran digital untuk meminimalkan kebocoran, Perluasan Basis Pajak & Optimalisasi Aset, Mendata ulang potensi objek pajak baru dan memaksimalkan pemanfaatan aset daerah yang tidur.Penambahan Tenaga Kontrak Sementara. Menempatkan personel tambahan di Bapenda guna meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

Klarifikasi Serapan APBD dan Silpa

Terkait catatan Fraksi PKS mengenai serapan APBD yang dinilai belum maksimal, Bupati menjelaskan bahwa realisasi belanja daerah yang mencapai 92,9 persen tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis:

 1. Sisa Belanja Pegawai. Banyaknya formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum terpenuhi dan posisinya belum terisi hingga akhir tahun anggaran.

 2. Keterlambatan Proyek Fisik:Adanya beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum dapat dirampungkan 100% hingga akhir tahun.

 3. Efisiensi Belanja Tidak Terduga (BTT): Pemda menganggarkan dana BTT yang cukup besar sebagai antisipasi darurat, namun bersyukur tidak perlu menggunakannya secara penuh.

Sedangkan untuk besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), hal itu dipengaruhi oleh realisasi PAD yang berhasil melampaui target, serta adanya sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) spesifik yang secara aturan tidak bisa dialihkan ke pos belanja lainnya. Selain itu, terdapat penundaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) akibat kendala teknis administrasi. Pemda berkomitmen menjadikan evaluasi ini sebagai pelajaran berharga agar kualitas belanja daerah semakin efektif ke depan.

Mengatasi Sengkarut dan Kelangkaan LPG 3 Kg

Fraksi PKS juga menyoroti masalah distribusi LPG. Bupati mengungkapkan bahwa kebutuhan daerah mencapai 1,9 juta tabung per tahun. Keterbatasan kuota inilah yang kerap memicu kelangkaan di masyarakat dan memicu oknum menjual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di atas standar. Kondisi ini diperparah oleh adanya kelompok masyarakat mampu yang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, padahal mereka tidak berhak.

Di sisi lain, pasokan LPG non-subsidi juga terhambat masalah logistik, yang sangat bergantung pada kelancaran arus transportasi laut rute Tano – Kayangan (PP).

"Jujur saja, dalam beberapa waktu terakhir terjadi hambatan penyeberangan. Namun kami sudah berkoordinasi secara intensif, termasuk mengawal proses migrasi penggunaan tabung Bright Gas dari warna biru ke pink," jelas Bupati.

Sebagai langkah penanganan cepat, Pemkab Sumbawa terus menurunkan Satgas Ketahanan Pangan dan Energi untuk melakukan pengawasan ketat, serta mempercepat program OVOO (One Village One Outlet) agar distribusi pangkalan gas bisa menyentuh seluruh desa secara merata. Pemda juga menyambut baik usulan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung yang disarankan oleh fraksi.

Menanggapi aspirasi mengenai peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan, Bupati mengimbau seluruh Kepala OPD dan ASN yang masih menggunakan kendaraan dinas atau pribadi di luar wilayah untuk segera melakukan mutasi plat nomor.

"Pemerintah menyambut baik usulan ini. Saya telah memulai gerakan ini dari diri saya sendiri untuk memutasi plat kendaraan lain menjadi plat EA (Sumbawa), dan ini harus diikuti oleh seluruh ASN," himbauanya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id-13 Juli 2026 – Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran 2026/2027 di SMP Negeri 1 Labuhan Badas Senin 13 Juli 2026 berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat. Ratusan peserta didik baru memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah dengan didampingi guru, orang tua, serta mendapat pendampingan langsung dari Pusat Penguatan Karakter Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Sekolah ini menjadi salah satu lokasi pendampingan pelaksanaan MPLS Ramah untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung sesuai ketentuan pemerintah, mengedepankan pendekatan yang mendidik, serta bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan.

Sejak pukul 07.00 Wita, halaman SMP Negeri 1 Labuhan Badas mulai dipenuhi peserta didik baru yang datang mengenakan seragam dengan wajah ceria. Mereka tampak antusias memasuki gerbang sekolah sambil didampingi orang tua. Pemandangan yang paling menarik perhatian adalah banyaknya ayah yang hadir mengantar anak mereka pada hari pertama sekolah.

Sebagian ayah berjalan berdampingan dengan anaknya menuju lokasi kegiatan. Ada yang memberikan pelukan sebelum berpisah, ada pula yang menyempatkan diri berfoto bersama sebagai kenang-kenangan memasuki jenjang pendidikan yang baru. Suasana itu menghadirkan kesan hangat sekaligus menunjukkan besarnya dukungan keluarga terhadap pendidikan anak.

Kehadiran para ayah merupakan tindak lanjut Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 100.2.3 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kabupaten Sumbawa. Melalui gerakan tersebut, para ayah diajak untuk hadir mendampingi anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang dan pendidikan mereka.

Upacara pembukaan MPLS Ramah berlangsung di lapangan sekolah. Seluruh peserta didik baru mengikuti kegiatan dengan tertib didampingi guru dan panitia. Lagu Indonesia Raya berkumandang mengawali rangkaian kegiatan yang berlangsung sederhana namun penuh makna.

Mewakili Kemendikdasmen, hadir Prof. Dr. H. Biyanto, M.Ag., Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga. Dalam kunjungannya, ia didampingi Rosmin Junaidi, S.STP., M.Si., Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya dan Aparatur, Kepala Bidang SMP Junaidi, S.Pd., M.Pd., serta disambut oleh Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas, Punijan, S.Pd., M.Pd., bersama seluruh guru.

Dalam sambutannya, Prof. Biyanto mengatakan bahwa hari pertama sekolah memiliki arti penting bagi setiap peserta didik. Menurutnya, kesan pertama yang diterima anak akan memengaruhi semangat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah.

"MPLS bukan kegiatan untuk membuat anak takut ataupun malu. Hari pertama sekolah harus menjadi pengalaman yang menyenangkan. Anak-anak harus merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS Ramah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selain itu, materi kegiatan juga telah diatur melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 sehingga seluruh sekolah memiliki pedoman yang sama.

Menurutnya, selama lima hari pelaksanaan MPLS, sekolah diharapkan mengisi kegiatan dengan pengenalan lingkungan sekolah, pembiasaan karakter positif, pendidikan antiperundungan, penguatan disiplin, serta berbagai aktivitas yang mendorong peserta didik berani berinteraksi dan bekerja sama.

Prof. Biyanto juga mengingatkan seluruh guru agar menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anak.

"Anak-anak datang ke sekolah membawa harapan dan cita-cita. Sambut mereka dengan senyuman, bimbing dengan kesabaran, dan jadilah teladan yang baik. Pendidikan yang berkualitas dimulai dari lingkungan sekolah yang ramah," katanya.

Usai memberikan sambutan, Prof. Biyanto bersama Rosimin Junaidi, Junaidi, dan Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas melakukan pelepasan balon warna-warni sebagai simbol dimulainya MPLS Ramah Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke beberapa ruang kelas. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Biyanto berdialog dengan guru dan peserta didik baru. Ia menanyakan kesan mereka mengikuti hari pertama sekolah sekaligus memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Di setiap ruang kelas terlihat suasana belajar yang hidup. Guru memandu kegiatan perkenalan, permainan edukatif, diskusi sederhana, dan pengenalan lingkungan sekolah. Para peserta didik tampak aktif mengikuti setiap kegiatan. Sesekali terdengar tawa ketika mereka saling memperkenalkan diri dan bekerja sama dalam permainan kelompok.

Prof. Biyanto mengapresiasi pendekatan yang diterapkan guru di SMP Negeri 1 Labuhan Badas. Menurutnya, suasana belajar yang menyenangkan akan membantu peserta didik lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

Sementara itu, Rosmin Junaidi, S.STP., M.Si., Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Sumber Daya dan Aparatur, menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemendikdasmen terhadap pelaksanaan MPLS di Kabupaten Sumbawa.

Ia mengatakan pendampingan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh sekolah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

"Kami berharap seluruh sekolah melaksanakan MPLS sesuai aturan sehingga anak-anak mendapatkan pengalaman belajar yang positif sejak hari pertama. Pendidikan yang baik dimulai dari lingkungan yang aman, nyaman, dan menghargai setiap peserta didik," ujarnya.

Rosmin juga mengapresiasi tingginya partisipasi orang tua, khususnya para ayah, yang hadir mengantar anak mereka ke sekolah.

Menurutnya, keterlibatan keluarga dalam pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar dan perkembangan karakter anak. Dukungan sederhana berupa kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah menjadi kenangan yang akan diingat peserta didik dalam waktu yang lama.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa seluruh SMP di Kabupaten Sumbawa telah diingatkan untuk melaksanakan MPLS sesuai pedoman yang berlaku.

Ia berharap seluruh sekolah mengutamakan pembinaan karakter, pengenalan budaya sekolah, dan pembiasaan hidup disiplin tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada peserta didik baru.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Labuhan Badas, Punijan, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolahnya sebagai lokasi pendampingan MPLS Ramah.

Menurutnya, seluruh guru telah mempersiapkan kegiatan sejak jauh hari agar peserta didik baru dapat mengikuti MPLS dengan nyaman dan menyenangkan.

"Kami ingin memberikan kesan pertama yang baik kepada seluruh peserta didik baru. Mereka adalah bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Labuhan Badas. Karena itu, kami berkomitmen melaksanakan MPLS yang ramah, mendidik, dan sesuai ketentuan pemerintah," katanya.

Punijan berharap seluruh peserta didik baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mengenal guru dan teman-teman baru, serta memiliki semangat belajar yang tinggi sejak awal tahun ajaran.

Pelaksanaan MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Labuhan Badas menjadi bukti bahwa masa pengenalan sekolah dapat berlangsung tanpa perpeloncoan ataupun tindakan yang merendahkan peserta didik. Sebaliknya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi sekolah untuk menumbuhkan rasa percaya diri, membangun karakter, serta mempererat hubungan antara sekolah, keluarga, dan peserta didik.

Melalui pendampingan Kemendikdasmen serta dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan MPLS Ramah diharapkan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam menghadirkan pendidikan yang lebih humanis, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak. Hari pertama sekolah pun menjadi awal yang menyenangkan untuk memulai perjalanan belajar, meraih prestasi, dan mewujudkan cita-cita. (AM/SA)

Oleh Sri Asmediati

(Guru SMPN 1 Labuhan Badas)

Hari pertama sekolah selalu menjadi momen yang istimewa. Setelah menikmati libur yang cukup panjang, anak-anak kembali mengenakan seragam, menyiapkan tas, dan bertemu lagi dengan guru serta teman-temannya. Ada yang datang dengan penuh semangat, tetapi ada juga yang masih merasa canggung karena harus kembali mengikuti kegiatan belajar.

Di tengah suasana itu, muncul sebuah gerakan yang patut mendapat perhatian, yaitu gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah. Gerakan ini terlihat sederhana. Seorang ayah hanya mengantar anaknya sampai ke sekolah. Namun, di balik langkah sederhana tersebut, tersimpan makna yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak.

Gerakan ini juga mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Melalui Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 100.2.3 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kabupaten Sumbawa, para ayah diajak untuk hadir dan mengantar anak pada hari pertama sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak. Surat edaran ini menjadi pengingat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga, terutama ayah dan ibu yang memiliki peran sama pentingnya dalam mendampingi anak.

Selama ini, banyak orang menganggap bahwa urusan mengantar anak ke sekolah adalah tugas ibu. Tidak sedikit ayah yang sejak pagi sudah berangkat bekerja sehingga jarang memiliki kesempatan untuk mendampingi anak. Padahal, kehadiran ayah juga sangat dibutuhkan. Anak tidak hanya membutuhkan kasih sayang ibu, tetapi juga perhatian dan kedekatan dari ayah.

Ketika seorang ayah meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah, anak akan merasa dirinya sangat diperhatikan. Perasaan itu mampu menumbuhkan rasa percaya diri. Anak merasa bahwa ada orang yang selalu mendukung setiap langkahnya. Dukungan seperti ini sangat penting, terutama bagi anak yang baru memasuki jenjang pendidikan baru.

Bagi anak yang baru masuk sekolah, hari pertama sering menjadi pengalaman yang menegangkan. Mereka belum mengenal guru, belum mengetahui lingkungan sekolah, dan belum memiliki banyak teman. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran ayah dapat memberikan rasa aman. Anak menjadi lebih tenang karena ada sosok yang mendampinginya sebelum memasuki gerbang sekolah.

Gerakan ini sebenarnya bukan hanya untuk anak usia dini. Murid SMP maupun SMA juga tetap membutuhkan perhatian dari orang tua. Memang mereka sudah terlihat lebih mandiri. Namun, perhatian kecil dari ayah tetap memberikan kesan yang mendalam. Bahkan, banyak remaja yang diam-diam merasa senang ketika ayah bersedia meluangkan waktu untuk mereka.

Mengantar anak ke sekolah juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi. Di perjalanan, ayah dapat mengajak anak berbicara tentang banyak hal. Percakapan sederhana seperti menanyakan perasaan anak, memberi semangat belajar, atau mengingatkan untuk berbuat baik kepada teman dapat menjadi bekal yang berharga selama berada di sekolah.

Sayangnya, kesibukan sering dijadikan alasan. Banyak ayah merasa tidak memiliki waktu. Padahal, gerakan ini tidak harus dilakukan setiap hari. Hari pertama sekolah menjadi kesempatan yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Meluangkan waktu satu pagi tentu tidak akan mengurangi pekerjaan, tetapi bisa menjadi kenangan yang akan selalu diingat oleh anak.

Di sekolah, guru juga akan melihat adanya keterlibatan orang tua. Hubungan antara keluarga dan sekolah menjadi lebih dekat. Ketika ayah hadir, sekolah dapat merasakan bahwa orang tua benar-benar mendukung proses pendidikan. Kerja sama seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan agar perkembangan anak berjalan lebih baik.

Gerakan ayah mengantar anak juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Anak melihat langsung bahwa seorang ayah tidak hanya bekerja mencari nafkah, tetapi juga ikut terlibat dalam pendidikan. Gambaran seperti ini dapat mengubah cara pandang bahwa mendidik anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu.

Bagi anak laki-laki, kehadiran ayah menjadi teladan dalam bersikap. Mereka belajar tentang tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian. Sementara bagi anak perempuan, perhatian ayah dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan perasaan dihargai. Hubungan yang hangat antara ayah dan anak akan menjadi bekal penting bagi kehidupan mereka di masa depan.

Gerakan ini juga mengajarkan nilai kebersamaan dalam keluarga. Kesibukan sering membuat anggota keluarga jarang memiliki waktu bersama. Hari pertama sekolah dapat menjadi salah satu momen untuk kembali mempererat hubungan tersebut. Tidak perlu melakukan hal yang mewah. Mengantar anak, berjabat tangan, lalu mengucapkan selamat belajar sudah menjadi bentuk kasih sayang yang sangat berarti.

Dengan adanya Surat Edaran Bupati Sumbawa tersebut, diharapkan semakin banyak ayah yang ikut berpartisipasi. Kehadiran ayah di sekolah pada hari pertama bukan sekadar memenuhi ajakan pemerintah daerah, tetapi menjadi wujud nyata bahwa mereka peduli terhadap pendidikan anak. Semangat inilah yang diharapkan terus tumbuh sehingga keterlibatan ayah tidak berhenti pada hari pertama sekolah saja.

Tentu tidak semua ayah dapat hadir. Ada yang bekerja di luar kota, bertugas sebagai tenaga kesehatan, aparat keamanan, sopir, nelayan, petani, atau pekerjaan lain yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas. Kondisi tersebut tentu harus dipahami. Yang terpenting bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi menunjukkan perhatian kepada anak dengan cara yang memungkinkan. Sebuah pesan singkat, doa, atau panggilan telepon juga dapat menjadi penyemangat bagi anak.

Gerakan ini sebaiknya tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan bahwa ayah selalu terlibat dalam pendidikan anak. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menemani belajar, menghadiri rapat orang tua, mendengarkan cerita anak sepulang sekolah, atau sekadar menanyakan bagaimana kegiatan mereka hari itu.

Pendidikan yang baik tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Rumah juga merupakan tempat belajar yang paling utama. Di rumah, anak belajar tentang sikap, kebiasaan, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Semua itu akan lebih mudah tumbuh jika ayah dan ibu sama-sama memberikan contoh yang baik.

Sebagai guru, saya melihat bahwa anak-anak yang mendapat perhatian dari keluarganya umumnya lebih percaya diri dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Mereka merasa memiliki tempat untuk bercerita ketika mengalami kesulitan. Sebaliknya, anak yang merasa kurang diperhatikan sering kali memendam masalah sendirian.

Karena itu, gerakan ayah mengantar anak pada hari pertama sekolah layak terus didukung. Terlebih lagi, dukungan tersebut kini diperkuat melalui Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 100.2.3 Tahun 2026 tentang Gerakan Ayah Teladan Indonesia di Kabupaten Sumbawa. Harapannya, gerakan ini menjadi budaya yang terus hidup di tengah masyarakat dan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan.

Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru dan sekolah. Orang tua memiliki peran yang sama pentingnya. Ketika sekolah, keluarga, dan masyarakat saling bekerja sama, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, bertanggung jawab, serta memiliki semangat belajar yang baik. Semoga gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah menjadi awal tumbuhnya budaya keterlibatan ayah dalam setiap perjalanan pendidikan anak. Karena bagi seorang anak, kehadiran ayah bukan hanya sebuah kebanggaan, melainkan juga sumber semangat yang akan selalu dikenang sepanjang hidupnya. (Sri)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Pondok Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela menyambut usia satu dasawarsa atau sepuluh tahun dengan menggelar Tabligh Akbar yang berlangsung khidmat di Masjid Agung Nurul Huda, Sumbawa, pada Sabtu (11/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari tasyakuran atas perjalanan panjang pesantren dalam mendidik generasi bangsa sejak didirikan pada 18 Juni 2016.

Pengasuh PMI Dea Malela, Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas perkembangan pesantren yang kini telah mendatangkan santri dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Papua hingga Aceh, bahkan dari mancanegara seperti Kamboja, Taiwan, Filipina, Pakistan, Rusia, dan segera menyusul dari Afghanistan.

"Banyak anak Sumbawa yang dididik di sini kini telah melanjutkan studi S1 di berbagai negara seperti Rusia, Amerika, Turki, Malaysia, Tiongkok, Kazakhstan, Saudi Arabia, hingga Mesir. Ini adalah upaya nyata kami dalam meningkatkan kualitas SDM untuk Sumbawa dan dunia Islam," ungkap Prof. Din Syamsuddin.

Prof. Din mengajak masyarakat untuk terus mendukung perkembangan pesantren dan mempersilakan para orang tua yang ingin menitipkan pendidikan putra-putrinya di PMI Dea Malela.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan apresiasi tinggi atas kiprah PMI Dea Malela dalam menyemai "Tunas Cendekia mewujudkan peradaban utama" di tanah Sumbawa.

"Peradaban besar tidak lahir dari bangunan semata, melainkan dari manusia yang berakhlak dan memiliki kedekatan dengan Allah SWT. Kehadiran pesantren ini adalah keistimewaan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui berbagai gerakan, seperti Shalat Subuh berjamaah, gerakan zakat profesi bagi ASN, serta program "Sumbawa Hijau Lestari" yang mengajak masyarakat menanam pohon sebagai bentuk sedekah jariyah dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

Acara utama diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Dr H Adi Hidayat Lc MA (UAH). Dalam ceramahnya, UAH memberikan apresiasi khusus kepada Bupati Sumbawa dan jajaran pemerintah daerah yang dinilainya sangat kompak, terutama dalam tradisi menjaga Shalat Subuh berjamaah di Masjid Agung.

UAH mengulas secara mendalam makna kehidupan sebagai khalifah di bumi, merujuk pada kisah Nabi Adam AS dan Sayyidah Hawa. Ia menjelaskan bahwa hidup adalah amanah untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya.

"Islam datang memberikan panduan bagaimana mengelola hidup agar melahirkan kualitas. Jika bicara harus bermanfaat, mendengar harus yang bermanfaat, dan melangkah harus ke tempat yang bermanfaat. Itulah kunci sukses dan kebahagiaan sebagai khalifah," jelas UAH di hadapan ribuan jamaah yang memadati Masjid Agung Nurul Huda.

Kegiatan Tabligh Akbar ini menjadi momen refleksi bagi masyarakat Sumbawa untuk terus berupaya meningkatkan kualitas diri, memperkuat keimanan, dan bersinergi membangun daerah yang lebih maju, cerah, dan berkemajuan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id– Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Nusa Tenggara Barat pada Jumat (10/7/2026) menghadirkan makna tersendiri bagi daerah. Bertepatan dengan momentum usia ke-54 Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, Presiden tidak hanya meresmikan Bendungan Meninting sebagai pusat peresmian lima bendungan nasional, tetapi juga menitipkan lima pesan besar bagi NTB, yakni memperkuat persatuan, membalas kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, memastikan pembangunan memberi manfaat bagi masyarakat, menghadirkan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pembangunan hanya akan berhasil apabila seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. Presiden juga mengingatkan agar Bendungan Meninting benar-benar memberikan manfaat bagi petani dengan memastikan air mengalir hingga ke lahan pertanian, karena ketahanan pangan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Di hadapan para kepala daerah, Presiden berpesan agar setiap kebijakan dilandasi akal sehat, cinta kepada rakyat, menjauhi korupsi, dan mengelola setiap rupiah uang negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, perhatian Presiden kepada Nusa Tenggara Barat tidak berhenti di atas podium.

Sesaat setelah peresmian Bendungan Meninting berakhir, dalam perjalanan menuju helikopter kepresidenan, Presiden menyampaikan secara langsung kesan dan pesannya kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Gubernur mengungkapkan bahwa Presiden menyampaikan rasa senangnya akhirnya dapat kembali mengunjungi Nusa Tenggara Barat setelah sekian lama belum memiliki kesempatan datang ke daerah ini.

"Beliau menyampaikan langsung kepada saya bahwa beliau senang sekali bisa berkunjung ke NTB. Beliau bahkan menyampaikan keinginan tulus beliau untuk membantu lebih banyak hal di NTB," ungkap Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Bagi Gubernur, penyampaian Presiden tersebut menjadi penegasan bahwa perhatian pemerintah pusat terhadap Nusa Tenggara Barat tidak berhenti pada pembangunan Bendungan Meninting maupun proyek-proyek strategis nasional lainnya. Keinginan Presiden untuk membantu lebih banyak pembangunan di NTB merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pesan yang disampaikan Presiden secara langsung kepada Gubernur juga memperkuat substansi pidatonya di Bendungan Meninting. Sejak awal, Presiden berkali-kali menegaskan kedekatannya dengan masyarakat NTB, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang selama ini diberikan, serta mengingatkan bahwa pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Presiden juga menitipkan pesan agar para pemimpin di NTB menjaga persatuan, mengelola pembangunan secara amanah, memastikan air bendungan sampai kepada para petani, serta menghadirkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Rangkaian pesan tersebut menunjukkan bahwa kunjungan Presiden ke Nusa Tenggara Barat bukan sekadar agenda peresmian infrastruktur, melainkan juga penegasan arah pembangunan daerah yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, perhatian Presiden tersebut menjadi energi baru untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan daerah. Rangkaian pesan yang disampaikan, baik dalam forum resmi maupun dalam percakapan langsung dengan Gubernur NTB, memperlihatkan bahwa harapan Presiden terhadap NTB tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada lahirnya kepemimpinan yang melayani rakyat, pemerintahan yang bersih, sektor pertanian yang semakin kuat, serta pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (AM/KominfotikNTB)

MENINTING, Lombok Barat.Amarmedia.co.id– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bersama empat bendungan lainnya yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh secara serentak dari Bendungan Meninting, Jumat (10/7/2026). Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Dalam kegiatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Wakil Gubernur beserta Forkopimda NTB, para bupati dan wali kota se-NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan petani yang akan menerima manfaat langsung dari Bendungan Meninting.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan bendungan bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk menjamin ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden mengingatkan agar manfaat bendungan benar-benar dirasakan oleh para petani.

"Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai kepada petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara," tegas Presiden.

Presiden mengatakan, pembangunan bangsa merupakan proses panjang yang membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Menurutnya, sebuah proyek pembangunan dapat dimulai oleh satu pemerintahan dan diselesaikan oleh pemerintahan berikutnya. Seluruh proses tersebut merupakan bagian dari kerja besar membangun Indonesia yang harus dihargai sebagai wujud persatuan dalam pembangunan nasional.

"Pemerintah yang investasi pertama, pemerintah yang groundbreaking, pemerintah yang mulai membangun mungkin bukan pemerintah yang meresmikan. Inilah pembangunan bangsa. Inilah kebangkitan bangsa," ujar Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari berdirinya sebuah infrastruktur, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, setiap bendungan harus mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjamin ketersediaan air, mengurangi risiko banjir, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Presiden mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar menjaga integritas dalam mengelola amanah rakyat. Menurutnya, seluruh anggaran pembangunan harus digunakan secara bertanggung jawab dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

"Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia," katanya.

Kepada para kepala daerah dan seluruh pemimpin, Presiden juga berpesan agar memimpin dengan ketulusan dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.

"Pimpinlah dengan cinta kepada rakyat. Hindari niat menjadi kaya di atas penderitaan rakyat kecil. Pemimpin yang suka berbohong adalah bencana bagi rakyat," pesan Presiden.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa lima bendungan yang diresmikan merupakan bagian dari pembangunan bendungan nasional periode 2015–2025 yang mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi.

Lima bendungan tersebut meliputi Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah; Bendungan Sidan di Kabupaten Gianyar, Bali; Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara; dan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh.

Kelima bendungan tersebut memiliki total kapasitas tampung sekitar 371 juta meter kubik, didukung jaringan irigasi sepanjang 280 kilometer yang melayani sekitar 40.000 hektare lahan pertanian. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produksi padi hingga sekitar 720.000 ton per tahun, menyediakan air baku sebesar 3,6 meter kubik per detik, mereduksi risiko banjir pada kawasan seluas sekitar 932 hektare, serta mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui potensi PLTA sebesar 9,6 megawatt dan PLTS terapung sebesar 346 megawatt.

Khusus Bendungan Meninting, bendungan ini mengairi sekitar 1.600 hektare lahan pertanian, meningkatkan intensitas tanam dari satu kali menjadi tiga kali panen setiap tahun, menyediakan air baku bagi sekitar 100.000 jiwa, serta membantu mengurangi potensi banjir di wilayah Lombok Barat dan sebagian Kota Mataram. Kehadirannya juga mengakhiri konflik perebutan air antarpetani yang selama bertahun-tahun terjadi pada musim kemarau.

Menteri PU menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan bendungan tidak diukur dari selesainya konstruksi semata, melainkan dari kemampuannya mengalirkan air hingga ke lahan pertanian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Peresmian Bendungan Meninting bersama empat bendungan lainnya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai fondasi ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional. Dengan memastikan air benar-benar sampai kepada petani, pembangunan bendungan diharapkan menjadi penggerak peningkatan produktivitas pertanian, kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya swasembada pangan Indonesia.(AM/Edo/Kominfotik)

Oleh: Sri Asmediati, S.Pd

Setiap tahun ajaran baru selalu menghadirkan cerita baru. Ada wajah-wajah yang penuh semangat karena akhirnya mengenakan seragam sekolah impian. Namun, di balik senyum itu, tidak sedikit anak yang menyimpan rasa cemas. Mereka akan memasuki lingkungan yang sama sekali baru, bertemu guru baru, teman baru, dan aturan yang belum mereka kenal.

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menjadi pengalaman pertama yang akan mereka ingat. Pengalaman itulah yang sering kali menentukan bagaimana perasaan mereka terhadap sekolah. Jika sejak awal mereka merasa diterima dan dihargai, maka sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan. Sebaliknya, jika hari-hari pertama diisi dengan rasa takut, bentakan, atau perlakuan yang mempermalukan, maka sekolah akan terasa seperti tempat yang harus dihindari.

Karena itu, lahirnya Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 tentang pelaksanaan MPLS Ramah patut diapresiasi. Aturan ini bukan sekadar mengatur jadwal kegiatan selama lima hari. Lebih dari itu, aturan ini ingin memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak yang sama untuk merasa aman, nyaman, dan bahagia ketika memulai kehidupan sekolahnya.

Selama bertahun-tahun, kita masih sering mendengar cerita tentang perpeloncoan saat MPLS. Ada siswa yang diminta membawa barang-barang yang tidak masuk akal. Ada yang dibentak hanya karena terlambat menjawab. Bahkan, ada yang menjadi bahan tertawaan di depan teman-temannya. Sebagian orang menganggap itu hanya tradisi agar siswa menjadi disiplin. Padahal, cara seperti itu justru meninggalkan luka yang tidak terlihat.

Anak-anak datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk dipermalukan. Mereka ingin diterima sebagai bagian dari keluarga baru. Bukankah sekolah sering disebut sebagai rumah kedua? Jika demikian, sudah seharusnya setiap anak disambut dengan keramahan, bukan dengan rasa takut.

Saya melihat aturan baru ini membawa semangat yang berbeda. Sekolah tidak lagi hanya berbicara tentang nilai rapor atau prestasi akademik. Sekolah juga diminta membangun lingkungan yang sehat secara emosional. Anak-anak perlu merasa bahwa guru adalah tempat bertanya, teman adalah tempat berbagi, dan sekolah adalah tempat yang membuat mereka ingin datang setiap pagi.

Enam materi wajib dalam MPLS Ramah juga terasa sangat dekat dengan kebutuhan anak saat ini. Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, misalnya, mengajarkan bahwa karakter baik harus dibangun sejak dini. Kebiasaan hidup bersih, disiplin, bertanggung jawab, rajin belajar, dan saling menghormati tidak bisa muncul begitu saja. Semua itu tumbuh dari pembiasaan yang dilakukan setiap hari.

Program Pagi Ceria juga layak mendapat perhatian. Kegiatan sederhana seperti menyapa, berdoa, bernyanyi, atau melakukan aktivitas ringan sebelum belajar ternyata mampu menciptakan suasana yang hangat. Anak-anak memulai hari dengan wajah ceria, bukan dengan ketegangan. Hal-hal kecil seperti ini sering kali memberikan pengaruh besar terhadap semangat belajar mereka.

Hal yang menurut saya sangat penting adalah materi tentang etika bermedia sosial. Anak-anak sekarang hidup di era digital. Mereka akrab dengan telepon pintar sejak usia dini. Sayangnya, tidak semua memahami cara menggunakan media sosial dengan bijak. Tidak sedikit kasus perundungan yang justru terjadi melalui kolom komentar atau grup percakapan. Karena itu, pendidikan tentang sopan santun di ruang digital sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi pilihan.

Begitu pula dengan pencegahan kekerasan dan bullying. Sampai hari ini, masih ada anak yang enggan berangkat ke sekolah karena takut diejek atau dikucilkan. Kita tentu tidak ingin ada siswa yang kehilangan semangat belajar hanya karena merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang melindungi, bukan tempat yang membuat anak merasa sendirian.

Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan semangat MPLS Ramah. Anak-anak akan lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Ketika guru menunjukkan sikap santun, sabar, dan menghargai semua siswa, nilai-nilai itu perlahan akan tumbuh dalam diri peserta didik.

Begitu pula dengan kakak kelas. Mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi adik kelasnya. Menyapa lebih dulu, membantu menunjukkan ruang kelas, atau sekadar mengajak berbincang adalah tindakan sederhana yang dapat membuat siswa baru merasa diterima. Tidak perlu ada teriakan atau hukuman untuk menunjukkan senioritas.

Menurut saya, keberhasilan MPLS Ramah bukan diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan dari kesan yang dibawa pulang oleh siswa. Jika setelah lima hari mereka berkata, "Saya senang sekolah di sini," berarti tujuan MPLS telah tercapai.

Peran orang tua juga tidak boleh diabaikan. Dukungan dari rumah akan membuat anak lebih percaya diri menghadapi lingkungan baru. Orang tua dan sekolah perlu saling berkomunikasi agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan bersama.

Pada akhirnya, pendidikan yang baik selalu dimulai dari rasa aman. Anak yang bahagia akan lebih mudah belajar. Anak yang merasa dihargai akan lebih percaya diri mengembangkan potensinya. Itulah sebabnya semangat MPLS Ramah 2026 tidak boleh berhenti sebagai aturan di atas kertas. Semangat itu harus benar-benar hidup di setiap ruang kelas, di halaman sekolah, di ruang guru, bahkan dalam cara seluruh warga sekolah memperlakukan peserta didik.

Harapan kita sederhana. Semoga tidak ada lagi cerita tentang tangisan siswa baru karena takut mengikuti MPLS. Yang ada adalah cerita tentang guru yang ramah, kakak kelas yang peduli, dan sekolah yang membuat setiap anak merasa diterima. Sebab, sekolah yang baik bukan hanya tempat untuk mencari ilmu, tetapi juga tempat tumbuhnya rasa percaya diri, persahabatan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.[AM)

Sumbawa Besar, NTB Amarmedia.co.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa menggelar rangkaian aksi sosial kemanusiaan dan pelestarian lingkungan pada Jumat (10/7/2026). Kegiatan yang dipusatkan di Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, Jalan Pacuan Kuda No. 14, Uma Beringin, ini merupakan bagian dari implementasi program nasional bertajuk "Gerakan Langit Biru Indonesia Asri".

Gerakan serentak yang diinstruksikan oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ini bertujuan untuk menegaskan komitmen kader partai agar senantiasa hadir dan berjuang bersama rakyat di seluruh penjuru Indonesia.

Aksi Kemanusiaan untuk Masyarakat

Dalam pelaksanaannya, DPC Demokrat Sumbawa berkolaborasi dengan UPTD PMI Cabang Sumbawa dan UPT Puskesmas Kecamatan Unter Iwes. Berbagai layanan medis disediakan untuk masyarakat, meliputi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bakti sosial, serta aksi gotong royong dan penanaman pohon.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, Budi Kurniawan, ST, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bukti nyata komitmen partai untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, melampaui kepentingan momentum politik semata.

"Kehadiran seluruh elemen masyarakat hari ini di tanah Sabalong Samawa adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong kita masih sangat kuat. Satu tetes darah yang didonasikan hari ini adalah napas baru bagi saudara kita yang membutuhkan. Kami berkomitmen untuk terus konsisten mengawal kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan," ujar Budi Kurniawan di sela-sela kegiatan.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa, Hafifuddin, SH—yang akrab disapa Senpe Hafid—menyampaikan apresiasinya atas antusiasme masyarakat yang memadati lokasi sejak pagi hari. Berbagai kalangan, mulai dari warga dan tokoh masyarakat Desa Uma Beringin, kelompok pemuda, hingga pelajar, tampak berbaur mengikuti rangkaian acara.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian sosial tersebut, DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa memberikan sebuah "surat cinta" atau surat terbuka khusus kepada setiap peserta yang hadir.

Rangkaian Menuju HUT ke-25 Partai Demokrat

Kegiatan yang melibatkan seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sumbawa serta pengurus DPC dan DPAC se-Kabupaten Sumbawa ini bukanlah agenda tunggal. DPC Demokrat Sumbawa menjadwalkan aksi sosial ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap hari Jumat, mulai dari 10 Juli 2026 hingga 28 Agustus 2026.

Rangkaian aksi ini merupakan bagian dari upaya partai dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang akan jatuh pada 9 September 2026 mendatang.

Pihak DPC Partai Demokrat Kabupaten Sumbawa menyampaikan terima kasih mendalam kepada seluruh mitra kerja, tokoh masyarakat, pemuda, pelajar, serta warga yang telah berpartisipasi. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan menjadi suntikan energi bagi perubahan dan perbaikan daerah yang lebih baik ke depan. (AM)

Di susun oleh:

1. Febi Febriani (241027017), 2. Mardina nur arsyilla putri (241027008), 3. Sukma Junita (241027021), 4. Wiwin (241027020)

 Mahasiswa Program Studi Sosiologi Universitas Teknologi Sumbawa 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi peserta didik di Indonesia. Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satu kritik utama terhadap program ini adalah besarnya anggaran yang harus disediakan pemerintah. Dana yang sangat besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan jutaan peserta didik setiap hari, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses memasak, distribusi, hingga pengawasan. 

Jika pengelolaannya tidak dilakukan secara efisien, program ini berpotensi memberikan beban yang cukup besar terhadap APBN, terutama ketika kondisi ekonomi sedang mengalami perlambatan atau penerimaan negara menurun.

Selain itu, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG juga menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengurangi alokasi dana pada sektor lain yang tidak kalah penting, seperti kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan infrastruktur. Pemerintah tentu harus mampu menjaga keseimbangan dalam penyusunan anggaran agar pelaksanaan MBG tidak menghambat pembangunan di bidang lain. Program ini memang penting, tetapi kebutuhan masyarakat di sektor lain juga harus tetap menjadi prioritas agar pembangunan nasional dapat berjalan secara merata.

