Mataram.Amarmedia.co.id – Hajatan akbar Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 siap digelar. Seluruh rangkaian persiapan menjelang pembukaan kompetisi olahraga antar-kuli tinta ini dinyatakan telah rampung 100 persen. Mulai dari kesiapan arena pertandingan (venue), teknis acara, hingga penyambutan para kontingen.

Ketua Panitia Porwada PWI NTB 2026, Purwandi menegaskan bahwa Mataram sebagai tuan rumah sudah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan ajang bergengsi ini.

"Alhamdulillah, per hari ini semua persiapan teknis dan non-teknis sudah klir. Venue untuk masing-masing cabang olahraga sudah siap digunakan, dan skema pertandingan pun telah dimatangkan oleh tim teknis," ujar Purwandi saat memberikan keterangan pers di Mataram, Kamis (25/06/2026).

Geliat pesta olahraga khusus insan pers ini sudah mulai terasa seiring dengan berdatangannya para atlet dan official dari berbagai kabupaten/kota se-NTB. Berdasarkan data panitia, tercatat sekitar 300 orang yang terdiri dari jurnalis atlet serta pendamping kontingen bakal meramaikan ajang kali ini.

"Peserta dan official yang berjumlah sekitar 300 orang sudah mulai berdatangan di Mataram mulai malam ini. Kedatangan para jurnalis dari berbagai daerah ini disambut hangat, dan mereka siap memperebutkan prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan soliditas pers," kata Purwandi.

Acara seremonial pembukaan Porwada PWI NTB 2026 kata Mas Pur sapaannya, dijadwalkan berlangsung pada Jumat (26/06/2026) siang, bertempat di Sport Center Universitas Mataram (Unram).

Pembukaan ini dipastikan bakal berlangsung meriah karena dijadwalkan dihadiri langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H., Rektor Universitas Mataram, Prof. Dr. Sukardi, M.Pd, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Pihak panitia pun mengajak seluruh anggota PWI dan komunitas pers di NTB untuk ikut menyukseskan dan meramaikan pembukaan esok hari. Selain menjadi ajang unjuk bakat di bidang olahraga sekaligus seleksi Porwanas 2027 di Provinsi Lampung, Porwada 2026 ini diharapkan menjadi momentum emas untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkokoh kebersamaan insan pers di Bumi Gora. (AM)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berkomitmen menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menekan laju inflasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang menyasar wilayah perkotaan, termasuk Kota Mataram sebagai salah satu kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di NTB.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Irine Silviani, SP., MM., menyatakan bahwa program GPM ini sengaja dihadirkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga yang terjangkau.

"Kami mengadakan GPM di perkotaan untuk menjaga stabilitas harga. Jadi semua masyarakat, baik yang di pelosok kemarin maupun yang di perkotaan, bisa mengetahui dan mendapatkan harga yang stabil," ujar Irine saat diwawancarai di halaman KPPN Mataram, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan ini, kegiatan GPM turut memeriahkan gelaran Sinara Fest (Sinergi Perkebunan dan Perbendaharaan) yang digelar KPPN Mataram, mengusung tema "Perluasan Pemberdayaan UMKM Perkebunan, untuk Mendukung UMKM Perkebunan Naik Kelas". Sinergi ini juga melibatkan sekitar 30 mitra lokal, termasuk para pedagang pangan yang menyediakan komoditas segar seperti sayuran, bawang, hingga produk olahan.

Irine membeberkan bahwa komoditas yang paling diminati oleh masyarakat dalam setiap gelaran GPM masih tetap sama, yakni minyak goreng dan bawang merah. Menariknya, harga beberapa komoditas seperti cabai dan bawang merah kini terpantau sudah mulai mengalami penurunan dan kembali stabil. Di pasaran, harga cabai saat ini berkisar antara Rp35.000 hingga Rp50.000 per kilogram.

Selain itu, komoditas minyak goreng yang disediakan melalui distributor termasuk Bulog menjadi buruan warga karena dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga pasar, yakni sebesar Rp15.500 per liter.

Meski Sinara Fest hanya berlangsung selama dua hari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB memastikan bahwa program GPM akan terus berlanjut ke berbagai daerah lainnya demi menyisir wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi harga untuk menekan inflasi.

"Ke depannya, pada bulan Juli nanti, kami merencanakan akan ada lagi minimal di dua titik, bahkan bisa lebih. Kemarin kami sudah adakan di Lombok Barat, dan tidak menutup kemungkinan akan menyasar kabupaten lain lagi untuk menekan inflasi," tambah Irine.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap masyarakat dapat terus menikmati komoditas pangan dengan harga yang aman dan ramah di kantong, sekaligus menjaga roda perekonomian para pelaku UMKM daerah agar tetap berputar.(AM/san/diskominfotik)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 22 Juni 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengikuti kegiatan Zoom Meeting usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Senin (22/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Zoom Meeting ini membahas kesiapan lokasi, kelengkapan dokumen, serta persyaratan pendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah melakukan inventarisasi data Kabupaten/Kota terkait Lahan Daerah Strategis (LDS) yang telah mencapai sekitar 87 persen.

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB menargetkan penandatanganan kesepakatan antara Gubernur NTB dan para Bupati se-NTB dapat dilaksanakan pada minggu depan. Kesepakatan tersebut nantinya menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan penyesuaian dan revisi terhadap RTRW Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk mendukung sepenuhnya pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa.

“Pada prinsipnya kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan Sekolah Rakyat. Kami telah menyiapkan lokasi di pinggir jalan raya dengan luas kurang lebih 20 hektare, seluruh persyaratan lahan telah dilengkapi, dan akses jalan masuk berada di pinggir jalan negara,” ujar Bupati.

Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Sumbawa siap menyambut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akses pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang unggul di Kabupaten Sumbawa.

Dengan kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, serta dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumbawa diharapkan dapat segera terealisasi.

Selanjutnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa progres Lahan Daerah Strategis Kabupaten Sumbawa telah mencapai 87,03 persen. Selain itu, telah tersedia pula penetapan melalui Surat Keputusan Bupati sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap pembangunan Sekolah Rakyat.

Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan lahan pembangunan Sekolah Rakyat seluas kurang lebih 20 hektare dan telah bersertifikat.

Berbagai persyaratan administrasi juga telah dilengkapi, antara lain surat pernyataan Bupati, Surat Keputusan penunjukan lokasi, serta keterangan rencana penggunaan lahan. Dokumen kajian risiko bencana juga telah tersedia, sedangkan dokumen lingkungan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Selain itu, di Dinas PUPR Provinsi NTB telah tersedia Berita Acara Kesepakatan hasil inventarisasi luas lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta usulan kawasan pertanian.(AM)

Mataram Amarmedia.co.id – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa berbagai pandangan, masukan, dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB akan menjadi pijakan penting bagi Pemerintah Provinsi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan tersebut disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025, Kamis (25/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Ummi Dinda menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

“Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan,” tegasnya.

Wagub menjelaskan bahwa pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD mengenai pentingnya penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait pelaksanaan anggaran, Pemerintah Provinsi NTB juga terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan, percepatan pengadaa barang dan jasa, serta pengendalian pelaksanaan program agar setiap anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas keluaran (output) dan dampak (outcome) yang dihasilkan.

Menanggapi perhatian fraksi-fraksi mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 terbentuk dari efisiensi pelaksanaan belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang diterima menjelang akhir tahun anggaran. Dana tersebut bukan merupakan dana menganggur, melainkan akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan bahwa APBD diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat, antara lain melalui pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Berbagai indikator pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Nilai Tukar Petani, menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat nyata dari belanja daerah.

Di bidang tata kelola, pemerintah juga berkomitmen terus menyempurnakan pengelolaan aset daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menutup penyampaiannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Baginya, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id - 25 Juni 2026 Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Zain SIP menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi tanah untuk memberi kepastian hukum dan membuka akses permodalan bagi masyarakat Kecamatan Ropang, sementara Kepala Desa Lebin aktif mendorong program sertifikasi untuk warganya agar manfaatnya cepat dirasakan. hal itu disampaikan pada kunjungannya ke DPRD Kabupaten Sumbawa dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn.

Menurut Rosi akrab Legislator dari fraksi Golkar ini, Kecamatan Ropang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian karena keberadaan kawasan tambang, kebutuhan infrastruktur, dan persoalan aset yang belum tertib sertifikar. DPRD menilai kepastian status tanah merupakan syarat utama untuk mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. 

Pelaksanaan program sertifikasi juga pernah direalisasikan dalam bentuk pembagian sertifikat massal oleh BPN yang menyasar desa-desa di Ropang, sebagai stimulus agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan akses permodalan. 

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano SH MKn menjelaskan bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum sehingga meminimalkan sengketa dan praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat. DPRD menilai sertifikasi membuka peluang masyarakat mengakses pinjaman usaha atau Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. 

Ia  mendorong kerja sama aktif antara Pemda, BPN, dan pemerintah desa untuk percepatan pendaftaran dan penerbitan sertifikat, khususnya di desa-desa yang rentan sengketa.

Dalam pertemuan tersebut Langkah yang diusulkan DPRD diantaranya koordinasi antar-institusi, memperkuat sinergi Pemda–BPN–DPRD–kecamatan untuk program sertifikasi terpadu,mendorong kegiatan massal (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap / program sertifikat massal) untuk mempercepat legalisasi hak atas tanah warga. serta melakukan pemetaan bidang tanah, sosialisasi prosedur, dan pendampingan bagi warga yang belum mengerti proses pendaftaran. 

Ditambahkan Rosi Pemda perlu menertibkan aset milik daerah yang belum bersertifikat untuk menghindari sengketa dan memaksimalkan fungsi aset sebagai sumber pendapatan daerah. 

Kepala Desa Lebin Sulaeman fokus mendorong warganya mengikuti program sertifikasi dengan langkah-langkah praktis. Ia siap mengumpulkan dokumen warga, memfasilitasi pengukuran bidang, serta mengkoordinasikan jadwal kegiatan BPN di tingkat desa agar proses berjalan lancar. 

"Dampak dan manfaat yang diharapkan-adalah ada kepastian hak atas tanah untuk warga, mengurangi risiko sengketa dan pelanggaran hak." imbuhnya. dengan sertifikat, warga lebih mudah mendapatkan kredit usaha atau modal kerja, : sertifikat membuka peluang investasi lokal, pengembangan UMKM, dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif. pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id- Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung perkembangan olahraga dan kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dibuktikan dengan menjadi sponsor dan partisipasi aktif Bank NTB Syariah dalam acara pelepasan kontingen atlet Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Mataram.

Kepala Cabang Bank NTB Syariah Sumbawa, Ika Gita Listiana, M.M., Inov., hadir langsung dalam acara pelepasan tersebut yang berlangsung di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 23 Juni 2026. Kehadiran beliau menjadi simbol dukungan nyata institusi perbankan syariah terbesar di NTB ini terhadap kontingen PWI Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi apik yang tercipta antara PWI, KONI, Dispopar, dan Bank NTB Syariah. Sinergi ini dinilai berhasil memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat layak bagi para jurnalis yang akan bertanding di ajang Porwada.

Dukungan Bank NTB Syariah ini diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi 29 atlet dan 2 official PWI Sumbawa untuk tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik di Kota Mataram pada 26–28 Juli 2026 mendatang.

Sejalan dengan semangat Bupati Syarafuddin Jarot untuk mengajak seluruh elemen daerah "berlari cepat" demi akselerasi pembangunan, keterlibatan Bank NTB Syariah dalam kegiatan ini menunjukkan keaktifan dunia perbankan dalam mendukung kegiatan positif di masyarakat, termasuk di bidang olahraga dan pers.

Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Bank NTB Syariah, diharapkan kontingen PWI Sumbawa dapat mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa di ajang Porwada 2026.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh atas keberangkatan kontingen atlet Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) NTB di Kota Mataram, 26–28 Juli 2026 mendatang.

Dukungan tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa, *Rizki Akbar, S.E., M.M.Inov., menanggapi pelepasan resmi kontingen oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (23/6/2026).

Sinergi Pengusaha Muda dan Pers untuk Kemajuan Daerah

Menurut Rizki Akbar, pers dan dunia usaha memiliki ikatan emosional dan strategis yang tidak dapat dipisahkan. Wartawan bukan sekadar pencari berita, melainkan mitra strategis dalam membangun opini publik yang sehat, termasuk dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di tana Samawa.

 "Kami di HIPMI Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi dan dukungan all out kepada rekan-rekan jurnalis PWI Sumbawa yang berkompetisi di ajang Porwada 2026. Ajang ini bukan hanya panggung pembuktian prestasi olahraga, tetapi juga cerminan dari soliditas dan sportivitas kawan-kawan media Sumbawa di tingkat provinsi," ujar Rizki Akbar.

Pria yang akrab disapa Eki ini mendedikasikan dukungan ini sebagai bentuk kolaborasi pentahelix, di mana dunia usaha (swasta) turut hadir menyokong kegiatan positif komunitas pers. Ia optimis, dengan mentalitas juara yang dimiliki para kuli tinta Sumbawa, kontingen ini mampu mengharumkan nama daerah.

Rizki Akbar juga menambahkan bahwa semangat yang dibawa oleh rekan-rekan PWI sangat selaras dengan arahan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang meminta seluruh elemen daerah—termasuk birokrasi dan mitra kerja—untuk "berlari cepat" demi akselerasi pembangunan.

 HIPMI melihat potensi besar pada 29 atlet dan 2 official PWI Sumbawa yang diperkuat nama-nama legendaris, seperti peraih emas Porwanas Zulkarnain (atletik), Jamhur Husain & Agus Talino (tenis meja), hingga tim cabor biliar, balogo, fotografi, dan bridge.

Olahraga menjadi simbol bahwa wartawan Sumbawa memiliki ketahanan fisik dan mental yang siap mengawal isu-isu lokal serta investasi daerah dengan ritme yang cepat dan taktis.

Ketua HIPMI Sumbawa berharap seluruh atlet dapat bertanding dengan fokus tinggi, menjaga kesehatan, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

"Selamat bertanding untuk kontingen PWI Sumbawa. Seperti yang disampaikan Ketua PWI, Abang Zainuddin, dan Ketua KONI, Bung Abdul Rafiq, target juara itu penting, tetapi menjaga nama baik daerah dan kembali pulang dengan selamat adalah yang utama. HIPMI Sumbawa selalu siap berdiri membersamai perjuangan rekan-rekan media," pungkas Rizki Akbar. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak boleh hanya terjebak pada pembangunan fisik atau infrastruktur semata. Bagi Bupati, fondasi utama kemajuan daerah justru terletak pada pembangunan karakter Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu lingkungan keluarga.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat menghadiri sekaligus memberikan arahan strategis dalam acara Sinergi Integrasi Pelantikan dan Pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, dan Ketua Tim Pembina Posyandu dari 11 Kecamatan di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/06/2026).

Prosesi pelantikan dan pengambilan ikrar sendiri dipimpin langsung oleh Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E.

Bupati Minta Pengurus Turun Langsung ke Lapangan

Dari sudut pandang orang nomor satu di Sumbawa ini, pelantikan 11 pengurus kecamatan tersebut merupakan sebuah amanah pengabdian yang sakral, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Bupati Jarot secara khusus menantang para pengurus yang baru dilantik untuk keluar dari zona nyaman birokrasi dan rutinitas administratif.

"Saya minta agar dalam menjalankan tugas tidak hanya melahirkan kebijakan di atas meja, tetapi lihat langsung kondisi riil di lapangan. Pengurus harus aktif bergerak, kunjungi keluarga yang membutuhkan perhatian, pantau kondisi ibu hamil, anak-anak, serta masyarakat yang memerlukan pendampingan," tegas Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.

Bupati menambahkan bahwa indikator performa utama (KPI) dari ketiga lembaga ini tidak boleh lagi diukur dari kuantitas atau banyaknya jumlah kegiatan yang sukses digelar.

"Keberhasilan tugas dari PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD bukanlah dilihat dari seberapa padatnya kegiatan yang dilaksanakan. Tetapi lebih dari itu, seberapa besar dan luasnya manfaat nyata yang dirasakan oleh setiap masyarakat dan siklus keluarga sebagai penerima manfaat dasar," imbuhnya.

Sentuhan Ibu Sebagai Fondasi Generasi Emas

Sebagai kepala daerah, Bupati Syarafuddin Jarot memandang peran para ketua organisasi wanita di tingkat kecamatan ini memiliki dampak domino yang sangat luar biasa bagi masa depan Sumbawa. Beliau menilai, sentuhan dan keteladanan seorang ibu adalah pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga.

Ketika para ibu di kecamatan bergerak secara aktif dan mandiri, ketahanan keluarga akan otomatis terbentuk.

Keluarga yang memiliki ketahanan kuat akan melahirkan lingkungan masyarakat yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Masyarakat yang tangguh inilah yang akan menjadi fondasi utama bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera

Di akhir arahannya, Bupati menggarisbawahi bahwa TP-PKK, Bunda PAUD, dan TP Posyandu merupakan mitra kerja strategis pemerintah daerah yang saling terintegrasi. Ketiganya mengawal siklus hidup manusia, mulai dari kesehatan bayi dan ibu di Posyandu, pendidikan karakter sejak dini melalui PAUD, hingga kesejahteraan keluarga lewat program PKK.

Bupati optimis, dengan pergerakan lapangan yang padu antara pemerintah daerah dan ketiga lembaga dari 11 kecamatan ini (Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara, Labuhan Badas, Alas, Alas Barat, Lopok, Maronge, Plampang, Labangka, Moyo Hulu, dan Orong Telu), maka roda pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa akan berjalan jauh lebih cepat, merata, dan tepat sasaran demi menyongsong generasi emas di masa depan.(AM)

MATARAM. Amarmedia.co.id  – Belum genap sehari setelah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 129 Tahun 2026 tentang Penetapan Tuan Rumah Pelaksana Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal tanpa jeda langsung memimpin rapat strategis bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB untuk mematangkan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan PON. Langkah cepat tersebut menjadi penegasan bahwa Pemprov NTB bergerak sejak hari pertama untuk menindaklanjuti amanah pemerintah pusat setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Provinsi DKI Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga beserta jajaran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, perwakilan Bappeda NTB, serta perangkat daerah terkait yang akan menjadi garda terdepan dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

Dalam arahannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa waktu persiapan yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kerja yang cepat, terencana, dan terukur. Seluruh perangkat daerah diminta membangun kolaborasi sejak dini agar setiap tahapan persiapan berjalan efektif dan mampu menghasilkan penyelenggaraan yang berkualitas.

Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan anggaran. Menurutnya, setiap dana yang bersumber dari APBD harus digunakan secara selektif, efisien, dan akuntabel dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar berdampak terhadap kesiapan NTB sebagai tuan rumah sekaligus mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

“Setiap rupiah yang kita keluarkan harus memiliki nilai strategis. Kita tidak hanya mengejar sukses penyelenggaraan, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang dilakukan mampu memperkuat pembinaan olahraga, meningkatkan kualitas fasilitas yang ada, dan melahirkan prestasi yang membanggakan bagi atlet-atlet NTB,” tegas Gubernur.

Ia juga mengingatkan agar setiap kebijakan penganggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek penyelenggaraan, tetapi mampu meninggalkan manfaat jangka panjang bagi pembinaan olahraga, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, Gubernur menegaskan bahwa persiapan PON di NTB akan mengedepankan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Fokus diarahkan pada pembenahan dan peningkatan kualitas venue sesuai kebutuhan sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung secara efisien tanpa pembangunan infrastruktur baru yang tidak mendesak.

Rapat juga membahas kesiapan NTB dalam menyelenggarakan cabang-cabang olahraga yang nantinya ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap menyesuaikan pembagian cabang olahraga sesuai keputusan nasional dengan mengedepankan kesiapan venue, efektivitas penyelenggaraan, dan potensi peningkatan prestasi atlet daerah.

Bagi Gubernur, status sebagai tuan rumah harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan olahraga di NTB. Persiapan tidak boleh hanya berfokus pada aspek penyelenggaraan, tetapi juga harus mampu menghasilkan prestasi yang membanggakan melalui pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan.

“PON XXII Tahun 2028 harus menjadi titik balik kebangkitan olahraga NTB. Kita ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi yang tidak kalah penting adalah sukses melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa penyelenggaraan PON merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah semata. Dibutuhkan sinergi, komitmen, dan semangat kerja bersama dari seluruh unsur pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, organisasi olahraga, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan persiapan PON sebagai gerakan bersama dengan mengedepankan disiplin, koordinasi, dan saling mendukung antarsektor. Menurutnya, kolaborasi yang kuat sejak tahap perencanaan akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan PON yang sukses dan membanggakan.

Selain membahas kesiapan venue dan pembinaan atlet, rapat juga menyoroti kebutuhan perencanaan pendanaan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta langkah-langkah strategis untuk memastikan seluruh persiapan berjalan tepat waktu dan sesuai target.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, PON XXII Tahun 2028 bukan hanya agenda olahraga nasional, melainkan momentum strategis untuk memperkuat sport tourism, menggerakkan perekonomian daerah, memberdayakan UMKM, menarik investasi, serta memperkenalkan potensi NTB kepada khalayak yang lebih luas.

Melalui gerak cepat yang dimulai sejak hari pertama setelah penerimaan SK, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan tekad untuk menjadikan PON XXII Tahun 2028 bukan sekadar sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sebagai momentum lahirnya prestasi atlet, penguatan ekonomi daerah, dan warisan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, NTB optimistis mampu menghadirkan PON yang profesional, efisien, dan membanggakan.(AM)

SumbawaBesar.Amarmedia.co.id - , 24 Juni 2026 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan II DPRD Kabupaten Sumbawa dengan PT Intam, Rabu (24/6), diwarnai desakan keras dari Aliansi LSM Sumbawa Menggugat. Aliansi menuntut kejelasan status hukum dan iktikad baik perusahaan terkait pemanfaatan akses jalan di Desa Lebin yang selama ini diklaim perusahaan sebagai Jalan Usaha Tani (JUT).

RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III Syaifullah SPd.M.M.Inov. hadir anggota komisi II Muhammad Zain SIP, Jiansya SE dan H Andi Mappelepui. Dari pemerintah daerah juga hadir yakni Dinas DPMPTSP, Balai KPH Zona II, Camat Ropang,Kepala Desa Lebin dan Kepala Desa Ropang. 

Perwakilan Aliansi, Muhammad Taufan, menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah status lahan yang kini digunakan sebagai jalur logistik PT Intam. Menurutnya, terdapat ketimpangan informasi antara klaim perusahaan dengan fakta di lapangan.

"Kami datang ke sini untuk menuntut transparansi. Perusahaan mengklaim jalan tersebut adalah JUT, namun faktanya itu adalah akses yang dibangun secara manual dengan biaya dan keringat masyarakat sendiri, termasuk kontribusi pribadi saudara Dodo," ujar Taufan di sela-sela rapat.

Senada dengan Taufan, rekan sejawatnya, Viktor, mempertanyakan legitimasi izin penggunaan jalan tersebut. Aliansi mencium adanya rumor bahwa penggunaan jalan dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat dan hanya berlandaskan kesepakatan yang tidak merata.

"Kami butuh penjelasan krusial. Siapa yang memberi izin kepada PT Intam untuk menggunakan jalan pribadi warga sebagai akses operasional perusahaan? Jika perusahaan beroperasi di sana, maka wajib ada ganti rugi atau kompensasi yang jelas bagi pemilik lahan yang jalannya terdampak," tegas Viktor.

Aliansi juga menyoroti sikap perusahaan yang terkesan mengelak saat ditanya mengenai pertanggungjawaban kepemilikan lahan. Bagi aliansi, dalih "amanah sosialisasi" yang diusung perusahaan tidak bisa menjadi pembenaran untuk mengabaikan hak-hak pemilik lahan yang telah berinvestasi secara swadaya membangun jalan tersebut selama bertahun-tahun.

Dalam rapat tersebut, Well Sukrianto, anggota aliansi lainnya, mendesak DPRD agar bersikap tegas terhadap PT Intam. Aliansi menegaskan posisi mereka: jika permasalahan kompensasi dan status jalan belum tuntas, maka PT Intam harus menghentikan penggunaan jalan tersebut untuk kendaraan berat.

"Kami tidak ingin mendiskreditkan pihak mana pun, kami duduk di sini untuk mengurai benang kusut. PT Intam harus terbuka agar polemik ini tidak melebar menjadi konflik yang lebih besar. Intinya, apakah perusahaan memiliki iktikad baik untuk memberikan ganti rugi atau tidak? Itu saja yang masyarakat butuhkan," tambah perwakilan LSM.

Aliansi LSM Sumbawa Menggugat menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga PT Intam menunjukkan tanggung jawab nyata. Mereka menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Sumbawa tidak boleh mengorbankan masyarakat kecil atau merampas hak-hak yang telah dibangun warga secara mandiri selama ini.

"Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Sinergi itu harusnya saling menguntungkan, bukan justru menjadikan masyarakat sebagai korban dari operasional tambang," pungkas Taufan.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III dan II DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu (24/6) membahas polemik status jalan di Desa Lebin yang kini digunakan oleh PT Intam dalam aktivitas eksplorasi detailnya. Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, SIP, menekankan pentingnya mengedepankan hak-hak masyarakat lokal dalam setiap tahapan investasi.

Rapat yang dipimpin oleh ketua komisi III Syaifullah SPd.M.M.Inov dihadiri Aliansi LSM Sumbawa Menggugat, Camat Ropang, Kepala Desa Lebin, Kepala Desa Ropang, Balai KPH II, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bagian Hukum Setda Sumbawa, polsek Ropang serta Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Hadir anggota komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa H Andi Mappelepui dan Juliansyah SE. 

Dalam paparannya, Muhammad Zain yang akrab disapa Rosi ini, menyoroti bahwa berdasarkan fakta sejarahnya, lahan yang dijadikan akses jalan tersebut adalah milik masyarakat yang telah dikembangkan secara bertahap melalui swadaya warga dan dana desa sejak tahun 2017 hingga 2025.

"Kami memahami bahwa perusahaan beroperasi memanfaatkan akses jalan tersebut setelah dilakukan sosialisasi oleh PT Intam yang dilakukan bersama warga dan Kepala Desa. Dalam pertemuan tersebut telah mendapat persetujuan dengan syarat perbaikan jalan dilakukan oleh PT Intam, sehingga sampai hari ini jalan tersebut dipakai oleh PT Intam. Meskipun demikian, perusahaan tidak boleh abai terhadap kontribusi masyarakat dalam peningkatan jalan tersebut, termasuk saudara Dodo, yang telah membantu mengubah jalan setapak menjadi akses roda empat dan enam," ujar Muhammad Zain.

Menurut Rosi, reaksi yang muncul dari masyarakat saat ini merupakan akumulasi dari rasa memiliki terhadap jalan yang telah dibangun dengan susah payah tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menutup mata terhadap tanggung jawab sosialnya.

Ia menambahkan, perusahaan wajib memiliki kepekaan dan terbuka dalam setiap operasionalnya jika ingin menggunakan akses yang dibangun oleh masyarakat. Munculnya reaksi masyarakat yang merasa dirugikan harus segera direspons dengan bentuk kompensasi yang layak atas perbaikan jalan tersebut. Jangan sampai keberadaan tambang justru memicu konflik horizontal di tataran desa.

"Saya berharap permasalahan ini diklirkan di tingkat kecamatan bersama Camat, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat. Namun, saya tegaskan kembali, perusahaan bisa berjalan dengan lancar, tetapi masyarakat tidak boleh dirugikan sedikit pun," tambahnya.

Muhammad Zain menutup pernyataannya dengan mengingatkan PT Intam agar tidak abai terhadap dinamika sosial di lapangan. Ia meminta perusahaan untuk lebih terbuka dan proaktif dalam menyosialisasikan setiap langkahnya agar tidak terjadi miskomunikasi yang berkepanjangan.

"Investasi harus membawa kesejahteraan. Kami di DPRD akan terus mengawal agar tuntutan masyarakat terkait kompensasi atas jerih payahnya memperbaiki jalan tersebut mendapatkan perhatian serius dari PT Intam. Sinergi yang baik hanya bisa dicapai jika hak masyarakat dihormati dan kewajiban perusahaan dipenuhi dengan transparan," pungkas Rosi.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  24 Juni 2026 – PT Intam, perusahaan yang saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi detail di wilayah Kabupaten Sumbawa, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional, khususnya di Desa Lebin.

Hal ini disampaikan oleh Direksi PT Intam, Rahmansyah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III dan II DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rabu (24/6). Dalam rapat tersebut, PT Intam memberikan klarifikasi terkait pemanfaatan akses jalan yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Rahmansyah menjelaskan bahwa kehadiran PT Intam di Desa Lebin merupakan bagian dari rencana investasi yang mengedepankan kolaborasi dengan warga lokal. Menurutnya, penggunaan akses jalan di desa tersebut bukan didasari oleh keinginan perusahaan semata, melainkan merespons aspirasi masyarakat saat sesi sosialisasi beberapa bulan lalu.

"Saat itu, masyarakat menyampaikan kebutuhan mendesak akan perbaikan infrastruktur jalan untuk mengangkut hasil panen. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen perusahaan, kami telah merealisasikan perbaikan jalan sepanjang 12 km," ujar Rahmansyah.

Ia menambahkan bahwa sejak perbaikan tersebut selesai, manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh petani. Risiko kecelakaan di jalan tersebut pun kini terminimalisir, dan akses transportasi hasil panen menjadi jauh lebih lancar dibanding sebelumnya.

Terkait munculnya polemik mengenai status kepemilikan lahan jalan tersebut, pihak PT Intam menyatakan sikap terbuka untuk menempuh jalan dialog. Perusahaan menekankan bahwa operasional mereka saat ini masih dalam tahap eksplorasi detail, dan penggunaan akses jalan dilakukan sebagai sarana logistik yang esensial.

Menanggapi tuntutan mengenai kompensasi, PT Intam berkomitmen untuk melakukan verifikasi lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pihak kecamatan agar permasalahan ini menemukan solusi terbaik yang adil bagi semua pihak.

"Kami sebagai investor sangat berharap adanya kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif. Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat dan ingin memastikan bahwa keberadaan kami memberikan dampak positif, bukan justru menimbulkan konflik," tambah Djatmiko, perwakilan PT Intam selaku Project manager 

Dukungan terhadap Penyelesaian di Tingkat Kecamatan

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan menyambut baik saran dari anggota DPRD agar permasalahan teknis di lapangan diselesaikan melalui musyawarah di tingkat kecamatan. PT Intam menyatakan kesiapannya untuk duduk bersama dengan pemilik lahan dan perangkat desa guna mengurai setiap kendala dengan transparan.

PT Intam berharap, melalui semangat gotong royong dan komunikasi yang terbuka, sinergi antara perusahaan dan masyarakat Desa Lebin dapat terus terjaga. Hal ini sejalan dengan visi perusahaan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumbawa menjadi lebih maju melalui pemanfaatan sumber daya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Suasana khidmat dan penuh optimisme menyelimuti Aula Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (23/6/2026) siang. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi melepas kontingen atlet Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa yang akan berlaga di Kota Mataram pada 26–28 Juli 2026 mendatang.

Acara pelepasan ini juga dihadiri oleh Ketua KONI Sumbawa Abdul Rafiq, S.H., M.Si., Wakil Ketua KONI Muhammad Yamin, S.E., M.Si., Kepala Dispopar Tata Kostara, S.Sos., Kepala Cabang Bank NTB Syariah Ika Gita Listiana, M.M., Inov., serta Ketua PWI Sumbawa Zainuddin, S.E dan jajaran pengurus sekaligus peserta Porwada. Acara diawali secara khidmat dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Jamhur Husain.

Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi apik yang tercipta antara PWI, KONI, Dispopar, dan Bank NTB Syariah. Sinergi ini dinilai berhasil memberikan fasilitas dan akomodasi yang sangat layak bagi para jurnalis yang akan bertanding.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata, Bupati Jarot berjanji akan meluangkan waktu di tengah kesibukan dinasnya untuk mendukung langsung perjuangan kontingen Sumbawa di Mataram.

 "Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kebetulan agenda saya pada tanggal 26 dan 27 Juni ada di Mataram. Pada tanggal 28 Juni jadwal saya agak longgar, insya Allah saya akan datang langsung ke venue di Mataram untuk menonton dan mendukung rekan-rekan wartawan bertanding," ungkap Bupati Jarot disambut tepuk tangan riuh hadirin.

Bupati berharap 29 atlet dan 2 official yang dikirimkan mampu tampil percaya diri, menjaga soliditas, dan membawa pulang hasil terbaik. Baginya, ajang olahraga ini bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan wadah memperkuat semangat kebersamaan dan kebanggaan daerah.

Tidak hanya berbicara soal olahraga, Bupati Jarot memanfaatkan momentum ini untuk merefleksikan satu tahun empat bulan masa kepemimpinannya di tana Samawa. Di hadapan para kuli tinta, ia menegaskan posisinya yang sangat terbuka terhadap kritik. Bagi Jarot, fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers selama ini adalah hal positif yang membangun.

"Selama satu tahun empat bulan menjabat, saya banyak dikritik, dan alhamdulillah pers bisa memberitakan isu lokal dengan sangat baik," ujarnya dengan nada apresiatif.

Berbekal rekam jejak profesionalnya di perusahaan asing, Bupati Jarot menegaskan bahwa kritik tersebut ia jadikan pemacu untuk mengakselerasi birokrasi. Ia menuntut ritme kerja yang cepat dan taktis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dengan mengomandoi 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 24 Kecamatan.

 Menaungi sekitar 9.000-an Aparatur Sipil Negara (ASN) Bupati Jarot mengajar ASN "Berlari cepat", bukan sekadar maraton, apalagi berjalan santai.

"Memang tidak semua aparat siap bekerja cepat, tapi kita harus memilih yang terbaik secara terukur sesuai kemampuan daerah," tegas Bupati.

Sebelumnya, Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin, S.E., melaporkan bahwa kontingen kali ini diperkuat oleh sejumlah atlet unggulan yang memiliki rekam jejak prestasi nasional, baik di ajang Porwada maupun Porwanas sebelumnya. Kekuatan Kontingen PWI Sumbawa pada beberapa cabor diantaranya di Atletik ada Zulkarnain Peraih medali emas 5.000 meter pada Porwanas lalu. 

Pada Tenis Meja ada atlet Jamhur Husain & Agus Talino Memecahkan rekor belasan tahun dengan meraih Medali Perunggu

Di nonro Biliar Tim Biliar Sumbawa menyumbang 3 medali perunggu di nomor Bola 8 dan Bola 9. Dan Olahraga Tradisional (Balogo) ada Fajar, Robi, Zakaria serta Fotografi ada Randi menjadi salah satu nomor andalan kontingen Sumbawa.

Kemudian lanjut Zen akrab disapa, pada nomor Bridge, Tim Bridge Sumbawa, satu-satunya perwakilan NTB, langsung mengantongi tiket Porwanas Lampung tanpa seleksi daerah. Ia optimis kontingen Sumbawa mampu mengulang sukses besar seperti pada Porwanas di Malang dan Banjarmasin, di mana NTB berhasil menembus posisi Tiga Besar Nasional dengan raihan 15 medali.

"Kami mohon doa restu Bupati dan masyarakat Sumbawa. Yang paling penting bagi kami adalah seluruh atlet pergi berjuang dan pulang dalam keadaan selamat," pungkas Zainuddin

Ditempat yang sama, Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq SH, M.Si, memberikan arahan kepada para atlet Porwada Kabupaten Sumbawa agar menjaga nama baik daerah, menjaga kondisi fisik dengan baik sebelum bertanding, serta berjuang untuk meraih prestasi dan juara.

Abdul Rafiq menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesiapan para atlet selama mengikuti pertandingan. Ia meminta seluruh kontingen untuk tampil maksimal dengan tetap menjunjung sportivitas dan menjaga nama baik Kabupaten Sumbawa. “Jaga nama baik daerah, jaga kondisi betul-betul untuk bertanding. Raih prestasi dan juara,” tegasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola keamanan siber di wilayahnya. Upaya serius ini ditandai dengan diterimanya Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., pada Selasa, 23 Juni 2026.

Penyerahan dokumen resmi ini berlangsung dalam rangkaian Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dr. H. Budi Prasetyo menekankan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh regulasi terkait keamanan siber diimplementasikan dengan optimal di lingkungan Pemkab Sumbawa. Fokus utamanya mencakup aspek pelindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, pengelolaan insiden siber, hingga tata kelola keamanan siber secara menyeluruh.

"Kita pastikan implementasi regulasi terkait keamanan siber yang meliputi pelindungan data pribadi, keamanan dan ketahanan siber, dan pengelolaan insiden siber serta tata kelola keamanan siber terlaksana di Sumbawa," ujar sosok yang akrab disapa Doktor Budi tersebut.

Registrasi TTIS yang diberikan oleh BSSN ini merupakan pengakuan resmi secara nasional bagi Pemkab Sumbawa. Status ini memberikan sejumlah keuntungan strategis, di antaranya mendapatkan akses ke jaringan koordinasi dan komunikasi dengan TTIS Nasional, TTIS Sektor Administrasi Pemerintahan (Gov-CSIRT), serta TTIS organisasi lainnya.

Kemudian lanjutnya mendapatkan dukungan teknis dan sumber daya dari BSSN untuk meningkatkan kapabilitas dan kesiapan TTIS, Penguatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi yang difasilitasi oleh TTIS Nasional dan Gov-CSIRT dan kemudahan dalam proses koordinasi dan penanganan insiden siber secara efektif dan terintegrasi.

Doktor Budi menambahkan bahwa keterlibatan Pemkab Sumbawa dalam Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Lintas Sektor Wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di daerah.

"Kegiatan ini merupakan sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi sistem manajemen keamanan informasi, penerapan kontrol keamanan, dan penanganan insiden siber," tambah Doktor Budi.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Sumbawa diharapkan dapat lebih responsif dan tangkas dalam menghadapi ancaman digital. Hal ini menjadi kunci utama dalam menjamin keamanan data masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang saat ini terus dikembangkan oleh Pemkab Sumbawa.(AM)

Mataram,Amarmedia.ci.id -  (22 Juni 2026) – Tim Seleksi Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi membuka pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi NTB Masa Jabatan 2026–2029. Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat Tim Seleksi yang digelar pada Senin, 22 Juni 2026, di Sekretariat Tim Seleksi Kantor DPRD Provinsi NTB.

Ketua Tim Seleksi, Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., mengatakan pendaftaran dibuka mulai 22 Juni hingga 21 Juli 2026 dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ikut berpartisipasi dalam proses seleksi.

“Seleksi ini merupakan kesempatan untuk menghadirkan figur-figur terbaik yang memiliki integritas, independensi, kompetensi, dan kepedulian terhadap kemajuan dunia penyiaran di Nusa Tenggara Barat. Kami mengajak seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan mengabdikan diri melalui KPID,” ujarnya.

Untuk memudahkan masyarakat, seluruh proses pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi https://ntbprov.go.id/seleksiKPID. Portal tersebut menyediakan informasi lengkap mengenai pengumuman, jadwal seleksi, persyaratan umum dan khusus, format dokumen yang harus dilengkapi, serta fasilitas pendaftaran secara online.

Calon peserta cukup mengakses laman tersebut, mempelajari ketentuan yang berlaku, menyiapkan dokumen dalam format hasil pemindaian (PDF), mengisi formulir pendaftaran secara elektronik, dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebelum batas akhir pendaftaran. Tim Seleksi mengingatkan agar setiap pelamar mencermati seluruh persyaratan administrasi karena kelengkapan dokumen menjadi dasar penilaian pada tahap seleksi administrasi. Persyaratan umum, persyaratan khusus, tata cara pendaftaran, dan ketentuan lainnya mengacu pada pengumuman resmi Tim Seleksi.

Pria yang akrab disapa Aka ini menjelaskan bahwa seluruh tahapan seleksi diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Salah satu ketentuan yang menjadi acuan adalah Lampiran Bab III angka 2.4 butir (11) Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa calon incumbent (petahana) yang lulus seleksi administrasi tidak mengikuti uji kompetensi dan selanjutnya langsung mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) di DPRD Provinsi.

“Ketentuan tersebut merupakan pedoman nasional yang menjadi acuan Tim Seleksi. Dengan demikian, seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara konsisten sesuai regulasi untuk menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil bagi seluruh peserta,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa proses seleksi tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan atau pihak-pihak yang mengatasnamakan Tim Seleksi dengan menjanjikan kelulusan maupun meminta imbalan.

Tim Seleksi berharap proses penjaringan ini mampu menghasilkan anggota KPID Provinsi Nusa Tenggara Barat yang profesional, berintegritas, independen, dan memiliki visi kuat dalam menjaga kualitas penyiaran. Kehadiran komisioner yang berkualitas diharapkan dapat memperkuat perlindungan kepentingan publik, mendorong penyiaran yang sehat dan edukatif, serta menjawab tantangan perkembangan media di era digital.

“Semakin banyak putra-putri terbaik NTB yang berpartisipasi, semakin besar peluang kita mendapatkan komisioner KPID yang kredibel dan mampu mengawal penyiaran yang berkualitas demi kepentingan masyarakat,” tutup Aka.(AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id (23 Juni 2026) Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, berharap Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat melakukan peninjauan dan verifikasi ulang terhadap data masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 6 pada basis data kesejahteraan sosial nasional.

Harapan tersebut disampaikan menyusul banyaknya laporan dan aspirasi masyarakat yang diterima DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa. Dalam laporan tersebut, terdapat sejumlah warga yang kondisi ekonominya masih tergolong kurang mampu, namun berdasarkan data yang ada justru masuk dalam kategori Desil 6 sehingga tidak memenuhi syarat untuk menerima berbagai program bantuan pemerintah.

"Kami menerima cukup banyak keluhan dari masyarakat yang secara nyata masih membutuhkan bantuan, namun karena tercatat pada kategori Desil 6, mereka tidak dapat mengakses beberapa program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun program bantuan sosial lainnya," ujar Abdul Rafiq.

Menurutnya, data merupakan instrumen penting dalam penyaluran bantuan. Oleh karena itu, validitas dan akurasi data harus terus diperbarui agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki komitmen yang sama untuk memastikan seluruh masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dapat terakomodasi dengan baik melalui data yang akurat dan valid. Oleh karena itu, peninjauan dan verifikasi ulang terhadap masyarakat yang masuk kategori Desil 6 menjadi langkah penting agar tidak ada warga yang layak menerima bantuan namun terlewat karena ketidaksesuaian data.

"Kami tidak sedang menyalahkan pihak manapun. Yang kami harapkan adalah adanya evaluasi dan verifikasi lapangan secara berkala sehingga kondisi riil masyarakat dapat tergambar dengan baik dalam basis data yang digunakan pemerintah," lanjutnya.

Abdul Rafiq juga mengajak pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif memberikan informasi yang akurat terkait kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing.

Dengan pembaruan data yang lebih akurat, diharapkan berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mampu mengurangi potensi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa berharap aspirasi masyarakat ini dapat menjadi perhatian bersama demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih adil, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat kecil.(AM)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id — Mengusung semangat gotong royong dan pelestarian nilai-nilai lokal, Lembaga Kreativitas Samawa Maras (LKSM) sukses menggelar perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-2. Acara yang berlangsung khidmat dan penuh kehangatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Brang Bara, Kabupaten Sumbawa, pada Senin malam (22/06/2026).

LKSM merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa yang bergerak aktif sebagai wadah pengembangan kreativitas, seni, budaya, sosial, serta penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM. Selama dua tahun berkiprah, lembaga ini konsisten memosisikan diri sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa dalam menghidupkan kembali gairah kebudayaan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat lokal melalui falsafah “Batompok Basai Saling Satingi”.

Dalam sambutannya, Ketua Umum LKSM, Agus Purnawan, S.Pt., menyampaikan rasa syukur atas perjalanan dua tahun lembaga yang dipimpinnya. Ia memaparkan bahwa saat ini jumlah anggota LKSM telah mencapai hampir seratus orang yang tersebar di berbagai wilayah se-Kabupaten Sumbawa.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga secara khusus mengharapkan bimbingan, dedikasi, serta edukasi dari Wakil Bupati Sumbawa demi arah dan kemajuan lembaga ke depannya.

Apresiasi Pemda: LKSM Sebagai Pilar Gotong Royong

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan apresiasi yang tinggi. Menurut Wabup, momentum harlah ini merupakan ajang strategis dalam pengembangan kreativitas menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

"LKSM menggelar kegiatan ini dalam rangka mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya, sehingga kebudayaan ini terus kita kedepankan. Kita harus selalu mempertahankan ajaran budaya kita," ujar H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa LKSM tidak hanya fokus pada seni dan budaya, melainkan juga aktif dalam berbagai gerakan keagamaan dan aksi sosial di tengah masyarakat.

"LKSM membawa fungsi sosial yang nyata dan perlu ada gerakan berkelanjutan. Kami meyakini dan berharap, ke depan akan lahir LKSM-LKSM lainnya di Sumbawa yang mampu mengamalkan nilai gotong royong dan persatuan," tambahnya.

Wabup juga menggarisbawahi bahwa suasana kondusif, harmonis, dan penuh kebersamaan seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam suatu roda pemerintahan. Dengan sinergi yang baik, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dinikmati langsung oleh masyarakat demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

"Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-2 untuk LKSM. Selamat berkiprah untuk kemajuan *Tau dan Tana* Samawa," pungkas Wakil Bupati, yang dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan oleh Wabup secara simbolis.

Pemotongan Tumpeng dan Pentas Seni

Sebagai bentuk rasa syukur, acara inti ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng bersama oleh Wakil Bupati Sumbawa bersama jajaran pengurus inti LKSM.

Prosesi khidmat ini disaksikan langsung oleh sejumlah tokoh penting yang hadir, di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sumbawa, DGH. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov., Penasehat LKSM Hj Hafsah SPd dan jajaran serta para budayawan, Ais Bing Syahmi, Anto Icak, tokoh adat, dan insan kesenian terkemuka di Kabupaten Sumbawa.

Malam puncak perayaan Harlah ke-2 LKSM ini kian semarak dengan penampilan paduan suara memukau dari jajaran pengurus LKSM yang berkolaborasi dengan Lembaga Seni dan Sholawat Cahaya Rahmati ( LESCAYA) Labuhan Sumbawa pimpinan Nur Aini Syehan , Tim paduan Suara Fahri Awad menampilkan harmoni yang mempertegas identitas kolektifitas kreatif lembaga tersebut.

Mataram.Amarmedia.co.id - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), di Kantor Gubernur NTB. Dalam rapat tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya perubahan orientasi pemerintahan, dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang berfokus pada substansi, kinerja, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB atas masukan, pemikiran, dan kritik konstruktif yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bekal penting untuk memperkuat langkah-langkah pembenahan pemerintahan ke depan.

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang secara rutin memberikan masukan, pemikiran, baik secara resmi maupun dalam komunikasi sehari-hari. Banyak hal baru yang menjadi tantangan bagi kami, dan itu semua akan memperkuat upaya-upaya kami ke depan,” ujar Gubernur Iqbal.

Gubernur Iqbal mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi pemerintahan masih cenderung terlalu fokus pada aspek administratif, sementara substansi pelayanan publik sering kali belum menjadi orientasi utama. Padahal, menurutnya, administrasi seharusnya menjadi alat untuk melayani substansi, bukan justru menghambat tujuan pembangunan.

“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah, tujuan harus kalah, karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Karena itu, Gubernur Iqbal menilai pemerintahan ke depan harus lebih lincah, adaptif, dan memiliki agility dalam merespons perubahan yang sangat cepat. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi hanya bekerja dengan pola lama yang terlalu kaku dan prosedural.

“Perubahan terjadi sangat cepat. Kalau kita hanya fokus pada administrasi, kita tidak akan pernah mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi. Kita membutuhkan pemerintahan yang agile, pemerintahan yang lincah, adaptif, dan mampu bergerak cepat,” katanya.

Gubernur Iqbal juga memperkenalkan pendekatan coherent government, yaitu pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja layaknya organisasi modern yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama yang harus dilayani.

“Pemerintahan ini harus dijalankan dengan orientasi pelayanan. Kita harus sadar siapa yang kita layani, siapa customer kita, dan kepada siapa seluruh kerja-kerja pemerintah ini ditujukan. Jawabannya adalah rakyat. Karena itu, fokus utama kita haruslah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah menuntut pemerintah untuk melakukan refocusing program dan anggaran. Karena itu, pemerintah provinsi bersama DPRD diharapkan dapat menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar lebih terfokus pada agenda-agenda prioritas.

Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan NTB ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini, kata Gubernur Iqbal, akan menjadi penggerak utama pembangunan daerah, sementara sektor-sektor lainnya harus dirancang untuk menopang dan memperkuat pencapaian tiga prioritas tersebut.

“Kita butuh refocusing. Karena itu kami mendorong agar kamus program dan menu kegiatan segera dituntaskan, sehingga pembahasan bersama DPRD menjadi lebih mudah dan semua program yang dirancang bisa selaras dengan visi pemerintahan. Pada akhirnya, kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata,” jelasnya.

Ia menggambarkan ketiga sektor prioritas itu sebagai formasi utama dalam pembangunan daerah, sementara sektor lainnya berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai secara bersama-sama.

Menurut Gubernur Iqbal, kejelasan fokus program dan anggaran juga penting agar masyarakat dapat dengan mudah membaca arah kebijakan pemerintah. Ia ingin peta anggaran daerah benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kita perlu menjelaskan arah program dan arah anggaran secara lebih terang, supaya masyarakat bisa melihat dengan mudah bahwa anggaran kita benar-benar fokus pada hal-hal yang menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Dalam penjelasannya terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2025, Gubernur Iqbal juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP patut disyukuri, namun tidak boleh membuat pemerintah merasa puas berlebihan.

Ia menegaskan bahwa opini WTP pada dasarnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi ketentuan secara administratif dan akuntansi. Namun demikian, WTP belum otomatis menggambarkan kualitas kinerja maupun dampak substansial pembangunan terhadap masyarakat.

“Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini jangan sampai membuat kita bangga berlebihan dan puas berlebihan. WTP itu baru menunjukkan bahwa kita benar secara administratif. Sementara pertanyaan apakah kita sudah benar secara substansi, apakah kinerja kita sudah benar-benar berdampak, itu adalah soal lain yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh WTP,” tegas Gubernur.

Karena itu, pemerintah daerah ke depan ingin memastikan bahwa tata kelola keuangan tidak hanya baik dari sisi administrasi, tetapi juga kuat dari sisi kinerja dan manfaatnya bagi masyarakat.

“Harapan kita ke depan bukan hanya WTP, tetapi juga bagaimana kinerja kita bagus, substansinya bagus, dan hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur Iqbal secara terbuka mengakui bahwa birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih belum cukup lincah dalam menghadapi perubahan. Menurutnya, budaya kerja birokrasi selama ini masih terlalu terbiasa dengan rutinitas administrasi, sementara orientasi terhadap tujuan pembangunan jangka panjang belum sepenuhnya tertanam.

“Saya harus mengakui bahwa hingga saat ini birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi masih belum memiliki agility, belum cukup luwes, belum cukup agile. Karena yang terlalu lama dipelajari adalah administrasi, bukan substansi pembangunan. Ini yang sedang kami benahi,” katanya.

Ia pun meminta dukungan dari DPRD NTB agar proses pembenahan birokrasi dan reformasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Menurutnya, perubahan tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh eksekutif tanpa dukungan legislatif.

“Kami sedang berubah, kami sedang berbenah. Karena itu kami mohon bantuan dan dukungan dari Bapak-Ibu sekalian di DPRD. Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran dari legislatif,” ujar Iqbal.

Ia menambahkan, semangat pembenahan tersebut harus menjadi gerakan bersama antara eksekutif dan legislatif, karena pemerintahan pada hakikatnya dijalankan oleh keduanya secara bersamaan.

“Pemerintahan hari ini bukan hanya eksekutif, tetapi eksekutif dan legislatif. Kalau kita berdua berbenah bersama, insyaallah tiga pilar program yang kita cita-citakan akan bisa terwujud,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam pandangannya menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan daerah agar pembangunan tidak lagi sekadar diukur dari serapan anggaran dan ketebalan laporan administratif, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Baiq Isvie mengatakan, rapat paripurna bukan sekadar forum formal antara eksekutif dan legislatif, tetapi ruang pertanggungjawaban moral, evaluasi peradaban, sekaligus refleksi atas sejauh mana amanah rakyat telah ditunaikan melalui kebijakan, program, dan penganggaran daerah.

“APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik,” kata Baiq Isvie.

Baiq Isvie menekankan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan rakyat. Pembangunan dinilai bermakna ketika layanan publik semakin mudah, usaha masyarakat berkembang, pendidikan membaik, kesehatan semakin terjangkau, dan kesejahteraan meningkat.

Dalam forum itu, Baiq Isvie juga menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, DPRD menilai tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat, kesenjangan kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas layanan pemerintah.

Karena itu, DPRD menilai NTB membutuhkan mindset switching dalam tata kelola pembangunan. Paradigma lama yang hanya berorientasi pada serapan anggaran, kepatuhan prosedural, dan laporan administratif dinilai sudah tidak lagi memadai. Pemerintahan ke depan harus bergerak dari sekadar government spending menuju public value creation, dari administrative management menuju strategic impact leadership, serta dari pola kerja business as usual menuju budaya entrepreneurial excellence.

Konsep itu disebut DPRD sebagai Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yakni cara berpikir birokrasi yang lebih adaptif, cepat membaca perubahan, berani mengambil keputusan, mampu menciptakan solusi, dan kuat dalam orientasi hasil. Menurut DPRD, pola pikir ini tidak berarti semua aparatur harus menjadi pebisnis, melainkan menumbuhkan mentalitas kepemimpinan yang inovatif, problem solving, dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap penyelesaian persoalan publik.

“Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya ‘apa tugas saya’, tetapi harus berpikir ‘apa solusi terbaik untuk rakyat’,” tegas Baiq Isvie.

Baiq Isvie juga menekankan perlunya pejabat publik yang tidak hanya sibuk mengelola program, tetapi mampu melahirkan dampak. Pembangunan, menurut DPRD, tidak cukup berhenti pada output, tetapi harus bergerak ke outcome hingga impact. Untuk itu, critical thinking dinilai harus menjadi arus utama pembangunan NTB ke depan.

Lebih lanjut, Baiq Isvie menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, melainkan pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika rakyat merasakan pelayanan semakin mudah, pendidikan semakin baik, kesehatan semakin terjangkau, dan peluang ekonomi semakin terbuka, maka di situlah pembangunan menemukan maknanya.

Dalam rapat tersebut, Baiq Isvie juga menekankan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Kedua lembaga disebut sebagai dua pilar penting tata kelola daerah yang tidak hadir untuk saling berhadapan, melainkan saling menguatkan dan menyempurnakan. DPRD menegaskan akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara objektif, kritis, namun tetap konstruktif demi memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.

Menutup pandangannya, DPRD menyatakan bahwa NTB adalah daerah yang kaya potensi, kaya sumber daya, kaya semangat, dan kaya masa depan. Karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program pembangunan dengan excellence.

“Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” tutup Baiq Isvie.(AM/Edo)

Sebagai upaya akselerasi, Kementerian PANRB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah Batch 2 di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini menjadi wadah uji coba kebijakan (sandbox) skala terbatas untuk mematangkan transisi regulasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Digital Government yang lebih efisien.

Asisten Deputi Manajemen Transformasi Layanan Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Fahmi Alusi, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemerintahan Digital sebagai pengganti regulasi SPBE sebelumnya. Menurut Fahmi, perubahan paradigma ini sangat krusial untuk menggeser fokus dari sekadar perbaikan prosedur menjadi orientasi pada kebutuhan pengguna (user experience).

“Jika sebelumnya fokus kita adalah pada perbaikan prosedur layanan, kini yang menjadi perhatian utama adalah kualitas layanan dan dampak nyata bagi masyarakat. Rancangan regulasi baru ini akan memperkuat fondasi pemerintahan digital melalui empat pilar utama: identitas digital, sistem pertukaran data, portal pemerintah, dan sistem pembayaran digital yang terintegrasi,” ujar Fahmi di hadapan para peserta FGD.

Dalam rancangan Perpres terbaru, terdapat perubahan signifikan berupa penciutan area manajemen. Jika pada era SPBE terdapat delapan area yang terpisah, kini disederhanakan menjadi lima area manajemen yang dikoordinasikan langsung oleh Kementerian PANRB, yakni Manajemen Risiko, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Manajemen Keberlangsungan, dan Manajemen Relasi Pengguna.

Selain itu, Fahmi menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Menyongsong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan 90 persen populasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memiliki kompetensi digital yang optimal pada tahun 2029.

“Kami membutuhkan masukan nyata dari lapangan di NTB mengenai apa saja yang memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk diimplementasikan. Perwakilan dari NTB saat ini menjadi bagian penentu kebijakan nasional,” imbuhnya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., menyambut baik kepercayaan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa bagi NTB, transformasi digital bukan sekadar penambahan aplikasi baru, melainkan tentang perubahan budaya organisasi dan proses bisnis yang lebih memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar mengubah pelayanan manual menjadi elektronik, tetapi bagaimana seluruh sistem pemerintahan mampu memberikan dampak nyata. Kami terus berupaya mengatasi fragmentasi layanan dengan mengarahkan seluruh pengembangan aplikasi satu pintu melalui Dinas Kominfotik NTB,” ujar pria yang akrab disapa Dr. Aka ini.

Komitmen NTB dalam digitalisasi telah terbukti dengan capaian Indeks SPBE 2025 yang meraih nilai 4,20 dari skala 5, dengan nilai sempurna 5,00 pada sektor layanan publik. Berbagai platform seperti NTB Satu Data, JDIH, SP4N-LAPOR!, dan portal NTB DigiFest telah menjadi bukti nyata integrasi layanan di Bumi Gora.

Kegiatan FGD ini melibatkan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTB serta kabupaten/kota seperti Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Bima. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan mampu melahirkan standar manajemen layanan digital yang solutif, memangkas ego sektoral antar-instansi, dan menjadi cetak biru (blueprint) bagi digitalisasi pemerintahan di seluruh Indonesia. (san/diskominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.ci.id– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi tinggi kepada atlet balap sepeda muda berbakat asal Sumbawa, Abid Pradipta. Atlet tersebut sukses mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah berhasil meraih Juara I pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Sepeda yang diselenggarakan di Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam ajang berskala nasional ini, Abid Pradipta tampil impresif dengan turun pada dua nomor yang membutuhkan ketahanan fisik dan teknik tinggi, yakni Individual Time Trial(ITT) dan Individual Road Race (IRR) untuk kategori Men Junior Group B. Keberhasilannya menembus podium kedua nasional merupakan buah dari disiplin tinggi, program latihan yang terukur, serta semangat juang yang konsisten.

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., mengungkapkan rasa bangga atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Abid adalah bukti nyata bahwa atlet Sumbawa memiliki daya saing kompetitif yang tinggi di kancah nasional.

“Prestasi yang diraih Abid Pradipta adalah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Sumbawa. Di tengah persaingan yang sangat ketat dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi, Abid mampu menunjukkan kualitas, mental juara, dan semangat pantang menyerah. Ini adalah capaian luar biasa yang membuktikan bahwa atlet kita mampu berdiri di podium nasional,” ujar Abdul Rafiq.

Abdul Rafiq menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan sekadar prestasi individu, melainkan stimulus bagi ekosistem olahraga di Sumbawa. Ia berharap momentum ini menjadi motivasi bagi atlet muda lainnya untuk terus berlatih dan tidak takut mengejar prestasi setinggi mungkin.

Lebih lanjut, KONI Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berperan besar di balik kesuksesan ini, terutama jajaran pelatih, Pengurus Cabang (Pengcab) Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Sumbawa, serta keluarga yang terus memberikan dukungan moral dan material selama proses pembinaan.

Menyikapi capaian ini, KONI Sumbawa berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam pembinaan atlet usia muda. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi berbagai agenda olahraga bergengsi, termasuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dan ajang prestasi lainnya di masa depan.

“Keberhasilan Abid menjadi validasi bahwa investasi pada pembinaan atlet usia dini adalah kunci. Ke depan, KONI Sumbawa akan terus mengupayakan ruang bagi atlet untuk berkompetisi dan mengasah kemampuan agar nama Sumbawa semakin disegani sebagai daerah penghasil atlet berprestasi,” tegasnya.