Kritik lainnya berkaitan dengan risiko penyalahgunaan anggaran. Nilai anggaran yang besar dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi, seperti mark-up harga bahan makanan, pengadaan yang tidak transparan, atau penyalahgunaan dana oleh pihak-pihak tertentu. Apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat, tujuan program untuk meningkatkan gizi peserta didik justru bisa terganggu karena dana tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dampaknya, kualitas makanan yang diberikan kepada siswa dapat menurun, baik dari segi jumlah, mutu, maupun kandungan gizinya. Kondisi ini tentu akan merugikan peserta didik sebagai penerima manfaat sekaligus mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Oleh sebab itu, transparansi, sistem audit yang rutin, serta pengawasan yang melibatkan berbagai pihak menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan MBG agar anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.

Pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan dalam hal distribusi, terutama di wilayah terpencil, kepulauan, maupun pegunungan. Kondisi geografis Indonesia yang luas membuat proses pengiriman makanan tidak selalu mudah. Akses jalan yang terbatas, cuaca yang tidak menentu, hingga biaya transportasi yang tinggi sering kali menjadi hambatan. Akibatnya, distribusi makanan dapat terlambat, bahkan kualitas makanan berisiko menurun sebelum sampai ke tangan peserta didik. Kenyataannya, masih banyak anak-anak di daerah pedalaman yang belum dapat merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis secara optimal karena berbagai kendala tersebut. Jarak tempuh yang jauh, medan perjalanan yang sulit dilalui, serta kondisi cuaca yang sering berubah membuat proses pengiriman makanan menjadi tidak lancar.

Dalam beberapa kondisi, makanan yang diterima peserta didik bahkan sudahmengalami penurunan kualitas atau tidak lagi layak dikonsumsi karena waktu distribusi yang terlalu lama. Hal ini tentu menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi agar seluruh peserta didik, tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya, dapat memperoleh hak yang sama untuk menerima makanan bergizi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun sistem logistik yang lebih efektif, menyesuaikan mekanisme distribusi dengan kondisi setiap daerah, serta memperkuat sarana transportasi agar pelayanan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata.

Di sisi lain, kualitas makanan yang diterima peserta didik juga dikhawatirkan belum merata di seluruh wilayah. Daerah yang memiliki fasilitas pengolahan makanan dan ketersediaan bahan baku yang baik tentu lebih mudah menyediakan makanan berkualitas dibandingkan daerah yang masih memiliki keterbatasan. Selain itu, hingga saat ini masih terdapat sekolahsekolah yang belum sepenuhnya menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Di beberapa daerah juga muncul laporan mengenai kualitas makanan yang kurang baik, mulai dari menu yang tidak sesuai standar gizi hingga ditemukannya makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi, bahkan dalam beberapa kasus dilaporkan terdapat makanan yang terkontaminasi belatung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih memerlukan evaluasi, terutama dalam aspek pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Perbedaan kondisi tersebut dapat menyebabkan kualitas menu dan kandungan gizi yang diterima siswa menjadi tidak sama. 

Oleh karena itu, diperlukan standar nasional yang jelas serta pengawasan yang konsisten agar setiap peserta didik memperoleh manfaat yang setara.

Pengawasan terhadap standar gizi juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli gizi atau fasilitas yang memadai untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi peserta didik. Dalam pelaksanaannya, terdapat kekhawatiran bahwa pengawasan di beberapa wilayah belum berjalan secara optimal karena jumlah petugas yang terbatas. Bahkan, ada petugas yang harus mengawasi lebih dari satu lokasi penyelenggaraan MBG sehingga proses pemantauan kualitas makanan, kebersihan, dan pemenuhan standar gizi tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti pentingnya keterlibatan tenaga ahli gizi dalam setiap tahapan program, mulai dari penyusunan menu, pengawasan proses pengolahan, hingga evaluasi kandungan gizi makanan. Dengan keterlibatan tenaga yang benar-benar memiliki kompetensi di bidang gizi, kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik dapat lebih terjamin. 

Jika pengawasan dilakukan secara tidak merata, kualitas gizi makanan bisa berbeda-beda dan tujuan program untuk meningkatkan kesehatan anak menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat pelatihan bagi petugas, menambah jumlah tenaga pengawas yang kompeten, serta memperluas pengawasan hingga ke seluruh daerah agar pelaksanaan MBG dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Aspek keamanan pangan juga perlu mendapatkan perhatian serius. Proses distribusi yang terlambat dapat menyebabkan makanan menjadi basi atau tidak layak dikonsumsi, terutama jika tidak didukung oleh sistem penyimpanan yang baik. Selain itu, proses pengolahan makanan yang kurang higienis juga dapat meningkatkan risiko keracunan makanan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa laporan mengenai peserta didik yang menemukan benda asing di dalam makanan, seperti rambut, serta adanya beberapa kasus dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Meskipun kejadian tersebut tidak terjadi di semua daerah, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian makanan masih perlu diperkuat. Apabila kondisi seperti ini terus terjadi, program yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru dapat menimbulkan masalah baru bagi peserta didik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG.

Karena itu, standar kebersihan dan keamanan pangan harus diterapkan secara ketat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, disertai evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara rutin.

Kritik lainnya adalah kemungkinan munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah apabila program ini tidak disertai edukasi mengenai pola makan sehat. 

Pemberian makanan bergizi memang membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi keluarga juga perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga asupan gizi secara mandiri. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga belum mampu menyediakan makanan bergizi secara rutin bagi anak-anak mereka. Kondisi tersebut membuat sebagian keluarga sangat bergantung pada Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan gizi anak selama bersekolah.

Ketergantungan ini dapat menjadi tantangan apabila program mengalami kendala atau tidak dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, selain memberikan bantuan makanan, pemerintah juga perlu memperkuat edukasi gizi serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar keluarga dapat secara bertahap memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi juga dapat mendorong terciptanya kemandirian dan pola hidup sehat di masyarakat. (AM)

Tinjauan dari Perspektif Pemerintah dan Masyarakat di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto

Di susun oleh :

Dewi kurnia antari putri (NIM ; 241027009), Elda novi cahyanti (NIM : 241027002), Ridho ashar (NIM : 241027026)

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan sejak 6 Januari 2025. Berangkat dari janji kampanye "Makan Siang Gratis" pada Pilpres 2024, program ini kemudian diperluas cakupannya untuk menyasar pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan tujuan resmi menekan angka stunting dan mempersiapkan generasi unggul menuju "Indonesia Emas 2045". Untuk menjalankan misi ini, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana, dengan dukungan anggaran yang meningkat secara dramatis dari tahun ke tahun.

Sekilas, MBG tampak sebagai terobosan sosial yang mulia. Namun, di balik besarnya anggaran dan luasnya cakupan program, muncul serangkaian persoalan serius yang tidak dapat diabaikan: mulai dari beban fiskal yang membengkak, lemahnya dasar kebijakan berbasis bukti, gelombang kasus keracunan massal, hingga dugaan korupsi dan konflik kepentingan dalam tata kelola dapur MBG. Esai ini akan mengulas kebijakan MBG dari dua sisi yang saling berhadapan: perspektif pemerintah yang menonjolkan capaian kuantitatif, dan perspektif masyarakat yang menyoroti kegagalan implementasi di lapangan.

Perspektif Pemerintah: Investasi Sosial atau Proyek Mercusuar?

Dari sudut pandang pemerintah, MBG diposisikan bukan sekadar bantuan sosial biasa, melainkan investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia. Skala dukungan finansial terhadap program ini sangat besar: pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun, ditambah dana cadangan, untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang hanya sekitar Rp51,5 triliun.

Pemerintah kerap menonjolkan indikator kuantitatif sebagai bukti keberhasilan, misalnya jumlah penerima manfaat yang telah mencapai puluhan juta jiwa. Persoalannya, keberhasilan sebuah kebijakan gizi publik semestinya tidak diukur dari serapan anggaran atau jumlah piring yang dibagikan, melainkan dari dampak nyata terhadap status gizi masyarakat. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum mampu menyajikan data empiris yang konsisten mengenai kenaikan berat dan tinggi badan balita secara signifikan, atau korelasi program dengan penurunan absensi dan peningkatan prestasi akademik siswa. Tanpa indikator capaian yang terukur dan diverifikasi lembaga independen, klaim keberhasilan pemerintah berisiko menjadi retorika politik semata, bukan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Lebih jauh, logika yang mendasari MBG juga patut dipertanyakan. Sejumlah akademisi, termasuk Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Sri Raharjo, menilai bahwa tujuan MBG untuk meningkatkan status gizi sering dikacaukan dengan upaya penurunan stunting, padahal keduanya memiliki fokus yang berbeda. Ia mengkritik pendekatan pemerintah yang "too much too soon" — membangun lembaga baru dengan anggaran raksasa tanpa mempelajari pengalaman program penurunan stunting lintas kementerian yang telah berjalan hampir satu dekade dan terbukti lebih sistematis.

Perspektif Masyarakat: Antara Dukungan Populer dan Kemarahan di Lapangan

Secara survei, tingkat kepuasan publik terhadap MBG sesungguhnya tergolong tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa 12,2 persen responden menyatakan sangat puas dan 60,6 persen menyatakan cukup puas terhadap program ini. Namun, angka kepuasan ini harus dibaca secara kritis: survei semacam ini lebih mungkin menangkap dukungan terhadap gagasan "makan gratis" itu sendiri, bukan penilaian objektif atas kualitas eksekusi dan tata kelola program di lapangan.

Realitas di akar rumput menunjukkan gambaran yang jauh berbeda dari optimisme survei. Sejak program ini diluncurkan, kasus keracunan massal terjadi berulang kali di berbagai daerah. Data menunjukkan bahwa hingga akhir September 2025, sebanyak 6.452 anak dilaporkan terdampak keracunan, dan jumlah ini melonjak menjadi 16.109 pelajar per akhir Oktober 2025. Beberapa insiden yang mencolok antara lain keracunan massal terhadap 186 siswa di Kupang pada Juli 2025, 75 pelajar di Semarang pada Januari 2026, dan 803 pelajar di Grobogan pada bulan yang sama. Skala insiden ini bahkan mendorong Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menghentikan sementara program di empat wilayah terdampak sekaligus mengakui perlunya penanganan trauma psikologis pada siswa korban.

Yang memperburuk situasi, respons sejumlah pejabat terkesan meremehkan skala persoalan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, misalnya, menyamakan kompleksitas MBG dengan mengoordinasikan sebuah perayaan nasional harian dan menyatakan bahwa "setiap program pasti memiliki masalah" — pernyataan yang oleh banyak pihak dinilai gagal mencerminkan urgensi krisis keamanan pangan yang tengah dihadapi jutaan anak Indonesia.

Kemarahan publik pada akhirnya bermuara pada aksi nyata. Pada 19 Juni 2026, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, menuntut penghentian sementara MBG serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Kesenjangan antara hasil survei kepuasan yang tinggi dan gelombang protes di jalan ini merupakan salah satu ironi paling tajam dari kebijakan MBG: popularitas gagasan tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan implementasi.

Titik Terlemah: Dugaan Korupsi dan Konflik Kepentingan

Kritik paling tajam terhadap MBG justru datang dari sisi tata kelola dan integritas. Pada Mei 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis kajian yang secara eksplisit menyoroti celah tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program ini. Tidak lama berselang, pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menangkap sejumlah pimpinan Badan Gizi Nasional atas dugaan korupsi — sebuah peristiwa yang memaksa Presiden Prabowo sendiri untuk mencopot pihak-pihak terkait pada 2 Juni 2026, sebuah pengakuan implisit bahwa persoalan ini tidak lagi dapat ditutupi.

Struktur tata kelola MBG turut memperbesar risiko penyimpangan. Berbeda dari negara lain yang mengelola penyediaan makanan sekolah secara internal, MBG dijalankan melalui pihak ketiga bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa dari 102 yayasan pengelola SPPG yang disurvei, sebanyak 89 di antaranya terafiliasi dengan partai politik atau kerabat pejabat negara. Fakta ini memunculkan kekhawatiran serius bahwa MBG telah bergeser dari program pelayanan publik menjadi lahan baru bagi jejaring kepentingan elite.

Keterlibatan institusi keamanan dalam pengelolaan dapur MBG turut menjadi sorotan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tercatat mengelola 1.179 unit SPPG, sementara Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengelola 452 unit — jauh di luar tugas pokok dan fungsi kedua institusi tersebut. Pelibatan aparat keamanan dalam proyek gizi sipil semacam ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan potensi konflik peran dalam sebuah program yang seharusnya murni bersifat pelayanan publik.

Beban Fiskal: Ilusi "Gratis" yang Mahal

Kritik lain yang tidak kalah tajam menyasar aspek fiskal. Anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun, meningkat 96 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan angka ini setara hampir 44,2 persen dari total anggaran pendidikan nasional yang diamanatkan konstitusi sebesar 20 persen dari APBN. Dengan kata lain, sebagian besar anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan kualitas guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan pengembangan riset justru tersedot untuk membiayai program makan gratis.

Kondisi ini terjadi di tengah pelebaran defisit APBN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa defisit anggaran negara hingga akhir Mei 2026 telah mencapai Rp180,4 triliun. Para ekonom mengingatkan bahwa pembengkakan anggaran tanpa diimbangi peningkatan penerimaan negara berisiko menekan nilai tukar rupiah dan memicu tekanan inflasi. Frasa "gratis" dalam MBG pada akhirnya hanyalah ilusi retorika: di baliknya tersembunyi biaya oportunitas (opportunity cost) yang harus ditanggung oleh sektor-sektor pembangunan fundamental lainnya.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis lahir dari niat yang secara normatif mulia: memperbaiki gizi generasi muda Indonesia. Namun, niat baik semata tidak cukup untuk menjustifikasi eksekusi kebijakan yang tergesa-gesa, minim landasan bukti ilmiah, dan lemah dalam pengawasan. Ketimpangan antara klaim keberhasilan pemerintah yang bertumpu pada angka kuantitatif dan realitas di lapangan yang dipenuhi kasus keracunan massal, dugaan korupsi struktural, serta pembengkakan defisit fiskal, menunjukkan bahwa MBG saat ini lebih menyerupai proyek politik populis jangka pendek ketimbang kebijakan gizi publik yang terencana secara matang.

Langkah refocusing yang mulai dilakukan Badan Gizi Nasional — dengan memprioritaskan ibu hamil, balita, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) — sesungguhnya merupakan pengakuan tidak langsung bahwa desain awal program keliru sasaran. Agar MBG benar-benar dapat mencapai tujuannya, pemerintah perlu membangun sistem evaluasi berbasis bukti yang independen, memperketat standar keamanan pangan di seluruh rantai distribusi, mereformasi struktur pengelolaan SPPG agar bebas dari konflik kepentingan politik, serta memastikan keberlanjutan fiskal program ini tidak mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan yang sama-sama vital bagi masa depan bangsa.

Daftar Pustaka

BBC News Indonesia. (2025, 22 September). MBG dan kasus keracunan yang mencapai 5.626 – Evaluasi menyeluruh atau alihkan anggaran untuk pendidikan?

BBC News Indonesia. (2026, 19 Februari). MBG: Polri kelola lebih dari 1.000 SPPG, mengapa dikritik?

Bijak Memantau. (2026). Evaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG). https://bijakmemantau.id

Kompas.id. (2026, 9 Februari). Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Sarat Masalah Tata Kelola. Studi Nalar Institute, "Behind the Free Plate: The Governance Deficit of the Free Nutritious Meal Program."

Laboratorium Ekonomi Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2026). Dilema Kebijakan Makan Bergizi (Tidak) Gratis.

Prohealth.id. (2026, 30 Juni). Guru Besar UGM Kritik Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

Reuters. (2025, 17 November). Indonesia urged to halt $10 billion free school meals plan after mass food poisoning.

Tempo. (2025, 4 November). JPPI: Kasus Keracunan MBG Tembus 16.109 Orang Per 31 Oktober 2025.

Wikipedia bahasa Indonesia. (2026). Makan Bergizi Gratis. https://id.wikipedia.org/wiki/Makan_Bergizi_Gratis

Wikipedia. (2026). Free Nutritious Meals. https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Nutritious_Meals (AM)

Oleh:

1. Feboan Riman Andara (241027013)

2. Fadhilah Cahya Aulia (241027015)

3. Marlo Sandi Mardana (241027012)

Mahasiswa Program Studi Sosiologi  Universitas Teknologi Sumbawa 

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang digagas dan diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini merupakan salah satu misi utama dari Asta Cita yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi stunting, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan. Pelaksanaannya dikelola langsung oleh lembaga Badan Gizi Nasional (BGN).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan andalan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terus menuai berbagai catatan kritis, khususnya terkait tingginya risiko keamanan pangan dan kelemahan tata kelola logistik di lapangan. Hingga awal 2026, Presiden secara terbuka mengakui bahwa dari total distribusi makanan yang masif, tercatat sekitar 28.000 kasus gangguan kesehatan dan keracunan yang menimpa para penerima manfaat. 

Menurut pengamat kebijakan pangan, rasio insiden keracunan program MBG di Indonesia menyentuh angka 5,6 per sejuta porsi (per million serving), jauh melampaui standar negara lain yang juga menjalankan program makan siang sekolah seperti Jepang (0,8) maupun Uni Eropa (1,1). Insiden nyata seperti keracunan massal puluhan siswa di Sukoharjo, distribusi makanan basi di Nunukan, hingga temuan kontaminasi tikus pada wadah makanan di Semarang mempertegas lemahnya kontrol higienitas rantai pasok dari dapur hingga ke tangan siswa.

Akibat kendala kebersihan dan operasional ini, pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas dengan menutup lebih dari 3,000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah di berbagai daerah.

Di sisi lain, integritas pelaksanaan program ini menghadapi tantangan besar menyusul penetapan status tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hidayana.

Kasus ini membongkar praktik jual beli titik atau akses verifikasi kemitraan portal dapur pusat MBG daerah senilai ratusan juta rupiah kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi kualifikasi resmi. Celah regulasi ini sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui analisis risiko atas draf Perpres MBG, di mana klausul pemangkasan jalur birokrasi dan penunjukan langsung pihak ketiga dengan dalih "percepatan" dinilai sangat rentan disalahgunakan.

Selain masalah operasional dan hukum, program MBG juga dikritik tajam oleh kalangan ekonom dan lembaga riset seperti CISDI dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dari segi beban anggaran. Alokasi awal yang bernilai jumbo dikhawatirkan menyedot ruang fiskal nasional yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur sekolah yang rusak serta layanan kesehatan dasar.

Sifat program yang dirancang universal atau menyasar semua murid tanpa memandang latar belakang ekonomi dinilai memicu pemborosan anggaran negara, karena menyubsidi anak-anak dari keluarga mampu yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Rentetan kritik dan evaluasi faktual ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi MBG guna melakukan audit total terhadap seluruh dapur penyedia dan merombak total struktur internal BGN demi perbaikan standar operasional ke depan.

Lemahnya pengawasan berlapis (multi-layered oversight) dari pemerintah pada fase awal implementasi program MBG terbukti menjadi akar masalah utama yang memicu karut-marutnya operasional dan tata kelola di lapangan. Kurangnya kontrol ketat terhadap standar higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berakibat fatal pada munculnya puluhan ribu kasus gangguan kesehatan dan keracunan massal pada siswa, yang akhirnya memaksa pemerintah menutup lebih dari 3.000 dapur bermasalah.

Di samping krisis keamanan pangan, kelonggaran pengawasan regulasi juga menciptakan celah integritas yang masif, sebagaimana dibuktikan oleh Kejaksaan Agung saat menetapkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus korupsi jual beli titik lokasi dapur MBG daerah.

Ditambah lagi dengan absennya pengawasan ketat berbasis data kemiskinan, penyaluran anggaran jumbo yang dilakukan secara universal justru memicu pemborosan fiskal karena menyubsidi kelompok keluarga yang secara ekonomi sudah mampu.

Dengan demikian, berbagai gelombang kritik sipil dari kelompok seperti MBG Watch serta langkah pemerintah membekukan operasional sementara untuk melakukan audit total menjadi bukti empiris yang membenarkan judul bahwa sistem pengawasan program ini memang sangat kurang dan membutuhkan reformasi mendalam.

Maka sulusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi mata rantai masalah tersebut, pemerintah wajib merombak total sistem pengendalian internal dengan menerapkan pengawasan berbasis teknologi digital dan kolaborasi lintas lembaga negara.

Pertama, BGN harus mengintegrasikan sistem pemantauan berbasis IoT (Internet of Things) dan kode QR pada setiap boks makanan untuk melacak higienitas, standar gizi, serta rantai pasok logistik secara real-time dari dapur hingga ke tangan siswa untuk mencegah risiko keracunan berulang. Kedua, celah korupsi pengadaan barang dan jasa harus ditutup rapat dengan menjalankan 10 rekomendasi KPK, memperketat pengawasan portal kemitraan, memprioritaskan keterlibatan UMKM lokal, serta menerapkan aturan tegas yang melarang keras pegawai BGN mengelola dapur guna menghindari konflik kepentingan.

Terakhir, untuk menghindari pembengkakan APBN dan memastikan efisiensi anggaran, pengawasan sasaran harus diubah dari sistem universal menjadi sistem klasterisasi atau bantuan tepat sasaran, dengan memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi serta anak-anak dari keluarga prasejahtera berdasarkan basis data kemiskinan nasional yang terverifikasi (AM)

Oleh : Vallensiana Ceria, Ayu Safitri,Suhery Cantika

Diatas kertas, matematika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdengar sederhana sekian triliun rupiah dibagi sekian puluh juta penerima manfaat, hasilnya adalah satu porsi makan bergizi di meja setiap anak. Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa antara angka di dokumen anggaran dan makanan yang benar-benar sampai ke piring, ada jarak yang jauh lebih panjang daripada yang dibayangkan dan di sepanjang jarak itulah sebagian uang negara menguap melalui birokrasi yang berbelit, sasaran yang meleset, pengadaan yang janggal, dan kini, dugaan korupsi yang menyeret pimpinan lembaga pengelolanya sendiri.

Lintasan anggaran MBG adalah cerita tentang akselerasi tanpa kendali. Pada tahun pertama pelaksanaannya, 2025, program ini mengantongi Rp71 triliun. Setahun kemudian, usulan anggaran melonjak hampir lima kali lipat menjadi Rp335 triliun, sebelum akhirnya "dioptimalkan" menjadi sekitar Rp268 triliun setelah tekanan defisit APBN yang melebar mendekati ambang 3 persen dan gelombang kritik publik yang menguat.

Terlepas dari angka final yang terus bergerak, satu hal jelas kenaikan anggaran berlangsung jauh lebih cepat daripada pembangunan sistem yang mampu mengawasinya. Setiap hari, pemerintah menggelontorkan sekitar Rp1,2 triliun untuk operasional MBG jumlah yang lebih besar daripada seluruh anggaran riset nasional dalam satu tahun penuh.

Pemerintah mengklaim proporsi belanja MBG diatur ketat 70 persen untuk bahan.baku pangan, 20 persen untuk operasional termasuk distribusi dan insentif, serta 10 persen untuk kebutuhan intensif lainnya. Namun rincian pengadaan yang mencuat ke publik justru menimbulkan tanda tanya besar terhadap disiplin alokasi itu.

Persoalan bertambah rumit karena arsitektur pelaksanaan MBG dijalankan melalui rantai perantara yang panjang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, dan berbagai mitra pelaksana, alih-alih dikelola langsung oleh sekolah seperti lazimnya program serupa di banyak negara lain.

Dilihat dari persoalan diatas,MBG ini kurang efisien ketika kita melihat dari beberapa kasus yang menimbulkan kerugian sangat besar. Kalo tujuan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan perhatian terhadap masyarakat yang sulit memperoleh bahan pangan bergizi,seperti masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Mengapa program ini diluncurkan pertama kali di wilayah-wilayah perkotaan yang memiliki akses sumber makanan dan kebutuhan gizi?

Daripada sibuk menggelontorkan anggaran untuk makanan bergizi gratis, pemerintah seharusnya fokus membenahi pendidikan yang masih jauh dari layak dibanyak daerah.Jangan sampai program ini hanya menjadi pencitraan politik, sementara persoalan mendasar bangsa justru diabaikan.

Anak-anak Indonesia, terutama di daerah terpencil, tidak hanya membutuhkan makan gratis, tetapi juga sekolah yang layak, guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai, dan dukungan nyata agar mereka bisa menjadi generasi emas 2045. Memberi makan anak memang penting, tetapi itu bukan solusi utama. Tugas negara yang paling mendesak adalah memastikan keluarga punya penghasilan layak, akses pendidikan terbuka, dan kehidupan yang manusiawi, sehingga orang tua mampu memenuhi kebutuhan anaknya tanpa harus bergantung pada program sesaat.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Menjelang keberangkatan kontingen atlet Pulau Sumbawa khususnya Kabupaten Sumbawa menuju Lombok untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) atau ajang kejuaraan daerah, jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa melakukan langkah antisipasi krusial. Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., bersama Wakil Ketua, Muhammad Yamin, S.E., M.Si., mengadakan rapat koordinasi dengan pihak otoritas Pelabuhan Poto Tano, Jumat (10/7/2026).

Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyeberangan atlet dan official dari Pelabuhan Poto  Tano menuju Pelabuhan Kayangan, Lombok. Langkah ini diambil guna meminimalisir risiko keterlambatan akibat potensi kemacetan atau antrean panjang kendaraan di pelabuhan, yang dapat mengganggu jadwal pertandingan maupun technical meeting atlet.

Upaya Antisipasi Hambatan Perjalanan

Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq, menegaskan bahwa mobilitas atlet menjadi prioritas utama. Menurutnya, pengalaman di lapangan sering menunjukkan adanya kendala antrean yang tidak terduga, sehingga koordinasi dini sangat diperlukan.

"Sengaja kami datang kemari untuk mendapatkan dukungan langsung dari otoritas pelabuhan agar dapat memperlancar arus penyeberangan para atlet dan official. Kami sangat berharap seluruh kontingen bisa tiba tepat waktu di lokasi tujuan, sehingga mereka dapat mengikuti technical meeting dengan kondisi fisik dan mental yang prima," ujar Abdul Rafiq.

 Dukungan Penuh Otoritas Pelabuhan

Gayung bersambut, pihak otoritas pelabuhan merespons positif permohonan tersebut. Syahbandar Pelabuhan  Poto Tano, Gufron, menyatakan komitmennya untuk memberikan prioritas dan kelancaran bagi rombongan atlet yang akan membawa nama harum Pulau Sumbawa.

"Insya Allah, kami akan bantu. Kami akan memberikan perlakuan khusus agar proses penyeberangan kontingen dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti," tegas Gufron saat menerima audiensi pengurus KONI Sumbawa.

Dukungan dari Syahbandar ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi para patriot olahraga Sumbawa agar dapat fokus penuh dalam menghadapi kompetisi di Lombok tanpa perlu mengkhawatirkan kendala teknis dalam perjalanan. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id– Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kolaborasi strategis bersama Universitas Mataram (Unram). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, bersama Rektor Universitas Mataram, Prof. Sukardi yang berlangsung di Ruang Sidang Senat Unram, Kamis (9/7/2026).

Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam menyukseskan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi NTB yang dipadukan dengan program unggulan Profesor Berdampak Universitas Mataram tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri puluhan guru besar dan profesor lingkungan Universitas Mataram.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar formalitas, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam membangun hubungan erat dengan para profesor dan guru besar dalam mensukseskan berbagai program pembangunan NTB, sehingga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat ke depannya.

"Dengan ilmu para guru besar dan profesor, Kami berharap dapat membantu mensukseskan program-program pembangunan pemerintah terutama program Desa Berdaya yang sedang kami gencarkan saat ini," harap Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal di hadapan para Guru Besar dan profesor Universitas Mataram.

Miq Iqbal menyampaikan bahwa masalah kemiskinan ekstrem yang dialami masyarakat di berbagai desa di NTB masih menjadi PR bersama. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB melalui program Desa Berdaya difokuskan pada pengembangan desa mandiri sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi melalui optimalisasi potensi dan icon (tematik) lokal.

"Satu tahun terakhir, saya melihat kemiskinan tidak lagi hanya sekadar angka di atas kertas. Saat kita turun ke desa dan bertemu langsung dengan warga, kita menyadari bahwa mereka butuh lebih dari sekadar jaring pengaman sosial seperti asuransi kesehatan atau bantuan PKH untuk sekadar meneruskan hidup," ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur menaruh harapan besar agar para profesor dapat menghadirkan inovasi baru. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan material, tetapi yang paling krusial adalah pendampingan dan inspirasi untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa mereka.

"Selain pendamping desa berdaya yang sudah direkrut, Kita butuh inovasi dari para guru besar untuk menggerakkan perkembangan bisnis di tingkat desa," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unram, Prof. Sukardi, menyatakan kesiapan penuh civitas akademika Unram dalam mendukung pembangunan daerah. Program Profesor Berdampak Unram adalah inisiatif akademik dari Universitas Mataram yang mewajibkan para guru besar (profesor) agar riset dan keilmuannya tidak hanya berhenti pada publikasi, melainkan memberikan solusi nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah.

Untuk itu, Rektor menegaskan bahwa sebanyak 22 kelompok yang melibatkan 120 Profesor telah disiapkan untuk diterjunkan langsung dalam mendukung program Desa Berdaya. Menurutnya, Kedua program ini sangat sejalan dalam mendukung penguatan ekonomi lokal masyarakat desa. Dengan keilmuan, riset dan pengalaman dari para guru besar diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.

"Hari ini kami menunjukkan komitmen. Saya percaya dengan para profesor senior kita. Program ini direncanakan berjalan selama tiga tahun dengan target utama menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat," jelas Prof. Sukardi.

Tidak berhenti di situ, Rektor Unram juga memaparkan rencana perluasan program ke depan. "Harapan kami tentu pendampingan ini semakin intensif. Selain para profesor, tahun depan kami akan melibatkan para dosen serta mahasiswa KKN untuk memperkuat ekosistem Desa Berdaya ini," ujarnya.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi katalisator bagi akselerasi kesejahteraan masyarakat NTB, di mana ilmu pengetahuan dari menara gading kampus benar-benar menyentuh dan memberikan solusi nyata dalam menghadapi tantangan di lapangan. (AM/Manikpkominfo)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berbagai program strategis yang digulirkan selama beberapa tahun terakhir kini telah membuahkan hasil terukur dan memberikan dampak nyata di tengah masyarakat.

Dalam upaya mengakselerasi pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa sukses bersinergi dengan pemerintah pusat dengan merealisasikan investasi pembangunan sebesar Rp231 miliar. Anggaran yang bersumber dari dukungan APBD dan APBN tersebut difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas daerah di berbagai sektor vital.

Akselerasi Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Dalam keterangan resmi Pemda Sumbawa Kamis 9 Juli 2026, Di sektor infrastruktur, pemkab terus tancap gas dalam memperkuat konektivitas antarwilayah. Hingga saat ini, persentase kondisi jalan mantap di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 54,11 persen. Capaian ini terus ditingkatkan secara bertahap guna memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi berjalan lebih efisien.

Selain jalan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi prioritas utama. Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan serta mendukung produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar masyarakat Sumbawa.

Tidak hanya fokus pada fisik, pemerintah juga memberikan perhatian besar pada keberlanjutan lingkungan melalui program "Sumbawa Hijau Lestari". Program ini menjadi salah satu unggulan yang dinilai sukses memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomis.

Hingga pertengahan tahun 2026, program ini telah menyentuh 14 kecamatan dengan fokus pada pemulihan lahan kritis. Tercatat sebanyak 3.250 hektare lahan kritis telah berhasil direhabilitasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari pelibatan 85 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan aksi nyata penanaman lebih dari 1,2 juta bibit pohon. Langkah ini diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan.

Optimisme Menuju "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera"

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa seluruh capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan (pentahelix).

Pemerintah optimistis bahwa dengan kolaborasi yang terus terjaga, visi "Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera" akan segera terwujud. Fokus utama pemerintah ke depan adalah memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan tidak hanya sekadar catatan administratif di atas kertas, melainkan benar-benar hadir sebagai solusi dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. (AM)

 ( 1. Kasdiyanto (NIM: 241027004), 2. Fatimah Az Zahro (NIM: 241027025), 3. Aan Fauzan (NIM : 241027006)

(Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa Program Studi Sosiologi)

Setiap kebijakan yang menyangkut anggaran negara sebenarnya menunjukkan apa yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah. Ketika negara memutuskan uang publik akan dipakai untuk apa, di situ juga terlihat apa yang dianggap paling penting untuk masa depan bangsa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga sebagai contoh nyata dari masalah lama dalam kebijakan publik di Indonesia, yaitu antara kebijakan populis yang cepat disukai masyarakat dan investasi jangka panjang yang hasilnya baru terlihat setelah bertahun-tahun.

MBG punya anggaran yang sangat besar, sampai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah, padahal anggaran pendidikan yang seharusnya 20 persen dari APBN saja sering “bocor” ke pos-pos yang sebenarnya bukan pendidikan langsung, seperti dana desa atau belanja birokrasi kementerian yang tidak menyentuh sekolah sama sekali. Ironisnya, di saat masih banyak sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang atapnya bocor dan temboknya rusak, pemerintah malah menjadikan program makan gratis sebagai prioritas utama.

Kritik ini bukan berarti menolak pentingnya gizi anak. Banyak penelitian kesehatan memang membuktikan bahwa stunting bisa berdampak buruk pada kemampuan berpikir anak. Tapi masalahnya, tujuan yang baik belum tentu berjalan baik kalau cara pelaksanaannya tidak matang.

Di sinilah letak masalah besarnya: MBG dijalankan lewat rantai pasok (supply chain) yang panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari tender vendor katering di tingkat pusat dan daerah, distribusi bahan makanan, sampai dapur-dapur di ribuan titik pelayanan. Setiap titik dalam rantai ini berpotensi jadi celah untuk rent-seeking behavior, alias perilaku mencari untung secara tidak wajar lewat kekuasaan atau kebijakan, yang biasanya subur di program besar dengan pengawasan lemah.

Kalau kita lihat dari pengalaman program bantuan sosial sebelumnya, seperti bantuan pangan atau bantuan beras, pola korupsinya biasanya sama: harga bahan di-mark up, kualitas bahan baku diturunkan diam-diam demi keuntungan vendor, sampai data penerima yang dimanipulasi. MBG punya risiko yang lebih besar lagi karena dijalankan setiap hari dan pakai bahan makanan segar yang cepat busuk, sementara sistem pengawasan di lapangan sampai sekarang masih jauh dari kata cukup.

Perdebatan soal MBG di ruang publik juga makin ramai karena beberapa pernyataan pejabat yang dianggap kurang tepat. Salah satu yang paling banyak dikritik adalah pernyataan bahwa anak tidak akan bisa belajar dengan baik meski sudah disekolahkan kalau mereka masih lapar. Kedengarannya masuk akal, tapi kalau dipikir lagi, pernyataan ini justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih penting: kenapa gedung sekolah dibiarkan rusak parah, sementara anggaran untuk katering makanan malah jadi prioritas?

Selain itu, ada juga pernyataan soal biaya per porsi makanan yang dianggap terlalu disederhanakan, padahal kenyataannya harga bahan pangan berbeda-beda di setiap daerah, apalagi di wilayah kepulauan yang biaya kirimnya mahal. Pernyataan-pernyataan semacam ini bisa dibilang termasuk symbolic policy, yaitu kebijakan yang dibuat lebih untuk terlihat peduli daripada benar-benar menyelesaikan akar masalahnya.

Menanggapi hal itu, muncul kritik dari kalangan mahasiswa, yang menegaskan bahwa kemiskinan struktural dan stunting adalah masalah yang rumit dan tidak bisa selesai hanya dengan bagi-bagi makanan. Menurut mereka, kemiskinan bukan cuma soal kurang makan, tapi soal ketimpangan yang sudah mengakar, mulai dari akses pendidikan yang tidak merata, kesempatan yang terbatas untuk naik kelas sosial, sampai lingkaran kemiskinan yang terus diwariskan dari orang tua ke anak.

Semua ini hanya bisa diputus lewat human capital investment, atau investasi jangka panjang pada kualitas manusia, terutama lewat pendidikan. Kalau cuma bagi makanan tanpa membenahi sistem pendidikan, itu ibarat mengobati gejala tapi bukan penyakitnya. Mungkin bikin masyarakat senang sesaat, tapi tidak benar-benar mengubah nasib anak-anak dari keluarga miskin dalam jangka panjang. Mahasiswa juga menyoroti bahwa program sebesar ini, dengan pengawasan yang masih lemah, justru rawan jadi ladang baru untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu, bukan benar-benar untuk pemerataan.