Prestasi Abid Pradipta diharapkan dapat memicu semangat literasi olahraga di kalangan generasi muda Sumbawa, sekaligus mempertegas bahwa dengan dukungan yang tepat, bakat lokal mampu berbicara banyak di level nasional maupun internasional.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) KONI Kabupaten Sumbawa melanjutkan agenda peninjauan kesiapan atlet menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB dengan menyambangi Pemusatan Latihan Daerah Kabupaten (Pelatkab) Tim Karate Forki  Porprov NTB Kegiatan berlangsung khidmat di Padepokan Bela Diri KONI, Sumbawa Besar, pada Ahad lagi (21/6/2026)

Dalam kunjungan tersebut, para atlet Karate  sempat unjuk kebolehan dengan menampilkan atraksi teknik bela diri di hadapan tim monev sebagai gambaran kesiapan fisik dan taktik.

Ketua INKAI Cabang Kabupaten Sumbawa, Simpe Hafifuddin, S.H., yang juga Wakil Ketua Forki Sumbawa menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal secara intensif. "Saya sudah melihat langsung latihan para atlet yang akan berlaga di Porprov NTB. Saya sangat berterima kasih atas kunjungan monitoring ini, semoga komitmen kita bersama untuk meraih prestasi maksimal dapat terwujud," ujar Simpe pemegang DAN 3 INKAI ini.

Sekretaris Umum KONI Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, S.T., M.M., yang hadir dalam kesempatan tersebut, memberikan suntikan motivasi kepada para atlet. Ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan Porprov sudah semakin dekat dan setiap atlet harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

"Kalian datang untuk bertanding dan menang. Buktikan yang terbaik sekarang, karena belum tentu kesempatan yang sama datang di Porprov berikutnya," tegas H. Yudi akrab disapa.

Lebih lanjut, ia memberikan penekanan khusus terkait peluang besar yang menanti para peraih medali emas. "Jika kalian berhasil meraih emas, itu adalah golden ticket menuju PON 2028, mengingat NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Raihlah prestasi ini, karena medali emas akan menjadi bekal berharga bagi masa depan kalian, baik untuk studi maupun dunia kerja," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota Tim Monev KONI, Syamsul Patria SPd memaparkan hasil koordinasi terbaru dengan KONI Provinsi NTB di Mataram. Ia menekankan bahwa persiapan harus dilakukan secara cermat.

"Hasil dari akumulasi latihan kalian akan menjadi jawaban di atas matras nanti. Kami dari tim monev tidak hanya berpaku pada data, kami mencari pembanding dan meracik formula terbaik," jelas Syamsul.

Ia juga menyoroti pentingnya disiplin tinggi dalam menjaga asupan nutrisi bagi para atlet. "Jaga pola makan, hindari makanan cepat saji. Lebih baik 'menangis' karena lelah berlatih saat ini daripada menyesal dan menangis karena kecerobohan saat bertanding nanti," pesannya tegas.

Syamsul juga menambahkan bahwa meskipun jalur Pra-PON tidak dilalui untuk cabang ini, namun atlet yang berhasil menyabet medali emas di Porprov dipastikan akan langsung ditarik masuk ke dalam program Pelatda NTB.

Dengan semangat yang ditunjukkan para karateka INKAI Sumbawa, KONI optimis bahwa cabang olahraga karate akan mampu memberikan kontribusi medali yang signifikan bagi kontingen Kabupaten Sumbawa di ajang Porprov NTB mendatang. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan langsung ke lokasi Pemusatan Latihan Daerah Kabupaten (Pelatkab) atau training Center cabang olahraga panahan di Lapangan Pragas, Sumbawa Besar, pada Ahad (21/6/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kesiapan atlet PERPANI Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB mendatang.

Dalam arahannya, Sekretaris Umum (Sekum) KONI Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, ST., MM., menekankan pentingnya memanfaatkan peluang di Porprov NTB dengan sebaik-baiknya. Ia meminta seluruh tim PERPANI untuk tetap solid dan membangun semangat juara.

"Tim PERPANI harus solid. Kita datang untuk bertanding, dan kita bertanding untuk menang. Panahan merupakan cabang olahraga unggulan. Beprestasi sebagai penyumbang medali terbanyak pada Porprov NTB yang lalu harus dipertahankan," tegas H. Yudi di hadapan para atlet.

Senada dengan hal tersebut, anggota Tim Monev KONI, Abet Kamaruddin dan Didi Dirgantara, menekankan pentingnya keseimbangan antara tiga aspek utama bagi seorang atlet: fisik, teknis, dan mental.

"Jaga kebugaran tubuh dan hindari makanan yang dapat mengganggu kesehatan. Secara teknis, teruslah mengasah kemampuan dengan berlatih di bawah bimbingan pelatih. Selain itu, aspek mental juga sangat penting. Jika menjelang pertandingan muncul gangguan pikiran atau perasaan, halau dengan berdoa dan tetap istiqomah. Tetaplah tegar dan kuat," pesan Didi.

Menanggapi kunjungan tersebut, Kabid Binpres PERPANI Kabupaten Sumbawa, Agus Subandi ST, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran tim monev KONI Sumbawa. Menurutnya, kehadiran jajaran pengurus KONI dalam jumlah besar memberikan suntikan semangat dan motivasi tersendiri bagi para atlet, pelatih, maupun official.

"Latihan berlangsung selama enam hari dalam seminggu. Mulai Selasa hingga Minggu, libur di Senin saja mulai pagi hingga Sore hari" ujarnya.jadi silahkan dapat datang kembali melakukan monitoring dan menonton para atlet berlatih di waktu tersebut untuk Sabtu dan Minggu latihan bersama di Lapangan Pragas ini.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PERPANI Kabupaten Sumbawa, Muhammad Yamin, SE., M.Si., beserta Sekretaris Abdul Ma'ruf Rahmat, Pelatih Panahan Purwanto, M Jurnawi Fachrudin, Eko Wibowo dan jajaran pengurus PERPANI lainnya yang turut mendampingi jalannya sesi latihan serta evaluasi tersebut.

Sebelumnya para Atlet sejak pagi telah melakukan scoring dan telah berlangsung selama 3 sesi tambahan. Sehingga hasil tembakan para atlet dapat diketahui perkembangannya untuk dilakukan analisa dan perbaikan bagi atlet. (AM)

Gorontalo,Amarmedia.co.id -  21 Juni 2026 – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendorong investasi dan memperkuat ketahanan pangan nasional kembali membuahkan hasil. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P, memastikan proyek unggas terintegrasi yang digagas Kementerian Pertanian bersama PT Berdikari akan segera dikembangkan di Pulau Sumbawa.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Jarot melakukan pembahasan strategis bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Direksi PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi di sela-sela agenda dinasnya di Gorontalo.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pengembangan industri unggas terintegrasi sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah sektor peternakan, serta mendorong hilirisasi komoditas unggas di daerah.

Bupati Jarot mengungkapkan bahwa hasil pembahasan berlangsung sangat positif. Dalam waktu dekat, tim dari Kementerian Pertanian dan PT Berdikari dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Sumbawa untuk melakukan verifikasi lapangan dan memastikan kesiapan lahan yang telah diusulkan Pemerintah Daerah.

“Alhamdulillah, hasil pembahasan bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direksi PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi sangat menggembirakan. Tim Kementan dan PT Berdikari akan segera turun ke Sumbawa untuk memastikan kesiapan lahan yang telah kami usulkan. Ini menjadi langkah maju yang sangat penting bagi pengembangan sektor peternakan dan ekonomi daerah,” ujar Bupati Jarot.

Dalam pertemuan tersebut, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima resmi ditetapkan sebagai lokasi pengembangan proyek unggas terintegrasi di Pulau Sumbawa. Penetapan ini didasarkan pada besarnya potensi lahan, dukungan sumber daya peternakan yang memadai, serta peluang pengembangan industri hilir yang dinilai sangat menjanjikan.

Proyek strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan produksi unggas nasional, membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi masyarakat dan peternak lokal, serta menarik investasi berskala besar ke wilayah Pulau Sumbawa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan proyek. Sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan pemerintah daerah diyakini akan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu pusat pengembangan industri unggas terintegrasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dengan rencana kunjungan tim Kementerian Pertanian dan PT Berdikari dalam waktu dekat, masyarakat Sumbawa dan Bima menaruh harapan besar agar proyek ini segera terealisasi dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan peternak.(AM)

Lombok Tengah Amarmedia.co.id–Memperingati Bulan Bung Karno 2026, DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah menggelar donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu menjadi rangkaian Utama dari sejumlah agenda Bulan Bung Karno yang sebelumnya telah dilaksanakan, mulai dari apel peringatan 1 Juni hingga kemah bakti dan penanaman pohon di kawasan bantaran Sungai Lembah Datu, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata.

Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah, Suhaimi, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengamalan ajaran Bung Karno yang selalu menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan.

"Bung Karno mengajarkan politik yang hadir untuk kemanusiaan," kata Suhaimi.

Anggota DPRD NTB ini menjelaskan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dipilih karena menyentuh kebutuhan langsung masyarakat. Menurutnya, kehadiran partai politik harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat.

Pada kegiatan donor darah kali ini, panitia menargetkan sedikitnya 150 kantong darah terkumpul. Hingga pelaksanaan berlangsung, Suhaimi optimistis target tersebut dapat tercapai.

"Target 150 kantong darah, insyaallah terpenuhi," ujarnya.

Lebih jauh, Suhaimi menegaskan, telah menjadi komitmen PDI Perjuangan Lombok Tengah, bahwa kegiatan sosial serupa tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan atau hanya dilakukan saat momentum Bulan Bung Karno. Ia menyebutkan, donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan gratis dapat menjadi program rutin yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Karena itu, ia mendorong seluruh pengurus partai, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk menindaklanjuti program tersebut di wilayah masing-masing.

"Jangan berhenti hari ini. PAC dan ranting harus melanjutkan di desa-desa," tegasnya.

Menurut Suhaimi, arahan tersebut sejalan dengan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri, yang terus mengingatkan seluruh kader agar selalu berada di tengah rakyat dan menghadirkan kerja-kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat kepedulian sosial, kader partai juga dituntut memiliki keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

"Kader selalu diingatkan Ibu Ketua Umum, agar mereka harus dekat dengan rakyat, peduli sesama, dan menjaga alam," ucap Suhaimi.

Ia menegaskan, seluruh kader PDI Perjuangan memahami sepenuhnya, semangat Bulan Bung Karno tidak cukup diwujudkan melalui peringatan dan seremoni semata. Yang lebih penting adalah menghadirkan aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan donor darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, serta gerakan penanaman pohon yang telah dilakukan sebelumnya, PDI Perjuangan Lombok Tengah berharap nilai-nilai perjuangan Bung Karno dapat terus hidup dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna.(AM)

Lombok Timur.Amarmedia.co.id (20Juni 2026) Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H. Rachmat Hidayat, meresmikan Rumah Aspirasi di Kompleks Rumah Sehat Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Sabtu (20/6/2026).

Kehadiran Rumah Aspirasi tersebut menjadi penegasan komitmen PDI Perjuangan untuk mendekatkan pelayanan politik kepada masyarakat sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga yang ingin menyampaikan persoalan, keluhan, maupun gagasan pembangunan.

Peresmian rumah aspirasi itu berlangsung dalam rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang digelar DPC PDI Perjuangan Lombok Timur. Sejumlah pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah hadir dalam kegiatan tersebut.

Dari DPP antara lain hadir Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, dan Sri Rahayu. Sementara dari DPD PDIP Provinsi NTB drg. Meily Zuraida, H Ruslan Turmuzi, Mahsan, Lalu Chandra Yudistira, I Gusti Lanang Media, Nyayu Ernawati, Made Slamet dan Wahyu Septtriandi. Sementara dari DPC PDIP Lombok hadir Ketua DPC Ahmad Sukro, Sekretaris DPC Ahmad Amrullah, Anggota DPRD Lombok Timur dari PDIP Marianah, dan sejumlah pengurus lainnya.  

Dalam sambutannya, Rachmat Hidayat menegaskan, Rumah Aspirasi dihajatkan tidak sekadar menjadi kantor politik atau tempat aktivitas partai. Lebih dari itu, Rumah Aspirasi ini dia hajatkan sebagai ruang pengaduan dan konsultasi masyarakat yang terbuka bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang politik, agama, profesi, maupun golongan.

“Rumah ini milik rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan persoalannya,” tegas Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengungkapkan, masih banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan. Mulai dari infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, persoalan pertanian, nelayan, hingga berbagai urusan administrasi yang kerap membuat warga kesulitan memperoleh akses pelayanan.

Karena itu, keberadaan Rumah Aspirasi diharapkan menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang.

“Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi persoalannya. Negara harus hadir, dan kami ingin menjadi penghubungnya,” ujar Rachmat.

Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan, politik pada hakikatnya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, keberadaan Rumah Aspirasi harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata, bukan sekadar simbol atau bangunan fisik.

“Politik harus terasa manfaatnya. Ukurannya sederhana, apakah rakyat terbantu atau tidak,” katanya.

Rachmat menambahkan, setiap aspirasi yang masuk akan dicatat, dikaji, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimilikinya sebagai wakil rakyat di Senayan. Jika persoalan tersebut menjadi ranah pemerintah daerah, maka akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Jika berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat, pihaknya siap memperjuangkannya melalui jalur-jalur yang tersedia.

“Jangan ragu datang. Sampaikan masalahnya. Kami akan kawal sampai ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Politisi lintas zaman ini menilai, masyarakat sering kali memiliki persoalan yang sederhana namun tidak mengetahui harus menyampaikan kepada siapa. Akibatnya, banyak keluhan yang berlarut-larut dan tidak tertangani.

Karena itu, Rumah Aspirasi diharapkan menjadi tempat pertama yang dapat didatangi masyarakat ketika membutuhkan pendampingan ataupun advokasi.

“Yang paling penting, rakyat punya tempat mengadu dan punya harapan bahwa suaranya didengar,” kata Rachmat.

Menurutnya, semangat tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno, kata dia, selalu menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan perjuangan politik.

“Bung Karno mengajarkan bahwa politik harus berpihak kepada wong cilik. Rumah Aspirasi ini adalah salah satu bentuk keberpihakan itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengurus DPP PDI Perjuangan, Sri Rahayu, menyampaikan apresiasinya atas hadirnya Rumah Aspirasi di Lombok Timur. Menurutnya, fasilitas tersebut akan menjadi instrumen penting dalam menyerap sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat di daerah.

Ia menegaskan bahwa Rumah Aspirasi terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Ini bukan rumah untuk kader partai semata. Ini rumah untuk rakyat,” katanya.

Rahayu menjelaskan, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan melalui Rumah Aspirasi. Mulai dari persoalan pembangunan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Menurutnya, tidak sedikit persoalan masyarakat yang sesungguhnya dapat diselesaikan apabila ada koordinasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Karena itu, Rumah Aspirasi juga akan berfungsi sebagai ruang komunikasi dan koordinasi.

“Yang terpenting adalah memastikan rakyat tidak berjalan sendiri ketika menghadapi masalah,” kata Rahayu.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Sukro, mengatakan peresmian Rumah Aspirasi menjadi penutup rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno yang telah dilaksanakan selama Juni 2026.

Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari pemotongan tumpeng, zikir bersama, diskusi tentang pemikiran Bung Karno, hingga kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

“Bulan Bung Karno kami isi dengan kegiatan yang memiliki nilai sosial dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Penanaman Pohon Mangrove

Usai peresmian Rumah Aspirasi, jajaran PDI Perjuangan juga melanjutkan kegiatan penanaman mangrove di Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir dan mitigasi perubahan iklim.

Ditegaskan, penanaman mangrove ini menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir. Menurutnya, kawasan pesisir Lombok Timur menghadapi tantangan yang semakin besar akibat abrasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap ekosistem laut.

“Menanam mangrove berarti menanam perlindungan untuk masa depan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain berfungsi menahan abrasi dan mengurangi dampak gelombang pasang, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. Keberadaannya mendukung produktivitas perikanan karena menjadi tempat berkembang biak bagi ikan, kepiting, dan berbagai organisme yang menjadi sumber penghidupan masyarakat nelayan.

“Kalau mangrove terjaga, laut tetap produktif. Kalau laut produktif, ekonomi rakyat pesisir juga ikut kuat,” katanya.

Ia menambahkan, semangat menjaga lingkungan sejatinya sejalan dengan ajaran Bung Karno yang menempatkan manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang harus dijaga secara berkelanjutan. Karena itu, rangkaian Bulan Bung Karno tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan sosial dan politik kerakyatan, tetapi juga aksi nyata untuk merawat lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.

Menurut Sukro, seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno tahun ini dirancang agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.

“Perjuangan tidak cukup dengan pidato. Perjuangan harus hadir dalam tindakan,” katanya.

Peresmian Rumah Aspirasi di Lombok Timur menjadi langkah baru bagi PDI Perjuangan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekaligus memastikan persoalan-persoalan warga tidak berhenti sebagai keluhan, melainkan menjadi agenda yang diperjuangkan hingga mendapatkan penyelesaian.

Di tengah berbagai tantangan sosial dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berkembang, kehadiran Rumah Aspirasi diharapkan menjadi ruang yang menghubungkan suara rakyat dengan para pengambil kebijakan.

“Kami seluruh kader PDI Perjuangan selalu diingatkan, bahwa rakyat tidak membutuhkan janji yang panjang. Mereka hanya ingin didengar dan diperjuangkan,” tutup Sukro. (AM/Didu)

Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP bersama istri di stand Kabupaten Sumbawa pada PENAS XVII di Provinsi Gorontalo Sabtu 20  Juni 2026.

Gorontalo, Amarmedia.co.id - 20 Juni 2026 – Semangat memajukan sektor pertanian dan perikanan Kabupaten Sumbawa terus digelorakan. Hari ini, Sabtu 20 Juni 2026 Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., hadir langsung di Gorontalo untuk mengikuti pembukaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026.

Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa ini merupakan wujud komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjemput inovasi teknologi dan memperluas jejaring kolaborasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di "Tana Samawa".

PENAS Petani Nelayan XVII tahun 2026 ini menjadi ajang strategis bagi para pelaku utama sektor pangan dari seluruh penjuru Indonesia. Bupati Jarot menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang berharga untuk bertukar gagasan, berbagi inovasi, dan memperkuat sinergi antardaerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah, hari ini kami hadir langsung untuk menyerap semangat dan inovasi dari berbagai daerah. Ini adalah momentum penting bagi para petani dan nelayan kita di Sumbawa untuk terus berkembang, mengadopsi teknologi baru, dan meningkatkan produktivitas hasil laut maupun hasil bumi kita," ujar Bupati Jarot di sela-sela kegiatan dalam ketenangan resminya.

Bagi Bupati Jarot, petani dan nelayan bukan sekadar profesi, melainkan garda terdepan dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia berharap, hasil-hasil dari pertemuan nasional di Gorontalo ini dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan di lapangan, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar.

Bupati yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga menitipkan harapan besar agar semangat yang dibawa dari Gorontalo nantinya dapat dirasakan dampaknya hingga ke pelosok desa di Sumbawa.

"Semangat PENAS ini harus kita bawa pulang. Kita ingin petani dan nelayan kita di Sumbawa semakin berdaya, inovatif, dan sejahtera. Mereka adalah tulang punggung daerah yang harus kita dukung penuh agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang berdaya saing," tegasnya.

Keikutsertaan delegasi Kabupaten Sumbawa dalam ajang skala nasional ini menunjukkan bahwa Pemkab Sumbawa serius dalam memprioritaskan sektor ekonomi kerakyatan. Dengan kolaborasi yang lebih kuat pasca-PENAS, diharapkan tata kelola pertanian dan perikanan di Sumbawa dapat lebih modern, efektif, dan berkelanjutan.

Bupati Jarot optimis, melalui penguatan kapasitas SDM petani dan nelayan, visi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera akan lebih cepat terwujud. Kehadiran Bupati di Gorontalo menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan rakyat hingga ke kancah nasional. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  20 Juni 2026– Suasana haru penuh sukacita menyelimuti halaman Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (20/6/2026). Ratusan keluarga jamaah memadati lokasi penyambutan, menyambut kepulangan Jamaah Haji Kloter 14 asal Kabupaten Sumbawa musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Acara penyambutan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta istri, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta tokoh masyarakat dan alim ulama. Lantunan doa syukur yang dipimpin oleh H. Mustaram, jamaah haji asal Kecamatan Moyo Utara, membuka rangkaian acara dengan khidmat, menggetarkan hati para hadirin yang telah lama menanti kepulangan sanak keluarga dari Tanah Suci.

Menjaga Martabat Penyelenggaraan Haji

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sumbawa, H. Ardi Suzami, S.EI., M.M.Inov., dalam laporannya menyampaikan kabar membanggakan. Penyelenggaraan haji tahun ini dinilai sebagai salah satu yang terbaik.

Namun, di balik rasa syukur, terselip duka mendalam bagi masyarakat Sumbawa. Dua jamaah asal Kabupaten Sumbawa, yakni H. Muhammad Dewasi dari Kecamatan Lunyuk dan H. Beni Yasin dari Kecamatan Maronge, berpulang ke Rahmatullah di Tanah Suci. Selain itu, satu jamaah lainnya, H. Sirim, masih dalam perawatan medis di Arab Saudi.

"Alhamdulillah, sebanyak 327 jamaah telah tiba kembali di Tanah Samawa dengan selamat. Kami mohon doa agar jamaah yang masih dirawat segera diberikan kesembuhan,"ujar H. Ardi.

Pesan Wabup: Membawa Nilai Kemabruran untuk "Tau Samawa"

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam sambutannya menyampaikan pesan menyentuh. Ia berharap para jamaah tidak hanya membawa gelar haji, melainkan nilai-nilai kesalehan yang berdampak nyata bagi lingkungan sekitar.

"Bapak dan Ibu adalah tamu-tamu pilihan Allah. Mari kita jaga kemabruran ini dengan perilaku yang menjadi teladan. Jadilah penyemangat di tengah masyarakat kita, dan mari bersama-sama berkontribusi membangun Tanah Samawa tercinta ini dengan semangat ikhlas dan persatuan," tutur Wabup dengan nada hangat.

Wabup Ansori juga mengajak seluruh hadirin untuk menundukkan kepala sejenak, membacakan Al-Fatihah bagi dua jamaah asal Sumbawa yang wafat di Makkah. 

"Mereka wafat saat menjemput ridho Allah, insya Allah menjadi syahid,"tambahnya.

Menutup rangkaian acara, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus memperbaiki fasilitas dan pelayanan bagi jamaah haji di tahun-tahun mendatang. Sebagai bentuk penghormatan, Wabup Ansori bersama jajaran pejabat turun langsung menyalami satu per satu jamaah yang baru saja turun dari bus, sebuah pemandangan yang menunjukkan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya.

Penyambutan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud rasa syukur atas kembalinya para tokoh penggerak spiritual di tingkat desa dan kecamatan. Diharapkan, sekembalinya ke tanah kelahiran, para haji dan hajjah ini mampu menjadi motor penggerak kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat "Tau Samawa".(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sinta M. Iqbal, menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menghadiri peresmian UNIQLO Neighborhood Collaboration Batch 4 di gerai UNIQLO Lombok Epicentrum Mall, Jumat (19/6/2026), sebuah inisiatif yang membuka ruang promosi bagi kriya dan wastra lokal NTB di jaringan ritel modern berkelas internasional.

Didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Kepala UPTD Balai Kemasan Produk Daerah (BKP3D), dan Koordinator Pemasaran BKP3D, Sinta meninjau langsung Neighborhood Collaboration Corner yang menampilkan berbagai produk UMKM unggulan NTB.

Menurut Sinta, kerja sama yang telah memasuki tahun keempat tersebut membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha mampu menghadirkan peluang nyata bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.

“Kami mengapresiasi konsistensi UNIQLO dalam mendukung pemberdayaan UMKM di NTB. Harapannya, kolaborasi ini menjadi pintu masuk bagi produk-produk lokal untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di pasar internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, Dekranasda NTB tengah mendorong pemerataan manfaat program dengan memperluas partisipasi pelaku UMKM dari Pulau Sumbawa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi kreatif daerah sekaligus mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal.

Kehadiran produk NTB di ruang kolaborasi UNIQLO tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga menunjukkan bahwa karya para perajin daerah memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar modern. Berbagai produk kriya yang memadukan nilai tradisi dengan inovasi desain menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen domestik maupun mancanegara.

Salah satu pelaku UMKM yang terlibat, Abdul Jaelani Purnamasyaf, pemilik Purnama Shop, mengaku bangga produknya mendapat kesempatan ditampilkan melalui program tersebut. Ia menilai kolaborasi ini membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan kerajinan khas NTB, seperti anyaman ketak dan rotan yang dipadukan dengan material kerang serta inovasi pemanfaatan limbah plastik.

“Kami berharap semakin banyak masyarakat mengenal produk NTB dan pada akhirnya tertarik berkunjung maupun menjalin kerja sama bisnis dengan para perajin lokal,” ungkapnya.

Program Neighborhood Collaboration menjadi contoh bagaimana kemitraan strategis dapat memperkuat ekosistem UMKM, mulai dari peningkatan eksposur produk, penguatan identitas budaya lokal, hingga penciptaan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi NTB, kolaborasi semacam ini merupakan langkah penting dalam mengangkat nilai tambah produk daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat kepada pasar yang lebih luas. Dengan dukungan berbagai pihak, UMKM NTB diharapkan tidak hanya menjadi tuan rumah di daerah sendiri, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan global, membawa nama baik Lombok dan Nusa Tenggara Barat sebagai pusat ekonomi kreatif yang inovatif dan berdaya saing.(AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagai langkah nyata, BPBD membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan melalui rencana pelaksanaan Gladi Posko dan Gladi Lapang di Kecamatan Moyo Utara, yang dijadwalkan berlangsung pada 22 dan 25 Juli 2026 mendatang.

Kegiatan tersebut akan melibatkan seluruh desa di Kecamatan Moyo Utara. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas masyarakat serta aparatur desa dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, khususnya banjir yang selama ini menjadi salah satu ancaman utama di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusdianto Ar, menyatakan bahwa gladi posko dan gladi lapang ini merupakan langkah taktis untuk menanamkan pemahaman prosedur penanganan bencana sejak dini.

“Tujuan kegiatan ini adalah memperkuat kesiapsiagaan seluruh elemen masyarakat. Ketika terjadi bencana, masyarakat harus mengetahui apa yang harus dilakukan, ke mana harus bergerak, dan bagaimana mengikuti prosedur evakuasi yang benar,” ujar Rusdianto saat memberikan keterangan pada Jumat (19/06/2026).

Rusdianto membeberkan bahwa Kecamatan Moyo Utara memiliki rekam jejak historis terkait bencana banjir yang cukup besar. Peristiwa banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada tahun 2012 dan 2017 menjadi pelajaran penting (lesson learned) bagi semua pihak untuk tidak lengah. Menurutnya, kapasitas dan kesiapan menghadapi potensi kejadian serupa di masa mendatang harus terus diasah.

Simulasi Alur Peringatan Dini hingga Evakuasi

Melalui rangkaian gladi posko dan gladi lapang ini, para peserta dan warga akan diberikan simulasi serta pemahaman langsung mengenai mekanisme Peringatan Dini (Early Warning System)

 Bagaimana informasi bahaya disebarkan secara cepat dan akurat.

Juga memperjelas pembagian peran antara pemerintah daerah, kecamatam, desa, dan relawan dan mengarahkan warga bergerak secara tertib menuju lokasi aman sesuai jalur dan titik evakuasi yang telah ditetapkan.

“Ke depan, kami berharap masyarakat bersama pemerintah desa dan seluruh unsur terkait benar-benar memahami langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Dengan demikian, proses evakuasi dapat berjalan tertib dan masyarakat dapat bergerak menuju titik evakuasi yang aman,” tambah Rusdianto.

BPBD Kabupaten Sumbawa menilai keterlibatan aktif seluruh desa dalam kegiatan ini menjadi faktor kunci dalam membangun budaya sadar bencana (disaster awareness) serta memperkuat ketangguhan masyarakat (community resilience) di tingkat lokal.

Selain meningkatkan kemampuan respons cepat saat darurat, agenda ini juga diharapkan mampu menumbuhkan sinergi yang solid antara berbagai stakeholder yakni Pemerintah Daerah dan Kecamatan, Relawan Kebencanaan, Aparat Keamanan (TNI/Polri), Warga Masyarakat

Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat fenomena perubahan iklim dan cuaca ekstrem global saat ini, penguatan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dinilai sebagai langkah paling krusial. BPBD Sumbawa menegaskan, kesiapan yang matang adalah kunci utama untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian materil ketika bencana melanda. (AM/Jack)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  (19 Juni 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa pada Jumat (19/6/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat upaya mitigasi serta sistem penanggulangan bencana di wilayah setempat.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Sumbawa dalam menghadapi ancaman bencana yang kian dinamis dan kompleks. Melalui pembaruan dokumen KRB tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan arah pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana (PRB).

Nantinya, dokumen KRB yang telah direview dan diperbarui ini diproyeksikan menjadi landasan geospasial sekaligus rujukan kebijakan strategis dalam penyusunan program mitigasi serta pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa ke depan.

### Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor dan Program SIAP SIAGA

Rakor ini bertujuan utama untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kerangka kerja KRB. Sinergi ini dirasa krusial mengingat penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Pelaksanaan kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari **Program SIAP SIAGA**, kemitraan Australia-Indonesia yang selama ini aktif mendukung penguatan kapasitas kebencanaan di berbagai daerah di Indonesia.

### Tiga Target Utama Forum Koordinasi

Melalui forum koordinasi ini, terdapat beberapa target konkret yang ingin dicapai untuk meletakkan dasar hukum dan operasional yang kuat, di antaranya:

 * **Penyusunan SK Tim:** Menyusun draf Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

 * **Penyusunan KAK:** Merumuskan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan review dokumen KRB.

 * **Garis Waktu & Pembagian Peran:** Menghasilkan kesepakatan resmi terkait penentuan waktu dimulainya proses review, penyusunan linimasa (*timeline*) tahapan kerja, serta kejelasan pembagian peran teknis antara Pemkab Sumbawa dan Program SIAP SIAGA.

### Menuju Sumbawa yang Tangguh dan Aman

Dengan tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif, valid, dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa diharapkan memiliki kesiapsiagaan yang jauh lebih matang dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa depan.

Ketersediaan data risiko yang akurat ini pada akhirnya akan memperkuat ketahanan wilayah, demi mendukung pembangunan daerah yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Sumbawa.

Perkuat Mitigasi, Pemkab Sumbawa Gelar Rakor Review Dokumen Kajian Risiko Bencana

Sumbawa Besar. Gaung NUSRA Jumat, 19/06/26. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui BPBD Kabupaten Sumbawa mengadakan Rapat Koordinasi Review Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Sumbawa sebagai langkah strategis dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di daerah.

Kabid BPBD Dr.Rusdianto menjelaskan bahwa jegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin dinamis dan kompleks. Melalui pembaruan dokumen Kajian Risiko Bencana, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pembangunan yang tangguh, berkelanjutan, serta berbasis pada pengurangan risiko bencana.

"Dokumen KRB yang akan direview dan diperbarui diproyeksikan menjadi landasan geospasial sekaligus kebijakan strategis dalam penyusunan program mitigasi dan pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Sumbawa" ujarnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan serta memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor dalam menyusun kerangka kerja Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Program SIAP SIAGA yang selama ini aktif mendukung penguatan kapasitas kebencanaan di berbagai daerah.

Melalui forum ini, diharapkan dapat disusun draf Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sumbawa yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, akan disusun pula Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman operasional yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan review dokumen KRB.

Tidak hanya itu, rapat koordinasi ini juga menargetkan menghasilkan kesepakatan resmi terkait penentuan waktu dimulainya proses review, penyusunan linimasa tahapan kerja, serta kejelasan pembagian peran teknis antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Program SIAP SIAGA.

Dengan disusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana yang komprehensif dan berkelanjutan, Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana serta mampu memperkuat ketahanan wilayah demi mendukung pembangunan daerah yang aman dan berkelanjutan (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Provinsi Nusa Tenggara Barat meneguhkan komitmennya menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui pencanangan yang berlangsung meriah di Gedung Gelanggang Pemuda Youth Center NTB, Jumat (19/6/2026).

“Data ekonomi yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 harus kita sukseskan bersama,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi NTB bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Pencanangan tersebut merupakan bentuk penguatan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang pendataan lapangannya telah dimulai secara serentak di seluruh Indonesia termasuk di NTB sejak 15 Juni 2026. Di NTB, pencanangan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, para bupati dan wali kota se Pulau Lombok, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Provinsi, pimpinan instansi vertikal, para pelaku usaha, serta kelompok masyarakat.

Lebih dari 500 tamu undangan memadati lokasi kegiatan. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan bersama terhadap pelaksanaan sensus yang akan menghasilkan potret lengkap kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Bumi Gora.

Prosesi pencanangan ditandai dengan penancapan bendera pada miniatur Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, Wakil Kepala BPS RI, para bupati dan wali kota, serta unsur Forkopimda Provinsi NTB. Penancapan bendera tersebut melambangkan semangat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 di NTB.

Komitmen itu kemudian ditegaskan melalui penandatanganan dukungan oleh para bupati dan wali kota. Secara bergantian, para kepala daerah membubuhkan tanda tangan pada papan deklarasi sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi di wilayah masing-masing.

Di hadapan Wakil Kepala BPS RI dan seluruh hadirin, Gubernur NTB menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turkiye itu mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan informasi yang akurat sesuai kondisi sebenarnya.

“Ketika datanya baik, maka perencanaannya akan baik. Ketika perencanaannya baik, manfaat pembangunannya akan semakin dirasakan masyarakat," kata Gubernur.

Kegiatan pencanangan berlangsung semarak dengan menampilkan atraksi peresean, seni bela tradisional masyarakat Sasak yang menjadi salah satu ikon budaya NTB. Atraksi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para peserta dan tamu undangan.

Suasana semakin meriah ketika Gubernur NTB dan Wakil Kepala BPS RI turun langsung ke arena sebagai pepadu peresean secara simbolis. Keduanya memperagakan peresean di hadapan ratusan peserta yang menyambut dengan tepuk tangan dan sorak antusias.

Peresean dipilih sebagai simbol keberanian, ketangguhan, dan sportivitas yang sejalan dengan semangat kolaborasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Melalui pendekatan budaya lokal tersebut, pesan mengenai pentingnya sensus diharapkan semakin dekat dengan masyarakat.

Wakil Kepala BPS RI dalam sambutannya mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi dan perkembangan aktivitas usaha di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya ditentukan oleh kerja petugas lapangan, tetapi juga partisipasi aktif pelaku usaha sebagai responden serta dukungan penuh pemerintah daerah.

“Data yang akurat akan memberi arah yang jelas bagi pembangunan. Karena itu, setiap pelaku usaha memiliki peran penting dalam menentukan kualitas hasil sensus,” ujarnya.

Melalui pencanangan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik semakin meningkat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran pada masa mendatang.

Melengkapi rangkaian pencanangan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menampilkan berbagai produk unggulan yang dimiliki. Kehadiran mereka menjadi representasi nyata denyut ekonomi NTB yang akan dipotret melalui Sensus Ekonomi 2026. Stan-stan UMKM pun menjadi ruang interaksi yang hangat antara masyarakat, pelaku usaha, dan para tamu undangan yang hadir. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (19 Juni 2026) - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, mengungkapkan alasan dipilihnya Sumbawa sebagai tuan rumah perdana Soekarno Volley Cup

Dalam sambutannya, Esti Wijayati yang hadir bersama Ketua DPP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends, Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan Sri Rahayu, Wakil Bendahara Umum Bidang Program Yuke Yurike, serta Anggota Komisi I DPR RI Yulius Setiarto, menjelaskan bahwa dipilihnya Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi penyelenggaraan perdana Soekarno Volley Cup tidak lepas dari ikatan historis antara Bung Karno dengan Pulau Sumbawa.

Ia mengungkapkan, Presiden pertama Republik Indonesia itu tercatat sedikitnya dua kali mengunjungi Pulau Sumbawa pada era 1950-an untuk bertemu langsung dengan masyarakat.

Esti juga mengingatkan bahwa Juni merupakan Bulan Bung Karno karena terdapat tiga momentum penting, yakni 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, 6 Juni sebagai Hari Lahir Bung Karno, dan 21 Juni sebagai hari wafat Sang Proklamator.

Menurutnya, penyelenggaraan berbagai kegiatan sepanjang Juni merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa dan pemikiran Bung Karno dalam membangun bangsa.

Ia menambahkan, bola voli dipilih karena menjadi salah satu cabang olahraga paling digemari masyarakat Indonesia setelah sepak bola dan bulu tangkis. Karena itu, DPP PDI Perjuangan telah merancang Soekarno Volley Cup agar berkembang menjadi turnamen kerakyatan berskala nasional.

“Ini baru titik awal di Kabupaten Sumbawa. Ke depan kami sudah merancang agar Soekarno Volley Cup menjadi event besar yang digelar di seluruh Indonesia untuk menemukan bibit-bibit atlet potensial sekaligus mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional,” ujarnya.

Esti berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kompetisi sebagai sarana mempererat persatuan, bukan memunculkan permusuhan.

“Ketika Merah Putih berkibar dan Indonesia Raya dikumandangkan di ajang internasional, tidak ada lagi sekat agama, suku, ras maupun partai politik. Itulah yang diajarkan Bung Karno tentang persatuan dan kesatuan. Karena itu bertandinglah dengan sportif, jadikan turnamen ini sebagai ajang mencari prestasi sekaligus mempererat persaudaraan,” pungkasnya. (AM)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id (19 Juni 2026) – Turnamen Voli Kerakyatan “Soekarno Volley Cup” Tahun 2026 resmi bergulir. Pembukaan kompetisi bergengsi ini dipusatkan di Lapangan Voli Indoor Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa pada Jumat (19/6/2026).

Mengusung tema besar “Satukan Tekad Menangkan Rakyat”, event ini dirancang tidak hanya sebagai wadah pembinaan olahraga bola voli di Kabupaten Sumbawa, tetapi juga sebagai momentum mempererat kebersamaan dan membakar semangat gotong royong masyarakat.

Pembukaan turnamen ditandai secara simbolis lewat servis pertama oleh jajaran DPP PDI Perjuangan. Acara berlangsung meriah dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPD dan DPC PDI Perjuangan, empat anggota DPR RI, satu anggota DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD Provinsi NTB dari Fraksi PDIP, serta anggota DPRD kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa.

Momen Bersejarah Bagi Desa Ngeru

Kepala Desa Ngeru, Khaeruddin, dalam sambutannya menyampaikan rasa bangga yang mendalam. Ia menyebut pelaksanaan Soekarno Volley Cup ini sebagai tonggak sejarah baru bagi desanya. Untuk pertama kalinya, kegiatan dengan konsep kerakyatan yang masif digelar di Desa Ngeru dengan dihadiri langsung oleh jajaran petinggi DPP PDI Perjuangan.

“Ini menjadi sejarah bagi Desa Ngeru. Tanpa dukungan semua pihak, tentu hari ini tidak akan kita saksikan bersama. Kami bangga desa kami menjadi tuan rumah kegiatan besar ini,” ujar Khaeruddin.

Ia juga menegaskan bahwa Desa Ngeru selama ini dikenal sebagai salah satu basis kuat PDI Perjuangan di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, turnamen ini dipersembahkan khusus sebagai pesta rakyat pasca-panen sekaligus hiburan berkualitas bagi warga.

Kolaborasi dan Dua Semangat Utama

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., melaporkan bahwa kesuksesan pelaksanaan Soekarno Volley Cup merupakan buah dari kolaborasi solid antara struktur DPC, DPD, hingga DPP PDI Perjuangan.

Dalam laporannya, Abdul Rafiq menekankan bahwa turnamen ini membawa dua esensi dan semangat utama yakni pertama Menyambut Bulan Bung Karno."Menjadi momentum untuk memaknai kembali identitas, pemikiran, dan rekam jejak perjuangan Proklamator sekaligus Presiden pertama RI. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Bung Karno bukan hanya milik PDI Perjuangan, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia," tegas Rafiq.

Kemudian ujarnya sebagai Wadah Pembinaan Atlet Berbakat.Menjadi inkubator bagi talenta muda daerah. Rafiq berharap turnamen ini menjadi agenda tahunan yang konsisten melahirkan bibit-bibit atlet bola voli potensial dari Sumbawa, yang kelak mampu bersaing di kancah provinsi, nasional, bahkan internasional.

Turnamen ini diproyeksikan akan menyaring tim-tim tangguh dari berbagai wilayah. Abdul Rafiq memaparkan bahwa para juara dari masing-masing zona nantinya akan dipertemukan pada babak puncak (grand final). Waktu Pelaksanaan Grand Final pada bulan Juli 2026 (Bertepatan dengan rangkaian Bulan Bung Karno) di Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Sumbawa

“Manfaatkan momentum ini sebaik-baiknya karena di dalamnya terdapat nilai sejarah sekaligus nilai prestasi,” pesan Rafiq kepada para atlet yang bertanding.

Di penghujung laporannya, Abdul Rafiq menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, MY Esti Wijayati yang hadir langsung memimpin rombongan pusat.

Kehadiran para legislator pusat dan daerah ini diakui semakin menambah semarak dan legitimasi Soekarno Volley Cup 2026 sebagai agenda olahraga kerakyatan yang mampu menyatukan masyarakat melalui sportivitas yang tinggi. 

Tampak hadir pula legislator dari provinsi NTB, Abdul Rahim ST, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Dan jajaran fraksi PDIP DPRD KSB dan Anggota lengkap Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa (AM/Jen)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen memperkuat benteng sistem pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah SE, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan mempererat sinergi pengawasan demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan di rel yang tepat.

Wabup: Pengawasan Bukan untuk Mencari Kesalahan

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyatakan bahwa pengawasan merupakan instrumen vital dalam memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi serta memberikan output yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wabup secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memiliki komitmen baja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya minta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian poin-poin yang masih mengganjal,” tegas H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup mengingatkan pentingnya menempatkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rujukan utama pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan (assurance & consulting), serta mitigasi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai upaya preventif untuk memastikan semua program tepat sasaran, taat aturan, dan memberikan hasil optimal untuk masyarakat. Mari jadikan pengawasan ini sebagai bagian dari budaya kerja organisasi kita,” tambahnya.

Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Fokus Utama

Senada dengan Wakil Bupati, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., memaparkan bahwa esensi dari rakor ini adalah untuk mengunci komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Didi Hermansyah menggarisbawahi bahwa salah satu menu utama dalam rakor kali ini adalah akselerasi atau percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK. Tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, menurut Didi, menjadi parameter mutlak dalam mengukur keseriusan pemda melakukan reformasi birokrasi di bidang keuangan dan administrasi.

Melalui pelaksanaan rakor pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat membangun pola kemitraan yang lebih solid antara Inspektorat sebagai *auditor* internal dengan seluruh OPD selaku eksekutor program. Sinergi yang kuat ini diharapkan dapat mendongkrak capaian akuntabilitas daerah, mengikis potensi fraud, dan menyukseskan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (AMDIN/ADR - Prokopim Sumbawa)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna memediasi pertemuan antara warga, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan manajemen PT Moyo Safari Abadi (Amanwana Resort) pada Senin (15/06/2026). 

Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD ini difokuskan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait aktivitas operasional, pengelolaan limbah, dan status perizinan lingkungan hotel mewah tersebut di Pulau Moyo.

Pertemuan strategis ini menghadirkan perwakilan masyarakat, Kepala Desa Labuhan Aji, sejumlah elemen LSM, manajemen PT Amanwana, Camat Labuhan Badas Ardian Pranata serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa.

Dalam ruang rapat, perwakilan Lembaga Swadaya masyarakat Lembaga Pemerhati Desa (LSM LPD) Aji Rusdianto akrab di sapa Raja mengapresiasi langkah cepat DPRD Sumbawa yang bersedia menerima dan memediasi surat pengaduan mereka. Kendati demikian, warga menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk meminta tindak lanjut nyata dan solusi konkret, bukan sekadar mendengarkan aspirasi tanpa eksekusi.

Ia menyoroti sejumlah poin krusial, di antaranya dugaan penggunaan lahan yang masuk dalam konteks kawasan hutan lindung, meskipun status yang diketahui sejauh ini adalah Hak Guna Usaha (HGU). Mengacu pada komitmen Pemerintah Daerah melalui Bupati Sumbawa, warga menuntut ketegasan dalam menjaga kelestarian hutan lindung di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Selain isu pemanfaatan lahan,  LSM Rifqi Arga mendesak transparansi terkait dokumen administrasi perizinan, pengelolaan emisi, pengelolaan air limbah, serta kepemilikan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Sertifikat Layak Operasi (SLO) terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala Desa Labuhan Aji Sofyan turut menyampaikan keluhannya. Ia meminta agar pihak Amanwana Resort tidak mengabaikan keberadaan pemerintah desa setempat, meskipun secara hierarki regulasi, kewenangan pengawasan berada di tangan pemerintah pusat.

"Kami meminta agar Amanwana melibatkan pemerintah desa dalam hal pengelolaan limbah. Selama ini, sampah dari kegiatan Amanwana ditengarai dibuang ke dalam hutan produktif warga," ungkap Kades Labuhan Aji. Sisi administratif pun diharapkan dapat ditembuskan ke desa agar aparatur setempat mengetahui dan mampu bertanggung jawab jika muncul persoalan di kemudian hari.

DLH Ungkap Hasil Uji Lab: Satu Parameter Melebihi Baku Mutu

Kepala Bidang I Pengawasan DLH Kabupaten Sumbawa, Dina Eka  memberikan penjelasan kronologis dari kacamata pengawasan daerah. Berdasarkan data rekam jejak DLH Kabupaten Sumbawa, dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) PT Amanwana awalnya dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dengan Nomor 22 Tahun 1991 tertanggal 16 Agustus 1991.

Merespons adanya pengaduan terkait limbah B3, DLH Sumbawa sebenarnya telah turun melakukan inspeksi lapangan pada tahun 2024 lalu. Hasil pengawasan kala itu menunjukkan operasional IPAL berjalan 24 jam sepanjang tahun, di mana limbah cair diolah dalam kolam penampungan untuk penyiraman tanaman, dan dinilai telah memenuhi kapasitas penampungan secara kimiawi maupun biologis.

Namun, kejutan muncul dari hasil uji laboratorium terbaru yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi NTB per tanggal 6 April 2026.

"Dari enam parameter yang diuji, terdapat satu parameter yang melebihi baku mutu, yaitu tingkat kekeruhan air. Selain itu, ada catatan evaluasi mengenai kandungan minyak, lemak, dan total padatan tersuspensi (TSS)," jelas Dina.

Lebih lanjut, Dina memaparkan hambatan birokrasi yang dihadapi daerah. Karena PT Amanwana berstatus Penanaman Modal Asing (PMA), maka kewenangan pengawasan dan penindakan perizinan berada penuh di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau dilimpahkan ke DLH Tingkat Provinsi. Pasca-inspeksi tahun 2024, DLH Kabupaten Sumbawa telah bersurat kepada KLHK (Divisi Jawa Bali) untuk meneruskan hasil pengawasan lapangan serta meminta pusat mendesak pemenuhan kelengkapan Pertek dan SLO. Namun hingga kini, pihak kabupaten belum menerima informasi apakah kementerian sudah turun ke lapangan atau belum.

Oleh karena itu, DLH Kabupaten Sumbawa meminta manajemen PT Amanwana agar ke depan, setiap laporan berkala yang diserahkan ke Pemerintah Pusat atau Provinsi tetap memberikan dokumen tembusan kepada DLH Kabupaten sebagai fungsi kontrol dan pembinaan daerah.

Tanggapan Amanwana: Akui Dokumen Hilang, Siap Dikoreksi

Menanggapi rentetan tudingan tersebut, pihak manajemen Amanwana Resort Faisal lubis menyambut positif agenda RDP yang digelar dan menegaskan komitmennya untuk tetap taat hukum. Perusahaan menjelaskan bahwa pengujian air limbah dan air sumur terakhir telah dilakukan pada akhir Mei lalu, dan hasilnya sudah diserahkan dalam pertemuan kedua di Badas.

Terkait hilangnya sejumlah dokumen administrasi perizinan, manajemen mengonfirmasi bahwa hal itu terjadi sejak masa pandemi Covid-19 akibat dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan. Kendati demikian, mereka memastikan operasional hotel tetap dipantau ketat melalui audit internal perusahaan yang berlaku secara nasional di enam cabang di Indonesia dengan predikat lulus, serta mengantongi sertifikasi kelayakan dari pihak ketiga.

Mengenai tuduhan tumpukan sampah, manajemen mengklarifikasi bahwa tumpukan yang dilaporkan warga berasal dari aktivitas luar area operasional Amanwana (wilayah Desa Labuhan Aji). Sedangkan untuk limbah berbahaya, perusahaan memberikan pembelaan. "Sampah B3 dari kegiatan Amanwana kami kirim ke Pulau Lombok karena di sana sudah ada pengolah yang tersertifikasi," urai Faisal perwakilan manajemen. 

Sementara terkait polusi genset, pihak hotel mengaku sedang berkoordinasi untuk bertransisi ke program energi baru terbarukan (EBT).

“Apabila ada operasional kami yang luput, kami meminta pengarahan. Kami welcome. Intinya, kami siap dikoreksi dan mengharapkan pendampingan dari Dinas LH,” ucap perwakilan Amanwana.

Penjelasan manajemen mengenai hilangnya dokumen akibat Covid-19 langsung disanggah keras oleh Ketua LPPK NTB, Sukriadi (Tamar). Ia menilai alasan tersebut hanyalah alibi semata. Menurut Sukriadi, jika terjadi kendala operasional atau kehilangan dokumen krusial, minimal harus ada komunikasi tertulis resmi yang dilayangkan kepada otoritas wilayah setempat.

Rekomendasi DPRD: Desak Pusat dan Jadwalkan Sidak Lapangan

Menutup jalannya RDP yang dinamis tersebut, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Syaifullah, membacakan sejumlah poin rekomendasi resmi dewan untuk menyelesaikan polemik lingkungan ini.

Rekomendasi akhir tersebut menetapkan tiga poin utama:

Pertama : Meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa melakukan komunikasi intensif dan koordinasi berkala terkait kelengkapan dokumen operasional Hotel Amanwana di Pulau Moyo.

Kedua : Meminta DLH Kabupaten Sumbawa segera bersurat kembali dan mendesak Kementerian LH/KLHK untuk segera turun tangan menindaklanjuti temuan parameter limbah yang tidak memenuhi baku mutu tersebut.

Ketiga : Merekomendasikan tim gabungan untuk turun langsung meninjau lokasi Hotel Amanwana. Pihak manajemen Amanwana diminta segera memberikan dan memfasilitasi jadwal kunjungan lapangan secara bersama-sama dalam waktu dekat.

DPRD Sumbawa menegaskan akan mengawal ketat persoalan ini demi memastikan investasi di Pulau Moyo tetap berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. (AM)

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bergerak cepat dalam memperkuat benteng pertahanan wilayah terhadap ancaman bencana alam. Langkah taktis ini diwujudkan dengan menggelar simulasi Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Bencana Banjir yang dipusatkan di Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan ini dihajatkan sebagai salah satu instrumen untuk mendongkrak kesiapsiagaan pemerintah desa, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menghadapi potensi banjir yang menjadi salah satu ancaman prioritas di wilayah tersebut.

Urgensi pelaksanaan simulasi ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan dokumen resmi Kajian Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Desa Kukin Tahun 2025, desa ini tercatat memiliki tingkat risiko banjir yang cukup tinggi.

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kerentanan tersebut, di antaranya Meningkatnya intensitas curah hujan akibat perubahan iklim, Karakteristik topografi wilayah Desa Kukin, Kondisi aliran sungai serta sistem drainase setempat yang belum optimal.

Merespons ancaman nyata tersebut, Pemerintah Desa Kukin sebelumnya telah bergerak maju dengan menyusun Rencana Kontinjensi (Renkon) Banjir. Dokumen ini memuat skenario ancaman, mekanisme respons cepat, pembagian peran para pihak, hingga prosedur penanganan darurat yang menjadi kompas utama saat bencana melanda.

Menguji Dokumen di Atas Kertas Lewat Simulasi TTX

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, S.T., melalui Kepala Bidang II BPBD, Dr. Rusdianto Ar., menegaskan bahwa sebuah dokumen rencana kontinjensi tidak boleh hanya menjadi catatan di atas kertas. Keberadaan Renkon harus diuji secara berkala demi memastikan efektivitas implementasinya di lapangan.

“Melalui simulasi TTX (latihan berbasis diskusi terstruktur) ini, seluruh peserta dapat memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab masing-masing ketika terjadi kondisi darurat banjir. Ini adalah cara kita menguji kesiapan mekanisme koordinasi yang telah disusun dalam Rencana Kontinjensi,” jelas Dr. Rusdianto kepada media.

Simulasi berskala desa ini berlangsung interaktif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perangkat pemerintah desa, lembaga desa, relawan, tokoh masyarakat, kelompok rentan, hingga mitra terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat urat nadi koordinasi lintas sektor agar respons saat bencana menjadi lebih cepat, tepat, dan terarah.

Selain mengasah kesiapsiagaan, agenda TTX ini dirancang untuk mencapai sejumlah target sekunder yang tidak kalah penting, meliputi

Pertama : Meningkatkan pemahaman masyarakat akar rumput mengenai risiko dan dampak nyata banjir.

Kedua : Menguji efektivitas sistem pengambilan keputusan (decision making) saat situasi darurat.

Ketiga :Mengidentifikasi celah, kelemahan, atau kesenjangan (gap) yang masih ada dalam rencana penanganan bencana.

Keempat: Mendorong kepedulian warga dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mandiri.

Sebagai tindak lanjut, output konkret yang dihasilkan dari agenda ini adalah penyusunan laporan komprehensif hasil simulasi yang memuat jalannya kegiatan, temuan utama di lapangan, serta dokumentasi visual.

Lebih jauh, BPBD Kabupaten Sumbawa menargetkan lahirnya rekomendasi strategis baru. Rekomendasi tersebut nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan alur respons darurat, mempererat koordinasi antar-pihak, serta menajamkan fungsi tiap unsur kelembagaan di tingkat desa.

Melalui komitmen bersama dan simulasi TTX ini, Desa Kukin kini diproyeksikan menjadi desa yang lebih tangguh, siap siaga menghadapi potensi bencana, serta mampu meminimalkan risiko maupun dampak material dan non-material terhadap masyarakat. (AM/jak)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengeluarkan imbauan resmi yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumbawa pada Jumat (12/6/2026) lalu. Langkah ini diambil guna merespons perkembangan situasi terkini di tengah masyarakat yang memerlukan perhatian bersama agar stabilitas daerah tetap terjaga.

Dalam pernyataan resminya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya menjaga ketenangan, persatuan, dan kondusivitas di wilayah Kabupaten Sumbawa. Ia meminta warga untuk menyaring informasi dengan bijak dan tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya.

 "Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya, baik yang beredar secara langsung maupun melalui media sosial. Mari kita bersama-sama menjaga suasana yang aman dan damai di tengah kehidupan bermasyarakat," ujar Bupati Sumbawa dalam rilis pers tersebut.

Bupati juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan hukum dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Warga diimbau keras untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau bersikap anarkis yang dapat merugikan ketertiban umum.

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan lembaga berwenang. Semua proses harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk memastikan stabilitas daerah tetap kokoh, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk terus bersinergi dengan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa

Tidak hanya menyoroti masalah keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas), dalam rilis yang sama, Bupati Syarafuddin Jarot juga menyelipkan pesan mengenai keberlanjutan lingkungan hidup. Ia mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kelestarian kawasan hutan di Sumbawa sebagai warisan penting bagi generasi masa depan.

"Mari kita tingkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kekayaan alam Kabupaten Sumbawa agar tetap lestari, produktif, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan," tambahnya.

Menutup imbauannya, Bupati mengajak seluruh warga untuk bahu-bahu merawat Kabupaten Sumbawa agar tetap menjadi daerah yang aman, damai, unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Oleh : Asmediati 

SALAH satu jebakan berpikir yang paling sering muncul dalam perdebatan publik adalah menyederhanakan persoalan yang rumit menjadi dua pilihan yang tampak tegas. Dalam logika, cara berpikir demikian dikenal sebagai dilema palsu (false dilemma), yakni menghadirkan seolah-olah hanya ada dua kemungkinan, padahal kenyataan menyediakan jauh lebih banyak pilihan.

Pertanyaan, “Pilih orang santun namun sebenarnya salah atau pilih orang kasar namun sebenarnya benar?” tampak provokatif. Sekilas terlihat cerdas. Bahkan, ia terdengar seperti pertanyaan filosofis yang mengajak orang berpikir lebih dalam, padahal justru sebaliknya. 

Pertanyaan itu mengandung cacat logika yang fatal. Ia memaksa orang memasuki ruang yang sempit, lalu menyuruh memilih salah satu sudut ruangan seakan-akan tidak ada pintu keluar.

Mengapa kita harus memilih orang santun yang salah? Mengapa pula harus memilih orang kasar yang benar? Mengapa tidak memilih orang yang benar sekaligus santun?

Kenyataan kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa ribuan guru, ilmuwan, ulama, pendeta, dokter, hakim, peneliti, dan pemikir mampu menyampaikan kebenaran tanpa perlu memaki orang lain. Mereka tidak kehilangan ketajaman berpikir hanya karena menjaga kesopanan. Mereka juga tidak kehilangan keberanian hanya karena menghormati lawan bicara. Justru kemampuan menyampaikan kritik secara santun merupakan tanda kematangan intelektual yang paripurna.

Kekeliruan lain muncul ketika kekasaran diam-diam diberi status istimewa, seolah-olah menjadi bukti otentisitas keberanian. Dalam banyak perdebatan, orang yang berbicara keras dan meledak-ledak sering dianggap lebih jujur dibanding orang yang berbicara tenang. Padahal, volume suara tidak memiliki hubungan ilmiah maupun logis dengan validitas argumen. 

Kebenaran tidak lahir dari nada suara. Kebenaran lahir dari koherensi logika, kecukupan data, ketepatan metodologi, serta kemampuan sebuah argumen bertahan terhadap kritik.

Ironisnya, mereka yang mengaku membela rasionalitas kadang terjebak dalam kontradiksi. Mereka mengatakan perdebatan diperlukan untuk menguji gagasan. Pernyataan itu benar. Ilmu pengetahuan memang berkembang melalui kritik dan sanggahan. Namun, masalah mendasar muncul ketika kritik bermutasi menjadi serangan personal (ad hominem). Saat karakter seseorang dijadikan sasaran utama, perdebatan perlahan meninggalkan wilayah gagasan dan masuk ke wilayah prasangka. Orang tidak lagi menguji argumen, sebaliknya mulai menghakimi individu. Di titik itulah diskusi kehilangan daya ilmiahnya.

Seorang peneliti tidak dapat menyimpulkan sebuah teori salah hanya karena pembuat teorinya memiliki sifat buruk. Seorang hakim tidak dapat memutus perkara berdasarkan kesukaan pribadi terhadap terdakwa. Pun demikian, seorang editor tidak dapat menolak naskah hanya karena tidak menyukai karakter penulisnya. Argumen harus diperiksa melalui argumen. Bukti harus dijawab dengan bukti. Logika harus dibantah dengan logika. Karakter manusia memang penting dalam kehidupan sosial, namun karakter bukan alat ukur tunggal untuk menentukan benar atau salahnya sebuah gagasan.

Ada persoalan yang lebih menarik untuk dibahas: mengapa sebagian orang merasa bahwa kekasaran adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kebenaran? Kemungkinan besar karena mereka menyamakan ketegasan dengan agresivitas. Padahal, keduanya berada di kutub yang berbeda. Ketegasan berfokus pada substansi; agresivitas berfokus pada lawan. Ketegasan mengejar kejelasan; agresivitas mengejar kemenangan psikologis. Ketegasan memperkuat argumen; agresivitas sering kali menjadi kompensasi ketika argumen mulai melemah.

Dalam psikologi komunikasi, dikenal gejala bahwa ketika seseorang merasa posisinya terancam akibat kepanikan yang tak terkontrol, intensitas emosinya akan meningkat. Kata-kata menjadi lebih keras dan serangan personal mulai bermunculan. Fenomena ini terjadi bukan karena argumentasinya semakin kuat, justru sebaliknya: emosi sedang mengambil alih ruang yang semestinya ditempati oleh nalar. Oleh sebab itu, kekasaran tidak dapat diperlakukan sebagai indikator keberanian intelektual, ataupun tanda bahwa seseorang sedang membela kebenaran. Sering kali, kekasaran hanyalah kebisingan yang menutupi kelemahan penalaran.

Perdebatan memang penting, sebagai tanda manusia berpikir. Bahkan, peradaban modern dibangun oleh tradisi perdebatan yang panjang. Filsafat Yunani, ilmu pengetahuan modern, sistem hukum, hingga demokrasi bertumpu pada kemampuan manusia mempertentangkan gagasan. Akan tetapi, tujuan akhir perdebatan bukan menciptakan musuh atau menjatuhkan mental lawan, sebaliknya memperbaiki kualitas pemahaman terhadap “kebenaran” yang dicari. Bukan “pembenaran”.

Ketika seseorang berkata bahwa dirinya memilih orang kasar yang benar daripada orang santun yang salah, sesungguhnya ia sedang terjebak dalam kerangka berpikir yang keliru. Ia menerima asumsi naif bahwa kesantunan dan kebenaran berada pada kubu yang saling bermusuhan. Padahal, sejarah intelektual dunia menunjukkan hal yang sebaliknya. Kebenaran yang kuat tidak membutuhkan makian sebagai tongkat penyangga. Argumen yang kokoh tidak memerlukan penghinaan sebagai alat bantu napas. Jika sebuah gagasan memang benar, biarkan ia menang melalui kekuatan penjelasannya, bukan melalui kekasaran yang berisik.

Mari kita uji cacat logika ini dengan membawanya ke ranah domestik dan profesional yang lebih nyata. Bayangkan seorang istri yang disodori pilihan: “Pilih suami yang melakukan KDRT tapi memberi cukup uang, atau suami santun tapi tak memberikan nafkah?" Pertanyaan ini menjebak karena mengaburkan esensi pernikahan yang ideal, yakni suami yang menafkahi sekaligus menyayangi tanpa kekerasan. Menerima dikotomi palsu ini sama saja dengan memaklumi kejahatan domestik atas nama pemenuhan materi.

Logika cacat yang sama akan tampak pada profesi lain. Apakah kita mau menyerahkan nyawa kita di meja operasi kepada seorang dokter bedah yang memaki-maki asistennya secara brutal dengan dalih “yang penting operasinya berhasil”? Atau, maukah kita mengonsumsi obat dari seorang apoteker yang kasar dan serampangan dalam pelayanan hanya karena ia mengklaim racikan obatnya manjur? Tentu tidak. Kita menuntut profesionalisme yang utuh: keahlian yang mumpuni sekaligus etika yang terjaga.

Begitulah. Memisahkan kebenaran dari kesantunan adalah upaya malas untuk melegitimasi kedangkalan budi. Peradaban yang maju tidak dibangun oleh orang-orang yang harus merusak kemanusiaan orang lain demi menegakkan sebuah argumen. Kebenaran dan kesantunan bukanlah dua hal yang harus saling mengorbankan; keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama bernama martabat manusia.[AM]

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi menyerahkan lahan untuk pembangunan pangkalan Korps Marinir TNI AL di wilayah Sumbawa. Penandatanganan MoU dan penyerahan hibah lahan dilakukan dalam acara yang dihadiri Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, Forkopimda, Seketaris Daerah, Dr. H Budi Prasetyo, Asisten Perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah kabupaten Sumbawa, Kepala OPD dan rombongan pejabat Korps Marinir, acara bertempat di lantai 1 Ruang Rapat Haji Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa, 9 Juni Tahun 2026 lalu.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas kehadiran tamu kehormatan dari Mabes TNI AL, termasuk Dr. Endi Supadi. Bupati menyebut kerja sama ini merupakan impian yang telah dirintis hampir setahun, sejak pertemuan awal di Jakarta. 

“Hari ini impian kita terwujud. Dengan penandatanganan MoU dan penyerahan lahan, kita mulai langkah besar bersama,” ujar Bupati. Tahap awal, Pemkab Sumbawa menyerahkan lahan seluas 20 hektar di lokasi strategis dekat kota, pantai, dan pintu gerbang Teluk Saleh. “Lokasi ini dekat dengan habitat hiu paus terbesar di Indonesia, potensi wisata dunia yang kita miliki,” tambahnya.

Bupati juga menyatakan kesiapan menyerahkan tambahan lahan untuk pengembangan pangkalan. Lokasi tersebut dinilai sangat dekat dengan laut, hanya sekitar 500 meter, sesuai kebutuhan operasional Korps Marinir yang bergerak di darat dan laut.

Bupati Jarot menegaskan, kehadiran Marinir akan memperkuat pertahanan negara, mengingat Sumbawa berbatasan langsung dengan Australia. Selain aspek pertahanan, ia berharap keberadaan pangkalan memberi dampak positif bagi ekonomi, pariwisata, dan pembangunan daerah. 

“Alhamdulillah sekarang banyak potensi PSN yang sudah jalan, seperti stadion. Ada 700 tentara di sini. Kemarin juga sudah diputuskan lokasi Sekolah Rakyat untuk 3.000 murid, dan akhir tahun akan ada Sekolah Terintegrasi Kemendikdasmen untuk 1.000 murid SD-SMP-SMA,” ucap Bupati. 

Mengakhiri sambutannya, Bupati Jarot berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk membangun Sumbawa dan memperkuat pertahanan Indonesia. “Mudah-mudahan Marinir yang akan berpangkalan di sini membawa kontribusi positif. Kami siap membantu apa yang dibutuhkan,” tutup Bupati.

Sementara itu Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letjen TNI Dr. Endi Supardi, S.E., M.M. memastikan pembangunan Batalyon Infanteri Marinir 16 di Kabupaten Sumbawa akan langsung dimulai tahun ini. Kepastian itu disampaikan usai serah terima hibah lahan dari Pemkab Sumbawa, Juni 2026.

“Sore ini kami ditemani Bapak Bupati beserta seluruh unsur pimpinan daerah. Tadi sudah dilaksanakan penyerahan atau serah terima hibah tanah yang rencana akan dibangun untuk Batalyon Infanteri Marinir 16,” ujarnya.

Usai serah terima, proses administrasi akan langsung dilanjutkan. “Insyaallah dalam waktu dekat kita akan langsung dibangun Batalyon Infanteri Korps Marinir yang ke-16. Ini salah satu program Bapak Presiden lewat Menhan,” tegasnya.

Penambahan Batalyon Infanteri Marinir 16 di Sumbawa merupakan bagian dari penambahan 5 batalyon baru Korps Marinir secara serentak di seluruh Indonesia. “Dengan proses penyerahan ini, kita langsung gas bangun Batalyon Infanteri Korps Marinir ini,” tambahnya

Letjen Endi berharap kehadiran Batalyon Marinir di Sumbawa membawa berkah, manfaat, dan kemajuan bagi daerah. Keberadaan 1.000 personel dipastikan berdampak pada pertahanan sekaligus menggerakkan ekonomi. “Kalau sudah berkeluarga, kali dua atau beranak kali tiga dan seterusnya. Sehingga perputaran ekonomi akan lebih cepat. Ini sama-sama menguntungkan buat wilayah Sumbawa dan juga buat Korps Marinir,” jelasnya.

Terkait target pembangunan, Pangkormar menegaskan tidak ada penundaan. “Insyaallah pembangunan langsung tahun ini juga. Kita tidak akan menunda. Kita langsung tindak lanjuti berkas yang ada. Di samping surat berjalan, kita juga akan koordinasi langsung agar pembangunan Yonif 16 ini bisa segera mungkin,” tegasnya.

Lebih lanjut, Letjen Endi menjelaskan Korps Marinir memiliki kriteria satuan yang lengkap. Di dalam satu Pasmar terdapat infanteri, kavaleri, artileri, hingga resimen bantuan tempur yang menaungi zeni, kesehatan, perhubungan, dan lainnya. 

“Insyaallah dari semua satuan ini bukan hanya infanteri. Karena nanti ke depan akan ada satu Pasmar atau satu divisi di Sumbawa ini, tergelar sampai Bima dan seterusnya,” tutupnya.

Dilanjutkan dengan peninjauan lahan pembangunan Batalyon infanteri Korps Marinir ke 16 di Samota (AM/Diskominfotiksandi Pemkab Sumbawa)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  12 Juni 2026 – Keluarga korban dugaan penganiayaan yang terjadi di Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, melalui kuasa keluarga M. Talif, SH, berharap pihak Polsek Plampang dapat menuntaskan penanganan perkara yang telah dilaporkan oleh MOHAMED ALFARIZI PUTRA.

Peristiwa tersebut terjadi pada 11 April 2026. Berdasarkan keterangan korban dan keluarga, saat itu korban bersama beberapa rekannya sedang berkumpul dan bermain bersama. Kemudian korban diajak oleh terduga pelaku yang dikenal dengan panggilan Egi ke rumahnya bersama teman-teman lainnya.

Sesampainya di rumah terduga pelaku, mereka sempat berbincang beberapa saat. Namun tidak lama kemudian, terduga pelaku masuk ke dalam rumah dan setelah keluar diduga langsung melakukan pemukulan terhadap korban dari arah belakang hingga korban tidak sadarkan diri. Pemukulan tersebut baru berhenti setelah salah seorang teman yang berada di lokasi berupaya melerai.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka dan telah menjalani pemeriksaan medis serta visum. Selain dampak fisik, korban juga mengalami trauma yang masih dirasakan hingga saat ini.

M. Talif, SH menyampaikan bahwa keluarga korban menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Namun demikian, hingga lebih dari dua bulan sejak kejadian, keluarga masih berharap adanya perkembangan yang memberikan kepastian hukum bagi korban.

“Kami berharap Polsek Plampang dapat menyelesaikan perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan. Korban telah melaporkan kejadian ini dan telah menjalani visum sebagai bagian dari proses pembuktian,” ujar M. Talif, SH.

Menurut keluarga korban, hingga saat ini saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut belum berani memberikan keterangan secara terbuka. Namun keluarga memperoleh informasi bahwa terduga pelaku telah mengakui perbuatannya dalam proses pemeriksaan.

“Oleh karena itu kami berharap penyidik dapat terus mendalami perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami percaya aparat penegak hukum memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengungkap fakta-fakta yang diperlukan sehingga perkara ini dapat memperoleh kepastian hukum,” lanjutnya.

Keluarga korban juga berharap pihak kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang mengetahui kejadian tersebut sehingga tidak takut untuk memberikan keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan.

“Kami hanya menginginkan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Harapan kami kasus ini dapat dituntaskan secara profesional sehingga memberikan rasa keadilan bagi semua pihak,” tutup M. Talif, SH. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id–Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai, pelibatan penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu tidak lagi semestinya dipandang sebagai bentuk belas kasih atau pemenuhan kuota semata. 

Di tengah upaya memperkuat kualitas demokrasi, langkah tersebut justru menjadi kebutuhan logis dan strategis yang harus ditempuh oleh penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun badan adhoc di semua tingkatan.

”Demokrasi tidak bisa meminta partisipasi penyandang disabilitas di bilik suara, tetapi pada saat yang sama membatasi keterlibatan mereka di meja penyelenggara pemilu,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Jumat (19/6/2026).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, pemilu sebagai pesta demokrasi harus memberi ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk terlibat, baik sebagai pemilih maupun sebagai bagian dari penyelenggara.

Menurutnya, demokrasi akan kehilangan sebagian maknanya apabila penyandang disabilitas hanya ditempatkan sebagai objek layanan tanpa diberi kesempatan menjadi subjek yang ikut mengelola proses demokrasi.

”Kalau negara menganggap penyandang disabilitas cukup cakap untuk menentukan masa depan bangsa melalui hak suara mereka, maka seharusnya negara juga percaya mereka cukup cakap untuk membantu menyelenggarakan proses pemilu,” tandas Didu.

Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh setengah-setengah. Tidak bisa mengundang para penyandang disabilitas masuk sebagai pemilih tetapi ragu memberi ruang sebagai penyelenggara.

Menurut Didu, pelibatan penyandang disabilitas dalam rekrutmen badan adhoc pemilu, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga petugas pendukung lainnya, perlu dipandang sebagai investasi demokrasi. Alih-alih pemenuhan prinsip keterwakilan belaka.

Ia menjelaskan, selama ini diskusi mengenai disabilitas dalam pemilu sering berfokus pada hak memilih dan akses menuju tempat pemungutan suara. Padahal, demokrasi yang matang seharusnya juga memastikan seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

”Kesetaraan itu nggak berhenti pada hak mencoblos saja. Kesetaraan itu juga berarti adanya kesempatan yang sama untuk mengabdi, bekerja, dan mengambil peran dalam proses demokrasi,” ujarnya.

Kesalahan Cara Pandang

Didu menilai ada kesalahan cara pandang yang masih berkembang di sebagian masyarakat. Di antaranya melihat penyandang disabilitas lebih sebagai kelompok yang membutuhkan bantuan dibanding kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi.

Padahal, perkembangan pendidikan, teknologi, dan akses informasi telah melahirkan banyak penyandang disabilitas dengan kompetensi yang tidak kalah dibanding masyarakat pada umumnya. Mereka bekerja sebagai akademisi, pengusaha, aktivis, aparatur sipil negara, profesional, hingga pemimpin organisasi.

Menurutnya, pemilu semestinya menjadi ruang yang mencerminkan perkembangan tersebut. Karena itu kata Didu, yang harus dilihat adalah kompetensi dan kemampuan menjalankan tugas, bukan semata kondisi fisiknya. 

Banyak penyandang disabilitas memiliki kapasitas administrasi, pengelolaan data, komunikasi publik, hingga kepemimpinan yang sangat baik. Jika ruang itu tidak dibuka, maka kata Didu, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga lembaga yang kehilangan talenta-talenta terbaik.

Lebih jauh, Didu menilai keberadaan penyandang disabilitas dalam struktur penyelenggara pemilu justru akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, salah satu kelemahan yang sering muncul dalam pelayanan publik adalah kebijakan dibuat oleh orang-orang yang tidak mengalami langsung hambatan yang dihadapi kelompok rentan. Akibatnya, banyak persoalan yang dianggap sepele justru menjadi kendala besar di lapangan.

Didu mencontohkan masih ditemukannya TPS yang sulit diakses kursi roda, informasi yang belum ramah bagi penyandang disabilitas sensorik, maupun layanan yang belum sepenuhnya memahami kebutuhan pemilih dengan ragam disabilitas tertentu.

Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain, yakni pengalaman hidup yang memungkinkan mereka melihat persoalan dari perspektif yang berbeda.

”Mereka memahami hambatan-hambatan itu bukan dari teori, melainkan dari pengalaman langsung,” ucap Didu.

Karena itu, kata mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini, jangan heran jika para penyandang disabilitas ini sering lebih mampu menemukan masalah yang bahkan tidak terlihat oleh orang lain. 

”Perspektif seperti ini sangat berharga dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemilu,” ujarnya.

Menurut Didu, kehadiran penyandang disabilitas sebagai petugas pemilu pada akhirnya tidak hanya menguntungkan kelompok disabilitas, tetapi seluruh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa prinsip aksesibilitas hampir selalu menghasilkan manfaat yang lebih luas dibanding sasaran awalnya.

Sebagaimana jalur landai yang dibuat untuk pengguna kursi roda namun juga membantu lansia, ibu hamil, dan masyarakat umum, pelayanan pemilu yang dirancang lebih aksesibel akan meningkatkan kenyamanan seluruh pemilih.

”Pelayanan yang baik bagi kelompok paling rentan biasanya akan menjadi pelayanan yang lebih baik bagi semua orang. Karena itu pelibatan disabilitas sebenarnya bukan isu kelompok tertentu saja, melainkan strategi meningkatkan kualitas layanan pemilu secara keseluruhan,” katanya.

Memperkuat Legitimasi Demokrasi

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Didu menilai pelibatan penyandang disabilitas juga akan memperkuat legitimasi demokrasi. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara demokrasi saat ini adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi-institusi negara.

Dalam situasi tersebut, penyelenggara pemilu perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar mewakili seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

Didu menegaskan, kehadiran penyandang disabilitas di dalam struktur penyelenggara mengirim pesan bahwa demokrasi membuka ruang bagi semua warga negara. Ketika masyarakat melihat tidak ada kelompok yang disisihkan, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu juga akan semakin kuat.

Dia melanjutkan, manfaat yang tidak kalah penting adalah dampak pendidikan sosial yang ditimbulkan. Setiap penyelenggaraan pemilu merupakan ruang pendidikan publik terbesar yang dimiliki negara. Jutaan warga berinteraksi langsung dengan petugas pemilu di berbagai tingkatan. Karena itu, ketika masyarakat melihat penyandang disabilitas menjalankan tugas sebagai petugas pemilu secara profesional, persepsi lama mengenai disabilitas perlahan akan berubah.

”Selama ini masyarakat terlalu sering melihat keterbatasannya. Padahal yang harus dilihat adalah kemampuannya. Ketika penyandang disabilitas memimpin rapat, melayani pemilih, mengelola administrasi, atau mengawasi jalannya pemungutan suara, masyarakat akan belajar bahwa mereka memiliki kapasitas yang sama untuk berkontribusi,” kata Didu.

Bahkan, kata Didu melanjutkan, perubahan cara pandang tersebut bahkan bisa menjadi salah satu warisan sosial terpenting dari penyelenggaraan pemilu yang inklusif. Sebab, stigma sering kali menjadi hambatan yang lebih berat dibanding kondisi disabilitas itu sendiri.

Karena itu, Didu mendorong KPU dan seluruh penyelenggara pemilu untuk mulai melihat pelibatan penyandang disabilitas sebagai kebutuhan kelembagaan, bukan sekadar program afirmasi.

Ia menegaskan bahwa rekrutmen petugas pemilu perlu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan memiliki kompetensi. Pada saat yang sama, penyelenggara juga perlu memastikan lingkungan kerja yang aksesibel sehingga seluruh petugas dapat bekerja secara optimal.

Didu menegaskan, ukuran demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya warga yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara. Demokrasi yang matang juga tercermin dari siapa saja yang diberi kesempatan untuk ikut menyelenggarakannya.

” Ketika penyandang disabilitas dipercaya menjadi petugas pemilu, negara sedang mengirim pesan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, kapasitas, dan kesempatan yang sama. Di situlah demokrasi menemukan makna yang sesungguhnya” pungkasnya. (AM/Didu)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 16 Juni 2026 – Perayaan malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, berlangsung sangat meriah. Kehadiran Festival Malala, ritual penyulingan minyak tradisional khas Sumbawa yang sarat akan nilai magis dan budaya, mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk dari Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn dan Zulfikar Demitry SH MH.

Gitta Liesbano yang hadir langsung menyaksikan pembukaan festival oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyatakan kekagumannya atas keberhasilan pemerintah desa dan kecamatan dalam mengemas acara tersebut. Meski dipersiapkan dalam waktu yang relatif singkat, festival ini mampu menyedot antusiasme ribuan masyarakat.

"Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panitia, pemerintah desa, dan seluruh masyarakat Kecamatan Moyo Hilir. Festival Malala ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan aset budaya yang luar biasa unik," ujar Gitta Liesbano di sela-sela acara.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Gitta ini menegaskan bahwa tradisi Malala adalah identitas yang harus terus dilestarikan dan disemarakkan. Menurutnya, eksistensi tradisi penyulingan minyak tradisional yang hanya ada di Sumbawa ini menjadi kebanggaan daerah yang memiliki nilai jual tinggi dalam sektor pariwisata budaya.

"Kita harus terus melestarikan dan menyemarakkan kegiatan seperti ini. Ini adalah warisan leluhur yang tidak ditemukan di daerah lain. DPRD Kabupaten Sumbawa tentu mendukung penuh langkah-langkah pelestarian budaya agar terus hidup dan dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional hingga internasional," tegas Gitta.

Pada kesempatan tersebut, Gitta juga turut menyoroti atraksi para *

Sandro (praktisi pengobatan tradisional) yang memasukkan tangan ke minyak mendidih tanpa terluka. Ia menilai, sisi magis dan kearifan lokal ini merupakan daya tarik yang sangat kuat. Namun, ia sepakat dengan pesan Bupati bahwa aspek regenerasi menjadi sangat krusial.

"Seperti yang disampaikan Bupati, regenerasi itu sangat penting. Kita harus memastikan ilmu dan tradisi ini tidak berhenti di generasi tua saja. Kami di DPRD berharap agar ada ruang bagi generasi muda untuk lebih antusias mempelajari dan merawat warisan ini agar tidak lekang oleh zaman," tambahnya.

Festival yang juga dimeriahkan dengan lantunan Shalawatan ini dinilai Gitta sebagai bentuk harmonisasi yang sempurna antara nilai spiritualitas dan kearifan lokal dalam menyambut tahun baru Islam. Ia berharap, melalui Festival Malala, persaudaraan antar-wilayah di Bumi Samawa dapat terus dipererat demi membangun Sumbawa yang lebih baik.

"Tahun baru Hijriah adalah momentum untuk berbenah. Dengan memperkuat budaya seperti ini, kita sebenarnya sedang membangun fondasi karakter daerah yang kuat. Mari kita jaga bersama," tutup Gitta Liesbano. (AM)

Malang.Amarmedia.co.id. – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola Perumdam Batulanteh, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja (kunker) dan konsultasi ke Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Jawa Timur, pada 9–11 Juni 2026.

Rombongan yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, bersama anggota Komisi II Juliansyah, SE, Direktur Perumdam Batulanteh H. Abdul Hakim, SE, serta tim sekretariat dan tim ahli, disambut langsung oleh jajaran Direksi Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

H. Zohran mengungkapkan bahwa pemilihan Perumda Tugu Tirta sebagai lokus kunjungan didasari oleh reputasi perusahaan tersebut sebagai salah satu BUMD air minum terbaik di Indonesia.

“Kami datang untuk belajar bagaimana mereka berhasil menekan tingkat kehilangan air (NRW) hingga 17,54%, serta sukses mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp25 miliar per tahun, tanpa mengesampingkan fungsi pelayanan sosial,” ujar H. Zohran.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap beberapa poin kunci keberhasilan Perumda Tugu Tirta. Salah satunya adalah strategi kelangsungan finansial yang dilakukan bukan dengan menaikkan tarif secara drastis, melainkan melalui kebijakan Reclas atau penyesuaian golongan pelanggan. Kelompok niaga dan industri dioptimalkan untuk memberikan subsidi silang bagi kelompok rumah tangga kurang mampu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perumdam Batulanteh, H. Abdul Hakim, mengakui masih banyak ruang untuk perbaikan di Sumbawa. Saat ini, Perumdam Batulanteh masih menghadapi tantangan berupa angka NRW di kisaran 30% serta ketergantungan pada subsidi penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar per tahun karena tarif yang belum disesuaikan sejak 2014.

“Kami belajar banyak tentang digitalisasi layanan, mulai dari command center untuk monitoring real-time hingga pengembangan unit bisnis Training Center. Kami berharap kedepannya Perumdam Batulanteh bisa menjalin kerja sama transfer teknologi dan SOP dengan Tugu Tirta,” tambah Abdul Hakim.

Hasil kunjungan ini menghasilkan empat rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Perumdam Batulanteh:

Pertama : Mendorong pembentukan regulasi (Perda/Perbup) yang mengatur penyesuaian tarif secara berkala agar perusahaan lebih mandiri secara finansial.

Kedua : Melakukan klasterisasi ulang golongan pelanggan untuk memaksimalkan kontribusi sektor niaga.

Ketiga : Mengadopsi sistem manajemen air berbasis teknologi untuk menekan tingkat kehilangan air. Keempat : Memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar memenuhi standar kompetensi pengelolaan air minum modern.

Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Priyo Sudibyo, menekankan bahwa kunci dari keberhasilan penyesuaian tarif adalah tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. "Bargaining posisi kita untuk menyesuaikan tarif akan kuat jika pelayanan maksimal dan gangguan minimal. Prinsip kami adalah pantang pulang sebelum pelanggan tenang," tegasnya.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum bagi Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa untuk merumuskan kebijakan yang lebih progresif demi tercapainya pelayanan air bersih yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa. (am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id 15 Juni 2026 – Wakil Bupati Sumbawa menghadiri penutupan Lomba Tahfidz Al-Qur'an tingkat kepala sekolah, lomba adzan, dan sholat berjamaah tingkat TK, PAUD, dan SD se-Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan oleh Lembaga Deeniyat Sumbawa dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Mangga, Sumbawa, Senin (15/6/2026). Turut hadir unsur FORKOPIMDA Kabupaten Sumbawa, jajaran OPD, serta pihak terkait lainnya.

Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, dalam sambutannya menyampaikan, momentum Tahun Baru Hijriah merupakan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Peringatan Tahun Baru Hijriah memiliki makna yang berbeda dengan perayaan Tahun Baru Masehi karena lebih menitikberatkan pada peningkatan keimanan dan ketakwaan melalui berbagai bentuk kegiatan ibadah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah di Kabupaten Sumbawa identik dengan tradisi Melala, yaitu tradisi pembuatan Minyak Sumbawa yang dipercaya memiliki berbagai khasiat. Tradisi tersebut merupakan warisan budaya lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari syiar Islam melalui kegiatan yang bernilai positif. Selain itu, tradisi Melala juga menjadi salah satu bentuk ikhtiar masyarakat dalam upaya penyembuhan.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperbaiki diri, kembali ke jalan yang benar, serta meningkatkan semangat dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat untuk Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera, tutupnya.

Puncak dari kegiatan ini yaitu pengumuman juara dari masing-masing kategori lomba yang telah dilaksanakan. Juara Terbaik Lomba Tahfidz Al-Qur'an Tingkat Kepala Sekolah se-Kabupaten Sumbawa diraih oleh Aini Andriani, S.Pd.Sd., Kepala SD Negeri Kapas Sari. Sementara itu, Juara Terbaik Lomba Adzan Tingkat SD, TK/PAUD diraih oleh Zaid Abdurrahman dari SDIT Darussunnah.

Pada kategori Lomba Sholat Berjamaah Tingkat TK/PAUD, Juara Terbaik diraih oleh PAUD Deeniyat Sumbawa, sedangkan Juara Terbaik Lomba Sholat Berjamaah Tingkat SD diraih oleh SD Negeri 3 Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id, 16 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima kunjungan delegasi dari Konsulat Jenderal Amerika Serikat dalam rangka program Ambasador Water Expert Program. Pertemuan berlangsung hangat di Aula H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa pada Selasa (16/6/2026).

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyambut langsung kedatangan delegasi tersebut. Turut hadir mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, jajaran Forkopimda, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Adapun delegasi dari Amerika Serikat yang hadir terdiri dari lima orang, yaitu Mr. Steven Rice (Ahli Hidrologi Departemen Dalam Negeri A.S. dan Layanan Taman Nasional), Mr. John McDaniel (Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya), Ms. Tina Bucton (Pejabat Ekonomi Kedutaan Besar AS di Jakarta), Mr. Rulli Rizki (Spesialis Ekonomi Kedutaan Besar AS di Jakarta), dan Ms. Juliyana Safitri (Staf Ahli Ekonomi dan Politik Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya).

Fokus pada Pengelolaan Tambang Rakyat yang Berkelanjutan

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa isu pengelolaan tambang rakyat di Sumbawa telah menarik perhatian global.

"Pertambangan rakyat tidak hanya ada di Lantung, tetapi juga tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa terus berkomitmen mendorong praktik tambang rakyat yang legal, tertib, aman, dan ramah lingkungan," ujar Bupati.

Ia menambahkan, kunjungan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi pertukaran pengetahuan (knowledge sharing) dan penerapan praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan sumber daya alam. Lebih jauh, Bupati melihat kunjungan ini sebagai peluang strategis untuk mempererat kerja sama antara pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

"Sumbawa kaya akan sumber daya alam dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan pertambangan. Masih banyak potensi yang belum tergarap maksimal, sehingga kami berharap kolaborasi ini dapat mendorong pembangunan daerah yang lebih maju," harapnya.

Mendalami Tantangan dan Peluang Lingkungan

Sementara itu, Pejabat Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, John McDaniel, menjelaskan bahwa tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah pertambangan rakyat.

"Kami ingin memahami tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat lokal. Kami juga sangat tertarik pada aspek pengelolaan sumber daya air, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta model pemberdayaan masyarakat yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan," jelas John McDaniel.

Selaras dengan hal tersebut, Ahli Hidrologi Departemen Dalam Negeri A.S., Steven Rice, menyoroti urgensi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan konservasi sumber mata air. Menurutnya, mitigasi dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan sangat krusial.

"Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan suatu daerah," tutupnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi internasional untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa berjalan dengan prinsip berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat luas. (AM)

Moyo Hilir.Amarmedia.co.id – Keajaiban tradisi lokal menyapa malam Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah di Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir. Festival Malala, sebuah ritual penyulingan minyak tradisional khas Sumbawa yang sarat akan nilai magis dan budaya, resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Selasa (16/6/2026).

Acara yang dipusatkan di lapangan Desa Poto ini berlangsung meriah dengan dihadiri Wakil Bupati, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari 23 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah desa dan kecamatan yang sukses menghelat festival ini meski dengan persiapan yang cukup singkat. Baginya, Festival Malala adalah permata budaya yang unik dan satu-satunya di Indonesia.

“Di NTB ada 10 kabupaten/kota, namun tradisi minyak 1 Muharram hanya ada di Sumbawa. Ini kebanggaan kita yang harus terus dilestarikan,” ujar Bupati dengan penuh semangat.

Atraksi Sandro yang Memukau

Satu momen yang paling menyita perhatian adalah atraksi para Sandro (praktisi pengobatan tradisional). Di hadapan ribuan warga, para Sandro dengan tenang memasukkan tangan ke dalam minyak yang tengah mendidih. Ajaibnya, tidak ada bekas luka bakar sedikit pun di tangan mereka.

“Kalau kita kena percikan minyak goreng di dapur, kulit pasti melepuh. Tapi tadi, tangan dimasukkan ke minyak mendidih tidak terasa panas dan tidak melepuh. Budaya seperti ini tidak ada di tempat lain,” ungkap Bupati yang mengaku selalu menyediakan minyak Sumbawa sebagai obat pertolongan pertama di rumah.

Meski kagum, Bupati menitipkan pesan khusus kepada para 

Sandro agar tidak pelit membagikan ilmunya. Ia berharap ada regenerasi yang lebih antusias agar tradisi unik ini tidak hilang ditelan zaman.

“Saya melihat para Sandro kita rata-rata sudah senior. Saya berpesan, tolong ilmunya ditularkan ke generasi muda. Jangan sampai tradisi sehebat ini berhenti di tangan generasi tua saja,” tegasnya.

Selain prosesi Malala, malam perayaan tahun baru Islam ini dimeriahkan dengan Festival Shalawatan serta berbagai atraksi budaya lokal lainnya. Bupati menegaskan bahwa perayaan 1 Muharram di Sumbawa adalah harmonisasi antara spiritualitas dan kearifan lokal.

“Hijrah tidak hanya tentang sejarah, tapi juga bagaimana kita merawat identitas. Tahun baru Hijriah kita sambut dengan doa, dan kita kuatkan dengan budaya,” pungkas Bupati sebelum secara resmi membuka festival tersebut.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjaga warisan leluhur sekaligus mempererat tali persaudaraan antar-wilayah di Bumi Samawa. (AM)

Gorontalo.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan perikanan daerah melalui partisipasi aktif dalam ajang Pertemuan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.

Dalam keterangannya Kamis 18 Juni 2026, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang memimpin langsung rombongan delegasi Kabupaten Sumbawa, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diterima setibanya di lokasi kegiatan. Prosesi penyambutan adat khas Gorontalo yang diterima rombongan dinilai sebagai simbol kuat persaudaraan dan semangat kebersamaan antar-daerah dalam memajukan sektor pangan nasional.

“Penyambutan adat yang hangat ini bukan sekadar seremoni, tetapi simbol penghormatan dan semangat kolaborasi kita antardaerah. Ini adalah energi positif untuk bersama-sama membangun sektor pertanian dan perikanan Indonesia agar semakin maju, produktif, dan berdaya saing,” ujar Bupati Jarot.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa PENAS Petani Nelayan merupakan forum strategis yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh delegasi Kabupaten Sumbawa. Baginya, kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang pertukaran inovasi dan pengetahuan yang sangat berharga.

“Ini adalah ruang bagi para petani, nelayan, peneliti, hingga pemerintah untuk berbagi pengalaman dan inovasi teknologi terkini. Kami ingin membawa pulang gagasan-gagasan terbaik yang aplikatif untuk menjawab tantangan di lapangan,” jelasnya.

Bupati Jarot berharap, melalui keikutsertaan dalam perhelatan nasional ini, wawasan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan di Tanah Samawa dapat semakin luas. Ia optimis bahwa kolaborasi yang terjalin selama kegiatan akan menjadi pemicu percepatan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa.

“Tujuan akhir kita jelas, yakni bagaimana kesejahteraan petani dan nelayan di Kabupaten Sumbawa terus meningkat. Dengan memperluas jaringan dan memperkuat kolaborasi di tingkat nasional, saya yakin kita bisa menghadirkan solusi yang lebih konkret demi kemajuan sektor pangan kita,” pungkas Bupati.

Delegasi Kabupaten Sumbawa dijadwalkan akan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan teknis selama PENAS XVII berlangsung, termasuk pameran inovasi, temu wicara, serta kunjungan lapangan untuk meninjau keberhasilan praktik pertanian dan perikanan di wilayah Gorontalo (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Momen pergantian tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriyah menjadi sarana refleksi mendalam bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. Bertempat di Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, Selasa (16/6/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., mengajak seluruh warga untuk menjadikan momentum ini sebagai titik balik menuju kehidupan yang lebih baik dan inklusif.

Acara peringatan tahun baru Islam ini berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ratusan jamaah.

Dalam sambutannya, Bupati Jarot menekankan bahwa hijrah tidak sekadar perpindahan fisik, melainkan keberanian untuk melakukan transformasi diri.

“Hijrah adalah keberanian untuk berubah. Berani meninggalkan kebiasaan yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik. Berani mengubah keputusan menjadi harapan, dan kepercayaan menjadi persaudaraan,” ujar Bupati.

Ia menegaskan bahwa semangat Muharram adalah milik seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, tenaga kesehatan, hingga akademisi. Bupati mengajak warga untuk melakukan evaluasi diri agar setiap langkah hidup dapat membawa manfaat bagi sesama.

Prestasi MTQ dan Spirit Generasi Qur’ani

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga berbagi kebanggaan atas capaian Kafilah Kabupaten Sumbawa pada ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 tingkat Provinsi NTB di Lombok Tengah. Sumbawa berhasil naik dua peringkat ke posisi ke-6 dari sebelumnya di peringkat ke-8.

“Kita berhasil meraih 7 medali emas. Ini capaian yang luar biasa bagi daerah kita. Pemkab berkomitmen terus memperkuat pembinaan dan memperluas ruang pembelajaran Al-Qur’an demi melahirkan generasi Qur’ani yang menjadi kebanggaan Sumbawa,” tuturnya.

Di sela sela peringatan tahun baru Islam, Bupati menyampaikan duka mendalam atas musibah kebakaran yang melanda sejumlah kecamatan serta lingkungan RSUD Sumbawa beberapa hari lalu. Ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan solidaritas sosial.

“Terkadang yang paling dibutuhkan warga terdampak bukan hanya bantuan materi, tapi kehadiran, perhatian, dan doa tulus kita bersama,” imbuh Bupati dengan nada haru.

Menutup rangkaian acara, Bupati menyambut baik peringatan 1 Muharram yang dirangkaikan dengan tradisi “Buat Minyak Sumbawa” di Desa Poto. Ia berharap generasi muda tetap bangga dengan warisan leluhur yang sarat akan nilai gotong royong tersebut.

“Mari kita rawat persaudaraan, jaga kerukunan, dan perkuat nilai agama sebagai pondasi daerah. Hijrah dari saling menyalahkan menuju budaya saling menguatkan, dari pesimis menuju optimis, dan dari sekadar penonton menjadi pelaku perubahan bagi Sumbawa,” tutupnya.

Peringatan tahun baru Islam ini menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat Sumbawa untuk terus melangkah maju dengan semangat kebersamaan yang lebih kuat di bawah naungan nilai-nilai religius. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Upacara Paripurna tanggal 17 Juni 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Sumbawa menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H., menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengawal program-program strategis daerah.

Upacara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Wakil Bupati Sumbawa, Drs H.Mohamad Ansori, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH jajaran Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam amanatnya, Kajari Sumbawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Sumbawa dan seluruh elemen masyarakat atas sinergi yang terus terbangun, khususnya dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program Adhyaksa Pendi Tode Ngining.

“Melalui program ini, Kejaksaan berkomitmen penuh memastikan tidak ada satu pun anak di Kabupaten Sumbawa yang kehilangan hak dasarnya sebagai warga negara, baik itu di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, maupun sosial,” tegas Iwan Arto Koesoemo.

Lebih lanjut, Kajari menyoroti pentingnya pengawalan bersama terhadap sejumlah program strategis nasional dan daerah yang sedang berjalan. Program-program tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Program Kampung Nelayan. Menurutnya, program-program ini merupakan pilar krusial dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pesisir.

Selain bidang sosial dan ekonomi, Kajari juga menyatakan dukungan penuh Kejaksaan Negeri Sumbawa terhadap program Sumbawa Hijau Lestari. Ia memuji langkah Pemkab Sumbawa yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan melalui upaya pemulihan kawasan kritis serta penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

“Langkah ini adalah bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga masa depan generasi mendatang. Saya mengajak seluruh elemen untuk menjadikan sinergi yang telah terbangun ini sebagai modal utama kita bersama dalam mewujudkan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,” tutupnya.

Upacara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Sumbawa demi kesejahteraan masyarakat luas. (AM)

Lombok Tengah, 15 Juni 2026– Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri acara Penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/6/2026). Bupati hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., serta pendamping Kafilah Kabupaten Sumbawa, Jayakusuma, S.Sos., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumbawa.

Acara penutupan dihadiri oleh para kepala daerah, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga keagamaan, dewan hakim, kafilah peserta dari seluruh kabupaten/kota se-NTB, serta ribuan masyarakat yang memadati arena utama MTQ.

Dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., menyampaikan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan MTQ XXXI yang mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan dinilai memiliki kualitas setara dengan MTQ tingkat nasional. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh panitia, pemerintah daerah, dan masyarakat Lombok Tengah.

Ia menegaskan bahwa penutupan MTQ bukanlah akhir dari syiar Al-Qur'an, melainkan awal untuk semakin membumikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, ia mengajak seluruh daerah di NTB untuk terus berupaya mengembalikan kejayaan NTB sebagai gudang qari dan qariah serta mendukung terwujudnya NTB sebagai Serambi Al-Qur'an.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten/kota yang telah berpartisipasi dan mengirimkan kafilah terbaiknya dalam MTQ XXXI. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat pendidikan Al-Qur'an dan membangun generasi Qur'ani yang akan melanjutkan pembangunan daerah.

Wakil Gubernur juga memberikan penghargaan kepada dewan hakim, LPTQ, TNI-Polri, panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan MTQ. Ia berharap para juara yang lahir dari ajang ini dapat menjadi duta terbaik NTB pada MTQ tingkat nasional serta terus mengharumkan nama daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB secara resmi menutup MTQ XXXI Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 dan mengajak seluruh masyarakat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam membangun NTB yang religius, unggul, dan berdaya saing.

Pada MTQ XXXI Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, Kafilah Kabupaten Sumbawa berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih sejumlah gelar juara, yaitu:

1. Jihan Talita Ulfa, Juara 1 Tartil Putri

2. Nisrina Khalila Haipon, Juara 1, 1 Juz dan Tilawah Putri

3. Julia Tri Wulandari, Juara 1 Khat Kontemporer Putri

4. Rahmawati, Juara 1 Khat Dekorasi Putri

5. Taqwa Hikmatullah, Juara 1, 10 Juz Putra

6. Rizky Rangga Sabda Maulana, Juara 1, 5 Juz dan Tilawah Putra

7. Syifa Fadiyah Maulida, Juara 1 Tilawah Remaja Putri

8. Nail Nasri Rahman, Juara 3, 1 Juz dan Tilawah Putra

9. Wanda Aulia Segal, Juara 3 Khat Naskah Putri

10. Khozinatul Asror, Harapan 1 Tilawah Dewasa Putra

11. Wahyu Rahman Maulana, Harapan 1 Qiraat Murattal Dewasa Putra5

12. Rini Aryanti, Harapan 1, Qiraat Murattal Remaja Putri

13. Noni Maelani, Harapan 3, Qiraat Murattal Dewasa Putri 

14. Muhammad Isyrak Arisyi. Muhammad Fakhri Al Azzam Hidayat. A. Hafidz Zamzamy, Harapan 3 Fahmil Putra

15. Ridha Zulya Fitri, Harapan 2, 20 Juz Putri

16. Fadhilah Humaira Naser, Harapan 2 Tilawah Anak Putri

17. Muhammad Fadhlurrahman, Harapan 3, 20 Juz Putra

18. Muhammad Ayka Amirul Mukminin, Harapan 3, 30 Juz Putra

19. Husniah Azriani, Harapan 2 KTIQ Putri

20. Zhobirin Ilham, Harapan 1, KTIQ Putra

21. Edy Juandi Putra, Harapan 3 Khat Naskah Putra

22. Alfi Mashudi, Harapan 1 Khat Dekorasi Putra

23. Putri Assyifa Rizkia, Harapan 1, 5 Juz dan Tilawah Putri

Prestasi tersebut menjadi bukti keberhasilan pembinaan Al-Qur'an yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama LPTQ dan seluruh pihak terkait. Kehadiran Bupati Sumbawa pada malam penutupan sekaligus menjadi bentuk dukungan dan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, pembina, dan pendamping yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa pada ajang MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026. (AM)

Lombok Tengah, Amarmedia.co.id - 30 Mei 2026 — Nuansa adat dan semangat olahraga berpadu dalam Ritual Betabeq yang digelar di Desa Adat Ende, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Sabtu (30/5). Kegiatan yang difasilitasi Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan masyarakat adat Sasak tersebut menjadi bentuk penghormatan budaya sekaligus do'a bersama menyambut pelaksanaan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang akan berlangsung pada 11–12 Juli mendatang.

Ritual Betabeq merupakan tradisi masyarakat Sasak yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk permohonan izin, restu, keselamatan, dan perlindungan kepada Allah SWT sebelum melaksanakan kegiatan penting. Tradisi ini juga menjadi simbol penghormatan kepada alam, masyarakat, serta nilai-nilai leluhur yang membentuk identitas budaya Sasak hingga saat ini.

Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua Ritual Betabeq dalam rangka menyambut Pocari Sweat Run Lombok. Tradisi ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB agar setiap event berskala nasional maupun internasional yang diselenggarakan di daerah tetap menghormati budaya lokal, melibatkan masyarakat adat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah NTB, H. Abul Chair, menegaskan bahwa pembangunan pariwisata dan penyelenggaraan event internasional di NTB harus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan penguatan identitas lokal.

Menurut Gubernur, Ritual Betabeq bukan sekadar prosesi adat, tetapi merupakan representasi nilai-nilai luhur masyarakat Sasak yang menjunjung tinggi penghormatan, penerimaan, persaudaraan, dan do'a keselamatan bagi setiap tamu yang datang ke Bumi Gora.

“Kita tidak hanya berkumpul menyambut sebuah event olahraga besar, tetapi mempertemukan semangat olahraga dengan kekayaan budaya yang menjadi identitas masyarakat NTB melalui Ritual Betabeq,” ujar Abul Chair membacakan sambutan Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa dalam tradisi Sasak, Betabeq mengandung makna menyambut tamu dengan hati terbuka serta mendo'akan keselamatan dan keberkahan bagi seluruh pihak yang hadir.

“Kita ingin menyampaikan pesan sederhana kepada seluruh tamu yang datang ke NTB: datanglah sebagai tamu dan pulanglah sebagai keluarga,” katanya.

Menurut Gubernur, kekuatan NTB tidak hanya terletak pada keindahan alam dan keberhasilan menghadirkan berbagai event internasional, tetapi juga pada budaya, keramahan masyarakat, serta nilai-nilai kebersamaan yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.

“Kalau olahraga menguatkan fisik, maka budaya menguatkan jiwa. Ketika keduanya bertemu, lahirlah persaudaraan yang akan dikenang sepanjang masa,” tegas Abul Chair menyampaikan pesan Gubernur.

Pemprov NTB juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok. Menurutnya, event tersebut tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, pariwisata, UMKM, transportasi, hingga perhotelan.

Sementara itu, Marketing Director Pocari Sweat, Puspita Winawati, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi NTB yang menghadirkan Ritual Betabeq sebagai ruang memperkuat hubungan antara penyelenggara event dengan masyarakat lokal.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua Pocari Sweat Run Lombok. Tahun lalu peserta mencapai 8.400 pelari dan sekitar 70 persen berasal dari luar Lombok,” ungkapnya.

Menurut Puspita, kehadiran para pelari bersama keluarga dan pendampingnya memberikan dampak ekonomi yang signifikan karena mereka menginap, berwisata, menikmati kuliner, dan berbelanja produk UMKM lokal.

“Tahun ini kami menargetkan 10.000 peserta. Karena itu kami berharap dukungan dan sambutan hangat dari seluruh masyarakat NTB,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan Pocari Sweat Run 2026 karena manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sangat besar.

“Kita ingin penyelenggaraan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya karena dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari masyarakat Desa Kuta, pelaku UMKM, dan para relawan yang terlibat dalam penyelenggaraan event tahun sebelumnya. Mereka menilai kehadiran ribuan peserta tidak hanya memperkuat citra Lombok sebagai destinasi sport tourism, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal, Pocari Sweat Run Lombok 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar ajang olahraga. Event ini menjadi ruang perjumpaan antara budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat yang memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia yang tetap berakar pada budaya lokal.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id - 31 Mei 2026 – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Abul Chair, melepas 550 pelari (runners) yang mengikuti kegiatan Road to Mataram sebagai bagian dari rangkaian menuju Pocari Sweat Run Lombok 2026, Minggu (31/5).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus menyemarakkan salah satu ajang sport tourism terbesar di Nusa Tenggara Barat. Antusiasme para peserta menunjukkan bahwa olahraga lari semakin menjadi bagian dari gaya hidup dan semangat kebersamaan masyarakat dalam menyambut event berskala nasional yang akan digelar di Lombok.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda NTB menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism unggulan di Indonesia.

“Melalui kegiatan ini, NTB terus memperkuat posisinya sebagai destinasi sport tourism unggulan yang memadukan olahraga, pariwisata, budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Abul Chair.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat NTB untuk turut berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pocari Sweat Run Lombok 2026 yang akan berlangsung pada 11–12 Juli 2026 di Kawasan Mandalika.

“Event ini merupakan hajat besar bagi NTB. Karena itu, kita harus mendukung dan menyukseskannya bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu peserta dari Kota Mataram, Suthan J. Iswara, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, selain memberikan manfaat bagi kesehatan, kegiatan lari juga menjadi sarana untuk memperluas jaringan pertemanan dan memperkuat hubungan sosial antar komunitas pelari.

“Alhamdulillah, saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Selain menyehatkan, juga bisa menambah relasi dan memperluas jaringan pertemanan dengan sesama pelari,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan peserta lainnya, Muhammad Amrillah. Ia mengaku olahraga lari telah menjadi bagian dari rutinitas dan gaya hidupnya sehari-hari.

“Saya memang menyukai olahraga lari dan cukup sering mengikuti berbagai event lari. Kalau tidak lari rasanya ada yang kurang,” ujarnya sambil tersenyum.

Melalui kegiatan Road to Mataram ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam budaya hidup sehat sekaligus turut menyukseskan penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026 sebagai ajang olahraga yang mampu menggerakkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. (AM/Diskominfotikntb)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 31 Mei 2026 — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas yang dilakukan Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini bersama jajaran aparat penegak hukum dalam menindak pelaku illegal logging yang merusak kawasan hutan di Kecamatan Batu Lanteh. Sikap tegas tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menyelamatkan masa depan masyarakat Sumbawa.  

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menegaskan bahwa persoalan perusakan hutan tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa. Aktivitas illegal logging berdampak langsung terhadap kerusakan ekosistem, ancaman krisis sumber air, banjir, longsor, serta berbagai bencana lingkungan yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.  

“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah tegas Kapolres Sumbawa bersama Forkopimda dan Satgas Perlindungan dan Pengamanan Hutan dalam menindak para pelaku perusakan hutan. Negara tidak boleh kalah terhadap oknum-oknum yang merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, terungkapnya kasus di Batu Lanteh harus menjadi pintu masuk untuk melakukan penelusuran yang lebih luas terhadap kemungkinan adanya jaringan atau aktivitas serupa di wilayah lain. Karena itu, aparat penegak hukum perlu terus melakukan pengawasan dan investigasi secara menyeluruh agar seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.  

PDI Perjuangan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kelestarian hutan dengan melaporkan setiap aktivitas yang diduga merusak kawasan hutan. Hutan Batu Lanteh merupakan salah satu penyangga kehidupan masyarakat Sumbawa yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan generasi mendatang.  

“PDI Perjuangan akan selalu berada di garis depan dalam mendukung kebijakan dan langkah-langkah yang berpihak pada keselamatan lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, serta kepentingan masyarakat luas. Hutan adalah warisan yang harus kita jaga, bukan untuk dirusak,” tutup Abdul Rafiq.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id -Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Termasuk proses rekrutmen mitra pendataan yang akan menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Kami tidak sedang mencari peserta dengan nilai tertinggi semata. Kami sedang mencari orang yang tepat untuk wilayah yang tepat,” tegas Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Minggu 31 Mei 2026

Untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten dan kota di NTB, BPS membutuhkan sebanyak 5.210 mitra pendataan yang akan bertugas selama kurang lebih dua setengah bulan. Mereka akan melakukan pendataan secara langsung kepada rumah tangga dan pelaku usaha di wilayah kerja masing-masing.

Menurut Wahyudin, peran mitra pendataan sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara lengkap dan akurat. Oleh karena itu, BPS membutuhkan petugas yang tidak hanya memiliki kemampuan yang baik, tetapi juga memahami wilayah tugasnya serta siap menjalankan tanggung jawab pendataan secara profesional.

“Data yang berkualitas berawal dari pendataan yang berkualitas. Karena itu, kami membutuhkan mitra yang kompeten, berintegritas, dan siap bekerja di lapangan,” ujarnya.

Wahyudin menambahkan, saat ini BPS juga tengah melaksanakan rekrutmen mitra tambahan melalui mekanisme yang sama. Rekrutmen tersebut dilakukan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya mitra statistik yang dapat mendukung berbagai kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS.

Menurutnya, tidak seluruh peserta yang dinyatakan lulus dalam rekrutmen tambahan tersebut otomatis akan ditugaskan pada kegiatan Pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kebutuhan mitra untuk kegiatan Sensus Ekonomi telah ditetapkan sebanyak 5.210 orang, sementara proses rekrutmen mitra tambahan juga diharapkan untuk menyediakan basis calon mitra yang sewaktu-waktu dapat menjadi pendukung bagi berbagai kegiatan statistik BPS sesuai kebutuhan.

“BPS secara rutin melaksanakan berbagai kegiatan statistik. Karena itu, kebutuhan mitra tidak hanya untuk Sensus Ekonomi 2026. Mitra yang memenuhi kualifikasi dapat dipertimbangkan untuk mendukung kegiatan statistik lainnya sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.

Seluruh proses rekrutmen, termasuk mitra tambahan, dilaksanakan secara terbuka melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman mitra.bps.go.id. Pada tahap awal, calon mitra melakukan registrasi mandiri dengan melengkapi profil yang mencakup identitas diri, domisili, pendidikan terakhir, pengalaman kegiatan statistik, serta informasi mengenai kemampuan dan sarana pendukung yang dimiliki.

Setelah itu dilakukan verifikasi administrasi untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan data yang diinput peserta. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti tes kompetensi yang dilaksanakan secara daring melalui sistem.

“Semua peserta masuk melalui pintu yang sama dan diseleksi dengan cara yang sama. Tidak ada jalur khusus dalam rekrutmen ini,” tegas Wahyudin.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk berlangsung secara objektif, terukur, dan transparan. Hasil tes kompetensi menjadi salah satu komponen penting dalam proses seleksi. Namun, nilai tes bukan satu-satunya faktor yang menentukan kelulusan mitra pendataan.

Menurut Wahyudin, rekrutmen mitra pendataan memiliki karakteristik yang berbeda dengan seleksi yang semata-mata menentukan kelulusan berdasarkan urutan nilai tertinggi. Sebab, BPS tidak hanya membutuhkan individu yang memiliki kemampuan baik, tetapi juga harus memastikan ketersediaan petugas yang memadai dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah pendataan.

“Nilai yang tinggi tentu menjadi modal penting. Namun, kebutuhan Sensus Ekonomi tidak hanya soal nilai. Kami juga harus memastikan setiap wilayah memiliki petugas yang cukup untuk melaksanakan pendataan secara optimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, petugas akan bekerja hingga tingkat desa dan kelurahan. Karena itu, kedekatan domisili mitra dengan wilayah tugas menjadi salah satu aspek yang ikut dipertimbangkan. Petugas yang memahami karakteristik wilayah setempat umumnya lebih mudah menjangkau responden, mengenali kondisi lapangan, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun pelaku usaha.

Selain itu, BPS juga perlu memastikan sebaran petugas tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu. Dalam kondisi tertentu, dapat saja terdapat banyak peserta dengan nilai baik yang berasal dari wilayah yang sama, sementara wilayah lain membutuhkan petugas untuk mendukung pelaksanaan pendataan.

“Kami harus melihat kebutuhan secara menyeluruh. Tidak ideal apabila petugas menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain mengalami kekurangan petugas. Karena itu, komposisi dan sebaran petugas menjadi bagian penting dalam proses penetapan mitra,” kata Wahyudin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kesiapan peserta untuk ditempatkan di luar wilayah tempat tinggalnya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam mendukung kebutuhan lapangan. Hal tersebut diperlukan agar pelaksanaan pendataan tetap dapat berjalan efektif pada wilayah-wilayah yang membutuhkan tambahan petugas.

Menurut Wahyudin, seluruh pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan menghasilkan data yang lengkap, akurat, serta dapat dipercaya.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dan didukung oleh sistem yang dirancang untuk menjaga objektivitas proses seleksi. BPS berkomitmen menjaga transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap tahapan rekrutmen, sehingga proses yang berjalan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah dinyatakan lulus seleksi akhir, calon mitra diwajibkan menyetujui pakta integritas melalui aplikasi Sobat BPS sebelum dapat ditetapkan sebagai mitra pendataan. Pakta integritas tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Melalui proses rekrutmen yang terbuka dan berbasis sistem tersebut, BPS NTB berharap dapat menghadirkan petugas lapangan yang kompeten, berintegritas, dan siap mendukung penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu fondasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Tujuan kami sederhana. Menghadirkan petugas terbaik di setiap wilayah agar data yang dihasilkan lengkap, akurat, dan dapat dipercaya,” tutup Wahyudin.(AM)

Oleh: Asmediati

Tanggal 1 Juni selalu menjadi hari penting bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal inilah kita memperingati Hari Lahir Pancasila, dasar negara yang menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Tahun 2026, peringatan Hari Lahir Pancasila mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema ini mengingatkan kita bahwa Pancasila memiliki peran besar dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi nilai yang dapat membawa perdamaian.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak perbedaan. Ada berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang tidak dimiliki banyak negara lain. Namun di sisi lain, perbedaan juga bisa menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan bijak.

Di sinilah pentingnya Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati, menghargai, dan menjaga kebersamaan. Pancasila mengingatkan bahwa meskipun berbeda, seluruh rakyat Indonesia tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia.

Saat ini kehidupan masyarakat telah banyak berubah. Perkembangan teknologi membuat komunikasi menjadi sangat mudah. Melalui telepon genggam, seseorang dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar membawa kebaikan. Masih banyak berita yang belum tentu benar, ujaran kebencian, serta berbagai tulisan yang dapat memicu perpecahan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama generasi muda. Mereka harus mampu menyaring informasi dengan baik dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang dapat merusak persatuan. Nilai Pancasila perlu terus ditanamkan agar masyarakat memiliki pegangan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman.

Sila pertama mengajarkan pentingnya menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua mengingatkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Sila ketiga menegaskan bahwa persatuan bangsa harus selalu dijaga. Ketiga nilai tersebut sangat relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini yang hidup di tengah keberagaman.

Begitu pula dengan sila keempat yang mengajarkan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan pendapat tidak harus berakhir dengan pertengkaran. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi jalan untuk menemukan solusi yang lebih baik. Sementara sila kelima mengingatkan bahwa keadilan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang apa pun.

Peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial setiap tahun. Nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Sikap saling membantu, menghormati tetangga, menjaga kerukunan, menghargai perbedaan pendapat, dan peduli terhadap lingkungan merupakan bentuk sederhana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Peran keluarga dan sekolah juga sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Anak-anak perlu dibiasakan untuk hidup jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai sesama sejak usia dini. Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui teori, tetapi harus dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga nilai-nilai Pancasila. Mereka hidup di era yang penuh tantangan, tetapi juga memiliki kesempatan yang luas untuk belajar dan berkembang. Dengan bimbingan yang baik, mereka dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak, serta memiliki rasa cinta yang kuat terhadap bangsa dan negara.

Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini juga mengandung pesan bahwa perdamaian dunia dapat dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Perdamaian tidak selalu berarti sesuatu yang besar. Sikap saling menghormati, menghindari permusuhan, dan menjaga persaudaraan merupakan langkah sederhana yang dapat menciptakan suasana damai dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat kembali semangat persatuan. Di tengah berbagai tantangan yang ada, bangsa Indonesia harus tetap berdiri kokoh dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan bangsa yang besar dan beragam ini. Tugas kita sekarang adalah menjaga dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam diri setiap warga negara, maka Indonesia akan tetap kuat, damai, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sebab pada akhirnya, persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id – Maraknya praktik illegal logging di Kabupaten Sumbawa kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas perambahan dan penebangan hutan secara ilegal yang diduga masih terjadi di sejumlah kawasan, khususnya di wilayah Kecamatan Batulanteh, memicu keprihatinan berbagai pihak karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan serta berpotensi menimbulkan bencana ekologis di masa mendatang.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga kawasan hutan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang bertugas melakukan pengawasan, pencegahan, serta penindakan terhadap berbagai aktivitas yang merusak hutan.

Menanggapi persoalan tersebut, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, SH., S.I.K., menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Satgas dalam memberantas praktik illegal logging yang masih marak terjadi.

Dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026), Kapolres menyatakan bahwa upaya penyelamatan hutan harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak. Menurutnya, penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan tidak boleh pandang bulu dan harus dilakukan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

"Polres Sumbawa mendukung penuh langkah tegas Satgas Perlindungan dan Pengamanan Hutan untuk menindaklanjuti setiap temuan di lapangan. Para oknum pelaku illegal logging harus diproses hukum sesuai aturan yang berlaku," tegas AKBP Marieta.

Kapolres menjelaskan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian serius dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar pada 20 Mei 2026 lalu. Rapat tersebut membahas berbagai temuan di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah tindak lanjut guna memastikan penegakan hukum berjalan secara efektif.

Hasil pengecekan lapangan yang dilakukan Satgas menemukan sejumlah fakta penting yang menguatkan dugaan adanya aktivitas ilegal di kawasan hutan Batulanteh. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah keberadaan alat berat yang sebelumnya telah dilarang beroperasi karena diduga digunakan untuk membuka akses jalan guna mempermudah pengangkutan kayu hasil tebangan.

Alat berat tersebut diketahui telah dipasangi garis polisi (police line) pada 11 April 2026. Namun saat dilakukan pengecekan ulang pada 16 Mei 2026, petugas menemukan bahwa garis polisi tersebut sudah rusak atau tidak lagi terpasang. Tidak hanya itu, alat berat tersebut juga diketahui telah berpindah lokasi dan diduga kembali digunakan untuk membuka jalur baru di kawasan hutan.