Dari semua kritik di atas, argumen utama yang ingin ditekankan adalah: sebaiknya MBG ditunda dulu atau dibatasi skalanya, dan prioritas anggaran negara dialihkan dulu ke pembenahan pendidikan secara menyeluruh.Ini bukan berarti menolak ide memberi gizi untuk anak, tapi lebih ke soal urutan prioritas anggaran yang harus disesuaikan dengan masalah yang paling mendesak.

Setidaknya ada empat hal yang perlu jadi fokus utama. Pertama, perbaikan gedung sekolah yang rusak parah di daerah 3T, karena masih ada puluhan ribu sekolah dalam kondisi buruk yang langsung memengaruhi keselamatan dan semangat belajar siswa. Kedua, peningkatan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini jadi andalan pendidikan di daerah terpencil tapi gajinya masih jauh dari layak, sampai banyak yang akhirnya pindah profesi. Ketiga, pemerataan akses buku dan bahan belajar yang up to date, karena kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih besar. Keempat, perluasan akses internet ke sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang sekarang jadi kebutuhan dasar di era pembelajaran digital.

Pada akhirnya, inti dari esai ini adalah: kualitas manusia (human capital) yang benar-benar kuat dalam jangka panjang tidak akan lahir dari sekadar menu makan siang yang dibagikan secara massal dan rawan dikorupsi, tapi dari ruang kelas yang layak, guru yang sejahtera, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Kebijakan populis seperti MBG memang terlihat menarik dan cepat mendapat dukungan publik, tapi kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dibangun hanya dari hal yang terlihat instan. Kalau negara memang serius ingin memutus rantai kemiskinan struktural dan stunting, maka anggaran seharusnya lebih dulu diarahkan ke fondasi yang paling mendasar dan paling sulit dikorupsi, yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa kenyang perutnya hari ini, tapi seberapa siap generasi mudanya berpikir untuk masa depan.

Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai prioritas utama, sementara masih banyak sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas dasar yang layak. Meskipun pemenuhan gizi anak sangat penting, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan investasi mendasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan prioritas anggaran agar kebutuhan gizi dan kualitas lingkungan belajar dapat ditingkatkan secara bersamaan.” (AM)

Sumbawa Besar–Amarmedia.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (9/7/2026). Agenda utama sidang ini adalah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dengan didampingi oleh unsur pimpinan dewan lainnya, yaitu Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran asisten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Marliaten, dalam pemaparannya menegaskan bahwa fungsi pertanggungjawaban APBD tidak boleh dipandang sebagai formalitas belaka. Fraksi PAN memberikan sorotan tajam pada efisiensi anggaran dan isu-isu sosial aktual yang langsung menyentuh masyarakat bawah.

Dalam interpelasi mimbar, Fraksi PAN membedah secara mendalam draf pertanggungjawaban anggaran yang disodorkan Pemda. Marliaten menyampaikan sejumlah poin koreksi kritis bahwa WTP Bukan Parameter Akhir.Fraksi PAN menyampaikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD 2025. Namun, PAN mengingatkan dengan tegas bahwa WTP bukanlah sertifikat keberhasilan pembangunan. "WTP hanya menyatakan laporan keuangan tersaji wajar sesuai standar akuntansi, bukan berarti program pemerintah berhasil menjawab kebutuhan rakyat. Masyarakat tidak merasakan lembaran opini WTP, yang mereka butuhkan adalah jalan yang bagus, air bersih mengalir, sekolah layak, dan harga pokok yang stabil," tegas Marliaten.

Terhadap realisasi pendapatan daerah yang mencapai 101,28%, PAN mendesak Pemda memaparkan rincian sumbernya. PAN memperingatkan agar lonjakan ini tidak didominasi oleh dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru jalan di tempat. Pemda dituntut lebih agresif mendigitalisasi penarikan pajak dan memaksimalkan aset daerah. Serapan belanja yang gagal menyentuh angka 100% dinilai sebagai penundaan pelayanan publik. PAN mempertanyakan program strategis apa saja yang mandek hingga menyisakan sisa anggaran yang besar.

Bagi Fraksi PAN, angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp201,68 miliar bukanlah prestasi penghematan, melainkan indikator lemahnya perencanaan, lambatnya eksekusi program di lapangan, serta buruknya koordinasi antar-OPD.

Fraksi PAN menyodorkan lima persoalan lapangan yang mendesak untuk segera diintervensi oleh kebijakan anggaran Pemda Sumbawa:

Pertama: Sengkarut Kelangkaan Gas LPG 3 KG

Fraksi PAN menyatakan keprihatinan mendalam atas kelangkaan parah tabung gas melon 3 kg di hampir seluruh wilayah Sumbawa. Kondisi ini diperparah dengan harga eceran yang melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). PAN meminta Pemda mengevaluasi total rantai distribusi dan menindak tegas spekulan yang mencekik rumah tangga miskin serta pelaku usaha mikro.

Kedua: Mutu "Jalan Mantap" yang Cepat Rusak

PAN menyoroti banyak ruas jalan di dalam maupun luar kota Sumbawa Besar yang rusak parah dan berlubang meski statusnya merupakan jalan mantap. Kerusakan diperparah oleh buruknya fungsi drainase saat musim hujan. PAN menuntut evaluasi mutu konstruksi dari dinas terkait agar uang rakyat tidak terbuang sia-sia untuk proyek berumur pendek.

Tiga: Apresiasi Pemberantasan Narkoba.

Apresiasi tinggi diberikan kepada Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa atas keberhasilan mengungkap berbagai jaringan peredaran gelap narkotika. Kendati demikian, PAN meminta Pemda tidak pasif dan segera memperkuat program preventif, edukasi, serta fasilitas rehabilitasi lintas sektor secara berkelanjutan.

Empat: Pembangunan Kembali Jembatan Cinta Kalimango

Fraksi PAN mendorong percepatan pembangunan kembali Jembatan Cinta di Desa Kalimango. Infrastruktur ini dinilai sangat strategis sebagai jalur alternatif mitigasi risiko logistik apabila jembatan utama di ruas jalan negara sewaktu-waktu mengalami gangguan darurat.

Lima : Darurat Kesehatan Mental. Desak Tambahan Anggaran DP2KBP3A

PAN memandang serius maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan anak dan perempuan, perundungan (bullying) di sekolah, hingga meningkatnya tren kasus bunuh diri di Sumbawa akhir-akhir ini. PAN menilai hal ini menjadi alarm keras rapuhnya ketahanan keluarga dan kesehatan mental masyarakat.

Pemda diminta tidak hanya fokus pada penanganan kuratif (setelah kejadian). PAN mendesak pada penyusunan APBD mendatang, anggaran untuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak (DP2KBP3A) dinaikkan signifikan guna mengoptimalkan program edukasi pencegahan (preventif) terpadu bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial.

Menutup pembacaan pandangan umumnya, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk digulirkan ke tahapan pleno dan pansus berikutnya. Namun, persetujuan tersebut diberikan dengan catatan mutlak bahwa seluruh poin evaluasi, kritik, dan rekomendasi di atas wajib menjadi komitmen perbaikan eksekutif.

Sikap politik konstitusional ini disahkan di Sumbawa Besar pada 9 Juli 2026, atas nama kepengurusan Fraksi PAN DPRD Kabupaten Sumbawa Syamsul Hidayat, S.E., M.Si. (Penasihat), Ida Rahayu, S.AP. (Ketua Fraksi) H. Rusdi (Sekretaris), Marliaten (Bendahara )( am)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (9/7/2026), dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kamis 9 Juli 2026.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi unsur pimpinan dewan Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran asisten, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Edy Syarifuddin, dalam pemaparannya menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati dari Partai NasDem yang kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

"Capaian tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan harus menjadi instrumen untuk memastikannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Edy 

Soroti Neraca Keuangan: Dorong Kualitas Belanja Modal dan Efisiensi

Fraksi NasDem memandang positif langkah pemerintah daerah yang menyajikan secara utuh tujuh jenis laporan keuangan, mulai dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kelengkapan ini dinilai mencerminkan komitmen tinggi terhadap prinsip akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas.

Mengenai realisasi fiskal 2025, tercatat Pendapatan Daerah mencapai 101,28% dari target, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp2,257 triliun atau 92,93% dari pagu anggaran Rp2,429 triliun, serta menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp201,68 miliar.

Fraksi NasDem memberikan catatan tebal agar realisasi belanja di bawah 100% ini dievaluasi secara mendalam. NasDem menekankan agar Belanja Modal dan pos anggaran yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak—terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, wilayah pesisir, dan infrastruktur dasar—makin ditajamkan porsinya guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.

7 Poin Strategis dan Rekomendasi Pembangunan Fraksi NasDem

Sebagai fraksi yang mengawal jalannya roda pemerintahan saat ini, NasDem menyodorkan tujuh poin catatan strategis yang mencakup pengawalan program nasional hingga perbaikan fasilitas publik di Kabupaten Sumbawa:

1. Sukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN)

Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi PSN dari pemerintah pusat di Kabupaten Sumbawa. Dua program yang menjadi fokus utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). NasDem menilai program ini sangat krusial untuk memperkuat ketahanan pangan, menaikkan kualitas SDM, serta menggerakkan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

2. Masifkan Gerakan "Sumbawa Hijau Lestari"

NasDem mendukung penuh keberlanjutan program unggulan Bupati Sumbawa ini. Guna mempercepat pemulihan lahan kritis dan restorasi hutan, NasDem mendorong penguatan aksi nyata lewat gerakan Safari Sumbawa Menanam, kebijakan 1 ASN 1 Pohon, serta 1 Siswa 1 Pohon dengan menggandeng berbagai mitra strategis internasional dan komunitas lokal.

3. Keberlanjutan Pembangunan RSUD Sering

Meminta jajaran eksekutif memastikan keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa di Kawasan Sering. Fasilitas ini diproyeksikan menjadi pilar utama dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat.

4. Sambut Proyek Tambang Dodo-Rinti PT AMMAN

Mengingat rencana operasional tambang Dodo-Rinti milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah masuk skema PSN, Fraksi NasDem mendesak Pemda untuk segera meningkatkan kapasitas laboratorium uji material, memperkuat alat teknis Dinas PUPR, serta memodernisasi sarana uji KIR Dinas Perhubungan. Langkah ini penting sebagai instrumen kontrol sekaligus sumber pendapatan daerah (PAD).

Terhadap kesiapan talenta lokal, Fraksi NasDem menekankan strategi jangka panjang penyiapan talenta muda Sumbawa melalui sinergi bersama PT AMMAN, Balai Latihan Kerja (BLK), dan sekolah vokasi agar pemuda setempat mendapatkan sertifikasi keahlian teknis (seperti mekanik dan operator alat berat) dan tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

5. Perbaikan Jalan Ruas Teluk Santung – Labu Jontal

Mendorong Pemda memprioritaskan peningkatan dan perbaikan ruas jalan ini pada perencanaan anggaran berikutnya. Jalur tersebut bernilai strategis karena menghubungkan kawasan pemukiman penduduk, lahan pertanian, perikanan, hingga destinasi pariwisata lokal.

6. Percepatan Jalan Lingkar Batu Banda

Meminta pembangunan infrastruktur Jalan Lingkar Batu Banda dipercepat melalui perencanaan matang untuk membuka keterisolasian wilayah sekaligus memperlancar sirkulasi distribusi barang dan jasa.

7. Tata Kelola Wisata Hiu Paus dan Evaluasi Pasar Utan

 Hiu Paus: NasDem meminta Pemda menertibkan sistem kontribusi dan tata kelola aktivitas wisata Hiu Paus agar destinasi internasional ini menyumbang PAD secara optimal dan berdampak langsung bagi ekonomi warga sekitar.

Terhadap Pasar Utan. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan relokasi dan desain kelembagaan Pasar Utan. Opsi penataan kembali baik Pasar Lama maupun Pasar Baru harus dikaji ulang agar representatif bagi pedagang dan pembeli.

Komitmen Tuntaskan Pembahasan Raperda

Menutup pemaparannya, Fraksi Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk mengawal dan terlibat aktif dalam pembahasan lanjutan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini bersama jajaran Pansus secara terbuka dan partisipatif demi menjamin kemajuan Kabupaten Sumbawa yang unggul dan sejahtera.

Sikap politik ini disahkan di Sumbawa Besar pada Kamis, 9 Juli 2026 oleh jajaran kepengurusan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa Zulfikar Demitry, S.H., (Dewan Penasehat), Bunardi, A.Md.Pi. (Ketua Fraksi), H. Zohran, S.H. (Wakil Ketua) Edy Syarifuddin (Sekretaris ) Hasanuddin, S.E. (Bendahara) ( AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (9/7/2026), dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi unsur pimpinan dewan Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran asisten, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sukiman K, S.Pd.I., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa meskipun mengapresiasi beberapa capaian positif Pemda, Fraksi PKB memberikan coretan tebal pada aspek serapan belanja dan eksekusi program lapangan yang dinilai masih lamban.

Fraksi PKB secara detail membedah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah yang memuat 7 jenis laporan keuangan. Sukiman memaparkan sejumlah kejanggalan dan capaian makro yang memerlukan evaluasi serius diantaranya Realisasi Belanja Lamban. Dari total pagu Belanja Daerah sebesar Rp2,429 triliun Pemda hanya mampu merealisasikan sebesar Rp2,257 triliun atau sekitar 92,93% "Sisa anggaran 7% ini menunjukkan kinerja serapan keuangan yang lamban. Ini harus menjadi bahan evaluasi total pada sistem perencanaan dan kinerja Kepala OPD," tegas Sukiman.

Meski pendapatan daerah naik 1,23% dari target awal, PKB menyayangkan minimnya penjelasan eksekutif mengenai rincian kenaikan tersebut—apakah ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sekadar dana transfer dari pusat.

Fraksi PKB mempertanyakan perbedaan angka Pendapatan antara Laporan Operasional (LO) sebesar Rp2,27 triliun dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tercatat Rp2,37 triliun. Fraksi PKB mendesak kejelasan apakah selisih Rp100 miliar tersebut merupakan piutang pendapatan daerah yang belum tertagih.

Dengan adanya surplus LO sebesar Rp228 miliar, saldo kas Rp201,9 miliar, dan sisa belanja Rp171 miliar, PKB menilai banyak program prioritas yang justru tidak berjalan.

Di sisi lain, PKB tetap memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemda Sumbawa dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta terjaganya likuiditas kas daerah sebesar Rp201,9 miliar untuk operasional awal tahun.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Fraksi PKB menyodorkan 10 poin tuntutan strategis dan sektoral demi meningkatkan kualitas APBD ke depan diantaranya  PKB meminta Pemda tidak sekadar mengejar angka serapan anggaran di akhir tahun (output), melainkan mengukur secara riil dampak belanja tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Sumbawa (outcome).

Fraksi PKB Mendorong alokasi dana khusus agar setiap kecamatan memiliki produk unggulan daerah yang didampingi langsung oleh perguruan tinggi lokal untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Mendesak Pemda untuk mewajibkan seluruh pemerintah desa mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka agar dapat diakses dan diawasi langsung oleh masyarakat.

PKB menyoroti klaim Pemda yang menyatakan telah menanam 1 juta pohon dengan anggaran besar. Menurut PKB, program ini memicu pro-kontra di bawah karena minimnya keterlibatan dan informasi di tingkat masyarakat akar rumput.

PKB mendesak Satgas Gas yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan pangkalan secara ketat. PKB menemukan fakta lapangan di mana pangkalan sering mendahulukan pelaku usaha komersial/pengecer bermodus UMKM, sehingga jatah masyarakat miskin berbasis rumah tangga sering habis dan memicu kelangkaan serta harga selangit.

Menyusul kemenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Pengadilan Pajak terkait sengketa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Bendungan Beringin Sila sebesar Rp48 miliar, PKB meminta Pemda segera melakukan eksekusi penagihan untuk menambah postur pendapatan daerah.

Fraksi PKB mempertanyakan kinerja OPD terkait mengenai program pemeriksaan kesehatan gratis yang digaungkan dalam visi-misi pemerintahan Jarot-Ansori. PKB menyayangkan realisasi program yang baru menyentuh angka 14% dan menganggap dinas terkait berjalan di tempat.

Terkait rencana penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 20.000 pekerja rentan, PKB mengingatkan Pemda untuk berhati-hati. Hal ini dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini masih semrawut, banyak ditemukan data ganda, tidak valid, serta tidak sinkron dengan Baperinda.

PKB menilai sistem kerja birokrasi dari tingkat atas ke bawah di Kabupaten Sumbawa saat ini belum padu padan dan harmonis. PKB secara khusus meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk lebih optimal mengorkestrasi tata kelola pemerintahan agar visi "Sumbawa Unggul-Maju dan Sejahtera" bisa tercapai.

Menanggapi maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang menjadi perhatian nasional, PKB meminta Pemda mengambil langkah antisipatif dan koordinatif demi melindungi generasi muda serta menjaga marwah identitas lokal falsafah tauhid Samawa: "Adat barenti ko sara, sara barenti ke Kitabullah".

Raperda Disetujui dengan Catatan

Meskipun melayangkan rentetan kritik tajam, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya. Persetujuan ini diberikan dengan catatan mutlak bahwa seluruh rekomendasi yang diajukan wajib ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.

Pandangan umum tersebut resmi disepakati di Sumbawa Besar pada 9 Juli 2026, ditandatangani oleh jajaran pimpinan Fraksi PKB DPRD Sumbawa Sri Wahyuni (Ketua Fraksi) Sukiman K, S.Pd.I. (Wakil Ketua) Ridwan, S.P., M.Si. (Sekretaris)Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (Bendahara) (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini (9/7/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi unsur pimpinan dewan Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H. MH Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta para asisten, kepala dinas, badan, camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Jubir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Andi Mappelepui memberikan apresiasi atas pencapaian realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, yakni 101,28% atau setara Rp2,374 triliun, serta keberhasilan Pemda mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kendati demikian, Fraksi PKS menegaskan bahwa fungsi konstitusional dewan menuntut adanya evaluasi kritis dan objektif agar anggaran negara benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi PKS membedah beberapa parameter kinerja keuangan daerah yang dinilai masih menyisakan ruang evaluasi yang lebar diantaranya menyoroti tajam angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menembus Rp201.681.074.508,74. Fraksi PKS menilai dana mengendap sebesar ini mengindikasikan lemahnya perencanaan atau lambatnya eksekusi program oleh jajaran eksekutif. Uang ratusan miliar tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk jaminan kesehatan, perbaikan jalan, bantuan petani, dan mutu pendidikan.

Demikian pula Selisih Belanja Rp171 Miliar. Realisasi belanja daerah yang hanya menyentuh angka 92,93% menyisakan selisih anggaran tidak terserap sekitar Rp171 miliar (dari total pagu Rp2,429 triliun). PKS meminta kejelasan terperinci dari OPD terkait mengenai jenis belanja apa saja yang melonggar, terutama pada pos Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan fasilitas publik.

10 Rapor dan Masukan Sektoral Fraksi PKS untuk Pemda Sumbawa

Di samping mengevaluasi angka makro anggaran, Fraksi PKS yang diketuai oleh Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov., menyodorkan 10 poin tuntutan rill yang sedang dihadapi masyarakat Sumbawa hari ini:

Pertama ; Krisis Distribusi Gas Melon (LPG 3 KG)

Fraksi PKS menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan berlarut LPG 3 Kg. Ironisnya, saat warga diarahkan ke tabung non-subsidi (5,5 kg dan 12 kg), stok di pangkalan pun ikut sulit didapat. PKS mendesak Pemda membenahi jalur distribusi ketimbang sekadar mengeluarkan klaim normatif bahwa stok aman.

Kedua ; Pelebaran Ruas Jalan Simpang Raberas – Simpang Boak

Pemda diminta segera memperbaiki bahu jalan dan menambah lebar ruas jalan ini karena kondisinya yang berlubang telah memicu rentetan kecelakaan tunggal pengendara roda dua.

Ketiga : Akses Infrastruktur Menuju Kampus.

PKS meminta Pemda memperhatikan jalan penghubung menuju kawasan perguruan tinggi. Pembangunan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang memiliki dampak berlipat (multiplier effect) bagi ekonomi lokal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keempat ; Inovasi PAD Meniru Sistem Banyuwangi

Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, PKS menyarankan Pemda melakukan terobosan ekstensifikasi, mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan sistem penarikan retribusi parkir kendaraan sekali setahun bersamaan dengan pembayaran pajak STNK.

Kelima ; Pembenahan dan Konflik Pasar Utan

Pemda didesak mengambil sikap tegas memediasi para pedagang yang masih bertahan di Pasar Lama Utan serta segera memperbaiki akses jalan menuju Pasar Baru Utan demi mengoptimalkan potensi retribusi pasar yang bernilai besar.

Keenam ; Pembangunan Kembali "Jembatan Cinta" Alas

Akses penghubung di Desa Kalimango, Kecamatan Alas ini mendesak untuk dibangun kembali karena menjadi urat nadi utama para petani menuju lahan pertanian serta jalur perlintasan anak-anak menuju sekolah.

Ketujuh ; Transparansi Tenaga Kerja PT SJR

Seiring mulai beroperasinya PT SJR, PKS menuntut keterbukaan informasi dari Pemda mengenai kuota serapan tenaga kerja lokal (baik skilled maupun non-skilled) serta kepastian porsi bagi hasil yang diterima Kabupaten Sumbawa sebagai daerah penghasil.

Kedelapan ; Alokasi Dana Darurat Tanggul Sungai Moyo

Akibat banjir pada Januari lalu, tanggul penahan tebing di aliran Sungai Moyo (Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara) roboh. PKS mendesak Pemda segera mengucurkan anggaran darurat pada APBD-Perubahan 2026 demi mencegah erosi dan kerusakan pemukiman yang lebih parah.

Kesembilan ; Jembatan Putus di Dusun Kali Baru

Aspirasi warga Dusun Kali Baru, Desa Labuhan Badas, terkait terputusnya jembatan penghubung meminta atensi dan penanganan cepat dari dinas teknis terkait.

Kesepuluh ; Pajak Kendaraan Berat Berpelat Luar.

PKS meminta Pemda memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan berat yang beroperasi di wilayah tambang PT SJR. Pemda didorong membuka peluang bagi subkontraktor lokal agar kendaraan operasional yang digunakan tidak lagi mayoritas menggunakan pelat luar daerah, sehingga pajaknya masuk ke kas daerah Sumbawa.

Layak Dilanjutkan ke Pembahasan Pansus

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini secara prinsip layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. PKS berharap Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk dapat bekerja maksimal untuk menguliti catatan-catatan di atas demi kemajuan Kabupaten Sumbawa.

Pernyataan sikap politik ini disepakati di Sumbawa Besar pada 9 Juli 2026 oleh struktur internal Fraksi PKS DPRD Sumbawa Muhammad Takdir, S.E.,M.M.Inov. (Ketua Fraksi), Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si.(Wakil Ketua)H. Andi Mappeleppui (Sekretaris), Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. (Anggota), Ema Yuniarti (Anggota), Alen Taryadi, S.H. (Anggota) (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali digelar dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui Juru Bicaranya Muhammad Zain SIP memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan evaluasi yang mendalam. Golkar memuji kinerja Pemda yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp2,374 triliun atau mencapai 101,28% dari target, serta kesuksesan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Namun, partai berlambang pohon beringin ini mengingatkan bahwa WTP bukanlah garis finis dari sebuah tata kelola keuangan daerah.

 "Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan penyelenggaraan APBD pada hakikatnya diukur dari sejauh mana anggaran mampu menjawab kebutuhan rill masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa," tegas Rosi akrab disapa 

5 Poin Catatan dan Pandangan Strategis Fraksi Golkar

Fraksi Partai Golkar menguraikan lima potret besar kinerja keuangan dan tata kelola aset daerah sepanjang tahun anggaran 2025:

Pertama ; Memperkokoh Kapasitas Fiskal Daerah

Meskipun target pendapatan melampaui batas 100%, Fraksi Golkar meminta agar pencapaian ini tidak sekadar dimaknai secara administratif di atas kertas. Hasil ini harus dijadikan fondasi yang kuat untuk membangun kapasitas fiskal daerah yang kokoh dan berkelanjutan agar siap menghadapi dinamika ekonomi di masa depan.

Kedua ; Efisiensi Belanja Daerah (92,93%)

Realisasi belanja daerah Kabupaten Sumbawa tercatat sebesar Rp2,257 triliun atau 92,93%. Fraksi Golkar menilai penyerapan tersebut sudah cukup baik. Kendati demikian, efisiensi dan kualitas perencanaan harus terus dievaluasi. Golkar menekankan bahwa ukuran sukses belanja bukan dari seberapa besar uang yang habis, melainkan kualitas dari hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh warga.

Ketiga ; Evaluasi SILPA Rp201,68 Miliar.

Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang menembus angka Rp201,68 miliar Fraksi Golkar memandang hal ini sebagai sinyal penting bagi Pemda untuk memperketat efektivitas pelaksanaan program. Ketepatan waktu penganggaran dan eksekusi proyek di lapangan wajib ditingkatkan pada tahun berikutnya agar anggaran tidak mengendap sia-sia.

Keempat ; Ketertiban Manajemen Aset Senilai Rp4,018 Triliun

Fraksi Golkar mencatat nilai aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2025 telah mencapai Rp4,018 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp3,962 triliun. Mengingat angkanya yang sangat besar, Golkar mendesak agar pengelolaan aset dilakukan secara tertib dan produktif agar bisa mendatangkan manfaat ekonomi maupun sosial bagi daerah.

Kelima ; Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Mempertahankan WTP membutuhkan komitmen moral yang tinggi. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendesak Pemda Sumbawa untuk memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan mempercepat tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Tuntutan Rill: Tuntaskan Jalan Lintas Lantung-Ropang

Tidak hanya berbicara mengenai angka dan data makro keuangan, Fraksi Partai Golkar secara konkret menyuarakan aspirasi masyarakat bawah mengenai pemenuhan infrastruktur jalan yang mendesak. Di akhir pemaparannya, Fraksi Golkar mendorong keras Pemerintah Daerah untuk segera Menuntaskan pengerjaan Jalan Lintas Lantung – Ropang sisa Tahun Anggaran 2025 dan memaksimalkannya pada tahun anggaran berjalan. Melakukan perbaikan segera pada Jalan Lintas Labuhan Kuris – Ngali. Memperbaiki kerusakan di Jalan Lintas Ngeru – Olat Rawa.

"Catatan-catatan ini tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penolakan, melainkan sebagai ikhtiar bersama menjaga integritas pembangunan. Fraksi Golkar akan tetap bersikap kritis, objektif, dan berdiri teguh berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya mereka yang selama ini tercecer dalam proses pembangunan," tegas Rosi.

Di akhir pandangannya, Fraksi Partai Golkar menyatakan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini layak untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat komisi maupun panitia khusus sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Kepengurusan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa adalah H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. (Penasihat),Ademudhita Noorsamsu, S.AP. (Ketua), Hasanuddin HMS (Wakil Ketua) Gahtan Hanu Cakitab(Sekretaris), Muhammad Zain, S.IP.(Bendahara) dan Syukri, HS., A.Ma.(Anggota) (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Kamis 9 Juli 2026, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kritis dan strategis. Walau mengapresiasi pencapaian realisasi pendapatan daerah yang menembus Rp2,374 triliun (101,28%) serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, fraksi PDIP ini mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri.

"WTP bukanlah ukuran keberhasilan pembangunan. WTP hanya mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan mengukur seberapajauh rakyat telah menikmati hasil pembangunan. Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika APBD mampu menghadirkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan petani-nelayan, dan menurunkan kemiskinan," tegas jubir Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Sawitra

Fraksi PDI Perjuangan membedah laporan pertanggungjawaban APBD 2025 ke dalam beberapa poin yaitu Kemandirian Fiskal dan Optimalisasi SDA.

Fraksi PDIP melihat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan lompatan signifikan dari sektor produktif baru. Menurunnya dana transfer pusat harus dijadikan momentum membangun kemandirian fiskal.

Fraksi PDIP mengingatkan potensi SDA Sumbawa yang melimpah (tambang, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata) belum tecermin pada kas daerah. "Jangan sampai tanah Sumbawa kaya, tetapi kas daerah tetap miskin," ujar Hj Jamila.

Fraksi memberikan beberapa saran dan masukan seperti Penguatan pengawasan aktivitas pertambangan, ketepatan Dana Bagi Hasil (DBH), serta perluasan basis PAD lewat digitalisasi.

Terhadap evaluasi Serapan Belanja dan SILPA Tinggi. Realisasi belanja daerah yang tertahan di angka 92,93% berimplikasi pada sisa anggaran yang membengkak. Fraksi PDIP menyoroti nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp201,68 miliar.

 Angka SILPA yang besar dinilai sebagai bentuk ketidakoptimalan program. Di saat masyarakat menjerit membutuhkan perbaikan jalan, irigasi, air bersih, dan bantuan pertanian, anggaran justru mengendap. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diminta mengoreksi kualitas perencanaan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa.

Sebagai daerah agraris, APBD dituntut lebih berpihak pada petani. Fraksi PDI Perjuangan menilai arah pembangunan selama ini terlalu berorientasi pada jumlah produksi (hulu) ketimbang nilai tambah (hilir). Pemerintah Daerah didesak menyusun roadmap hilirisasi agar petani tidak sekadar menjual gabah kering dan peternak tidak sekadar menjual sapi hidup.

Fraksi mengusulkan dua indikator baru keberhasilan fisik daerah, yaitu peningkatan Persentase Jalan Usaha Tani Mantap dan Persentase Jaringan Irigasi Mantap yang dianggap jauh lebih menyentuh kebutuhan rill masyarakat bawah.

Fraksi PDI Perjuangan secara terbuka menyoroti masifnya pertumbuhan ritel/minimarket modern di Sumbawa. Tanpa menolak investasi, fraksi mendesak pemerintah bertindak tegas agar warung-warung kecil milik warga tidak tersingkir. Mereka menuntut adanya evaluasi izin, penataan zonasi yang ketat, serta kewajiban penyediaan ruang minimal bagi produk UMKM lokal.

Tak luput,Fraksi PDIP memberikan Rapor Merah BUMD. Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD dinilai masih jauh dari harapan. Fraksi menegaskan BUMD dilarang keras hanya menjadi tempat menghabiskan penyertaan modal pemerintah l, melainkan wajib mencetak laba, dividen, dan membuka lapangan kerja. Audit kinerja menyeluruh pun mutlak diperlukan.

Reformasi Birokrasi: Dari Budaya Administratif ke Budaya Kinerja

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Bupati Sumbawa melakukan evaluasi berbasis kinerja secara objektif kepada seluruh pimpinan OPD. OPD yang inovatif harus diberi penghargaan (reward), sementara yang gagal mencapai target harus dievaluasi secara berkala.

"Pertanggungjawaban APBD bukan sekadar laporan administratif di atas kertas, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa," pungkas Sawitra

Adapun pimpinan dan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa adalah Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. (Pelindung/Penasihat), I Nyoman Wisma, S.I.P. (Ketua), H. Jabir, S.Pd.(Sekretaris) I Ketut Sawitra (Bendahara/Anggota) Hj. Jamila, S.Pd.SD. (Wakil Ketua/Anggota) (am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa secara resmi melepas kontingen atlet yang akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2026. Upacara pelepasan berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis, 9 Juli 2026.

Dalam laporannya, Ketua Umum KONI Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa kontingen kali ini terdiri dari 625 orang, yang mencakup 487 atlet serta 138 pelatih dan ofisial yang akan berlaga dari 51 cabang olahraga yang digelar di Porprov. Keikutsertaan ini bukan sekadar agenda empat tahunan, melainkan wujud komitmen dalam membangun olahraga prestasi yang berkualitas melalui pemusatan latihan dan pendampingan intensif selama empat tahun terakhir.

"Evaluasi terakhir menunjukkan 97 persen persiapan telah rampung. Target kita dalam Porprov kali ini adalah meraih 64 emas, 79 perak, dan 114 perunggu. Kami menargetkan posisi kedua, melampaui capaian 41 emas pada tahun 2023," ujar Abdul Rafiq. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sumbawa, DPRD, Forkopimda, serta sponsor yang telah berkolaborasi mendukung persiapan kontingen diantaranya PT Bank NTB Syariah, PT Amman dan lainnya.

Bupati Sumbawa, Ir. H Syarafuddin Jarot, M.P., dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat. Meskipun ada penyesuaian lokasi pertandingan ke beberapa wilayah di NTB karena kendala fiskal, Bupati menegaskan bahwa semangat para atlet tidak boleh surut.

"Kalian semua siap tempur. Tunjukkan kemampuan terbaik. Target memang penting sebagai spirit, namun yang utama adalah kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan. Sehebat apa pun fisik seorang atlet, tidak akan berarti tanpa kedisiplinan dan kekompakan," pesan Bupati Jarot kepada para atlet.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga membagikan tips menjaga kesehatan melalui "tujuh dokter pribadi," yakni olahraga rutin, istirahat cukup, konsumsi air putih, pola makan berkualitas, pikiran positif, rasa syukur, serta doa.

"Kalian adalah duta daerah yang membawa nama baik dan aspirasi masyarakat Sumbawa. Jaga sportivitas dan disiplin. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya secara resmi melepas kontingen Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti Porprov NTB tahun 2026. Selamat bertanding, raih prestasi setinggi-tingginya, dan pulanglah membawa kebanggaan bagi Tana Sumbawa," pungkas Bupati.

Acara pelepasan diiringi dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustaz H Muhammad Jurnawi Fachrudin, memohon kelancaran, kekuatan, dan keberhasilan bagi seluruh kontingen dalam membawa misi mulia mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa dan pembagian uang Saku kepada Atlet dan pelatih secara simbolis oleh Bupati Sumbawa, jajaran Forkopimda, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Asisten,dan Ketua Umum KONI Sumbawa. (AM)

SUMBAWA, 7 Juli 2026– Sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung pada Selasa (7/7/2026) diwarnai dengan interupsi tajam terkait evaluasi kinerja Pemerintah Daerah. 

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, H. Zainuddin Sirat, mendesak eksekutif untuk lebih serius dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah dihasilkan oleh DPRD.

Dalam interupsinya, H. Zainuddin menyoroti fenomena aksi demonstrasi masyarakat yang marak terjadi belakangan ini sebagai indikator adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Ia menegaskan bahwa DPRD telah mengeluarkan rekomendasi hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 lalu sebagai acuan perbaikan.

Salah satu poin penting yang ditekankan H. Zainuddin adalah terkait pemeliharaan jalan. Menurutnya, terdapat rekomendasi yang menginstruksikan agar pemeliharaan jalan dilakukan pada akhir triwulan pertama atau paling lambat awal triwulan kedua.

"Semangat dari rekomendasi Pansus saat itu adalah agar pemeliharaan menjadi lebih efektif. Selama ini, perbaikan sering dilakukan di akhir tahun, sehingga jalan yang baru diperbaiki cepat rusak kembali akibat curah hujan. Akibatnya, durasi masyarakat menikmati infrastruktur yang layak sangat singkat," tegas H. Zainuddin.

Ia menyayangkan hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda pelaksanaan rekomendasi tersebut di lapangan. Ia meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan resmi melalui surat jika terdapat kendala dalam eksekusinya, agar komunikasi antar lembaga tetap terjaga dan tidak terkesan diabaikan.

Selain infrastruktur, H. Zainuddin juga menyoroti peran Bapperida dalam melakukan evaluasi terhadap program kerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa Bapperida harus memastikan setiap program yang diajukan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bapperida memiliki kewenangan untuk menolak program OPD yang tidak menunjukkan orientasi pada manfaat masyarakat. Sebagai mantan Ketua Pansus LKPD 2025, saya sangat memahami kondisi di lapangan. 

Rekomendasi-rekomendasi ini dibuat bukan tanpa dasar, melainkan sebagai upaya kolektif untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah ke depannya," pungkasnya.

H. Zainuddin berharap masukan ini menjadi perhatian serius Bupati Sumbawa dan Wakil Bupati Sumbawa serta Sekretaris Daerah (Sekda) dan jajaran eksekutif untuk segera melakukan introspeksi dan evaluasi menyeluruh demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Oleh  : Abdul Ma'ruf Rahmat 

Sektor pertambangan global kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, dunia sangat membutuhkan komoditas transisi energi seperti tembaga untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik (Electric Vehicles) dan energi bersih. Di sisi lain, industri ini dituntut untuk menekan jejak karbon dan meminimalkan dampak ekologis.