Selain temuan alat berat, tim Satgas juga menemukan sejumlah kayu hasil tebangan yang diduga berasal dari luar area perizinan yang sah. Beberapa batang kayu bahkan ditemukan berada di sekitar aliran sungai, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang lebih luas apabila aktivitas tersebut terus berlangsung.

Temuan-temuan tersebut semakin memperkuat pentingnya pengawasan ketat terhadap kawasan hutan Batulanteh yang selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat.

Kapolres menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran yang mengarah pada perusakan hutan. Ia memastikan seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Intinya, aparat penegak hukum akan memastikan para oknum pelaku illegal logging ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Penanganannya dilakukan secara profesional dan tidak pandang bulu demi menjaga kelestarian hutan serta kepentingan masyarakat luas," pungkas Kapolres.

Sikap tegas aparat penegak hukum ini mendapat perhatian publik dan diharapkan menjadi langkah nyata dalam menyelamatkan hutan Sumbawa dari ancaman perusakan yang dapat memicu banjir, longsor, krisis sumber air, hingga kerusakan lingkungan yang berdampak bagi generasi mendatang. Masyarakat pun diharapkan turut berperan aktif dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi merusak kawasan hutan demi menjaga warisan alam Sumbawa tetap lestari. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak-anak kurang mampu, khususnya anak terlantar dan yatim piatu. Komitmen ini diwujudkan melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dalam menjalankan program inovatif bertajuk Adhiyaksa Pendi Tode Ngining".

Dukungan tersebut dituangkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Kamis (21/5/2026) lalu.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., dan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H., beserta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Sumbawa.

Fokus pada Pemenuhan Hak Dasar Anak

Program Adhiyaksa Pendi Tode Ngining dirancang sebagai langkah konkret negara untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Program ini berfokus pada upaya identifikasi serta fasilitasi akses layanan dasar bagi anak-anak yang belum tersentuh oleh bantuan pemerintah.

Beberapa hal yang menjadi sasaran utama program ini meliputi fasilitasi penerbitan dokumen vital seperti Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, membantu anak-anak rentan mendapatkan akses perlindungan kesehatan melalui penerbitan KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau kepesertaan BPJS Kesehatan, serta memastikan anak terlantar dan yatim piatu mendapatkan perhatian khusus agar hak-hak tumbuh kembang mereka tetap terpenuhi.

Sinergi Lintas Sektor untuk Hasil Optimal

Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menyambut baik inisiatif yang digagas oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa ini. Menurutnya, kolaborasi antara Pemkab dan Kejari merupakan langkah efektif dalam memangkas hambatan birokrasi yang sering dihadapi masyarakat dalam mengakses hak-hak mereka.

"Program ini merupakan bentuk sinergi yang sangat positif. Kami di jajaran Pemkab Sumbawa siap mendukung penuh agar pendataan hingga penyaluran bantuan bagi anak-anak terlantar dan yatim piatu ini berjalan tepat sasaran," ujar Sekda dalam rapat tersebut.

Senada dengan hal tersebut, Kajari Sumbawa, Iwan Arto Koesoemo, menekankan bahwa kehadiran program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak di Sumbawa. Dengan adanya keterlibatan berbagai OPD, diharapkan proses pendataan dan verifikasi di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemkab Sumbawa optimistis bahwa program Adhiyaksa Pendi Tode Ngining akan menjadi solusi efektif dalam menjamin masa depan dan kesejahteraan kelompok masyarakat paling rentan di wilayah Kabupaten Sumbawa.(AM)

Bima,Amarmedia.co.id - Harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Pulau Sumbawa mulai terwujud. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan yang dihibahkan khusus untuk program tersebut.

“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Gubernur Miq Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5).

Menurut Miq Iqbal, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang meninjau langsung lokasi pembangunan menyampaikan bahwa kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan lahan yang luas.

“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” katanya.

Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan teknis sebelum pembangunan dapat dimulai.

Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan sejumlah fasilitas di sekitar kawasan pembangunan.

“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas Dody.

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.

Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.

Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik.(AM/Diskominfotik)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Forkopimda yang telah mengambil langkah tegas dalam menindak pelaku illegal logging di Kecamatan Batu Lanteh.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., kepada wartawan Sabtu 30 Mei 2026 menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam upaya menyelamatkan hutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa. Namun demikian, pihaknya meyakini bahwa kasus yang terungkap saat ini kemungkinan hanyalah sebagian kecil dari aktivitas serupa yang masih terjadi di berbagai wilayah.

“Kami mengapresiasi langkah cepat dan tegas Pemda Sumbawa bersama Forkopimda. Namun kita tidak boleh berhenti pada satu kasus saja. Tidak menutup kemungkinan masih ada aktivitas illegal logging lainnya yang harus ditelusuri, diungkap, dan ditindak secara tegas agar memberikan efek jera bagi para pelaku,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, kerusakan hutan akibat penebangan liar tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan lingkungan, sumber mata air, serta kehidupan masyarakat di masa depan.

“Kami juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas siapa pun yang berada di belakang aktivitas ini. Jika ada pihak-pihak yang membekingi, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari praktik illegal logging, mereka juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” ujarnya.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari nilai perjuangan PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, selama ini selalu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melestarikan lingkungan hidup sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Pesan Ibu Ketua Umum sangat jelas, bahwa kader PDI Perjuangan harus menjadi pelopor dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena itu, kami memandang kejahatan terhadap hutan adalah kejahatan terhadap masa depan rakyat,” katanya.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga berharap para pelaku yang telah diamankan dapat segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika terbukti melanggar aturan, maka harus diadili secara transparan dan diberikan hukuman yang setimpal.

“Tidak ada ruang bagi oknum-oknum yang ingin mengambil kayu secara ilegal dari hutan-hutan di Sumbawa. Hutan adalah aset bersama yang harus dijaga, bukan dieksploitasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu,” lanjutnya.

Abdul Rafiq juga mengingatkan bahwa Kabupaten Sumbawa telah memiliki regulasi terkait pemanfaatan kayu melalui Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah milik (IPKTM). Oleh karena itu, masyarakat tidak bisa sembarangan menebang atau mengambil kayu, bahkan di lahan milik sendiri sekalipun harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kalau di lahan milik sendiri saja ada aturan yang harus dipatuhi, apalagi jika aktivitas itu dilakukan di kawasan hutan negara. Tidak ada alasan untuk melakukan penebangan secara ilegal. Semua harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen politik terhadap pelestarian lingkungan, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap tegas untuk berada di garis depan dalam memerangi praktik illegal logging.

“PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyatakan perang terhadap pelaku illegal logging. Mari kita jaga hutan Sumbawa demi masa depan anak cucu kita. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang merusak lingkungan,” tutup Abdul Rafiq.(AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Aparat kepolisian bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 845,37 gram yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan tersebut berlangsung di lingkungan Polres Sumbawa, Jumat (29/05/2026).

Pemusnahan ini turut disaksikan oleh berbagai unsur terkait, antara lain perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, DPRD Sumbawa, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dandim 1607/Sumbawa, BNNK Sumbawa, serta Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Kehadiran lintas instansi tersebut menunjukkan adanya sinergi dalam penanganan tindak pidana narkotika di daerah.

Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut. Ia menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan dalam penegakan hukum serta upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Menurutnya, pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkotika.

Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Lebih lanjut, Nanang mengajak seluruh masyarakat, terutama para orang tua, untuk meningkatkan perhatian, pengawasan, serta memberikan edukasi dan motivasi kepada anak-anak agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun pergaulan negatif lainnya. Ia menekankan bahwa keluarga merupakan garda terdepan dalam melindungi generasi muda dari pengaruh buruk yang dapat merusak masa depan.

Sementara itu, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini menjelaskan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus yang melibatkan seorang anak di bawah umur asal Dompu yang berperan sebagai kurir dan diamankan di wilayah Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.

Seluruh barang bukti telah melalui proses hukum hingga dinyatakan lengkap dan sah untuk dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu menggunakan air dan alat blender, kemudian dibuang ke saluran pembuangan sesuai prosedur yang berlaku. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan disaksikan oleh para pihak terkait.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Sumbawa. (AM)

Tegaskan Koordinasi Lintas OPD serta Beri Contoh di Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas

Sumbawa Amarmedia.co.id – Camat Sumbawa, Ardiansyah, mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari distribusi LPG subsidi hingga penanganan sampah rumah tangga. Hal tersebut disampaikannya kepada awak media saat ditemui usai kegiatan koordinasi bersama pihak terkait.

Menurutnya, pengawasan distribusi LPG subsidi perlu mendapat perhatian serius agar tepat sasaran. Ia menilai masih ada masyarakat yang sebenarnya sudah tergolong mampu, bahkan pelaku usaha yang memiliki penghasilan cukup, namun masih menggunakan gas subsidi ukuran 3 kilogram.

“Yang menjadi persoalan di lapangan, kadang masyarakat mempertanyakan kenapa masih ada pihak yang mampu tetapi tetap menggunakan gas subsidi. Padahal sesuai aturan, LPG subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pemerintah kecamatan hanya berperan melakukan pemantauan dan menyampaikan data kebutuhan masyarakat, sementara penentuan kuota berada di pihak terkait seperti agen dan Pertamina. Karena itu, koordinasi terus dilakukan agar distribusi LPG tetap berjalan lancar, termasuk pada hari libur.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pihak terkait agar pangkalan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan jangan sampai ada alasan stok tidak tersedia,” jelasnya.

Ardiansyah juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan kajian terhadap berbagai persoalan tersebut agar langkah yang diambil nantinya benar-benar tepat sasaran. Ia mengaku sebagai pejabat baru di wilayah tersebut, sehingga perlu memahami kondisi lapangan secara menyeluruh sebelum menentukan kebijakan.

“Dalam hal ini kami masih melakukan kajian terlebih dahulu, karena saya juga baru menjabat sehingga perlu melihat dan mengkaji langkah-langkah apa yang tepat untuk dilakukan,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh penanganan persoalan tetap dilakukan melalui koordinasi lintas OPD dan pihak terkait agar solusi yang diambil dapat berjalan maksimal.

“Kami tentu tidak bisa berjalan sendiri. Semua harus melalui koordinasi bersama OPD terkait agar solusi yang diambil benar-benar efektif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Selain persoalan LPG, Ardiansyah juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di lingkungan masyarakat. Ia berharap adanya dukungan bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan pemilahan sampah dari rumah tangga.

Menurutnya, masyarakat perlu mulai memisahkan sampah organik dan nonorganik agar pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan tidak menimbulkan bau.

“Kalau sampah organik dicampur dengan plastik dan sampah lainnya, tentu akan menimbulkan bau dan menyulitkan pengolahan. Ini yang harus terus kita sosialisasikan kepada masyarakat,” katanya.

Ia mengakui upaya mengubah pola pikir masyarakat terkait pengelolaan sampah tidak mudah dan membutuhkan dukungan tenaga, anggaran, serta keterlibatan semua pihak. Namun demikian, pemerintah kecamatan tetap berupaya memberikan contoh langsung kepada masyarakat, baik di lingkungan Kantor Camat maupun di rumah dinas camat, sebagai bentuk edukasi dan ajakan untuk membiasakan pola hidup bersih serta pengelolaan sampah yang baik di lingkungan masing-masing. (AM)

Sumbawa Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah cepat dalam mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan LPG 3 kilogram menjelang long weekend dan libur nasional Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Upaya ini dilakukan guna menjaga kestabilan pasokan LPG bersubsidi agar tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kabag Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya menjelaskan bahwa pada Jumat, 29 Mei 2026, Pemkab Sumbawa telah menerbitkan surat usulan alokasi fakultatif atau extra dropping LPG 3 Kg yang ditujukan kepada SAM Retail NTB.

Menurut Ivan, langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi pemerintah daerah terhadap kemungkinan meningkatnya konsumsi LPG selama masa libur panjang, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan di lapangan.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya memastikan distribusi LPG 3 kilogram tetap aman dan terkendali selama libur panjang berlangsung,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan extra dropping nantinya akan dilakukan dengan pengawasan ketat agar penyaluran berjalan tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku. LPG subsidi diprioritaskan bagi masyarakat yang memang berhak menerima dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan di luar peruntukannya.

Selain itu, pengawasan distribusi juga akan terus dilakukan melalui koordinasi bersama pihak terkait, termasuk agen dan pangkalan LPG, guna memastikan stok tetap aman serta mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut mengimbau masyarakat agar membeli LPG sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu terganggunya distribusi selama masa libur nasional dan cuti bersama berlangsung. (AM)

SUMBAWA Amarmedia.co.id — Manajemen PT Intam menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dan menyambut positif undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sumbawa. Pertemuan tersebut sedianya dijadwalkan membahas mengenai penggunaan infrastruktur jalan di Desa Labin Kecamatan oleh operasional perusahaan.

Humas PT Intam M Ramadhan BS, mengatakan kepada awak media, (30/5) menanggapi surat undangan resmi dari DPRD Sumbawa bernomor 00.1.5/054/DPRD - lintas Komisi III dan II /2026 tertanggal 29 Mei 2026, pihak manajemen PT Intam meluruskan bahwa perusahaan telah melayangkan surat jawaban resmi pada hari ini, Sabtu (30/5/2026).

"Melalui surat bernomor 006/GOV-SBW/V/2026 yang ditandatangani oleh Project Manager PT Intam, Djatmiko Prihartomo, perusahaan mengajukan permohonan penjadwalan ulang (reschedule) waktu pelaksanaan RDP" ungkapnya 

Menghargai Undangan, Jadwal Bentrok dengan Agenda Jakarta

Humas PT Intam, M Ramadhan BS, menyampaikan bahwa pengajuan penundaan ini murni disebabkan oleh kendala teknis kedatangan manajemen puncak yang di saat bersamaan harus menghadiri agenda krusial perusahaan yang sudah terjadwal lama di Jakarta.

"Kami sangat menghormati fungsi pengawasan DPRD Sumbawa dan menyambut undangan RDP ini dengan sangat positif sebagai ruang dialog yang sehat. Namun, karena tanggal 2 Juni nanti bertepatan dengan kegiatan periodik manajemen internal perusahaan di Jakarta yang tidak bisa ditinggalkan, kami mengajukan permohonan agar pertemuan dapat digeser ke tanggal 23 Juni 2026," ujar Doni akrab disapa mengonfirmasi isi surat balasan tersebut.

Pihak perusahaan berharap penundaan ini dapat dimaklumi oleh semua pihak, sehingga nantinya saat RDP berlangsung, jajaran manajemen pengambil keputusan dari PT Intam dapat hadir secara lengkap dan memberikan pemaparan serta solusi yang komprehensif.

Komitmen Bersama Stakeholder Daerah

Sebagaimana diketahui, RDP Lintas Komisi II dan III ini direncanakan turut menghadirkan elemen penting daerah, mulai dari Asisten II Sekda Bidang Perekonomian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanian, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Kepala Desa Lebin, Camat Ropang hingga aliansi LSM Menggugat Kabupaten Sumbawa.

PT Intam menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, legislatif, maupun elemen masyarakat Sumbawa dalam memastikan seluruh aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai koridor regulasi dan membawa dampak positif bagi kemajuan infrastruktur serta ekonomi wilayah Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.amarmedia.co.id – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 SMA Negeri 1 (SMANIKA) Sumbawa Besar tidak hanya menjadi ajang nostalgia dan motivasi bagi para siswa, tetapi juga menjadi momentum peningkatan literasi digital. Sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pendidikan di Sumbawa, IM3 hadir sebagai sponsor pendukung dengan membawa solusi teknologi yang terjangkau bagi para pelajar.

Muhammad Tsabit Arad, perwakilan dari IM3, menjelaskan bahwa kehadiran pihaknya dalam perayaan HUT ke-67 SMANIKA bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi siswa dalam menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi. IM3 memperkenalkan program khusus yang dirancang untuk mendukung kebutuhan digital siswa di era modern.

"Melalui program sekolah ini, kami menghadirkan harga yang sangat terjangkau bagi murid-murid, yakni hanya dengan Rp15.000 saja," ujar Muhammad Tsabit Arad.

Lebih lanjut, ia merinci berbagai benefit yang bisa didapatkan siswa dengan paket tersebut, di antaranya gratis berlangganan Gemini AI untuk membantu proses belajar dan eksplorasi ilmu pengetahuan. Tambahan cloud storage sebesar 200 GB untuk menyimpan materi pelajaran maupun karya kreatif siswa.

Akses video berlangganan platinum selama sebulan yang disesuaikan dengan pilihan paket sekolah.

Dukungan IM3 ini selaras dengan semangat Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya penguasaan kompetensi dan peningkatan kualitas SDM siswa agar mampu bersaing secara global. Fasilitas digital yang dihadirkan diharapkan dapat menjadi pendukung utama siswa SMANIKA dalam mengejar cita-cita dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi tinggi saat ini.

"Kami berharap dukungan ini dapat membantu siswa-siswi SMANIKA untuk terus berprestasi dan maju, selaras dengan semangat HUT sekolah yang ke-67," tutup Muhammad Tsabit Arad.

Kepala SMAN 1 Sumbawa Besar, Muhammad Ihsan, S.S., M.Pd., menyambut positif kolaborasi ini. Ia berharap inisiatif dari pihak sponsor dapat memperkuat ekosistem digital di lingkungan sekolah, sehingga para siswa semakin termotivasi untuk belajar lebih giat dan kreatif di era disrupsi informasi.(AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id  – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 SMA Negeri 1 (SMANIKA) Sumbawa Besar berlangsung khidmat dan penuh motivasi, Sabtu (30/5/2026). Hadir langsung dalam acara tersebut, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP yang juga merupakan alumni SMANIKA, memberikan pesan mendalam bagi para siswa dan civitas akademika untuk terus mengejar mimpi tanpa dibatasi oleh latar belakang ekonomi atau fasilitas.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa bernostalgia mengenai masa lalunya saat menjadi siswa di sekolah tersebut. Ia menekankan bahwa keterbatasan fasilitas dan tekanan ekonomi yang ia alami di masa lalu justru menjadi "bahan bakar" untuk membentuk mentalitas yang kuat dan tangguh.

"Jangan minder datang dari desa kecil atau memiliki keterbatasan fasilitas. Tekanan kesulitan dan keterbatasan ekonomi itulah yang membuat anak-anak bangkit menjadi pribadi yang kuat. Kalau segalanya serba cukup, ketahanan diri seseorang justru akan kurang," ujar Bupati memberikan motivasi kepada para siswa.

Bupati membagikan prinsip hidup yang selama ini ia pegang teguh: jika ada peluang di antara banyak orang, maka satu orang itu haruslah dirinya. Prinsip kerja keras dan tekad kuat inilah yang mengantarkannya menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi favorit, meniti karier di perusahaan internasional, hingga akhirnya mengabdi sebagai Bupati Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan kompetensi dan bahasa. Ia mendorong sekolah untuk aktif menjajaki program pertukaran pelajar internasional, seperti yang dilakukan sekolah-sekolah lain, agar siswa SMANIKA memiliki wawasan global.

"Saya ingin anak-anak kita memiliki kompetensi lebih. Ke depan, saya juga akan mendorong penggunaan bahasa Sumbawa di lingkungan sekolah. Ini bukan sekadar melestarikan adat, tapi juga menambah kekayaan intelektual dan kebanggaan bagi siapa saja yang pernah tinggal dan belajar di Sumbawa," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi prestasi yang telah diraih SMANIKA, baik di bidang akademik, olahraga, maupun kompetisi LCC Empat Pilar. Senada dengan hal tersebut, Ketua Ikatan Alumni SMANIKA, Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menyampaikan dukungan penuh para alumni untuk pembangunan fasilitas sekolah, termasuk penyelesaian gedung auditorium yang menjadi kebanggaan bersama.

Bupati menutup pesannya dengan berpesan agar para siswa tidak hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus memiliki karakter dan integritas yang baik. "Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika tidak sampai ke langit, setidaknya kamu akan mendarat di bulan. Jadilah orang cerdas yang berkarakter," ujarnya.

"Selamat HUT ke-67 SMNIKA Sumbawa selalu berprestasi dan maju" pungkasnya.

Kepala SMAN 1 Sumbawa Besar, Muhammad Ihsan, S.S., M.Pd., sebelumnya meminta arahan Bupati dan dukungan para alumni. Ia berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif bagi seluruh siswa, guna mencetak generasi penerus yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.(AM)

Pantun Bupati dan Langkah Kaki Alumni: Kemeriahan HUT ke-67 SMAN 1 Sumbawa Besar

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id— Sabtu pagi (30/5/2026), udara segar Kota Sumbawa Besar menyatu dengan riuh kegembiraan ribuan pasang kaki. Mengenakan atribut olahraga, keluarga besar SMA Negeri 1 (SMANSA) Sumbawa Besar tumpah ruah ke jalanan. Lembaga pendidikan pencetak generasi emas ini tengah merayakan hari jadinya yang ke-67 dengan menggelar aksi jalan sehat yang penuh kehangatan dan nuansa humanis.

Tepat pukul 07.00 WITA, atmosfer halaman sekolah terasa begitu hidup. Acara ini bukan sekadar seremonial, melainkan panggung silaturahmi lintas generasi dan pemegang kebijakan di Bumi Samawa.

Kemeriahan dimulai saat Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarifuddin Djarot MP, secara resmi membuka kegiatan yang ditandai dengan prosesi pengguntingan pita. Tak sekadar melepas, Bupati Djarot juga membakar semangat para siswa dengan sebait pantun ceria yang spontan memicu tepuk tangan riuh. Pantun tersebut membawa pesan mendalam ajakan untuk menjaga hidup sehat sekaligus pemantik motivasi agar siswa SMANIKA terus mengukir prestasi.

Rute jalan sehat kali ini membelah jantung kota Sumbawa, melewati jalur ikonik yang cukup ramai.

START dari Halaman SMAN 1 Sumbawa terus menyusuri Jalan Garuda, Depan RSUD Sumbawa , Depan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin ,Berputar di Depan Hotel Garuda, Depan Pasar Brang Biji, Depan Kantor Bupati Sumbawa , depan Kantor Dinas Pertanian, FINISH di SMAN 1 Sumbawa (Tiba pukul 07.35 WITA).

Sepanjang perjalanan, canda tawa antara guru, siswa, alumni, dan para pejabat daerah mencairkan sekat formalitas. Tepat pukul 07.35 WITA, rombongan garis depan sudah kembali menapakkan kaki di finish.

Panggung UMKM Alumni: Harapan Besar dari Ketua KONI

Ada yang unik di sudut halaman sekolah setelah jalan sehat usai. Selain panggung hiburan, deretan stan UMKM lokal tampak diserbu peserta. Menariknya, para pelaku UMKM ini merupakan para alumni SMAN 1 Sumbawa sendiri yang memamerkan produk-produk kreatif lokal.

Kehadiran sektor ekonomi kreatif ini mendapat apresiasi tinggi dari Ketua KONI Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si. Di sela-sela acara, ia mengungkapkan rasa bangganya atas konsep acara yang holistik ini.

 "Luar biasa ya. Jadi kita jalan sehat bersama Pak Bupati, Kapolres Sumbawa, para asisten, dan teman-teman semua dalam rangka HUT SMA 1 Sumbawa Besar. Ini kegiatan yang sangat positif untuk menjalin silaturahim sekaligus berolahraga dengan santai," ujar Abdul Rafiq.

Terkait kehadiran stan kreatif alumni, Abdul Rafiq memberikan catatan optimis agar UMKM ini tidak mandek sebagai pengisi acara musiman saja.

"Berkaitan dengan UMKM dari alumni hari ini, mereka memperkenalkan produk-produk lokal yang luar biasa. Tinggal kita kemas saja dengan baik. Saya tidak mau UMKM ini hanya muncul saat momen seperti ini saja. Saya maunya UMKM lokal kita tumbuh besar, berkembang, dan menjadi potensi ekonomi yang sangat luar biasa ke depannya," tegasnya penuh harap.

Ulang tahun ke-67 ini menjadi bukti betapa kuatnya ikatan historis SMAN 1 Sumbawa dengan kemajuan daerah. Sederet tokoh penting turut hadir dan membaur menyusuri rute jalan sehat, di antaranya Jajaran Pemda Asisten 1 Jay Kusuma S.Sos, Staf Ahli Bupati Agus Mustamin, S.Sos.M.Si para Kepala Perangkat Daerah.

Komite & Sektor Tenaga Kerja hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Khairuddin, S.E., yang juga bertindak sebagai Ketua Komite SMAN 1 Sumbawa bersama jajaran pengurus komite lainnya.

Sektor Olahraga & Kepemudaan hadir Kepala Bidang Olahraga Dispopar Sumbawa, Iwan Setiawan SP.M.Si serta pengurus KONI Kabupaten Sumbawa seperti Doktor Rusdianto, dr. Abdul Ma'ruf Rahmat, SP.

Legislatif & Mitra Daerah: Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Dmitri, S.H., M.H., perwakilan KCD Dikbud Sumbawa, Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa A Yani serta perwakilan dari Pramuka Daerah.

Ulang tahun ke-67 SMAN 1 Sumbawa Besar sukses mengirimkan pesan kuat ke tengah masyarakat: bahwa pendidikan yang maju harus berjalan beriringan dengan fisik yang sehat, silaturahmi yang erat, serta kepedulian terhadap kemandirian ekonomi lokal. Selamat Ulang Tahun, SMANIKA Sumbawa! Smanika Dikenang Prestasi Cemerlang!(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id (29 Mei 2026 ) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi kerakyatan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, saat menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Memperkuat Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDES dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan dan Kepatuhan Terhadap SOP Program MBG yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala SPPG, koordinator wilayah (korwil), koordinator kecamatan (korcam), mitra, serta yayasan se-NTB.

Sekda Abul Chair menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi program MBG yang dinilai menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.

Dirinya menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, namun juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.

“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.

Menurutnya, Pemprov NTB mendorong agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat lokal melalui penguatan rantai pasok daerah agar produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah oleh produk dari luar daerah.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat telah memiliki 842 SPPG, dengan 733 unit aktif. Program tersebut melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Sekda Abul Chair juga menekankan tiga hal utama dalam pelaksanaan program, yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.

“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sekda Abul Chair menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur dan Mendunia harus diwujudkan melalui pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.

“MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya, menyampaikan bahwa tujuan utama Program MBG adalah pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan.

“Pemerintah memperhatikan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Sony menegaskan bahwa MBG juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan sehingga supplier lokal harus menjadi prioritas utama.

“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” katanya.

Secara nasional, program MBG telah memverifikasi 29.476 tenaga kerja dan mempekerjakan lebih dari 27 ribu pekerja. Provinsi NTB terdapat 853 SPPG terverifikasi dengan 828 unit telah operasional dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja.

Khusus di NTB, program MBG telah melibatkan sekitar 4.457 supplier yang terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan supplier lainnya, dengan UMKM menjadi kelompok terbesar yang terlibat.

“Program ini harus menjadi momentum membangkitkan produksi pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya,” jelasnya.

Sony juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan kepatuhan harga sesuai HET, serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa mitra wajib melanjutkan proses sertifikasi dan pemenuhan standar kesehatan dalam 30 hari pertama operasional. Jika standar tidak dipenuhi, operasional dapat disuspend sementara untuk dilakukan evaluasi lanjutan.

Selain itu, standar keselamatan seperti instalasi dan penggunaan gas juga wajib dipenuhi demi menjamin keamanan operasional program.

Sony menyebutkan, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, dengan Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.

Sekitar Rp4 miliar per hari dari anggaran tersebut diserap untuk tenaga kerja sebanyak 40.100 orang sehingga menciptakan efek perputaran ekonomi di masyarakat melalui konsumsi kebutuhan sehari-hari.

“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan. Karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, mandiri, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera. (AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 29 Mei 2026 — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa yang berlangsung di Mapolres Sumbawa pada Jumat (29/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sumbawa, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov perwakilan Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pengadilan Negeri Sumbawa, BNNK Sumbawa, tokoh agama, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Kapolres Polres Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberantas peredaran narkotika yang semakin marak di wilayah Kabupaten Sumbawa.

“Selain menunjukkan komitmen Polres Sumbawa terkait peredaran narkoba yang marak di Kabupaten Sumbawa, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya memenuhi petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti segera dimusnahkan,” ungkap Kapolres Sumbawa.

Polres Sumbawa menjelaskan, total barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan memiliki berat netto sebesar 859,65 gram. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,83 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan dan 0,45 gram untuk kepentingan pemeriksaan Balai POM. Sehingga barang bukti yang dimusnahkan pada hari itu mencapai 845,37 gram.

Pihak kepolisian juga mengungkapkan keprihatinan atas keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus tersebut. Salah satu pelaku diketahui masih berstatus pelajar dan berasal dari Kabupaten Dompu.

“Kami sangat menyayangkan anak-anak di bawah umur terlibat dalam kegiatan terlarang seperti ini. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” lanjutnya.

Kehadiran Sekda Sumbawa dalam kegiatan tersebut menjadi simbol dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap upaya pemberantasan narkoba. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum berkomitmen memperkuat sinergi dalam menekan peredaran narkotika demi menjaga generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Polres Sumbawa juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, termasuk Forkopimda, BNNK, tokoh agama, dan media massa yang turut menyuarakan pentingnya perang melawan narkoba di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  29 Mei 2026 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama KONI NTB terus mematangkan persiapan pelaksanaan PORPROV XII NTB Tahun 2026 sebagai langkah strategis menuju PON 2028. Hal tersebut mengemuka dalam rapat persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, didampingi Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, jajaran panitia, serta para pemangku kepentingan di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Jumat (29/05).

Sekda NTB Abul Chair menegaskan bahwa PORPROV XII NTB bukan sekadar ajang olahraga, tetapi momentum penting pembinaan atlet menuju target NTB masuk lima besar nasional pada PON 2028.

“Prestasi tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kerja keras, pembinaan yang konsisten, serta kolaborasi seluruh elemen agar NTB mampu bersaing di tingkat nasional,” ujar Abul Chair.

Dirinya menambahkan, selain sukses penyelenggaraan dan prestasi, PORPROV XII NTB juga diharapkan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan citra NTB sebagai tuan rumah yang ramah dan profesional.

Sementara itu Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, menyampaikan PORPROV XII NTB Tahun 2026 akan menjadi ajang pemetaan kekuatan atlet daerah menuju PON 2028.

“PORPROV XII NTB menjadi momentum penting untuk memetakan kekuatan atlet NTB menuju PON 2028. Ini bukan sekadar pertandingan, tetapi proses pembinaan jangka panjang,” katanya.

PORPROV XII NTB dijadwalkan berlangsung pada 16-24 Juli 2026 dan ditutup pada 25 Juli 2026. Sebanyak 51 cabang olahraga dengan 758 nomor pertandingan akan dipertandingkan, meningkat dibanding pelaksanaan sebelumnya. Total peserta mencapai sekitar 6.089 orang dari seluruh kabupaten/kota di NTB.

Untuk mendukung tata kelola yang modern dan transparan, proses pendaftaran atlet untuk pertama kalinya menggunakan aplikasi digital “SPORTA”. Saat ini proses verifikasi administrasi atlet ditargetkan rampung pada 10 Juni 2026.

Venue pertandingan tersebar di sejumlah daerah, yakni Kota Mataram 33 cabang olahraga, Lombok Barat 5 cabang olahraga, Lombok Tengah 9 cabang olahraga, Lombok Timur 3 cabang olahraga, Lombok Utara 1 cabang olahraga, dan Sumbawa Barat 3 cabang olahraga.

Dalam rapat tersebut juga dipaparkan agenda kirab api obor PORPROV XII NTB yang dijadwalkan dimulai pada 15 Juli 2026 dari Sangiang, Kota Bima. Kirab akan melewati kantor bupati dan walikota Provinsi NTB dengan melibatkan 66 personel tim sepeda dan atlet serta mendapat pengawalan dari patroli lalu lintas, Satpol PP, dan panitia pelaksana sebelum tiba di Pendopo Gubernur NTB.

KONI NTB turut menyampaikan kebutuhan anggaran PORPROV XII NTB sebesar Rp15 miliar yang bersumber dari hibah Pemprov NTB melalui KONI NTB sebesar Rp10 miliar dan dukungan sponsorship Rp5 miliar.

Di sisi lain, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menekankan pentingnya menjaga stabilitas organisasi dan soliditas pembinaan olahraga menjelang PON 2028.

“Stabilitas organisasi sangat penting agar fokus pembinaan atlet dan persiapan menuju PON 2028 tidak terganggu,” ujarnya.

Pemprov NTB bersama KONI NTB mengajak seluruh masyarakat, media, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk mendukung sukses PORPROV XII NTB Tahun 2026 sebagai bagian dari langkah besar NTB menuju prestasi nasional pada PON 2028.(AM/Diskominfotik)

Ketua Forum Advokat Sumbawa Bersatu, Ahmadul Kusasi, S.H., dalam keterangannya Jumat 29 Mei 2026 menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemkab Sumbawa merupakan tindakan krusial untuk menyelamatkan ekosistem di wilayah tersebut.

"Kami dari Forum Advokat Sumbawa Bersatu mendukung penuh program penghijauan dan langkah tegas Bupati Sumbawa dalam memberantas praktik ilegal logging di Batulanteh. Jangan sampai kita mewariskan bencana bagi anak cucu kita hanya demi keuntungan segelintir pihak," tegas Ahmadul Kusasi.

Ahmadul menekankan bahwa wilayah hutan Batulanteh memiliki kedudukan yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Kawasan tersebut merupakan sumber utama mata air bagi Perumdam Batulanteh yang melayani kebutuhan air bersih warga Sumbawa.

"Hutan Batulanteh adalah jantung sumber air kita. Jika terus dibiarkan dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumbawa. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ahmadul mengapresiasi langkah tegas Pemkab yang melibatkan Forkopimda dalam melakukan penertiban, termasuk penghentian operasional alat berat dan pengamanan kayu hasil temuan yang tidak memiliki kejelasan izin.

Terkait dengan instruksi Pemkab yang membuka ruang bagi pemilik kayu untuk melakukan klarifikasi, pihak FASB juga mendesak agar proses ini dikawal ketat oleh aparat penegak hukum. Mereka berharap proses verifikasi dokumen tidak menjadi celah bagi oknum untuk melegalkan sesuatu yang sejak awal sudah melanggar aturan.

"Kami mendukung penuh upaya Pemkab yang transparan dalam proses identifikasi ini. Namun, kami minta aparat penegak hukum untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan lindung tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

FASB berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas demi memastikan kelestarian lingkungan dan kepastian hukum tetap terjaga di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Aliansi LSM Menggugat Kabupaten Sumbawa melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa pada Kamis, 21 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas laporan dan surat kuasa bersama dari masyarakat terkait penggunaan akses jalan pribadi oleh PT Intam tanpa adanya kompensasi.

Perwakilan Aliansi LSM Menggugat PT Intam Kabupaten Sumbawa Muhammad Taufan, menyampaikan kepada awak media bahwa jalan yang dilewati oleh perusahaan tersebut dibangun secara manual menggunakan anggaran pribadi oleh pemilik lahan atau masyarakat pada tahun 2017 lalu.

Kronologi Penggunaan Jalan Akses

Dijelaskannya bahwa jalan yang menjadi objek sengketa ini terletak di Desa Lebin, Kecamatan Ropang. Akses jalan tersebut membentang dari titik nol lokasi Pemanti hingga ke Eban/Talemir, yang merupakan titik lokasi operasional PT Intam.

"Kurang lebih selama 9 tahun, terhitung dari tahun 2017 sampai saat ini, jalan tersebut digunakan oleh PT Intam menuju wilayah pengeboran tempat perusahaan mereka beroperasi yang dimulai pada tahun 2026 ini," ujar Muhammad Taufan.

Aliansi LSM Menggugat sangat menyayangkan sikap PT Intam yang dinilai tidak bertanggung jawab kepada masyarakat selaku pemilik jalan. Hingga saat ini, pihak perusahaan dianggap tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan kompensasi atas penggunaan jalan atau lahan tersebut.

Taufan menegaskan bahwa tindakan ini bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 43 Ayat 2, secara tegas dinyatakan:

"Jalan khusus tidak boleh digunakan untuk lalu lintas umum kecuali dengan izin penyelenggara Jalan khusus atau pemilik jalan."ungkapnya.

Desak DPRD Panggil Bupati hingga Kapolres untuk Cegah Konflik

Upaya permohonan audiensi ini dilakukan oleh Aliansi LSM Menggugat guna meminimalisir potensi yang dapat mengarah pada konflik horizontal di tengah masyarakat.

Melalui agenda audiensi yang akan digelar nantinya, pihak aliansi meminta dan berharap penuh kepada Ketua DPRD Sumbawa atau komisi terkait yang membidangi masalah ini untuk bersikap tegas dengan memanggil seluruh pihak berwenang.

Pihak-pihak yang didesak untuk dihadirkan antara lain Bupati Sumbawa,Kapolres Sumbawa,Kepala Bagian (Kabag) terkait tambang dan pembangunan, Camat Ropang, Kepala Desa Lebin, Manajemen PT Intam.

"Masyarakat berharap wakil rakyat dapat memediasi persoalan ini secara objektif agar hak-hak warga Desa Lebin selaku pemilik jalan dapat segera terpenuhi" pungkas Taufan.(AM)

Oleh Asmediati 

ANAK manakah yang kesabarannya begitu besar layaknya Ismail kecil ketika ia hendak disembelih sang ayah atas perintah Tuhan melalui mimpi?

“Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu,” kata Ibrahim.

“Benarkah, Ayah?”

“Benar. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu.”

Tanpa protes mengapa dirinya yang harus dikurbankan, mengapa bukan ayahnya saja yang lebih tua usianya, Ismail menjawab dengan mantap:

“Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.”

Masyaallah!

Bulu kuduk saya merinding ketika membaca ulang dan merenungi QS. As-Saffat ayat 99—113 tentang kisah penyembelihan Ismail oleh sang ayah, Ibrahim.

Namun, benarkah Ismail, anak yang tampan, santun, dan baik budi itu disembelih?

Tidak!

“Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.” (QS. As-Saffat: 107)

Allah menggantinya dengan seekor sembelihan besar yang kemudian disembelih Ibrahim. Sembelihan itu disebut besar karena menjadi tebusan bagi Ismail, termasuk ibadah yang agung, dan menjadi sunnah kurban yang terus berlangsung hingga hari kiamat.

Yang mengagumkan dalam kisah ini bukan hanya ketaatan Ibrahim, melainkan juga ketundukan Ismail. Ketika ayahnya menyampaikan mimpi tersebut, Ismail tidak membantah, tidak menangis ketakutan, tidak pula mempertanyakan keadilan Tuhan. Ismail justru meminta ayahnya menjalankan perintah Allah.

Ismail mengatakan bahwa dirinya termasuk orang-orang yang sabar. Dialog itu menunjukkan hubungan ayah dan anak yang dibangun di atas iman, cinta, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan.

Jika diselami lebih jauh, tafsir atas kisah Ibrahim dan Ismail memperlihatkan bahwa pengorbanan terbesar sesungguhnya bukanlah darah atau daging, melainkan keikhlasan hati dalam menaati Allah.

Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya: seorang anak yang telah lama dinantikannya setelah bertahun-tahun tidak memperoleh keturunan. Sementara Ismail rela menyerahkan hidupnya demi memenuhi perintah Tuhan.

Pada titik itulah keduanya mencapai derajat keimanan yang sangat tinggi.

Ketika proses penyembelihan hendak dilakukan, Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas putih bertanduk besar. Peristiwa itu menjadi simbol kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang taat. Allah tidak menghendaki manusia mengorbankan anaknya, tapi menguji ketulusan iman mereka.

Kisah ini juga mengajarkan bahwa ujian hidup sering datang melalui sesuatu yang paling kita cintai. Jabatan, harta, keluarga, perasaan, bahkan ego diri dapat menjadi penghalang menuju ketaatan jika tidak ditempatkan dalam kerangka ibadah kepada Allah.

Maka, menjadi tepatlah bahwa Iduladha bukan sekadar prosesi sakral menyembelih hewan kurban. Lebih dari itu, Iduladha adalah momentum menyembelih sifat tamak, kesombongan, keangkuhan, dan kecintaan berlebihan terhadap dunia.

Sebab, tidak sedikit manusia yang merasa semua yang dimilikinya adalah hasil keringat dan kerja kerasnya semata. Jabatan membuat lupa diri. Kekayaan melahirkan kesombongan. Kepandaian membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain.

Padahal, semua hanyalah titipan Allah.

Hari ini seseorang dipuji, esok bisa saja dicela. Hari ini seseorang kaya raya, besok mungkin jatuh miskin. Hari ini seseorang sehat dan kuat, esok dapat terbaring lemah tanpa daya.

Tidak ada yang benar-benar abadi dalam hidup manusia selain Allah sendiri.

Hamka, dalam buku “Dari Lembah Cita-Cita” menulis: "Besar manusia dengan akal dan budinya memang. Tetapi Allah lebih besar. Berapa kali dinyatakan kisah raja-raja yang terdahulu di dalam Al-Qur’an, tentang besar kekuasaannya dan gagah perkasanya, sejak daripada Namrud lalu kepada Fir’aun, dinyatakan kegagahannya Haman yang disuruh Fir’aun membina mercu yang amat tinggi untuk memanah Tuhan. Kisah Qarun yang kaya raya, diterangkan pula Irama Zatil ‘Imad, Tsamud, ‘Ad, dan beberapa kekuasaan yang lain-lain, diterangkan kerajaan yang naik dan runtuh. Semuanya datang dan semuanya hancur dan musnah, sehingga yang tinggal hanya sebutannya saja lagi. Dan selalu ternyata Allah juga yang Maha Besar, Allahu Akbar.”

Demikianlah, manusia tidak pantas angkuh. Apa yang kita miliki sesungguhnya hanyalah titipan sementara. Anak adalah titipan. Harta adalah titipan. Jabatan adalah titipan. Bahkan tubuh dan umur kita pun titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh pemilik-Nya.

Ibrahim dan Ismail telah memberi teladan tentang bagaimana menghadapi titipan itu dengan ikhlas.

Setiap manusia akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada pula yang diuji dengan kelimpahan. Seringan atau seberat apa pun ujian itu, yang lulus adalah mereka yang mampu bersabar dan tetap percaya kepada Tuhan.

Dan, ujian paling berat sesungguhnya adalah ujian kesabaran.

Betapa sulit menahan diri ketika hati sedang marah. Betapa berat memilih diam ketika dihina. Betapa susah menahan emosi ketika diperlakukan tidak adil. Dalam keadaan seperti itulah kesabaran diuji.

Kadang-kadang manusia ingin melawan, ingin membalas, ingin memberontak kepada keadaan. Namun, orang-orang yang matang jiwanya memilih menahan diri, merenungi setiap persoalan, lalu menyerahkannya kepada Allah dengan hati yang lapang.

Sabar bukan berarti lemah. Sabar justru menunjukkan kekuatan batin seseorang.

Ismail kecil telah memperlihatkan teladan itu. Dalam usia yang masih belia, ia mampu menerima ujian besar dengan hati yang tenang. Ia tidak egois memikirkan dirinya sendiri. Ia tidak memaksa ayahnya membatalkan perintah Tuhan demi keselamatan dirinya. Ia memilih taat dan ikhlas.

Di situlah letak kemuliaannya.

Semangat Ibrahim dan Ismail mengajarkan bahwa iman sejati menuntut keberanian untuk taat meskipun harus berkorban besar. Sebab, kurban yang paling sulit sesungguhnya bukan menyembelih hewan, melainkan menyembelih ego, kesombongan, dan keakuan dalam diri sendiri.

Iduladha adalah momentum refleksi, bukan sekadar perayaan tahunan. Pengorbanan Ibrahim dan kesabaran Ismail menjadi cermin dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Lebih jauh lagi, Iduladha adalah jalan pembentukan jiwa yang lebih arif, rendah hati, dan lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan.[AM]

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Gema takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang syahdu menyelimuti Masjid Jamik Annur, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa. Ratusan umat Muslim berkumpul dengan penuh khidmat untuk melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 H yang jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026.

Pelaksanaan ibadah tahunan ini berjalan d

dengan khusyuk, bertindak sebagai Imam adalah Ustadz Mustandarman A. Manaf, sedangkan Khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Salim. Sebelum shalat dimulai, jamaah juga mendengarkan sambutan hangat dari Bupati Sumbawa.

Sambutan Bupati Sumbawa: Momentum Saling Menguatkan dan Berbagi

Sebelum shalat didirikan, Pengurus Masjid Jamik Annur Syafruddin Hasan membacakan sambutan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP. Bupati Sumbawa mengajak seluruh masyarakat untuk memetik hikmah dari kisah Nabi Ibrahim AS tentang pengorbanan dan keikhlasan yang tulus kepada Allah SWT.

"Jika Idul Fitri mengajarkan kita untuk selalu saling memaafkan, maka Idul Adha mengajarkan kita untuk saling menguatkan dan berbagi. Pastikan tidak ada saudara kita yang merasa ditinggalkan pada hari yang mulia ini," ujar Bupati.

Kepada jamaah, Bupati juga memaparkan kilas balik roda pemerintahan. Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Beliau menegaskan komitmennya untuk terus menggenjot 12 program unggulan dan program prioritas demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Sumbawa.

Tak lupa, Bupati mengajak jamaah mendoakan 330 jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa yang saat ini sedang menunaikan ibadah di tanah suci. "Mari kita doakan semoga seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, serta kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur," tambahnya.

Setelah Shalat Id didirikan, Ustadz Salim naik ke mimbar menyampaikan khutbah yang menggetarkan hati jamaah. Beliau mengingatkan bahwa esensi Idul Adha bukan sekadar ritual menyembelih hewan, melainkan momentum menyembelih sifat kesombongan, ketamakan, dan hawa nafsu yang ada di dalam dada.

"Hari ini kita diingatkan bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita tunduk kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim AS telah mencontohkan bagaimana cinta kepada Allah berada di atas segala-galanya, bahkan di atas cintanya kepada putra kandungnya," urai Ustadz Salim yang juga pegawai ASN di Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa.

Beliau memberikan otokritik yang mendalam bagi kehidupan modern saat ini, di mana banyak orang tua yang rela berkorban demi urusan duniawi anaknya, namun abai terhadap kehidupan akhirat mereka.

"Banyak orang tua yang berat membangunkan anaknya untuk shalat Subuh, rela menggadaikan agama demi kesenangan dunia. Ingatlah, anak dan harta hanyalah titipan, sedangkan Allah adalah tujuan akhir kita. Semua yang kita cintai—rumah, kendaraan, jabatan—akan kita tinggalkan, hanya amal saleh yang akan menemani kita di alam kubur," tegas Sang Khatib.

Di akhir khutbahnya, Ustadz Salim mengajak jamaah untuk segera berbenah dan memperbaiki kualitas ibadah tanpa menunda-nunda waktu. "Perbaikilah shalat kita, lembutkan hati dengan dzikir dan Al-Qur'an, dan hidupkan kembali rumah kita dengan cahaya iman."

Pelaksanaan Shalat Idul Adha di Masjid Jamik Annur Kelurahan Samapuin ini ditutup dengan doa bersama yang berlangsung khidmat dan penuh haru, dilanjutkan dengan bersalam-salaman antar jamaah dan pengumuma lomba Takbiran Keliling sebelum prosesi penyembelihan hewan qurban dimulai. (AM)

SAMAPUIN.Amarmedia.co.id – Gema takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang dahsyat memecah keheningan malam di Kelurahan Samapuin. Pada Selasa malam (26/05/2026), Ratusan warga tumpah ruah ke jalanan untuk menyaksikan dan mengikuti perhelatan akbar Gema Malam Takbir Keliling Hari Raya Idul Adha 1447 H. Acara yang diinisiasi oleh Pengurus Masjid Jamik Annur Kelurahan Samapuin dan pemuda-pemudi progresif yang tergabung dalam Gersam 02 ini berhasil menciptakan atmosfer religius yang megah dan penuh semarak.

Mengusung tema mendalam, "Malam Takbiran Penuh Berkah, Menyambut Kemenangan dengan Hati yang Suci", kegiatan ini tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga momentum pemersatu umat sekaligus menjadi sejarah baru yang dinantikan masyarakat setempat.

Sejarah Baru yang Menggetarkan Samapuin

Keberhasilan acara ini menuai apresiasi luar biasa dari berbagai pihak. Ketua Takmir Masjid Jami' Annur Kelurahan Samapuin, Andi Putra Irawan, dengan nada haru dan bangga mengungkapkan bahwa malam ini adalah tonggak sejarah baru bagi wilayah tersebut.

"Alhamdulillah, sukses berjalannya takbir keliling yang pertama ini. Mungkin ini sejarah baru di Kelurahan Samapuin, baru pertama kali terjadi hal semegah ini," ungkap Andi Putra Irawan penuh syukur.

Ia menambahkan bahwa ide besar ini lahir dari Pengurus Masjid Jami' Annur yang kemudian disambut dengan sangat cerdas dan responsif oleh Remaja Masjid (Remas) dan Generasi Samapuin (Gersam) 02.

"Mereka mampu menangkap dengan sempurna apa yang kami maksud dan harapkan. Insya Allah, kegiatan syiar Islam ini akan kami agendakan rutin setiap tahunnya. Kami optimis, gerakan positif dari Samapuin ini akan menginspirasi desa-desa lain untuk mengikuti jejak serupa," tambahnya optimis.

Lautan Manusia dan Antusiasme yang Membakar Semangat

Meskipun waktu persiapan tergolong sangat singkat, kekompakan panitia patut diacungi jempol. Ketua Panitia Kegiatan, Ragil Catur Pamungkas (warga RT 01 RW 02), membeberkan bahwa kerja keras timnya berbuah manis.

"Persiapan kami tidak lama, sejak dibentuk tanggal 22 Mei lalu. Namun dengan semangat gotong royong, Alhamdulillah malam ini acara terselenggara dengan luar biasa sukses," ujar Ragil.

Detail Kegiatan Gema Malam Takbir 1447 H Penyelenggara adalah Gersam 02, Remas, & Pengurus Masjid Jami' Annur 

dengan peserta sekitar 200 orang dari unsur Generasi muda (mulai dari TK, PAUD, hingga anak-anak SD) dengan Rute Pawai Start dari Taman Talud RT 02 mengitari sepanjang jalan Protokol dan Jalan Pendidikan dan Finish di Taman Talud 

Pelepasan peserta takbir keliling berlangsung sangat meriah oleh jajaran pengurus LPM, Kelurahan, Takmir Masjid, Dan Tokoh Masyarakat. Anak-anak hingga orang remaja berbaris rapi mengumandangkan takbir dengan penuh semangat. Sepanjang rute yang dilalui, ribuan warga lokal tampak memadati halaman rumah masing-masing, memberikan senyuman, tepuk tangan, dan dukungan moral yang membuat suasana semakin bergemuruh dan syahdu.

Kemegahan acara ini semakin lengkap dengan hadirnya jajaran tokoh penting dan elemen masyarakat Kelurahan Samapuin yang memberikan dukungan penuh di lokasi acara. Tampak hadir di antaranya Achmad Fachri, SH (Ketua LPM Kelurahan Samapuin) Ketua RW 02 Kelurahan Samapuin beserta seluruh jajaran Ketua RT se-RW 02, Aparat keamanan dari Babinsa dan Polmas Samapuin, Kasi Trantib Kelurahan Samapuin

Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, serta seluruh jajaran Pengurus Gersam 02.

Sinergi antara pemuda, pengurus masjid, pemerintah kelurahan, dan aparat keamanan malam ini membuktikan bahwa Samapuin siap menjadi pelopor syiar Islam yang damai, sejuk, namun tetap membahana di tingkat nasional.

"Segenap panitia dan pengurus Masjid Jami' Annur Kelurahan Samapuin mengucapkan: Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 H. Mari bersihkan hati, raih keberkahan, dan jemput kemenangan yang suci!"pungkas Ragil(AM)

Oleh Asmediati

MEMINTA maaf adalah perbuatan mulia. Memberi maaf jauh lebih mulia.

Tidak mudah memberi maaf dengan tulus. Hati yang terluka, kecewa, dan marah menjadi penghalang.

Namun, orang-orang yang mampu memberi maaf adalah orang-orang istimewa. Mereka bukan nabi atau wali, tapi mereka memiliki kebeningan hati yang luar biasa.

Allah memiliki sifat pemaaf. Salah satu nama-Nya dalam Asmaul Husna adalah "Al-Ghaffar”, Yang Maha Pengampun.

Jika Allah saja Maha Pemaaf, manusia sebagai hamba seharusnya juga memiliki sifat itu.

Manusia sering kali melakukan kesalahan. Namun, ketika bertobat, Allah selalu membuka pintu maaf-Nya. Jika Allah tidak mengampuni, kepada siapa lagi manusia akan meminta pertolongan?

Maaf bukan perkara mudah. Tapi jika mampu meminta maaf dan memberi maaf, hidup akan lebih tenang.

Marah hanya membawa penyakit. Dendam membuat jiwa gelisah. Hati yang tidak tenang dipenuhi kecemasan dan ketakutan.

Sebaliknya, sifat pemaaf menenangkan jiwa. Langkah menjadi ringan. Hidup terasa lebih lapang.

Dari sisi psikologis, memaafkan memberikan ketenangan batin. 

Studi menunjukkan bahwa orang yang pemaaf memiliki tingkat stres lebih rendah. Mereka juga lebih bahagia karena tidak menyimpan dendam yang membebani hati. 

Melepaskan kemarahan berarti melepaskan beban yang tidak perlu.

Dari sisi kesehatan, memberi maaf berkontribusi pada kesejahteraan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa memendam amarah bisa meningkatkan tekanan darah dan risiko penyakit jantung. 

Sebaliknya, orang yang mampu memaafkan lebih jarang mengalami gangguan tidur, nyeri otot, atau kecemasan kronis.

Dari sisi filosofis, memaafkan adalah bentuk kebijaksanaan. Dalam berbagai tradisi, maaf dianggap sebagai jalan menuju pencerahan. 

Para filsuf dari berbagai zaman mengajarkan bahwa memaafkan bukan hanya soal orang lain, tapi juga sikap membebaskan diri dari belenggu kebencian.

Dari sisi religi, hampir semua agama menekankan pentingnya maaf. 

Islam mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun, dan manusia seharusnya meneladani sifat-Nya. Kristen mengajarkan kasih dan pengampunan seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Buddha mengajarkan bahwa melepaskan dendam adalah langkah menuju nirwana. Hindu meyakini bahwa karma baik datang dari hati yang bersih.

Maaf bukan sekadar kata. Maaf adalah proses panjang yang mendewasakan manusia. Dengan memaafkan, kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tapi juga membebaskan diri sendiri dari belenggu amarah dan kebencian.

Alkisah, pada tahun 2022, dunia digemparkan oleh sebuah peristiwa di South Cumminsville, Amerika Serikat.

Malam itu, seorang remaja bernama Suliman Abdul-Mutakallim berjalan pulang dengan membawa sebungkus makanan. Ia tidak menyangka perjalanannya akan menjadi yang terakhir.

Tiga orang tak dikenal mendekatinya. Sebuah tembakan dilepaskan. Peluru bersarang di kepala Suliman. Ia roboh. Dompetnya dirampas, berisi tak lebih dari enam puluh dolar.

Ibunya, Rukiye, terpukul. Ia tidak hanya kehilangan putranya. Ia kehilangan kebahagiaan, kehilangan harapan. Hatinya terkoyak.

Namun, di tengah rasa sakit yang mendalam, ia memilih untuk ikhlas. Baginya, ini adalah kehendak Tuhan.

Tidak hanya itu, Rukiye juga memutuskan untuk memaafkan pembunuh anaknya. Dunia bertambah heboh atas sikap Rukiye.

Di ruang sidang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Rukiye datang mendekati pelaku. Ia melakukan Tindakan tidak biasa. Bukan memukul, bukan menampar, bukan menendang, tapi malah memeluk pembunuh anaknya.

Adalah Javon Coulter, remaja empat belas tahun yang menembak Suliman, putra Rukiye, seketika menangis tersedu-sedu dalam pelukan Rukiye. Ia tidak menyangka ibu dari korban akan melakukan hal itu.

Tangis memenuhi ruangan. Seluruh hadirin yang hadir di persidangan itu tak kuat menahan haru. Para veteran hukum yang hadir mengatakan mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sangat langka.

Bagi Rukiye, anak-anak itu telah terinfeksi penyakit kebencian. Namun, mereka masih muda. Mereka masih bisa diselamatkan. Masih ada harapan untuk mereka menjadi lebih baik di masa depan.

Rukiye juga berjanji akan mengunjungi mereka di penjara. Ia ingin membimbing mereka agar menjadi manusia yang lebih baik.

Rukiye tahu, balas dendam tidak akan mengembalikan Suliman, kekasih hatinya. Namun, dengan memberi maaf, ia berharap tragedi serupa tidak terjadi lagi.

Begitulah. Maaf bukan kelemahan. Maaf adalah kekuatan.

Memaafkan adalah perjuangan. Bukan sekadar melupakan, tetapi menerima dan mengikhlaskan.

Mereka yang mampu memaafkan adalah orang-orang kuat. Orang-orang terpilih. Mereka menolak diperbudak oleh dendam dan amarah.

Mereka memilih kebesaran jiwa. Dan itu adalah kemuliaan sejati.

Momen Hari Raya Iduladha menjadi waktu yang paling indah untuk saling memaafkan. Selain jalan pengurbanan yang telah dilakukan, dalam bentuk apa pun. 

Tradisi saling bermaafan di hari raya bukan sekadar formalitas, tapi ajakan untuk benar-benar membuka lembaran baru.

Iduladha mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah berbuat salah, dan setiap orang berhak mendapatkan maaf. 

Dengan saling memaafkan, hati menjadi lebih lapang, hubungan sosial kembali harmonis, dan kehidupan menjadi lebih damai.

Memohon maaf dan memberi maaf adalah salah satu wujud ibadah. Manusia yang paling baik adalah mereka yang tidak hanya menjaga hubungan dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan dengan sesama. 

Selamat melaksanakan ibadah kurban. Selamat Iduladha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sumbawa.

Predikat tertinggi dalam hasil audit laporan keuangan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan NTB kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Kota Mataram, pada Senin (25/5/2026).

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda NTB, para kepala daerah, serta ketua DPRD dari berbagai kabupaten/kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Usai  menerima dokumen LHP, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumbawa. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi yang solid dari seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

 “Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Opini WTP ini bukan hanya penghargaan formal, tetapi bukti nyata tanggung jawab kita kepada masyarakat Sumbawa bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara baik, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Drs. H. Mohamad Ansori, Senin (25/5/2026).

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan predikat WTP ini tidak boleh membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Sebaliknya, capaian ini harus menjadi pelecut semangat dan dorongan kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Di tempat yang sama, Kepala BPK Perwakilan NTB memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa dinilai sangat kooperatif, disiplin dalam menyajikan pelaporan keuangan, serta konsisten dan responsif dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dengan sangat baik.

Dengan diraihnya kembali opini WTP ini, Pemkab Sumbawa membuktikan komitmennya yang berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sumbawa.(AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menegaskan bahwa langkah penertiban terhadap aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah Dusun Punik, Kecamatan Batulanteh, telah dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang sah. Langkah ini diambil melalui koordinasi resmi dan hasil rapat Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pengamanan Hutan yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi teknis terkait.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat koordinasi Forkopimda yang digelar pada Rabu (20/5/2026). 

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP dan dihadiri oleh Kapolres Sumbawa, Dandim 1607/Sumbawa, Kejaksaan Negeri Sumbawa, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Wilayah IV, Camat Batulanteh, serta unsur terkait lainnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, tim memaparkan sejumlah temuan di lapangan hasil pengecekan yang dilakukan sebelumnya. Tim menemukan adanya alat berat yang berpindah lokasi untuk membuka jalan baru guna memperlancar pengangkutan kayu hasil tebangan. Padahal, alat berat tersebut sebelumnya telah dilarang beroperasi dan telah dipasang garis polisi (police line) sejak 11 April 2026. Namun, saat dicek kembali pada 16 Mei 2026, garis polisi ditemukan dalam kondisi rusak atau hilang.

Tim menemukan kayu hasil tebangan di sekitar lokasi bekas penebangan pohon dan di pinggir sungai. Setelah diverifikasi, kayu-kayu tersebut dipastikan berasal dari luar area izin yang sah.

Selama proses pengecekan lapangan oleh Satgas, tidak ada satu pun pihak di lokasi yang mengaku sebagai pemilik kayu maupun alat berat tersebut. Oleh karena itu, proses identifikasi kepemilikan kini dilakukan melalui verifikasi dokumen dan pendalaman oleh pihak berwenang.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menegaskan bahwa berdasarkan Surat BKPH Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, tanggal 26 Februari 2026, nomor 522.1/023/P2HPN/BKPH-WIL IV/2026 Perihal Penghentian Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang kemudian dipertegas kembali melalui Surat Bupati Sumbawa, tanggal 27 Februari 2026, nomor 600.4.8.5/214/Ekon-SDA/II/2026, perihal Penegasan Penghentian Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanpa Izin dinyatakan bahwa:

pelayanan pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah Batulanteh telah dihentikan;

berita acara verifikasi yang diterbitkan sebelum tahun 2024 telah dibekukan dan dinyatakan tidak berlaku; serta

seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu wajib tunduk pada ketentuan hukum dan perizinan yang sah.

Pemkab Sumbawa memastikan bahwa keputusan penghentian operasional alat berat dan pengamanan kayu sitaan ini merupakan keputusan bersama Satgas dan Forkopimda, bukan tindakan sepihak dari individu atau kelompok tertentu. Proses hukum akan terus berjalan, termasuk pendalaman terhadap legalitas lokasi penebangan serta asal-usul kayu.

Sebagai langkah transparansi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa kini membuka ruang pengaduan bagi pihak-pihak yang merasa memiliki kayu tebangan tersebut.

"Dengan adanya pengaduan, maka akan terbuka siapa pemilik kayu tersebut. Selanjutnya, kita bisa memverifikasi lokasi penebangannya secara jelas, apakah legal atau ilegal, untuk kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," tegas Bupati Sumbawa.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id - 25 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih terukur dan berbasis data.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Asisten II Setda NTB H. Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin.

Peserta yang hadir sekitar 60 orang berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia sebagai bentuk kolaborasi bersama menyukseskan pendataan ekonomi nasional.

Kepala Diskominfotik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, dalam laporannya menegaskan bahwa data statistik yang berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun, mengevaluasi, dan mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.

Menurut Aka, sapaan akrabnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar kegiatan pendataan rutin, tetapi menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB yang dalam beberapa triwulan terakhir menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen yang ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata. Menurutnya, kualitas pertumbuhan tersebut harus dijaga melalui kebijakan yang berbasis data akurat dan kondisi riil masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.

Faozal juga mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS NTB Dr. Drs. H. Wahyudin menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

Menurutnya, sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangann UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia menegaskan bahwa seluruh data responden dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.

“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.

Dukungan dunia usaha juga disampaikan Ketua KADIN NTB yang diwakili Ir. Hasmudin. Menurutnya, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan sangat penting dalam memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, sekaligus memperkuat pengembangan UMKM di NTB.

“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.

Setelah sesi sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026, di mana peserta langsung dipandu tim BPS NTB melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.

Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyatakan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 mampu menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di masa mendatang.(Diskominfotik)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 22 Mai 2026– Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC IKA PMII) Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan untuk melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) III yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Juni 2026 mendatang.

Kesiapan tersebut disampaikan oleh Yunus Syufriadi Bakri, S.Pd.I., NL.P., Ketua Panitia Pelaksana. Ia menyebutkan bahwa pembentukan panitia Muscab III telah dilaksanakan pada Jumat malam, 22 Mei 2026, bertempat di Chiken Chlli Coffe and Resto Samota.

“Alhamdulillah panitia Muscab III PC IKA PMII Sumbawa sudah terbentuk. Ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan dengan baik hingga pelaksanaan nanti pada pertengahan Juni 2026,” ujar YSB, sapaan Kades Batu Bulan ini.

Menurutnya, Muscab III bukan hanya agenda organisasi semata, tetapi juga momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan konsolidasi antar alumni PMII di Kabupaten Sumbawa.

Ia berharap seluruh alumni PMII dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan agenda tersebut, baik melalui gagasan, dukungan, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan organisasi.

Dalam pertemuan pembentukan panitia tersebut, turut dibahas sejumlah agenda persiapan, mulai dari konsep pelaksanaan, koordinasi internal, hingga teknis pelaksanaan Muscab. Panitia yang telah terbentuk diharapkan segera bekerja secara maksimal agar kegiatan dapat berlangsung sukses dan lancar.

Muscab III PC IKA PMII Sumbawa nantinya akan menjadi forum strategis untuk melakukan evaluasi program kerja organisasi, merumuskan arah gerakan alumni ke depan, serta memilih kepengurusan baru periode selanjutnya. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  24 Mei 2026 — Suasana penuh kehangatan, tawa, dan kebahagiaan menyelimuti Panti Asuhan Al-Mizan, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu (23/5/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) melaksanakan kegiatan sosial bertajuk “Senyum Anak Panti: Satu Kebaikan, Seribu Senyuman” sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama, khususnya anak-anak panti asuhan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UTS, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI, Ketua BEM Fakultas Hukum UTS Lalu Tirza, jajaran anggota BEM Fakultas Hukum UTS, serta pengasuh Panti Al-Mizan Burhanuddin, S.Ag. Sebanyak kurang lebih 30 anak panti yang berasal dari berbagai daerah seperti Lombok, Sumbawa, hingga Sumba turut meramaikan kegiatan dengan penuh antusias.

Acara diawali dengan sambutan hangat dari pengasuh Panti Al-Mizan, Burhanuddin, S.Ag. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian dan kepedulian mahasiswa Fakultas Hukum UTS terhadap anak-anak panti.

“Terima kasih atas kedatangan dan kepedulian adik-adik mahasiswa serta bapak dekan. Kehadiran kalian menjadi kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak di sini. Panti ini masih membutuhkan banyak perhatian dan sentuhan para dermawan demi keberlangsungan pendidikan dan kehidupan anak-anak,” ujarnya penuh haru.

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 30 anak yang tinggal di Panti Al-Mizan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Sebagian berasal dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, maupun anak-anak yang membutuhkan pendampingan pendidikan dan kehidupan yang lebih layak. Selain memberikan pendidikan formal dan pembinaan keagamaan, pihak panti juga membekali anak-anak dengan berbagai keterampilan hidup agar mereka mampu mandiri di masa depan.

“Kami berusaha membina anak-anak tidak hanya dalam pendidikan agama dan sekolah formal, tetapi juga keterampilan praktis seperti beternak lele, beternak ayam, dan pelatihan komputer. Harapannya, mereka memiliki bekal keterampilan yang bisa membantu masa depan mereka nantinya,” tambah Burhanuddin.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UTS, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya sekadar agenda sosial biasa, melainkan bagian dari pendidikan karakter bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

“Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Fakultas Hukum terhadap masyarakat, khususnya anak-anak panti asuhan. Kami ingin menanamkan kepada mahasiswa bahwa pendidikan tidak hanya soal akademik dan teori hukum semata, tetapi juga tentang kepedulian sosial, empati, dan kepekaan terhadap sesama manusia,” ungkapnya.

Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar mahasiswa mampu menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Ketua BEM Fakultas Hukum UTS, Lalu Tirza, juga menyampaikan bahwa kegiatan “Senyum Anak Panti” merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sekaligus upaya menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi anak-anak panti.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan bersama adik-adik di Panti Al-Mizan. Semoga kegiatan kecil ini bisa memberikan semangat, motivasi, dan senyuman untuk mereka. Karena satu kebaikan kecil bisa menghadirkan seribu senyuman,” tuturnya.

Berbagai kegiatan menarik dan edukatif pun dilaksanakan dalam acara tersebut. Anak-anak panti diajak makan dan menikmati jajanan bersama dalam suasana kekeluargaan yang hangat. Selain itu, mereka juga mengikuti kegiatan menggambar, menulis cita-cita, hingga bernyanyi bersama mahasiswa BEM Fakultas Hukum UTS.

Keceriaan tampak jelas dari wajah anak-anak yang begitu antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Gelak tawa dan semangat kebersamaan mewarnai setiap sesi kegiatan. Beberapa anak bahkan dengan percaya diri membacakan cita-cita mereka di hadapan peserta kegiatan.

Tidak sedikit mahasiswa yang tampak terharu ketika mendengar impian besar anak-anak panti untuk menjadi guru, dokter, polisi, hingga penghafal Al-Qur’an. Momen tersebut menjadi pengingat bahwa harapan dan masa depan tetap hidup di tengah segala keterbatasan.

Kegiatan sosial ini menjadi bukti bahwa kehadiran mahasiswa tidak hanya di ruang kelas dan lingkungan kampus, tetapi juga mampu hadir di tengah masyarakat untuk membawa manfaat dan semangat kemanusiaan.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh peserta kegiatan. Senyum bahagia dari anak-anak Panti Al-Mizan menjadi penutup manis dari kegiatan penuh makna tersebut.

Melalui kegiatan “Senyum Anak Panti: Satu Kebaikan, Seribu Senyuman”, BEM Fakultas Hukum UTS berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di kalangan mahasiswa maupun masyarakat luas. Sebab, sekecil apa pun kebaikan yang diberikan, akan selalu berarti besar bagi mereka yang membutuhkan.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan program Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan jajaran pemerintah daerah. Langkah awal ini ditandai dengan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Ngisi bareng "Ngibar" kuesioner sensus yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Provinsi NTB, Mataram, Jumat (22/5/2026).

Kepala Dinas PUPR PKP Provinsi NTB, Lalu Kusuma Wijaya, S.T., M.T., menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan ini menjadi Langkah awal untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR PKP menghadirkan para mitra kerja strategis di bidang jasa konstruksi, yang mencakup para kontraktor dan konsultan, sebagai objek sensus.

"Harapan kami, melalui pengisian kuesioner ini, para mitra kerja di jasa konstruksi dapat memberikan input data serta informasi yang akurat terkait dengan kondisi usaha mereka," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan aktif ini merupakan komitmen nyata dari Dinas PUPR PKP untuk menyukseskan program nasional yang telah dicanangkan pemerintah tersebut.

Rangkaian kegiatan "Ngibar" ini dijadwalkan berlangsung cukup panjang, mulai dari bulan Mei hingga Agustus 2026. Setelah diawali oleh Dinas PUPR PKP, pelaksanaan pengisian sensus ekonomi ini nantinya akan dilanjutkan secara bertahap kepada seluruh mitra kerja lainnya serta menyasar OPD-OPD lain di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, output akhir dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu melahirkan basis data tunggal yang solid, yang akan menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan untuk satu dekade ke depan.

Disebutkan, sektor konstruksi memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah sehingga perlu didukung dengan data yang akurat dan berkualitas. Karena itu, Dinas PUPR-PKP NTB secara khusus mengundang pelaku usaha konstruksi untuk hadir dan mengikuti pengisian data Sensus Ekonomi 2026 bersama BPS.

“Kami percaya data yang baik lahir dari kolaborasi yang baik," ucap pejabat eselon II yang dikenal humble ini.

Dijelaskan pula, bahwa konsep Ngibar memang sengaja dirancang agar pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan langsung dalam suasana yang lebih komunikatif dan praktis. Dengan pola tersebut, proses pendataan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga membangun kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya data bagi pembangunan daerah.

Melalui pendekatan kolaboratif ini, output akhir dari Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu melahirkan basis data tunggal yang solid, yang akan menjadi kompas utama bagi perencanaan pembangunan NTB yang inklusif dan berkelanjutan untuk satu dekade ke depan.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting untuk menghadirkan basis data ekonomi yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan pembangunan. Tahun 2026 ini menjadi Sensus Ekonomi kelima yang digelar Pemerintah.

“Data ekonomi yang lengkap akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu, partisipasi pelaku usaha menjadi sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran riil mengenai kondisi ekonomi daerah," katanya.

Dijelaskan, pelaksanaan Ngibar memang dirancang BPS sebagai pendekatan kolaboratif agar proses pendataan menjadi lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi pelaku usaha. Menurutnya, melalui mekanisme pengisian bersama seperti ini, pelaku usaha tidak dibiarkan mengisi sendiri tanpa pendampingan, tetapi dibantu langsung hingga proses submit selesai dilakukan.

“Ngisi Bareng ini menjadi ruang kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kami ingin memastikan setiap usaha dapat terdata dengan baik dan pelaku usaha merasa terbantu selama proses pengisian,” ucap pria yang identik dengan kumis khas ini.

Dalam pelaksanaan Ngibar ini, peserta terlebih dahulu menerima penjelasan mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026. Setelah itu, peserta diarahkan membuka tautan pendataan menggunakan perangkat masing-masing. Pelaku usaha kemudian mengisi informasi usaha secara bertahap, mulai dari identitas usaha, lokasi, aktivitas usaha, jumlah tenaga kerja, hingga informasi penunjang lainnya.

"Melalui pelaksanaan Ngibar ini, BPS Provinsi NTB berharap partisipasi pelaku usaha dalam Sensus Ekonomi 2026 terus meningkat. Dengan begitu, data ekonomi kita menjadi lebih akurat, lengkap, dan mampu menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang tepat sasaran," tutupnya.(PUPRPKP/Diskominfotik)

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG yang dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB yang berlangsung di hotel Lombok Raya, (22/05).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, Fathul Gani, menegaskan bahwa Satgas MBG memiliki fungsi sebagai fasilitator dan penghubung untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif di daerah.

“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, Program MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

Sementara itu, Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Erwin Chahara Rusmana, menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan dan tetap menjadi prioritas pemerintah.

Dirinya menjelaskan bahwa berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian yang dilakukan hanya menyasar program pendukung, sedangkan anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB yang dinilai menjadi salah satu Provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN, Rudyanto, menyampaikan bahwa NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi NTB serta keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program meskipun menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.

Rudyanto menegaskan bahwa cakupan penerima manfaat MBG masih perlu terus diperluas mengingat jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga pondok pesantren.

Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah juga didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.

“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan pun kembali digalakkan dengan melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka untuk mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.

Selain sektor pertanian, pengembangan budidaya perikanan dan peternakan seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya juga terus didorong sebagai upaya memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.(Diskominfotik)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id – Kondisi jembatan penghubung vital yang menjadi urat nadi perekonomian bagi warga Desa Ranan, Labangkar, dan Lawin di Kecamatan Ropang, kini berada di titik nadir. Jembatan yang nyaris ambruk akibat kayu penyangga yang rapuh dan lapuk tersebut memicu keresahan mendalam bagi masyarakat setempat.

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan Juliansyah, SE mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk tidak lagi menunda penanganan jembatan tersebut. Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, nasib masyarakat di tiga desa tersebut kini berada dalam ancaman isolasi total.

"Jembatan ini adalah akses utama. Setiap hari warga melintas dengan beban kendaraan mencapai 7 ton. Jika jembatan ini putus total, bagaimana nasib anak-anak sekolah, pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil tani warga? Pemerintah tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut," ujar Juliansyah dengan nada tegas kepada wartawan, Selasa (19/5) lalu.

Juliansyah yang merupakan wakil rakyat dari Dapil setempat, mengungkapkan kekecewaannya atas lambannya realisasi janji Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa. Ia mengingatkan bahwa pihak dinas sebelumnya sudah melakukan survei dan bahkan telah mengusulkan desain jembatan permanen berikut rancangan anggarannya.

"Kami menagih janji itu. Jangan hanya survei, lalu setelah itu hilang tanpa kabar. Jangan terus-menerus memelihara masalah yang jelas-jelas mengancam keselamatan warga kami. Kami butuh bukti nyata, bukan lagi sekadar janji dan penanganan darurat yang hanya bertahan sebentar," tandas Juliansyah.

Desak Kontribusi Perusahaan Tambang

Selain mendesak Pemda, Juliansyah juga menyoroti pentingnya peran perusahaan yang beroperasi di wilayah Ropang. Ia menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tambang, termasuk PT Amman Mineral dan PT SJR serta PT Intam harus memberikan dampak langsung bagi perbaikan infrastruktur yang mendesak.

"Perusahaan yang beroperasi di wilayah Ropang harus memiliki kepekaan sosial. Persoalan akses jalan dan jembatan ini adalah kebutuhan mendasar masyarakat. Jika perusahaan mengambil manfaat dari kekayaan alam di sini, maka sudah selayaknya mereka berkontribusi nyata dalam memperkuat infrastruktur warga," tegasnya.

Juliansyah juga mengapresiasi langkah proaktif yang dilakukan beberapa perusahaan, seperti PT Intam di Desa Lebin yang mulai melakukan perbaikan jalan. Namun, ia menekankan agar hal serupa juga disinergikan untuk jembatan penghubung tiga desa tersebut yang kondisinya jauh lebih kritis.

Menyikapi tuntutan masyarakat dan LSM yang sempat mengancam akan melakukan aksi massa, Juliansyah meminta agar aspirasi tersebut disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Sebagai anggota dewan, ia berkomitmen akan terus mengawal agar pembangunan jembatan permanen menjadi skala prioritas dalam anggaran daerah.

"Ropang adalah lumbung pangan yang vital bagi Sumbawa. Sangat tidak adil jika wilayah yang menyumbang ekonomi besar justru dibiarkan terisolasi karena infrastruktur yang hancur. Saya akan terus berjuang agar jembatan ini menjadi prioritas pembangunan tahun ini," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id - Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan Sumbawa Run The Grove Minggu 24 Mei 2026 yang dilaksanakan oleh Universitas Samawa bekerja sama dengan Organisasi Marakol Sumbawa, PT SMM, serta sejumlah sponsor dan pihak pendukung lainnya.

Menurut Abdul Rafiq, kegiatan tersebut menjadi contoh sinergi positif antara perguruan tinggi, komunitas olahraga, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan olahraga di Kabupaten Sumbawa.

“KONI Kabupaten Sumbawa sangat mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Sumbawa Run The Grove. Ini merupakan kegiatan yang sangat positif karena mampu membangun semangat hidup sehat, mempererat kebersamaan, sekaligus menjadi bagian dari pembinaan olahraga prestasi di daerah,” ujar Abdul Rafiq Minggu 24 Mei 2026.

Ia menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi ajang uji tanding dan evaluasi kemampuan bagi atlet-atlet Kabupaten Sumbawa yang sedang menjalani persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026.

“Event seperti ini sangat penting bagi atlet-atlet kita untuk menjaga ritme kompetisi dan meningkatkan mental bertanding menjelang Porprov NTB 2026. KONI tentu mendukung penuh kegiatan olahraga masyarakat yang berdampak pada peningkatan prestasi atlet daerah,” tambahnya.

Ketua KONI Sumbawa juga memberikan motivasi kepada seluruh atlet agar terus menjaga disiplin latihan dan semangat juang demi mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa.

“Kepada seluruh atlet Sumbawa, tetap semangat dan terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa atlet Sumbawa mampu bersaing dan memberikan prestasi terbaik bagi daerah,” tegasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Sumbawa Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Wakil Rektor III Universitas Samawa, perwakilan Komando Distrik Militer 1607/Sumbawa, perwakilan Kepolisian Resor Sumbawa, Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kabupaten Sumbawa Ahmadul Kosasih SH, unsur sponsor, komunitas olahraga, dan masyarakat yang mengikuti kegiatan dengan penuh antusias.

KONI Kabupaten Sumbawa berharap kegiatan seperti Sumbawa Run The Grove dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengembangan olahraga masyarakat, pembinaan atlet muda, dan peningkatan budaya olahraga di Kabupaten Sumbawa.(AM)

SUMBAWA, 24 Mei 2026– Kondisi infrastruktur di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kecamatan Ropang dan Lantung, mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.IP.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa tidak bisa bekerja sendirian dalam menuntaskan persoalan infrastruktur yang kini menjadi keluhan utama masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, potensi kekayaan alam di Kecamatan Ropang dan Lantung harus menjadi modal untuk mendorong percepatan pembangunan melalui kolaborasi strategis.

Muhammad Zain akrab disapa Rosi ini mendorong Pemda untuk lebih proaktif mengajak perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah selatan untuk duduk bersama. Ia menekankan bahwa dana Program Pemberdayaan Masyarakat (PpM) perusahaan bisa menjadi solusi konkret dalam percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga peningkatan SDM masyarakat lokal.

"Pemerintah daerah perlu duduk bersama dengan pihak perusahaan. Sampaikan apa yang menjadi target RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam lima tahun ke depan. Kebutuhan masyarakat dan daerah harus disinkronkan dengan program pemberdayaan yang dimiliki perusahaan melalui dana PPM bidang infrastruktur," ujar Rosi

Menanggapi aspirasi masyarakat dan keresahan yang disuarakan berbagai pihak, termasuk LSM Gentar Alam, Muhammad Zain menekankan pentingnya respons cepat dari para pemangku kebijakan di tingkat eksekutif.

"Kita butuh tenaga birokrat yang memiliki kepedulian nyata bagi masyarakat. Persoalan di Ropang ini adalah akumulasi dari kebutuhan dasar yang mendesak. Jika Pemda memiliki kemauan politik (political will) yang kuat, kolaborasi dengan investor di sana adalah kunci yang paling masuk akal untuk segera dilaksanakan," tambahnya.

Terkait dengan upaya yang telah dilakukan PT Intam di Desa Lebin, Muhammad Zain memberikan apresiasi. Langkah perusahaan yang terjun langsung memperbaiki akses jalan dinilai sebagai contoh nyata implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya dicontoh oleh pihak lain.

"Apa yang dilakukan PT Intam di Lebin adalah langkah awal yang baik. Namun, ini harus menjadi pola yang masif. Pemerintah harus menjadi dirigen yang mengatur agar seluruh perusahaan yang ada di Ropang memiliki komitmen serupa, sehingga beban daerah dalam membangun infrastruktur bisa terbantu melalui kolaborasi yang terukur," jelas anggota DPRD dari Dapil II Sumbawa tersebut.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi ekonomi keuangan dan industri, Rosi berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dalam rapat-rapat dengar pendapat (RDP) ke depan. Ia berjanji akan mendesak eksekutif agar menjadikan Kecamatan Ropang sebagai skala prioritas dalam pembangunan daerah.

"Ropang adalah lumbung pangan vital bagi Sumbawa. Tidak elok jika akses produksinya terhambat hanya karena keterbatasan anggaran. Kita akan terus dorong Pemda untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan di luar APBD, yakni dengan memaksimalkan potensi CSR atau dana PPM perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut," tutupnya. (AM)

Oleh: Abdul Ma'ruf Rahmat 

Di tengah dinamika pembangunan ekonomi nasional, sebuah harapan besar kini bersemi di tanah Sumbawa. Program strategis nasional Integrated Poultry Industry (IPI) di bawah komando Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar proyek, melainkan manifestasi dari keberpihakan negara terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Ada sebuah prinsip mendasar yang menjadi pegangan salah satu inisiator dan pelaksana program ini adalah Prof. Sahrul Bosang atau akrab di sapa Prof SB dalam mengawal program ini:"Tu wariskan mata-ai, siong tu wariskan ai-mata" (Kita wariskan mata air, jangan kita wariskan air mata). Filosofi ini menjadi kompas moral agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak kemakmuran yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, bukan justru menyisakan beban atau kesedihan.

Menurutnya SB, perjuangan untuk menetapkan lokasi Serading, Sumbawa, sebagai salah satu titik prioritas nasional bukanlah pekerjaan mudah. Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras kolektif, sinergi tak kenal lelah antara Bapak Bupati Sumbawa beserta jajaran, dan Bapak Gubernur NTB beserta jajaran serta para putra Sumbawa yang kini berkiprah di Pusat. Tanpa kolaborasi yang solid, mustahil bagi NTB untuk menjadi salah satu dari 5 titik prioritas provinsi dalam program Integrated Poultry Industry secara nasional.

Kepada penulis SB menyatakan Dukungan kami sepenuhnya diberikan dengan semangat "all out" tanpa kalkulasi pribadi. Fokus kami tunggal: memastikan program ini sukses dan berjalan dengan baik dan benar. Setelah penandatanganan Ground Breaking (GB) dan Memorandum of Understanding (MoU), tantangan selanjutnya adalah mempererat sinergi di lapangan, terutama dalam menyatukan langkah antara Wera-Sape hingga Tambora-Dompu, agar potensi daerah tidak terpecah dan tetap menjadi satu kesatuan lokasi Serading yang kuat.

Profesionalisme sebagai Eksekutor

Menurut SB,kehadiran pimpinan baru di BUMN PT Berdikari, yang akan melaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dalam waktu dekat, membawa angin segar bagi efektivitas program ini. Sebagai eksekutor di bawah naungan BPI Danantara, PT Berdikari kini memiliki formasi profesional yang mumpuni.

Dengan supervisi langsung dari Dirbitpro@PKH, kita optimistis bahwa implementasi di lapangan akan lebih terukur, transparan, dan berdaya guna. Apalagi, dukungan anggaran sebesar 7 Triliun Rupiah telah disiapkan oleh pemerintah untuk membiayai 5 titik prioritas nasional, termasuk NTB. Ini adalah modal besar yang menuntut tanggung jawab besar pula untuk dikelola dengan integritas tinggi.

Menuju Sumbawa yang Berdikari

Kesuksesan program Integrated Poultry Industry di Sumbawa bukan hanya tentang angka pertumbuhan ekonomi semata. Ini adalah upaya menciptakan kemandirian pangan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup peternak lokal.

Kami percaya, dengan semangat barema-rema (bersama-sama) antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, Sumbawa akan mampu menjadi model sukses bagi daerah lain dalam mengelola industri perunggasan terintegrasi.

Mari kita jaga amanah ini. Mari kita buktikan bahwa dengan profesionalisme dan kerja keras, kita mampu mengubah potensi menjadi realitas yang menyejahterakan. Kita berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap tetes keringat masyarakat hari ini menjadi mata air kesejahteraan bagi anak cucu kita di masa depan (AM).

MATARAM.Amarmedia.co.id - Dukungan terhadap munculnya figur muda dalam bursa Ketua DPD Partai Demokrat NTB terus bermunculan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Kali ini dukungan datang dari Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 yang menilai sosok Oke Wiredarme layak diperhitungkan dalam kontestasi perebutan kursi pimpinan Demokrat NTB.

Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwono mengatakan kemunculan Oke Wiredarme menjadi fenomena politik yang menarik dalam dinamika internal Demokrat NTB. Sebab, untuk pertama kalinya mulai muncul figur eksternal muda yang secara terbuka menyatakan ketertarikan memimpin partai berlambang mercy tersebut.

“Dalam banyak momentum Musda partai politik di daerah, figur yang muncul biasanya didominasi kader internal yang sudah lama berada dalam struktur. Tetapi kali ini berbeda. Kemunculan Oke Wiredarme menghadirkan warna baru sekaligus menunjukkan bahwa Demokrat masih memiliki daya tarik politik yang kuat,” ujar Didu, sapaan akrab Bambang Mei Finarwono, Jumat 22 Mei 2026

Menurutnya, munculnya figur eksternal dalam bursa Musda Demokrat tidak bisa dibaca hanya sebagai dinamika biasa. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Demokrat masih dipandang sebagai partai yang memiliki prospek politik jangka panjang di daerah maupun nasional.

Didu menilai, ketertarikan figur eksternal terhadap Demokrat tidak bisa dilepaskan dari faktor kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang dinilai berhasil membangun wajah baru partai dengan pendekatan lebih modern, terbuka, dan dekat dengan generasi muda.

“AHY hari ini bukan hanya Ketua Umum Demokrat, tetapi juga simbol regenerasi politik nasional. Itu sebabnya banyak figur muda mulai melihat Demokrat sebagai rumah politik yang relevan dengan perkembangan zaman,” kata mantan Direktur WALHI NTB ini.

Menurut Mi6, di bawah kepemimpinan AHY, Demokrat perlahan keluar dari citra lama partai yang identik dengan elite politik senior dan mulai membangun identitas baru sebagai partai modern yang lebih inklusif terhadap generasi muda, kelompok profesional, dan kalangan intelektual.

“Efek psikologis politik dari kepemimpinan AHY itu terasa sampai ke daerah. Anak-anak muda mulai merasa bahwa partai politik adalah ruang yang memungkinkan bagi mereka untuk tumbuh dan berkontribusi,” ujarnya.

Demokrat Dinilai Membutuhkan Figur Ekspansif

Dalam analisisnya, Mi6 menilai tantangan partai politik saat ini tidak lagi sekadar mempertahankan basis suara tradisional. Partai politik, termasuk Demokrat, dinilai harus mulai memikirkan strategi ekspansi politik dengan menjangkau pemilih muda, pemilih rasional, dan kelompok masyarakat produktif.

Didu mengatakan, dalam konteks itu, kemunculan Oke Wiredarme menjadi relevan dengan kebutuhan politik Demokrat NTB ke depan. Oke dinilai mewakili figur muda dengan pendekatan progresif serta memiliki keberanian masuk dalam ruang politik yang selama ini cenderung didominasi elite lama.

“Kalau Demokrat ingin tumbuh lebih besar di NTB, maka partai ini harus mulai membuka ruang terhadap figur yang mampu berbicara dengan generasi baru pemilih. Politik sekarang berbeda. Pemilih muda lebih tertarik pada figur progresif, komunikatif, dan memiliki rekam jejaring sosial yang luas,” katanya.

Mi6 berpandangan, pemilih muda saat ini tidak lagi terlalu terikat pada politik patronase seperti masa lalu. Pemilih generasi baru lebih melihat kapasitas figur, kemampuan komunikasi publik, kedekatan dengan masyarakat, serta gagasan yang ditawarkan.

Karena itu, menurut Didu, partai politik membutuhkan figur yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memiliki kemampuan membangun resonansi di ruang publik.

“Partai politik hari ini membutuhkan figur yang mampu menghubungkan struktur partai dengan aspirasi generasi baru. Ini penting karena komposisi pemilih Indonesia sekarang didominasi anak muda,” ujarnya.

Oke Wiredarme Punya Pondasi Kuat

Selain faktor usia, Mi6 juga menyoroti latar belakang Oke Wiredarme sebagai pengusaha muda dan pimpinan organisasi advokat. Menurut Didu, kombinasi tersebut menjadi modal sosial dan politik yang cukup penting dalam membangun kepemimpinan partai modern.

“Pengalaman organisasi penting, tetapi hari ini partai politik juga membutuhkan kemampuan manajerial, kemampuan membangun jaringan, dan kemampuan membaca perubahan zaman. Saya melihat Oke memiliki modal itu,” katanya.

Mi6 menilai pengalaman sebagai pengusaha memberikan kemampuan membaca dinamika ekonomi masyarakat dan membangun jejaring lintas kelompok. Sementara pengalaman di organisasi advokat dinilai membentuk kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan organisasi.

“Politik modern membutuhkan figur yang adaptif. Bukan hanya piawai dalam konsolidasi internal, tetapi juga mampu membangun komunikasi publik yang baik,” ujar Didu.

Momentum Regenerasi Politik Demokrat NTB

Mi6 berpandangan, kemunculan figur eksternal seperti Oke Wiredarme juga harus dibaca sebagai bagian dari momentum regenerasi politik di tubuh Demokrat NTB. Dalam banyak kasus, stagnasi partai di daerah terjadi karena minimnya regenerasi dan kurangnya keberanian menghadirkan figur alternatif.

Menurut Didu, partai besar seharusnya tidak alergi terhadap munculnya figur baru. Justru keterbukaan terhadap tokoh eksternal menunjukkan kepercayaan diri partai dalam membangun kompetisi yang sehat.

“Dalam politik modern, kompetisi gagasan jauh lebih penting dibanding sekadar senioritas. Kehadiran figur baru harus dipandang sebagai energi baru bagi partai,” tegasnya.

Mi6 juga menilai pernyataan Sekjen DPP Demokrat, Herman Khaeron yang meminta kader membuka ruang bagi tokoh eksternal merupakan sinyal kuat bahwa Demokrat sedang membangun kultur politik yang lebih inklusif.

Menurut Didu, langkah tersebut merupakan strategi realistis partai dalam menghadapi kompetisi politik yang semakin dinamis. Partai politik tidak bisa hanya mengandalkan pola kaderisasi tertutup apabila ingin berkembang lebih besar.

“Partai besar itu bukan partai yang takut terhadap tokoh baru. Justru partai besar adalah partai yang percaya diri membuka ruang kompetisi sehat,” katanya.

Mi6 menilai Demokrat NTB membutuhkan figur yang mampu menghadirkan energi baru di tengah publik. Sebab, tantangan politik ke depan akan semakin berat, terutama dalam menghadapi perubahan perilaku pemilih yang semakin kritis dan dinamis.

“Partai politik sekarang tidak cukup hanya mengandalkan loyalitas tradisional. Harus ada kemampuan membaca isu publik, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, dan menghadirkan gagasan yang relevan dengan kebutuhan rakyat,” ujar Didu.

Dalam analisisnya, Mi6 menyebut keberanian Oke Wiredarme menyatakan diri siap maju juga menunjukkan adanya optimisme politik dari kalangan muda terhadap masa depan Demokrat.

“Ini menarik. Ketika ada figur muda eksternal yang tertarik masuk dan bahkan siap bertarung di Musda, itu artinya Demokrat masih dianggap memiliki masa depan politik yang menjanjikan,” katanya.

Mi6 menilai, jika Demokrat NTB mampu mengelola momentum regenerasi dengan baik, maka partai tersebut berpotensi kembali menjadi salah satu kekuatan politik dominan di NTB dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Didu, regenerasi tidak cukup hanya soal pergantian figur, tetapi juga menyangkut perubahan cara berpikir partai dalam menghadapi tantangan politik masa depan.

“Regenerasi itu bukan hanya mengganti orang lama dengan orang baru. Tetapi bagaimana menghadirkan cara berpikir baru, energi baru, dan strategi baru untuk menghadapi perubahan zaman,” ujarnya.

Meski demikian, Mi6 menilai dinamika Musda Demokrat NTB masih sangat cair. Sejumlah nama internal partai disebut tetap memiliki peluang kuat. Namun kemunculan Oke Wiredarme diyakini akan memberi warna berbeda dalam kontestasi tersebut.

“Paling tidak, publik mulai melihat adanya wacana baru tentang regenerasi kepemimpinan partai di NTB. Dan itu sesuatu yang positif bagi demokrasi internal partai,” tutup Didu.

Mataram.Amar.media.co.id -  21 Mei 2026 – Dalam upaya menjaga stabilitas populasi ternak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB dan Balai Karantina Kesehatan Hewan  Ikan Tumbuhan Provinsi NTB, Kamis (21/5/2026).

Fokus utama kunjungan ini adalah mendalami mekanisme tata niaga dan pengawasan lalu lintas ternak keluar daerah, guna memastikan keberlanjutan sektor peternakan di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lumbung ternak nasional.

Rombongan Komisi II DPRD Sumbawa yang hadir dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH, didampingi para anggota yaitu Ridwan, SP, M.Si, Muhammad Zain, SIP, Ahmad Nawawi, Kaharuddin, H. Andi Mappelepui, Juliansyah, SE, dan Ade Mudhita Noorsamsu, SIP bersama Staf Ahli Abdul Ma'ruf Rahmat dan Andi .

Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhammad Riadi, S.AP, M.Ec.Dev., beserta jajaran bidang Tata Niaga Ternak. Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi NTB, drh. Ina Soelistiani, beserta staf, serta Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, drh. Rini Handayani, M.Si.

Dalam pemaparannya, Kadisnakkeswan Provinsi NTB Muhammad Riadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan logistik ternak menjadi kunci utama dalam menggenjot PAD. Dengan adanya fasilitas pelabuhan yang memadai, arus pengiriman ternak akan lebih terkontrol dan retribusi daerah akan meningkat.

"Pembangunan pelabuhan logistik sangat krusial. Selain efisiensi pengiriman, ini adalah pintu masuk peningkatan retribusi. Sebagai bukti awal, sektor uji PCR ternak tahun ini telah berhasil menyumbang PAD sebesar Rp700 juta," ungkap Riadi.

Untuk memastikan tata kelola yang tertib, Pemerintah Provinsi NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan lalu lintas ternak. Satgas ini dibentuk untuk menindak tegas berbagai pelanggaran, terutama truk pengangkut ternak yang overloading (melebihi kapasitas).

"Pengusaha harus patuh. Truk yang kapasitasnya 25 ekor jangan dipaksa diisi 30 ekor. Ini fatal karena memicu tingginya angka kematian ternak di perjalanan. Kami akan menindak tegas pelanggaran ini," tegasnya.

Guna menjaga keberlangsungan populasi di tingkat daerah, Disnakeswan NTB memperkenalkan formula dalam penentuan kuota pengiriman keluar daerah. Kuota aman didapat dengan perhitungan mengambil basis populasi, memotong 10 persen untuk pembinaan produktif, mengurangi angka mortalitas (kematian) ternak, mengurangi jumlah pemotongan hewan untuk kebutuhan lokal.

Langkah ini diambil karena kuota pengiriman selama tiga tahun terakhir telah mencapai batas maksimal. "Jika tidak dikendalikan dengan ketat, populasi ternak kita bisa habis dan hanya menjadi cerita di masa depan," tambah Riadi.

Aspirasi DPRD Sumbawa: Disiplin dan Konsistensi

Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran, SH, menyatakan dukungan penuh. Ia menekankan bahwa regulasi yang ketat tidak akan ada artinya tanpa penegakan hukum yang disiplin di lapangan.

"Apa yang sudah menjadi regulasi, mari kita jalankan dengan disiplin. Jangan pernah bosan menegakkan aturan demi masa depan peternakan kita. Kami minta aparat penegak hukum dan dinas terkait tidak longgar di lapangan," ujar Zohran.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi II, Ridwan, SP, M.Si, menekankan pentingnya pengawasan konsisten di setiap check point dan pelabuhan. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan Balai Karantina terus diperkuat untuk menutup celah kebocoran pengiriman ternak yang tidak sesuai prosedur.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan teknis di Kabupaten Sumbawa, sehingga sektor peternakan tetap menjadi pilar ekonomi daerah yang berkelanjutan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Sultan Sumbawa XVIII, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV dalam sambutan tertulisnya Kamis 21 Mei 2026 memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi upaya perlindungan Kere Alang yang dilakukan atas kolaborasi dan sinergi berbagai pihak yaitu Pemerintah Daerah Sumbawa, Universitas Samawa, Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Museum Bala Datu Ranga, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dan Kanwil Kemenkum NTB dalam mewujudkan pencatatan 55 motif Kere Alang Sumbawa sebagai salah satu warisan budaya milik masyarakat Sumbawa untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Sambutan tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Majelis Adat LATS, Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A, sambutan tertulis ini cukup singkat namun secara tegas menyakatan bahwa Kere Alang sebagai warisan budaya Tau Samawa harus mendapatkan perlindungan secara hukum dengan cara mencatatkan motif-motif tenun tradisional Sumbawa ini sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) untuk kategori Ekspresi Budaya Tradisional dari Sumbawa Sumbawa. Kekayaan budaya ini adalah anugerah karena memiliki nilai filosofi dan nilai ekonomi yang tinggi jika kita bisa merawat dan melestarikannya dengan baik. 

Berikut cuplikan pidato sambutan tertulis Sultan Muhammad Kaharuddin IV: 

“Di tengah zaman digitalisasi ini, Kere Alang Samawa harus kita jaga, lestarikan, kembangkan, dan manfaatkan sebaik-baik kemakmuran Tau Samawa, sehingga langkah awal upaya perlindungan motif dan corak Kere Alang perlu kita daftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak hanya di negara kita namun juga diakui secara internasional.” 

Lebih lanjut Sultan Sumbawa XVIII mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Sumbawa yang telah disematkan gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa atas komitmen dan keseriusannya dalam melakukan perlindungan budaya; Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat Universitas Samawa (LPPM UNSA) yang dengan gigih melakukan penelitian untuk naskah akademik pengajuan KIK; Dekranasda Kabupaten Sumbawa yang responsif dalam menerima pengadukan masyarakat atas keresahan belum terdatanya motif-motif Kere Alang Sumbawa dalam KIK; Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) yang membantu menjadi narasumber penelitian; Departemen Social Impact PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yang memfasilitasi terwujudkan proses riset, pendaftaran KIK, dan desiminasi informasi; Museum Bala Datu Ranga yang akan menyimpan dan menarasikan Kere Alang sebagai bagian dari koleksi museum untuk memenuhi fungsi edukasi dalam museum; dan Kanwil Kemenkum NTB yang mengawal proses pencatatan dan pemberian sertifikat KIK untuk Kere Alang Sumbawa. 

Di akhir pidato sambutan, Sultan Sumbawa menuliskan:

“Bagi kami, Kere Alang tidak hanya sekedar ekspresi budaya namun menjadi bagian dari identitas dan integritas Tau Samawa. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar generasi muda kita dapat mengetahui dan memiliki kebanggaan pada karya cipta dari pendahulunya…”

Selain Sultan Sumbawa, pidato sebelumnya diisi oleh Wakil Rektor II UNSA mewakili akademisi dan peneliti, perwakilan tim Social Impact PT. AMNT, dan Kakanwil Kemenkum NTB. Sebagai pamungkas, setelah pembacaan pidato tertulis Sultan Sumbawa, Bupati Sumbawa berpidato dan memberikan apresiasi atas kerja keras berbagai pihak dalam mewujudkan pencatatan 55 motif kere alang ini untuk mendapatkan KIK. (AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id– Rizky Akbar SE.M.M.Inov resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Sumbawa untuk periode 2026–2029. Pemilihan ini merupakan bagian utama dari agenda Muscab Ke-IV BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan pada Kamis, (21/5/26) di Aula Gedung Olive Food Court, Sumbawa.

Dalam prosesnya, Muscab Ke-IV ini dikawal langsung oleh Muhammad Fauzi selaku Ketua Steering Committee (SC) dan Muhammad Fauzi Wira Marizal sebagai Ketua Organizing Committee (OC). Rizky Akbar mendapatkan mandat penuh dari seluruh peserta sidang tanpa melalui proses voting yang alot. Hal ini mencerminkan soliditas internal organisasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan dari periode sebelumnya.

Kepemimpinan baru di bawah Rizky Akbar diharapkan mampu membawa BPC HIPMI Sumbawa menjadi lokomotif utama jaringan bisnis lokal serta memperkuat sinergi kewirausahaan dengan pemerintah daerah demi kemajuan ekonomi Tana Samawa.

Dalam kesempatan tersebut, Eky – akrab Ketua HIPMI Sumbawa disapa menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada dirinya sebagai Ketua HIPMI Sumbawa terpilih.

Dalam mendukung upaya Pemda Sumbawa membuka lapangan kerja, Eky mengajak para generasi muda di Tana Samawa untuk berani bertransformasi dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan kerja (job creator).

Selain itu, ia juga mendorong pemuda Sumbawa memanfaatkan teknologi digital guna mengoptimalkan potensi komoditas asli Kabupaten Sumbawa agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

“Target kami di HIPMI saat ini mengandeng pengusaha muda untuk bergabung dalam anggota HIPMI. Sehingga kita bisa berkolaborasi bersama-sama,” jelasnya.(AM)

Sumbawa Barat,Amarmedia.co.id -  Kamis 21 Mei 2026— Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan silaturahim dan studi tiru ke BAZNAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat tersebut berjalan dengan penuh kehangatan, kekeluargaan, dan semangat kolaborasi dalam penguatan tata kelola zakat daerah.

Rombongan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Ustaz M. Lutfi Makki, S.Pd., M.Si, didampingi oleh Kepala Bidang Pengumpulan, Penyaluran dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Pahriyadi, S.AP. Turut membersamai rombongan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa antara lain H. Yudi Patria Negara, ST., MM selaku Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani, ST., M.M.Inov selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sumbawa, Zaidurrahman selaku Kasubbid Belanja Daerah BKAD Sumbawa, Aida Nurjannah dan Febirizki Damayanti dari Pranata Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumbawa, serta Yoes Syifa’ Farlari dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sumbawa serta pejabat terkait lainnya.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, H. M. Jafar Yusuf, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I H. Firmansyah, S.Pd., M.M, Wakil Ketua II Ardiansyah, S.H, Wakil Ketua III H. Tobrani, S.IP., M.Si, dan Wakil Ketua IV Ir. Ramli Sertini. Hadir pula mendampingi dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yakni Amir S. selaku Kepala BPKAD KSB dan Iwan Indrawan A dari Bagian Kesra Kabupaten Sumbawa Barat, beserta pejabat terkait lainnya.

Kegiatan studi tiru ini dilaksanakan sebagai upaya pembelajaran dan penguatan sistem pengelolaan zakat daerah, khususnya terkait kebijakan pengumpulan zakat perusahaan yang telah lebih dahulu diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat. Selama ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama BAZNAS KSB telah menginisiasi penghimpunan zakat dari perusahaan rekanan pemerintah daerah, baik perusahaan yang memperoleh pekerjaan melalui mekanisme penunjukan langsung maupun tender proyek pemerintah.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat, H. M. Jafar Yusuf, S.Sos, menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahim tersebut. Ia menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang baik membutuhkan sinergi kuat antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha.

“Zakat bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Ketika pemerintah daerah dan BAZNAS berjalan bersama, maka manfaat zakat akan semakin luas dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pola penghimpunan zakat perusahaan di Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan kolaboratif, sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan mitra pemerintah daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Ustaz M. Lutfi Makki, S.Pd., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari BAZNAS dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, studi tiru ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola zakat di Kabupaten Sumbawa.

“Kami datang untuk belajar dan menggali pengalaman terbaik dari Kabupaten Sumbawa Barat yang telah lebih dahulu berhasil membangun sistem pengumpulan zakat perusahaan. Semoga apa yang diperoleh hari ini dapat menjadi inspirasi dan ikhtiar bersama dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Kabupaten Sumbawa,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa ke depan diharapkan Kabupaten Sumbawa dapat menerapkan skema penghimpunan zakat perusahaan sebesar 2,5 persen dari keuntungan perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra pemerintah daerah. Menurutnya, potensi zakat perusahaan di Kabupaten Sumbawa sangat besar dan dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Diskusi berlangsung interaktif dan penuh kekeluargaan. Berbagai pengalaman, tantangan, serta strategi pengelolaan zakat dibahas secara terbuka antara kedua daerah. Selain mempererat silaturahim antarlembaga, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Silaturahim dan studi tiru tersebut ditutup dengan sesi diskusi teknis, foto bersama, serta harapan agar kerja sama dan komunikasi antara BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan BAZNAS Kabupaten Sumbawa Barat terus terjalin dengan baik demi kemaslahatan umat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB terus mendorong kreativitas generasi muda melalui kegiatan Workshop Film Festival Film Lombok 2026 bertajuk “Lebaran Film Warga NTB” yang digelar di SMKN 3 Sumbawa Besar, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang berkolaborasi dengan Lombok Inspira Foundation tersebut menjadi bagian dari kampanye edukatif untuk meningkatkan kesadaran pelajar mengenai dampak buruk pernikahan anak atau merarik kodek di NTB.

Kepala SMKN 3 Sumbawa Besar, H. M. Ashari, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan workshop di sekolahnya. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu memberikan ruang positif bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas sekaligus memperluas wawasan di bidang perfilman.

“Atas nama SMKN 3 Sumbawa Besar kami sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memberikan banyak manfaat bagi generasi muda. Kami berharap kegiatan seperti ini mampu mendorong siswa untuk terus berprestasi dan berkarya,” ujarnya saat membuka kegiatan secara resmi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB, H. Tarmidzi, S.Kom., M.E., mengatakan workshop film tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun kapasitas generasi muda sekaligus menekan angka pernikahan anak di NTB.

Ia menjelaskan, para peserta tidak hanya mendapatkan materi dasar perfilman, tetapi juga praktik produksi film pendek yang dapat menjadi media kampanye sosial di lingkungan masing-masing.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan kreativitas pemuda NTB dalam membangun masa depan. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai dampak merarik kodek seperti putus sekolah, kekerasan rumah tangga, kemiskinan, gangguan kesehatan reproduksi ibu hingga stunting,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Pak Ajik itu juga mengajak generasi muda NTB untuk terus mengembangkan keterampilan dan menyiapkan masa depan melalui kegiatan produktif.

“Semua peserta diajarkan proses membuat film dari dasar hingga praktik produksi. Harapannya mereka bisa berkarya, bahkan membuka peluang ekonomi kreatif seperti menjadi konten kreator, sehingga dapat lebih fokus membangun masa depan,” tambahnya.

Ia menegaskan, Bidang Kepemudaan Dikpora NTB terus melakukan berbagai upaya pencegahan pernikahan anak melalui pelatihan kewirausahaan, keterampilan kepemudaan, hingga sosialisasi bahaya narkoba bekerja sama dengan BNN kabupaten/kota.

Workshop yang berlangsung di Laboratorium Komputer SMKN 3 Sumbawa Besar tersebut diikuti lebih dari 50 siswa SMA dan SMK dari Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, khususnya pelajar yang memiliki minat di bidang perfilman.

Kegiatan menghadirkan Budi Triono dari Lombok Inspira Foundation sebagai narasumber. Dalam sesi pelatihan, peserta diajak menyaksikan film karya anak Lombok bertema dampak sosial merarik kodek, kemudian mendapatkan materi mengenai proses kreatif, pengembangan ide cerita, hingga teknik produksi film pendek.

Usai kegiatan di Sumbawa, tim Dikpora NTB bersama Lombok Inspira Foundation dijadwalkan melanjutkan roadshow ke Dompu sebagai bagian dari kampanye anti pernikahan anak sekaligus upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) NTB tahun 2026. (Dikpora/diskominfotik)

Sumbawa.Alas Barat,Amarmedia.co.id -  21 Mei 2026 – Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui penyaluran bantuan Program BAZNAS Sumbawa Cerdas kepada 272 murid dan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kecamatan Alas Barat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Alas Barat tersebut berjalan khidmat dan penuh antusiasme dari masyarakat penerima manfaat.

Kecamatan Alas Barat menjadi wilayah pertama pelaksanaan Program BAZNAS Sumbawa Cerdas tahun 2026. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari program pemerataan bantuan pendidikan yang nantinya akan dilaksanakan secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, didampingi Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Indah Setia Ningsih. Turut hadir Camat Alas Barat Zainuddin, Korwil Dikbud Kecamatan Alas Barat Basri, para kepala sekolah, tokoh masyarakat, guru, serta para penerima bantuan.

Pada tahun 2026 ini, Program BAZNAS Sumbawa Cerdas di Kecamatan Alas Barat menyasar murid SD dan SMP serta Guru Tidak Tetap (GTT) jenjang TK/PAUD, SD, dan SMP. Adapun rincian penerima bantuan terdiri dari murid SD sebanyak 108 orang, murid SMP sebanyak 20 orang, GTT SD sebanyak 54 orang, GTT SMP sebanyak 12 orang, dan GTT TK/PAUD sebanyak 78 orang. Total penerima manfaat mencapai 272 orang yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Alas Barat.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah dari para muzakki yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya di bidang pendidikan.

“Program BAZNAS Sumbawa Cerdas ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen kami terhadap masa depan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para siswa dan guru tidak tetap serta menjadi penyemangat untuk terus belajar dan mengabdi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang unggul dan berdaya saing. Karena itu, BAZNAS terus berupaya hadir melalui berbagai program sosial dan pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami percaya bahwa zakat bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga menjadi sarana membangun masa depan. Anak-anak ini adalah harapan bangsa dan daerah yang harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita,” tambahnya.

Syukri Rahmat juga menekankan bahwa dipilihnya Alas Barat sebagai lokasi pertama penyaluran program tahun 2026 menjadi simbol bahwa pelayanan BAZNAS harus menjangkau seluruh wilayah tanpa membedakan letak geografis.

“Meskipun Alas Barat berada di ujung barat Kabupaten Sumbawa, semangat pelayanan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah terjauh pun mendapatkan perhatian dan manfaat program BAZNAS,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Alas Barat, Zainuddin, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas perhatian terhadap masyarakat Alas Barat, khususnya di sektor pendidikan.

“Kami atas nama pemerintah kecamatan sangat berterima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang terus konsisten membantu masyarakat. Program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh siswa dan para guru honorer di Alas Barat,” katanya.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga memberikan motivasi dan semangat baru bagi para penerima manfaat untuk terus berjuang dalam dunia pendidikan.

Hal senada juga disampaikan Korwil Dikbud Kecamatan Alas Barat, Basri, yang menyebut Program BAZNAS Sumbawa Cerdas sebagai bentuk nyata kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan daerah.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS yang terus hadir membantu dunia pendidikan. Semoga program seperti ini dapat terus berlanjut karena manfaatnya sangat besar bagi siswa dan guru,” ujarnya.

Suasana haru tampak saat bantuan mulai disalurkan kepada para penerima manfaat. Para siswa menerima bantuan dengan penuh rasa syukur, sementara para guru honorer merasa diperhatikan atas pengabdian mereka selama ini.

Salah seorang murid penerima bantuan, Fani, mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya.

“Saya sangat senang dan berterima kasih kepada BAZNAS Sumbawa. Bantuan ini sangat membantu saya untuk membeli perlengkapan sekolah,” ungkapnya.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan salah seorang Guru Tidak Tetap (GTT), Afriana.

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas perhatian kepada para guru honorer. Bantuan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengabdi dan mendidik anak-anak,” katanya.

Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung tertib dan lancar hingga selesai. Selain penyerahan bantuan secara simbolis, kegiatan juga diisi dengan doa bersama agar program-program BAZNAS terus membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Program BAZNAS Sumbawa Cerdas selama ini telah menjangkau berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa dan menjadi salah satu bentuk nyata peran BAZNAS dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Pada tahun 2026, BAZNAS Kabupaten Sumbawa menargetkan penyaluran bantuan pendidikan dapat menjangkau seluruh kecamatan secara bertahap.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menegaskan komitmennya untuk terus hadir bersama masyarakat, membantu mereka yang membutuhkan, dan mendorong terwujudnya generasi Sumbawa yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 20 Mei 2026– Menyikapi dinamika aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur di wilayah Kecamatan Ropang, PT Intam selaku perusahaan yang saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi di Desa Lebin, memberikan klarifikasi dan penegasan mengenai kontribusi perusahaan dalam pembangunan daerah.

Humas PT Intam, M Ramadhan BS, menjelaskan bahwa operasional perusahaan di wilayah Desa Lebin saat ini masih berada dalam tahap eksplorasi yang baru berjalan selama kurang lebih tiga bulan. Meski operasional masih dalam tahap awal, PT Intam berkomitmen penuh untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, terutama dalam aspek infrastruktur penunjang aksesibilitas warga.

"Sebagai wujud nyata komitmen kami kepada masyarakat, PT Intam telah mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan mutu jalan umum di Desa Lebin. Ruas jalan yang menjadi fokus kami mencakup akses dari ujung aspal Dusun Lebin hingga Dusun Selage," ujar Doni akrab disapa.

Lebih lanjut, M Ramadhan BS menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan atas amanat yang disampaikan selama proses sosialisasi kepada masyarakat Desa Lebin. Pihak perusahaan memastikan bahwa kegiatan perbaikan infrastruktur ini tidak hanya dilakukan sekali, melainkan akan terus berkelanjutan selama PT Intam menjalankan operasional di wilayah tersebut.

"Infrastruktur di Desa Lebin merupakan prioritas dalam diskusi kami bersama warga. Kami telah merealisasikan perbaikan tersebut, dan komitmen ini akan terus kami jalankan. Kami sangat terbuka kepada pihak mana pun untuk melakukan kroscek langsung kepada Pemerintah Desa Lebin mengenai detail dan perkembangan nyata dari pekerjaan yang telah kami lakukan di lapangan," tambahnya.

PT Intam memahami pentingnya akses jalan yang layak bagi perputaran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ropang. Perusahaan berharap, langkah proaktif yang telah dilakukan dapat bersinergi dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

PT Intam senantiasa menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan siap untuk terus berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kehadiran perusahaan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

PT Intam adalah perusahaan yang saat ini bergerak di sektor eksplorasi sumber daya alam. Perusahaan berkomitmen untuk menjalankan operasional dengan standar keberlanjutan yang tinggi serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekonomi dan infrastruktur masyarakat di wilayah operasionalnya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, meminta agar seluruh Technical Handbook (THB) Porprov NTB 2026 yang disusun oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) cabang olahraga di NTB dapat dievaluasi secara seksama, objektif, dan teliti demi menjaga semangat sportivitas serta masa depan pembinaan olahraga daerah.

Menurutnya, terdapat indikasi pada beberapa cabang olahraga dimana aturan dalam THB justru menimbulkan persoalan dan berpotensi bertentangan dengan semangat pembinaan olahraga nasional menuju PON 2028. Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama KONI NTB dan Pengprov cabang olahraga sebagai lembaga pembina.

“Kami melihat ada beberapa poin dalam THB sejumlah cabang olahraga yang menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai aturan dibuat bukan untuk kepentingan pembinaan prestasi, tetapi justru menjadi alat membatasi atau mengganjal atlet-atlet berprestasi untuk tampil di Porprov NTB 2026,” tegas Abdul Rafiq.

Ia menegaskan bahwa Porprov seharusnya menjadi ajang pembinaan, pencarian bakat, dan pematangan atlet menuju level yang lebih tinggi, termasuk persiapan menghadapi PON 2028. Karena itu, seluruh kebijakan teknis harus berpihak pada peningkatan kualitas prestasi olahraga daerah, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

“Kita tidak boleh zolim terhadap atlet. Atlet yang berprestasi harus diberikan ruang untuk bertanding dan berkembang. Jangan sampai ada atlet potensial daerah yang justru tersingkir karena aturan yang tidak sejalan dengan semangat pembinaan olahraga nasional,” lanjutnya.

Ketua KONI Sumbawa juga mengingatkan agar Pengprov cabang olahraga dapat menjadi pembina yang bijak dan profesional dengan melepaskan ego sektoral maupun kepentingan-kepentingan titipan yang dapat merugikan masa depan olahraga NTB.

“Pengprov harus hadir sebagai pembina yang adil. Lepaskan ego, lepaskan kepentingan-kepentingan tertentu. Yang harus dipikirkan adalah kepentingan daerah, kepentingan atlet, dan target besar NTB dalam mencetak prestasi menuju PON 2028,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar jangan sampai ulah segelintir Pengprov cabang olahraga justru merugikan prestasi olahraga NTB secara keseluruhan. Menurutnya, pembinaan olahraga membutuhkan profesionalisme, keterbukaan, dan orientasi pada prestasi, bukan kepentingan sempit organisasi.

“Saya berharap kepada Dikpora NTB dan KONI NTB agar mengevaluasi secara serius dana pembinaan yang diberikan kepada cabang olahraga yang tidak profesional dalam mengelola organisasinya maupun dalam menyusun aturan pertandingan. Dana pembinaan harus benar-benar digunakan untuk kepentingan prestasi olahraga daerah,” tegasnya.

Selain itu, Abdul Rafiq juga berharap kepada DPRD NTB, khususnya Komisi V yang membidangi pendidikan dan olahraga, agar turut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap persoalan tersebut.

“Kami berharap DPRD NTB terutama Komisi V dapat memantau dan menjadikan persoalan ini sebagai atensi serius dalam fungsi pengawasannya. Jangan sampai pembinaan olahraga daerah berjalan tidak sehat dan akhirnya merugikan atlet maupun masa depan prestasi NTB,” tambahnya.

KONI Kabupaten Sumbawa pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang fair, kompetitif, dan menjunjung tinggi sportivitas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap THB menjadi penting agar tidak menimbulkan polemik maupun ketidakadilan bagi daerah dan atlet.

“Kita ingin Porprov menjadi ruang kompetisi yang sehat dan berkualitas. Semua daerah harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan atlet-atlet terbaik NTB harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya,” tutup Abdul Rafiq (AM).

Mataram.Amarmedia.co.id - Anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Rahim, menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik Technical Handbook (THB) Porprov NTB 2026 yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa terkait adanya dugaan aturan sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak berpihak kepada atlet dan daerah.

“Saya sangat prihatin apabila benar ada cabang olahraga yang menyusun aturan dengan tidak profesional dan justru merugikan atlet-atlet potensial daerah. Olahraga seharusnya dikelola secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Tujuannya harus murni untuk prestasi olahraga NTB,” tegas Abdul Rahim ST.

Menurutnya, cabang olahraga merupakan wadah pembinaan yang harus mampu menjadi rumah yang adil bagi atlet, bukan justru menjadi tempat lahirnya ketidakadilan dan kepentingan kelompok tertentu.