Di tengah dinamika ini, PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) muncul sebagai contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan mampu mengintegrasikan hulu hingga hilir secara inovatif, membuktikan bahwa profitabilitas dan tanggung jawab lingkungan bukanlah dua hal yang saling menolak.

Dengan konsesi masif seluas 25.000 hektare yang mencakup tambang Batu Hijau dan proyek masa depan Elang di Sumbawa, AMMAN tidak sekadar mengeruk bumi; mereka sedang merancang ulang cetak biru pertambangan modern di Indonesia.

Integrasi Hulu: Menjaga Keseimbangan Ekologi di Fase Transisi

Berdasarkan laporan keberlanjutan 2025 PT Amman Mineral internasional Tbk, bahwa memasuki tahun 2026, AMMAN berada pada fase operasional yang menantang namun strategis. Dimulainya produksi awal dari Batu Hijau Fase 8 (yang memperpanjang umur tambang hingga 2030) menuntut aktivitas pembuangan limbah batuan (overburden) dan transportasi material yang lebih intensif karena karakteristik bijih luar yang berkadar rendah hingga menengah.

Namun, potensi pengembangan hulu AMMAN terletak pada komitmen mitigasi dan perencanaan jangka panjang. Diantaranya dengan melakukan rehabilitasi lahan progresif; batuan penutup tidak dibiarkan menumpuk, melainkan langsung dikelola melalui pembuatan kontur, penutupan tanah, dan penyemaian untuk pemulihan ekologi yang cepat.

Proyek Elang Sumbawa: Jangkar Keberlanjutan Produksi Masa Depan

Langkah mitigasi di Batu Hijau Fase 8 sejatinya merupakan jembatan menuju megaproyek masa depan perusahaan: Pengembangan Blok Elang di Sumbawa. Rencana ekspansi ini bukan lagi sekadar visi di atas kertas, melainkan sebuah kepastian operasional yang terukur.

Relevansi strategis Proyek Elang terhadap keberlanjutan AMMAN bertumpu pada tiga pilar utama:

Pertama ; Skala Cadangan yang Masif. Selesainya studi kelayakan definitif Proyek Elang pada 2025 menjadi landasan kuat untuk memulai pembangunan sirkuit tambang baru pada tahun 2026 ini. Dengan cadangan bijih terbukti dan kemungkinan mencapai 2.526 juta ton, Elang memiliki skala hampir empat kali lipat dari sisa cadangan Batu Hijau (696 juta ton). Ekspansi ini mengamankan posisi AMMAN sebagai salah satu pemilik cadangan tembaga-ekivalen terbesar di dunia untuk beberapa dekade mendatang.

Kedua ; Sinergi Infrastruktur Hijau (Brownfield Development).

Produksi bijih awal di Elang dijadwalkan mulai mengalir pada tahun 2031, tepat saat operasional Batu Hijau mendekati tahap akhir ketersediaan. Hebatnya, proyek ekspansi Elang tidak perlu membangun ekosistem dari nol. Operasi di Elang akan memanfaatkan infrastruktur Batu Hijau yang sudah ada, mulai dari sirkuit penggilingan hingga jalur logistik. Pendekatan ini secara signifikan meminimalkan pembukaan lahan baru (menekan deforestasi tambahan) sekaligus menjamin efisiensi biaya modal (capex) yang tinggi.

Ketiga : Multiplikator Skala Pengolahan. Untuk menyambut volume raksasa dari Elang, AMMAN secara berani melakukan lompatan kuantum dengan memperluas fasilitas pengolahan untuk menggandakan kapasitas input dari 40 Mtpa menjadi 85 Mtpa yang mendekati penyelesaian mekanis di tahun 2026 ini.

Hilirisasi Bernilai Tinggi: Dari Konsentrat hingga Logam Mulia

AMMAN secara agresif menjawab mandat hilirisasi nasional. Langkah perluasan kapasitas pabrik hingga 85 Mtpa menjadi motor penggerak utama untuk menyuplai fasilitas hilir terintegrasi milik anak usahanya, PT Amman Mineral Industri (AMIN). Proses hilirisasi AMMAN terbagi menjadi dua sirkuit bernilai tinggi yakni Smelter Tembaga yang menggunakan Teknologi Double-Flash dengan kapasitas total 900.000 ton konsentrat per tahun untuk menghasilkan katoda tembaga LME Grade A. Gas sulfur dioksida ditangkap dan diubah menjadi 830.000 ton asam sulfat per tahun, mengubah emisi berbahaya menjadi produk industri bernilai ekonomi.

Selanjutnya Precious Metal Refinery (PMR). Merupakan teknologi pengolahan 970 ton slime anoda per tahun yang dapat memurnikan produk sampingan menjadi 579 ribu ons emas murni, 1,8 juta ons perak murni, dan 77 ton selenium per tahun, sehingga memaksimalkan margin keuntungan dari zat pengotor.

Menariknya, smelter ini menggunakan gas alam sebagai sumber energi termal utama. Pendekatan ini secara signifikan menurunkan intensitas karbon dibandingkan dengan smelter konvensional berbasis batu bara.

Transformasi Digital: Otak AI di Balik Otot Ekspansi Elang

Potensi pertumbuhan terbesar AMMAN terletak pada adopsi teknologi hulu ke hilir lewat Program Transformasi Digital. Dioperasikan sejak 2024 dan dimatangkan pada tahun lalu, AMMAN membuktikan bahwa efisiensi tinggi dilahirkan dari keputusan berbasis data real-time.

Sistem digital yang andal ini disiapkan sebagai "otak komando" yang nantinya akan mereplikasi efisiensi operasional saat Tambang Elang mulai dikembangkan:

Pertama : Predictive Maintenance (PdM) Berbasis AI

Mengintegrasikan data kesehatan alat berat ke dalam dasbor real-time. Algoritma AI memprediksi kapan komponen utama harus diganti sebelum terjadi kerusakan (breakdown). Hasilnya? Umur pakai armada tambang menjadi lebih panjang dan biaya modal terpangkas—sebuah modal penting untuk mengelola ribuan armada baru di Blok Elang kelak.

Kedua : Processing Plant Digital Enablement

Di fasilitas pengolahan, pemodelan proses canggih memantau sirkuit penggilingan (SAG Mill dan Ball Mill) serta tangki flotasi. Hasilnya adalah optimalisasi campuran kimia (pH) dan udara yang meningkatkan tingkat perolehan (recovery rate) tembaga secara signifikan dari setiap ton batuan yang dihancurkan.

Ketiga : Efisiensi Logistik & Manajemen Karyawan

Sistem LVFM (Light Vehicle Fleet Management) dan HMS (Housing Management System) berhasil memotong birokrasi manual, mengoptimalkan mobilitas armada, dan menciptakan transparansi alokasi fasilitas bagi ribuan karyawan.

Transisi Energi Mandiri: Bergerak Menuju Energi Bersih

Sebuah operasi pertambangan tidak bisa dikatakan bertanggung jawab jika energinya masih bergantung penuh pada energi kotor. Sadar akan lonjakan kebutuhan listrik akibat ekspansi pabrik pengolahan 85 Mtpa serta persiapan kebutuhan daya jangka panjang untuk Proyek Elang, AMMAN melakukan diversifikasi portofolio energi secara masif.

Disamping PLTS darat sebesar 26,8 MW, proyek prestisius AMMAN adalah pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (CCPP) berkapasitas 450 MW. Dengan tibanya kargo LNG pertama pada akhir tahun lalu serta penyelesaian steam blowing dan komisioning turbin uap pada tahun 2026 ini, AMMAN siap menjalankan operasionalnya dengan pembangkitan listrik rendah karbon. Langkah ini mengamankan pasokan daya andal yang berkelanjutan bagi Batu Hijau sekaligus mengunci kesiapan energi bersih untuk menyokong fajar baru di Blok Elang.

Kesimpulan: Cetak Biru Pertambangan Masa Depan

PT Amman Mineral Internasional Tbk menunjukkan bahwa operasi pertambangan skala raksasa tidak harus mengorbankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Rencana ekspansi ke Blok Elang di Sumbawa bukan lagi sekadar proyek masa depan, melainkan pembuktian akhir dari ekosistem terintegrasi yang sedang dibangun hari ini.

Melalui integrasi rantai nilai yang ketat—mulai dari eksplorasi bertanggung jawab, penggandaan kapasitas pabrik hingga 85 Mtpa, hilirisasi bernilai tinggi via smelter minim emisi, hingga adopsi kecerdasan buatan (AI) dan transisi ke energi bersih—AMMAN tidak hanya mendukung posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok energi global. Mereka tengah membuktikan kepada dunia bahwa inovasi teknologi dan tanggung jawab lingkungan dapat berjalan beriringan, menambang komoditas masa depan dari Batu Hijau hingga Elang Sumbawa dengan cara yang menghormati masa depan itu sendiri. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan tanah air. Syifa Rasya Rantizi, siswa berprestasi dari SMAN 1 Sumbawa Besar (SMANIKA), berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dengan diterima sebagai mahasiswa di King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT), Thailand.

Syifa akan menempuh pendidikan di School of Information Technology dengan mengambil program studi Computer Science. Keberhasilan ini semakin istimewa karena ia berhasil meraih beasiswa penuh atau fully funded melalui program KMUTT International Scholarship Program (KISP)

 Apresiasi dari Pihak Sekolah dan Komite 

Kepala Sekolah SMAN 1 Sumbawa, Muhammad Ihsan, S.S., M.Pd. menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan anak didiknya tersebut.

"Selamat dan sukses kepada Syifa Rasya Rantizi. Semoga pencapaian ini menjadi inspirasi bagi siswa-siswi SMANIKA lainnya. Best wishes always untuk langkah selanjutnya di Thailand," ujar Muhammad Ihsan pada Senin, 6 Juli 2026.

Anggota Komite SMA Negeri 1 Sumbawa juga memberikan apresiasi dan rasa syukur atas prestasi siswi Smanika."Masya Allah ikut merasa bangga, anak didik SMAN 1 Sumbawa, bisa menembus batas negara memperoleh dukungan beasiswa penuh dari pemerintah Thailand, selamat buat Syifa Rasya Rantisi" ucap Khairuddin Ketua Komite Smanika.

Dukungan dan Doa dari Berbagai Pihak

Kabar keberhasilan Syifa ini disambut hangat oleh komunitas sekolah dan rekan-rekan keluarga. Rasa syukur dan doa membanjiri pesan-pesan apresiasi bagi Syifa:

Misalnya Ratna Sari Dewi  "MasyaAllah, sukses terus kedepannya." Ida Din: "MasyaAllah Tabarokallah... selamat Mba' Syifa. Luar biasa 3 bersaudara putra dan putri dari orang tua hebat, mengharumkan nama SMANIKA."

Yuni Arty juga mengucapkan "Barakallah, selamat Syifa sayang." Ahmad Syukri: "Alhamdulillah, selamat untuk Syifa. Semoga Allah mudahkan selama menempuh kuliah di sana."

Keberhasilan Syifa ini merupakan bukti nyata bahwa siswa dari daerah memiliki potensi besar untuk menembus dunia pendidikan internasional. Diharapkan, ilmu yang nantinya akan didapatkan Syifa di bidang Computer Science di Thailand dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi di masa depan.

Selamat kepada Syifa Rasya Rantizi atas raihan prestasinya! (AM)

Oleh: Abdul Ma'ruf Rahmat.

Kabar mengenai progres eksplorasi tambang emas di Kabupaten Sumbawa kembali mencuat ke permukaan. Emiten raksasa PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) milik konglomerat Prajogo Pangestu baru-baru ini membeberkan bahwa anak usahanya, PT Intam, telah mengucurkan dana sebesar Rp17,73 miliar untuk mengulik potensi emas di tiga kecamatan: Lantung, Lenangguar, dan Ropang.

Metode sains modern mulai dari geolistrik hingga pengeboran inti sedalam ribuan meter dilakukan demi membuktikan keberadaan urat kuarsa (quartz vein) pembawa emas. Sebagai bagian dari masyarakat Sumbawa, kita tentu tidak bisa menutup mata dari kenyataan ini. Kehadiran investasi skala raksasa di sektor ekstraktif di Tana Samawa selalu membawa dua sisi mata uang yang sama kuatnya: harapan akselerasi ekonomi dan kecemasan akan masa depan ruang hidup kelola rakyat.

Harapan Baru di Tengah Keterbatasan Daerah

Dari kacamata ekonomi makro, temuan awal PT Intam di wilayah selatan Sumbawa ini adalah sebuah angin segar bagi struktur fiskal daerah. Kita tahu, tantangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa ke depan tidaklah mudah. Keterbatasan APBN dan APBD sering kali membuat program-program strategis lokal harus berjalan merangkak dengan penuh efisiensi.

Jika fase eksplorasi ini nantinya berhasil melangkah ke tahap eksploitasi, ada potensi multi-efek (multiplier effect) yang masif. Lapangan kerja baru akan terbuka untuk putra-putri daerah, sektor UMKM di sekitar lingkar tambang berpotensi hidup, dan kontribusi berupa Dana Bagi Hasil (DBH) maupun program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau dulu dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi stimulus tambahan bagi pembangunan infrastruktur yang selama ini dinanti masyarakat Lantung, Lenangguar, dan Ropang khususnya dan Kabupaten Sumbawa pada umumnya.

Namun, Saya memandang bahwa kegembiraan atas angka investasi ratusan miliar atau triliunan rupiah tidak boleh membuat kita abai pada sektor fundamental Tana Samawa: Pertanian dan Kehutanan

Kecamatan Lenangguar, Lantung, dan Ropang bukan sekadar titik koordinat di atas peta konsesi tambang. Wilayah-wilayah ini adalah hulu penting, benteng hijau, sekaligus basis penghidupan petani sawah, pekebun, dan peternak rakyat (lar).

Oleh karena itu, ada beberapa catatan kritis yang harus kita kawal bersama sejak fase eksplorasi ini. Diantaranya adalah Mitigasi Dampak Lingkungan Sejak Dini.

Metode pengeboran inti hingga target 7.000 meter ke depan harus dipastikan tidak merusak struktur hidrologi lokal. Air adalah urat nadi pertanian Sumbawa. Jangan sampai demi mengejar urat emas (quartz vein), kita mengorbankan urat air yang menghidupi ribuan hektare sawah warga di hilir.

Sebagai bantalan keberlanjutan program eksplorasi, keterbukaan Informasi dan pelibatan masyarakat sangat penting. Investasi yang sehat berakar pada transparansi. Masyarakat lokal di tiga kecamatan tersebut tidak boleh hanya menjadi penonton atau objek sosialisasi stempel basah. Mereka harus paham apa yang sedang terjadi di atas tanah leluhur mereka, apa risikonya, dan apa hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Ada sebuah harapan besar dengan keberadaan perusahaan tambang yakni Komitmen Transfer Keahlian (Skill Transfer). 

Kita tidak ingin tenaga kerja lokal hanya diserap pada sektor sekuriti, supir, atau buruh kasar. Sejak masa eksplorasi dan studi kelayakan ini, PT Intam dan vendornya (PT GIS, PT Armindo, PT Geostrom) harus mulai memikirkan bagaimana anak-anak muda Sumbawa dididik untuk menguasai teknologi geologi, pemetaan, dan manajemen lingkungan industri.

Penutup: Investasi yang Memanusiakan Tana Samawa

Kita tidak anti-investasi. Sumbawa membutuhkan percepatan, dan sektor pertambangan diakui merupakan salah satu jalan tol menuju pertumbuhan ekonomi yang cepat. Namun, sejarah panjang pertambangan di Indonesia mengajarkan kita bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dan kelestarian ekologi hanya akan menyisakan lubang raksasa dan konflik sosial di kemudian hari.

Kita berharap PT Intam dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk mampu menunjukkan model industri pertambangan yang berbeda—sebuah industri yang patuh pada prinsip Good Mining Practice, menghormati hukum lokal, serta berjalan beriringan demi menjaga kelestarian sektor pertanian Sumbawa.

Mari kita kawal bersama progres ini. Tekanan sosial yang mungkin terjadi yang memanfaatkan keberadaan perusahaan tambang seharusnya tidak menjadi hambatan, tetap harus bisa dikomunikasikan dengan baik berdasarkan asas kebermanfaatan, keadilan dan kepatuhan atas regulasi mineral. Negara ini adalah negara yang di payungi dengan hukum. Tindakan   pemaksaan kehendak tanpa ada alas hak yang benar tentunya tidak bisa dibenarkan,  dan kita harus peka dengan kondisi sosial yang bisa saja terjadi. Kemakmuran Sumbawa tidak boleh hanya dinikmati di lantai bursa saham Jakarta, tetapi harus membumi, mengalir, dan menyejahterakan para petani serta masyarakat di sepanjang aliran sungai Lantung, Lenangguar, dan Ropang dan bumi Sabalong Samalewa. (AM)

Disusun oleh : 

Anggi Dewan Saputra(NIM: 241027007), Nengsih Purnama (NIM : 241027001), Nurmeilani (NIM : 241027005)

Pendahuluan

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai salah satu poros utama dalam strategi pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini mengusung misi krusial: mengintervensi status gizi pelajar, ibu hamil, menyusui, serta balita demi memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi kompetitif menuju Indonesia Emas 2045. Dari sudut pandang pemerintah, MBG bukanlah sekadar bantuan sosial konvensional, melainkan sebuah investasi sosial (social investment) jangka panjang yang diharapkan bermuara pada peningkatan kapasitas kognitif dan produktivitas nasional.

Skala program ini tercermin jelas dari sokongan anggarannya. Pada APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengantongi dana fantastis sebesar Rp268 triliun untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Hingga Mei 2026, data resmi menunjukkan program ini telah menyentuh angka 62,7 juta jiwa.

Namun, di balik narasi populis dan target mulia tersebut, MBG memicu gelombang diskusi kritis di ruang publik. Kalangan akademisi, ekonom, hingga lembaga swadaya masyarakat mulai mempertanyakan keandalan tata kelola, efisiensi anggaran, hingga dampak riilnya di lapangan. Kritik-kritik yang muncul bukan bermaksud menolak urgensi perbaikan gizi, melainkan menyoroti celah implementasi yang berpotensi mengorbankan akuntabilitas demi mengejar target kuantitatif.

Ruang Pandang Pemerintah: MBG sebagai Stimulus Multisektor

Bagi pemerintah, argumentasi di balik MBG berdiri di atas dua pilar utama: pembangunan modal manusia (human capital development) dan stimulasi ekonomi lokal. Badan Gizi Nasional berargumen bahwa intervensi nutrisi sejak dini merupakan langkah preventif yang jauh lebih murah dibanding menanggung beban ekonomi akibat kemerosotan kualitas kesehatan masyarakat di masa depan.

Selain aspek kesehatan, pemerintah memproyeksikan MBG sebagai motor penggerak ekonomi sektor riil. Dengan kebutuhan bahan baku skala raksasa, program ini diharapkan menciptakan captive market bagi para petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM di tingkat lokal. Melalui skema rantai pasok ini, MBG diklaim mampu menghidupkan kembali sendi-sendi perekonomian daerah yang selama ini kurang terserap pasar modern.

Bedah Kritis: Mengurai Celah Kebijakan MBG

Meskipun pondasi argumen pemerintah tampak menjanjikan, realita di lapangan dan analisis ekonomi publik menunjukkan adanya beberapa kerentanan serius:

1. Lonjakan Beban Fiskal dan Risiko Opportunity Cost

Lompatan anggaran dari sekitar Rp51,5 triliun pada realisasi 2025 menjadi Rp268 triliun di tahun 2026 memicu alarm bagi kesehatan fiskal negara. Dalam kajian ekonomi publik, setiap alokasi makro selalu berkelindan dengan opportunity cost (biaya kesempatan). Ketika porsi APBN tersedot sedemikian besar untuk sektor konsumtif seperti MBG, ruang fiskal untuk membiayai sektor fundamental lain seperti penguatan fasilitas kesehatan primer, perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak, atau penciptaan lapangan kerja menjadi sangat terbatas. Pemerintah dituntut membuktikan secara empiris bahwa keluaran (output) dari program ini sebanding dengan risiko pengetatan anggaran di sektor lain.

2. Simplifikasi Solusi Stunting

Menjadikan pemberian makanan di sekolah sebagai senjata utama pengentasan stunting dinilai oleh banyak ahli sebagai langkah yang kurang akurat. Stunting adalah persoalan multidimensional yang berakar pada kemiskinan sistemik, buruknya sanitasi, keterbatasan akses air bersih, hingga rendahnya edukasi pola asuh di dalam keluarga. Intervensi nutrisi di sekolah berisiko menjadi langkah yang terlambat jika tidak dibarengi dengan perbaikan lingkungan hidup dan pemantauan kesehatan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Tanpa integrasi dengan kebijakan kesehatan lingkungan, MBG hanya akan menjadi peredam gejala, bukan penyembuh akar masalah.

3. Kabut Transparansi dan Risiko Tata Kelola (Governance)

Di tengah perputaran uang yang mencapai ratusan triliun, prinsip good governance menjadi taruhan utama. Hingga saat ini, publik belum disajikan mekanisme yang benar-benar transparan mengenai alur pengadaan bahan pangan, kriteria pemilihan vendor atau mitra lokal, hingga sistem distribusi anggarannya. Ketertutupan informasi ini tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan publik (public trust), tetapi juga membuka celah lebar bagi praktik moral hazard, penyimpangan administrasi, hingga tindak pidana korupsi. Kehadiran audit independen dan platform data terbuka menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

4. Sengkarut Teknis dan Standar Keamanan di Lapangan

Dinamika di lapangan menunjukkan bahwa perencanaan di atas kertas sering kali tidak sejalan dengan realitas geografis Indonesia yang kompleks. Kasus keterlambatan distribusi, ketimpangan kualitas menu antarwilayah, hingga insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah mengonfirmasi rapuhnya sistem pengawasan kualitas pangan (food safety control). Kegagalan menjaga konsistensi mutu ini mengindikasikan bahwa kapasitas birokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya siap mengeksekusi program dengan skala masif ini.

5. Dilema Ketepatan Sasaran

Langkah Badan Gizi Nasional yang mulai mengevaluasi dan merencanakan refocusing program pada fase berikutnya mengonfirmasi adanya masalah pada basis data awal. Pengalihan fokus ke kelompok yang lebih rentan seperti ibu hamil dan balita merupakan pengakuan tidak langsung bahwa cakupan awal yang terlalu luas justru mengorbankan efektivitas intervensi. Dalam teori kebijakan sosial, program yang terlalu ambisius dan bersifat universal sering kali berakhir tidak efisien dibandingkan dengan program yang bersifat targeted (tepat sasaran).

Sentimen Masyarakat: Antara Ekspektasi dan Realita

Respons yang berkembang di akar rumput memperlihatkan polarisasi yang wajar. Di satu sisi, bagi keluarga kelas menengah ke bawah, program ini memberikan napas lega karena langsung memotong pengeluaran harian untuk dapur dan uang jajan anak. Sebagian pelaku usaha lokal juga merasakan dampak instan dari penyerapan komoditas mereka.

Namun, di sisi lain, masyarakat tidak menutup mata terhadap karut-marut pelaksanaan. Keluhan mengenai menu yang tidak layak, porsi yang tidak seimbang, hingga kekhawatiran mengenai asal-usul anggaran (apakah berdampak pada kenaikan pajak atau pemotongan subsidi lain) kerap menjadi buah bibir. Masyarakat mendukung substansi pemenuhan gizi, namun mereka menuntut profesionalisme, bukan sekadar proyek bagi-bagi makanan yang bersifat seremonial.

Analisis Kebijakan: Urgensi Evidence-Based Policy

Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur melalui indikator serapan anggaran atau klaim kuantitatif mengenai berapa juta anak yang sudah makan. Pemerintah harus berani bergeser ke arah evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti).

Perlu ada indikator capaian yang jelas dan terukur secara berkala, misalnya: apakah ada kenaikan berat dan tinggi badan yang signifikan pada balita? Apakah ada korelasi langsung terhadap penurunan angka absensi siswa dan peningkatan prestasi akademik? Jika data empiris ini tidak mampu disajikan secara berkala oleh lembaga pengawas independen, maka kebijakan ini berisiko terjebak menjadi komoditas politik jangka pendek tanpa dampak struktural yang permanen.

Kesimpulan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki modalitas politik dan anggaran yang kuat untuk membawa perubahan. Sayangnya, eksekusi program ini masih dibayangi oleh sejumlah persoalan akut, mulai dari beban fiskal yang mengkhawatirkan, logika pengentasan stunting yang simplistis, problem akuntabilitas, hingga mata rantai logistik yang rapuh. Agar tidak berakhir sebagai proyek mercusuar yang membebani APBN, pemerintah harus segera merombak desain kebijakan ini: memperketat akuntabilitas, mematangkan sistem logistik daerah, dan melakukan refocusing target secara radikal demi menjamin keberlanjutan dampak bagi generasi masa depan Indonesia.

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id -  Pesantren Modern Internasional Dea Malela (PMI Dea Malela) berdiri di Pemangong, sebuah dusun di kawasan Olat Utuk, 40 kilometer belahan selatan Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pendirinya, Din Syamsuddin, tokoh nasional yang mendunia.

Dalam rangka memperingati milad ke 10, akan menggelar Tabligh Akbar menghadirkan dai nasional Ustadz Adi Hidayat, sebagai penceramah utama. 

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda puncak perayaan satu dekade perjalanan PMI Dea Malela dalam membangun pendidikan Islam yang unggul dan berwawasan global.

Tabligh Akbar dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026, pukul 20.00–22.00 WITA, bertempat di Masjid Agung Nurul Huda, Sumbawa Besar. 

Acara ini terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan menjadi momentum mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus menumbuhkan semangat mencintai ilmu dan Al-Qur'an.

Peringatan kali ini mengusung tema "Satu Dekade Membangun Generasi Qur'an, Berkarakter, dan Mendunia", PMI Dea Malela ingin menegaskan komitmennya dalam mencetak generasi muslim yang memiliki akhlak mulia, berprestasi, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Selain menghadirkan Ustadz Adi Hidayat, kegiatan ini juga akan diisi sambutan pembuka oleh M. Din Syamsuddin, selaku Pengasuh PMI Dea Malela dan Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot.

Akan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, alumni, wali santri, dan ribuan jamaah dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa.

Ketua panitia menyampaikan bahwa kehadiran Ustadz Adi Hidayat merupakan bentuk ikhtiar menghadirkan majelis ilmu yang berkualitas bagi masyarakat. 

Diharapkan, tausiyah yang disampaikan dapat memberikan inspirasi, memperkuat keimanan, serta memotivasi umat untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pengamalan ajaran Islam.

Milad ke-10 PMI Dea Malela bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga menjadi momentum refleksi atas perjalanan pesantren selama satu dekade dalam membangun peradaban melalui pendidikan. 

Berbagai rangkaian kegiatan telah disiapkan untuk menyemarakkan peringatan ini sebagai wujud rasa syukur atas perkembangan dan kontribusi pesantren bagi masyarakat.

Panitia mengundang seluruh masyarakat Sumbawa dan sekitarnya untuk menghadiri Tabligh Akbar ini serta bersama-sama mengambil keberkahan dari majelis ilmu yang akan diisi oleh salah satu dai terkemuka Indonesia, Ustadz Adi Hidayat. (AM/Didin)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Senin 6 Juli 2026– Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus berupaya mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., mengajak seluruh masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik (KTP-el) untuk segera melakukan perekaman.

H. Varian Bintoro menekankan pentingnya kepemilikan KTP-el bagi warga yang telah memenuhi syarat usia wajib KTP. Ia juga memberikan perhatian khusus bagi para pemula yang berusia 16 tahun untuk segera mendaftarkan diri.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk segera datang ke kantor Disdukcapil Sumbawa atau mengunjungi titik-titik pelayanan kami yang tersebar. Bagi adik-adik usia pemula, yakni 16 tahun, saat ini sudah bisa melakukan perekaman. Meskipun penerbitan fisik KTP-el dilakukan setelah usia 17 tahun, perekaman sejak dini sangat disarankan," ujar H. Varian.

Ia menambahkan bahwa waktu libur bisa dimanfaatkan oleh pelajar atau masyarakat umum untuk mengurus administrasi kependudukan. Adapun syarat yang diperlukan cukup mudah, yaitu hanya membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK).

Selain perekaman KTP-el, Disdukcapil Sumbawa juga tengah gencar menyosialisasikan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). H. Varian menjelaskan bahwa IKD merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai dokumen kependudukan melalui ponsel pintar.

"Dengan IKD, dokumen seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, hingga dokumen kependudukan lainnya bisa diakses hanya dalam satu genggaman. Kami mengajak masyarakat untuk segera melakukan aktivasi," jelasnya.

 Langkah-Langkah Aktivasi IKD:

Bagi masyarakat yang ingin mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital, H. Varian memaparkan langkah-langkah praktis sebagai berikut:

Pertama : Unduh Aplikasi: Instal aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" melalui Google Play Store atau App Store.

Kedua : Input Data: Isi data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email aktif, dan nomor ponsel aktif.

Ketiga : Verifikasi Wajah: Lakukan foto selfie untuk verifikasi kebenaran data pemilik. Pastikan seluruh lingkaran frame terisi oleh wajah.

Keempat : Verifikasi via Email:Cek email masuk dari sistem pusat IKD, lalu klik tombol aktivasi.

Kelima : Masukkan Kode: Masukkan kode aktivasi yang diterima di email serta captcha, kemudian klik "Aktifkan".

Keenam : Penyelesaian: Buka kembali aplikasi, masukkan PIN sesuai kode aktivasi yang diterima di email. Disarankan untuk segera mengganti PIN tersebut demi keamanan.

"Segera lakukan aktivasi IKD di HP masing-masing dan rasakan manfaat kemudahan layanan kependudukan dalam satu genggaman. Jangan tunggu nanti, mari manfaatkan layanan kami hari ini," pungkas H. Varian.

Dengan langkah proaktif ini, Disdukcapil Sumbawa berharap tertib administrasi kependudukan dapat terwujud dengan lebih cepat, efisien, dan modern bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Oleh Sri Asmediati SPd 

Setiap tahun, penerimaan murid baru selalu menjadi perhatian masyarakat. Harapan orang tua sangat besar agar anak-anak mereka memperoleh kesempatan belajar di sekolah terbaik. Di sisi lain, pemerintah terus melakukan perbaikan sistem melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kata transparansi dan akuntabilitas kerap disampaikan dalam berbagai kesempatan. Namun, pertanyaan yang perlu dijawab bukanlah seberapa sering kedua istilah itu diucapkan, melainkan apakah keduanya benar-benar diterapkan dalam setiap proses seleksi.

Bagi sebagian keluarga yang berkecukupan, memilih sekolah mungkin hanya soal menentukan mana yang paling dekat atau paling bergengsi. Namun, bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, sekolah sering kali menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki masa depan. Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Karena itu, SPMB harus menjadi ruang yang adil bagi seluruh anak tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun status sosial.

Salah satu jalur yang paling mencerminkan keadilan adalah jalur prestasi. Jalur ini memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Anak dari keluarga sederhana memiliki peluang yang sama dengan anak dari keluarga mampu selama mereka memiliki prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah makna kompetisi yang sesungguhnya. Seluruh peserta berada pada garis awal yang sama dan dinilai berdasarkan usaha serta kemampuan, bukan berdasarkan siapa orang tuanya atau seberapa besar pengaruh yang dimiliki keluarganya.

Sayangnya, masih ada anggapan bahwa berbagai bentuk kecurangan selalu dapat menemukan celah. Ada pihak yang mencoba memanipulasi dokumen, memberikan data yang tidak sesuai, bahkan memanfaatkan hubungan tertentu agar dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Perilaku seperti ini bukan sekadar melanggar aturan, tetapi juga merampas hak anak lain yang telah berjuang dengan jujur. Ketika satu kursi diperoleh melalui cara yang tidak benar, ada anak yang kehilangan kesempatan meskipun ia lebih layak menerimanya.

Karena itu, transparansi menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Seluruh proses harus terbuka dan mudah dipahami masyarakat. Persyaratan harus jelas, penilaian harus dapat dijelaskan, dan hasil seleksi harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi sehingga kepercayaan terhadap sistem semakin kuat. Transparansi bukan sekadar menampilkan data di layar komputer, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan memiliki dasar yang jelas dan dapat dijelaskan kepada publik.

Selain transparansi, akuntabilitas juga memegang peranan penting. Setiap pihak yang terlibat harus berani bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jika ditemukan kesalahan atau pelanggaran, harus ada tindakan yang tegas. Tidak boleh ada pembiaran, apalagi perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Aturan hanya akan dihormati apabila diterapkan secara konsisten kepada siapa pun.

Lalu, mengapa kejujuran dan transparansi harus dijunjung tinggi?

Jawabannya sederhana, yaitu zero tolerance terhadap segala bentuk kecurangan. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi praktik yang merusak keadilan. Sekali kecurangan dibiarkan, kepercayaan masyarakat akan mulai hilang. Orang akan berpikir bahwa kerja keras tidak lagi penting karena hasil akhirnya dapat diubah dengan cara-cara yang tidak benar. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi tempat pertama untuk menanamkan nilai kejujuran kepada generasi muda.

Prinsip zero tolerance bukan berarti pemerintah tidak memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan administrasi yang wajar. Yang dimaksud adalah tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang disengaja untuk memanipulasi proses seleksi. Memalsukan data, mengubah dokumen, atau menyalahgunakan kewenangan harus dipandang sebagai pelanggaran serius. Siapa pun pelakunya harus menerima konsekuensi sesuai aturan.

SPMB 2026 juga harus menjadi momentum untuk membangun budaya integritas. Integritas bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah, tetapi juga seluruh pihak. Orang tua harus memberi teladan kepada anak-anak bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan cara jujur jauh lebih berharga daripada kemenangan hasil kecurangan. Guru harus mengajarkan bahwa prestasi lahir dari kerja keras, bukan dari jalan pintas. Masyarakat pun harus berani melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses seleksi berlangsung.

Anak-anak dari keluarga kurang mampu sesungguhnya tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya menginginkan kesempatan yang sama. Mereka ingin hasil belajar, kerja keras, dan prestasi yang mereka raih dihargai secara adil. Ketika sistem benar-benar bersih, mereka memiliki harapan untuk bersaing tanpa harus merasa kalah sebelum pertandingan dimulai. Di sinilah negara menunjukkan keberpihakannya kepada keadilan sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan SPMB tidak hanya diukur dari lancarnya proses pendaftaran atau cepatnya pengumuman hasil seleksi. Keberhasilannya diukur dari seberapa besar masyarakat percaya bahwa setiap kursi sekolah diberikan kepada mereka yang memang berhak menerimanya sesuai aturan yang berlaku. Kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen tanpa kompromi terhadap kejujuran.

SPMB 2026 harus menjadi bukti bahwa pendidikan di Indonesia semakin adil. Transparansi dan akuntabilitas tidak boleh berhenti sebagai slogan yang terdengar indah di berbagai spanduk dan pidato. Keduanya harus hadir dalam setiap tahapan seleksi, mulai dari pendaftaran hingga penetapan hasil akhir. Ketika kejujuran dijaga dan kecurangan ditolak tanpa pengecualian, maka setiap anak, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, benar-benar memiliki kesempatan untuk meraih masa depan melalui kompetisi yang adil. Itulah wajah pendidikan yang layak diperjuangkan bersama. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) NTB, terus memantapkan persiapan menghadapi Musabaqah Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) XXXI Tahun 2026 dengan menggelar Training Center (TC) bagi kafilah terbaik NTB. Pemusatan latihan yang berlangsung di Asrama Haji Kelas I Lombok, Mataram, Minggu (5/7/2026), menjadi bagian dari upaya melahirkan kafilah yang tidak hanya berprestasi di tingkat nasional, tetapi juga memiliki karakter Qur'ani.

Training Center secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair. Sebanyak 58 peserta terpilih mengikuti pembinaan intensif yang didampingi 16 pelatih lokal pada 8 cabang musabaqah dan 21 golongan. Pemusatan latihan berlangsung selama sepuluh hari, mulai 5 hingga 15 Juli 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan secara luring dan daring hingga pelaksanaan MTQN XXXI di Semarang pada 11–20 September 2026.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pembinaan kafilah MTQ merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun generasi yang berilmu, berakhlak, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

"Visi NTB Makmur Mendunia tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi semata. NTB akan benar-benar makmur apabila masyarakatnya kaya ilmu, dan akan mendunia apabila generasi mudanya memiliki karakter Qur'ani. Kita ingin melahirkan generasi yang mampu membaca dunia tanpa kehilangan petunjuk wahyu," ujar Abul Chair.

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat sistem pembinaan yang lebih terukur, disiplin, dan profesional. Tahun ini, evaluasi peserta dilakukan secara sistematis melalui platform digital sehingga perkembangan kemampuan peserta maupun efektivitas pembinaan dapat dipantau secara objektif.

"Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi instrumen untuk terus memperbaiki kualitas pembinaan sehingga mampu menghasilkan prestasi yang lebih baik," jelasnya.

Selain itu, selama masa pemusatan latihan diterapkan disiplin yang lebih ketat, mulai dari pengaturan waktu, pembatasan kunjungan, hingga penggunaan telepon seluler. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun fokus, kedisiplinan, dan kesiapan mental peserta dalam menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Sekda berharap seluruh peserta memanfaatkan masa pembinaan dengan sebaik-baiknya sebagai ikhtiar mempersiapkan diri menghadapi MTQ Nasional XXXI. Menurutnya, setiap peserta bukan hanya membawa nama pribadi dan daerah, tetapi juga mengemban amanah sebagai duta Al-Qur'an yang diharapkan mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

"Pemerintah Provinsi bersama LPTQ akan memberikan dukungan terbaik selama proses pembinaan. Namun keberhasilan pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesungguhan dalam berlatih, kedisiplinan, keikhlasan, dan doa. Semoga seluruh ikhtiar ini menjadi jalan bagi NTB untuk meraih prestasi terbaik sekaligus melahirkan generasi Qur'ani yang membanggakan daerah," tuturnya.

Melalui pembinaan yang terstruktur, disiplin, dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi NTB optimistis kafilah NTB mampu tampil maksimal pada MTQ Nasional XXXI di Semarang. Lebih dari sekadar mengejar prestasi, pembinaan ini merupakan ikhtiar melahirkan generasi Qur'ani yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, pungkasnya.(AM/Kominfotik)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id 2026 – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa semakin serius mematangkan persiapan atletnya untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026. Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Aula KONI Sumbawa, Minggu (5/7/2026), jajaran pengurus menegaskan komitmen untuk melampaui raihan prestasi pada gelaran sebelumnya.

Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq SH MSi dalam arahannya menyampaikan optimisme tinggi. Meski mengakui adanya kendala teknis dan dinamika jadwal pertandingan yang berubah-ubah, pihaknya menargetkan kontingen Sumbawa mampu memperbaiki peringkat dari posisi keempat pada Porprov 2023 menjadi peringkat kedua di tahun ini.

“Target kita adalah 64 medali emas. Kami terus berjuang keras agar persiapan atlet, pelatih, hingga ofisial maksimal. Harapan kita, anak-anak kita ini bisa tampil prima dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Peningkatan Signifikan Kontingen

Pada Porprov 2026 ini, Kabupaten Sumbawa mengirimkan kontingen besar yang terdiri dari 625 orang (atlet, pelatih, dan ofisial) yang akan berlaga di 38 cabang olahraga (Cabor). Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan Porprov 2023 yang hanya mengikuti 29 Cabor.

Terkait teknis keberangkatan, KONI Sumbawa telah menyusun jadwal keberangkatan kontingen secara bertahap mulai tanggal 11 hingga 20 Juli 2026. Penyesuaian jadwal dilakukan mengingat penyelenggaraan Porprov tahun ini tidak terpusat di satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, dengan Kota Mataram sebagai lokasi utama.

Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa 

Kepala Dinas Pemuda Olah dan Pariwisata Tata Kostra S.Sos yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa Porprov merupakan ajang tolok ukur keberhasilan pembinaan olahraga daerah. Pemkab Sumbawa rencananya akan melepas secara resmi seluruh kontingen pada hari Rabu mendatang di Kantor Bupati Sumbawa. Selain melepas kontingen, Bupati dijadwalkan akan memberikan bantuan uang saku secara simbolis untuk memacu semangat para atlet.

Dalam rapat tersebut, Tim Binpres (Pembinaan Prestasi) KONI Sumbawa Syamsul Patria juga menekankan pentingnya komunikasi intensif antara pengurus KONI, manajer, dan pelatih setiap Cabor. Hal ini krusial agar data pertandingan, termasuk jadwal dan hasil dari kabupaten/kota lain, dapat terpantau dengan baik sebagai bahan evaluasi di lapangan.

“Kami sudah menyiapkan tim medis yang siaga 24 jam dengan dua unit ambulans untuk mendukung kesehatan atlet selama bertanding. Meskipun ada kendala teknis yang dihadapi beberapa atlet, kami optimistis dengan semangat juang dan persiapan matang yang telah dilakukan,” pungkas tim Binpres.

Seluruh pihak berharap, melalui kolaborasi yang solid dan persiapan yang telah mencapai 97 persen, kontingen Sumbawa dapat meraih hasil maksimal dan membawa pulang kejayaan bagi daerah di ajang olahraga bergengsi ini. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id  - Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal secara resmi meluncurkan Gerakan Literasi Tradisional (GELITRA) NTB dalam rangkaian Kemah Literasi NTB Tahun 2026 yang digelar di Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi NTB, Mataram, Minggu (5/7/2026). Peluncuran gerakan yang digagas Bunda Literasi Provinsi NTB bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB tersebut menjadi penegasan komitmen Pemerintah Provinsi NTB membangun budaya membaca, menulis, dan karakter masyarakat mulai dari desa sebagai fondasi mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Kegiatan Kemah Literasi GELITRA NTB Tahun 2026 dirangkaikan dengan Deklarasi Relawan GELITRA NTB, peluncuran Gerakan Hibah Sejuta Buku (HIBAH SAKU), penyerahan simbolis donasi buku, penandatanganan nota kesepahaman dengan mitra strategis, serta gelar permainan tradisional sebagai media edukasi dan penguatan karakter. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi NTB bersama para pegiat literasi, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat membangun kolaborasi untuk memperkuat ekosistem literasi berbasis budaya lokal.

Dalam arahannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas sumber daya manusia yang dibangun melalui budaya literasi.

"Kalau kita ingin mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045, maka membangun budaya literasi harus dimulai dari desa. Desa adalah fondasi untuk menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, dan membangun cara berpikir yang kritis di tengah masyarakat," ujar Miq Iqbal.

Menurut Gubernur, gerakan literasi tidak boleh berhenti sebagai program pemerintah, tetapi harus berkembang menjadi gerakan sosial yang tumbuh dari masyarakat. Kehadiran ratusan relawan literasi dalam Kemah Literasi menunjukkan bahwa NTB memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun budaya membaca secara berkelanjutan.

"Relawan literasi adalah lilin-lilin kecil yang terus menyala di berbagai pelosok NTB. Mereka menjadi kekuatan yang menjaga semangat literasi tetap hidup dan menginspirasi lahirnya generasi yang lebih cerdas, berkarakter, serta mampu menghadapi tantangan zaman," katanya.

Miq Iqbal juga mengingatkan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), tidak boleh menggeser budaya membaca buku.

"Teknologi dapat memberikan jawaban dengan cepat, tetapi membaca buku secara utuh akan membentuk cara berpikir yang lebih mendalam, memperluas wawasan, dan melahirkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Karena itu, budaya membaca harus terus kita hidupkan, dimulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat," tegasnya.

Selain penguatan literasi, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi arsip sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

"Kami ingin pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB semakin modern, efisien, transparan, dan berbasis digital sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel," tambah Gubernur.

Sementara itu, Bunda Literasi Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, mengatakan bahwa GELITRA merupakan gerakan kolaboratif yang memadukan literasi, pelestarian permainan tradisional, pendidikan karakter, serta partisipasi masyarakat dalam memperluas akses bahan bacaan melalui Gerakan Hibah Sejuta Buku (HIBAH SAKU). Menurutnya, gerakan ini diharapkan menjadi ruang bersama bagi pemerintah, komunitas, guru, dunia usaha, dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya literasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

"Literasi bukan sekadar meningkatkan minat baca. Literasi adalah cara membangun kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga penguatan karakter keluarga. Karena itu, gerakan ini harus menjadi milik bersama," ujar Sinta M. Iqbal.

Sebagai penguat program, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Ashari, menyampaikan bahwa berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi NTB telah memperkuat budaya literasi, mulai dari penguatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), pembentukan Bunda Literasi Desa, Gerakan Hibah Sejuta Buku, hingga kebijakan peningkatan budaya membaca di sekolah. Upaya tersebut turut mendorong NTB meraih peringkat kedua nasional dalam capaian literasi. Pada kesempatan yang sama juga diluncurkan inovasi Wisata Arsip sebagai media edukasi sejarah sekaligus mendukung percepatan transformasi arsip digital di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Melalui GELITRA NTB, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang harus dimulai dari penguatan budaya literasi. Dengan kolaborasi antara pemerintah, Bunda Literasi, komunitas, dunia usaha, satuan pendidikan, dan masyarakat hingga ke tingkat desa, GELITRA diharapkan menjadi gerakan yang terus menumbuhkan budaya membaca, memperkuat karakter generasi muda, melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern menuju NTB Makmur Mendunia.(AM/EdoKominfotik)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id -  5 JULI 2026 – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna menyelesaikan polemik pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Lape Jumat 3 Juli 2026. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas surat pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur dan BMC terkait kendala pengalihan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dihadapi oleh PT Multi Agri Nusa Tenggara selaku salah satu distributor resmi atau Pelaku Usaha Distribusi (PUD)

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, H Zohran SH, H Andi Mappelepui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Ir Ni Wayan Rusmayati beserta jajarannya, Katimker Kabupaten Sumbawa, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lape, Syahdan serta jajaran direksi dan komisaris PT Multi Agri Nusa Tenggara.

Menanggapi ketegangan dan adu argumen yang sempat terjadi dalam rapat antara pihak distributor dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Ridwan SP, M.Si., menilai bahwa akar permasalahan ini sebenarnya tidak terlalu berat dan murni disebabkan oleh sumbatan komunikasi.

"Sebenarnya persoalan ini saya rasakan tidak terlalu berat, cukup dinamis untuk diselesaikan. Kuncinya ada pada komunikasi," ujar Ridwan mengawali pandangannya dalam rapat tersebut.

Legislator asal dapil 1 dari fraksi PKB ini menyadari adanya perbedaan dinamika penyampaian pendapat antara pelaku usaha, politisi, dan pihak birokrasi pemerintahan. Menurutnya, dalam bahasa lokal Sumbawa, ketegasan argumen dalam rapat-rapat evaluasi seperti ini merupakan bentuk gelar semangat atau pemacu untuk memulai perbaikan pelayanan.

Ridwan menyayangkan adanya laporan mengenai sulitnya koordinasi, termasuk adanya panggilan telepon dari pihak distributor atau penyalur yang kerap tidak direspons oleh petugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa urusan pemenuhan hajat hidup petani harus menjadi prioritas utama yang dilayani tanpa batas waktu.

"Kalau ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan untuk petani, ibaratnya 24 jam itu hapenya harus tetap selalu 'hidup', selalu on untuk merespons," tegas Ridwan SP.

Lebih lanjut, politisi senior ini mengingatkan fungsi penting dari sinergi struktural di sektor pertanian, mulai dari dinas terkait, distributor, penyalur, hingga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani. Ridwan meminta agar penyusunan data kebutuhan kelompok tani benar-benar dilakukan secara faktual berdasarkan luas lahan di lapangan, bukan sekadar kalkulasi di atas meja kerja.

Ia juga berharap jajaran BPP dan ASN di tingkat bawah dapat menjalankan peran regulasinya secara bijak dan solutif. Ridwan mendorong agar seluruh aparatur pemerintah memegang teguh komitmen untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha demi kelancaran program ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah kita ini dilantik sebagai pejabat untuk memberikan kemudahan, jadi yang mudah itu jangan dipersulit. Segera selesaikan persoalan-persoalan kecil ini dengan baik di tingkat bawah bersama dinas terkait agar hak-hak petani kita tidak dikorbankan," pungkas Ridwan SP.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penyusunan draf rekomendasi resmi dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa yang menekankan pentingnya pembenahan administrasi, sinkronisasi data RDKK, serta peningkatan koordinasi intensif antara pihak distributor (PUD) BPP Lape, dan Dinas Pertanian Sumbawa guna menjamin asas 7 Tepat (Tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran) dalam penyaluran pupuk subsidi. (AM)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id - 4 JULI 2026 — Semangat gotong royong dan kesigapan petugas kembali menjadi kunci utama dalam mengatasi musibah kebakaran di Kabupaten Sumbawa. Kerja keras kolaboratif antara petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), aparat TNI/Polri, serta ratusan warga setempat berhasil melokalisir amukan si jago merah yang menghanguskan dua unit rumah (satu rumah permanen dan satu rumah panggung) milik Abu Bakar di Dusun Bonto, RT 014 RW 07, Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, pada Sabtu (4/7/2026) sore.

Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Sahabuddin, M.Si kepada awak media sinergi tanggap darurat ini dimulai sejak diterimanya laporan telepon dari masyarakat pada pukul 17.02 WITA.

Menanggapi laporan darurat tersebut, pasukan Disdamkartan Kab. Sumbawa Regu 1 Zona Empang langsung memacu armada fire truck mereka menuju lokasi. Hanya dalam waktu enam menit, tepat pukul 17.08 WITA, petugas telah tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) dan langsung mengambil tindakan pemadaman yang agresif.

Api diketahui bermula dari area dapur rumah panggung saat ada aktivitas memasak menggunakan kompor tabung gas 3 kg. Akibat material rumah panggung yang mudah terbakar, api sempat membesar dengan sangat cepat dan merembet ke satu unit rumah permanen di dekatnya.

Di tengah situasi genting tersebut, aksi heroik ditunjukkan oleh elemen masyarakat yang terlibat aktif di lapangan

 Sinergi Lintas Sektor, dipimpin oleh Danru Satgas 1 Pos Empang, seluruh Anggota Regu 1 bahu-membahu bersama personel Polsek Empang dan Babinsa Kecamatan Empang.

Solidaritas Warga Sekitar sangat nampak. Tanpa rasa takut, warga Dusun Bonto langsung berhamburan keluar membawa peralatan seadanya untuk membantu petugas menarik selang air dan mengisolasi titik api agar tidak terus menjalar ke pemukiman padat lainnya.

"Berkat kesigapan anggota Damkar Pos Empang dan tingginya partisipasi aktif serta kepedulian masyarakat setempat, pergerakan api berhasil dipotong sehingga tidak menyebar lebih luas ke rumah warga yang lain," tegas H. Sahabuddin dalam keterangannya.

Setelah melalui perjuangan keras melawan kobaran api selama kurang lebih 42 menit, tepat pada pukul 17.50 WITA, api dipastikan berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kondisi yang aman, lancar, dan terkendali. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan sebelum akhirnya bertolak kembali ke Pos Zona Empang pada pukul 18.05 WITA.

Meskipun dua unit bangunan terdampak cukup parah, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam musibah ini. Sementara itu, total kerugian materiil sementara ditaksir mencapai Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Mengenai kepastian penyebab awal ledakan atau kegagalan teknis pada kompor gas, saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang. (AM)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id - 5 JULI 2026 – Sebuah musibah kebakaran menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik warga bernama Rahma Yuli di RT 02 RW 06, Dusun Kalepe (Jompong Ode), Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar, pada Minggu (5/7/2026) dini hari.

Berdasarkan laporan resmi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Sahabuddin, M.Si peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 00.31 WITA.

Mendapat laporan tersebut, petugas Pemadam Kebakaran Regu 1 Zona Plampang langsung bergerak cepat dan tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) pada pukul 00.36 WITA dengan mengerahkan satu unit armada fire truck.

"Api dengan cepat membakar habis bangunan rumah yang bermaterial semi permanen tersebut. Kebakaran ini diduga sempat lumayan lama tidak diketahui oleh warga sekitar karena pemilik rumah sedang tidak berada di tempat, melainkan sedang pergi ke Mataram," ujar H. Sahabuddin dalam keterangannya, Minggu (5/7).

Meskipun api sempat berkobar hebat, berkat kesigapan personil Damkar Pos Plampang, anggota Polsek Plampang, Babinsa Kecamatan Plampang, serta dibantu gotong royong masyarakat sekitarnya, kobaran api berhasil dilokalisir sehingga tidak meluas ke perumahan warga lainnya.

Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung selama hampir dua jam. Pada pukul 02.30 WITA, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam situasi yang aman, lancar, dan terkendali. Setelah memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa, personel Disdamkartan Regu 1 Pos Plampang kembali ke posko mereka pada pukul 02.45 WITA.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materiil yang dialami korban akibat kejadian tersebut diperkirakan mencapai kurang lebih Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id  – Pesantren Modern Internasional (PMI) Dea Malela kembali menorehkan tinta emas di kancah global. Untuk kesekian kalinya, santri dari lembaga pendidikan yang berbasis di Sumbawa ini berhasil meraih prestasi internasional yang membanggakan.

Tiga orang santri berbakat, yakni Muhammad Habibie Firdaus, Rhadea Gao Palimbang, dan Aisyah Dhiyaul Birra, terpilih menjadi delegasi Indonesia dalam ajang bergengsi School Diplomacy Clubs International Youth Camp 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Kazan, Republik Tatarstan, Federasi Rusia, pada 17 hingga 24 Juni 2026.

Membangun Kepemimpinan Global

Program International Youth Camp ini merupakan wadah berkumpulnya sekitar 200 peserta dari 20 negara. Fokus utama kegiatan adalah pengembangan diplomasi, kepemimpinan, serta penguatan pemahaman mengenai kerja sama lintas budaya di kalangan generasi muda.

Selama satu pekan, para delegasi terlibat dalam rangkaian acara intensif, di antaranya Sesi Akademik, mengikuti kuliah dan diskusi bersama para pakar, akademisi, serta praktisi diplomasi.

Pada Proyek Kolaboratif, menyelesaikan tantangan proyek internasional yang menuntut kerja sama tim lintas negara.

Dan pada Diskusi Kontemporer, membedah isu-isu diplomasi dunia saat ini melalui forum diskusi interaktif.

Memperkenalkan Budaya Sumbawa di Panggung Dunia

Salah satu puncak acara adalah Global Village, ajang pertukaran budaya di mana setiap delegasi memperkenalkan identitas negaranya. Dalam sesi ini, ketiga santri PMI Dea Malela tampil memukau dengan membawa kekayaan tradisi Nusantara ke panggung dunia.

Mereka sukses membawakan lagu tradisional Sumbawa yang berjudul "Mata Balong". Selain itu, keindahan seni bela diri Silat Indonesia pun ditampilkan, yang mendapatkan apresiasi hangat dari peserta mancanegara.

Selain agenda formal, para santri juga berkesempatan menjelajahi keindahan Kota Kazan yang dikenal sebagai pusat peradaban dan pendidikan di Rusia. Mereka bahkan turut larut dalam kemeriahan Sabantuy, festival budaya khas masyarakat Tatar yang merayakan seni dan hasil panen.

 Apresiasi Pengasuh PMI Dea Malela

Keberhasilan Muhammad Habibie, Rhadea Gao, dan Aisyah Dhiyaul menjadi bukti nyata bahwa santri Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu berkontribusi aktif di tingkat internasional.

Pengasuh PMI Dea Malela, Prof.KH.Din Syamsuddin, menyampaikan apresiasinya atas pencapaian ini. Ia berharap prestasi tersebut menjadi pemantik semangat bagi generasi muda lainnya untuk terus memperluas wawasan global tanpa meninggalkan jati diri bangsa.

"Dengan semangat diplomasi dan persahabatan antarbangsa, ketiga santri PMI Dea Malela telah menunjukkan bahwa pendidikan pesantren juga mampu melahirkan duta-duta muda yang siap membangun jembatan dialog dan kerja sama bagi masa depan dunia yang lebih harmonis," ujar Din Syamsuddin dengan bangga.

Prestasi ini sekali lagi menegaskan posisi PMI Dea Malela sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga kompetitif dalam percaturan diplomasi global. (AM/Didin)

Oleh Asmediati 

CURIGA adalah naluri yang sehat. Ia menyalakan pertanyaan, mendorong seorang wartawan tidak lekas percaya, dan membuat sebuah peristiwa tidak diterima begitu saja sebagai kenyataan final.

Akan tetapi, dalam kerja jurnalistik, curiga tidak pernah cukup berdiri sendiri.

Curiga harus dibawa ke ruang verifikasi, dipertemukan dengan data, diuji oleh fakta, lalu ditimbang dengan akal sehat dan etika. Tanpa itu, curiga hanya akan menjelma prasangka. Dan, prasangka, ketika masuk ke ruang pemberitaan, dapat berubah menjadi kekerasan terhadap kebenaran.

Itulah sebabnya kerja wartawan pada dasarnya bukan kerja menuduh, sebaliknya kerja memeriksa. Seorang wartawan boleh menduga ada kejanggalan di balik sebuah kebijakan, mencium aroma ketidakberesan dalam sebuah pernyataan, atau merasa ada bagian cerita yang sengaja disembunyikan.

Namun, kecurigaan itu tidak boleh berhenti sebagai dugaan.

Curiga harus ditempuh melalui proses yang panjang dan melelahkan: mencari dokumen, mengonfirmasi data, menelusuri jejak peristiwa, mempertemukan keterangan satu sumber dengan sumber lain, lalu menuliskannya secara jernih agar publik memperoleh gambaran yang utuh.

Jurnalisme yang sehat tidak hidup dari tuduhan, tapi dari ketekunan membuktikan.

Dalam tradisi jurnalistik, ada satu prinsip yang kerap terdengar klasik, tapi justru paling relevan di tengah zaman yang gaduh ini: “cover both sides”. Keberimbangan berita bukan sekadar tata cara teknis agar sebuah berita tampak rapi. Keberimbangan adalah pagar etik agar informasi tidak berubah menjadi alat satu pihak untuk menekan pihak lain. Ketika ada tuduhan, pihak yang dituduh harus diberi ruang menjawab secara proporsional. Ketika ada klaim keberhasilan, harus ada upaya memeriksa siapa yang belum menikmati keberhasilan itu, atau siapa yang justru menanggung dampaknya.

Ketika ada narasi yang tampak mulia, wartawan perlu menelusuri apakah di belakangnya tersembunyi kepentingan yang tak diucapkan.

Keberimbangan tentu tidak berarti semua pihak pasti sama benarnya, juga bukan berarti jurnalisme harus memberi panggung yang setara bagi kebohongan yang nyata. Keberimbangan berarti semua pihak yang relevan diberi tempat untuk menjelaskan posisinya secara adil, sebelum wartawan dan publik menyusun kesimpulan berdasarkan bobot kebenaran faktual.

Di sinilah jurnalisme berbeda dari propaganda. Propaganda sudah memilih siapa yang hendak dibela sejak awal, lalu mencari bahan untuk menguatkannya.

Jurnalisme, sebaliknya, harus memulai dengan pertanyaan, bukan kesimpulan; dengan pemeriksaan, bukan pembelaan. Yang dicari wartawan adalah kebenaran, bukan pembenaran.

Masalahnya, di era media sosial, prinsip yang sederhana ini justru sering terdesak oleh logika kecepatan. Berita berlomba-lomba hadir paling awal, bukan paling akurat. Potongan video beredar sebelum konteksnya dipahami. Pernyataan sepenggal dijadikan judul, lalu menyebar lebih cepat daripada kemampuan orang untuk memeriksa.

Akibatnya, ruang publik kita dipenuhi kesimpulan instan. Orang merasa cukup tahu hanya karena telah melihat satu unggahan, membaca satu potong kutipan, atau mendengar satu versi cerita.

Padahal, fakta hampir selalu lebih rumit daripada yang tampak di layar ponsel.

Di tengah tekanan semacam itu, wartawan justru perlu kembali ke fondasi paling dasar: 5W + 1H. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan berlangsung, di mana lokasinya, mengapa peristiwa itu muncul, dan bagaimana prosesnya?

Rumus ini tampak sederhana, tapi sesungguhnya ia adalah pagar pertama bagi disiplin berpikir.

Berita yang hanya berhenti pada “apa” dan “siapa” sangat mudah terperangkap dalam sensasi. Sementara “mengapa” dan “bagaimana” justru kerap membuka lapisan yang lebih dalam: motif, konteks, relasi kuasa, dan sebab-akibat yang membuat sebuah peristiwa layak dipahami secara utuh.

Tanpa dua pertanyaan terakhir itu, berita sering kali hanya menyajikan permukaan.

Oleh sebab itu, wartawan yang baik sesungguhnya datang kepada narasumber bukan sebagai orang yang kosong pengetahuan. Ia bertanya karena telah membaca lebih dulu, telah menelusuri jejak persoalan, bahkan kerap telah mengetahui sebagian jawabannya. Dalam praktik jurnalistik, bertanya bukan semata-mata untuk mencari tahu, sebaliknya untuk mengonfirmasi, menguji konsistensi, dan meminta pertanggungjawaban atas informasi yang sudah dihimpun sebelumnya.

Jawaban yang telah diketahui wartawan tetap penting dicatat dan ditulis, sebab di sanalah letak pernyataan resmi, sikap terbuka, dan tanggung jawab publik dari narasumber.

Wartawan bukan cenayang yang boleh menulis berdasarkan dugaan semata. Wartawan adalah pekerja kata yang wajib menautkan pengetahuan awal dengan pengakuan, penjelasan, dan bukti.

Tugas wartawan juga tidak selesai ketika berita tayang. Justru pada titik itulah satu kewajiban lain dimulai: mendalami kembali beritanya sendiri. Adakah celah yang terlewat? Adakah data yang belum cukup kokoh? Adakah istilah yang terlalu menyederhanakan perkara? Adakah sudut pandang yang luput dihadirkan?

Kemampuan untuk curiga terhadap tulisan sendiri merupakan bentuk kedewasaan jurnalistik yang sering terlupakan.

Banyak kesalahan bukan lahir dari niat buruk, tapi tak jarang dari rasa terlalu cepat puas pada naskah pertama. Padahal, dalam kerja jurnalistik, naskah pertama sering hanya permukaan dari pekerjaan yang lebih dalam.

Objektivitas juga perlu ditempatkan secara jernih. Kita kerap membayangkan objektivitas sebagai keadaan steril, seolah wartawan dapat sepenuhnya bebas dari pengalaman hidup, pilihan politik, selera bahasa, atau simpati pribadi.

Dalam kenyataan, wartawan tetap manusia biasa yang membawa latar belakangnya masing-masing. Karena itulah objektivitas dalam jurnalistik tidak bertumpu pada kemurnian batin sang jurnalis, melainkan pada ketatnya metode. Ia dijaga melalui verifikasi yang berlapis, konfirmasi yang jujur, pemisahan fakta dari opini, disiplin menyebut sumber, serta keteguhan ruang redaksi untuk merawat independensi di tengah pusaran kepentingan modal maupun politik. 

Dengan kata lain, objektivitas bukan karena tidak punya pandangan, melainkan bagaimana pandangan pribadi dan tekanan luar itu tidak dibiarkan mengotori berita.

Di titik ini, pelajaran jurnalistik sesungguhnya penting juga bagi dunia kepenulisan yang lebih luas. Penulis esai, kolumnis, penulis biografi, bahkan penulis buku nonfiksi sekalipun berhadapan dengan godaan yang sama: memakai fakta untuk membenarkan kesimpulan yang sudah disukai sejak awal. Ketika seseorang sudah jatuh cinta pada satu pendapat, ia cenderung hanya memungut data yang menguatkan pendapat itu, sambil menyingkirkan fakta yang mengganggu. Di sinilah pembenaran bekerja. Ia tidak mencari terang, sebaliknya mencari pelindung bagi keyakinan sendiri. Akibatnya, tulisan berubah menjadi ruang gema yang memantulkan suara penulis sendiri, bukan ruang dialog dengan kenyataan.

Kerja kepenulisan yang bertanggung jawab menuntut hal sebaliknya. Ia meminta penulis bersedia dikoreksi oleh fakta. Bila data mengarah ke kesimpulan yang tidak kita sukai, justru data itulah yang harus dimenangkan. Bila keterangan narasumber menyanggah prasangka awal kita, prasangka itulah yang semestinya dibuang.

Menulis, dengan demikian, bukan sekadar merangkai kalimat yang indah, namun juga melatih kerendahan hati intelektual: kesediaan menerima bahwa kenyataan tidak selalu patuh pada keinginan kita.

Lalu, bagaimana menempatkan curiga dan prasangka dalam kehidupan sehari-hari?

Di sini perlu dibedakan secara tegas antara curiga sebagai instrumen kerja untuk menguji informasi, dan prasangka sebagai sikap batin terhadap sesama manusia. Kita tetap membutuhkan kewaspadaan yang kritis agar tidak menjadi konsumen hoaks yang naif di linimasa. Namun, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan prasangka baik kepada subjek atau manusia di sekitar kita agar tidak lekas menghakimi pribadi orang lain sebelum duduk perkaranya jelas. Tidak semua yang tampak janggal pasti buruk. Tidak semua yang terselubung pasti busuk. Sering kali yang kita lihat baru serpihan kecil dari kenyataan yang lebih besar. Menilai terlalu cepat sama bahayanya dengan percaya terlalu cepat.

Kebijaksanaan dalam menghadapi informasi terletak pada kemampuan menyeimbangkan dua sikap sekaligus: curiga sebagai instrumen pemeriksaan teks dan narasi, serta prasangka baik sebagai etika pergaulan antarmanusia. Curiga membuat seseorang waspada terhadap manipulasi. Prasangka baik membuat kita tidak mudah menjatuhkan vonis. Curiga menuntun kita bertanya. Prasangka baik menahan kita dari penghakiman yang terburu-buru. Bila keduanya berjalan seimbang, kita tidak akan menjadi orang yang mudah dikelabui, tapi juga tidak berubah menjadi manusia yang gemar mencurigai segala hal dengan mata gelap.

Kerja jurnalistik, dan juga kerja kepenulisan pada umumnya, adalah upaya menjaga martabat informasi. Kerja-kerja kreatif ini menuntut ketelitian dalam memeriksa, kejernihan dalam menimbang, dan keberanian untuk mengoreksi diri sendiri. Yang dicari bukan pembenaran bagi prasangka, bukan kemenangan bagi ego, dan bukan tepuk tangan bagi sensasi. Yang dicari adalah kebenaran: kebenaran yang mungkin tak selalu nyaman, tapi harus tetap diupayakan; kebenaran yang lahir dari keberimbangan, verifikasi, dan tanggung jawab; kebenaran yang membuat kata-kata tidak menjadi alat menghakimi, sebaliknya jalan untuk memahami kenyataan dengan lebih adil. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mengusulkan agar pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 memberikan ruang yang lebih luas bagi berbagai cabang olahraga Tradisional Rakyat dari seluruh daerah di Indonesia. Kehadiran olahraga tradisional dalam agenda olahraga terbesar nasional tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya bangsa sekaligus memperkuat identitas kebangsaan di tengah derasnya arus modernisasi.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan Indonesia memiliki kekayaan olahraga tradisional rakyat yang sangat beragam, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Namun, sebagian besar olahraga tradisi tersebut kini menghadapi tantangan serius karena semakin jarang dimainkan dan kurang mendapatkan ruang dalam berbagai ajang olahraga nasional.

"Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Di dalamnya terdapat ratusan jenis permainan dan olahraga tradisional yang lahir dari kearifan lokal masyarakat. Sayangnya, banyak di antaranya mulai ditinggalkan oleh generasi muda karena minimnya ruang aktualisasi dan promosi. Karena itu, kami mengusulkan agar PON 2028 memberi tempat bagi olahraga tradisional, minimal sebagai cabang eksebisi," ujar Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa Didu, Minggu 5 Juli 2026

Menurut Didu, selama ini PON telah berhasil menjadi panggung kompetisi bagi cabang olahraga modern dan olahraga prestasi. Namun, sebagai ajang olahraga terbesar nasional yang membawa nama seluruh provinsi di Indonesia, PON juga memiliki peran strategis sebagai instrumen pelestarian budaya bangsa.

Mantan ED WALHI NTB tersebut menilai olahraga tradisional tidak semata-mata berbicara tentang kompetisi dan kemenangan, tetapi juga menyimpan nilai-nilai sosial, pendidikan karakter, gotong royong, sportivitas, hingga hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan dan tradisi masyarakat setempat.

"Olahraga tradisional adalah bagian dari memori kolektif bangsa. Di dalamnya ada sejarah, filosofi hidup, semangat kebersamaan, dan identitas masyarakat yang diwariskan lintas generasi. Jika tidak ada upaya serius untuk merawatnya, maka kita berisiko kehilangan sebagian dari jati diri bangsa," katanya.

Didu menegaskan bahwa memasukkan olahraga tradisional ke dalam PON tidak harus dilakukan secara drastis. Langkah awal yang realistis dapat dimulai melalui kategori eksebisi yang melibatkan perwakilan daerah-daerah yang memiliki olahraga tradisional khas dan telah berkembang di masyarakat.

Menurutnya, format tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengenal kembali kekayaan olahraga tradisional Indonesia tanpa mengganggu struktur utama penyelenggaraan PON sebagai ajang olahraga prestasi.

"Cabang eksebisi bisa menjadi titik awal yang sangat baik. Dari sana dapat dilakukan evaluasi, pengembangan regulasi, standarisasi pertandingan, hingga pembinaan atlet secara lebih sistematis. Jika perkembangannya baik, bukan tidak mungkin ke depan sebagian olahraga tradisional dapat menjadi cabang yang dipertandingkan secara resmi," jelasnya sembari menekankan agar *Ketua Koni NTB, Mori Hanafi* bisa memperjuangkan agar cabang olah raga tradisional rakyat bisa masuk eksebisi dan diberikan venue khusus. 

Mi6 juga memandang bahwa keberadaan olahraga tradisional dalam PON akan memberikan dampak positif bagi sektor lain, khususnya kebudayaan dan pariwisata daerah. Setiap provinsi memiliki kekhasan permainan rakyat dan olahraga tradisional yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta maupun penonton.

Menurut Didu, PON masa depan tidak cukup hanya dipandang sebagai perhelatan olahraga semata. PON harus berkembang menjadi ruang perjumpaan yang memperlihatkan kekayaan Indonesia secara utuh, baik dari sisi prestasi olahraga maupun keragaman budaya.

"Kita ingin PON menjadi etalase kebudayaan Indonesia. Ketika masyarakat dari berbagai provinsi berkumpul, mereka tidak hanya menyaksikan pertandingan olahraga modern, tetapi juga dapat mengenal tradisi, permainan rakyat, dan nilai-nilai lokal yang hidup di berbagai daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mi6 mengusulkan agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kebudayaan, serta pemerintah daerah mulai melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap olahraga tradisional yang memiliki potensi untuk ditampilkan dalam PON 2028.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap olahraga tradisional memiliki dokumentasi yang baik, aturan permainan yang jelas, sistem penilaian yang terukur, serta mekanisme pembinaan yang berkelanjutan.

Selain itu, Mi6 juga mendorong agar olahraga Tradisional Rakyat masuk ke dalam berbagai agenda pembinaan olahraga di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Menurut Didu, pelestarian olahraga tradisi tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan event-event besar tanpa dukungan regenerasi di tingkat akar rumput.

"Anak-anak muda harus diberi kesempatan mengenal permainan dan olahraga tradisional sejak dini. Dengan begitu, olahraga tradisi tidak hanya hidup saat festival atau seremoni tertentu, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat," katanya.

Didu menambahkan bahwa pelestarian olahraga tradisional sejatinya merupakan investasi kebudayaan jangka panjang. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi yang semakin cepat, bangsa Indonesia membutuhkan ruang-ruang yang mampu memperkuat karakter, identitas, dan kebanggaan terhadap warisan leluhur.

Karena itu, Mi6 berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam menyiapkan PON XXII Tahun 2028. Menurutnya, menjaga keberlangsungan olahraga tradisional bukan sekadar menjaga sebuah permainan, melainkan menjaga jejak peradaban bangsa yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad.

"Prestasi olahraga memang penting. Tetapi bangsa yang besar juga adalah bangsa yang mampu menjaga akar budayanya. PON 2028 dapat menjadi momentum yang tepat untuk mempertemukan semangat prestasi dengan semangat pelestarian budaya. Dengan begitu, kita tidak hanya melahirkan atlet-atlet hebat, tetapi juga menjaga warisan Nusantara agar tetap hidup di tengah generasi masa depan," pungkas Didu.

Mataram.Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi dari yayasan kemanusiaan lokal Lombok Forgotten Children (Yayasan Andres) bersama perwakilan lembaga swadaya masyarakat (NGO) asal Spanyol, ONG Balanced World. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut digelar di ruang kerja Gubernur, Mataram, pada Jum'at (3/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Lombok Forgotten Children dan ONG Balanced World memaparkan laporan mengenai program-program kemanusiaan yang telah mereka jalankan bersama di NTB selama delapan tahun terakhir, tepatnya sejak pascabencana gempa bumi Lombok tahun 2018.

Perwakilan ONG Balanced World, Rosa, didampingi penerjemah menjelaskan bahwa fokus utama pergerakan mereka adalah penyediaan akses air minum aman melalui pembagian filter air tanpa listrik ke sekolah-sekolah, panti asuhan, dan komunitas rentan. Selain itu, mereka juga aktif memberikan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pengelolaan sampah plastik yang dikonversi menjadi fasilitas sekolah. Selama ini, program tersebut didanai oleh dana publik dari Pemerintah Kepulauan Kenari (Canary Islands), Spanyol.

"Tiap tahun kami menjangkau sekitar 1.200 keluarga dan puluhan sekolah. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan keterbukaan pemerintah daerah terhadap inisiatif ini," ujar Rosa.

Merespons hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas konsistensi bantuan yang diberikan oleh NGO asal Negeri Matador tersebut kepada masyarakat NTB, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan.

Namun, berkaca dari pengalamannya di dunia diplomasi internasional, Lalu Iqbal memberikan evaluasi mendasar. Ia menyoroti banyaknya organisasi internasional yang masuk ke NTB sejak puluhan tahun lalu, tetapi angka kemiskinan daerah belum turun secara signifikan. Menurutnya, kendala utama selama ini adalah masalah 'orkestrasi' atau koordinasi program yang berjalan sendiri-sendiri.

"Masalahnya adalah sinkronisasi. Program dan proyek yang ada sering kali tidak terorkestrasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemprov NTB kini mengambil peran sebagai dirigen atau penata kelembagaan agar semua bantuan tepat sasaran," tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Lalu Iqbal langsung memperkenalkan program unggulan Pemprov NTB bernama "Desa Berdaya". Program ini memfokuskan alokasi anggaran daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di 106 desa, yang mencakup sekitar 114.000 jiwa atau 2% dari total populasi NTB.

Guna memperkuat dampak program kemanusiaan ini ke depan, Lalu Iqbal mengusulkan pembentukan kerja sama formal yang lebih kuat melalui skema Sister Province (Provinsi Kembar) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kepulauan Kenari, Spanyol. Hubungan G-to-G (Pemerintah ke Pemerintah) ini dinilai akan mempermudah Balanced World dalam mempertanggungjawabkan program mereka di parlemen lokal mereka.

"Jika kita memiliki payung hukum kerja sama (umbrella cooperation) yang kuat, segalanya akan lebih mudah. Melalui kesempatan ini, saya juga mengirimkan undangan resmi kepada Gubernur Kepulauan Kenari untuk berkunjung ke NTB guna meninjau langsung proyek lapangan sekaligus menandatangani kerja sama ini," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP3A) NTB untuk langsung memetakan kolaborasi program ke wilayah Lombok Barat, seperti Lembar dan Sekotong, yang menjadi target program berikutnya.(AM/san)

JAKARTA.Amarmedia.co.id – Dunia pers nasional berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, H. Diapari Sibatangkayu, meninggal dunia pada Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 10.40 WIB di RS Polri, Jakarta.

Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 63 tahun. Ia lahir di Padang Sidempuan, 8 Mei 1963. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jl. Raya Condet 66 Awi No. 28, RT 015/RW 003, Jakarta Timur.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan duka mendalam atas kepergian almarhum. “Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. PWI sangat kehilangan. Almarhum adalah sosok wartawan senior yang dedikasi, loyalitas, dan integritasnya tinggi. Kontribusinya di Dewan Kehormatan Pusat menjadi pilar penting organisasi,” ujar Munir, Sabtu 4/7/2026.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat, M. Selamet Susanto, mengenang almarhum sebagai figur hangat dan aktif mengawal roda organisasi. “Beliau bukan hanya jurnalis senior, tapi organisatoris ulung. Beliau kerap terlibat aktif dalam tim verifikasi dan penjaringan internal, termasuk saat Kongres PWI. Sejak pagi, grup WA PWI Pusat dibanjiri ratusan ucapan duka dari pengurus dan wartawan se-Indonesia,” kata Selamet.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, Atal S. Depari, menegaskan rekam jejak panjang almarhum dalam menjaga marwah profesi. “Kami sangat kehilangan rekan kerja yang kritis dan berintegritas. Sebelum di DK Pusat, beliau meletakkan fondasi kuat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jaya periode 2019–2024. Perjalanan karier dan kepemimpinannya jadi teladan bagi generasi penerus,” ungkap Atal.

Semasa hidup, almarhum dikenal aktif menegakkan kode etik jurnalistik baik di tingkat daerah maupun nasional. PWI Pusat mengajak seluruh anggota dan komunitas pers Indonesia untuk memanjatkan doa terbaik bagi almarhum.(AM).

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  3 Juli 2026 – Polemik distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Lape yang sempat mengalami kendala komunikasi antara pihak distributor atau Pelaku usaha Distribusi (PUD) dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mendapatkan sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Jumat 3 Juli 2026, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran, SH, menegaskan pentingnya membangun sinergi demi kelancaran program strategis nasional di tingkat petani.

H. Zohran menyoroti bahwa di lapangan, seringkali terjadi selisih paham yang sebenarnya dapat dihindari melalui komunikasi yang lebih intensif. Ia mengingatkan semua pihak, baik distributor maupun instansi terkait, untuk mengedepankan pelayanan publik dan tidak terjebak pada ego sektoral.

"Harapan kami selaku penyelenggara pemerintah agar BPP dan pihak terkait di sektor pertanian bersinergi, jangan ada lagi selisih paham. Kita semua memiliki tujuan yang sama untuk mensukseskan program pemerintah, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan," ujar H. Zohran orek dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, H. Zohran mengingatkan bahwa pengelolaan pupuk bersubsidi harus dijalankan dengan prinsip 6 Tepat (Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima) sesuai dengan ketentuan dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2026. Ia secara tegas memperingatkan agar tidak ada praktik niaga pupuk bersubsidi yang menyimpang dari aturan.

"Saya tegaskan, jangan lakukan praktik niaga yang menyimpang pada barang bersubsidi. Itu adalah hak petani. Persoalan seperti kasus LPG 3 kg yang lalu tidak boleh terjadi lagi di sektor pupuk. Harapan kami, pihak distributor sebagai pelaksana, harus bisa membina pengecer dengan baik dan menjalin komunikasi yang intens dengan BPP serta Dinas Pertanian," tegasnya.

Politisi NasDem ini juga memberikan apresiasi atas kebijakan penambahan kuota pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang diharapkan mampu mendongkrak produktivitas petani. Namun, ia menekankan agar penambahan kuota ini dibarengi dengan administrasi yang tertib dan pelaporan yang transparan kepada pihak Pupuk Indonesia serta pemerintah.

Terkait dengan sengketa realokasi yang terjadi di Kecamatan Lape, H. Zohran meminta agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan profesional di tingkat kecamatan dan desa. Ia tidak ingin persoalan-persoalan teknis di tingkat kecamatan yang bisa diselesaikan dengan musyawarah justru berlarut-larut hingga ke tingkat kementerian.

"Jika bisnisnya lancar, lakukan koordinasi dengan baik. Saya minta rekomendasi ini dijalankan: setiap ada langkah realokasi, duduk bersama antara PUD atau distributor, Ketimker, BPP, dan kelompok tani. Jangan ada yang mengambil kebijakan sendiri tanpa koordinasi, karena yang dirugikan adalah masyarakat petani kita," tutup H. Zohran.

Rapat tersebut akhirnya menyepakati beberapa poin penting, termasuk kewajiban musyawarah dalam setiap proses realokasi dan fasilitasi lanjutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa untuk memastikan distribusi pupuk di Kecamatan Lape kembali berjalan normal dan tepat sasaran. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id, 3 Juli 2026 – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mencari solusi atas kendala penyaluran pupuk bersubsidi yang dialami oleh PT Multi Agri Nusa Tenggara di Kecamatan Lape. Pertemuan ini diinisiasi menyusul adanya aduan terkait hambatan dalam proses realokasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diduga dipersulit oleh petugas lapangan.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, didampingi Sekretaris Komisi II H. Zohran, SH., dan anggota Komisi II Ridwan, SP., M.Si., dan H Andi Mappelepui ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ketua Tim Kerja Kementerian Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Manajemen Pupuk Indonesia, Kepala BPP Kecamatan Lape dan penyuluh, Perwakilan Bagian Hukum, Camat Lape, serta Direksi PT Multi Agri Nusa Tenggara bersama LSM Gempur dan BMC.

Dalam paparannya, pihak PT Multi Agri Nusa Tenggara menyampaikan keluhan mengenai sulitnya berkoordinasi dengan BPP Kecamatan Lape terkait pemindahan alokasi RDKK. Pihak perusahaan menyatakan telah memiliki wewenang penuh sesuai dengan Permentan untuk melakukan penyesuaian alokasi guna memastikan pupuk tepat sasaran ke petani. Namun, mereka merasa dihalangi dan menilai petugas BPP kurang memahami regulasi yang berlaku.

"Kami hanya ingin distribusi lancar agar petani tidak dirugikan. Namun, di lapangan kami sering menemukan kendala komunikasi dan ketidakpahaman mengenai mekanisme RDKK," ungkap perwakilan PT Multi Agri Nusa Tenggara.

Menanggapi hal tersebut, pihak BPP Lape Syahdan menjelaskan bahwa kendala yang terjadi bukanlah kesengajaan untuk menghambat, melainkan keterlambatan koordinasi dalam proses pergeseran antar pengecer yang bersifat dinamis di lapangan. BPP menegaskan posisinya sebagai tim yang bekerja sesuai prosedur.

Sekretaris Komisi II, H. Zohran, menekankan pentingnya sinergi antara distributor atau Pelaku Usaha Distribusi (PUD) (PT Multi Agri Nusa Tenggara), Dinas Pertanian, dan BPP di lapangan. Ia mengingatkan bahwa seluruh pihak harus berpegang pada Permentan Nomor 3 Tahun 2026 tentang tata cara penyaluran pupuk bersubsidi.

"Harapan kami, tidak ada lagi selisih paham. Gunakan prinsip tujuh tepat: tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat penerima. Selesaikan persoalan kecil di tingkat bawah secara kekeluargaan agar tidak menghambat kepentingan petani," tegas H. Zohran.

Anggota Komisi II, Ridwan, juga menambahkan bahwa persoalan ini sebenarnya berpangkal pada komunikasi. Ia meminta agar aparatur pemerintah, khususnya di level kecamatan, lebih terbuka dan komunikatif dalam melayani kebutuhan para pelaku usaha penyalur pupuk yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan petani.

Menutup rapat, Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, mengajak seluruh pihak untuk saling memaafkan dan menjadikan pertemuan ini sebagai sarana evaluasi demi perbaikan layanan ke depan.

"Mari kita sudahi polemik ini. Komisi II menekankan agar tidak ada lagi hambatan yang tidak perlu. Kami berharap ke depan pelayanan di lapangan lebih responsif. Pupuk bersubsidi adalah program strategis negara, jangan sampai petani menjadi korban akibat ego sektoral atau komunikasi yang tersumbat," ujar Wisma.

Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif antara distributor atau PUD dan petugas lapangan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan bahwa setiap kendala di lapangan harus segera dikomunikasikan secara transparan tanpa harus selalu dibawa ke tingkat kabupaten jika bisa diselesaikan di tingkat teknis. (AM)

Ketujuh peserta yang berasal dari berbagai cabang lomba tersebut akan mengikuti pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi MTQ XXXI Tingkat Nasional Tahun 2026 yang akan digelar di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya para peserta yang akan membawa nama Kabupaten Sumbawa pada ajang bergengsi tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa kesempatan mengikuti Training Center harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas tilawah, hafalan, pemahaman, maupun kemampuan di cabang yang diikuti.

“Ikuti seluruh rangkaian Training Center dengan penuh disiplin, semangat, dan kesungguhan. Jaga kesehatan, bangun kekompakan, dan yang terpenting, jaga nama baik Kabupaten Sumbawa. Tampilkan kemampuan terbaik agar mampu mengukir prestasi di tingkat nasional,” pesan Bupati Jarot.

Menurutnya, keberhasilan dalam MTQ bukan semata-mata mengejar gelar juara, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus membentuk karakter generasi yang religius, berakhlak mulia, dan berprestasi.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lanjut Bupati, akan terus memberikan perhatian terhadap pembinaan qari, qariah, hafiz, hafizah, mufassir, serta peserta MTQ dari berbagai cabang agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Turut hadir dalam kegiatan pelepasan tersebut Jaya Kusuma, S.Sos., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, yang juga bertindak sebagai pendamping Kafilah Kabupaten Sumbawa selama pelaksanaan Training Center.

Suasana pelepasan berlangsung penuh keakraban dan doa. Sebelum keberangkatan, Bupati Jarot memberikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjaga integritas, menjunjung tinggi sportivitas, serta menjadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di tingkat nasional.

Keberangkatan tujuh peserta Training Center ini menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung pembinaan tilawatil Qur’an secara berkelanjutan sekaligus mempersiapkan kafilah yang tangguh menghadapi MTQ XXXI Tingkat Nasional Tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Jika cabang olahraga lain sudah lebih dulu melahirkan para pemenang, satu pengumuman ini justru menjadi yang paling membuat peserta menahan napas hingga akhir. Cabang lomba karya jurnalistik dan fotografi Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) PWI NTB 2026 akhirnya mengumumkan hasil resmi para pemenangnya, Kamis 2 Juli 2026 di Mataram.

Bukan tanpa alasan pengumuman ini paling dinanti. Berbeda dengan cabang lain yang bertumpu pada skor dan catatan waktu, di arena jurnalistik dan fotografi, yang dipertaruhkan adalah ide, kedalaman cerita, ketajaman sudut pandang, hingga kemampuan menangkap momen menjadi karya yang berbicara.

Pengumuman itu sekaligus menjadi semacam “golden ticket” bagi para peserta terbaik untuk terus mengasah kemampuan menuju panggung yang lebih tinggi. Porwanas Lampung 2027.

Koordinator Lomba Jurnalistik dan Fotografi Porwada, H. Rudi Hidayat, mengatakan proses penilaian dilakukan secara serius dan melibatkan juri yang memiliki rekam jejak kuat di bidang masing-masing.

“Masukan dari para juri jelas, jangan cepat puas dengan hasil ini. Ini baru titik awal. Sebelum menuju Porwanas, kemampuan harus terus diasah agar kualitas karya semakin matang dan mampu bersaing di level nasional,” ujar H. Rudi.

Menurut dia, antusiasme peserta cukup tinggi. Untuk kategori karya jurnalistik diikuti 17 wartawan, sementara kategori fotografi diikuti lima wartawan.

Pada cabang karya jurnalistik, dewan juri diisi nama-nama yang tidak asing di dunia media dan komunikasi NTB. Mereka adalah Nurdin Rangga Barani, mantan wartawan MBM Sinar, Akdiansyah S.H.I yang kini menjadi anggota DPRD NTB, serta Bambang Mei Finarwanto, Direktur M16.

Sementara kategori fotografi dinilai oleh Ferry Gunawan yang dikenal sebagai fotografer profesional, H. Boy Mashudi selaku wartawan senior dan Ketua JMSI NTB, serta Ustaz Suaeb Qury yang juga Komisioner KIP NTB sekaligus penulis sejumlah buku dan Ketua Infokomdigi MUI NTB.

Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa didu ini menegaskan bahwa karya jurnalistik yang menonjol bukan hanya soal kemampuan merangkai kalimat, tetapi juga keberanian menggali fakta dan menghadirkan perspektif yang kuat.

“Jurnalisme yang baik tidak berhenti pada peristiwa. Ia harus mampu menghadirkan konteks, kedalaman, dan memberi pengalaman kepada pembaca untuk memahami sesuatu secara utuh. Kompetisi seperti ini menjadi ruang latihan yang penting bagi wartawan,” kata nya 

Dalam perlombaan ini, karya jurnalistik dipertandingkan dalam lima mata lomba, yakni TV Porwada, Features Porwada, Features Wisata Loang Balok, Features Olahraga, dan Medsos Porwada.

Adapun kategori fotografi melombakan tema Pembukaan Porwada, Wisata Loang Baloq, Pemprov NTB, Grand Final Porwada, dan Ekonomi NTB.

Penilaian jurnalistik sendiri dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian tema dan judul, orisinalitas gagasan, kedalaman liputan, penggunaan bahasa sesuai kaidah EYD, gaya penulisan, struktur kalimat, hingga kualitas penyajian karya.

Sedangkan pada fotografi, aspek yang dinilai mencakup relevansi dengan tema, ketajaman visual, pemilihan angle, serta kekuatan komposisi.

Ferry Gunawan menyebut foto jurnalistik bukan hanya gambar yang enak dipandang, tetapi karya yang mampu menyampaikan cerita.

“Foto yang baik adalah foto yang berbicara. Sekali dilihat, publik bisa menangkap emosi, suasana, dan pesan yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Berikut daftar Pemenang Lomba Karya Jurnalistik PORWADA PWI NTB 2026

TV Porwada

Juara I: Aris Munandar

Juara II: Yoni Ariadi

Feature Porwada

Juara I: Lalu Habib

Juara II: Fajar

Feature Olahraga

Juara I: Saudi

Juara II: Khaeruddin

Feature Wisata

Juara I: M. Nasrullah

Medsos Porwada

Juara I: Ratna Dewi

Daftar Pemenang Lomba Fotografi Porwada 2026

Kategori Pembukaan Porwada

Juara I: M. Awal

Juara II: Wira Surya

Juara III: Saptono Yudi

Grand Final Porwada

Juara I: Randy

Juara II: Khaeruddin

Wisata Loang Balok (Eksibisi)

Juara I: KHM Nasuhi

Jogjakarta .Amarmedia.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) strategis ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 30 Juni 2026.

Kunjungan ini dirancang sebagai studi komparatif guna mengadopsi kisah sukses Pemda Provinsi DIY dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pariwisata yang berbasis pada kekuatan budaya lokal. Yogyakarta dipilih karena dinilai sebagai kiblat di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan pembangunan infrastruktur modern dengan pelestarian warisan sejarah, tanpa mengorbankan aspek ekologis serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Turut hadir Ketua Komisi III Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov., Sri Wahyuni, S.A.P., beserta anggota komisi lainnya: Alen Taryadi, S.H., Saipul Arif, H. Zainuddin Sirat, M. Taufik, Hasanuddin, S.E., H. Rusdi, dan Hj. Jamila, S.Pd.S.D.

Delegasi legislatif ini didampingi oleh Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Haviedz, S.T., M.Ec.Dev., serta perwakilan eksekutif dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yakni Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Arief Hidayat, S.T., dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hj. Rahmawaty, S.Pi., M.Si. Kedatangan rombongan diterima secara resmi oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Setiyanto, S.T.

Dalam sambutannya, Gitta Liesbano menekankan pentingnya kunjungan ini bagi masa depan penataan ruang di Kabupaten Sumbawa. "Kami melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menata kawasan strategis dan mengembangkan RTH publik. Kami tidak ingin RTH di Sumbawa nantinya hanya sekadar menjadi ruang hijau fisik yang kaku. Kami ingin RTH yang dibangun memiliki jiwa—hidup secara sosial, berfungsi secara ekologis, dan bermakna secara kultural dengan mencerminkan identitas lokal tau Samawa" tegas Gitta.

Dalam diskusi intensif,Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR-ESDM DIY Setiyanto ST memaparkan strategi penataan kawasan Malioboro yang mengedepankan prinsip filosofis "sumbu imajiner". Penataan jalan yang memprioritaskan pejalan kaki, kendaraan non-mesin, dan transportasi umum, penggunaan ornamen karakter lokal, aksara Jawa, dan pohon peneduh sebagai penanda filosofis kawasan.

" Di DIY kami melakukan pengintegrasian fasilitas seperti pemusatan parkir di gedung khusus untuk mengurangi beban di jalan utama, serta penataan estetika bangunan secara bertahap" jelasnya 

Pemerintah Provinsi DIY memproyeksikan operasional kawasan yang mampu membiayai dirinya sendiri mulai tahun 2027.

Menanggapi paparan tersebut, anggota Komisi III, Alen Taryadi, menyoroti pentingnya pelibatan sektor swasta dan komunitas agar tidak membebani APBD, sementara H. Zainuddin Sirat mendalami aspek pengelolaan sampah dan kewenangan daerah terkait perusahaan skala besar. 

Setiyanto menjelaskan bahwa seluruh ketentuan pembangunan dan perizinan di Jogjakarta diperkuat dengan regulasi yang kuat, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Berdasarkan hasil studi, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa menetapkan langkah strategis yang akan diadaptasi ke dalam kebijakan daerah.

Pertama : Penataan RTH Berkelanjutan: Menyusun Perda RTH yang mengoptimalkan fungsi ekologis dan sosial, termasuk pengembangan konsep Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang inklusif dan ramah disabilitas.

Kedua : Revitalisasi Warisan Budaya: Mengadopsi metode storytelling (narasi sejarah) untuk mengemas situs bersejarah seperti Istana Dalam Loka, Bala Kuning, dan Bala Putih agar menjadi pusat wisata edukasi yang berkarakter.

Ketiga : Penguatan Ekonomi Lokal. Menerapkan model pemberdayaan UMKM di sekitar kawasan wisata untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar.

Ketua Komisi III, Syaifullah, menyatakan komitmennya untuk mengawal hasil kunjungan ini menjadi output kebijakan yang konkret. "Kami akan menindaklanjuti poin hasil diskusi ini ke dalam fungsi legislasi dan mendorong kolaborasi lintas sektoral antara DLH, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kami akan mengawal alokasi APBD agar program revitalisasi fisik dan penyediaan fasilitas publik mendapatkan porsi yang optimal," pungkas Syaifullah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan Sumbawa yang modern, namun tetap kokoh berpijak pada akar budaya leluhur. (AM)

YOGYAKARTA. Amarmedia.co.id – Dalam upaya mendorong kemandirian fiskal daerah, jajaran Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Yogyakarta, Selasa (30/6/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai sukses besar di Kota Pelajar tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara capaian PAD Sumbawa dengan Kota Yogyakarta yang menjadi tolok ukur dalam kunjungan ini.

"Target PAD kita di Sumbawa saat ini berada di angka Rp250 miliar, sementara Kota Yogyakarta mampu menembus angka di atas Rp800 miliar. Kami datang untuk belajar bagaimana mereka mengelola potensi pajak, terutama pajak hotel, restoran, dan PBB-P2 dengan begitu efektif," ujar H. Zohran.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, H. Zohran menyoroti beberapa poin kunci yang menjadi kunci keberhasilan Pemkot Yogyakarta, terutama terkait kemandirian teknologi informasi dan efektivitas pengawasan. Salah satu yang paling menarik perhatian DPRD Sumbawa adalah sistem pengembangan aplikasi pajak yang dilakukan secara swakelola.

"Yang luar biasa, BKAD Kota Yogyakarta tidak bergantung pada vendor mahal. Mereka membangun sistem aplikasi dan dasbor secara in-house bekerja sama dengan Dinas Kominfotik setempat. Ini adalah poin penting yang akan kami bawa pulang ke Sumbawa untuk dievaluasi, agar kita bisa mengefisiensikan anggaran pembangunan sistem digital," tegas politisi NasDem yang akrab disapa H. Orek ini.

Selain itu, H. Zohran Orek juga mengapresiasi ketegasan Pemkot Yogyakarta dalam menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang membandel. Mulai dari penempelan stiker "Belum Membayar Pajak" sebagai sanksi sosial hingga penggunaan sistem monitoring transaksi (tapping box) secara real-time.

"Kita mendapatkan banyak inspirasi, mulai dari penggunaan Artificial Intelligence (IA-Tax) untuk mendeteksi objek pajak baru, hingga pembagian wilayah bagi petugas pajak yang disebut 'Komandan Kecamatan'. Model pengawasan seperti ini sangat relevan untuk diadaptasi di Sumbawa guna menekan angka kebocoran pajak," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan ini, H. Zohran menyatakan bahwa Komisi II akan segera melakukan koordinasi dengan Bapenda Kabupaten Sumbawa untuk membedah potensi penerapan sistem early warning (peringatan dini). Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau capaian target harian secara akurat, sehingga langkah koreksi dapat diambil dengan cepat sebelum terjadi defisit anggaran.

"Kami optimistis, dengan belajar dari keberhasilan Kota Yogyakarta dan didukung oleh digitalisasi yang tepat, PAD Sumbawa bisa meningkat signifikan. Kuncinya adalah akurasi data dan keberanian kita untuk berinovasi," pungkas H. Zohran Orek (AM)

Jakarta, 1 Juli 2026 – Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. menghadiri undangan rapat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Pra Penelitian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027. Rapat koordinasi tersebut juga digunakan untuk memutakhirkan Dokumen Readiness Criteria Program Sekolah Rakyat Tahap II dan III Wilayah Timur.

Bupati Sumbawa menyampaikan rasa syukur karena dokumen Readiness Criteria Kabupaten Sumbawa telah dinyatakan “clean & clear” oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Artinya, seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan teknis yang dibutuhkan dalam implementasi Program Sekolah Rakyat telah terpenuhi secara lengkap dan sesuai ketentuan.

“Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat,” ujar Bupati dalam keterangan tertulisnya 1 Juli 2026.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah dan tim teknis yang telah bekerja penuh dedikasi hingga proses pemutakhiran dokumen dapat diselesaikan dengan baik. Ia berharap capaian ini menjadi langkah awal untuk menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas, merata, dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi penerus di Kabupaten Sumbawa.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Semoga capaian ini menjadi momentum baru bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.

Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa dokumen Readiness Criteria yang dinyatakan “clean & clear” merupakan salah satu syarat penting untuk memastikan kesiapan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk Program Sekolah Rakyat di wilayah timur Indonesia.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berada pada posisi yang lebih siap secara administratif dan teknis untuk melanjutkan tahapan implementasi Program Sekolah Rakyat sesuai jadwal dan ketentuan pemerintah pusat. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id– Kebakaran hebat melanda satu unit rumah permanen milik warga di RT 15 RW 05, Dusun Tiu Sangat (Bonto), Desa Labuhan Bontong, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada Rabu malam, 1 Juli 2026.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkaran) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., mengonfirmasi bahwa kobaran api pertama kali dilaporkan oleh masyarakat setempat sekitar pukul 21.30 WITA.

"Berdasarkan laporan yang kami terima, rumah permanen milik Saudara Junari tersebut terbakar dari bagian dalam. Dalam waktu yang relatif singkat, api langsung membesar dan menghanguskan seluruh bangunan," ujar H. Sahabuddin dalam keterangan tertulisnya.

Mendapat laporan darurat, Pasukan Damkaran Regu 3 Zona Empang langsung bergerak cepat. Tiba di lokasi kejadian pada pukul 21.45 WITA, petugas langsung berjibaku menjinakkan si jago merah.

Dengan mengerahkan satu unit fire truck dan dibantu secara gotong-royong oleh masyarakat sekitar, petugas berupaya keras memblokade pergerakan api. Sinergi yang kuat ini berhasil mencegah kobaran api merembet ke pemukiman padat penduduk di sekitarnya.

Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung intens hingga akhirnya dinyatakan aman, lancar, dan terkendali pada pukul 00.04 WITA. Setelah memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa, personel Damkaran kembali ke pos zona pada pukul 00.20 WITA.

Meskipun api berhasil dipadamkan, bangunan rumah permanen tersebut dilaporkan telah terbakar habis. Berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, total kerugian materiil akibat insiden ini diperkirakan mencapai Rp150.000.000. Hingga saat ini, penyebab pasti munculnya api masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Sebagai informasi, operasi pemadaman yang dipimpin oleh Danton Zona Empang, Danru 3 Zona Empang, serta seluruh anggota Regu 3 Zona Empang.

Kejadian ini kembali menjadi bukti nyata pentingnya respons cepat petugas serta kuatnya sinergi antara instansi pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. (AM)

Dalam arahannya yang dibacakan pada pembukaan kegiatan, Bupati Sumbawa menegaskan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang pelayanan terpadu. Pasal-pasal terkait mengamanatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan posyandu secara berjenjang sesuai kewenangan. Pembinaan dan pengawasan meliputi fasilitasi dukungan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, supervisi pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, Bupati meminta perhatian, fasilitasi, dan kehadiran seluruh pihak dalam pelaksanaan kegiatan terpadu, kunjungan kerja menyapa posyandu, serta pembinaan tim pembina posyandu di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan pengurus kader.

Kegiatan pembukaan diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, S.E., yang menyampaikan sambutan dan arahan. Hadir pula unsur Tim Pembina Posyandu Kabupaten dari sejumlah perangkat daerah, baik pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun pendukung SPM, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Dinas PRKP.

Kepala DPMD menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan sebagai kunci keberhasilan pembangunan desa, termasuk penguatan posyandu dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Camat dan jajarannya diharapkan berperan sebagai evaluator rancangan APBDesa agar pemetaan kebutuhan dan penetapan skala prioritas sesuai kewenangan lokal, sehingga program tematik posyandu dapat terakomodasi dalam perencanaan desa.

Sebagai bagian dari implementasi pemenuhan SPM perumahan rakyat, panitia menyerahkan secara simbolis bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada kelompok penerima manfaat di Desa Mokong dan Semamung (Kecamatan Moyo Hulu) serta Desa Kakiang (Kecamatan Moyo Hilir). Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan bantuan buku bacaan untuk salah satu posyandu di wilayah tersebut guna mendorong kembali semangat literasi masyarakat.

Materi transformasi posyandu disampaikan oleh Kabid Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat DPMD, Yuni Ilmi Kurniati, S.STP, M.Si. Ia menegaskan penguatan kelembagaan posyandu melalui pemberian nomor registrasi serta peran posyandu sebagai mitra pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Peran ini diwujudkan melalui pendataan, penyuluhan, komunikasi informasi, dan edukasi yang mendukung enam bidang SPM.

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya dari Dinas Kesehatan, Ni Komang Artini Aristyawati SKM, MKM, mendorong masyarakat untuk melakukan Cek Kesehatan Gratis (CKG) sedini mungkin. Deteksi dini risiko penyakit tidak menular dianggap krusial sebagai upaya promotif dan preventif dalam pemenuhan SPM kesehatan.

Penyelenggara berharap pembinaan ini dapat memperkuat peran posyandu dalam pelayanan dasar, meningkatkan kapasitas kader, dan mendorong terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang lebih sehat, maju, dan sejahtera. (AM)

Yogyakarta.Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja studi tiru peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi optimalisasi pajak di Kota Yogyakarta, Selasa, 30 Juni 2026. Kunjungan ini bertujuan menimba praktik baik pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan target PAD Kabupaten Sumbawa yang saat ini berada di kisaran Rp250 miliar.

Rombongan Sumbawa dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi Wakil Ketua Komisi II Muhammad Tahir, S.H., Sekretaris Komisi II H. Zohran, S.H., Hadir pula anggota Komisi II Muhammad Zain SIP, Juliansyah SE, Kaharuddin , H.Andi Mappelepui, Ade Mudhita Noorsamsu SIP, Ahmad Nawawi, staf ahli, dan jajaran Sekretariat DPRD. Dari sisi eksekutif hadir Kepala Bapenda Sumbawa Hardianto, S.T., dan Sekretaris BKAD Sumbawa Hj. Silviana. 

Penerima kunjungan dipimpin Kepala BKAD Kota Yogyakarta Ibu Andari, didampingi Kepala Bidang Pembukuan, Penagihan, dan Pengembangan Pendapatan Daerah Putut Purwandono, S.E., M.Sc., M.Si., dan Kabid Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah Joko Marwiyanto, S.Kom., M.Eng.

Putut Purwandono dari BKAD Kota Yogyakarta memaparkan profil fiskal dan strategi pengelolaan pajak yang memungkinkan porsi PAD mencapai sekitar 80% total APBD. Dengan APBD 2025 sekitar Rp1,9 triliun, kontribusi pajak daerah mencapai Rp1,21 triliun dan local tax ratio berada pada 1,34%, di atas rata-rata nasional. Komposisi pajak teratas adalah pajak hotel, PBB-P2, serta pajak makan dan minum.

Dalam diskusi, delegasi Sumbawa menanyakan praktik konkret untuk mengembangkan pariwisata, mengatasi kebocoran pendapatan di restoran dan pasar tradisional, mekanisme sanksi terhadap wajib pajak tidak patuh, penanganan parkir liar, serta biaya pembangunan infrastruktur sistem informasi. 

BKAD Yogyakarta memaparkan sejumlah strategi inti diantaranya penempatan "komandan wilayah" pajak per kecamatan, didukung informan kelurahan untuk pemetaan potensi baru.  

"Screening objek pajak baru melalui investigasi lapangan dan sistem kecerdasan buatan (IA-Tax) berbasis Google Maps kami lakukan" Jelas Putut .

Kemudian Pemasangan alat monitoring transaksi (tapping box) pada mesin kasir hotel dan restoran untuk pengawasan real-time, juga ada Sistem pelaporan digital melalui aplikasi super app JSS (Jogja Smart Service) dengan pengingat otomatis bagi wajib pajak yang terlambat.  

Yang menarik juga adalah Digitalisasi pasar tradisional dengan metode pembayaran QRISNA, kerja sama Laku Pandai, dan peluncuran Duta Krisna untuk mendorong ketaatan bayar.  

Penting untuk pengambilan langkah sanksi sosial dan hukum, termasuk pemasangan spanduk pada objek yang belum membayar dan penyitaan oleh juru sita, serta pemberian insentif awal bagi wajib pajak yang setuju dipasang alat monitoring.  

Untuk Pengembangan sistem aplikasi secara swakelola in-house bersama Dinas Kominfotik, sehingga tidak perlu biaya besar untuk pembelian aplikasi vendor.  

BKAD Kota Jogjakarta juga memperkenalkan Sistem Early Warning (peringatan dini) yang diupdate setiap hari untuk memantau realisasi penerimaan, dengan indikator merah untuk wilayah yang berisiko tidak mencapai target dan indikator hijau untuk wilayah yang menunjukkan performa overperform sehingga kebijakan dapat segera dipercepat.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemkab Sumbawa dalam menyusun langkah peningkatan PAD, memperkuat database potensi pajak, mengoptimalkan sistem digital dalam pelaporan dan pengawasan, serta menerapkan pendekatan kombinasi sanksi dan insentif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) ke 12 tahun 2026 ini, KONI Kabupaten Sumbawa mengirimkan sebanyak 460 atlet terbaik dari 39 cabang olaraga yang ada. Selain itu, akan ikut serta sebanyak 135 pelatih dan official. Sehingga total kontingen yang akan dikirim oleh kabupaten sumbawa dalam porprov mendatang sebanyak 610 orang.

Menjelang pelaksanaan Porprov yang dijadwalkan pada juli mendatang. Ratusan atlet kabupaten sumbawa hampir tuntas mengikuti Pelatihan Kabupaten (Pelatkab) yang terpusat pada cabang olahraga masing-masing dengan pengawasan dan pembinaan dari KONI Kabupaten Sumbawa secara langsung.

KONI Kabupaten Sumbawa memastikan kesiapan ratusan atlet yang menjadi peserta Porporv NTB ke 12 tahun 2026 ini.

"Ratusan atlet ini hampir tuntas menjalani pemusatan latihan pada cabang olahraga masing-masing," ujar Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq saat ditemui media ini pada Rabu, (01/07).

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya telah melakukan berbagai tahapan untuk persiapan mengikuti PORPROV termasuk pemusatan latihan di setiap cabang olahraga.

"Pemusatan latihan yang dilaksanakan selama tiga bulan menjadi acuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari PORPROV NTB sebelumnya," jelas Rafiq --sapaan akrab Ketua KONI Kabupaten Sumbawa.

Menurut Rafiq pemusatan latihan tersebut tidak hanya menjadi ajang untuk mengukur kemampuan dan fisik atlet, tetapi juga untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan atlet menghadapi Porprov NTB 2026.

"Dengan persiapan yang matang, kami yakin atlet Kabupaten Sumbawa bisa mengharumkan nama daerah. Sehingga para atlet dan pelatih bisa disiplin dalam berlaga," terangnya.

Ia berharap pelaksanaan pemusatan latihan ini dapat memberikan pemahaman yang berguna bagi para atlet maupun pelatih untuk meningkatkan prestasi untuk menghadapi Porprov pada Juli mendatang. (AM)

Oleh Abdul Maruf Rahmat 

Kabupaten Sumbawa saat ini memiliki ikon keramaian kota yang kian populer, yakni car free night. Setiap malam Minggu lapangan Pahlawan Sumbawa dan sekitarnya diramaikan dengan ratusan pelaku UMKM yang menyajikan berbagai menu kuliner khas maupun nasional. Pemandangan yang berbeda di beberapa sudut kota seperti kedai kopi dan ruang kreatif di Sumbawa belakangan ini juga semakin ramai. Sebuah gelombang senyap namun masif sedang terjadi: generasi muda dan kaum profesional lokal tengah terjangkit demam self-improvement (pengembangan diri)

Mereka sedang mengadopsi sebuah manifesto hidup baru yang diadopsi dari jargon global: "Level up, get focus, stop procrastinating, upgrade your life." Sebuah kalimat sederhana yang jika diterjemahkan berarti: Naik kelas, temukan fokus, berhenti menunda-nunda, dan tingkatkan kualitas hidupmu.