“Pengurus cabang olahraga harus menjadi bapak yang baik bagi seluruh atletnya. Jangan sampai ada cabor yang justru membunuh semangat atlet dan zolim terhadap atlet-atlet potensial hanya karena ego organisasi atau kepentingan tertentu,” ujarnya.

Abdul Rahim ST menilai Porprov NTB 2026 harus menjadi momentum pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi, termasuk persiapan menghadapi PON 2028. Karena itu, segala bentuk aturan yang berpotensi menghambat atlet berprestasi harus dievaluasi secara serius.

Sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, ia menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai atensi serius dalam fungsi pengawasan DPRD, terutama terkait penggunaan dan pemberian anggaran pembinaan kepada cabang olahraga.

“Saya akan menggunakan kewenangan saya sebagai anggota DPRD Provinsi NTB untuk menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius. Terutama dari sisi pemberian anggaran kepada cabang olahraga yang tidak mampu mengelola organisasinya secara profesional dan tidak mampu menjadi pembina yang baik untuk memajukan olahraga NTB,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga meminta agar KONI NTB dan Dikpora NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cabang olahraga yang dinilai tidak menjalankan pembinaan secara sehat dan adil.

“Anggaran pembinaan olahraga berasal dari uang rakyat. Maka penggunaannya harus benar-benar berdampak pada peningkatan prestasi, pembinaan atlet, dan kemajuan olahraga NTB, bukan untuk mempertahankan kepentingan segelintir pihak,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Abdul Rahim ST berharap seluruh stakeholder olahraga di NTB dapat kembali fokus pada semangat pembinaan dan prestasi demi menjaga masa depan atlet-atlet daerah.

“Kita ingin olahraga NTB maju, melahirkan atlet berprestasi, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Jangan sampai atlet-atlet potensial kehilangan kesempatan hanya karena sistem yang tidak sehat,” tutupnya.(AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id – Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kabupaten Sumbawa menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-IV pada Kamis, (21/5/2026) di Aula Gedung Olive Food Court, Sumbawa. Forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang ini mengusung tema "Maju, Bergerak, dan Berkolaborasi.

Muscab HIPMI ke IV ini, dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Djarot MP. Turut hadir pimpinan DPRD Sumbawa, H.M.Berlian Rayes SAg M.M Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH MH. Ketua BPD HIPMI NTB Ismed Fathurrahman  Maulana, Ketua BPC HIPMI Sumbawa, Farzan, Forkopimda, Ketua dan pimpinan pers dan peserta.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menegaskan komitmennya mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam dan penciptaan peluang usaha di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan itu, Jarot memaparkan berbagai potensi strategis daerah yang dinilai mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumbawa ke depan.

“Dengan sumber daya alam yang melimpah, Sumbawa memiliki kesempatan besar untuk membangun usaha dan bisnis. Kita harus mulai hilirisasi, menjadi produsen dari sektor pertanian, perikanan, garam hingga KEK Samota yang nantinya akan memberikan multiplier effect bagi daerah,” tegas Jarot.

Bupati juga menyinggung rencana pengembangan industri garam dan unggas terintegrasi bernilai triliunan rupiah. Untuk mendukung industri garam, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 15 ribu hektare.

“Garam membutuhkan sekitar 13,9 ribu hektare lahan, makanya kita siapkan 15 ribu hektare. Ini untuk menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Haji Jarot turut mengapresiasi kepengurusan periode 2022–2025 dan berharap proses regenerasi organisasi berjalan sehat serta melahirkan pemimpin terbaik.

“Siapapun yang terpilih adalah yang terbaik. Ketua harus memiliki visi membangun Sumbawa lebih cepat,” katanya.

Haji Jarot juga menegaskan disiplin kerja di lingkungan pemerintah daerah. Ia meminta seluruh kepala OPD melaporkan progres pekerjaan setiap Selasa pagi dan tidak menunda pekerjaan.

“Kita harus siap berlari, tidak boleh maraton apalagi jalan,” tandasnya.

Ia mengajak seluruh elemen untuk menjaga soliditas dan tidak terjebak dalam persaingan yang tidak sehat. Menurutnya, masyarakat Sumbawa memang membutuhkan contoh nyata untuk menerima teknologi dan pola usaha baru.

“Orang Sumbawa kadang agak susah mengubah pikiran ke teknologi baru. Tapi kalau sudah ada satu yang berhasil, semua akan ikut,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar para pelaku usaha tidak memonopoli peluang bisnis dan tetap membangun kemitraan dengan UMKM lokal.

“Begitu banyak peluang, jangan semua diambil sendiri. Harus dekat dan bermitra dengan UMKM,” katanya.

Di hadapan peserta, Jarot menegaskan dirinya terbuka terhadap investasi yang masuk ke Sumbawa selama memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Saya akan melindungi setiap investasi yang masuk ke Sumbawa dan akan saya jaga selama memberi kontribusi kepada masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya itu, Jarot juga meminta agar proses perizinan di Kabupaten Sumbawa dipercepat guna mendukung iklim investasi yang sehat dan kompetitif.

Sebelumnya Ketua BPD HIPMI NTB, Ismed Faturrahman Maulana menyampaikan, pihaknya sangat bahagia dan bangga melihat penyelenggaraan muscab HIPMI Kabupaten Sumbawa ke IV bisa dihadiri oleh berbagai pihak. Baik itu itu dari eksekutif, legislatif dan forkopimda. 

“Kami melihat HIPMI Sumbawa sangat bersemangat dan serius, dan ini patut diapresiasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan HIPMI sebelumnya yang sudah melahirkan regenerasi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, untuk perizinan di Kabupaten Sumbawa sangat cepat. Sehingga hal ini diyakini akan mendorong iklim investasi.

“Kami mengapresiasi Penda Sumbawa yang sudah sangat mendukung dalam perizinan dan hal ini akan mendorong investasi yang ada,” jelasnya

Sementara Ketua BPC HIMPI Sumbawa, Farzan mengatakan, momentum pemilihan ketua HIPMI bukan sekadar agenda organisasi maupun pergantian kepemimpinan semata.

Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi dan regenerasi di tubuh HIPMI sebagai wadah para pengusaha muda yang memiliki semangat inovasi, kolaborasi, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Pemilihan ketua hari ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memilih pemimpin terbaik yang memiliki visi, integritas, dan komitmen dalam membawa BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa menjadi organisasi yang semakin solid, progresif, dan mampu menciptakan iklim wirausaha yang lebih maju,” ujar ijhan akrab disapa an.

Ia berharap seluruh rangkaian proses pemilihan dapat berlangsung tertib, demokratis, menjunjung tinggi sportivitas, serta tetap mengedepankan persatuan dan persaudaraan di internal organisasi.

Ijhan menekankan bahwa perbedaan pilihan dalam dinamika organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, kata dia, persatuan HIPMI harus tetap menjadi prioritas utama seluruh anggota.

“Perbedaan pilihan adalah hal yang biasa dalam demokrasi organisasi. Tetapi persatuan dan kekompakan HIPMI harus tetap dijaga,” tegasnya.

Ijhan  juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kandidat yang mengikuti proses pemilihan. Menurutnya, kesiapan para calon menunjukkan komitmen dan dedikasi untuk berkontribusi melalui HIPMI dalam mendorong kemajuan dunia usaha di Kabupaten Sumbawa.

Ia berharap kepemimpinan HIPMI ke depan mampu melahirkan program-program nyata yang berdampak terhadap pengembangan pengusaha muda serta pertumbuhan ekonomi daerah. (AM)

Mataram. Amarmedia.co.id - Anggota DPRD Provinsi NTB Fraksi PDI Perjuangan, Raden Una Abriadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik Technical Handbook (THB) Porprov NTB 2026 yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa terkait adanya dugaan aturan sejumlah cabang olahraga yang dinilai tidak berpihak kepada atlet dan daerah.

“Saya sangat prihatin apabila benar ada cabang olahraga yang menyusun aturan dengan tidak profesional dan justru merugikan atlet-atlet potensial daerah. Olahraga seharusnya dikelola secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu. Tujuannya harus murni untuk prestasi olahraga NTB,” tegas Raden Una Abriadi.

Menurutnya, cabang olahraga merupakan wadah pembinaan yang harus mampu menjadi rumah yang adil bagi atlet, bukan justru menjadi tempat lahirnya ketidakadilan dan kepentingan kelompok tertentu.

“Pengurus cabang olahraga harus menjadi bapak yang baik bagi seluruh atletnya. Jangan sampai ada cabor yang justru membunuh semangat atlet dan zolim terhadap atlet-atlet potensial hanya karena ego organisasi atau kepentingan tertentu,” ujarnya.

Raden Una menilai Porprov NTB 2026 harus menjadi momentum pembinaan atlet menuju prestasi yang lebih tinggi, termasuk persiapan menghadapi PON 2028. Karena itu, segala bentuk aturan yang berpotensi menghambat atlet berprestasi harus dievaluasi secara serius.

Sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, ia menegaskan akan menggunakan kewenangannya untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai atensi serius dalam fungsi pengawasan DPRD, terutama terkait penggunaan dan pemberian anggaran pembinaan kepada cabang olahraga.

“Saya akan menggunakan kewenangan saya sebagai anggota DPRD Provinsi NTB untuk menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius. Terutama dari sisi pemberian anggaran kepada cabang olahraga yang tidak mampu mengelola organisasinya secara profesional dan tidak mampu menjadi pembina yang baik untuk memajukan olahraga NTB,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia juga meminta agar KONI NTB dan Dikpora NTB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cabang olahraga yang dinilai tidak menjalankan pembinaan secara sehat dan adil.

“Anggaran pembinaan olahraga berasal dari uang rakyat. Maka penggunaannya harus benar-benar berdampak pada peningkatan prestasi, pembinaan atlet, dan kemajuan olahraga NTB, bukan untuk mempertahankan kepentingan segelintir pihak,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Raden Una Abriadi berharap seluruh stakeholder olahraga di NTB dapat kembali fokus pada semangat pembinaan dan prestasi demi menjaga masa depan atlet-atlet daerah.

“Kita ingin olahraga NTB maju, melahirkan atlet berprestasi, dan mampu bersaing di tingkat nasional. Jangan sampai atlet-atlet potensial kehilangan kesempatan hanya karena sistem yang tidak sehat,” tutupnya.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa menggelar orientasi teknis penggunaan mobil pemadam kebakaran baru di Markas Yonif 835/SYB Kerekeh, Rabu (22/5/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah persiapan operasional dua unit mobil damkar (fire truck) yang baru saja diterima dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI).

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S.Sos., M.Si., menyatakan bahwa orientasi teknis berjalan dengan lancar. Pelatihan ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh personel memiliki kesiapan dan keahlian yang matang dalam mengoperasikan armada baru tersebut.

"Damkar Kabupaten Sumbawa saat ini masih kekurangan fire truck untuk melayani beberapa wilayah yang nantinya akan dibuka sebagai zona pelayanan baru. Karena itu, kami sangat berterima kasih atas dukungan armada dari Kemenhan RI ini," ujar Haji Sahabuddin, Kamis (21/5/2026).

Perluasan Zona Layanan Antar-Kabupaten

Menurut Haji Sahabuddin, tambahan dua unit fire truck ini akan sangat membantu memperkuat pelayanan pemadam kebakaran, tidak hanya di wilayah Kabupaten Sumbawa tetapi juga di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kehadiran armada ini sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas yang selama ini menghambat pembukaan zona layanan baru di daerah-daerah rawan.

Di lokasi yang sama, Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 835/SYB, Letkol INF Muhamad Arifianto , menjelaskan bahwa penempatan dan orientasi di Markas Yonif merupakan bentuk nyata kolaborasi strategis. Ia berharap keberadaan mobil damkar ini dapat mengoptimalkan respons pemerintah daerah dalam menangani kondisi darurat.

Fokus Utama adalah penanganan kebakaran permukiman dan lahan dan tujuan strategis mempercepat response time (waktu tanggap) di zona layanan baru serta memperkuat mitigasi bencana berbasis sinergi lintas institusi.

"Sinergi antara TNI dan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pelayanan publik, terutama di sektor kebencanaan dan penyelamatan. Kami siap mendukung penuh upaya perlindungan masyarakat ini," pungkas Kolonel Arifianto. (AM)

SUMBAWA. Amarmedia.co.id — Dalam rangka sosialisasi Advokasi Transformasi Posyandu dan memperingati Hari Posyandu Nasional 2026 sekaligus memperkuat aksi konvergensi pencegahan stunting, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Alas pada Selasa, 19 Mei 2026.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk melakukan pemantauan, evaluasi langsung, serta advokasi terkait transformasi Posyandu sebagai wadah integrasi layanan dasar.

Kunjungan diawali dengan peninjauan langsung ke Posyandu Melati di Dusun Dalam, Desa Dalam, Kecamatan Alas. Posyandu ini merupakan salah satu posyandu yang telah resmi mengantongi nomor registrasi dari Ditjen Bina Pemdes Kemendagri.

Dalam peninjauan ini, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot SE melihat langsung kesiagaan kader dalam memberikan pelayanan siklus hidup, mulai dari bayi, balita, resiko stunting, hingga kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang hadir dengan penuh semangat untuk melakukan skrining kesehatan dini.

Pada momentum tersebut, diserahkan juga sejumlah dukungan secara simbolis pertama ; bantuan pangan dan protein hewani dari BAZNAS untuk keluarga rentan/berisiko stunting yang masuk kategori mustahik, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan untuk cegah stunting.

Kedua dalam rangka SPM Bidang Pendidikan,dukungan buku bacaan untuk menguatkan literasi dan menumbuhkan minat baca masyarakat di posyandu.

Ketiga dalam rangka SPM Perumahan Rakyat, Sebagai kilas balik keberhasilan kolaborasi lintas sektor, diingatkan kembali dukungan pembangunan rumah layak huni bagi sasaran Desa Lunyuk Ode yang sebelumnya diserahkan di Posyandu Kemuning 1, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk.

Workshop Peningkatan Kapasitas TP Posyandu dan 6 Pilar SPM

Usai meninjau lapangan, kegiatan bergeser ke Aula Kantor Camat Alas untuk pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Pembina dan Kader Posyandu tingkat Kecamatan, Desa, dan Kelurahan.

Workshop yang berlangsung hingga pukul 14.00 WITA ini fokus pada penguatan 6 Pilar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, yaitu bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Perumahan Rakyat, Pekerjaan Umum, dan Trantibumlinmas.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Alas Dr.Usman SE.ME beserta Ketua Pembina Posyandu Kecamatan Alas ibu Dian Eka Yanti Usman), Kepala Desa Dalam, Ketua Pembina Posyandu Desa Dalam, petugas kesehatan, KUPT Kesehatan, KUPT KB, serta perwakilan pengampu SPM dari berbagai OPD (Dinas PMD, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Dikbud, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta DP2KBP3A).

Melalui sinergi, kolaborasi, dan integrasi lintas sektor ini, diharapkan transformasi Posyandu di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan optimal demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional menjadi ajang refleksi mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Upacara yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB pada Rabu (20/5/2026) ini membawa pesan kuat tentang pergeseran makna kedaulatan di era modern.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, membacakan amanat tertulis dari Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid. Abul Chair mengajak seluruh peserta upacara kembali menengok sejarah 1908, saat organisasi Boedi Oetomo meletakkan fajar menyingsing bagi kesadaran berbangsa melalui jalur intelektual dan diplomasi. Namun, tantangan abad ke-21 menuntut adaptasi yang radikal.

"Secara filosofis, kebangkitan nasional adalah proses dinamis mutatis mutandis berubah dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan," ujar Abul Chair mengutip amanat Menkomdigi.

Ia menekankan bahwa pada tahun 2026 ini, medan perjuangan bangsa telah bergeser. Kedaulatan tidak lagi hanya berbicara tentang batas-batas teritorial fisik, melainkan kedaulatan informasi dan akselerasi transformasi digital.

Dengan mengusung tema "Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara," pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi muda di ruang siber. Salah satu langkah konkret yang disoroti adalah pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas Bangsa).

Langkah revolusioner bahkan telah diambil per 28 Maret 2026, di mana pemerintah resmi membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan ekosistem digital yang sehat, beretika, dan ramah tumbuh kembang anak.

Di sisi lain, narasi kebangkitan ini dikaitkan erat dengan visi kemandirian bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui "Asta Cita". Pemerintah kini tengah mengintegrasikan ekosistem kesejahteraan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah afirmasi, hingga penyediaan layanan cek kesehatan gratis secara masif.

Kemandirian ekonomi diperkuat melalui optimalisasi Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang diproyeksikan memudahkan mendapatkan akses pupuk, permodalan, sembako, hingga obat-obatan bagi masyarakat desa.

Di akhir sambutan, Sekda NTB memberikan catatan kritis khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Momentum Harkitnas 2026 dituntut menjadi energi penggerak bagi ASN yang tidak hanya sekedar menjalankan tugas administratif. ASN masa kini harus bertransformasi menjadi agen perubahan yang profesional, inovatif, adaptif, dan responsif dalam menghadirkan pelayanan publik terbaik demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera.(AM/diskominfotik)

Lombok Barat, NTB.Amarmedia.co.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam RI) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar sinergi, soliditas, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus diperkuat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas serta mendukung keberhasilan program-program pembangunan nasional.

Pesan tersebut disampaikan Menko Polkam saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dan Forkopimda di regional Nusa Tenggara dan Maluku, dalam acara Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Forkopimda se-Wilayah Nusa Tenggara dan Maluku yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5/2026). 

"Saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Bapak dan Ibu seluruhnya, dengan harapan agar soliditas di antara kita tetap dijaga," kata Menko Djamari.

Selain para kepala daerah yang mencakup gubernur, bupati, dan walikota, turut menjadi peserta juga Panglima Kodam, Panglima Kodaeral, Danlanud, Kapolda, dan Kajati di regional Maluku dan Nusa Tenggara.

Dalam arahannya, Menko Polkam juga mengimbau agar seluruh pimpinan daerah terus menjaga soliditas dan memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, di tengah situasi krisis global yang masih berlangsung, pemerintah pusat bekerja sangat keras agar masyarakat tidak terkena dampak serius, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan. Oleh karena itu, Menko Polkam mengajak seluruh kepala daerah dan unsur Forkopimda untuk responsif terhadap setiap keluhan masyarakat serta menunjukkan semangat rela berkorban demi kepentingan rakyat.

"Berempatilah kita pada posisi rakyat. Tidak ada pilihan lain, kita sudah terlanjur dipilih oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Jangan kita tunjukkan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan rakyat kita, justru tunjukkan kita mau berkorban untuk rakyat," kata Djamari Chaniago.

Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan ini menegaskan pentingnya peran dan soliditas Forkopimda dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan di daerah serta mendukung terselenggaranya program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. 

Sementara itu Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto terkait perumahan rakyat. Pemerintahan saat ini, kata Menteri PKP, memberi perhatian penuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak. Oleh karena itu, para kepala daerah diminta memaksimalkan program-program tersebut untuk masyarakat di wilayah masing-masing.

Dalam kegiatan ini, turut mendampingi Menko Polkam antara lain Sesmenko Polkam, Letjen TNI Mochammad Hasan dan para Deputi Kemenko Polkam.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa - Ir.H. Syarafuddin Jarot,M.P. menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dengan CARE terkait Kolaborasi Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi melalui Penguatan Kesehatan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak, Ketahanan Ekonomi Keluarga, dan Ketahanan Lingkungan Berbasis Desa di Kabupaten Sumbawa. Pada acara tersebut turut hadir, Seketaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Inspektorat Kepala Bapperida, Kepala OPD terkait, bertempat di Ruang Rapat H. Hasan Usman lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (20/5/2026)

Bupati Sumbawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa bermitra dengan Yayasan CARE Indonesia untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya senior di CARE sejak CARE masih kecil dulu. Jadi tidak perlu berpanjang kata, karena saya paham CARE kompeten di bidang pemberdayaan dan punya kepedulian untuk membantu masyarakat,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati menyebut ada tiga program prioritas yang akan menjadi payung besar kerja sama: ekonomi, lingkungan persampahan, dan pemberdayaan pesisir. Ia meminta OPD kreatif mengembangkan program turunan sesuai kebijakan kabupaten. 

“Kita tidak perlu menangani sendiri, dengan CARE, kita bisa kolaborasi agar program berjalan,” tegasnya.

“Karena itu kami buat program khusus. Kewenangan hutan memang di provinsi, tapi masyarakatnya di Kabupaten Sumbawa. Saya sudah minta Gubernur perkuat Satgas Penanganan Hutan,” jelasnya.

Untuk mendukung agroforestri, Bupati menawarkan pilot porang. Pemkab siap menyediakan bibit sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Demplot porang yang sudah dibuat hasilnya bagus dan hanya perlu dipagar agar tidak dimakan ternak.

“Porang ini adaptif, bisa di bawah naungan. Silakan CARE buat pilot di Sumbawa,” kata Bupati.

Bupati juga menyoroti tantangan daerah. Inflasi naik dipicu harga cabai, kemiskinan ekstrem, dan stunting masih jadi perhatian. Banyak pendatang bekerja di sektor pertanian dan bangunan namun tinggal di rumah tidak layak saat pendataan, sehingga data kemiskinan bertambah,"tutupnya.

Sementara itu Ketua Pengurus Yayasan CARE Indonesia, DR. Abdul Wahib Situmorang. menyampaikan, kerja sama ini merupakan komitmen CARE dalam mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan pengentasan kemiskinan dengan keberpihakan pada kelompok marjinal, terutama perempuan. 

“CARE di Indonesia sudah ada sejak 1967. Sekarang kita ingin lanjutkan dengan inovasi yang selaras dengan visi Sumbawa,” ujarnya.

Ada Tiga program prioritas yang akan didorong CARE di Sumbawa:

1.Agroforestri Berbasis Perdagangan Karbon, Pengembangan agroforestri komoditas kopi, coklat, dan kemiri yang terintegrasi dengan perdagangan karbon. Sumbawa diusulkan menjadi lokasi percontohan perdagangan karbon berbasis kelompok masyarakat. CARE saat ini berdiskusi intensif dengan Nature dari Australia dan Bumi Hijau dari Jakarta terkait program ini.

2.Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah 

Replikasi model pengelolaan sampah organik 2 ton per hari menggunakan maggot BSF yang sudah berhasil di Depok dan Sumatera Selatan. Maggot akan diolah menjadi pakan ikan, kotorannya menjadi pupuk organik untuk hortikultura, dan hasilnya disuplai ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dilaksanakan di 4 kecamatan di Sumbawa dan berpotensi menghasilkan pendapatan dari karbon sektor limbah.

3.Penguatan Ekonomi Perempuan Pesisir

Program pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan pesisir yang terintegrasi dengan perlindungan kawasan. CARE telah mendapat dukungan pendanaan untuk pelaksanaan program ini di Sumbawa," ucapnya.

Abdul Wahib berharap ketiga program tersebut dapat selaras dengan visi misi Bupati Sumbawa untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, bermartabat, dan mampu mengentaskan kemiskinan,"tutupnya.( AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 20 Mei 2026 – Pelaksanaan Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2026 yang berlangsung di Kafe arung Jonga memasuki babak akhir. Dalam kesempatan tersebut, praktisi seni dan pengamat budaya, Hasanuddin akrab disapa Haji Ace, menyampaikan evaluasi mendalam terkait jalannya kompetisi dan profesionalisme manajemen sekolah dalam membina bakat siswa.

Haji Ace menegaskan bahwa FLS3N bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan instrumen pembentuk karakter dan wadah pengembangan potensi siswa yang seharusnya menjadi prioritas setiap satuan pendidikan.

"FLS3N adalah major event bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Sekolah harus bergerak aktif menemukan bakat siswa," ujar Hasanuddin di hadapan peserta dan tenaga pendidik, Rabu malam (20/5/2026).

Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa bersama jajarannya, Pengurus Dewan Kesenian Sumbawa.

Dalam arahannya, Hasanuddin membedah tiga poin penting untuk meningkatkan kualitas penampilan siswa di tingkat provinsi maupun nasional:

Pertama: untuk Seni Mendongeng, Ia mengingatkan agar para peserta dan guru pembina memperhatikan teknik pemenggalan cerita (durasi) agar tidak memutus alur. Selain itu, artikulasi menjadi sorotan utama. "Banyak bahasa ucap yang tertelan karena emosi. Padahal, artikulasi harus jelas. Kebiasaan bicara tidak jelas ini jangan dibawa ke atas panggung jika ingin bersaing di level nasional," tegasnya.

Kedua Kreativitas Musik Tradisional . Hasanuddin menekankan pentingnya menciptakan pertunjukan yang utuh. Ia mengimbau agar sekolah tidak terpaku pada keterbatasan alat musik, melainkan berkolaborasi dengan sanggar seni setempat untuk mengeksplorasi komposisi musik tradisi Sumbawa, seperti penggunaan gendang, gong, dan serune yang dikelola secara kreatif.

Ketiga; untuk Tari Kreasi, Terkait materi tari, Hasanuddin menjelaskan bahwa kategori saat ini adalah semi-kontemporer yang tetap berpijak pada tradisi. Ia meminta para penata tari untuk lebih jeli dalam menerjemahkan tema "Pesta Rakyat" sesuai dengan sudut pandang anak remaja, bukan memaksakan estetika "salon" yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat Sumbawa. " Cantik salon bukan satu-satunya yang dinilai, tapi pada karakter dan kreativitas tema yang dibawa, kalau kita membawa tema turin benrang maka nggak perlu ornamen yang macam - macam"ujarnya.

Meski menyadari keterbatasan anggaran daerah, Hasanuddin optimis bahwa prestasi seni Sumbawa tetap bisa diperhitungkan di kancah nasional. Ia mencontohkan konsep "teater miskin" yang membuktikan bahwa keterbatasan modal bukanlah penghalang untuk melahirkan karya seni yang agung.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Hasanuddin menyatakan kesediaannya untuk mendampingi para juara tingkat kabupaten agar lebih matang sebelum melaju ke tingkat provinsi.

"Saya siap membantu memberikan pembinaan, tidak perlu bayar, cukup diskusi dan kolaborasi. Kita ingin Sumbawa tetap berada di papan atas prestasi kesenian. Saya berharap para juri dan guru dapat bekerja sama membina siswa agar mampu duduk setara dengan daerah lain di tingkat nasional," pungkasnya.

Acara malam itu ditutup dengan harapan agar seluruh pihak, mulai dari Dinas Dikbud hingga praktisi seni, dapat duduk bersama mengevaluasi teknis pembinaan demi kemajuan seni budaya di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id , 20 Mei 2026 – Kondisi infrastruktur di Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, kini berada di titik nadir. Kerusakan parah pada akses jalan utama dan jembatan penghubung desa menjadi sorotan tajam Ketua LSM Gentar Alam (Sumbawa Green Action), Aldiansyah, S.T., menyusul belum adanya kepastian perbaikan dari Pemerintah Daerah.

Kecamatan Ropang, yang merupakan salah satu lumbung pangan vital Kabupaten Sumbawa dengan produksi padi dan kopi yang melimpah, kini justru terisolasi oleh kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan berlumpur. Aldiansyah mengungkapkan bahwa kerusakan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman nyata bagi ekonomi masyarakat.

“Biaya transportasi hasil panen melonjak hingga 30%, distribusi terhambat, bahkan akses ke layanan dasar seperti puskesmas dan sekolah sangat terganggu. Kami sudah di titik jenuh,” tegas Ardiansyah.

Selain akses jalan, kondisi jembatan kayu penghubung menuju Desa Lawin, Labangkar, dan Ranan kini dalam kondisi memprihatinkan dan nyaris roboh. Jembatan yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat tersebut dinilai sudah tidak layak dilalui dan menuntut penggantian segera menjadi jembatan beton yang memadai.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan ST menyampaikan bahwa pembangunan jembatan belum dapat direalisasikan tahun ini karena keterbatasan anggaran. Pihak PUPR hanya mengalokasikan Rp500 juta dari total Rp5,21 miliar anggaran infrastruktur untuk penanganan ruas jalan di Kecamatan Ropang.

Menanggapi hal tersebut, Aldiansyah menyatakan penolakan keras. Ia menilai kebijakan penganggaran pemerintah tidak mencerminkan skala prioritas yang objektif.

“Kecamatan Ropang adalah wilayah sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi Sumbawa. Jika pemerintah tidak menempatkan Ropang sebagai skala prioritas, maka pengalokasian anggaran tersebut salah arah,” tambah Aldiansyah.

LSM Gentar Alam bersama masyarakat Kecamatan Ropang mengajukan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa diantaranya pertama ; penetapan status darurat jalan di Kecamatan Ropang.

Kedua ; Perbaikan jalan harus segera dilakukan bulan ini, khususnya akses menuju Desa Lawin, Labangkar, dan Ranan.

Ketiga : Perusahaan tambang dan investor yang beroperasi di wilayah Ropang wajib berkontribusi minimal 30–50% dalam pembiayaan perbaikan infrastruktur.

Keempat ; Pengerjaan perbaikan menyeluruh ditargetkan selesai dalam 6–12 bulan.

Aldiansyah menegaskan bahwa jika tuntutan ini diabaikan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mengingat sebagian besar operasional perusahaan tambang berada di wilayah Ropang, ia memperingatkan pemerintah akan risiko kemarahan massa.

“Jika Ropang memang tidak dianggap sebagai skala prioritas oleh pemerintah, maka silakan pindahkan industri-industri tersebut ke kecamatan yang dianggap prioritas. Jangan sampai amukan massa dan kemarahan masyarakat yang dirugikan justru menghambat iklim investasi di Kabupaten Sumbawa. Ropang harus diperhatikan, Ropang harus jadi prioritas,” pungkasnya. (AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh pada Rabu, 20 Mei 2026, dimanfaatkan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa untuk membangkitkan semangat juang generasi muda. Partai berlambang banteng moncong putih ini mengajak seluruh pemuda, khususnya milenial dan Gen-Z di Sumbawa, untuk menjadi motor penggerak pembangunan di tengah kompleksitas tantangan global.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq SH MSi dalam keterangannya Rabu 20 Mei 2026, menyatakan bahwa Harkitnas bukan sekadar seremoni mengenang sejarah, melainkan momentum untuk membangun optimisme dan keberanian anak muda dalam menghadapi perubahan zaman. Menurutnya, tantangan saat ini sangat nyata, mulai dari persaingan ekonomi global, pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), ancaman krisis pangan, hingga perubahan iklim.

"Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat secara ideologi, budaya, dan karakter kebangsaan. Pemuda Sumbawa harus menjadi generasi yang produktif, kreatif, dan inovatif, namun tetap memegang teguh jati diri sebagai bangsa Indonesia," ungkapnya.

PDI Perjuangan menekankan bahwa relevansi ajaran Bung Karno, khususnya Marhaenisme, masih sangat kuat bagi generasi muda saat ini. Marhaenisme yang mengajarkan keberpihakan kepada rakyat kecil, semangat berdikari, dan gotong royong, dinilai sebagai fondasi utama dalam melawan ketidakadilan sosial.

"Generasi muda harus hadir sebagai pelopor perubahan yang berpihak kepada petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat kecil. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah pelaku utama pembangunan daerah di segala bidang, baik itu kewirausahaan, pertanian modern, teknologi digital, hingga politik kebangsaan yang sehat," tambahnya.

Dalam era digital saat ini, DPC PDI Perjuangan Sumbawa juga menyoroti peran media sosial. Pihaknya mengajak kaum muda untuk mengubah fungsi media sosial menjadi ruang edukasi, kreativitas, dan perjuangan gagasan, bukan sebagai alat penyebar kebencian, hoaks, atau perpecahan. Semangat gotong royong dan solidaritas sosial diminta untuk terus dikedepankan sebagai kekuatan utama bangsa.

Mengakhiri pernyataannya, PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menegaskan bahwa masa depan daerah dan bangsa berada di pundak pemuda hari ini. Momentum Harkitnas 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi pemuda Sumbawa untuk terus bergerak bersama rakyat demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Bangkit Pemudanya, Kuat Rakyatnya, Maju Indonesianya," pungkasnya dengan penuh semangat.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id   – Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat intensif pada Senin (18/5/2025) guna membahas dua Ranperda yakni Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2026-2030 dan dan Ranperda Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Rapat yang dipimpin Ketua Pansus II, I Nyoman Wisma, ini dihadiri oleh jajaran eksekutif, termasuk Kadis Koperindag, Kadis DPMPTSP, serta perwakilan Bagian Hukum dan Ekonomi Setda Sumbawa.

Dalam pembahasan penyertaan modal, Pansus II menyoroti tajam kondisi kesehatan sejumlah BUMD. Ketua Pansus II, I Nyoman Wisma, menegaskan bahwa Pemda harus transparan mengenai kondisi keuangan PT Bank NTB Syariah, PT BPR NTB Perseroda, PT Sabalong Samawa, hingga Perumda Air Minum Batulanteh sebelum investasi dilakukan.

"Niat Pemda untuk penyertaan modal patut diapresiasi, namun kita harus tahu kesehatan perusahaan tersebut. Untuk PT Sabalong Samawa, posisinya saat ini bisa dikatakan antara hidup dan mati. Kami meminta penjelasan pola pikir Pemda, apakah mau membangun ulang atau sekadar menyuntik modal tanpa arah yang jelas," tegas Nyoman Wisma.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Ivan Indrajaya ST MM menjelaskan bahwa penyertaan modal dilakukan secara bertahap berdasarkan evaluasi. Untuk Bank NTB Syariah, meski laba sempat terdampak kasus perbankan, kini direksi baru tengah berupaya memulihkan kinerja dengan merambah sektor UMKM. Sementara untuk Perumda Air Minum Batulanteh, Pemda menekankan orientasi sosial dalam penyediaan air bersih, sehingga pelayanan menjadi prioritas dibandingkan mengejar deviden dalam waktu dekat.

Agenda kedua membahas Ranperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Pihak Pemda menyarankan agar dilakukan penyusunan ulang (rekonstruksi) total terhadap naskah tersebut. Hal ini dikarenakan substansi draf yang ada saat ini dinilai kurang sistematis dan berisiko membingungkan masyarakat.

Kadis Perindag dan Kadis DPMPTSP menekankan pentingnya mempertajam aturan mengenai perizinan toko berjejaring, terutama terkait jarak operasional dan kewajiban adanya berita acara survei lapangan yang melibatkan pihak desa dan kecamatan. "Permasalahan selama ini ada pada rekomendasi perizinan. Kita harus memperketat aturan jarak antara satu minimarket dengan minimarket lainnya agar tidak bertumpuk seperti di kota besar," tambah anggota Pansus, H. Zohran.

Dalam rapat tersebut, Pansus II dan Pemerintah Daerah menyepakati sejumlah poin penting:

Pertama ; Proses penyertaan modal wajib didasarkan pada laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen. Jika BUMD terbukti merugi berdasarkan audit tersebut, Bupati memiliki kewenangan untuk menghentikan penyertaan modal.

Kedua ; Pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan manajemen, termasuk opsi rekrutmen direksi yang profesional dan berjiwa bisnis untuk menyelamatkan BUMD yang kinerjanya stagnan.

Ketiga ; Disepakati untuk menyusun ulang draf Ranperda Pasar rakyat Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru (PP 29/2021) dan memastikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tradisional maupun modern.

Pansus II menegaskan bahwa setiap kebijakan penyertaan modal harus berorientasi pada ketahanan fiskal daerah dan dampak sosial langsung bagi masyarakat Sumbawa. Rapat ditutup dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus melakukan koordinasi dalam tahap harmonisasi regulasi agar hasil akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.(AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  20 Mei 2026 — Aula Gedung Olive Food Court akan menjadi tempat para pengusaha muda paling dinamis di Kabupaten Sumbawa berkumpul dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Ke‑IV BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa. Acara yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 pukul 12.00 WITA itu akan menjadikan Olive Food Court, Jalan Kerangka Baja, Brang Bara, sebagai pusat energi kewirausahaan dan jaringan bisnis yang penuh semangat.

Dipimpin oleh Ketua OC Muscab Wira Marizal dan Ketua SC Muhammad Fauzi, Muscab Ke‑IV ini akan dibuka dengan antusiasme tinggi dari anggota HIPMI, pelaku usaha, serta tokoh penggerak ekonomi di Kabupaten Sumbawa. Momentum ini juga mendapat sorotan dari ketua umum HIPMI Kabupaten Sumbawa, Farzan, untuk menegaskan komitmen organisasi dalam membangun ekosistem bisnis yang inklusif dan kompetitif.

"Muscab kali ini bukan sekadar agenda administratif,  ia menjadi panggung strategis bagi regenerasi kepemimpinan kami yang telah berakhir masanya, sinergi program, dan deklarasi langkah nyata untuk memperkuat UMKM, mendorong investasi lokal, serta membuka akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha muda Sumbawa"ujarnya kepada awak media Rabu 20 Mei 2026. 

Kemudian ujarnya, berbagai agenda penting, termasuk pemilihan pengurus baru, pembahasan roadmap pengembangan kewirausahaan, dan inisiatif kolaborasi antar-sektor, dijadwalkan berjalan intensif sepanjang hari.

Ketua Umum HIPMI Kab. Sumbawa, Farzan, mengajak agar semua pihak bersatu mengakselerasi pembangunan ekonomi daerah melalui inovasi dan kolaborasi.

Diharapkan suasana semakin hidup dengan sesi sambutan penuh semangat dari Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi NTB Ismed Fathurrahman Maulana bersama Sekretaris Umum Anggi Sihanjaya yang telah terkonfirmasi akan hadir, dan diskusi panel yang menghadirkan ide-ide segar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Para peserta juga dapat bersemangat menjalin kemitraan, bertukar peluang usaha, serta menyiapkan rencana aksi yang langsung dapat diimplementasikan di tingkat lokal.

Ketua OC Wira Marizal menegaskan bahwa Muscab Ke‑IV ini adalah kesempatan emas untuk menghadirkan figur pemimpin muda yang visioner dan pro-bisnis."Untuk tema muscab ke IV adalah Maju,bergerak dan berkolaborasi"ujarnya. Sementara Ketua SC Muhammad Fauzi menyatakan kesiapan panitia dalam menyelenggarakan agenda yang transparan dan profesional. 

Dengan semangat “Maju,bergerak dan berkolaborasi”, Musyawarah Cabang Ke‑IV BPC HIPMI Kabupaten Sumbawa diharapkan melahirkan kepengurusan yang energik dan program-program nyata yang mampu mengangkat daya saing pelaku usaha lokal. Olive Food Court insya Allah menjadi saksi lahirnya langkah baru bagi pengusaha muda Sumbawa yang siap berkibar di kancah regional dan nasional" pungkasnya.(AM)

JAKARTA,Amarmedia.co.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melakukan reposisi susunan pengurus harian melalui Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 081-PLP/PP-PWI/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026. 

Dalam perubahan tersebut, Marthen Selamet Susanto ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat menggantikan almarhum Zulmansyah Sekedang.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, penyesuaian susunan pengurus dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal sekaligus menjaga kesinambungan program-program PWI Pusat.

“Perubahan susunan pengurus ini dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal serta menjaga kesinambungan program-program PWI Pusat,” ujar Munir, dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Munir berharap susunan kepengurusan yang baru dapat memperkuat konsolidasi organisasi. 

Selain itu dapat melanjutkan pengabdian dan semangat yang telah diwariskan almarhum Zulmansyah Sekedang bagi PWI dan dunia pers nasional.

Sebelum dipercaya menjabat Sekjen, Marthen Selamet Susanto diketahui menjabat sebagai Bendahara Umum PWI Pusat.

Seiring reposisi tersebut, jabatan Bendahara Umum kini diisi Sumber Rajasa Ginting yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Umum.

Untuk mendukung tugas kebendaharaan, PWI Pusat juga menetapkan Badar Subur sebagai Wakil Bendahara Umum I dan Herlina sebagai Wakil Bendahara Umum II.

Sementara itu, posisi Wasekjen diisi oleh Haryo Ristamaji, Suprapto Sastro Atmojo dan Kadirah

Selain pergantian Sekjen dan Bendara Umum, PWI Pusat juga melakukan reposisi di sejumlah bidang pengurus harian.

Bidang Organisasi dan Keanggotaan tetap dipimpin Zulkifli Gani Ottoh dengan Djoko Tetuko Abdul Latif sebagai wakil ketua.

Pada Bidang Pembinaan Daerah, posisi ketua tetap dijabat Mirza Zulhadi dengan wakil ketua Novrizon Burman dan Sarjono.

Di Bidang Pendidikan, Agus Sudibyo tetap dipercaya memimpin bersama Zarman Syah dan kini didampingi Iskandar Zulkarnain.

Sementara Bidang Kerja Sama dan Kemitraan dipimpin Ariawan dengan para wakil ketua Amy Atmanto, M. Sarwani, Abdullah Sammy, dan Ki Agus Firdaus.

Untuk Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, posisi ketua dijabat Anrico Pasaribu dengan wakil ketua Baren Antoni Siagian dan Jimmy Endey.

Bidang Hubungan Luar Negeri dipimpin Irfan Junaidi dengan Aldi Gultom sebagai wakil ketua.

Di Bidang Multimedia dan IT, Hilman Hidayat tetap dipercaya sebagai ketua dengan Merdi Sofansyah dan Agus Salim Alwi Hamu sebagai wakil ketua.

Sedangkan Bidang Media dan Penyiaran tetap diketuai Auri Jaya dengan Danang Sanggabuana dan Dede Apriadi sebagai wakil ketua.

Pada Bidang Pengelolaan Aset, Endang Werdiningsih menjabat ketua didampingi Hari Wibowo dan Rabiatun Drakel. (AM)

Lombok Barat.Amarmedia.co.id — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Hotel Merumatta Senggigi Lombok, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026).

Rakor yang diawali Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago tersebut membahas sejumlah isu strategis nasional, mulai dari penguatan keamanan maritim dan pertahanan negara, pengarusutamaan gender (PUG) di sektor keamanan, hingga evaluasi program strategis pemerintah daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur NTB, Gubernur NTT, Gubernur Maluku, Gubernur Maluku Utara, jajaran Forkopimda, pimpinan TNI-Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), hingga Ketua DPRD Provinsi NTB.

Dalam sambutannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan pentingnya optimalisasi potensi sumber daya alam dan pariwisata daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Baru sekarang saya datang ke Lombok dan kesempatan baik ini saya gunakan untuk merangsang Forkopimda untuk menjadikan sumber daya alam kita menjadi pusat tujuan wisata karena keindahannya. Sudah saatnya masyarakat menikmati sumber daya di negeri ini,” ujar Menko Polkam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai capaian dan program prioritas Kementerian PKP melalui tayangan video 21 capaian kinerja sektor perumahan. 

Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Terima kasih kepada Pak Mendagri, kita sudah membuat kebijakan SKB 3 Menteri yang sangat pro rakyat, yang pertama BPHTB dan PBG gratis untuk MBR dan Presiden Prabowo adalah yang pertama membuat kebijakan ini serta membuktikan kalau birokrasi kita berjalan dengan lebih cepat,” ujar Menteri PKP.

Menurut Maruarar Sirait, keberhasilan pembangunan sektor perumahan membutuhkan kolaborasi dan semangat gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.

“Bagaimana kekuatan kepercayaan dan gotong royong dari berbagai pihak yang berkenan untuk membantu bidang perumahan ini menjadi bukti kita kompak dan apabila dengan konsep yang jelas kita akan dapat dukungan sinergi yang kuat,” lanjut Menteri PKP.

Menteri PKP juga menekankan bahwa berbagai program unggulan Kementerian PKP yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan semakin mempercepat pemerataan pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya terhadap percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Provinsi NTB. Ia menyebut NTB menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi dalam penerbitan izin pembangunan rumah rakyat.

“Provinsi NTB menjadi yang tertinggi mengeluarkan 64 izin PBG dengan bentuk 6.170 unit rumah,” ujar Mendagri.

Mendagri juga menyoroti program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai menjadi langkah bersejarah dalam mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat.

“Bedah rumah 400.000 BSPS ini adalah pertama kali dalam sejarah dan tidak akan mungkin APBD menampung itu dan sekarang Pak Menteri PKP memberikan untuk setiap kabupaten di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara serta Papua minimal 500 bedah rumah BSPS,” kata Tito Karnavian.

Selain itu, Mendagri menjelaskan adanya alokasi pembangunan 15.000 rumah di kawasan perbatasan melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional.

Rakor Forkopimda tersebut berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan. Acara ditutup dengan penampilan lagu “Di Bawah Tiang Bendera” yang dibawakan Edo Kondologit, menambah nuansa persatuan dan nasionalisme dalam forum koordinasi lintas sektor tersebut.

Melalui Rakor ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pembangunan perumahan rakyat yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat. (AM)

Lombok Barat.Amarmedia.co.id— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan KUR Perumahan yang berlangsung di Graha Bhakti Praja Conference Center, Selasa (19/05/2026). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor perbankan dalam mempercepat akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat melalui program strategis nasional 3 Juta Rumah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal beserta jajaran FORKOPIMDA Provinsi NTB, Gubernur NTT beserta FORKOPIMDA Provinsi NTT, Gubernur Maluku beserta FORKOPIMDA Provinsi Maluku, Gubernur Maluku Utara beserta FORKOPIMDA Provinsi Maluku Utara, Dirjen Perkotaan Kementerian PKP, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Walikota Mataram, perwakilan PNM, perwakilan SMF, serta Wakil Direktur Utama bank BSI.

Dalam sambutannya, Menteri PKP menegaskan pentingnya kecepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam sektor pembiayaan dan penyediaan hunian layak.

“Melayani rakyat itu harus dengan cepat, ayo kita nyanyi lagu ‘Bongkar’ supaya pemerintah melayani rakyat tidak boleh lambat tapi harus cepat dan mudah bagi rakyat,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong percepatan pembangunan dan pembiayaan perumahan rakyat. 

Menurutnya, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak huni dengan skema yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama BSI menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung program prioritas nasional di bidang perumahan.

“Kami mendukung atas inisiasi pemerintah khususnya Kementerian PKP dalam program prioritas nasional yakni 3 juta rumah dan untuk penyaluran ini kami siap untuk ditambah kuotanya,” ujar Wakil Dirut BSI.

BSI mencatat kinerja positif dalam mendukung pembiayaan sektor perumahan nasional. Realisasi penyaluran kredit program perumahan melalui BSI secara nasional telah mencapai Rp799,11 miliar. 

Sementara khusus di Provinsi Nusa Tenggara Barat, realisasi penyaluran kredit program perumahan melalui BSI mencapai Rp43,82 miliar.

Selain itu, realisasi penyaluran kredit program perumahan khusus Provinsi NTB dengan BSI sebagai bank penyalur tercatat sebesar Rp315,7 miliar. Hingga April 2026, BSI juga telah menyalurkan pembiayaan untuk 1.201 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

BSI juga telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp819 miliar kepada 2.385 nasabah melalui program Kredit Pemilikan Perumahan (KPP) sejak program tersebut diluncurkan atau mencapai sekitar 60 persen dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Khusus di NTB, BSI telah menyalurkan sekitar Rp44 miliar kepada 110 nasabah.

Di tengah tantangan ekonomi global, BSI pada tahun 2026 berhasil mempertahankan pertumbuhan yang sehat dengan total aset mencapai Rp460 triliun dan pertumbuhan laba sebesar 17,1 persen. Capaian tersebut memperkuat posisi BSI sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembiayaan syariah, termasuk sektor perumahan rakyat.

Melalui kolaborasi ini, Kementerian PKP berharap sinergi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin mempercepat realisasi program perumahan nasional, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau di berbagai daerah Indonesia.(AM)

Mataram Amarmedia.co.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Bintaro yang berlokasi di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/05/2026). 

Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas hunian, fasilitas kawasan, serta kenyamanan masyarakat penghuni rusun yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP meninjau langsung kondisi unit hunian, fasilitas umum kawasan rusun, hingga kawasan pesisir pantai yang menjadi pusat aktivitas mata pencaharian warga penghuni rusunawa.

Rusunawa Bintaro memiliki kapasitas hunian berupa 1 twin block dengan bangunan 3 lantai yang terdiri atas 44 unit kamar tipe 36. Setiap unit dirancang ramah keluarga dan dilengkapi dengan dua kamar tidur, satu ruang tamu, satu dapur, serta satu kamar mandi.

Selain itu, seluruh unit hunian telah diserahkan dalam kondisi fully furnished atau dilengkapi dengan mebel dasar guna memberikan kenyamanan bagi masyarakat sejak pertama kali menempati hunian.

Dengan biaya sewa sekitar Rp150.000 per bulan, Rusunawa Bintaro diharapkan menjadi solusi hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan di kawasan pesisir Kota Mataram.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan sejumlah penghuni rusun. Salah satunya adalah seorang warga yang berprofesi sebagai tukang urut sekaligus memiliki usaha warung kecil untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga.

Kepada warga tersebut, Menteri PKP menyampaikan harapannya agar hunian yang disediakan pemerintah dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi masyarakat.

“Semoga ibu berkah ya bu tinggal di sini, semoga bermanfaat dan selalu sehat-sehat,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP menegaskan bahwa pembangunan rumah susun bukan hanya menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki lingkungan hunian yang mendukung aktivitas ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik.

Menurutnya, lokasi Rusunawa Bintaro yang berada dekat kawasan pantai menjadi nilai penting karena memudahkan para nelayan untuk tetap menjalankan aktivitas mencari nafkah tanpa harus tinggal di kawasan permukiman yang tidak layak

“Kementerian PKP terus berupaya menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga,” ujar Menteri PKP.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Rinni D. Mawarti, Staf Khusus Menteri Kiki Sidabutar, Tim Menteri Edo Kondologit, Staf Khusus Menteri Daeng, Kepala BP3KP NT 1 beserta jajaran. (AM)

Lombok Barat, Amarmedia.co.id 19 Mei 2026 — Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP pagi ini  Selasa 19 Mei 2026 turut berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Indonesia ASRI yang digelar di Pantai Senggigi, Lombok Barat. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI dan sejumlah kepala daerah lain sebagai bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 wilayah Nusa Tenggara dan Maluku.

Rangkaian kegiatan meliputi aksi bersih-bersih pantai dan bazar pangan murah. Menurut Bupati Jarot, kegiatan bersih pantai ini memiliki makna lebih dari sekadar menjaga kebersihan; ia menekankan bahwa aksi tersebut mencerminkan kepedulian bersama dan investasi untuk masa depan daerah.

“Kegiatan bersih pantai ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga tentang kepedulian dan masa depan daerah kita bersama. Tetap kompak, tetap peduli, dan terus bergerak untuk Indonesia yang lebih ASRI,” ujar Bupati Jarot.

Kegiatan di Pantai Senggigi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan pesisir sekaligus mendorong ketersediaan pangan terjangkau melalui bazar. Penyelenggaraan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kolaborasi antar daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Ada yang berbeda di Kafee Arung Jonga malam ini Selasa 19 Mei 2026. Bukan sekadar tempat nongkrong, kafe ini mendadak disulap menjadi panggung megah penuh warna saat Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2026 resmi digelar.

Suasana riuh rendah penonton seketika hening saat satu per satu siswa SMP yang lolos ke babak final 3 besar tampil menunjukkan "sakti"-nya di bidang seni. Acara ini secara resmi dibuka oleh Kadis Dikbud Sumbawa, Bapak Budi Sastrawan, M.Si., yang menekankan bahwa ajang ini adalah kawah candradimuka bagi pembentukan karakter bangsa lewat seni dan budaya.

Senada dengan itu, Sekretaris Dispopar Sumbawa, Muhammad Irpan, S.P.MM, memberikan pesan yang sangat menyejukkan bagi para peserta. "Kita berikan ruang yang luas tanpa membebani karya yang harus ditampilkan. Biarkan kreativitas mereka berkembang dan tumbuh secara alami," ujarnya penuh dukungan.

Parade Penampilan yang Menghipnotis

Malam itu benar-benar menjadi ajang pembuktian bahwa siswa Sumbawa punya bakat kelas wahid diantaranya Dian Sulastri siswi SMPN 2 Unter Iwes sukses membuat penonton ikut bernyanyi lewat lantunan syahdu "Laskar Pelangi".

SMPN 1 Labuhan Badas tampil kompak dengan musik tradisional yang sarat makna.Afifah Ufaira Shafiyyah dari SMPN 1 Moyo Hulu benar-benar menghipnotis penonton. Lewat dongeng "Batu Nganga", ia seolah membawa penonton masuk ke dalam cerita rakyat tersebut. Atribut dan ornamen yang disediakan diatas panggung sangat menyatu dengan cerita rakyat yang dibawa penuh penjiwaan.

Dari SMPN 3 Moyo Hulu dan SMPN 1 Sumbawa Besar memanjakan mata dengan tari kreasi yang energik, sementara Afifah Dwi Oktaviani dari SMPN 1 Sumbawa Besar memukau lewat vokal solonya yang merdu. Puncaknya, duo pantomim dari SMPN 3 Moyo Hulu, Rafli Amrillah dan Abdul Kholik tampil begitu matang. Gerakan mereka begitu presisi, jauh dari kesan sekadar meniru video YouTube, hingga membuat juri dan penonton terpukau.

Catatan Sang Pengamat: Lebih Berani dan Lebih Matang

Guru sekaligus pengamat seni, Guru Abdul Hakim SPd akrab disapa Guru Nik , memberikan apresiasi tinggi terhadap perkembangan talenta tahun ini. Menurutnya, ada lonjakan keberanian yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Penampilan tahun ini luar biasa! Terutama pantomim, gerakan mereka sudah matang, bukan lagi hasil kopi-paste dari YouTube. Tari-tariannya pun lebih berani," ungkapnya antusias.

Ditambahkan oleh Hendra Sofyan.S.Sn atau akrab di panggil abang Auk, tentu saja, ada "pekerjaan rumah" kecil. Abang Auk menyoroti perlunya kolaborasi dengan pihak recording lokal untuk meningkatkan kualitas audio musik pengiring. Dengan sentuhan profesional di bidang rekaman, ia yakin karya anak-anak Sumbawa ini akan semakin megah dan layak bersaing di level yang lebih tinggi.

Pesan untuk Sang Juara

Kabid SMP Junaidi SPd, Ketika ditanya soal siapa yang layak mendapatkan "mahkota" juara, Ia hanya tersenyum bijak. "Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Bagi kami, keberanian mereka tampil saja sudah merupakan kemenangan besar. Inilah generasi yang sedang menumbuhkembangkan karakter bangsa." ujarnya singkat.

Kepada para Kepala sekolah menengah Pertama  yang ada di Kabupaten Sumbawa Ia menekankan agar menjadi perhatian kegiatan seperti ini, "Tahun depan sangat kita harapkan lebih banyak lagi peserta yang ikut  terlebih bagi sekolah yang belum mengirim peserta sehingga kita dapat menjaring talenta yang unggul" jelasnya.

Selamat untuk siswa-siswi hebat dari SMPN 2 Unter Iwes, SMPN 1 Sumbawa Besar, SMPN 1 Labuhan Badas, SMPN 1 dan 3 Moyo Hulu dan seluruh peserta lainnya! Kalian adalah bukti nyata bahwa kreativitas anak Sumbawa memang tanpa batas. Teruslah berkarya, karena panggung dunia sedang menunggu kalian! pungkasnya .(AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Babak Final Festival Lomba Seni Sastra Siswa Nasional (FLS3N) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2026 resmi dibuka. Ajang bergengsi yang menjadi wadah unjuk bakat talenta muda ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., bertempat di Kafe Arung Jonga, Sumbawa Besar, Selasa malam (19/5/2026).

Festival ini diramaikan oleh para pelajar berbakat dari berbagai sekolah, di antaranya SMPN 2 Unter Iwes, SMPN 1 Labuhan Badas, SMPN 1 Moyo Hulu, SMPN 3 Moyo Hulu, SMPN 2 Empang, SMPN 1 Empang, dan SMPN 4 Satap Lopok. Para peserta akan menampilkan kebolehan mereka dalam berbagai cabang lomba, mulai dari olah vokal melalui Penyanyi Solo, seni peran dalam Pantomim, hingga keindahan gerak Tari Tradisional.

Dalam sambutannya, Budi Sastrawan memotivasi para siswa untuk berani mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Ia menekankan bahwa FLS3N adalah ruang kreativitas untuk mengasah kepercayaan diri yang akan menjadi modal penting bagi masa depan anak-anak.

"Tidak ada penampilan perdana yang langsung bermahkota, artinya setiap proses adalah pembelajaran. Yang terpenting adalah keberanian anak-anak untuk tampil. Saya minta kepada kepala sekolah dan guru pembimbing untuk terus mengarahkan anak-anak kita menampilkan kemampuan terbaik mereka," ujar Budi Sastrawan saat memberikan motivasi.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irpan, S.P., MM., memberikan apresiasi atas terselenggaranya ajang ini. Menurutnya, FLS2N merupakan ruang kreasi yang sangat strategis dalam menumbuhkan talenta muda di bidang seni.

"Kita berikan ruang yang luas tanpa membebani karya yang ditampilkan. Biarkan kreativitas mereka berkembang dan tumbuh secara alami," ungkap Muhammad Irpan yang  juga Ketua Dewan Kesenian Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Budi Sastrawan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dewan Kesenian Sumbawa yang telah memfasilitasi tempat, serta kehadiran tokoh budayawan H. Hasanuddin dan vokalis Arung Jonga, bang Iman, yang turut memberikan semangat bagi para peserta.

"Dengan mengucap Bismillah, Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional tingkat Kabupaten Sumbawa, saya nyatakan dibuka," ucap Budi Sastrawan secara resmi mengawali rangkaian perlombaan.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum bagi generasi muda Sumbawa untuk terus berkarya, memupuk karakter bangsa, serta melestarikan kekayaan budaya Indonesia melalui jalur seni dan sastra. (AM)

Lombok Barat, — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun ASN Nusa Tenggara Barat yang berlokasi di Jl. TGH. Faesal No.555, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/05/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus meninjau pelayanan publik di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1. Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi jajaran kantor pusat Kementerian PKP serta Kepala BP3KP Nusa Tenggara 1 beserta jajaran. 

Menteri PKP meninjau langsung fasilitas gedung, unit hunian, area pelayanan publik, serta berdiskusi dengan staf ASN BP3KP NT 1 yang juga berkantor di kawasan rumah susun tersebut.

Rumah Susun ASN NTB merupakan hunian vertikal modern dengan total 8 lantai dan memiliki 72 unit hunian yang diperkirakan mampu menampung hingga 216 orang. Rusun tersebut diperuntukkan bagi ASN Kementerian PUPR yang bertugas di wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, khususnya pegawai yang berasal dari luar daerah.

Adapun komposisi unit terdiri atas 60 unit tipe 36, 10 unit tipe 45, serta 2 unit khusus ramah difabel. Seluruh unit hunian telah dilengkapi fasilitas furnitur lengkap atau fully furnished seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi sehingga siap langsung ditempati.

Selain itu, rumah susun ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti lift, mushola, area outdoor, serta mengusung konsep green building yang mendukung kenyamanan dan efisiensi lingkungan hunian.

Menteri PKP menjelaskan bahwa pembangunan rumah susun ASN merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian yang layak, sehat, terjangkau, dan dekat dengan area kerja guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.

Rusun ASN NTB juga dikembangkan dengan konsep Mixed Use Development, di mana lantai 1 hingga lantai 3 difungsikan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna termasuk operasional BP3KP NT 1, sementara lantai 4 hingga lantai 8 digunakan sebagai area hunian bagi ASN.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP turut mengunjungi ruang Pelayanan Publik BP3KP NT 1 dan memberikan arahan terkait pentingnya akses layanan yang mudah bagi masyarakat.

“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” ujar Menteri PKP.

Menteri PKP juga menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PKP agar masyarakat memperoleh informasi dan solusi secara cepat serta tepat.

“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” kata Menteri PKP.

Kementerian PKP terus mendorong pembangunan hunian vertikal berkualitas bagi ASN sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelayanan publik yang modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya hunian yang representatif dan terintegrasi dengan fasilitas kerja, diharapkan ASN dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 19 Mei 2026 – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat melalui Program 100 Mustahik per Desa. Kali ini, kegiatan penyaluran bantuan dilaksanakan di Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, pada Selasa (19/5/2026), bertempat di Masjid Nurul Hidayah Desa Kelungkung.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan penuh khidmat dan disambut antusias oleh masyarakat setempat. Program ini menyasar berbagai kelompok mustahik, di antaranya imam masjid, marbot, fakir miskin, penyandang disabilitas, guru PAUD, serta bantuan sarana ibadah untuk Masjid Nurul Hidayah dan musholla SDN Kelungkung.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. Muhammad Ihsan Safitri, didampingi Wakil Ketua II Lukman Hakim, SH., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Ma.Pd.SD, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa Dr. Supryadi, SHI., MHI.