Jargon ini bukan sekadar pemanis status di media sosial, melainkan sebuah respons balik (counter-culture) terhadap musuh terbesar masyarakat modern prokrastinasi atau tindakan menunda-nunda pekerjaan atau tugas secara sengaja, meskipun tahu dampak buruknya.

Kita harus jujur, hidup di era digital seperti tahun 2026 ini adalah perjuangan konstan melawan gangguan (distractions). Notifikasi yang terus bermunculan, algoritma video pendek yang menghanyutkan, hingga dorongan untuk selalu tahu urusan orang lain (FOMO), telah mengubah banyak pemuda potensial menjadi seorang penunda profesional.

Seringkali rencana besar untuk belajar keterampilan baru atau membangun usaha sampingan runtuh begitu saja, kalah telak oleh kalimat, "Ah, nanti malam saja," atau "Besok kan masih bisa."

Sadar bahwa kebiasaan menunda-nunda ini adalah "pencuri waktu" yang perlahan membunuh masa depan, gelombang kesadaran baru pun lahir di Sumbawa. Anak-anak muda ini mulai membedah dan menerapkan empat pilar penting dari formula upgrade diri:

Pertama : Level Up (Naik Kelas) Ini adalah fase pemutus hubungan kerja dengan zona nyaman. Mereka mulai berani menantang diri sendiri, mengambil risiko, dan menolak untuk menjadi rata-rata.

Kedua : Get Focus (Temukan Fokus).Di dunia yang bising, fokus adalah kekuatan super. Praktik deep work—bekerja tanpa gangguan ponsel selama beberapa jam—mulai populer diterapkan demi menyelesaikan pekerjaan krusial.

Ketiga : Stop Procrastinating (Eksekusi Tanpa Nanti): Menghancurkan kebiasaan menunda berarti memotong rantai kemalasan. Rumusnya sederhana: jika sesuatu bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari lima menit, lakukan sekarang.

Keempat . Upgrade Your Life (Keseimbangan Hidup): Hasil akhirnya bukan sekadar angka di rekening, melainkan lahirnya kedisiplinan, manajemen waktu yang rapi, kesehatan mental yang lebih stabil, serta tercapainya work-life balance.

Dari Perubahan Personal Menuju Dampak Regional

Menariknya, fenomena psikologis ini tidak berhenti di dalam kamar atau meja kerja personal saja. Efek dominonya mulai terasa pada ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Sumbawa.

Indikatornya terlihat jelas di lapangan. Coworking space dan kafe berbasis kerja kini semakin menjamur dan dipadati peminat. Komunitas literasi, kelas-kelas up-skilling (peningkatan keterampilan) mandiri, hingga forum diskusi kreatif tumbuh subur. Ruang-ruang ini diisi oleh kepala-kepala yang tidak lagi sekadar mengeluh tentang minimnya lapangan kerja, melainkan mereka yang sibuk memantaskan diri untuk menciptakan peluang kerja itu sendiri.

Pergeseran pola pikir dari "menanti" menjadi "mengeksekusi" adalah modal sosial yang sangat mahal bagi Sumbawa. Ketika anak mudanya memutuskan untuk berhenti menunda, maka rencana pembangunan daerah, inovasi bisnis lokal, dan pergerakan industri kreatif tidak akan lagi mandek di atas kertas wacana.Terlebih dengan potensi alam yang kaya membutuhkan sentuhan inovasi anak anak muda Sembawa

Perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil di depan meja kerja kita masing-masing. Hari ini, Sumbawa sedang menyaksikan sebuah generasi yang menolak untuk tertinggal. Pertanyaannya sekarang: Apakah Anda masih nyaman melipat tangan dan menunda, atau siap ikut mengantre untuk level up? (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id – Persiapan kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambut Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) Lampung 2027 kian matang. Terbaru, proses seleksi atlet untuk cabang olahraga (cabor) catur—yang menjadi lumbung medali NTB—telah resmi dirampungkan.

Keberhasilan ini menjadi langkah penting bagi PWI NTB untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian prestasi gemilang mereka. Seperti diketahui, pada Porwanas 2024 di Kalimantan Selatan (Kalsel), kontingen PWI NTB sukses mengukuhkan diri di peringkat ke-3 nasional. Saat itu, cabor catur menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak dengan koleksi 2 emas, 1 perak, dan 5 perunggu.

Koordinator Catur PWI NTB, H. Abdul Muis, mengungkapkan bahwa skuad yang akan diterjunkan ke Lampung nanti dipastikan lebih solid. Proses seleksi dilakukan secara ketat dengan memadukan pengalaman atlet senior dengan ketajaman strategi para wajah baru.

 "Proses seleksi kali ini berjalan sangat ketat untuk menjaring potensi terbaik. Kita mengombinasikan pengalaman para atlet senior yang berlaga di Kalsel dengan ketajaman strategi dari wajah-wajah baru yang lolos seleksi," ujar Abdul Muis.

Muis menambahkan, evaluasi mendalam pasca-Porwanas Kalsel menjadi landasan utama. Fokus persiapan kini tidak hanya pada penguasaan teknis di atas papan catur, tetapi juga pada penguatan mental bertanding dan soliditas tim.

Optimisme Ketua PWI NTB

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menyadari bahwa mempertahankan posisi tiga besar nasional bukanlah perkara mudah. Namun, pria yang akrab disapa Iklik ini tetap optimistis dengan kualitas atlet yang dimiliki. Menurutnya, selama seluruh elemen kontingen memiliki visi yang sama, target tersebut sangat realistis untuk dicapai.

"Catatan prestasi di Kalsel tidaklah mudah untuk dipertahankan, apalagi ditingkatkan. Tetapi dengan semangat bersama dari seluruh atlet yang akan berlaga, hal itu tidak sulit. Kita harus memiliki semangat yang sama untuk terus meningkatkan prestasi," tegas Ikliluddin.

Guna melecut motivasi para jurnalis olahraga yang akan berjuang di Lampung, PWI NTB telah menyiapkan langkah konkret terkait apresiasi. Ikliluddin memastikan PWI NTB akan menyediakan skema bonus bagi para peraih medali.

Lebih lanjut, PWI NTB juga tengah membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Harapannya, kebijakan pemberian bonus bagi atlet berprestasi yang sukses direalisasikan pada Porwanas Kalsel 2024, dapat kembali dikucurkan pada ajang tahun 2027 mendatang.

"PWI NTB akan menyediakan bonus bagi atlet yang mampu meraih medali. Sekaligus, kami juga mendorong dan bekerja sama dengan Pemprov untuk kembali mengucurkan bonus kepada atlet peraih medali, sebagaimana yang telah sukses direalisasikan pada Porwanas Kalsel2024 lalu," pungkasnya. (AM)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id -  Gemerlap budaya Sumbawa terpancar nyata di Halaman Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III pada Sabtu (27/6/2026). Melalui gelaran "Manto Rame Ramia: Nada Tradisi dan Wisata Budaya", Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama komunitas SARAMBA (Samawa Ragam Media Budaya) sukses menyuguhkan pagelaran kolosal yang memukau pengunjung dalam rangkaian acara Car Free Night.

Acara ini menjadi panggung bagi kekayaan intelektual leluhur, menampilkan pesona tari, musik etnik, sekeco, hingga seni bela diri tradisional Gantao yang dibawakan dengan apik oleh grup Cinde Bulaeng dan Dum Rock.

Gelaran ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP. Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa Manto Rame Ramia bukan sekadar hiburan, melainkan wujud nyata komitmen daerah dalam menjaga marwah "Tau dan Tana Samawa".

"Kegiatan ini diinisiasi oleh SARAMBA, komunitas yang sangat konsen terhadap penguatan budaya. Kami ingin memperkenalkan seni tradisi kepada masyarakat luas, sekaligus menjadikannya sebagai daya tarik utama wisata," ujar Dr. H. Budi Prasetiyo.

Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan sektor ekonomi kreatif (ekraf) agar dampak pelestarian budaya ini tidak hanya dirasakan dari sisi estetika, tetapi juga mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat Sumbawa.

Dukungan Pemerintah Pusat

Kehadiran Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI, Dr. Agus Widiatmoko, S.S., M.Hum., memberikan suntikan semangat bagi para pegiat seni di Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Agus memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya pelestarian yang dilakukan. Ia menekankan pentingnya menjaga warisan fisik maupun non-fisik, termasuk situs bersejarah kebanggaan masyarakat Sumbawa seperti Istana Dalam Loka, Istana Sultan Muhammad Kaharuddin III, dan Bala Kuning.

Wisata Budaya Sebagai Magnet Wisatawan

Nada tradisi, tari-tarian, dan musik etnik yang disuguhkan dalam perhelatan ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan cerminan filosofi dan sejarah panjang masyarakat setempat. Keunikan ini diharapkan mampu menjadi magnet yang kuat untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dengan kesuksesan Manto Rame Ramia, Sumbawa kini semakin memantapkan posisinya sebagai destinasi wisata budaya unggulan yang memadukan keasrian tradisi dengan sentuhan kreatif masa kini. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sumbawa resmi mendeklarasikan kehadirannya di tengah masyarakat tau samawa pada Minggu, 28 Juni 2026. Momentum bersejarah yang berlangsung dalam forum Pra-Kerja PC GP Ansor Sumbawa ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. Mohamad Ansori , yang juga didapuk sebagai Dewan Pembina LBH GP Ansor Sumbawa.

Dalam deklarasi tersebut, LBH GP Ansor Sumbawa menegaskan komitmen pergerakannya melalui peluncuran slogan resmi: “Garda Keadilan Rakyat, Benteng Hukum Ummat”.

Direktur LBH GP Ansor Sumbawa, Rusnadi Bakri, S.H., menegaskan bahwa kehadiran lembaga ini memiliki tanggung jawab moral yang besar, baik secara internal keorganisasian maupun eksternal di tengah dinamika sosial. LBH GP Ansor hadir sebagai wadah perjuangan hukum yang mengakar, khususnya bagi warga Nahdliyyin serta masyarakat luas di Kabupaten Sumbawa yang membutuhkan keadilan substantif.

“Sesuai visi kami, LBH GP Ansor Sumbawa akan menjadi pasukan terdepan (Garda) dalam mengawal hak-hak rakyat kecil, sekaligus menjadi tempat berlindung (Benteng) bagi ummat. Kehadiran kami didedikasikan secara khusus untuk melayani, mendampingi, dan membela warga Nahdliyyin serta seluruh lapisan masyarakat luas di Sumbawa tanpa terkecuali, terutama mereka yang miskin, buta hukum, dan kaum tertindas,” ujar Rusnadi Bakri, S.H.

Ia menambahkan bahwa LBH GP Ansor Sumbawa akan bergerak dengan nafas hukum progresif, di mana kemanusiaan dan keadilan substantif jauh lebih utama dibanding formalitas belaka.

Kehadiran organisasi bentukan pemuda NU ini disambut hangat oleh Pemerintah Daerah. Wakil Bupati Sumbawa, Drs. Mohamad Ansori, dalam arahannya menyampaikan apresiasi mendalam dan menaruh harapan besar agar LBH GP Ansor Sumbawa dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan edukasi hukum serta bantuan hukum cuma-cuma (pro bono) demi terwujudnya masyarakat Sumbawa yang sadar hukum dan berkeadilan.

Langkah taktis pertama yang diambil oleh LBH GP Ansor Sumbawa pasca-deklarasi ini adalah membuka penjaringan serta konsolidasi kader hukum potensial dan paralegal di tingkat kecamatan (PAC) hingga Rabu, 08 Juli 2026 mendatang, guna memperkuat jangkauan advokasi hingga ke pelosok desa.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Kemeriahan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) PWI NTB 2026 ditutup dengan penuh kehangatan dalam acara Malam Keakraban yang dihadiri oleh ratusan jurnalis dari berbagai kabupaten/kota se-NTB. Selain menjadi ajang mencairkan ketegangan pasca-kompetisi, momentum ini juga menjadi ruang evaluasi strategis demi menyongsong Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XV di Lampung tahun 2027 mendatang.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin dalam sambutannya mengapresiasi soliditas seluruh peserta dan kerja keras panitia yang telah mempersiapkan wadah ini sejak sebulan terakhir. Secara khusus, ia memberikan pujian kepada Ketua Panitia, Purwadi, yang berhasil menakhodai event ini hingga berjalan sukses meski dinamika koordinasi kerap diwarnai ketegangan.

"Hampir setiap hari kita sama Pak Purwadi itu berdinamika. Kadang-kadang beliau menjawab pertanyaan teman-teman wartawan dengan ketus. Tetapi sesungguhnya ini sangat baik. Berkali-kali saya menggelar event, saya selalu percayakan ke beliau, dan selalu sukses berjalan dengan baik," ujar Ikliluddin hangat.

Sebagai bahan evaluasi ke depan, Ikliluddin melemparkan wacana untuk mengubah format Porwada berikutnya agar mengadopsi sistem Porwanas secara utuh, di mana persaingan antar-daerah akan jauh lebih terasa.

"Mungkin ke depan kita pakai format Porwanas. Di mana masing-masing daerah bertanding memperebutkan medali dan akan ada juara umum di situ. Insya Allah itu bisa kita wujudkan bersama-sama," ungkapnya.

Terkait target nasional, PWI NTB memasang target untuk melampaui atau minimal menyamai prestasi gemilang pada Porwanas XIV di Banjarmasin 2024 lalu. Di mana NTB berhasil menduduki peringkat Juara Umum 3 Nasional. Namun, Ikliluddin mengingatkan bahwa peta persaingan di Lampung pada Maret 2027 akan jauh lebih berat.

"Saat di Banjarmasin, kekuatan daerah lain masih terpecah karena kondisi PWI Pusat saat itu. Tetapi di Lampung besok, karena PWI sudah satu dan bersatu, saya kira semua daerah akan mengirimkan atlet-atlet terbaiknya. Ini menjadi tantangan kita," urainya.

Mengingat waktu persiapan yang tersisa sekitar 10 bulan lagi, ia meminta para atlet, khususnya peraih golden ticket untuk segera mempersiapkan diri secara mandiri terlebih dahulu.

"Meskipun nantinya sistem latihan dan sebagainya harus terpisah dengan teman-teman yang mendapatkan golden ticket lain, tetapi tentu ini tidak menjadi hambatan kita untuk terus mempersiapkan diri menjadi yang lebih baik," tegasnya.

Di akhir acara, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin juga membawa kabar baik terkait peningkatan kompetensi profesi. Ia mengumumkan bahwa PWI NTB berencana menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada bulan Agustus mendatang.

"Satu bulan ke depan, sekitar bulan Agustus, kita akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan secara mandiri dari PWI NTB. Meskipun nanti mungkin kelasnya tidak banyak karena kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran, kami berharap teman-teman dari daerah segera mempersiapkan diri, baik dari sisi administrasi maupun persiapan lainnya," pungkasnya.

Suasana malam keakraban semakin hidup ketika Abu Sufyan, atau yang akrab disapa Paman Ancus berdiri di depan mewakili suara peserta. Dengan gaya humoris khas wartawan, ia menceritakan lika-liku perjuangan tiap daerah dalam merekrut atlet, hingga melontarkan candaan seputar ketatnya persaingan di cabang olahraga, khususnya cabor Domino yang menurutnya menguras energi tersendiri.

Ia juga memberikan masukan agar pada gelaran berikutnya, koordinasi di tingkat kabupaten/kota diperkuat dengan penunjukan koordinator cabang olahraga jauh-jauh hari sebelum proposal diajukan. Kendati demikian, ia mengapresiasi totalitas panitia dan kerja keras kontingen luar daerah, termasuk solidaritas kontingen Pulau Sumbawa.

Paman Ancus menutup penyampaiannya dengan membakar semangat rekan-rekannya agar PWI NTB bisa mengirimkan kontingen yang maksimal ke Lampung.

"Semua harus berangkat ke Lampung, jangan lihat lagi golden ticket. Kita semua harus kompak mendukung," serunya optimis.

Kendati mengapresiasi esensi acara sebagai ruang komunikasi yang sangat baik antar-pengurus daerah, catatan kritis juga datang dari wilayah. Ketua PWI Lombok Tengah, Lalu Amrillah, memberikan sorotan terhadap atensi serta kehadiran para pejabat pemerintahan provinsi maupun daerah dalam seremonial pembukaan Porwada.

Amrillah membandingkan tingginya apresiasi pemerintah di tingkat kabupaten dengan penyambutan yang mereka terima di lokasi utama acara di Mataram. Menurutnya, hal ini menjadi evaluasi penting mengenai bagaimana memosisikan marwah organisasi profesi ke depan.

"Melalui acara ini, kami bisa bergaul dengan para atlet dan komunikasi antar-ketua PWI Kabupaten/Kota terbangun sangat bagus. Namun, ada catatan dari kami. PWI Lombok Tengah sendiri saat berangkat dilepas langsung oleh Bapak Bupati. Sayangnya, saat pembukaan Porwada di Mataram, kami hanya disambut oleh Kepala Dinas yang mewakili Gubernur. Kami sangat menyayangkan hal ini, begitu juga dengan pejabat-pejabat diwakilkan lainnya," cetus Lalu Amrillah secara terbuka. (AM)

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB

Menjadikan Desa Mesin Pertumbuhan Baru

Keberhasilan mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem belum menjadi akhir dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka tidak kembali terperosok ke dalam kondisi yang sama. Untuk itu, desa harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat, mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, dan menjadi ruang tumbuh bagi masyarakatnya. Atas dasar itulah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan Desa Berdaya Tematik sebagai pasangan strategis Desa Berdaya Transformatif.

Jika Desa Berdaya Transformatif berfokus membangun ketahanan ekonomi keluarga, maka Desa Berdaya Tematik memperkuat ekosistem ekonomi desa. Keduanya saling melengkapi: keluarga dibantu bangkit melalui usaha produktif, sementara desa dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2026, program ini menjangkau 257 desa di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta untuk mengembangkan potensi unggulan sesuai karakteristik wilayah, dengan fokus pada tanaman pangan, pariwisata, lingkungan hidup, serta sektor-sektor produktif lainnya.

Perkembangan pelaksanaan program menunjukkan respons yang positif. Hingga saat ini telah diterima 254 proposal dari total 257 desa sasaran, sementara tiga proposal lainnya masih dalam proses penyampaian. Dari proposal yang masuk, 163 desa mengusulkan satu tema, sedangkan 91 desa mengajukan lebih dari satu tema sesuai potensi yang dimiliki.

Proses verifikasi juga terus berjalan. Hingga kini telah diterbitkan 119 rekomendasi teknis, terdiri atas 64 rekomendasi untuk desa dengan satu tema dan 55 rekomendasi bagi desa yang mengembangkan lebih dari satu tema. Selanjutnya, 45 desa telah memasuki tahap penyiapan dokumen pencairan, sedangkan 11 desa telah diproses pencairannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Desa Berdaya Tematik telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi. Verifikasi dilakukan secara paralel dengan proses pencairan agar pelaksanaan program berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Dengan cara ini, desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama yang menggerakkan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayahnya.

Ketika Negara Memastikan Tak Ada Warga yang Tertinggal

Makna sesungguhnya dari seluruh konsep tersebut terlihat dalam kunjungan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai faktor yang menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.

Di lapangan, evaluasi tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pemerintah ingin memastikan apakah bantuan benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat dan hambatan apa saja yang masih harus diselesaikan.

Di Desa Mekarsari, 134 kepala keluarga menjadi penerima manfaat Program Desa Berdaya Transformatif. Sebanyak 115 kepala keluarga memperoleh bantuan modal usaha produktif sebesar Rp7 juta per keluarga, sedangkan 19 kepala keluarga menerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total intervensi pemerintah di desa tersebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Namun, Gubernur juga menemukan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal. Jalan menuju Dusun Malaka masih sempit dan rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan peternakan,i serta akses menuju sekolah. Temuan itu memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Di sisi lain, Mekarsari menyimpan potensi besar. Pengelolaan air bersih didorong tidak hanya sebagai layanan dasar, tetapi juga dikembangkan menjadi unit usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi nira yang selama ini dipasarkan secara sederhana juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu memasok kebutuhan sektor pariwisata dan industri pangan.

Dari kunjungan tersebut lahir satu pelajaran penting: membangun desa tidak cukup dilakukan oleh satu program atau satu instansi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak dalam semangat kolaborasi. Ketika setiap persoalan dibaca berdasarkan data dan diselesaikan secara bersama-sama, pembangunan tidak lagi berhenti pada penyaluran anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Program Desa Berdaya pada hakikatnya bukan sekadar program penanggulangan kemiskinan. Ia merupakan model pembangunan yang memadukan data, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, perlindungan sosial, serta kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat.

Melalui Desa Berdaya Transformatif, pemerintah membangun kemandirian keluarga. Melalui Desa Berdaya Tematik, pemerintah memperkuat daya saing desa. Ketika keduanya berjalan beriringan, pembangunan tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi merancang program baru, melainkan menjaga konsistensi pelaksanaan, memperkuat pendampingan, memperbarui kualitas data, dan memastikan kolaborasi lintas sektor terus berjalan. Dengan cara itulah Desa Berdaya dapat berkembang menjadi model pembangunan desa yang tidak hanya relevan bagi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

Tulisan ini diawali oleh keyakinan bahwa pembangunan tidak pernah dimulai dari angka, melainkan dari manusia. Program Desa Berdaya membuktikan keyakinan itu. Ketika negara hadir hingga ke pintu rumah warga, mendengar, memberdayakan, dan membangun dari desa, maka angka-angka pembangunan tidak lagi sekadar statistik, tetapi berubah menjadi cerita tentang keluarga yang bangkit, desa yang tumbuh, dan masa depan yang dibangun bersama. Di situlah sesungguhnya makna NTB Makmur Mendunia menemukan wujudnya.

(Tamat)

Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB

Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluarga, menggerakkan potensi lokal, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.

Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan program, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.

Di Desa Mekarsari, Gubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaat, meninjau rumah yang sedang direhabilitasi, melihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuh, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasar, dan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan tata kelola yang baik.

Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, menghubungkan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.

Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, infrastruktur dasar, dan permodalan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, pemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.

Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui, 2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan, 360 proposal pada pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya tersebar pada sektor perikanan, jasa, industri rumah tangga, dan berbagai usaha produktif lainnya.

Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.

Selain usaha utama, masyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluarga, karena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.

Untuk mendukung seluruh usaha tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.

Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliar, sebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.

Lebih jauh lagi, hasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstrem, masih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni, 1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, 2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri, 2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosial, serta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Di bidang perlindungan sosial, masih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Karena itu, Program Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapi, mulai dari rehabilitasi rumah, penyediaan air bersih, akses listrik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

(bersambung)

Mataram,Amarmedia.co.id - Kabar membanggakan datang dari dunia Insan Pers dan olahraga Sumbawa. Sebanyak 20 wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa dipastikan meraih golden tiket untuk mewakili Nusa Tenggara Barat pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) yang akan digelar di Bandar Lampung pada tahun 2027 mendatang.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, SE., SH., usai acara penutupan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) yang berlangsung di Loang Balo, Mataram, Sabtu malam (27/06/2026).

Prestasi Membanggakan dari Bumi Samawa

Zainuddin yang akrab disapa Zen, yang juga merupakan atlet biliar peraih medali perunggu di Porwanas Kalimantan Selatan 2024, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian di Pekan Olahraga Wartawan Daerah (PORWADA) NTB yang dilaksanakan 27-29 Juni 2026 ini. Menurutnya, dua puluh atlet wartawan asal Sumbawa ini akan menjadi bagian penting dari kontingen NTB yang akan bertanding di tingkat nasional.

"Dua puluh orang ini dipastikan menjadi utusan NTB untuk Porwanas di Lampung 2027 mendatang. Untuk jadwal pelaksanaannya masih menunggu koordinasi lebih lanjut, tapi yang pasti akan digelar di Lampung," jelas Zen.

Lebih lanjut, Zen menjelaskan bahwa raihan golden tiket ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi PWI Sumbawa. Pasalnya, sebagian besar atlet yang lolos merupakan peraih medali di Porwanas sebelumnya, mulai dari emas, perak, hingga perunggu.

"Ini bukan sekadar partisipasi, tapi bukti bahwa wartawan Sumbawa memiliki kualitas dan kemampuan yang diakui di tingkat provinsi maupun nasional," tambahnya.

Daftar Atlet dan Cabang Olahraga

Ke-20 atlet PWI Sumbawa yang mendapat golden tiket Porwanas Lampung 2027 meliputi berbagai cabang olahraga (cabor), yaitu:

Cabang Domino: Abu Sufyan Muhtar (Gaung Nusra)

Atletik: Zulkarnain (Intan Media)

Biliar: Abet Kamaruddin, (Lombok Pos) Lukmanul Hakim (Media Sumbawa) Zainuddin (Samawarea) Agung Widiastono (Dwifamedia) dan Roby Teja Sumbawa (Beritalima).

Bridge: Adi Manaungi (Laskar merdeka), Sahril Imran (NuansaNTB), Mahmud Anshari (Kabar Sumbawa), Jim Sujiman (BidikamCamera), Sukrianto (Kanal Aspirasi) dan Hermansyah (Berita Pembaharuan)

Tenis Meja: Jamhur Husein (Anugrah Media)

Catur: Fajar Rahmat (Radar Sumbawa)

E-Sport: Ardin A (Kabar Sumbawa) dan Alkandi (Gaung Nusra)

Sepak Bola: M. Supian (Sumbawanews) dan Iksanuddin Santos (Gaung Nusra)

Jurnal: Randi Pratama (Gaung Nusra)

Deretan Peraih Medali Berpengalaman

Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah pengalaman bertanding para atlet. Zulkarnain tercatat sebagai peraih medali emas pada cabor Atletik di Porwanas sebelumnya. Sementara itu, Zakaria berhasil meraih medali perak dan perunggu.

Roby Teja Sumantri, Fajar Rahmat, Jamhur Husain, dan Randi Pratama masing-masing menyumbangkan medali perunggu untuk kontingen NTB. Dari cabang biliard, Abet Kamaruddin, Zainuddin, dan Lukmanul Hakim juga berhasil meraih medali perunggu di ajang sebelumnya.

"Pengalaman bertanding di Porwanas sebelumnya menjadi modal berharga. Kami berharap prestasi ini bisa ditingkatkan di Lampung nanti," ujar Zen optimistis.

Target dan Harapan ke Depan

Zen berharap para atlet wartawan asal Kabupaten Sumbawa dapat kembali menorehkan prestasi dan bahkan meningkatkan prestasi dari cabang olahraga lainnya. Ia optimis dengan persiapan yang matang, para atlet Sumbawa bisa membawa nama baik daerah serta NTB di kancah nasional.

"Kami sudah mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. Pembinaan dan latihan rutin akan kami intensifkan. Target kami jelas, mempersembahkan yang terbaik untuk NTB dan mengharumkan nama Sumbawa di ajang Porwanas 2027," tegas Zen.

Meski masih ada waktu hampir setahun menuju pelaksanaan, Zen memastikan bahwa persiapan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Koordinasi dengan pengurus PWI NTB dan pihak terkait lainnya juga akan terus dijalin untuk memastikan kesiapan maksimal para atlet.

"Mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih baik, kita bisa meraih hasil yang lebih gemilang dari Porwanas sebelumnya," pungkas Zen.

Porwanas sendiri merupakan ajang olahraga bergengsi bagi insan pers se-Indonesia yang diadakan setiap empat tahun sekali. Ajang ini tidak hanya menjadi wadah silaturahmi antarwartawan yang tergabung di organisasi PWI, tetapi juga ajang pembuktian kemampuan dan prestasi di bidang olahraga. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Kadiskominfo dan arsip NTB, DR H Ahsanul Khaliq memberikan piagam penghargaan kepada dewan juri Lomba Karya Jurnalistik dan Fotografi Pekan Olahraga Wartawan Daerah NTB, Jumat sore di Sport Centre Unram Mataram. AKA panggilan akrab Ahsanul Kholiq mengharapkan para juara bisa meraih medali di Porwanas Lampung tahun depan, Jumat 26 Juni 2026

Koordinator lomba Jurnalistik dan Fotografi Porwada, Rudi Hidayat, juri tersebut kompeten di bidangnya. Sedangkan peserta untuk karya jurnalistik sebanyak 17 wartawan dan fotografi sebanyak 5 wartawan. 

Untuk Karya Jurnalistik dinilai oleh Nurdin Rangga Barani mantan wartawan MBM SINAR, kemudian Akdiansyah S.H.I, yang kini anggota legislatif DPRD NTB, Bambang Mei Finarwanto Direktur M16. Seperti diketahui ketiga orang punya kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi juri. 

Sedangkan untuk fotografi, dinilai oleh Ferry Gunawan fotografer pro, H Boy Mashudi wartawan senior dan Ketua JMSI NTB. Di samping itu Ust. Suaeb Qury yang juga komisioner KIP NTB dikenal juga penulis banyak buku dan Ketua Infokomdigi MUI NTB.

Lima mata lomba untuk karya jurnalistik yakni TV Porwada, Features Porwada, Features Wisata Loang Balok, Features Olahraga dan Medsos Porwada.

Sedangkan untuk lombafotografi juga lima mata lomba yakni Pembukaan Porwada, Wisata Loang Baloq, Pemprov NTB, Grand Final Porwada dan Ekonomi NTB. 

Aspek yang dinilai untuk jurnalistik minimal 300 kata dan maksimal 1000 kata, pertama tentang kesesuaian tema dan judul serta isi tulisan. Kedua, Keaslian ide, ketiga, kedalaman liputan, keempat bahasa EYD, gaya penulisan dan struktur kalimat serta kualitas penulisan. 

Sedangkan penilaian fotografi menurut Ferry Gunawan, kesesuaian tema, ketajaman, pemilihan angle dan komposisi menarik. Suaeb Qury mengharapkan lomba fotografi untuk wartawan agar sering dilombakan. ‘’Semoga bisa juara Porwanas nanti tahun 2027,’’ harapnya. 

Juri Karya Jurnalistik, Bambang Mei melihat potensi wartawan NTB luar biasa. ‘’Kita apresiasi tulisan dan karyanya sangat berbobot,’’ tandasnya. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id – Semarak olahraga di lingkungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat kembali bergema. Turnamen catur antar-pengurus dan anggota PWI se-NTB resmi dibuka pada Sabtu (27/6/2026) bertempat di Sekretariat PWI NTB, Mataram.

Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin secara simbolis membuka turnamen tersebut dengan melakukan "Langkah Emas", yang menandai dimulainya persaingan sengit para pecatur dari berbagai kabupaten/kota.

Turnamen ini diikuti oleh sejumlah nama unggulan dari berbagai daerah, di antaranya, Ahyar (Lombok Tengah), Bambang K (Lombok Tengah), Mustain (Lombok Tengah), M. Ghazali (Lombok Timur), Fajar (Sumbawa), Abdul Ma’ruf (Sumbawa), Abdul Muis (Bima), H. Natsir (Bima), Imam Taufiq (KSB), dan Ardianto (KSB).

Duel Sengit: H. Natsir Tumbangkan Abdul Ma’ruf

Salah satu partai paling dinanti pada babak pertama adalah pertemuan antara Abdul Ma’ruf Rahmat (Sumbawa) melawan pecatur berpengalaman, H. Natsir (Bima).

Dalam duel tersebut, Abdul Ma’ruf yang memegang bidak putih tampil hati-hati sejak awal dengan mencoba menguasai tengah lapangan melalui dominasi kuda dan gajah yang dibackup oleh menteri. Di sisi lain, H. Natsir memilih strategi pertahanan yang disiplin sembari menunggu celah kelemahan lawan.

Memasuki babak pertengahan, intensitas serangan meningkat. H. Natsir berhasil memanfaatkan kelengahan lawan di lambung kiri. Serangan terkoordinasi dari menteri dan gajah milik H. Natsir akhirnya memporak-porandakan pertahanan Abdul Ma’ruf dan memaksa raja menyerah dengan skakmat. Kemenangan ini menegaskan kelas H. Natsir sebagai peraih medali emas dan perak pada ajang Porwanas sebelumnya.

Selain partai tersebut, babak pertama turnamen menyuguhkan sejumlah hasil menarik Mustain (Lombok Tengah) berhasil mengalahkan Fajar (Sumbawa). Mustain tampil impresif dengan strategi permainan cepat dan agresif yang terus menekan pertahanan lawan.

Imam Taufiq (KSB) sukses mengamankan kemenangan setelah menaklukkan Ahyar (Lombok Tengah).Abdul Muis (Bima)berhasil unggul atas Bambang K (Lombok Tengah).

Sementara itu, partai antara Ardianto (KSB) melawan M. Ghazali (Lombok Timur) berlangsung sengit dan dan dimenangkan Ardianto

Turnamen ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar insan pers di Nusa Tenggara Barat melalui olahraga asah otak yang penuh strategi. (AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id— Pemerintah Kota Mataram memberikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026. Ajang bergengsi ini dinilai tidak hanya sekadar kompetisi olahraga, melainkan menjadi sarana strategis dalam mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, serta membangun semangat kebersamaan di antara insan pers se-NTB.

Hal tersebut ditegaskan oleh Walikota Mataram yang diwakili oleh Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Porwada NTB 2026 yang berlangsung meriah di Lapangan Sport Center Universitas Mataram (Unram), Jumat (26/6/2026).

"Atas nama Pemerintah Kota Mataram, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PWI Provinsi NTB. Kegiatan ini bukan hanya tentang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, serta membangun semangat kebersamaan di antara insan pers dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat," ujar H. Lalu Martawang.

Pers sebagai Mitra Strategis Pembangunan Kota

Dalam pidatonya, Asisten I mengingatkan kembali bahwa pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis. Media memiliki peran yang sangat strategis dalam menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, serta mengawal jalannya roda pembangunan.

Pemerintah Kota Mataram sangat mengapresiasi kontribusi nyata para wartawan yang selama ini konsisten mendukung pembangunan melalui karya-karya jurnalistik yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab. Kehadiran media yang sehat, lanjutnya, menjadi jembatan informasi yang krusial antara pemerintah dan masyarakat.

"Media adalah mitra penting kami dalam membangun optimisme, mengawal kebijakan publik, serta mendorong kemajuan daerah ini. Saya berharap semangat berolahraga ini berjalan beriringan dengan semangat kolaborasi, karena pada akhirnya pemerintah maupun insan pers memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, H. Lalu Martawang membakar semangat para peserta dengan mengucapkan yel yel selamat bertanding. Beliau berpesan agar seluruh jurnalis senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. "Selamat bertanding kepada seluruh peserta. Junjung tinggi sportivitas, erat persaudaraan, dan jadikan kegiatan ini sebagai ajang untuk memperkuat kekompakan keluarga besar pers di Provinsi NTB," pungkasnya yang disambut gemuruh yel-yel "Salam Olahraga! Jaya, Jaya, Jaya!" dari para hadirin.

Sinergi Lintas Sektor dan Pembukaan Resmi oleh Pemprov NTB

Porwada NTB 2026 kali ini terasa sangat spesial karena untuk pertama kalinya dikemas dalam bentuk pekan olahraga daerah yang komprehensif. Ketua PWI Provinsi NTB dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya momen bersejarah ini. Tercatat sebanyak 180 atlet jurnalis dari 8 kabupaten/kota se-NTB ikut ambil bagian. Seluruh atlet yang bertanding dipastikan telah mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan kartu keanggotaan PWI resmi. Ajang ini sekaligus menjadi wadah seleksi untuk melahirkan atlet-atlet jurnalis tangguh yang akan mewakili NTB pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 di Lampung mendatang.

Apresiasi senada juga datang dari pihak tuan rumah, Universitas Mataram. Melalui perwakilannya, Unram menyatakan kebanggaannya dapat memfasilitasi Sport Center kampus sebagai lokasi pertandingan dan berharap kolaborasi antara akademisi dan pers terus terjalin kuat dalam mencerahkan masyarakat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB. Melalui Kadis Kominfotik, Gubernur menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir langsung akibat adanya agenda mendadak bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur.

Dalam arahan Gubernur yang dibacakan Kadis Kominfotik, ditekankan bahwa olahraga bagi wartawan bukan sekadar mengejar prestasi, melainkan untuk membangkitkan kesejatian wartawan yang sehat jasmani dan rohani.

"Sehat jasmani dan rohani akan melahirkan pikiran yang suci, dan di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran dalam pikiran akan menghasilkan kebijaksanaan, yang pada akhirnya melahirkan tulisan-tulisan yang didasari fakta dan semangat membangun bangsa," sebutnya. Sportivitas di arena pertandingan, menurut Pemprov NTB, adalah cerminan dari sportivitas dalam menulis berita yang jujur, bertanggung jawab, dan mengedukasi publik.