Kepala Desa Kelungkung, Muhammad Saleh, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas perhatian BAZNAS Kabupaten Sumbawa kepada masyarakat Desa Kelungkung. Menurutnya, program tersebut sangat membantu warga yang membutuhkan, terutama di wilayah pedesaan dan pegunungan seperti Batulanteh.

“Kami atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Kelungkung mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada warga kami. Bantuan ini sangat berarti dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Muhammad Saleh.

Sementara itu, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. Muhammad Ihsan Safitri, menyampaikan bahwa Program 100 Mustahik per Desa merupakan bentuk nyata hadirnya BAZNAS di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Program ini bukan hanya sekadar penyaluran bantuan, tetapi juga bentuk kepedulian dan kebersamaan untuk memperkuat ukhuwah sosial di tengah masyarakat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para mustahik dan memberikan semangat bagi para penerima manfaat,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa BAZNAS Kabupaten Sumbawa akan terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan dan penyaluran bantuan ke desa-desa lainnya di Kabupaten Sumbawa agar manfaat zakat semakin dirasakan secara merata.

Kebahagiaan dan rasa syukur tampak jelas dari wajah para penerima manfaat. Salah satu penerima bantuan, Saban, warga Dusun Semongkat A, menyampaikan rasa terima kasih dan doa kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Semoga BAZNAS semakin maju dan semua yang membantu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT,” ungkapnya haru.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala SDN Kelungkung, Jumaiyah, S.Pd, yang mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan untuk musholla sekolah.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan untuk musholla SDN Kelungkung. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk menunjang kegiatan ibadah dan pendidikan karakter siswa di sekolah kami,” tuturnya.

Kegiatan penyaluran bantuan berlangsung lancar dan penuh kehangatan. Selain penyerahan bantuan secara simbolis, kegiatan juga diisi dengan doa bersama agar seluruh program yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Melalui Program 100 Mustahik per Desa, BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus berupaya menghadirkan solusi dan kepedulian nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AN/Adi)

Mataram, 19 Mei 2026 — Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah forum internasional kerja sama energi terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5).

Forum kerja sama Selatan-Selatan dan triangular tersebut membahas penguatan kolaborasi transisi energi bersih yang berkeadilan, khususnya bagi negara berkembang dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses energi dan perubahan iklim.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh masyarakat NTB, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Pulau Lombok, daerah yang terus tumbuh menjadi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Pemerintah Republik Federal Jerman dan GIZ, Kementerian Luar Negeri RI, Bappenas, akademisi, serta pelaku industri energi terbarukan.

Dalam sambutan Gubernur, Aka menegaskan bahwa transisi energi bersih kini menjadi kebutuhan global di tengah tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan tekanan ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Namun demikian, menurutnya, transisi menuju energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan teknologi dan investasi semata, tetapi juga harus memastikan masyarakat kecil, wilayah terpencil, dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses energi yang adil dan merata.

“Transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan bersama. Namun prosesnya harus dijalankan secara adil dan inklusif agar tidak meninggalkan masyarakat kecil maupun kawasan terpencil,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, mulai dari energi surya, panas bumi, bioenergi, mikrohidro, hingga energi kelautan. Tingginya intensitas sinar matahari sepanjang tahun dinilai menjadi peluang besar bagi NTB untuk berkembang sebagai salah satu pusat energi surya di Indonesia.

Selain itu, kondisi geografis NTB yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan dan kawasan terpencil menjadikan pengembangan energi berbasis komunitas, termasuk renewable energy minigrids, sangat relevan untuk memperluas akses energi masyarakat.

“Kami percaya energi bukan hanya soal listrik dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan generasi mendatang,” katanya.

Menurut Gubernur sebagaimana disampaikan Aka, forum kerja sama internasional tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan geopolitik global, krisis energi, dan perubahan iklim yang dampaknya dirasakan lintas negara.

Karena itu, kolaborasi antarnegara tidak cukup hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga harus dibangun melalui transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, pengembangan teknologi hijau, dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi sendirian. Dibutuhkan kemitraan global yang dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menguatkan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, juga terbuka memperluas kerja sama internasional dalam pengembangan energi terbarukan, investasi hijau, teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih.

“NTB ingin menjadi bagian penting dalam peta pengembangan energi bersih kawasan Asia dan negara berkembang,” tegas Aka.

Melalui forum tersebut, Pemprov NTB berharap lahir langkah konkret, penguatan jejaring internasional, serta inovasi yang mampu mempercepat pengembangan energi bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mengundang seluruh delegasi untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya NTB sebagai bagian dari penguatan persahabatan antarbangsa. (AM/Kominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (13/5/2026) lalu untuk merumuskan strategi pengamanan lalu lintas ternak dan menekan angka penyelundupan ternak keluar daerah. Rapat ini dihadiri oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Distanakkeswan), Satuan Pelaksana Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB wilayah Labuhan Badas, Satpol PP, serta perwakilan asosiasi pengusaha ternak PEPEHANI dan AP2H.

Dalam rapat tersebut, terungkap adanya praktik ilegal yang dikenal dengan istilah "ngojek" ternak. Modus yang ditemukan melibatkan pihak luar atau oknum pengusaha yang menggunakan izin dari kabupaten tetangga (seperti Dompu atau Bima) untuk meloloskan ternak asal Sumbawa. Praktik ini dinilai merusak tatanan perdagangan ternak yang telah mapan dan merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Disnakkeswan Kabupaten Sumbawa Syaifuddin SP mengakui adanya hambatan dalam pemungutan PAD akibat penutupan sementara Holding Ground Timur dan Barat selama periode Januari–April 2026. Meski kini telah beroperasi kembali, pengawasan terhadap dokumen pengiriman masih perlu disinkronkan secara ketat dengan pihak Karantina.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Sumbawa Ridwan SP menekankan perlunya langkah konkret. "Penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan harus tegas, tidak boleh hanya sanksi ringan. Kita harus mengamankan PAD dan menegakkan aturan agar daerah tidak terus-menerus dirugikan oleh oknum pengusaha nakal," ujar Ridwan 

Hasil RDP ini menghasilkan sepuluh poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan kepada Pemda Sumbawa. Salah satu poin utama adalah desakan untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Ternak yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Balai Karantina, dan instansi terkait untuk menjaga titik-titik rawan.

Selain itu, Komisi II memberikan instruksi tegas kepada pihak Balai Karantina di Poto Tano untuk:

1. Hanya menerima dokumen asli berbarcode; menolak segala bentuk dokumen fotokopi.

2. Mewajibkan adanya stempel asal-usul ternak tingkat kecamatan pada setiap dokumen pengiriman.

3. Melakukan verifikasi ketat terhadap stempel portal sebelum menerbitkan sertifikasi kesehatan hewan.

Terkait kendala teknis yang dikeluhkan Satpol PP, yakni kesulitan penanganan barang bukti (BB) hewan hidup, Komisi II meminta Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan pakan dan fasilitas di Holding Ground, serta mempertimbangkan penyediaan anggaran pendamping agar proses hukum terhadap penyelundup dapat tuntas hingga putusan hakim.

"Kami minta Bupati Sumbawa memberikan atensi khusus pada pengamanan ini. Jika perlu, izin usaha bagi perusahaan yang terbukti melanggar aturan secara berulang harus dicabut," tegas pihak Pimpinan rapat Komisi II menutup rapat.

Ke depannya, DPRD Sumbawa akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan Balai Karantina NTB dan Dinas Peternakan Provinsi untuk menyamakan persepsi regulasi lalu lintas ternak antar wilayah di NTB. (AM)

Lombok Barat.Amarmedia.co.id - Presiden RI, Prabowo Subianto menaikkan target program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah perbatasan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengatakan peningkatan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Untuk bedah rumah rakyat yang tidak layak huni menjadi layak huni, tahun lalu itu 45 ribu, tahun ini menjadi 400 ribu. Kenaikannya besar sekali,” ujar Maruarar usai Rapat Koordinasi Forkopimda bersama Menko Polkam dan Menteri Dalam Negeri di Lombok Barat, Selasa, 19 Mei 2026 sebagai mana dilansir dari rri.co.id.

Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan. Pemerintah mengalokasikan sekitar 15 ribu unit rumah untuk kawasan kepulauan dan daerah perbatasan melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Wilayah sasaran antara lain kawasan perbatasan di Papua, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, Sulawesi Tenggara di kawasan terluar dekat Filipina, hingga Kepulauan Riau. Pemerintah ingin rumah-rumah warga di wilayah terdepan Indonesia dapat direnovasi agar lebih layak huni.

“Negara harus hadir di daerah perbatasan,” kata Maruarar.

Selain program RTLH, Kementerian PKP bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan renovasi sekitar 8 ribu rumah bagi masyarakat pengidap tuberkulosis atau TBC. Program itu ditujukan untuk mendukung kualitas hunian yang lebih sehat bagi penderita penyakit menular tersebut.

Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 10 ribu unit rumah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto.

Di sektor pembiayaan perumahan, pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi dari sebelumnya sekitar 220 ribu–290 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Pemerintah juga meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku UMKM di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Melalui skema itu, pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta disebut tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Maruarar menyebut pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM dan industri kecil menengah dalam ekosistem pembangunan perumahan, termasuk melalui program penyediaan material seperti genteng dan komponen bangunan lain.

Kebijakan pemerintah pusat tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan peningkatan bantuan rumah layak huni sangat penting bagi NTB yang masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman karena tahun ini meningkatkan jumlah pemberian rumah-rumah di NTB. Kami masih punya sekitar dua persen kemiskinan ekstrem dan sebagian besar dipengaruhi kondisi rumah yang tidak layak huni,” ujar Iqbal.

Menurut dia, program bedah rumah tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di daerah.

Iqbal juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri dalam membantu pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan pembangunan di tengah kebijakan pemotongan transfer ke daerah (TKD).

“Pak Mendagri banyak membantu Pemprov NTB dalam mencari alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai skema pembiayaan pembangunan. Alhamdulillah pembangunan daerah tetap bisa berjalan,” katanya.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa mengambil langkah konkret untuk mempererat kedekatan dengan masyarakat. Secara resmi, kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa kini membuka layanannya sebagai "Rumah Aspirasi Masyarakat Sumbawa".

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen nyata partai untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Rumah Aspirasi ini didesain sebagai ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan aduan, berkomunikasi, serta melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan hidup sehari-hari.

"Kami mempersilakan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa, tanpa membedakan latar belakang, untuk datang dan menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun persoalan yang dihadapi. Setiap aspirasi masyarakat akan diterima dan diadvokasi oleh PDI Perjuangan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku," ujar Abdul Rafiq dalam keterangan resminya Selasa 19 Mei 2026.

Untuk memastikan aspirasi masyarakat terlayani dengan optimal, DPC PDI Perjuangan telah menyusun jadwal piket khusus. Setiap hari, kantor tersebut akan dijaga oleh tim yang terdiri dari anggota DPRD dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa.

Layanan Rumah Aspirasi ini dibuka setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA. Sementara itu, untuk hari Minggu, kantor diliburkan.

Rumah Aspirasi ini dirancang untuk menampung berbagai bidang permasalahan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Adapun persoalan yang dapat dikonsultasikan atau diadukan meliputi pertanian dan perikanan, ketengakerjaan dan buruh, kesehatan dan pendidikan, bantuan sosial dan pelayanan publik, Masalah Hukum, serta persoalan kemasyarakatan lainnya.

Abdul Rafiq berharap, kehadiran Rumah Aspirasi ini benar-benar mampu menjadi jembatan perjuangan rakyat menuju keadilan dan kesejahteraan bersama, serta menjadi tempat bagi partai untuk menjalankan fungsi pengabdian secara maksimal.

Masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya dapat langsung mengunjungi Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa yang beralamat di Jalan Lintas Sumbawa–Bima, Kecamatan Unter Iwes.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id -   19 Mei 2026- Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH MSi bersama Sekretaris Umum KONI Sumbawa H Yudi Patria Negara dan Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Sumbawa Syamsul Patria SPd melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap atlet Kabupaten Sumbawa yang sedang menjalani Training Center (TC) persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Tahun 2026 yang akan digelar pada Juli 2026 mendatang.

Kegiatan monev dilaksanakan pada Senin, 19 Mei 2026, di Aula Kantor PDI Perjuangan dan dilanjutkan di kompleks GOR Cendrawasih Sumbawa dengan menyasar beberapa cabang olahraga, yaitu pencak silat, taekwondo, sepak takraw, tinju, dan tarung derajat.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran KONI Kabupaten Sumbawa melihat langsung kondisi atlet selama menjalani pemusatan latihan, mulai dari kesiapan fisik, semangat latihan, kedisiplinan, hingga berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi selama program TC berlangsung.

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa monitoring ini penting dilakukan untuk memastikan seluruh atlet mendapatkan pembinaan yang maksimal dan tetap berada dalam kondisi fokus menghadapi Porprov NTB 2026.

“Kami ingin memastikan atlet-atlet Sumbawa yang sedang menjalani TC benar-benar siap secara fisik, mental, dan disiplin. Target prestasi tidak akan tercapai tanpa latihan yang serius, fokus, dan konsisten,” ujar Ketua Umum KONI Sumbawa.

Ia juga memberikan motivasi kepada para atlet agar menjaga komitmen selama masa persiapan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi latihan.

“Atlet harus memiliki mimpi besar untuk membawa nama baik Kabupaten Sumbawa. Kunci utama seorang atlet adalah disiplin, fokus, dan kerja keras. Tidak ada prestasi yang diraih secara instan. Semua membutuhkan proses, pengorbanan, dan semangat pantang menyerah,” tegasnya.

Selain melihat langsung proses latihan, KONI Kabupaten Sumbawa juga mencatat berbagai kekurangan dan kebutuhan cabang olahraga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pembinaan menuju Porprov NTB Juli 2026.

Ketua Umum KONI Kabupaten Sumbawa juga menegaskan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi ini tidak hanya dilakukan pada beberapa cabang olahraga saja, namun akan dilaksanakan secara menyeluruh terhadap seluruh cabang olahraga yang telah didaftarkan untuk mengikuti Porprov NTB 2026.

“Monev ini akan terus berjalan ke seluruh cabang olahraga yang telah resmi didaftarkan dalam Porprov NTB 2026. KONI ingin memastikan seluruh atlet dan pelatih mendapatkan perhatian, pendampingan, serta evaluasi yang baik selama masa persiapan,” tambahnya.

KONI Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus mendampingi seluruh cabang olahraga agar atlet-atlet daerah mampu tampil maksimal dan meraih prestasi terbaik pada ajang Porprov NTB 2026.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id -Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengapresiasi aplikasi My LPTQ NTB sebagai cara dakwah yang relevan dengan zaman dan berharap fitur serta kontennya tetap mutakhir (update). 

"Saya berharap nanti ada fitur kelas virtual dan tidak sepi aktifitas dengan konten yang update oleh akademisi maupun para tuan guru", ucap Sekretaris Daerah, Abul Chair, Ak yang juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) NTB di Mesjid Nurul Hidayah, Kelurahan Getap Barat, kota Mataram, Sabtu (16/05/2026) dalam kegiatan pengenalan (soft launching) serta doa dan zikir bersama yang dihadiri Bupati dan Walikota serta pengurus LPTQ se NTB. 

Dikatakannya, transformasi pembelajaran Quran yang adaptif melalui platform digital di gawai generasi muda yang juga dekat dengan keseharian mereka dapat mendekatkan minat dan cita cita membumikan Al Quran. 

Sekda juga berpesan dalam kegiatan doa dan dzikir bersama menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi di Praya, Lombok Tengah pada Juni mendatang agar tak sekadar menjadi ajang perlombaan namun ruang syiar untuk pendidikan karakter dan peradaban Islami yang hadir dalam cara kita bekerja, memimpin dan membangun daerah. 

Ketua Harian LPTQ NTB, Dr TGH Sabarudin mengatakan, aplikasi belajar Quran ini dilengkapi fitur Al Quran smart untuk materi cara membaca yang sesuai (qiroat), tafsir dan materi tahfiz. 

Adapula fitur Guruku untuk tanya jawab, layanan dan info seputar kegiatan LPTQ serta audio tilawah dari para qori internasional NTB. 

"Kami berharap aplikasi ini tidak hanya diunduh namun diniatkan sebagai jalan dakwah dan amal jariyah bagi yang memanfaatkannya untuk pengembangan pembelajaran Quran", ujarnya. 

Sabarudin yang juga seorang Qori internasional NTB ini menambahkan bahwa aplikasi ini sebagai ikhtiar agar teknologi tidak menjauhkan generasi muda dari belajar Al Quran dan sebagai panduan para guru ngaji di kampung kampung. 

Rencananya, aplikasi LPTQ NTB yang merupakan lembaga resmi khusus mengajarkan dan mengembangkan berbagai cabang ilmu tentang Al Qur'an, baik dalam seni menulis, memahami isi kandungan, serta seni membaa Al-Qur'an ini akan diluncurkan resmi pada saat MTQ Provinsi Juni mendatang. (AM/kominfotikntb)

Oleh Asmediati 

MASA paling asyik itu SMP dan SMA. Banyak orang mengakui itu. Saya juga mengakui. Zaman sekolah itu asyik sekali. Banyak kenangan. 

Meski asyik, waktunya singkat. Masing-masing hanya tiga tahun. Setelah itu tamat.

Saya masih ingat, di saat menjelang EBTANAS—ujian berskala nasional yang menjadi penentu kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA pada era 1990-an—sekolah mengumpulkan kami di lapangan upacara. Ada acara tausiah bersama, berdoa bersama, menyalami orang tua dan guru, sehabis itu bertangis-tangisan bersama.

Di kepala, yang terbayang hanya satu: apakah lulus EBTANAS atau tidak. Sebab pada masa itu, jika NEM (Nilai Ebtanas Murni) buruk, jangan harap bisa lulus, apalagi masuk ke kampus negeri favorit atau perguruan tinggi yang diimpikan. Namun, setelah pengumuman kelulusan tiba, sebuah fenomena kontras justru terjadi.

Sebagian siswa merayakannya dengan euforia berlebihan. Mereka mencoret-coret seragam sekolah dengan cat semprot warna-warni, berkonvoi di jalan raya, melanggar rambu lalu lintas, bahkan banyak yang tak berhelm. Seketika, lupalah pada tausiah dan masa bertangis-tangisan penuh haru sebelum lulus tadi.

Alasan mereka kebahagiaan perlu dirayakan karena hanya sekali seumur hidup. Namun, hal ini justru memicu kritik, kenapa harus dengan mencoret baju? Bukankah itu bentuk nir-empati dan sebuah kemubaziran? 

Syukurnya, di zaman itu saya tak ikut-ikutan. Seragam saya masih aman di lemari. 

Ada untungnya saya lahir dari orang tua yang hidup susah, sehingga saya tahu persis betapa sulitnya mereka memeras keringat hanya untuk membelikan sepasang seragam itu.

Seiring pergantian waktu dan kebijakan ujian nasional yang terus berubah, aksi hura-hura ini mulai ditertibkan dan dilarang. Perlahan, banyak sekolah dan siswa mulai meninggalkan tradisi buruk tersebut. Beberapa angkatan siswa memilih cara lain yang lebih kreatif dan berkesan, seperti menggunakan stiker tanda tangan yang tidak permanen, melakukan long march, bakti sosial, donasi seragam, hingga syukuran sederhana. 

Cara-cara ini tampak jauh lebih keren, elegan, dan bermanfaat.

Namun begitu, tahun ini bukan berarti aksi coret-coret benar-benar hilang. Di Instagram, ruang berkumpulnya remaja Gen Z, saya sempat mengintip story mereka. Ternyata masih ada pelajar yang bangga memamerkan seragam penuh warna cat semprot. Tradisi usang itu rupanya masih berumur panjang. 

Tentu, ini adalah tindakan personal yang terkadang di luar kendali sekolah maupun orang tua. Euforia masa remaja sering kali bergerak lebih cepat daripada nasihat guru dan petuah ayah-ibu.

Realitasnya, fenomena kelulusan hari ini seolah terbagi dalam dua wajah yang bertolak belakang. Di satu sisi, potret “euforia spontan” berupa coret-coret dan konvoi masih bermunculan di sejumlah daerah dan lini masa media sosial. Sebagian siswa tetap menganggapnya sebagai simbol kelucuan dan kenangan terakhir. 

Namun di sisi lain, kesadaran kolektif mulai tumbuh. 

Semakin banyak siswa yang justru mempertanyakan arti kebahagiaan tersebut dan memilih merayakannya dengan kegiatan yang lebih tertib, estetik, serta memiliki nilai sosial nyata.

Saya melihat perubahan ini sebagai pertanda baik. Setidaknya, generasi sekarang mulai diajak memahami bahwa kebahagiaan tidak harus diwujudkan dengan merusak sesuatu. 

Seragam sekolah bukan sekadar kain. Di dalamnya terajut perjuangan panjang orang tua. Ada uang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit, dan ada keringat yang mungkin tak pernah benar-benar diketahui anak-anak mereka.

Siswa yang memilih tidak mencoret seragam agar bisa disumbangkan kepada adik kelas atau anak-anak kurang mampu, sungguh patut dipuji. Begitu pula mereka yang memilih merayakan kelulusan dengan makan sederhana bersama guru lalu pulang dengan tenang tanpa memacetkan jalan raya. 

Di sanalah sebenarnya letak kedewasaan itu tumbuh.

Pada 2015 silam, saya menulis sebuah sajak berjudul “Ode Kelulusan”. Sajak itu lahir dari kegelisahan melihat seragam sekolah dicoret-coret seolah tak punya arti. Dalam sajak itu saya menulis bahwa setiap semprotan cat warna-warni itu sesungguhnya adalah peluh dan darah ayah-ibu yang bekerja di sawah, di pasar, dan di sudut-sudut kota. Ketika seragam itu dicoret, terasa ada rasa syukur yang ikut luruh. 

Puisi memang tidak selalu mampu mengubah keadaan, tapi setidaknya ia dapat mengingatkan bahwa di balik benda yang sederhana, sering kali tersembunyi perjuangan yang tidak sederhana.

Saya percaya, setiap generasi punya cara sendiri untuk merayakan kegembiraan. Adalah wajar jika anak muda membutuhkan ruang untuk bersorak dan menandai akhir masa sekolah yang tak akan datang dua kali. Namun, ekspresi itu tetap perlu dijaga agar tidak melewati batas dan tetap menghormati lingkungan sekitar. Merayakan kelulusan tidak harus dengan merusak atau membahayakan diri di jalan raya.

Kita sadar, kelulusan bukanlah garis finis untuk berpesta pora, melainkan gerbang awal menuju realitas hidup yang sesungguhnya. Jika untuk menghargai selembar kain seragam saja kita gagal, lantas bagaimana kita akan menghargai tanggung jawab yang lebih besar di masa depan? 

Kegembiraan lulus sekolah tak semestinya dirayakan dengan membuang empati. Mari kita sudahi tradisi kemubaziran ini. Alih-alih mengotori seragam dengan cat semprot, alangkah lebih mulia jika pakaian itu menjadi penyambung mimpi bagi mereka yang kurang beruntung. 

Jadikan kelulusan ini sebagai pembuktian bahwa kalian bukan sekadar lulus dalam angka-angka di atas kertas, tapi juga lulus dalam ujian kedewasaan dan rasa kemanusiaan.

ODE KELULUSAN

/1/

baju yang kaucoret itu

dengan cat semprot warna-warni

adalah peluh dan darah ayah-ibumu;

peluh yang mereka pungut di sawah, di pasar, di jalan raya

di kantor-kantor sudut kota, dan di mana-mana

tapi peluh-peluh itu, kau balas kemubaziran

meski kau pulang menegakkan kepala

membawa angka-angka begitu bangga

/2/

mungkin saja ayah-ibumu tersenyum bahagia dan haru

tapi tahukah kau di balik itu air mata mereka menggenang, melaut

tersembunyi, dan dada mereka sesak menahan perih di bilik sepi

tapi tak mampu diucapkan kepadamu, si buah hati belahan jiwa

sebab mereka ingin kau bahagia

—hingga kelak ia menutup mata

/3/

tiga tahun kau sekolah menuntut ilmu membingkai mimpi

tiga tahun pula mereka berpayah-payah

menyulam-jahit baju agar kau terlihat indah

lalu setelah kau tamat, kau lumat-lumat itu pakaian

bagai mencekik leher ayah-ibu

setelah bertahun-tahun membesarkanmu

andai baju yang kau pakai itu bisa bicara

ia akan teriak sekeras-kerasnya, menghardik kelalaianmu dan kawan-kawanmu

—percuma sekolah jika pulang membawa kesia-siaan!

/4/

tahukah kau, di luar pagar sekolah

juga di sudut desa dan pinggiran kota

remaja-remaja seusiamu berdoa siang malam

meminta penuh harap kepada Tuhan

bercucuran air mata, seguk payah hilang dahaga

berharap berbaju baru seperti bajumu

bermimpi punya tas dan sepatu bagus, seperti sepatumu

ingin diantar-jemput orang tua dengan mobil baru seperti mobilmu

tapi semua itu hanya igau di malam-malam yang mencekam

—dan kau bernasib baik, tidak seperti nasib mereka!

/5/

andai baju yang kau coret-coret itu kau jadikan sagu hati

untuk teman-temanmu yang hidup tidak sebaik hidupmu

kau telah membangun sebuah rumah di surga

yang pintu dan jendelanya adalah permata

/6/

ayolah adik-adikku, buka mata buka hatimu

jangan lagi lakukan kesalahan masa lalu

biarkan zaman kakak-kakakmu memfosil di pohon-pohon riwayat

mari bingkai hikayat baru yang menumbuhkan ketulusan

cinta kasih, empati; kepedulian yang tinggi

tanpa pamrih, tanpa kata tak!

—tak ada yang tak bisa jika kau kuasa melakukannya

/7/

untukmu yang hari ini akan pergi meninggalkan sekolah

jemputlah masa depan tanpa tanda seru dan tanda tanya

kecuali tanda tangan di mimbar-mimbar semesta

selamat menjejakkan kaki di kehidupan baru, adik-adikku

pergi jauh, sejauh-sejauhnya ke puncak impianmu

biarlah jarak memisahkan raga, tapi kenangan padamu tetap lekat di dada.

2015—2026. []

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, H. Fahri Hamzah, SE., didampingi Bupati Sumbawa, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, menemui para korban bencana kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas. Pertemuan berlangsung di Rumah Dinas Camat Alas pada Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam kesempatan tersebut, H. Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk membantu memulihkan kehidupan masyarakat pasca musibah kebakaran yang menghanguskan 30 rumah di Desa Kalimango pada 21 Maret 2026 lalu.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang tengah dipercepat adalah pembangunan hunian sementara (huntara) bagi para korban, yang ditargetkan rampung seluruhnya dalam dua bulan ke depan. Setelah itu, pemerintah juga akan membangun hunian tetap (huntap) untuk masyarakat terdampak.

H. Fahri mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam merespons musibah kebakaran tersebut. Menurutnya, Pemkab Sumbawa bergerak cepat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, mulai dari pengajuan proposal desain rumah hunian tetap hingga penyediaan lahan untuk pembangunan huntara.

“Pemkab Sumbawa sangat cepat dalam penanganan bencana ini. Mulai dari pengajuan proposal desain rumah hunian tetap hingga pengadaan lahan untuk huntara, sehingga dalam waktu seminggu usulan tersebut dapat diterima. Bupati dan camat sudah bekerja luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran di Desa Kalimango.

Ia mengaku bersyukur karena banyak bantuan mengalir dari berbagai pihak untuk membantu para korban bangkit dari musibah tersebut.

H. Jarot berharap masyarakat yang terdampak tetap bersabar dan terus bersyukur atas pertolongan Allah SWT melalui berbagai bantuan yang diberikan, termasuk pembangunan huntara dan huntap yang akan segera direalisasikan pemerintah.

Pada kegiatan tersebut juga diserahkan bantuan tabungan sebesar Rp10 juta kepada masing-masing korban kebakaran. Bantuan tersebut berasal dari Hashim Djojohadikusumo yang disalurkan melalui Bank Tabungan Negara. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 16 Mei 2026 — Dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) ke-14, Fakultas Hukum UTS menggelar kegiatan diskusi lingkungan dan aksi penanaman pohon bertajuk Green Movement UTS 2026: “Satu Pohon untuk Masa Depan” pada Sabtu (16/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Fakultas Hukum UTS tersebut dihadiri oleh mahasiswa Fakultas Hukum lintas angkatan dan berlangsung dengan penuh antusiasme.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata Fakultas Hukum UTS dalam membangun kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa. Di tengah meningkatnya persoalan lingkungan seperti perubahan iklim, kerusakan hutan, hingga pencemaran lingkungan, mahasiswa dinilai memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu membawa pengaruh positif bagi masyarakat.

Acara dibuka dengan sambutan Ketua Program Studi Fakultas Hukum UTS, Muhammad Jarnawansyah, S.H., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa isu lingkungan saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter generasi muda agar lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Ia berharap kegiatan Green Movement tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dapat menjadi gerakan bersama yang terus berlanjut di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab moral kita bersama. Menanam satu pohon mungkin terlihat sederhana, tetapi dari langkah kecil itu akan lahir dampak besar bagi masa depan. Gerakan seperti ini harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan, baik melalui tindakan kecil sehari-hari maupun melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UTS, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya kegiatan Green Movement UTS 2026. Ia menilai kegiatan tersebut sangat relevan dengan tantangan global saat ini, di mana persoalan lingkungan menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.

Menurutnya, mahasiswa hukum tidak hanya dituntut memahami teori dan praktik hukum, tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial dan kesadaran terhadap isu-isu kemanusiaan, termasuk persoalan lingkungan hidup. Ia menegaskan bahwa hukum dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Mahasiswa Fakultas Hukum harus mampu menjadi generasi yang kritis dan peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Lingkungan hidup adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang harus dijaga bersama. Karena itu, kegiatan seperti ini menjadi momentum yang baik untuk menumbuhkan semangat kepedulian lingkungan di kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan Green Movement dapat menjadi budaya positif di lingkungan kampus dan menjadi inspirasi bagi fakultas lain untuk terus menghadirkan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Kegiatan diskusi lingkungan dalam acara tersebut menghadirkan pegiat lingkungan sekaligus dosen Fakultas Hukum UTS, Jasardi Gunawan, S.IP., M.H., sebagai pembicara utama. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan berbagai tantangan lingkungan yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari perubahan iklim, meningkatnya suhu bumi, berkurangnya kawasan hijau, hingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ia menekankan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurutnya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

“Menanam pohon bukan hanya sekadar aktivitas simbolis, tetapi merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap keberlangsungan kehidupan di masa depan. Satu pohon yang kita tanam hari ini akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang. Karena itu, mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan,” jelas Jasardi Gunawan di hadapan peserta diskusi.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk mulai menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menjaga kebersihan lingkungan, dan aktif terlibat dalam gerakan penghijauan.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari mahasiswa yang hadir. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya kegiatan dan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan yang dibahas. Tidak sedikit mahasiswa yang menyampaikan pandangan dan gagasan terkait upaya menjaga lingkungan di lingkungan kampus maupun di masyarakat.

Setelah sesi diskusi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan aksi simbolis penanaman pohon di area sekitar kampus Fakultas Hukum UTS. Penanaman pohon dilakukan oleh pimpinan fakultas, dosen, serta mahasiswa sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung gerakan penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong tampak mewarnai kegiatan tersebut. Para mahasiswa terlihat aktif berpartisipasi dalam proses penanaman pohon dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan Green Movement UTS 2026, Fakultas Hukum UTS menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan sekaligus membangun karakter mahasiswa yang peduli terhadap keberlangsungan alam. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Dies Natalis UTS ke-14, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kampus yang hijau, sehat, dan berkelanjutan.

Dengan mengusung tema “Satu Pohon untuk Masa Depan”, Fakultas Hukum UTS ingin mengajak seluruh civitas akademika dan masyarakat luas untuk menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari satu pohon yang ditanam hari ini, akan tumbuh harapan besar bagi masa depan bumi dan generasi yang akan datang. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id — Semangat pengabdian tanpa batas menunjukkan tajinya di Kecamatan Moyo Hulu. Pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Kerta Wredatama Kecamatan Moyo Hulu masa bakti 2026–2031 resmi dikukuhkan pada Sabtu, 16 Mei 2026.

Acara yang berlangsung khidmat dan penuh rasa kekeluargaan ini dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Semamung, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

Prosesi sakral ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,Mars PWRI, dan Mars Kerta Wredatama yang dibawakan dengan sangat apik oleh para pengurus. Suasana semakin syahdu saat Ustadz Irwansyah Yusuf melantunkan Kalam Ilahi dengan merdu, disusul untaian doa penuh harap oleh Ketua MUI Kecamatan Moyo Hulu, Ustadz Hamdan Yakub.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PWRI Kabupaten Sumbawa, Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, jajaran pengurus kabupaten, serta sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi wanita Kerta Wredatama.

Struktur Baru PWRI Moyo Hulu 2026–2031

Pembacaan Surat Keputusan Kepengurusan dilakukan oleh Sekretaris Umum PWRI Kabupaten Sumbawa, Sri Irianti, S.Pd., M.Pd. Berikut adalah jajaran inti PWRI Kecamatan Moyo Hulu yang baru dikukuhkan:

Ketua: Hj. Ummi Kalsum, Wakil Ketua: Drs. Kamaruddin dan Ahmad Nawawi , Sekretaris: M. Zain, Bendahara: Hj. Mastawan 

Kepengurusan baru ini melanjutkan tongkat estafet perjuangan dari Bapak M. Tayeb Yakub, ketua periode sebelumnya yang diapresiasi tinggi atas dedikasi dan fondasi kuat yang telah diletakkannya bagi PWRI Moyo Hulu.

Data Pensiunan dan 3 Komitmen Utama Hj. Ummi Kalsum

Dalam sambutan perdananya, Ketua PWRI Moyo Hulu terpilih, Hj. Ummi Kalsum, memaparkan data pemetaan pensiunan di wilayahnya. Dari total 86 pensiunan di Kecamatan Moyo Hulu, sebanyak 72 orang dalam kondisi sehat, 14 orang lansia dengan risiko kesehatan, 48 orang aktif, dan 24 orang (33,3%) belum aktif.

"Tema kami periode ini adalah: Dengan semangat wredatama, kita tingkatkan peran dan pengabdian untuk kemaslahatan masyarakat Moyo Hulu. Meski sudah pensiun, kami adalah aset pengalaman dan kearifan, bukan beban," tegas Hj. Ummi Kalsum.

Untuk mengoptimalkan kinerja di 12 desa yang areanya sangat luas, pengurus juga menetapkan kordinator membaginya ke dalam 6 zona wilayah agar akses koordinasi lebih mudah. Selain itu, Hj. Ummi Kalsum menggarisbawahi 3 Komitmen Utama yakni 

Pertama merawat Silaturahmi. Melalui pertemuan rutin bulanan, arisan, kultum, dan pemeriksaan kesehatan berkala di Posyandu Keluarga agar anggota tetap sehat, bahagia, dan tidak merasa sendiri.

Kedua : Eksistensi Koperasi. Mengembangkan modal awal koperasi yang dulunya Rp3 juta hingga kini bernilai puluhan juta rupiah, dengan target segera berbadan hukum. Ketiga Pengabdian Sosial-Kemasyarakatan. Masuk ke sekolah-sekolah (MTs/SMAN) berkolaborasi dengan Aisyiyah dan BMT untuk membentengi remaja dari ancaman narkoba dan kenakalan remaja, sekaligus menjaga marwah PNS yang jujur, sederhana, dan berdedikasi.

Di akhir sambutan, ia membakar semangat hadirin dengan yel-yel membara:

"PWRI Moyo Hulu? YES! Semangatnya? YES! Wredatama? Pengabdiannya sampai akhir hayat! PWRI? JAYA, JAYA!"

Dr. M. Ikhsan Safitri: "Moyo Hulu Jadi Contoh Kecamatan Lain"

Ketua Umum PWRI Kabupaten Sumbawa, Dr. Muhammad Ikhsan Safitri menyampaikan kekagumannya atas antusiasme luar biasa dari warga dan pengurus di Moyo Hulu.

"Magnit Semamung ini luar biasa. PWRI Moyo Hulu ini, meski belum dikukuhkan kemarin, pertemuannya sudah sangat aktif dan selalu dipublikasikan," puji Dr. Ikhsan.

Turut hadir mendampingi beliau rombongan pengurus kabupaten dan tokoh-tokoh penting, di antaranya Ustadzah Lutfi Maki, S.Sos., H. Karim (Ketua Pekat), H. Ali Tundru, Ali HK (Kabid Organisasi), H. Tauhid, Ketua Kerta Wredatama Kabupaten Sumbawa Hj. Nuraini, Sekretaris Kerta Hj. Kalsum, serta jajaran pengurus wanita lainnya seperti Hj. Cendawan, Ibu Roro, dan Hj. Fatmawati AP.

Mengutip tausiah Ustadz Lutfi Maki, Dr. Ikhsan mengingatkan pentingnya mensyukuri dua nikmat yang sering dilalaikan manusia sehat dan sempat.

Ia membagikan hasil survei dari jurnal kesehatan ternama dunia, The Lancet mengenai demensia (kepikunan). Penurunan fungsi saraf otak terjadi salah satunya karena minimnya aktivitas fisik dan mental. Beliau mencontohkan Prof. Sungkono (90 tahun) yang tetap bugar karena rajin membaca Al-Qur'an setelah bangun tidur.

Ia juga mengutip tips dari Tun Dr. Mahathir Mohamad yang masih aktif bergerak di usia senja.

 "Hidup ini seperti bersepeda. Jangan pernah berhenti mengayuh. Begitu kita berhenti aktif, maka bersiaplah mengundang penyakit. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi lingkungannya," ujarnya.

Menutup sambutannya, Dr. Ikhsan mengaitkan semangat pengabdian ini dengan nilai historis masyarakat Sumbawa.

Tau Samawa). Merujuk pada acara bedah buku di Universitas Samawa (UNSA) terkait sejarah Pulau Sumbawa, asisten residen kolonial Belanda, Jasper, mencatat bahwa tidak mudah menaklukkan Kesultanan Sumbawa karena karakternya yang menolak dijajah. Sumbawa secara de jure hanya dijajah selama 40 tahun sejak 14 Mei 1905.

"Hari ini, tepat 120 tahun lalu, sejarah itu diakui. Kita harus bangga memiliki darah Tau Samawa yang menjaga marwah dan harga diri. Semangat itulah yang harus dibawa oleh pengurus PWRI Moyo Hulu, sehingga layak menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa," pungkas Dr. Ikhsan penuh semangat.

Diakhir acara pengurus melantunkan shalawat dengan penuh khidmat dan merdu.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Universitas Samawa (UNSA) menggelar kegiatan bedah buku dan diskusi akademik bertajuk “Menggali Sejarah, Membangun Identitas, Merawat Warisan” terhadap buku Pulau Sumbawa dan Penduduknya Tahun 1907 karya Johan Ernest Jasper yang telah diterjemahkan oleh Poetra Adi Soerjo. Kegiatan berlangsung di Auditorium Universitas Samawa, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan akademik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan pembedah buku, di antaranya Julmansyah, S.Hut., M.AP selaku Direktur PKTHA Kementerian Kehutanan RI, Dr. Burhanuddin, M.Hum akademisi dan peneliti Universitas Mataram, serta Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si Ketua Lembaga Adat Tana Samawa (LATS).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Universitas Samawa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd, Rektor Universitas Cordova Kabupaten Sumbawa Barat, Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, B.A., S.H., M.M, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa Zulfikar Demitry, S.H., M.H, para wakil rektor, dosen, mahasiswa, hingga budayawan.

Penerjemah buku, Poetra Adi Soerjo, menjelaskan bahwa buku tersebut diterjemahkan bukan untuk membela ataupun membantah isi tulisan Johan Ernest Jasper, melainkan sebagai upaya menghadirkan kembali catatan sejarah agar dapat dikaji secara akademik oleh masyarakat Sumbawa.

“Buku ini tidak dibuat untuk membela atau membantah isi tulisan Jasper. Saya hanya menerjemahkan isi buku agar bisa dibahas dan dibedah secara akademik,” ujar Ustad Suryo, sapaan akrab Poetra Adi Soerjo.

Ia menyebutkan, inisiatif peluncuran sekaligus bedah buku ini datang dari pihak UNSA agar masyarakat, khususnya kalangan akademisi, dapat memahami lebih dalam isi dan konteks sejarah yang dituliskan dalam buku tersebut.

Menurutnya, penyebaran atau “spreading” buku sejarah seperti ini sangat penting karena menjadi ruang dialog antara masyarakat Sumbawa masa kini dengan masa lalunya.

“Saya punya banyak catatan masa lalu, dan itu penting diketahui oleh orang Sumbawa sebagai dialog antara diri kita hari ini dengan diri kita di masa lalu. Itu bisa menjadi kompas untuk menentukan arah kita ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Wakil Rektor II UNSA, Muhammad Yamin, S.E., M.Si mengatakan bahwa buku terjemahan tersebut memiliki nilai penting bagi masyarakat Sumbawa karena mampu menghadirkan kembali serpihan-serpihan sejarah daerah yang selama ini belum banyak diketahui.

“Kita bangga ada putra Sumbawa yang mampu mengumpulkan serpihan sejarah berkaitan dengan daerah kita ini,” katanya.

Ia menambahkan, selama ini perdebatan mengenai sejarah Sumbawa kerap terjadi tanpa dasar referensi yang kuat. Karena itu, melalui bedah buku secara akademik, berbagai pandangan dan argumentasi sejarah dapat diuji secara ilmiah bersama para ahli dan akademisi.

“Dengan adanya buku ini, kami berharap informasi tentang sejarah Sumbawa dapat tertransformasi lebih luas kepada masyarakat,” ujarnya.

Muhammad Yamin juga menyampaikan bahwa terdapat dua buku terjemahan yang nantinya akan dibedah secara akademik guna memperkaya referensi sejarah dan menyempurnakan kajian yang ada. (AM)

Sumbawa Besar, 13 Mei 2026 – Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Apel Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tingkat Provinsi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-107. Acara yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Sumbawa ini menjadi momentum penguatan peran Damkar di tengah tantangan kedaruratan yang semakin kompleks.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda NTB pada upacara tersebut, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para petugas yang menjadi barisan terdepan dalam situasi darurat.

 “Organisasi yang berusia lebih dari satu abad ini adalah bukti kehadiran negara di hati masyarakat. Sesuai tema tahun ini, ‘Mengabdi untuk Keselamatan Negeri’, Damkar bukan hanya sekadar pemadam, tapi pelindung nyawa dan harta benda,” ungkap Gubernur dalam pesan tertulisnya.

Gubernur memaparkan data krusial dari Ditjen Bina Adwil Kemendagri sepanjang Triwulan I tahun 2026 di wilayah NTB. Tercatat telah terjadi 127 kejadian kebakaran dan total 891 operasi penyelamatan non-kebakaran.

Angka ini menunjukkan bahwa peran Damkar telah bertransformasi sesuai dengan Panca Dharma, di mana penanganan situasi darurat non-kebakaran justru mendominasi tugas di lapangan.

Salah satu poin yang ditekankan Gubernur adalah perlindungan bagi para personel Damkar yang memiliki risiko kerja sangat tinggi. Merujuk pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, Gubernur meminta para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) se-NTB untuk memberikan perhatian penuh pada:

Pemenuhan Tunjangan Risiko Tinggi,Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh aparatur Damkar, Sertifikasi dan Pelatihan secara berkala, baik melalui Pusdiklat Jakarta maupun in-house training.

“Di tengah rasionalisasi anggaran, pemerintah daerah harus bijak menetapkan prioritas. Kesejahteraan dan perlindungan petugas yang bertaruh nyawa di lapangan tidak boleh terabaikan,” tegasnya.

Gubernur juga mendorong pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di setiap daerah. REDKAR diharapkan menjadi motor penggerak gotong royong masyarakat dalam membantu mengejar target response time (waktu tanggap) 15 menit sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

“Hingga saat ini sudah ada 82.132 relawan di seluruh Indonesia. Saya minta Kepala Daerah serius membentuk REDKAR di wilayah masing-masing untuk memperkuat barisan aparatur kita,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memberikan empat instruksi utama bagi penyelenggaraan Damkar di NTB:

Pertama ; Kemandirian Lembaga. Mempercepat pembentukan Dinas Damkar yang mandiri (minimal Tipe C).

Kedua ; Pemutakhiran Regulasi

Menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran (RISPKP).

Ketiga ; Peningkatan Mutu. Mengoptimalkan capaian SPM melalui perbaikan sarana prasarana dan kapasitas SDM.

Keempat Penguatan Hukum. Memperkuat tugas Damkar melalui regulasi daerah (Perda/Perkada).

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi NTB, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekda Kabupaten Sumbawa Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, Bersama Wakil Ketua Zulfikar Demitry SH MH, Dr. H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP, serta para pimpinan instansi kebakaran dari kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat. (AM)

Hal tersebut disampaikan Wabup saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) II NWDI Kabupaten Sumbawa yang digelar pada Kamis, 14 Mei 2026, bertempat di Aula Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan peserta dari unsur pengurus NWDI, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta tamu undangan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Wabup Sumbawa menegaskan bahwa keberadaan organisasi keagamaan seperti NWDI memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam membangun sumber daya manusia yang berakhlak, berilmu, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan salut dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada NWDI Kabupaten Sumbawa yang selama ini telah banyak berbuat membantu pemerintah daerah, terutama dalam bidang pendidikan, dakwah Islamiyah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar Wabup disambut tepuk tangan peserta Musda.

Menurutnya, kontribusi NWDI tidak hanya dirasakan di lingkungan organisasi semata, tetapi juga telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas. Kehadiran lembaga pendidikan, majelis dakwah, dan berbagai kegiatan sosial yang dilaksanakan NWDI dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat pembangunan moral dan spiritual masyarakat Sumbawa.

Wabup juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan harus terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadaban.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan seperti NWDI yang selama ini konsisten mencetak generasi muda yang berakhlak dan berpendidikan,” ungkapnya.

Ia berharap Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa dapat menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan gagasan-gagasan baru yang konstruktif untuk kemajuan umat dan daerah. Selain itu, Musda juga diharapkan mampu memperkuat persatuan dan soliditas kader NWDI dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

“Musda ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat ukhuwah, memperteguh komitmen pengabdian, serta merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan organisasi dan masyarakat Kabupaten Sumbawa,” tambahnya.

Suasana pembukaan Musda berlangsung penuh semangat dan nuansa kekeluargaan. Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars organisasi, serta laporan panitia pelaksana.

Ketua Panitia Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat daerah untuk melakukan evaluasi program kerja, menyusun arah kebijakan organisasi ke depan, serta memilih kepengurusan baru periode berikutnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan dan perhatian yang selama ini diberikan terhadap eksistensi NWDI di daerah.

Sementara itu, Ketua NWDI Kabupaten Sumbawa dalam sambutannya menegaskan komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui gerakan pendidikan, dakwah, dan sosial yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin.

Menurutnya, NWDI akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius, cerdas, dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kekompakan organisasi agar tetap mampu memberikan manfaat yang luas bagi umat.

“Kami menyadari bahwa tantangan ke depan semakin besar. Karena itu, NWDI harus terus memperkuat kualitas pendidikan, memperluas gerakan dakwah yang menyejukkan, serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat,” ujarnya.

Acara pembukaan Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa berlangsung lancar dan penuh khidmat hingga akhir kegiatan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antar pengurus serta kader NWDI dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa.

Dengan terselenggaranya Musda II ini, diharapkan NWDI Kabupaten Sumbawa semakin solid dan mampu terus berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menciptakan masyarakat yang religius, berpendidikan, dan harmonis.

Sumbawa, Amarmedia.co.id- Musyawarah Daerah Ke II, Pengurus Daerah Nahdatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Sumbawa tahun 2026, berjalan dengan baik dan lancar, di Kampus Paracendekia NW Sumbawa, Kamis (14/5).

Kali ini, dengan mengusung tema menguatkan Soliditas organisasi dalam mewujudkan NWDI yang progresif, mandiri dan berdampak untuk umat.

Jamaluddin Malady S.Sos, MT kembali terpilih kedua kali untuk memimpin organisasi NWDI Kabupaten Sumbawa Periode 2026-2031. Organisasi NWDI dibawah Naungan PB NWDI Dr TGB Muhammad Zainul Majdi MA telah melakukan secara Demokrasi pemilihan Ketua Umum PD NWDI Sumbawa bergulir secara alot.

Ketua Umum terpilih Dea Guru Jamal akrab disapa menyampaikan bahwa, Musyawarah Daerah ini sejatinya adalah pilihan terbaik organisasi, karena proses demokrasi telah berjalan dengan baik, penuh semangat, dan dilandasi niat ibadah. 

"Saya menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan persaudaraan dalam organisasi," cetusnya.

Lanjutnya, inilah indahnya perjuangan di organisasi agama, tidak ada gaji, tidak ada honor, yang ada hanyalah keikhlasan, pengabdian, dan harapan akan ridha Allah SWT. Masih kata Dea Guru Jamal, Kita semua hadir di sini bukan untuk mencari keuntungan duniawi, melainkan benar-benar berpasrah dan berjuang demi kemajuan umat. Karena itu, setelah pemilihan selesai, tidak boleh ada lagi sekat, kubu, atau perbedaan. Namun yang ada hanyalah persatuan untuk membangun organisasi yang lebih kuat.

"Insha'Allah, salah satu cita-cita besar yang menjadi pemikiran saya ke depan adalah bagaimana PD NWDI Kabupaten Sumbawa memiliki kantor sendiri yang representatif. Kita patut bersyukur karena hari ini kita sudah memiliki aset dan pondasi awal. Ini harus menjadi langkah besar menuju legitimasi organisasi yang lebih kokoh," ungkapnya.

Untuk itu, sambung Dea Guru Jamal, mengajak seluruh pengurus, kader, sahabat, para dermawan, dan masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk bersama-sama berpartisipasi. Mungkin ada yang bisa membantu tanah, bangunan, atau donasi sebagai amal jariyah untuk akhirat. "Saya pribadi pun berkomitmen untuk ikut menyumbang sebagai bentuk keseriusan perjuangan ini," ujarnya 

Kedepannya, ketika kantor ini berdiri nanti, ia bukan hanya menjadi simbol organisasi, tetapi pusat perjuangan uma namun tempat berkembangnya ekonomi jamaah, pendidikan, dakwah, sosial budaya, hingga tempat singgah bagi jamaah dari berbagai kecamatan yang datang untuk kegiatan organisasi. Mereka punya tempat beristirahat, tempat beribadah, dan tempat memperkuat ukhuwah. tambahnya 

Mengapa kita harus bersungguh-sungguh? Karena hidup ini sementara. Kita semua akan meninggal dunia. Jabatan akan berakhir. Kekuasaan akan selesai. Tetapi amal jariyah akan terus mengalir. Apa yang kita bangun hari ini untuk kemaslahatan umat, insya Allah akan menjadi pahala yang terus menyala hingga akhirat kelak. imbuhnya.

Karena itu, saya mengajak seluruh keluarga besar Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah untuk menutup seluruh dinamika pemilihan hari ini dengan persaudaraan. Demokrasi telah selesai. Mungkin dalam proses ada dinamika, ada bumbu-bumbu persaingan, dan itu hal biasa. Namun hari ini semuanya berakhir. Kini saatnya kita bersatu, kompak, utuh, dan bergerak bersama. Baik yang memilih saya maupun yang belum memilih saya, kita tetap satu keluarga, satu perjuangan, satu tujuan: membesarkan organisasi, memperkuat dakwah, dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi umat. harap Dea Guru Jamal

"Mari kita jalankan program-program positif organisasi dengan penuh keikhlasan, semangat, dan persatuan. NWDI Sumbawa harus maju, umat harus kuat, dan perjuangan harus terus berlanjut," pungkasnya. (AM/IA)

Sumbawa Besar, Amarmedia.ci.id– Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Sumbawa berlangsung di Kampus STKIP Paracendekia NW Sumbawa, Kamis (14/05/2026). Kegiatan bertema “Menguatkan Soliditas Organisasi dalam Mewujudkan NWDI yang Progresif, Mandiri dan Berkhidmat untuk Ummat” itu menjadi momentum penguatan organisasi sekaligus pemilihan kepemimpinan baru PD NWDI Kabupaten Sumbawa.

Musda tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah NWDI Prof. Dr. Abdul Fattah, M.Fil.I., Ketua PD NWDI Kabupaten Sumbawa Jamaluddin Malady, S.Sos., M.T., serta jajaran pengurus dan anggota NWDI se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Ketua PD NWDI Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Malady, menyampaikan bahwa Kabupaten Sumbawa menjadi daerah pertama yang melaksanakan Musda NWDI. Ia menegaskan bahwa proses pemilihan ketua tetap mengedepankan prinsip demokrasi melalui mekanisme voting.

“Pemilihan Ketua PD NWDI ini mengedepankan proses demokrasi yang baik karena tetap dipilih melalui voting,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat menjadi kekuatan utama dalam membangun Kabupaten Sumbawa.

“Dakwah, ekonomi, dan ummat harus dibangun bersama-sama. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi harus membangun semangat sinergitas antara pemda dan organisasi kemasyarakatan, karena kemajuan daerah juga ditopang oleh keberadaan organisasi-organisasi kemasyarakatan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Jamaluddin juga menyampaikan harapannya agar PD NWDI Kabupaten Sumbawa memiliki sekretariat definitif sebagai pusat penguatan organisasi dan pelayanan ummat. Untuk mendukung hal itu, ia mengaku telah mewakafkan tanah seluas empat are.

“Saya telah mewakafkan tanah seluas empat are. Semoga kepemimpinan selanjutnya bisa membangun sekretariat tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah NWDI, Prof. Dr. Abdul Fattah, M.Fil.I., menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan memiliki kontribusi besar dalam kehidupan masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius.

“Ormas di Indonesia ini jangan sering disalahpahami, tetapi justru perlu diperhatikan secara serius,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta Musda untuk memilih pemimpin yang mampu menjaga amanah organisasi serta membawa NWDI tetap eksis dan berkembang di masa mendatang.

“Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, karena yang kita lihat adalah bagaimana pemimpin yang bisa bertanggung jawab agar NWDI bisa tetap eksis dan berkembang ke depannya,” katanya.

Dukungan terhadap penguatan organisasi NWDI juga disampaikan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Ia menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Musda II PD NWDI dan menilai NWDI selama ini telah memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.

“Ormas NWDI ini sudah banyak membantu pemerintah, termasuk membantu masyarakat juga. Pemerintah daerah mengapresiasi pelaksanaan Musda yang dilaksanakan oleh NWDI Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah terus mendukung berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan kemaslahatan ummat di Kabupaten Sumbawa.

“Pemerintah daerah mendukung penuh setiap pelaksanaan kegiatan ormas di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah akan memberikan perhatian yang baik demi kemaslahatan ummat di Kabupaten Sumbawa,” katanya.

Ia berharap Musda II NWDI mampu melahirkan kepemimpinan yang berkualitas, berkapasitas, serta mampu memperkuat sinergi antara organisasi dan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui Musda II tersebut, NWDI Kabupaten Sumbawa diharapkan semakin solid dalam menjalankan peran dakwah, sosial, dan pengabdian kepada ummat, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Sumbawa ke depan.(AM/MI)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  13 Mei 2026 — Suasana penuh semangat dan kesiapsiagaan mewarnai halaman Kantor Bupati Sumbawa saat digelarnya Apel Kesiapsiagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Rabu (13/5).

Bertindak sebagai inspektur upacara, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, S.Ak, menyampaikan langsung sambutan Gubernur NTB yang sarat pesan kuat tentang pentingnya peran strategis pemadam kebakaran di tengah meningkatnya potensi bencana.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, serta para bupati/wali kota se-NTB atau yang mewakili. Hadir pula jajaran kepala perangkat daerah lingkup Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Forkopimda Kabupaten Sumbawa, para kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kabupaten/kota se-NTB, hingga ratusan peserta upacara dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB melalui Sekda Provinsi NTB memberikan apresiasi yg sangat tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai tuan rumah. Ia menegaskan bahwa momen HUT Damkar bukan sekadar seremoni, melainkan ajang memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Mengutip slogan global, “To Prevent Fires, Save Lives, and Protect Properties”, ia mengingatkan bahwa ancaman kebakaran dapat menimbulkan kerugian besar dalam waktu singkat, sehingga upaya pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama.

Data terbaru menjadi sorotan: sepanjang Triwulan I Tahun 2026, Provinsi NTB mencatat 127 kejadian kebakaran serta 891 operasi penyelamatan non-kebakaran. Angka ini menunjukkan bahwa peran damkar kini semakin luas, menjadi garda terdepan dalam berbagai situasi darurat.

Tak hanya itu, keberadaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) juga menjadi perhatian serius. Secara nasional, tercatat 82.132 relawan, yang diharapkan dapat terus diperkuat oleh pemerintah daerah guna mendukung tugas pemadam kebakaran di lapangan.

Dengan mengusung tema nasional “Mengabdi untuk Keselamatan Negeri”, apel ini menjadi simbol dedikasi tanpa henti para insan damkar dalam menjaga keselamatan masyarakat.

Menutup sambutan, Gubernur NTB melalui Sekda menyampaikan pesan penuh semangat:

“Dirgahayu ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Teruslah hadir sebagai pelindung masyarakat, memberikan rasa aman, dan menjadi garda terdepan dalam setiap situasi darurat.” (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Musyawarah Daerah (Musda) II NWDI Kabupaten Sumbawa dipastikan siap digelar pada Kamis, 14 Mei 2026, bertempat di Aula Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Kegiatan besar organisasi tersebut akan menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi dan soliditas organisasi NWDI di Kabupaten Sumbawa.

Ketua Panitia Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.HI., MHI., menyampaikan bahwa seluruh persiapan pelaksanaan kegiatan telah mencapai 100 persen. Panitia bersama seluruh elemen organisasi telah bekerja maksimal guna memastikan pelaksanaan Musda berjalan lancar, tertib, dan sukses.

“Alhamdulillah, seluruh persiapan Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa sudah siap 100 persen. Mulai dari tempat kegiatan, akomodasi peserta, konsumsi, hingga teknis acara sudah kami matangkan bersama seluruh panitia,” ujar Dr. Supriyadi.

Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa mengusung tema: “Menguatkan Soliditas Organisasi dalam Mewujudkan NWDI yang Progresif, Mandiri, dan Berkhidmat untuk Umat.” Tema tersebut menjadi spirit bersama untuk memperkokoh persatuan organisasi sekaligus memperluas pengabdian NWDI di tengah masyarakat.

Kegiatan Musda nantinya akan dihadiri oleh utusan kecamatan se-Kabupaten Sumbawa, jajaran Pengurus Daerah NWDI, para peninjau, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tamu undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin mempererat ukhuwah organisasi dan memperkuat langkah bersama dalam membangun NWDI yang lebih maju.

Menurut Dr. Supriyadi, Musda bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi, konsolidasi, serta penyusunan program strategis organisasi ke depan.

“Musda ini adalah forum penting untuk memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi, serta merumuskan langkah-langkah strategis demi kemajuan organisasi dan pengabdian kepada umat,” tambahnya.

Panitia juga memastikan kesiapan Aula Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa sebagai lokasi utama kegiatan. Kampus tersebut dinilai representatif dan mampu menampung seluruh peserta serta tamu undangan yang akan hadir dalam kegiatan Musda.

Selain agenda utama Musda, rangkaian kegiatan akan diawali dengan Hiziban Akbar yang dilaksanakan pada Rabu malam Kamis, 13 Mei 2026, di Kampus STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Kegiatan hiziban tersebut merupakan tradisi khas NWDI sebelum melaksanakan agenda besar organisasi.