Atmosfer pembukaan di Lapangan Sport Center Unram tampak begitu hidup dan penuh warna sejak siang hari. Kemeriahan pembukaan semakin berenergi dengan penampilan memukau dari kelompok seni Gendang Beleq SMPN 15 Mataram di bawah asuhan I Nengah Subrata. Sebanyak 22 siswa penabuh sukses membius penonton dengan ritme tradisional yang megah. Selain itu, prosesi defile para atlet dipandu langsung oleh Paskibra Nasional dari SMA Negeri 3 Mataram serta penampilan tarian sambutan persembahan.

Sejumlah kontingen besar dari berbagai daerah tampak merapatkan barisan dengan penuh rasa percaya diri. Di antaranya adalah kontingen PWI Dompu, PWI Mataram, PWI Lombok Timur, Kota Bima, serta kontingen PWI Kabupaten Sumbawa.

Kehadiran daerah-daerah ini juga mendapat kawalan dan dukungan penuh dari pemda masing-masing. Tampak hadir langsung di arena pembukaan memberikan dukungan moral, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., bersama Kabid Olahraga, Iwan Setiawan, SP., M.Si.

Dukungan total juga disuarakan oleh Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., yang memantau langsung jalannya pembukaan. Abdul Rafiq menegaskan bahwa KONI Sumbawa berdiri penuh di belakang para jurnalis Sumbawa untuk membawa pulang prestasi terbaik dengan tetap menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi prinsip fair play. Sinergi kuat ini disambut hangat oleh Ketua PWI Sumbawa, Zainuddin, SE (Bang Zen), beserta Sekretaris Abu Sofyan Muchtar, yang optimis bahwa Porwada 2026 akan melahirkan jurnalis-jurnalis yang tidak hanya tajam dalam pena, tetapi juga tangguh dan sehat di arena olahraga. (AM)

Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin menegaskan bahwa Porwada 2026 merupakan sebuah manifestasi nyata dari profesionalitas, kebersamaan, dan ketangguhan fisik para pemburu berita di daerah ini.

Dalam pidatonya, Ketua PWI NTB menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara yang sudah lama dinanti-nantikan oleh seluruh anggota PWI se-NTB. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menggelar seleksi perorangan secara terpisah, tahun 2026 ini dikemas secara mendalam dan terstruktur.

"Ini bukan kompetisi olahraga biasa, tapi manifestasi dari kebersamaan, profesionalitas, dan tentu saja sportivitas insan pers di NTB. Ini menjadi ruang bagi kita untuk menjalin silaturahmi, mempererat hubungan kita insan pers di NTB, dan memperkuat solidaritas. Ini menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya mampu berkarya melalui tulisan-tulisannya, tetapi juga tangguh dalam olahraga," seru Ketua PWI NTB disambut tepuk tangan riuh para peserta.

Porwada perdana ini diikuti oleh 180 atlet yang mewakili 8 kabupaten dan kota se-Provinsi NTB. Ketua PWI menekankan bahwa seluruh atlet yang berlaga merupakan jurnalis resmi dan profesional yang telah mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta memiliki kartu keanggotaan PWI yang valid.

Di balik kemeriahan dan fungsi silaturahminya, PWI NTB menetapkan target prestasi yang tidak main-main. Mengacu pada sejarah prestasi nasional, kontingen PWI NTB menorehkan tinta emas pada Porwanas 2024 di Banjarmasin dengan sukses menduduki posisi juara umum 3 secara nasional.

Melalui wadah Porwada NTB 2026 ini, PWI NTB ingin melakukan penyaringan ketat guna melahirkan bibit-bibit atlet wartawan potensial demi melampaui rekor sebelumnya.

 "Pada momen Porwada kali ini, mari kita jadikan wadah untuk melahirkan atlet-atlet terbaik sehingga pada Porwanas 2027 di Lampung kita bisa merebut posisi yang lebih baik, bahkan merdeka untuk bisa menjadi juara umum!" tegasnya optimis.

Apresiasi Tinggi untuk Pemerintah, Unram, dan Panitia serta sponsor 

Menutup sambutannya, Ketua PWI NTB melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menyukseskan acara sejarah ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang terus memberikan atensi luar biasa terhadap perkembangan pers daerah.

Apresiasi mendalam juga diberikan kepada Civitas Akademika Universitas Mataram yang telah meminjamkan fasilitas berupa Sport Center sebagai arena tanding, serta kepada jajaran panitia yang telah menunjukkan dedikasi tinggi bekerja keras mempersiapkan acara serta para sponsor dari perbankan bank NTB Syariah. Amanwana dan lainnya.

Kepada para jurnalis yang bertanding, Ketua PWI menitipkan pesan penting untuk selalu menjaga muruah profesi selama berkompetisi. "Mari kita manfaatkan Porwada ini untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan prestasi, dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas," pungkasnya. (AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id— Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 resmi ditabuh di Lapangan Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026). Mengusung semangat kolaborasi dan kebugaran, Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang membuka acara secara resmi menekankan bahwa esensi sejati dari ajang olahraga ini adalah melahirkan pikiran yang suci, bijaksana, serta menjaga integritas jurnalisme di daerah.

Acara bergengsi yang mempertemukan ratusan jurnalis dari berbagai kabupaten/kota se-NTB ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB Dr Aka

Sinergi Strategis Pers dan Pembangunan Daerah

Membacakan sambutan dan salam takzim dari Gubernur NTB yang berhalangan hadir karena adanya agenda mendesak bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Kadis Kominfotik NTB mengingatkan kembali sejarah panjang dan peran strategis pers sebagai komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan.

"Semangat perjuangan yang diwariskan mengharuskan setiap insan pers menghadirkan media yang bertanggung jawab, kreatif, dan independen untuk mengawal proses pembangunan di negara ini, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat," tegas Kadis Kominfotik di hadapan ratusan atlet wartawan.

Pemerintah Provinsi NTB melihat posisi media memiliki keterkaitan yang sangat strategis dalam membangun visi bersama menuju Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia. Melalui ajang olahraga, hubungan kemitraan ini diharapkan semakin solid dan kokoh.

Lebih lanjut, Pemda Provinsi NTB menggarisbawahi bahwa Porwada bukan sekadar panggung untuk mengejar medali atau prestasi di papan skor. Esensi utama dari gerakan olahraga bagi para kuli tinta adalah investasi pada kesehatan jasmani dan rohani.

"Olahraga menghasilkan sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani akan melahirkan pikiran yang suci, dan di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran di dalam pikiran akan menghasilkan kebijaksanaan dalam diri setiap wartawan," paparnya.

Kebijaksanaan inilah yang nantinya akan menuntun para jurnalis di NTB untuk melahirkan karya-karya jurnalistik yang bermutu tinggi.

"Kebijaksanaan akan melahirkan tulisan-tulisan yang didasari oleh kebenaran, didasari oleh fakta-fakta, dan didasari oleh semangat membangun bangsa dan daerah ini. Oleh karenanya, sportivitas di dalam olahraga ini adalah juga sportivitas di dalam menulis berita-berita yang bertanggung jawab, jujur, dan mengedukasi masyarakat," tambahnya.

Melalui pembukaan Porwada NTB 2026 ini, Pemerintah Provinsi NTB menaruh harapan besar agar ajang ini menjadi kawah candradimuka yang mampu mencetak atlet-atlet wartawan tangguh. Para juara dari ajang ini nantinya akan mengemban misi besar membawa nama baik daerah dan mewakili Provinsi NTB pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) tahun 2027 mendatang di Lampung.

Turut hadir menyaksikan langsung momentum pembukaan ini dari unsur pemerintah daerah, di antaranya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., bersama Kabid Olahraga Iwan Setiawan, SP., M.Si., Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq SH MSi, Asisten I Pemkot Mataram Lalu Martawan, serta Wakil Rektor Universitas Mataram yang memberikan dukungan fasilitas penuh demi kelancaran kompetisi.

Cetak Sejarah Baru, PWI NTB Jadikan Porwada 2026 Wadah Solidaritas Menuju Target Porwanas 2027

Sebelumnya aura kebahagiaan dan kebanggaan terpancar jelas dari raut wajah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmad Ikliluddin saat memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) NTB 2026 Pasalnya, gelaran olahraga multi-event antarwartawan ini menjadi tonggak sejarah baru sebagai yang pertama kali diselenggarakan secara terpusat dan masif di NTB.

Ketua PWI NTB menegaskan bahwa Porwada 2026 merupakan sebuah manifestasi nyata dari profesionalitas, kebersamaan, dan ketangguhan fisik para pemburu berita di daerah ini.

Dalam pidatonya, Ketua PWI NTB menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara yang sudah lama dinanti-nantikan oleh seluruh anggota PWI se-NTB. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menggelar seleksi perorangan secara terpisah, tahun 2026 ini dikemas secara mendalam dan terstruktur.

"Ini bukan kompetisi olahraga biasa, tapi manifestasi dari kebersamaan, profesionalitas, dan tentu saja sportivitas insan pers di NTB. Ini menjadi ruang bagi kita untuk menjalin silaturahmi, mempererat hubungan kita insan pers di NTB, dan memperkuat solidaritas. Ini menunjukkan bahwa wartawan tidak hanya mampu berkarya melalui tulisan-tulisannya, tetapi juga tangguh dalam olahraga," seru Ketua PWI NTB disambut tepuk tangan riuh para peserta.

Porwada perdana ini diikuti oleh 180 atlet yang mewakili 8 kabupaten dan kota se-Provinsi NTB. Ketua PWI menekankan bahwa seluruh atlet yang berlaga merupakan jurnalis resmi dan profesional yang telah mengantongi sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta memiliki kartu keanggotaan PWI yang valid.

Di balik kemeriahan dan fungsi silaturahminya, PWI NTB menetapkan target prestasi yang tidak main-main. Mengacu pada sejarah prestasi nasional, kontingen PWI NTB menorehkan tinta emas pada Porwanas 2024 di Banjarmasin dengan sukses menduduki posisi juara umum 3 secara nasional.

Melalui wadah Porwada NTB 2026 ini, PWI NTB ingin melakukan penyaringan ketat guna melahirkan bibit-bibit atlet wartawan potensial demi melampaui rekor sebelumnya.

 "Pada momen Porwada kali ini, mari kita jadikan wadah untuk melahirkan atlet-atlet terbaik sehingga pada Porwanas 2027 di Lampung kita bisa merebut posisi yang lebih baik, bahkan merdeka untuk bisa menjadi juara umum!" tegasnya optimis.

Menutup sambutannya, Ketua PWI NTB melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berkolaborasi menyukseskan acara sejarah ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Pemerintah Provinsi NTB yang terus memberikan atensi luar biasa terhadap perkembangan pers daerah.

Apresiasi mendalam juga diberikan kepada Civitas Akademika Universitas Mataram yang telah meminjamkan fasilitas berupa Sport Center sebagai arena tanding, serta kepada jajaran panitia yang telah menunjukkan dedikasi tinggi bekerja keras mempersiapkan acara.

Kepada para jurnalis yang bertanding, Ketua PWI menitipkan pesan penting untuk selalu menjaga muruah profesi selama berkompetisi. "Mari kita manfaatkan Porwada ini untuk menunjukkan kemampuan, menunjukkan prestasi, dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas," pungkasnya.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen dan dukungan penuhnya terhadap kontingen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbawa yang berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026.

Bentuk dukungan nyata tersebut ditunjukkan dengan kehadiran langsung Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., bersama Kepala Bidang Olahraga, Iwan Setiawan, SP., M.Si., di arena pembukaan Porwada NTB yang berlangsung meriah di Lapangan Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026).

Kepala Dispopar Sumbawa, Tata Kostara, S.Sos., menyampaikan bahwa Pemda Sumbawa sangat mengapresiasi semangat para jurnalis yang tergabung dalam kontingen PWI Sumbawa. Menurutnya, ajang ini merupakan pembuktian bahwa insan pers Tana Samawa tidak hanya andal dalam mengawal pembangunan lewat tulisan, tetapi juga memiliki kebugaran fisik dan mental bertanding yang kuat.

 "Kehadiran kami di sini adalah bentuk atensi dan dukungan langsung dari Pemda Sumbawa. Porwada ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan bahwa wartawan Sumbawa adalah pribadi yang tangguh, sehat jasmani rohani, dan menjunjung tinggi sportivitas. Kami optimis rekan-rekan PWI mampu membawa pulang prestasi terbaik," ujar Tata Kostara di sela-sela memantau atmosfer pembukaan.

Senada dengan Kadispopar, Kabid Olahraga Dispopar Sumbawa, Iwan Setiawan, SP., M.Si., menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan PWI menjadi pondasi kuat bagi kemajuan olahraga di daerah. Ia berharap ajang ini juga menjadi batu loncatan bagi jurnalis Sumbawa untuk menembus Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027 di Lampung mendatang.

"Olahraga mengajarkan kita kejujuran dan fair play. Nilai-nilai sportivitas di lapangan ini tentu sejalan dengan profesionalisme wartawan dalam menyajikan berita yang faktual dan bertanggung jawab. Selamat bertanding, jaga nama baik Sumbawa, dan raih prestasi dengan terhormat," kata Iwan Setiawan.

Sinergi dan Kemeriahan Pembukaan di Lapangan Unram

Pembukaan Porwada NTB 2026 yang baru pertama kali digelar ini berlangsung semarak. Acara resmi dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Turut hadir memberikan sambutan hangat, Asisten I Pemkot Mataram Lalu Martawan mewakili Walikota Mataram, serta Wakil Rektor Universitas Mataram yang menyambut baik digunakannya fasilitas kampus sebagai pusat pemersatu insan pers.

Atmosfer pembukaan kian membara dengan penampilan memukau Gendang Beleq dari SMPN 15 Mataram yang membawakan tabuhan dinamis, serta kawalan rapi dari Paskibra Nasional SMA Negeri 3 Mataram saat defile kontingen dimulai.

Kontingen PWI Sumbawa terpantau memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, bersanding dengan ratusan jurnalis bersertifikasi kompeten (UKW) dari 8 kabupaten/kota se-NTB, termasuk PWI Dompu, Mataram, Lombok Timur, Kota Bima, dan daerah lainnya.

Dukungan langsung yang diberikan oleh jajaran Pemda Sumbawa dan KONI Sumbawa di arena pertandingan mendapat respons positif dan apresiasi setinggi-tingginya dari Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, SE.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan suntikan motivasi langsung dari Kepala Dinas Dispopar dan Kabid Olahraga, serta dukungan total dari Ketua KONI Sumbawa Bapak Abdul Rafiq. Kehadiran para tokoh penting daerah di tribun penonton hari ini menjadi energi tambahan bagi para atlet wartawan Sumbawa untuk tampil maksimal," ungkap sosok yang akrab disapa Bang Zen tersebut, didampingi Sekretaris PWI Sumbawa Abu Sofyan Muchtar.

Bang Zen menegaskan, kontingen PWI Sumbawa berkomitmen penuh untuk menjaga marwah daerah, bertanding secara kompetitif, sekaligus menjadikan ajang ini sebagai wadah mempererat silaturahmi demi meningkatkan solidaritas pers dalam membangun daerah. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., menyatakan dukungan penuhnya terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026. Hal ini disampaikannya langsung saat memantau atmosfer pembukaan yang berlangsung meriah di Lapangan Sport Center Universitas Mataram, Jumat (26/6/2026).

Abdul Rafiq menegaskan bahwa kehadiran kontingen PWI Sumbawa dalam ajang ini bukan sekadar partisipasi, melainkan representasi dari semangat juang dan sportivitas masyarakat Tana Samawa

 "Kami dari KONI Sumbawa memberikan apresiasi dan dukungan total untuk rekan-rekan wartawan, khususnya kontingen PWI Sumbawa. Wartawan adalah mitra strategis dalam pembangunan, dan melalui Porwada ini, mereka membuktikan bahwa insan pers tidak hanya tajam dalam pena, tetapi juga tangguh dan sportif di arena olahraga," ujar Abdul Rafiq di sela-sela acara pembukaan.

Serba-Serbi Kemeriahan Pembukaan: Dari Gendang Beleq hingga Kehadiran Gubernur NTB 

Atmosfer pembukaan Porwada NTB 2026 di Lapangan Sport Center Unram tampak begitu hidup. Sejak siang lapangan dipenuhi oleh ratusan jurnalis dari berbagai kabupaten dan kota se-Provinsi NTB yang siap berlaga.

Acara bergengsi ini sedianya dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, diwakili oleh Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB dan dihadir oleh Perwakilan Walikota Mataram Asisten I Pemkot Mataram dan  Wakil Rektor Universitas Mataram yang menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, olahraga, dan pers.

Kemeriahan arena semakin membara berkat penampilan memukau dari kelompok seni Gendang Beleq SMPN 15 Mataram. Di bawah asuhan I Nengah Subrata, sebanyak 22 siswa penabuh sukses membius penonton. Barungan seni ini dikenal sudah biasa tampil di berbagai acara nasional dan festival seni (tegiolan). Demikian pula iringan dipandu oleh Paskibra Nasional dari SMA Negeri 3 Mataram. Beberapa kontingen besar terpantau sudah merapatkan barisan di area lapangan. Di antaranya adalah kontingen PWI Sumbawa yang tampil percaya diri, disusul oleh PWI Dompu,PWI Mataram, PWI Lombok Timur, Kota Bima,  serta perwakilan dari kabupaten/kota lainnya.

Harapan Besar untuk Kontingen Sumbawa

Sebagai Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq berharap ajang Porwada ini menjadi wadah silaturahmi yang kuat sekaligus panggung pembuktian prestasi bagi para jurnalis olahraga asal Sumbawa.

"Selamat bertanding untuk seluruh kontingen, khususnya untuk PWI Sumbawa. Jaga nama baik daerah, junjung tinggi fair play, dan bawa pulang prestasi terbaik untuk Sumbawa. KONI selalu ada di belakang kalian!" pungkasnya dengan penuh semangat.

Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, SE, didampingi Sekretaris PWI Sumbawa Abu Sofyan Muchtar menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas atensi dan dukungan yang diberikan oleh Ketua KONI Sumbawa. Menurutnya, dukungan dari induk organisasi olahraga di daerah ini menjadi motivasi tambahan bagi seluruh atlet wartawan untuk memberikan performa terbaik dalam ajang tingkat provinsi tersebut.

"Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan dari Ketua KONI Sumbawa. Sinergi antara PWI dan KONI ini bukan hanya soal partisipasi di Porwada, tetapi juga bentuk pengakuan bahwa wartawan juga memiliki peran dalam memajukan dunia olahraga, baik sebagai pewarta maupun sebagai pelaku olahraga itu sendiri," ujar Zainuddin di Arena Porwada NTB

Zainuddin menambahkan bahwa dukungan KONI menjadi suntikan energi bagi PWI Sumbawa dalam melakukan persiapan teknis maupun latihan rutin bagi para atlet wartawan. Dengan adanya dukungan ini, ia optimistis kontingen PWI Sumbawa dapat bersaing secara kompetitif dan membawa pulang prestasi membanggakan bagi daerah.

"Dukungan dari KONI ini memberikan kami keyakinan bahwa langkah kami didukung oleh otoritas olahraga yang kredibel. Kami berkomitmen untuk menjaga sportivitas dan profesionalisme di lapangan, sesuai dengan semangat profesi kewartawanan yang kami emban," tambah sosok yang akrab disapa Bang Zen ini.

Lebih lanjut, Ketua PWI Sumbawa ini menekankan bahwa ajang Porwada bukan sekadar perlombaan semata. Baginya, ini adalah wadah untuk mempererat silaturahmi antarwartawan se-NTB sekaligus sarana untuk meningkatkan kebugaran fisik agar para jurnalis dapat menjalankan tugas liputan dengan lebih prima.

"Kami ingin membuktikan bahwa wartawan Sumbawa tidak hanya mahir dalam merangkai kata dan menyajikan berita, tetapi juga mampu menunjukkan prestasi di bidang olahraga. Kami akan memanfaatkan dukungan ini untuk berlatih lebih keras dan fokus dalam persiapan menuju Porwada nanti," pungkasnya.(AM/Red)

Mataram.Amarmedia.co.id – Hajatan akbar Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 siap digelar. Seluruh rangkaian persiapan menjelang pembukaan kompetisi olahraga antar-kuli tinta ini dinyatakan telah rampung 100 persen. Mulai dari kesiapan arena pertandingan (venue), teknis acara, hingga penyambutan para kontingen.

Ketua Panitia Porwada PWI NTB 2026, Purwandi menegaskan bahwa Mataram sebagai tuan rumah sudah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan ajang bergengsi ini.

"Alhamdulillah, per hari ini semua persiapan teknis dan non-teknis sudah klir. Venue untuk masing-masing cabang olahraga sudah siap digunakan, dan skema pertandingan pun telah dimatangkan oleh tim teknis," ujar Purwandi saat memberikan keterangan pers di Mataram, Kamis (25/06/2026).

Geliat pesta olahraga khusus insan pers ini sudah mulai terasa seiring dengan berdatangannya para atlet dan official dari berbagai kabupaten/kota se-NTB. Berdasarkan data panitia, tercatat sekitar 300 orang yang terdiri dari jurnalis atlet serta pendamping kontingen bakal meramaikan ajang kali ini.

"Peserta dan official yang berjumlah sekitar 300 orang sudah mulai berdatangan di Mataram mulai malam ini. Kedatangan para jurnalis dari berbagai daerah ini disambut hangat, dan mereka siap memperebutkan prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan soliditas pers," kata Purwandi.

Acara seremonial pembukaan Porwada PWI NTB 2026 kata Mas Pur sapaannya, dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/06/2026) siang, bertempat di Sport Center Universitas Mataram (Unram).

Pembukaan ini dipastikan bakal berlangsung meriah karena dijadwalkan dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H., Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Sukardi, M.Pd, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Pihak panitia pun mengajak seluruh anggota PWI dan komunitas pers di NTB untuk ikut menyukseskan dan meramaikan pembukaan esok hari. Selain menjadi ajang unjuk bakat di bidang olahraga sekaligus seleksi Porwanas 2027 di Provinsi Lampung, Porwada 2026 ini diharapkan menjadi momentum emas untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh kebersamaan insan pers di Bumi Gora. (AM)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyasar wilayah perkotaan, termasuk Kota Mataram sebagai salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Irine Silviani, SP., MM., menyatakan bahwa program GPM ini sengaja dihadirkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau.

"Kami mengadakan GPM di perkotaan untuk menjaga stabilitas harga. Jadi semua masyarakat, baik yang di pelosok kemarin maupun yang di perkotaan, bisa mengetahui dan mendapatkan harga yang stabil," ujar Irine saat diwawancarai di halaman KPPN Mataram, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan ini, kegiatan GPM turut memeriahkan gelaran Sinara Fest (Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan) yang digelar KPPN Mataram, mengusung tema "Perluasan Pemberdayaan UMKM Perkebunan, untuk Mendukung UMKM Perkebunan Naik Kelas". Sinergi ini juga melibatkan sekitar 30 mitra lokal, termasuk para pedagang pangan yang menyediakan komoditas segar seperti sayuran, bawang, hingga produk olahan.

Irine membeberkan bahwa komoditas yang paling diminati oleh masyarakat dalam setiap gelaran GPM masih tetap sama, yakni minyak goreng dan bawang merah. Menariknya, harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah kini terpantau sudah mulai mengalami penurunan dan kembali stabil. Di pasaran, harga cabai saat ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Selain itu, komoditas minyak goreng yang disediakan melalui distributor termasuk Bulog menjadi buruan warga karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar, yakni sebesar Rp15.500 per liter.

Meski Sinara Fest hanya berlangsung selama dua hari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB memastikan bahwa program GPM akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya demi menyisir wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi harga untuk menekan inflasi.

"Ke depannya, pada bulan Juli nanti, kami merencanakan akan ada lagi minimal di dua titik, bahkan bisa lebih. Kemarin kami sudah adakan di Lombok Barat, dan tidak menutup kemungkinan akan menyasar kabupaten lain lagi untuk menekan inflasi," tambah Irine.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap masyarakat dapat terus menikmati komoditas pangan dengan harga yang aman dan ramah di kantong, sekaligus menjaga roda perekonomian para pelaku UMKM daerah agar tetap berputar.(AM/san/diskominfotik)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 22 Juni 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Zoom Meeting usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zoom Meeting ini membahas kesiapan lokasi, kelengkapan dokumen, serta persyaratan pendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah melakukan inventarisasi data Kabupaten/Kota terkait Lahan Daerah Strategis (LDS) yang telah mencapai sekitar 87 persen.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTB dan para Bupati se-NTB dapat dilaksanakan pada minggu depan. Kesepakatan tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan penyesuaian dan revisi terhadap RTRW Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung sepenuhnya pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

“Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan Sekolah Rakyat. Kami telah menyiapkan lokasi di pinggir jalan raya dengan luas kurang lebih 20 hektare, seluruh persyaratan lahan telah dilengkapi, dan akses jalan masuk berada di pinggir jalan negara,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa siap menyambut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Sumbawa.

Dengan kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat segera terealisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa progres Lahan Daerah Strategis Kabupaten Sumbawa telah mencapai 87,03 persen. Selain itu, telah tersedia pula penetapan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pembangunan Sekolah Rakyat.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat seluas kurang lebih 20 hektare dan telah bersertifikat.

Berbagai persyaratan administrasi juga telah dilengkapi, antara lain surat pernyataan Bupati, Surat Keputusan penunjukan lokasi, serta keterangan rencana penggunaan lahan. Dokumen kajian risiko bencana juga telah tersedia, sedangkan dokumen lingkungan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Selain itu, di Dinas PUPR Provinsi NTB telah tersedia Berita Acara Kesepakatan hasil inventarisasi luas lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta usulan kawasan pertanian.(AM)

Mataram Amarmedia.co.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD mengenai pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan, percepatan pengadaa barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran. Dana tersebut bukan merupakan dana menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Nilai Tukar Petani, menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata dari belanja daerah.

Di bidang tata kelola, pemerintah juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id - 25 Juni 2026 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Zain SIP menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi tanah untuk memberi kepastian hukum dan membuka akses permodalan bagi masyarakat Kecamatan Ropang, sementara Kepala Desa Lebin aktif mendorong program sertifikasi untuk warganya agar manfaatnya cepat dirasakan. hal itu disampaikan pada kunjungannya ke DPRD Kabupaten Sumbawa dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn.

Menurut Rosi akrab Legislator dari fraksi Golkar ini, Kecamatan Ropang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian karena keberadaan kawasan tambang, kebutuhan infrastruktur, dan persoalan aset yang belum tertib sertifikar. DPRD menilai kepastian status tanah merupakan syarat utama untuk mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Pelaksanaan program sertifikasi juga pernah direalisasikan dalam bentuk pembagian sertifikat massal oleh BPN yang menyasar desa-desa di Ropang, sebagai stimulus agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan akses permodalan. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn menjelaskan bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum sehingga meminimalkan sengketa dan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. DPRD menilai sertifikasi membuka peluang masyarakat mengakses pinjaman usaha atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. 

Ia  mendorong kerja sama aktif antara Pemda, BPN, dan pemerintah desa untuk percepatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat, khususnya di desa-desa yang rentan sengketa.

Dalam pertemuan tersebut Langkah yang diusulkan DPRD diantaranya koordinasi antar-institusi, memperkuat sinergi Pemda–BPN–DPRD–kecamatan untuk program sertifikasi terpadu,mendorong kegiatan massal (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / program sertifikat massal) untuk mempercepat legalisasi hak atas tanah warga. serta melakukan pemetaan bidang tanah, sosialisasi prosedur, dan pendampingan bagi warga yang belum mengerti proses pendaftaran. 

Ditambahkan Rosi Pemda perlu menertibkan aset milik daerah yang belum bersertifikat untuk menghindari sengketa dan memaksimalkan fungsi aset sebagai sumber pendapatan daerah. 

Kepala Desa Lebin Sulaeman fokus mendorong warganya mengikuti program sertifikasi dengan langkah-langkah praktis. Ia siap mengumpulkan dokumen warga, memfasilitasi pengukuran bidang, serta mengkoordinasikan jadwal kegiatan BPN di tingkat desa agar proses berjalan lancar. 

"Dampak dan manfaat yang diharapkan-adalah ada kepastian hak atas tanah untuk warga, mengurangi risiko sengketa dan pelanggaran hak." imbuhnya. dengan sertifikat, warga lebih mudah mendapatkan kredit usaha atau modal kerja, : sertifikat membuka peluang investasi lokal, pengembangan UMKM, dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif. pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id- Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung perkembangan olahraga dan kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dibuktikan dengan menjadi sponsor dan partisipasi aktif Bank NTB Syariah dalam acara pelepasan kontingen atlet Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Mataram.

Kepala Cabang Bank NTB Syariah Sumbawa, Ika Gita Listiana, M.M., Inov., hadir langsung dalam acara pelepasan tersebut yang berlangsung di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 23 Juni 2026. Kehadiran beliau menjadi simbol dukungan nyata institusi perbankan syariah terbesar di NTB ini terhadap kontingen PWI Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi apik yang tercipta antara PWI, KONI, Dispopar, dan Bank NTB Syariah. Sinergi ini dinilai berhasil memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat layak bagi para jurnalis yang akan bertanding di ajang Porwada.

Dukungan Bank NTB Syariah ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi 29 atlet dan 2 official PWI Sumbawa untuk tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik di Kota Mataram pada 26–28 Juli 2026 mendatang.

Sejalan dengan semangat Bupati Syarafuddin Jarot untuk mengajak seluruh elemen daerah "berlari cepat" demi akselerasi pembangunan, keterlibatan Bank NTB Syariah dalam kegiatan ini menunjukkan keaktifan dunia perbankan dalam mendukung kegiatan positif di masyarakat, termasuk di bidang olahraga dan pers.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Bank NTB Syariah, diharapkan kontingen PWI Sumbawa dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di ajang Porwada 2026.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh atas keberangkatan kontingen atlet Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) NTB di Kota Mataram, 26–28 Juli 2026 mendatang.

Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa, *Rizki Akbar, S.E., M.M.Inov., menanggapi pelepasan resmi kontingen oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (23/6/2026).

Sinergi Pengusaha Muda dan Pers untuk Kemajuan Daerah

Menurut Rizki Akbar, pers dan dunia usaha memiliki ikatan emosional dan strategis yang tidak dapat dipisahkan. Wartawan bukan sekadar pencari berita, melainkan mitra strategis dalam membangun opini publik yang sehat, termasuk dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di tana Samawa.

 "Kami di HIPMI Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi dan dukungan all out kepada rekan-rekan jurnalis PWI Sumbawa yang berkompetisi di ajang Porwada 2026. Ajang ini bukan hanya panggung pembuktian prestasi olahraga, tetapi juga cerminan dari soliditas dan sportivitas kawan-kawan media Sumbawa di tingkat provinsi," ujar Rizki Akbar.

Pria yang akrab disapa Eki ini mendedikasikan dukungan ini sebagai bentuk kolaborasi pentahelix, di mana dunia usaha (swasta) turut hadir menyokong kegiatan positif komunitas pers. Ia optimis, dengan mentalitas juara yang dimiliki para kuli tinta Sumbawa, kontingen ini mampu mengharumkan nama daerah.

Rizki Akbar juga menambahkan bahwa semangat yang dibawa oleh rekan-rekan PWI sangat selaras dengan arahan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang meminta seluruh elemen daerah—termasuk birokrasi dan mitra kerja—untuk "berlari cepat" demi akselerasi pembangunan.

 HIPMI melihat potensi besar pada 29 atlet dan 2 official PWI Sumbawa yang diperkuat nama-nama legendaris, seperti peraih emas Porwanas Zulkarnain (atletik), Jamhur Husain & Agus Talino (tenis meja), hingga tim cabor biliar, balogo, fotografi, dan bridge.

Olahraga menjadi simbol bahwa wartawan Sumbawa memiliki ketahanan fisik dan mental yang siap mengawal isu-isu lokal serta investasi daerah dengan ritme yang cepat dan taktis.

Ketua HIPMI Sumbawa berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan fokus tinggi, menjaga kesehatan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Selamat bertanding untuk kontingen PWI Sumbawa. Seperti yang disampaikan Ketua PWI, Abang Zainuddin, dan Ketua KONI, Bung Abdul Rafiq, target juara itu penting, tetapi menjaga nama baik daerah dan kembali pulang dengan selamat adalah yang utama. HIPMI Sumbawa selalu siap berdiri membersamai perjuangan rekan-rekan media," pungkas Rizki Akbar. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak boleh hanya terjebak pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Bagi Bupati, fondasi utama kemajuan daerah justru terletak pada pembangunan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu lingkungan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menghadiri sekaligus memberikan arahan strategis dalam acara Sinergi Integrasi Pelantikan dan Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan Ketua Tim Pembina Posyandu dari 11 Kecamatan di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/06/2026).

Prosesi pelantikan dan pengambilan ikrar sendiri dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E.

Bupati Minta Pengurus Turun Langsung ke Lapangan

Dari sudut pandang orang nomor satu di Sumbawa ini, pelantikan 11 pengurus kecamatan tersebut merupakan sebuah amanah pengabdian yang sakral, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Bupati Jarot secara khusus menantang para pengurus yang baru dilantik untuk keluar dari zona nyaman birokrasi dan rutinitas administratif.

"Saya minta agar dalam menjalankan tugas tidak hanya melahirkan kebijakan di atas meja, tetapi lihat langsung kondisi riil di lapangan. Pengurus harus aktif bergerak, kunjungi keluarga yang membutuhkan perhatian, pantau kondisi ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang memerlukan pendampingan," tegas Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.

Bupati menambahkan bahwa indikator performa utama (KPI) dari ketiga lembaga ini tidak boleh lagi diukur dari kuantitas atau banyaknya jumlah kegiatan yang sukses digelar.

"Keberhasilan tugas dari PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD bukanlah dilihat dari seberapa padatnya kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu, seberapa besar dan luasnya manfaat nyata yang dirasakan oleh setiap masyarakat dan siklus keluarga sebagai penerima manfaat dasar," imbuhnya.

Sentuhan Ibu Sebagai Fondasi Generasi Emas

Sebagai kepala daerah, Bupati Syarafuddin Jarot memandang peran para ketua organisasi wanita di tingkat kecamatan ini memiliki dampak domino yang sangat luar biasa bagi masa depan Sumbawa. Beliau menilai, sentuhan dan keteladanan seorang ibu adalah pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga.

Ketika para ibu di kecamatan bergerak secara aktif dan mandiri, ketahanan keluarga akan otomatis terbentuk.

Keluarga yang memiliki ketahanan kuat akan melahirkan lingkungan masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Masyarakat yang tangguh inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera

Di akhir arahannya, Bupati menggarisbawahi bahwa TP-PKK, Bunda PAUD, dan TP Posyandu merupakan mitra kerja strategis pemerintah daerah yang saling terintegrasi. Ketiganya mengawal siklus hidup manusia, mulai dari kesehatan bayi dan ibu di Posyandu, pendidikan karakter sejak dini melalui PAUD, hingga kesejahteraan keluarga lewat program PKK.

Bupati optimis, dengan pergerakan lapangan yang padu antara pemerintah daerah dan ketiga lembaga dari 11 kecamatan ini (Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara, Labuhan Badas, Alas, Alas Barat, Lopok, Maronge, Plampang, Labangka, Moyo Hulu, dan Orong Telu), maka roda pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa akan berjalan jauh lebih cepat, merata, dan tepat sasaran demi menyongsong generasi emas di masa depan.(AM)

MATARAM. Amarmedia.co.id  – Belum genap sehari setelah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 129 Tahun 2026 tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal tanpa jeda langsung memimpin rapat strategis bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mematangkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan PON. Langkah cepat tersebut menjadi penegasan bahwa Pemprov NTB bergerak sejak hari pertama untuk menindaklanjuti amanah pemerintah pusat setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi DKI Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta jajaran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, perwakilan Bappeda NTB, serta perangkat daerah terkait yang akan menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

Dalam arahannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa waktu persiapan yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja yang cepat, terencana, dan terukur. Seluruh perangkat daerah diminta membangun kolaborasi sejak dini agar setiap tahapan persiapan berjalan efektif dan mampu menghasilkan penyelenggaraan yang berkualitas.

Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap dana yang bersumber dari APBD harus digunakan secara selektif, efisien, dan akuntabel dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar berdampak terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki nilai strategis. Kita tidak hanya mengejar sukses penyelenggaraan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memperkuat pembinaan olahraga, meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, dan melahirkan prestasi yang membanggakan bagi atlet-atlet NTB,” tegas Gubernur.