Hiziban Akbar diperkirakan akan diikuti oleh jamaah NWDI, pengurus organisasi, mahasiswa, tokoh agama, serta masyarakat umum. Kegiatan spiritual tersebut menjadi bentuk ikhtiar batin dan doa bersama agar seluruh rangkaian Musda diberikan kelancaran, keberkahan, dan hasil terbaik bagi organisasi serta umat.

“Tradisi hiziban sebelum kegiatan besar merupakan bagian dari nilai spiritual NWDI yang terus dijaga. Kita ingin setiap langkah organisasi selalu diawali dengan doa dan kebersamaan,” ungkap Dr. Supriyadi.

Antusiasme kader dan warga NWDI terhadap pelaksanaan Musda II terlihat cukup tinggi. Hal itu tampak dari kesiapan peserta dan koordinasi aktif yang dilakukan seluruh pengurus kecamatan menjelang hari pelaksanaan.

Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan strategis dan kepemimpinan organisasi yang semakin kuat, visioner, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, NWDI Kabupaten Sumbawa optimistis dapat terus berkembang menjadi organisasi yang progresif, mandiri, dan senantiasa berkhidmat untuk umat, bangsa, dan agama.

Pelaksanaan Musda ini juga menjadi simbol komitmen bersama seluruh keluarga besar NWDI untuk terus menjaga nilai perjuangan, memperkuat dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, serta memperluas kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan umat.

Dengan seluruh persiapan yang telah matang, Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa diyakini akan berlangsung sukses dan menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan organisasi NWDI di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Semarang,Amarmedia.co.id -  12 Mei 2026 — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan pentingnya penguatan kerja sama kawasan Bali–Nusa Tenggara sebagai kekuatan strategis nasional dalam mendukung ketahanan pangan, konektivitas wilayah, dan transisi energi berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub NTB saat menghadiri Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026 di Hotel Tentrem, Semarang, Selasa (12/5).

Rapat kerja tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antarprovinsi anggota FKD MPU untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam menghadapi tantangan global, khususnya di sektor pangan, energi, dan konektivitas kawasan.

Kegiatan dibuka dengan arahan Wakil Presiden RI yang disampaikan secara virtual. Dalam arahannya, Wapres menekankan bahwa wilayah anggota FKD MPU memiliki posisi strategis karena dihuni sekitar 183 juta jiwa dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Presiden menginstruksikan percepatan swasembada pangan dan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Saya berharap forum ini menghasilkan langkah konkret dan inovatif,” tegas Wapres.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Wagub NTB memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Pemprov NTB dalam memperkuat kawasan Bali–Nusra yang meliputi Bali, NTB, dan NTT.

Menurut Wagub, NTB memiliki kapasitas besar sebagai daerah penyangga pangan nasional, termasuk dalam sektor peternakan dan perikanan.

“Beberapa komoditas kami seperti perikanan sekarang sudah bisa diekspor langsung dari NTB. Begitu juga sapi, karena sebagian kebutuhan Jabodetabek dipenuhi dari wilayah kami,” ujar Wagub.

Selain sektor pangan, NTB juga terus memperkuat investasi dan pengembangan energi terbarukan melalui potensi pertambangan dan keberadaan fasilitas smelter PT Amman Mineral.

Wagub menegaskan, kerja sama antardaerah tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi harus memiliki arah, target, dan implementasi yang terukur.

Karena itu, Pemprov NTB bersama daerah kawasan Bali–Nusra mulai melibatkan perguruan tinggi dan akademisi untuk memetakan potensi energi terbarukan dan sumber daya strategis daerah.

“Kami ingin kerja sama ini menghasilkan tindak lanjut yang nyata, berbasis riset, dan memiliki dampak langsung bagi pembangunan kawasan,” jelasnya.

Langkah kolaboratif tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, yang menilai kerja sama Bali, NTB, dan NTT sebagai model kolaborasi regional yang progresif dan perlu diperkuat melalui target yang lebih konkret.

“Kerja sama Bali, NTB, dan NTT ini sangat baik. Yang dibutuhkan sekarang adalah ukuran keberhasilan yang jelas, mulai dari target energi terbarukan hingga output pembangunan yang terukur,” ujar Bima Arya.

Rapat kerja FKD MPU 2026 turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, serta perwakilan kepala daerah dari seluruh provinsi anggota FKD MPU. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id  – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov menghadiri pertemuan perdana Pengurus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Kabupaten Sumbawa Masa Bhakti 2025–2030, Selasa (12/05/2026). Pertemuan tersebut menjadi agenda awal konsolidasi organisasi perempuan Partai Golkar sekaligus penguatan mesin partai menghadapi agenda politik ke depan.

Kegiatan itu digelar untuk memperkenalkan jajaran pengurus baru sekaligus mengonfirmasi kepengurusan aktif KPPG Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut, Berlian Rayes hadir didampingi Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Berlian Rayes menyampaikan apresiasi atas semangat dan kekompakan pengurus baru KPPG Sumbawa. Ia menilai kepengurusan yang baru terbentuk siap menjalankan roda organisasi dan memperkuat perjuangan Partai Golkar di Kabupaten Sumbawa.

“Kami mengapresiasi semangat dan kekompakan pengurus baru KPPG Sumbawa di bawah kepemimpinan ibu-ibu hebat, Ketua Ibu Ny. Junaida Iriani, S.Pd, Sekretaris Ny. Eny Zubaidah, S.AP, dan Bendahara Ny. Ratna Rusdi, A.Md.Keb, beserta seluruh pengurus lainnya,” ujar Berlian Rayes.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa itu menegaskan bahwa KPPG merupakan salah satu organisasi sayap partai yang memiliki peran penting dalam menghimpun, menggerakkan, dan memperkuat kekuatan perempuan di tubuh Partai Golkar.

“KPPG merupakan salah satu sayap Partai Golkar yang menaungi perempuan Partai Golkar. Insya Allah bersama KPPG kita raih kemenangan Partai Golkar,” tegasnya.

Menurut Berlian Rayes, setelah terbentuknya kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa, pihaknya mulai menjalankan langkah konkret melalui kerja-kerja politik dan konsolidasi internal partai. Hal tersebut dilakukan untuk menyegarkan organisasi sayap partai agar tetap aktif dan bergerak sesuai target politik.

“Pasca kepengurusan baru DPD Partai Golkar Sumbawa, kami mulai konkret melakukan kerja-kerja politik dengan semangat konsolidasi internal partai, menyegarkan organisasi sayap partai agar tetap bekerja dengan target agenda politik,” katanya.

Ia juga menyoroti tantangan politik yang terus berkembang dan semakin dinamis. Karena itu, seluruh kader partai diminta tetap solid, bergerak, dan siap menghadapi setiap perubahan kebijakan.

“Tantangan partai politik hari ini sangat dinamis mengikuti perkembangan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, kami harus siap dan menang. Insya Allah sesuai target dan harapan,” lanjut Berlian Rayes.

Sementara itu, Ketua KPPG Kabupaten Sumbawa, Ny. Junaida Iriani, S.Pd menyampaikan bahwa kepengurusan KPPG saat ini telah siap menjalankan berbagai program kerja konkret untuk menghimpun, memberdayakan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pembangunan daerah.

“Kepengurusan KPPG ini sudah siap dengan agenda program kerja yang konkret dalam menghimpun, memberdayakan, dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik serta pembangunan, khususnya di daerah,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajaran pengurus atas dukungan terhadap langkah-langkah KPPG ke depan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa beserta jajaran pengurus yang telah mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah KPPG Sumbawa,” pungkasnya.

Pertemuan perdana tersebut menjadi penanda dimulainya peran aktif KPPG Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat organisasi perempuan Partai Golkar sekaligus mendukung target kemenangan partai melalui kerja nyata dan konsolidasi berkelanjutan.(AM)

Mataram.Amaredia.co.id — Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan budidaya perikanan di daerah sebagai langkah strategis meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, 12 Mei 2026.

Gubernur NTB menilai peluang pengembangan budidaya perikanan di NTB sangat besar dan perlu dikerjakan secara kolaboratif bersama FORIKAN, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Kesempatan kita memperluas budidaya perikanan sangat besar. Bersama FORIKAN kita bisa mendorong budidaya perikanan berkembang lebih luas,” ujarnya

Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur, mengungkapkan Pemerintah Provinsi NTB tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang rencananya diterbitkan pada Juli mendatang. Dalam skema tersebut, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipasok oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang siap memenuhi standar kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, upaya peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi 15 tahun mendatang akan sangat besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Gubernur mencontohkan negara seperti Jepang yang sejak lama menaruh perhatian serius terhadap pemenuhan gizi masyarakat, termasuk konsumsi ikan yang kaya protein dan kalsium. Ia menilai langkah tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan di masa depan.

Karena itu, ia mendorong FORIKAN NTB membangun komunikasi dan sinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan konsumsi ikan di daerah. Salah satu gagasan yang didorong adalah gerakan minimal satu kali dalam seminggu menu ikan di lingkungan masyarakat dan sekolah.

“Ini tentu membutuhkan kesiapan budidaya ikan di desa dan kecamatan. Ikan laut memang kaya omega tiga, tetapi ikan air tawar juga memiliki nilai gizi yang baik dan sangat dianjurkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” katanya.

Selain produksi ikan, Gubernur menekankan pentingnya inovasi menu berbasis ikan agar masyarakat, khususnya anak-anak, semakin tertarik mengonsumsi ikan secara rutin.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah riset dan pengembangan menu yang sehat, bergizi, terjangkau, tetapi tetap disukai anak-anak,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengajak seluruh pihak menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat NTB. Menurutnya, berbagai konsep pengembangan budidaya ikan seperti nila, patin, dan lele telah tersedia dan tinggal diperkuat implementasinya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN NTB periode 2026–2031, Sinta Agathia mengatakan FORIKAN akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, khususnya bagi anak-anak.

Ia menyoroti masih tingginya angka gizi buruk di sejumlah wilayah pesisir yang sejatinya dekat dengan sumber protein ikan. Karena itu, FORIKAN akan terus mengedukasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi.

“Ada banyak inovasi menu berbasis ikan memiliki kandungan gizi baik. Inovasi seperti ini perlu kita dukung untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, FORIKAN juga akan terus turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif dan kampanye gemar makan ikan demi mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul. (AM/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan ucapan terima kasih yang dalam. Gubernur Dr H L Muhamad Iqbal mengatakan, negara benar benar hadir ketika masyarakat dalam kesusahan, salah satu wujudnya adalah Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berkiprah di saat bencana terjadi.

Hal itu dikatakan Gubernur saat memberikan pembekalan dalam rangkaian Ulang Tahun Tagana ke 22 di RTH Pagutan, kota Mataram, Selasa (12/05/2026).

Sebagai seorang mantan diplomat, hadir di daerah bencana alam dan sosial bukanlah sesuatu yang baru bagi Gubernur. Oleh karena itu, sebagai teman seperjuangan para Tagana, dirinya memahami tugas berat itu dan berbagi pengalaman ketika berada di Somalia, Siria, Gabon, Filipina Selatan, Yaman, Nepal dan Turki untuk misi kemanusiaan.

Dikatakannya, tugas tugas kemanusiaan adalah hal yang ajaib karena dorongan dalam diri sebagai empati terdalam manusia bukan semata kewajiban sebagai anggota Tagana atau mengharapkan imbalan tertentu.

"Salah satu yang membuat daerah kita bertahan saat bencana juga karena kontribusi para Tagana", ucap Gubernur.

Dihadiri oleh 500 orang personil Tagana seluruh NTB, dirinya berharap kesiapsiagaan dan respon bencana daerah semakin baik.

Dikatakan Kepala Dinas Sosial, Masyhuri, kegiatan ulangtahun ke 22 ini juga dilakukan perekrutan Tagana Muda untuk program Kampung Siaga Bencana di Ampenan Selatan.

"500 orang ini adalah mereka yang terdata dan mendapatkan insentif dari Kementerian Sosial. Namun jumlah Tagana kita sendiri hampir ada di setiap desa Tangguh Bencana.

Selama tiga hari para Tagana mengikuti rangkaian HUT Tagana Indonesia, yang dilakukan dengan perpaduan kegiatan sosial kemanusiaan, apel siaga, dan seremoni syukuran. Rangkaian prosesi dan kegiatan yang dilakukan dimulai dengan Apel Siaga atau disebut Santiaji dengan peyerahan pataka dilanjutkan silaturahmi akbar keluarga besar Tagana bersama Kementerian Sosial untuk memperkuat solidaritas.

Kegiatan dilanjutkan dengan Baksos dan Kemanusiaan serta pemberian penghargaan kepada anggota Tagana berprestasi atas dedikasinya sebagai relawan yang siaga, cepat, dan setia dalam mendampingi korban bencana. (AM/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id - Bertempat di Indoor Panggung Taman Budaya yang megah pemilihan Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB 2026 sukses digelar dengan penuh kemeriahan. Ajang bergengsi yang dilaksanakan tahun ini merupakan ke-7 ini kembali hadir sebagai wadah utama pengembangan bakat, karakter, serta potensi luar biasa yang dimiliki oleh generasi muda NTB. Senin malam (11/5).

Ajang ini tidak sekadar kompetisi kecantikan, acara ini menjadi ajang positif untuk mengasah kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi para pesertanya. Antusiasme menyambut pemilihan Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB 2026 terlihat sangat luar biasa sejak tahap awal. Tercatat yang masuk final sebanyak 32 peserta terbaik dari 10 Kabupaten kota se-NTB bersaing ketat. 

Formasi tersebut terdiri dari 20 peserta kategori Puteri Remaja dan 12 peserta kategori Puteri Anak yang semuanya membawa misi untuk membanggakan daerah. Para kontestan Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB 2026 ini tidak hanya dinilai dari penampilan luar, tetapi juga wawasan luas dan etika. Seluruh peserta telah melewati rangkaian kegiatan panjang, mulai dari audisi yang ketat, pembekalan materi, hingga masa karantina. 

Fokus utama karantina adalah membentuk generasi muda NTB yang unggul dalam public speaking, kepemimpinan, serta pemahaman mendalam mengenai budaya NTB. Puncak acara yang dinantikan tiba pada malam Grand Final. Nama Ni Putu Devika Sharisa Kalyani resmi dinobatkan sebagai Winner Puteri Remaja NTB 2026 yang langsung disaksikan oleh Founder PAI & PRI Gerry Dahlan dari Jakarta.

Sementara itu, mahkota Winner Puteri Anak NTB 2026 berhasil diraih Gina Talitha Jannah. Keduanya kini mengemban amanah sebagai duta inspiratif bagi anak-anak dan remaja di Nusa Tenggara Barat.

Daftar pemenangnya adalah 

Untuk Kategori Puteri Remaja:

• Puteri Remaja Indonesia NTB Tahun 2026 : Ni Putu Devika Sharisa Kalyani

• ⁠Puteri Remaja Indonesia NTB Pariwisata Tahun 2026 : Brigita Kirana Putri Wibawa

• ⁠⁠Puteri Remaja Indonesia NTB Lingkungan Tahun 2026 : Baiq Nindi Mulia Putri

• ⁠⁠Puteri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan Tahun 2026 : Intan Fatiha Farhan

• ⁠⁠Puteri Remaja Indonesia NTB Pendidikan Tahun 2026 : Ayra Alifah Paradisa

Untuk Kategori Puteri Anak:

• ⁠Puteri Anak Indonesia NTB Tahun 2026 : Gina Talitha Jannah

• ⁠⁠Puteri Anak Indonesia NTB Pariwisata Tahun 2026 : Ni Kadek Saras Sehan Dewi

• ⁠⁠Puteri Anak Indonesia NTB Lingkungan Tahun 2026 : Berlian Putri Sonia

• ⁠⁠Puteri Anak Indonesia NTB Kebudayaan Tahun 2026 : Aqila Zevanna Rahman

• ⁠⁠Puteri Anak Indonesia NTB Pendidikan Tahun 2026 : Siska Rahmadani

Momen penobatan atau crowning berlangsung penuh haru dan kebanggaan. Khusus untuk kategori anak, prosesi penyerahan mahkota kepada Gina Talitha Jannah dilakukan langsung Aurelia Siti Hajar B, yang merupakan pemegang gelar tahun sebelumnya. Sorak sorai penonton pecah saat para pemenang Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB 2026 ini melangkahkan kaki di atas panggung sebagai juara baru.

Ketua panitia Herlita Rizky Dwiana Putri., S.Tr.Keb yang juga Alumni Puteri Remaja Indonesia NTB Berbakat Tahun 2020 menegaskan bahwa ajang Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB 2026 adalah sarana strategis untuk memperkenalkan pariwisata dan potensi daerah melalui peran generasi muda NTB.

Lebih lanjut Herlita Rizky berharap para pemenang ini dapat menjadi role model yang berakhlak baik dan mampu mempromosikan kekayaan budaya NTB hingga ke tingkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan acara Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB 2026 ini tentu tidak lepas dari dukungan penuh para sponsor dari :

Dinas Dikpora Provinsi NTB, Taman Budaya Provinsi NTB, Mataram Square Hotel, Rivera, Gekskin Klinik, Bordir Komputer, Calmbe Sablon, Mecca Tenun, Najla Modiste, Hayuning Models, Weka Wedding Organizer, DVN Creative, LT Pro dan Qalalu Studio.

Di akhir acara, Ketua Paguyuban Putri Anak dan Putri Remaja Indonesia NTB Buniamin Farahat ST, MT berharap besar agar ajang ini dapat terus menjadi ajang positif yang melahirkan generasi muda NTB yang percaya diri, berprestasi, berkarakter, serta mampu membawa nama baik daerah hingga tingkat nasional maupun internasional. (AM)

Bima.Amarmedia.co.id , 11 Mei 2026 – Hubungan diplomatik dan kekerabatan antara Kesultanan Sumbawa dan Kesultanan Bima yang telah terjalin selama berabad-abad kini memasuki babak baru. Melalui inisiatif pelestarian literasi sejarah, Museum Bala Datu Ranga resmi menggandeng Museum Samparaja Bima untuk membangun jaringan kajian manuskrip lintas kesultanan.

Jejak panjang hubungan kedua entitas ini tersimpan rapat dalam lembaran-lembaran manuskrip kuno. Salah satu yang paling menonjol adalah Bo Sangaji Kai (Catatan Harian Kesultanan Bima), koleksi Museum Samparaja yang telah diakui dalam Ingatan Kolektif Nasional (IKON) 2024 dan tengah diusulkan menuju Memory of The World (MOW) Southeast Asia 2025.

Menghidupkan Kembali "Harta Karun" Literasi

Direktur Museum Bala Datu Ranga, Yuli Andari Merdikaningtyas MA, menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk memperkaya khazanah sejarah lokal melalui penguatan arsip teks dan foto.

 "Harapannya kami menjalin kolaborasi, syukur-syukur bisa terbentuk jaringan para pengkaji manuskrip antar dua Kesultanan sehingga dapat diketahui bagaimana hubungan keduanya di masa lalu dari berbagai aspek," ujar Yuli.

Ia menekankan bahwa manuskrip bukan sekadar benda mati, melainkan identitas budaya yang harus terus dikaji.

Misi Utamanya mengoptimalkan penguatan jaringan dan kelembagaan. Visi Kedepannya penyelenggaraan kajian koleksi mendalam dan pameran bersama di masa mendatang.

Langkah strategis ini berhasil direalisasikan berkat dukungan Dana Abadi Kebudayaan dari Kementerian Kebudayaan dan LPDP. Dukungan finansial ini memungkinkan Museum Bala Datu Ranga untuk melakukan observasi lapangan secara intensif dan melacak jejak-jejak naskah yang mulai tersisih oleh zaman.

Sebagai langkah awal, tim Museum Bala Datu Ranga telah melakukan wawancara langsung dengan Dr. Dewi Ratna Muchlisa, seorang filolog sekaligus Kepala Museum Samparaja. Dari hasil observasi tersebut, ditemukan fakta menarik mengenai banyaknya titik temu antara Sumbawa dan Bima dalam arsip-arsip lama.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen kuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait kajian koleksi antar kedua museum. Langkah ini diharapkan menjadi pemantik bagi generasi muda di Pulau Sumbawa untuk kembali mengenali dan melestarikan warisan leluhur yang tak ternilai harganya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa, Saefudin SP, mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat resmi kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin 11 mei 2026. Surat tersebut berisi laporan mendalam terkait dugaan pelanggaran prosedur pengawasan lalu lintas ternak (Lalinak) yang melibatkan empat perusahaan asal Kabupaten Dompu.

Berdasarkan investigasi lapangan dan laporan masyarakat, ditemukan indikasi kuat adanya praktik "muatan gelap" di mana ternak dinaikkan ke atas truk di tengah perjalanan tanpa melalui pemeriksaan kesehatan yang semestinya.

Kronologi Temuan: Modus Penambahan Ternak di Jalan

Ditemukan fakta bahwa berdasar laporan petugas portal Tarano  prokeswan Empang Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa pada hari Jumat pukul 00.41 wita tanggal 8 Mei 2026 telah melintas truk nomor polisi P 8346 VJ , bermuatan sapi jantan izin dari Kabupaten Dompu tujuan Bogor atau nama CP FjrM dan UD PK dengan dokumen yang dibawa 1 fotokopi sertifikat veteriner POV Provinsi NTB tanggal 18 April dan telah disertifikasi satpel karantina Bima pada tanggal 20 April berjumlah 200 ekor. Jumlah ternak sapi di truk 13 ekor. 

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang agribisnis Dinas Peternakan dan keswan Kabupaten Dompu perusahaan tersebut tidak mendapatkan sapi sesuai jumlah izin yang dibuat. 

Laporan portal Alas Barat UPT prokeswan Alas Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa tanggal 8 Mei 2026 jumlah muatan truk tersebut sebanyak 26 ekor sapi jantan. 

Kesimpulannya bahwa sapi jantan sebanyak 13 ekor dinaikkan di perjalanan antara portal tarano sampai portal alas Barat.

Sapi tersebut pasti tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana mestinya. Perusahaan tidak memberikan dokumen yang benar kepada pejabat karantina akibatnya pihak karantina kemungkinan juga mensertifikasi dokumen daftar muatan alat angkut dan isi muatan alat angkut yang tidak sesuai. 

Kemudian laporan petugas portal Terano UPT prokeswan Empang Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 22.05 wita telah melintas truk nomor polisi R8561 UO bermuatan sapi jantan izin dari Kabupaten Dompu tujuan Jakarta Selatan atas nama CV MJ dengan dokumen yang dibawa berupa fotocopy sertifikat veteriner POV NTB tanggal 21 April dan telah disertifikasi satpel karantina Bima tanggal 22 April berjumlah 200 ekor. Jumlah ternak sapi di truk 10 ekor. 

Laporan petugas UPT prokeswan alas Dinas Peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa bersama Polsek Alas Barat tanggal 9 Mei 2026 jumlah muatan truk tersebut sebanyak 13 ekor sapi jantan. 

Kesimpulan sapi jantan sebanyak 3 ekor dinaikkan di perjalanan antara portal Terrano sampai portal alas Barat sehingga sapi tersebut pasti tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana mestinya. 

Perusahaan tidak memberikan dokumen yang benar kepada pejabat karantina akibatnya pihak karantina kemungkinan juga mensertifikasi dokumen daftar muatan alat angkut dan isi muatan alat angkut yang tidak sesuai. 

Laporan petugas portal Terano UPT prokeswan Empang dinas ternakan dan kesehatan hewan kabupaten Sumbawa hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 pukul 22.55 wita telah melintas truk bermuatan sapi jantan izin dari Kabupaten Dompu tujuan Jakarta Selatan atas nama CV PtKr Dompu dengan dokumen yang dibawa berupa fotocopy sertifikat veteriner pop Provinsi NTB tanggal 18 April dan telah di sertifikasi satpel karantina Bima tanggal 20 April berjumlah 200 ekor.  jumlah ternak sapi di truk 22 ekor dan tidak ada tempel portal Kabupaten Dompu. 

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang agribisnis Dinas Peternakan dan keswan Dompu yang bersangkutan tidak mengkonfirmasi keberangkatan sehingga kami tidak meyakini berapa jumlah ternak yang diizinkan keluar dari Kabupaten Dompu melalui perusahaan tersebut.

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh petugas portal di wilayah Kabupaten Sumbawa pada Jumat, 8 Mei 2026, mengungkap ketidaksinkronan data yang mencolok antara dokumen karantina dengan jumlah fisik ternak di lapangan

Pelanggaran Regulasi dan Risiko Kesehatan

Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai telah menabrak aturan hukum yang berlaku, di antaranya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya. Juga  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Kepala Dinas Peternakan Sumbawa, Saefudin SP, menegaskan bahwa manipulasi dokumen dan pengelabuan jumlah muatan ini berisiko besar bagi kesehatan hewan di wilayah tujuan (Bogor dan Jakarta Selatan).

"Perusahaan tidak memberikan dokumen yang benar kepada pejabat karantina. Akibatnya, pihak karantina kemungkinan mensertifikasi dokumen daftar muatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," ungkap laporan tersebut.

Menyikapi temuan ini, Dinas Peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sumbawa menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi NTB:

Pertama : Memberikan sanksi administratif maupun operasional kepada empat perusahaan yang melanggar (CV PK , CV FM, UD PKa, dan CV MJ).

Kedua : Pemberian izin pengeluaran ternak di masa depan harus disesuaikan dengan fakta ketersediaan ternak di lapangan (realistis).

Ketiga : Mendorong koordinasi yang lebih intens dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB sebagai anggota Satgas bentukan Gubernur. Pengawasan diharapkan tidak hanya diperketat menjelang Idul Qurban, tetapi dilakukan secara konsisten sepanjang tahun.

Sebagai kunci ketertiban proses, peran Satpel Karantina Poto Tano dianggap sangat strategis. "Diperlukan harmonisasi koordinasi antar kabupaten/kota se-Pulau Sumbawa agar celah-celah pengiriman ternak ilegal dapat ditutup rapat demi menjaga integritas kesehatan hewan di wilayah NTB"pungkasnya. (am)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Lapangan Pahlawan Sumbawa Besar mendadak berubah menjadi lautan semangat pada Selasa pagi (12/5/2026). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemadam Kebakaran ke-107 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Acara ini tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga panggung unjuk kekuatan dan solidaritas bagi pasukan "Biru" dari seluruh penjuru NTB.

Sapaan Ikonik: "Pagi, Pagi, Pagi!"

Suasana langsung memanas—dalam arti positif—saat Bupati Syarafuddin Jarot memberikan sambutan. Dengan energi yang meluap, ia menyapa seluruh pasukan pemadam yang hadir dengan yel-yel khas yang membakar semangat.

"Rekan-rekan pasukan pemadam se-Nusa Tenggara Barat yang saya cintai dan banggakan. Saya bilang selamat pagi, maka harus dijawab: Pagi, Pagi, Pagi! Tetap semangat luar biasa!" seru Bupati yang langsung disambut gemuruh kompak dari ratusan peserta.

Sumbawa Jadi Barometer Ketangkasan Pasukan Biru

Tahun ini, Kabupaten Sumbawa mendapatkan kehormatan besar sebagai tuan rumah peringatan tingkat provinsi. Bupati menyampaikan apresiasi mendalam atas kepercayaan tersebut, sembari merinci agenda padat yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Ia merinci, rangkaian hari pertama dipusatkan di Lapangan Pahlawan dengan agenda senam pagi dan donor darah. “Menurut laporan, selesai sholat Dzuhur pindah ke Kantor Damkar dan sore beralih ke Kantor Bupati untuk persiapan perayaan puncak. Upacara insyaallah akan dipimpin oleh Sekda,” jelas Syarafuddin Jarot.

Bupati menyebut hari ini merupakan hari bersejarah bagi insan Damkar. Selain donor darah, digelar _NTB Fair Fighter Skill Competition_ yang diikuti 9 kabupaten/kota se-NTB. “Ini insyaallah akan menunjukkan kemampuan-kemampuan terbaik semua. Selamat bertanding,” katanya.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan seluruh masyarakat, Bupati menyampaikan ucapan selamat HUT Damkar ke-107. “Mudah-mudahan dalam ulang tahun yang ke-107 akan memberikan motivasi dan semangat untuk terus berkembang dan maju dalam rangka membela kemanusiaan yang ada di seluruh Indonesia, bukan hanya di kabupaten,” tegasnya.

Misi Kemanusiaan: Melampaui Batas Wilayah

Pasca pembukaan di Lapangan Pahlawan, rangkaian acara berlanjut ke Kantor Damkar untuk koordinasi teknis, dan akan bergeser ke Kantor Bupati untuk persiapan upacara puncak. Informasinya, upacara puncak dijadwalkan akan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penutup rangkaian peringatan yang bersejarah ini.

Bupati menutup sambutannya dengan pesan hangat bagi para peserta kompetisi "Selamat bertanding, lakukan yang terbaik untuk Damkar se-Indonesia!"

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa,Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Para Kepala OPD dan Kabag lingkup Pemkab Sumbawa Sponsor dan tamu undangan lainnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dalam upaya memperkokoh fondasi pelayanan kesehatan berbasis masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa resmi memulai rangkaian Workshop Peningkatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka secara perdana di Kecamatan Sumbawa pada Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan agenda kunjungan kerja Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, guna memantau langsung kesiapan garda terdepan pelayanan posyandu berbasis 6 SPM di tingkat bawah.

Kepala Bidang Kelembagaan Desa dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Yuni Ilmi Kurniati, S.STP., M.Si, menjelaskan bahwa workshop ini menyasar empat kecamatan prioritas. Jadwal pelaksanaannya adalah untuk  Kecamatan Sumbawa tanggal  11 Mei 2026, Kecamatan Lunyuk,l tanggal 12 Mei 2026, Kecamatan Alas tanggal  19 Mei 2026 dan Kecamatan Moyo Utara tanggal  21 Mei 2026

"Tujuannya jelas, yakni meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Tim Pembina Posyandu dalam membina pengurs dan kader posyandusecara berjenjang. Kader adalah ujung tombak pelayanan dasar kita," tegas Yuni.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumbawa, Jaya Kusuma, S.Sos, yang hadir membuka acara, menekankan pentingnya peran Posyandu dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

 "Kegiatan ini sangat strategis untuk mendukung program prioritas Pemkab Sumbawa, khususnya dalam akses layanan kesehatan preventif bagi ibu dan anak," ujar Jaya Kusuma dalam arahannya.

Workshop ini menghadirkan para pakar sebagai pemateri, di antaranya Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE (Ketua TP Posyandu Kabupaten), Syarif Hidayat, SKM., MPH (Kepala Dinas Kesehatan) Bidang Kelembagaan Desa Dinas PMD

Fokus materi mencakup pengelolaan data Posyandu 6 SPM nerdasarkan permendagri 13 tahun 2024 yang akurat, strategi penanganan stunting, hingga integrasi program Keluarga Berencana (KB) dengan kearifan lokal.

Sebagai bentuk aksi nyata, rombongan juga melakukan kunjungan ke Posyandu Flamboyan di Kelurahan Brangbiji. Di sana, dilakukan penyerahan paket sembako nerkah dari Baznas sumbawa bg warga rentan beresiko stunting dan simbolis dukungan opd pengampu SPM dan sebagai upaya intervensi spesifik maupun sensitif dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting 

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, SE, menaruh harapan besar pada output kegiatan ini. Ia menargetkan peningkatan standar profesionalisme tim pembina agar mampu memberikan dampak nyata di lapangan.

"Kami berharap cakupan pelayanan Posyandu di Sumbawa bisa mencapai 95% pada akhir 2026. Ini sejalan dengan target RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029," ungkap Ulumuddin optimis.

Dengan partisipasi aktif puluhan peserta dari berbagai desa dan kelurahan, workshop ini diharapkan menjadi momentum kolaborasi lintas sektor demi menciptakan masyarakat Sumbawa yang lebih sehat dan sejahtera sesuai tema semarak Hari Posyandu Nasional tahun ini, tranformasi posyandu untuk meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat. (Gam)

Sumbawa Besar, NTB -Amarmedia.co.id- Kepolisian Sektor Batu Lanteh Polres Sumbawa kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga masyarakat yang tengah berduka. Bhabinkamtibmas Desa Klungkung, Aipda Ikadek Budiarta, melaksanakan kegiatan "Polri Peduli Kedukaan" dengan menyambangi rumah duka almarhum H.M. Zain di Dusun Klungkung, Desa Klungkung, Kecamatan Batu Lanteh, Minggu pagi (10/05/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kapolsek Batu Lanteh menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata empati dan kedekatan Polri dengan masyarakat, terutama saat warga sedang tertimpa musibah.

"Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah warga yang berduka adalah bentuk dukungan moril dari instansi Polri. Kami merasa kehilangan atas berpulangnya salah satu tokoh agama di wilayah ini, dan kehadiran kami diharapkan dapat memberikan penghiburan serta penguatan bagi keluarga yang ditinggalkan," ungkapnya.

Almarhum H.M. Zain (80) semasa hidupnya dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Beliau merupakan Imam Masjid Nurul Hidayah Desa Klungkung yang telah banyak berjasa dalam membina mental dan spiritual warga di Dusun Klungkung.

Kehadiran Bhabinkamtibmas di rumah duka disambut hangat oleh pihak keluarga dan pelayat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara kepolisian dengan tokoh agama dan masyarakat di wilayah Batu Lanteh terjalin dengan sangat erat.

Dalam kunjungannya, Aipda Ikadek Budiarta berinteraksi langsung dengan keluarga almarhum untuk menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam dari keluarga besar Polsek Batu Lanteh. Ia juga menghimbau kepada keluarga yang ditinggalkan agar tetap sabar, tabah, dan mengikhlaskan kepergian almarhum.

Selain mendoakan almarhum, kehadiran Bhabinkamtibmas di lokasi juga bertujuan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di sekitar rumah duka tetap kondusif, sehingga prosesi persiapan pemakaman dapat berjalan dengan khidmat dan lancar. (AM/Hps)

Sumbawa Besar, NTB -Amarmedia.co.id- Upaya Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus digencarkan hingga ke tingkat desa. Bhabinkamtibmas Desa Mata, Briptu Muh Andy Ramadhan, melaksanakan kegiatan sambang dan silaturahmi dengan mengunjungi lokasi lahan jagung milik warga di Desa Mata, Kecamatan Tarano, Minggu pagi (10/05/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kapolsek Empang AKP Abdul Muis Tajudin, menyampaikan bahwa pendampingan intensif kepada para petani merupakan langkah nyata Polri dalam menyukseskan swasembada pangan.

"Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah lahan pertanian bukan sekadar pemantauan, melainkan bentuk dukungan moril untuk memastikan para petani tetap bersemangat dalam mengelola lahan mereka. Hal ini selaras dengan program prioritas pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kunjungan yang berlangsung pada pukul 10.00 WITA tersebut, Briptu Muh Andy Ramadhan berdialog langsung dengan pemilik lahan, Bapak Mansyur. Petugas memberikan semangat serta memotivasi agar tanaman jagung yang sedang tumbuh dirawat dengan optimal, mulai dari pembersihan gulma hingga pemupukan tepat waktu, guna meraih hasil panen yang maksimal dan melimpah.

"Selain memantau kondisi tanaman jagung, Bhabinkamtibmas juga menyerap aspirasi dari petani terkait kendala yang dihadapi di lapangan untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait." tambahnya.

Tak hanya fokus pada lahan utama, Bhabinkamtibmas juga memberikan himbauan kepada Bapak Mansyur dan warga sekitar untuk kreatif dalam memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing. Warga diajak untuk menanam tanaman hortikultura seperti cabai, sayuran, dan kebutuhan dapur lainnya sebagai langkah penguatan ketahanan pangan dari lingkup terkecil atau keluarga.

Melalui sinergi yang baik antara masyarakat dan Polri, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah pedesaan tetap kondusif seiring dengan meningkatnya kesejahteraan para petani. Seluruh rangkaian kegiatan sambang ini berjalan dengan tertib dan lancar. (AM/Hps)

Mataram Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas grand opening Kantor Hukum Law Firm Puri dan Partners Hotman 911 Nusa Tenggara Barat yang resmi dibuka di Mataram, NTB Senin 11 Mei 2026.

Ucapan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap hadirnya kantor hukum yang diharapkan mampu memberikan pendampingan dan perjuangan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Menanggapi hal itu, Putri Maya Rumanti, S.H., M.H., selaku pimpinan kantor sekaligus Koordinator Hotman 911 NTB, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan ucapan selamat dari Bupati Sumbawa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP atas ucapan selamat dan dukungannya terhadap grand opening Law Firm Puri dan Partners Hotman 911 NTB,” ujar Putri Maya Rumanti.

Ia menjelaskan, kehadiran kantor perwakilan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan hukum.

Setelah Tim Hotman membantu Radit yang saat ini sedang duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dituduh membunuh pacarnya di Pantai Nipah, kini Law Firm Puri dan Partners (Tim Hotman Paris 911) membuka kantor perwakilan di Mataram, NTB.

Dengan dibukanya kantor tersebut, diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan bagi para pencari keadilan di Nusa Tenggara Barat.

“Kami berharap keberadaan kantor ini bisa menjadi tempat perjuangan dan pendampingan hukum bagi masyarakat NTB yang membutuhkan keadilan,” tutup Putri Maya Rumanti, S.H., M.H. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si bersama Kabid Binpres dan jajaran, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd, pada Senin (11/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas suksesnya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP se-Kabupaten Sumbawa yang baru saja usai. Fokus utama pembahasan adalah mengenai keberlanjutan pembinaan bagi para juara di berbagai cabang olahraga.

Gelaran O2SN tahun ini telah melahirkan juara-juara baru, khususnya pada cabang olahraga unggulan seperti atletik, pencak silat, dan bulu tangkis. Bakat-bakat muda ini dinilai memiliki potensi besar untuk mengharumkan nama daerah di masa depan.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa prestasi yang diraih di level sekolah tidak boleh berhenti begitu saja setelah kompetisi usai.

"Para atlet juara hasil O2SN ini adalah talenta muda yang perlu mendapat perhatian serius. Kami akan segera berkoordinasi dengan masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) terkait agar mereka masuk dalam program pembinaan yang terarah, profesional, dan berkesinambungan," ujar Abdul Rafiq.

Menurut Rafiq, O2SN harus dipandang sebagai "pintu masuk" atau entry point dalam piramida pembinaan atlet nasional. Pembinaan yang terputus hanya di level pelajar dianggap sebagai kerugian besar bagi ekosistem olahraga daerah.

"Tujuan kita adalah mencetak atlet unggulan Kabupaten Sumbawa yang mampu bersaing di level daerah, nasional, bahkan internasional. Karena itu, pembinaannya harus jangka panjang," tambah Rafiq

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa atas komitmennya menyelenggarakan wadah penjaringan atlet usia dini. Sinergi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga dinilai sebagai kunci sukses pembangunan olahraga prestasi.

KONI berharap ajang O2SN mendatang dapat menambah jumlah cabang olahraga yang diperlombakan sehingga ruang pencarian bakat semakin lias."Semakin luas ruang kompetisi, semakin banyak potensi tersembunyi yang bisa dijaring dari berbagai pelosok daerah" ujarnya. Ia juga mendorong setiap pengurus Cabor untuk lebih proaktif memantau hasil kompetisi usia dini.

"Sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan KONI adalah fondasi utama dalam membangun ekosistem olahraga yang kuat di Kabupaten Sumbawa. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun talenta hebat yang luput dari pembinaan," pungkas Abdul Rafiq.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id – PT BPR NTB Perseroda menetapkan tahun 2026 sebagai momentum transformasi besar melalui berbagai aksi korporasi strategis. Fokus utama manajemen saat ini adalah menekan angka Non-Performing Loan (NPL) hingga ke level satu digit guna memuluskan langkah kerja sama strategis (linkage) dengan Bank Umum serta mempercepat digitalisasi layanan perbankan.

Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menjelaskan dalam penyampaiannya di hadapan anggota Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa Jumat 8 Mei 2026, bahwa penurunan NPL menjadi syarat mutlak otoritas perbankan (Bank Indonesia dan OJK). Hal ini juga menjadi kunci utama bagi BPR NTB untuk meluncurkan layanan mobile banking secara penuh.

Berdasarkan ikhtisar data keuangan tahun buku 2025, BPR NTB menunjukkan pertumbuhan aset yang signifikan sebagai indikator perluasan pangsa pasar. Total aset per Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1,235 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp1,08 triliun.

Dari sisi profitabilitas, jumlah laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan tajam. Pada tahun 2024, laba terealisasi sebesar Rp35,328 miliar, sementara pada tahun 2025 melonjak menjadi Rp50,119 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp38,017 miliar. Sementara itu, penyaluran kredit pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp671,736 miliar.

Meskipun mencatat pertumbuhan laba, manajemen mengakui tantangan besar pada rasio kredit bermasalah. Rasio NPL gross pada tahun 2025 menyentuh angka 14,35%, naik dari 12,7% di tahun sebelumnya. Kenaikan nominal NPL tercatat sebesar Rp29,2 miliar atau tumbuh 23,25%.

Faisal mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, di antaranya Faktor Eksternal berupa perlambatan ekonomi pada sektor UMKM dan transisi pemberlakuan sistem gaji SIPD online. Kemudian faktor internal yakni belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan (monitoring) kredit pasca-pencairan.

Serta di Struktural adanya kekosongan struktur kepengurusan BPR NTB sebagai hasil RUPS Luar Biasa sejak 15 Juli 2025 hingga 7 Maret 2026.

Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen melakukan write-off atau hapus buku terhadap nasabah macet periode 2011 hingga Desember 2024 dengan proyeksi mencapai Rp50 miliar. Kebijakan ini murni bersifat akuntansi dan bukan penghapusan tagihan.

"Kami memiliki potensi 'harta karun' atau piutang yang sudah dihapus buku mencapai Rp70 miliar. Ini yang sedang kita kejar kembali melalui pembenahan SDM dan pola penagihan soft collection," ungkap Faisal. Jika piutang ini tertagih, dana tersebut akan langsung masuk sebagai modal dan laba karena cadangannya telah dibentuk 100%.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus merasakan dampak positif dari kinerja BPR NTB melalui pertumbuhan dividen. Berikut rincian dividen Pemkab Sumbawa pada Tahun Buku 2022 sebesar Rp1,656 miliar. Tahun Buku 2023 sebesar Rp1,857 miliar, Tahun Buku 2024 sebesar Rp2,43 miliar dan Proyeksi Tahun Buku 2025 sebesar Rp4,093 miliar.

Hingga 31 Desember 2025, Pemkab Sumbawa memegang 14,85% saham dengan total nominal setoran modal (termasuk kewajiban) sebesar Rp28,725 miliar.

Di sisi inovasi, per April 2026, BPR NTB telah memungkinkan pemilik rekening untuk menerima transfer langsung dari bank umum lain. Manajemen berkomitmen mendorong layanan berbasis aplikasi agar nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor. "Kita sudah hidup di zaman 5.0. Inovasi akan terus dikawal agar izin mobile banking penuh segera terbit," tambah Faisal.

Selain itu, BPR NTB juga menyiapkan dana CSR sebesar Rp1,5 miliar untuk tahun 2026. Alokasi dana ini dibagi menjadi 75% melalui Pemerintah Daerah selaku pemilik saham dan 25% dikelola bank untuk masyarakat.

Menutup keterangannya, manajemen menekankan komitmen pada sektor UMKM yang mencakup lebih dari 60% porsi kredit perusahaan. Terkait sektor pertanian di Sumbawa, bank menerapkan pola supply chain dan penguncian pembeli (off-taker) untuk memitigasi risiko gagal bayar.

"BPR ini tumbuh dari pasar-pasar. DNA kami adalah UMKM. Kami akan kembali ke akar tersebut dengan pelayanan modern namun tetap mempertahankan kedekatan karakter dengan nasabah," pungkasnya. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id— PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Perseroda tengah mematangkan langkah strategis untuk melakukan konversi menjadi BPR Syariah pada tahun 2026. Rencana besar ini mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Direksi PT BPR NTB dengan Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di kantor pusat BPR NTB, Jumat (8/5/2026).

Direktur PT BPR NTB Faisal menjelaskan bahwa proses konversi menuju sistem syariah bukan sekadar didasari oleh faktor mayoritas penduduk Muslim di NTB, melainkan murni pertimbangan potensi bisnis yang besar. Selama ini, status konvensional membatasi ruang gerak BPR dalam memasarkan produk tertentu.

"Ada potensi luar biasa di segmen ultra UMKM, salah satunya usaha pergadaian emas dan elektronik yang tidak bisa kami jalankan di sistem konvensional saat ini. Data tahun 2023 menunjukkan potensi emas yang digadaikan di NTB mencapai Rp 4 triliun. Ini peluang yang akan kita sasar pada 2026," ujarnya di hadapan anggota Pansus 2.

Selain rencana konversi, BPR NTB juga tengah membahas kerja sama dengan bank umum untuk menekan harga jual kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K. Pihaknya berambisi menawarkan suku bunga yang jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.

"Jika sebelumnya di angka 12 persen, ke depan insyaallah bisa di bawah itu. Kami ingin memberikan pilihan yang lebih ringan bagi teman-teman ASN dan P3K," tambahnya.

Meski mengapresiasi capaian laba yang menyentuh angka kisaran Rp 50 miliar, jajaran Pansus 2 DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan sejumlah catatan kritis. Ketua Pansus, I Nyoman Wisma SIP menyoroti angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang dinilai masih cukup tinggi di angka 14 persen.

"Angka NPL 14 persen ini menjadi kewajiban direksi untuk segera mencari langkah konkret dan strategis untuk menekannya. Masalah kredit macet ini berbanding lurus dengan kesehatan bank dan keberlanjutan laba ke depan," tegas Wisma.

Selain NPL, pihak legislatif juga mempertanyakan rincian terkait cadangan dari laba rugi serta kebijakan penghapusan bukuan yang perlu ditampilkan secara transparan agar posisi keuangan bank terlihat lebih objektif.

Di sisi lain, Direktur BPR NTB yang baru menjabat sejak Maret 2026 tersebut memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa. Ia menilai Pemkab Sumbawa sebagai salah satu pemegang saham yang paling peduli terhadap perkembangan bank daerah ini.

"Dukungan Pemkab Sumbawa sangat terasa. Kepala cabang kami rutin dipanggil setiap bulan, ditanya apa kendalanya, apa yang bisa dibantu. Ini bentuk supervisi dan dukungan nyata yang sangat membantu perkembangan kami di daerah," ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Sekretaris Pansus H Zohran SH, bersama anggota Pansus lainnya. Dari BPR NTB Perseroda hadir pula Komisaris Utama Aku I Kholic, Komisaris Independen RianPramuniarti, Syarif Mustaan dan Direktur kepatuhan Dani M.

Pertemuan tersebut berakhir dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses kemajuan BPR NTB  dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di sektor UMKM dan kesejahteraan pegawai. (AM)

Oleh  : Asmediati 

SAYA melihat sejumlah anak yang sejak usia dini telah meraih banyak prestasi dari berbagai kompetisi yang mereka ikuti. Usia mereka masih sekolah dasar (SD), tapi semangat mereka tak kalah dari pelajar SMA atau mahasiswa. Mereka tampil percaya diri di depan publik, berbicara lantang, bahkan mampu menguasai panggung dengan baik.

Anak-anak itu mengikuti lomba-lomba literasi yang mereka minati, seperti baca puisi, mendongeng, berpantun, storytelling, solo song, menulis kreatif, hingga monolog. Layaknya anak-anak, kemampuan yang mereka pertunjukkan tentu masih merupakan karya seorang kanak-kanak. Mereka polos, spontan, dan jujur. 

Namun, tidak sedikit pula anak-anak yang tampil bukan lagi seperti anak-anak, melainkan seperti orang dewasa. Mereka seolah melampaui usianya.

Fenomena itu sering kali lahir dari polesan “berlebihan” orang-orang dewasa di sekitarnya. Orangtua, pelatih, bahkan lingkungan sosial kadang terlalu berambisi menjadikan anak tampil sempurna. Akibatnya, anak kehilangan ruang untuk tumbuh secara alami.

Jika tidak hati-hati mendampingi, anak bisa kehilangan masa kanak-kanaknya. Mereka mungkin terlihat hebat di atas panggung, tapi diam-diam memikul beban yang terlalu berat bagi usianya. Prestasi demi prestasi yang diraih kadang berubah menjadi tuntutan yang terus-menerus harus dipenuhi. Anak akhirnya tumbuh dengan kecemasan untuk selalu menang dan ketakutan untuk gagal.

Padahal, kompetisi adalah ruang belajar. Menang memang membahagiakan, tapi kalah juga bagian penting dari proses pertumbuhan mental seorang anak. 

Dari kekalahan, anak belajar menerima kenyataan, menghargai kemampuan orang lain, dan memperbaiki dirinya sendiri. Nilai-nilai seperti itulah yang sesungguhnya lebih penting dibanding sekadar piala dan piagam penghargaan.

Salah satu kesuksesan seorang anak dalam kompetisi sejak dini tidak lepas dari peran orangtua, terutama ibu. Di beberapa kompetisi yang saya hadiri, saya melihat para ibu selalu tampak mendampingi anak-anak mereka. Mereka mengantar, menunggu, memberi semangat, bahkan menjadi tempat anak-anak itu mencurahkan rasa gugup sebelum tampil.

Tidak hanya satu atau dua lomba yang diikuti, banyak anak dilibatkan dalam berbagai kompetisi sehingga talenta mereka berkembang dalam beragam bidang. Ada anak yang pandai membaca puisi sekaligus piawai mendongeng. Ada pula yang mampu menulis kreatif dan tampil baik dalam monolog. Di balik itu semua, sering kali ada ibu yang tekun mendampingi proses tumbuh si anak dari hari ke hari.

Peran ibu bukan semata-mata memastikan anak menjadi juara. Lebih dari itu, ibu hadir sebagai penguat mental dan penjaga keseimbangan jiwa anak. Ketika anak gagal meraih kemenangan, ibu yang bijak tidak akan menjadikan kekalahan sebagai sumber tekanan. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa setiap perlombaan adalah pengalaman belajar yang berharga.

Anak-anak yang cerdas dan literat biasanya belajar dari pengalaman. Mereka memperhatikan kemampuan teman dan lawan-lawannya, lalu belajar dari sana. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. 

Dalam ruang kompetisi, anak-anak sebenarnya sedang belajar tentang kehidupan; tentang kerja keras, disiplin, keberanian, dan sikap menghargai orang lain. Karena itu, dukungan lingkungan sangat menentukan arah pertumbuhan mental mereka. 

Support system yang diberikan guru dan orangtua ketika anak belum menjadi juara akan memberi pengaruh besar terhadap semangat anak selanjutnya. Anak yang terus disalahkan karena kalah bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah minder dan takut mencoba. Sebaliknya, anak yang dihargai prosesnya akan lebih berani menghadapi tantangan berikutnya.

Mental juara tidak hanya dibentuk oleh kemenangan, tapi juga oleh kemampuan menerima kegagalan dengan jiwa besar. Anak-anak perlu diajarkan bahwa keberuntungan tidak selalu datang setiap saat. Ada waktu mereka berdiri di podium kemenangan, ada pula saat mereka harus belajar menerima hasil yang belum sesuai harapan.

Di sinilah pentingnya kedewasaan orang-orang dewasa di sekitar anak. Jangan sampai ambisi orangtua lebih besar daripada kebahagiaan anak itu sendiri. Kompetisi literasi seharusnya menjadi ruang yang menyenangkan, tempat anak bertumbuh dengan sehat, kreatif, dan bahagia. Bukan ruang yang membuat mereka kehilangan keceriaan masa kecil.

Bertaburnya lomba-lomba literasi untuk anak-anak sejatinya memberi wadah positif bagi lahirnya bakat-bakat muda. Idealnya, kecakapan literasi memang dilatih sejak dini. Anak-anak yang terbiasa tampil, membaca, menulis, dan berbicara di depan umum akan memiliki modal penting ketika mereka remaja dan dewasa. Mereka lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih ketat dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Namun, meski kecakapan literasi menjadi bekal masa depan, kita tidak boleh menukar kebahagiaan masa kini anak dengan ambisi jangka panjang tersebut. Ada satu batasan yang tak boleh dilanggar bahwa anak tetaplah anak-anak. Mereka tetap membutuhkan waktu bermain, tertawa, berkhayal, dan menikmati dunianya sendiri tanpa harus selalu merasa sedang dinilai. 

Prestasi memang penting, tapi menjaga jiwa anak agar tetap berkembang secara sehat dan organik jauh lebih fundamental.

Mari kita kembalikan hakikat kompetisi sebagai sarana merayakan keberanian, bukan ajang penghakiman. Membiarkan anak tampil dengan kepolosannya jauh lebih berharga daripada memaksanya mengenakan topeng kedewasaan yang prematur. Biarlah mereka berpuisi dengan gaya mereka sendiri dan mendongeng dengan imajinasi mereka yang murni, tanpa harus dibebani target yang melampaui kapasitas jiwanya.

Alasannya, yang kita butuhkan di masa depan, bukanlah robot-robot pemenang piala, sebaliknya manusia-manusia yang memiliki empati dan integritas. Pendidikan literasi melalui kompetisi harus mampu menyentuh sisi kemanusiaan anak, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tangguh secara emosional.

Tugas kita sebagai pendamping, entah itu orangtua, guru, maupun juri, adalah memastikan lentera kreativitas mereka tetap menyala terang tanpa membakar masa kecilnya. Biarkan anak-anak kita melangkah di atas panggung dengan senyuman yang tulus. Dengan begitu, kemenangan yang sesungguhnya bukan lagi soal siapa yang membawa pulang piala emas, tapi seberapa bahagia mereka mengenali potensi diri dan mencintai proses belajar itu sendiri.[AM]

MATARAM.Amarmedia.co.id —Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah untuk berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Konstruksi sosial politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” kini mestinya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah. Bukan lagi menjadi batas tak tertulis menentukan kepemimpinan daerah.

“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan Lombok Tengah memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama. Bukan lagi sekadar pelengkap komposisi politik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin, 11 Mei 2026

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, sudah saatnya ruang politik yang lebih setara dan inklusif hadir di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang politik itu harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan semata warisan pembagian geografis lama.

Didu tak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk pada kawasan selatan Lombok Tengah yang identik dengan daerah pesisir, kawasan kering, namun memiliki bentang wisata pantai indah luar biasa. Sementara Dayen Kawat merujuk pada kawasan utara yang subur, hijau, dan selama ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan.

Dalam praktik politik Lombok Tengah, pembacaan “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sering dijadikan semacam formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Namun faktanya, posisi bupati selalu berasal dari kawasan “Dayen Kawat”, sedangkan “Lauk Kawat” berada di posisi wakil.

Didu menilai, pola semacam itu merupakan realitas politik historis yang memang lahir dari proses sosial masyarakat Lombok Tengah di masa lalu. Namun demikian, Didu menegaskan bahwa perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan.

Menurutnya, masyarakat kini semakin rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama sebagaimana beberapa dekade sebelumnya. Yang lebih penting bagi publik saat ini kata dia, adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan seorang pemimpin dalam menghadirkan solusi atas persoalan daerah.

“Atas nama demokrasi, tidak boleh ada lagi wilayah yang merasa hanya ditakdirkan menjadi pelengkap kekuasaan,” tandas Didu.

Mantan Esekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, langkah Mi6 yang mendorong figur potensial di kawasan selatan Lombok Tengah untuk tampil merebut posisi kepala daerah, sama sekali bukan dimaksudkan untuk membangun sekat baru antara masyarakat selatan dan utara Lombok Tengah. Mi6 justru memandang bahwa dikotomi “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” seharusnya mulai ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik daerah yang tidak perlu lagi dipertajam dalam praktik demokrasi modern.

“Ini bukan soal membelah masyarakat. Bukan juga soal mempertentangkan utara dan selatan. Justru yang ingin didorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” tegasnya.

Didu menilai, munculnya figur dari selatan sebagai calon bupati akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Sebab, demokrasi yang sehat, menurutnya, memberikan ruang yang sama kepada siapa pun tanpa dibatasi oleh latar geografis.

Ia mengatakan, kawasan selatan Lombok Tengah saat ini juga telah mengalami transformasi yang sangat besar. Kehadiran kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga meningkatnya konektivitas wilayah membuat selatan Lombok Tengah tidak lagi bisa dipandang sebagai daerah pinggiran.

“Selatan hari ini bukan lagi wilayah yang berada di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru justru banyak bergerak di kawasan selatan. Pariwisata internasional berkembang di sana. Infrastruktur berkembang di sana. Ini tentu melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.

Dia juga melihat bahwa secara demografis, kawasan selatan Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan bahkan disebut lebih tinggi dibanding sebagian kawasan utara, meski selisihnya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat bagi lahirnya figur kepemimpinan baru dari kawasan selatan.

Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil di Pilkada 2029 tetap harus mampu membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, dan gagasan pembangunan yang kuat untuk Lombok Tengah secara keseluruhan. Dan menurut dia, kawasan selatan tak kekurangan figur

“Yang dibutuhkan masyarakat Lombok Tengah sekarang itu bukan sekadar figur selatan atau utara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan Lombok Tengah dan membawa daerah ini melompat lebih maju,” ujarnya.

Di sisi lain, Didu mengungkapkan, generasi muda Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk mematahkan pola-pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Anak-anak muda saat ini, kata dia, tumbuh dalam situasi sosial yang jauh lebih terbuka, lebih cair, dan lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya.

Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 bisa menjadi momentum penting lahirnya politik baru yang lebih modern di Lombok Tengah. Politik yang tidak lagi dibangun di atas sekat-sekat wilayah, tetapi di atas pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.

“Generasi muda hari ini lebih melihat kompetensi daripada sekadar asal kawasan. Mereka ingin pemimpin yang punya gagasan, punya energi, dan mampu bekerja. Ini momentum yang sangat baik untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih progresif,” katanya.

Didu juga menyoroti bahwa pembangunan Lombok Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung sangat cepat di daerah tersebut. Apalagi Lombok Tengah kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan strategis di NTB, terutama dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, tantangan Lombok Tengah ke depan tidak ringan. Selain harus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, daerah ini juga menghadapi tantangan urbanisasi, tekanan investasi, transformasi sosial masyarakat, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Didu menilai kepemimpinan Lombok Tengah ke depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pola politik tradisional.

“Daerah ini membutuhkan pemimpin dengan perspektif baru. Pemimpin yang mampu membaca perubahan global, mampu mengelola investasi tanpa meninggalkan masyarakat lokal, dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah percepatan pembangunan,” katanya.

Didu berpandangan, jika figur-figur dari wilayah selatan mulai berani tampil sebagai calon pemimpin utama, maka hal tersebut justru akan memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif pilihan, sementara kompetisi politik akan menjadi lebih sehat dan terbuka.

“Demokrasi yang baik itu ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama. Ketika tidak ada lagi perasaan bahwa wilayah tertentu hanya pantas menjadi pelengkap,” ujar Didu.

Kendati begitu, ia menegaskan, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik bagi Lombok Tengah. Namun tugas semua elemen masyarakat, termasuk kelompok intelektual dan civil society, adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan yang adil bagi semua figur potensial.

“Lombok Tengah harus bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak lagi terjebak pada sekat lama, tetapi fokus pada kualitas kepemimpinan dan masa depan daerah,” tutupnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH.M.Si, memberikan atensi serius terhadap masa depan tenaga pendidik non-ASN di Sumbawa. Pada Senin (11/5/2026), Rafiq mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Pemda) untuk segera mengambil langkah strategis terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan efektif sepenuhnya pada Januari 2027.

Menurut Rafiq, regulasi baru tersebut akan menyederhanakan status kepegawaian pemerintah menjadi hanya dua kategori: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menuntut kesiapan ekstra dari pemerintah daerah agar tidak ada guru honorer yang terpinggirkan.

Abdul Rafiq menekankan bahwa guru honorer adalah pilar penting pembangunan SDM di Sumbawa. Banyak dari mereka yang telah mengabdi belasan tahun di pelosok daerah dengan fasilitas terbatas.

"Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan langkah konkret melalui pendataan dan pemetaan menyeluruh. Data ini harus valid, mencakup masa pengabdian, kualifikasi, hingga sebaran wilayah tugas," tegas Rafiq.

Ia menambahkan bahwa pemetaan ini akan menjadi dasar kuat bagi daerah dalam menyusun formasi PPPK, sehingga para guru yang telah berdedikasi tetap memiliki ruang untuk melanjutkan pengabdian mereka sesuai amanat undang-undang.

Guru honorer adalah bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. Mereka hadir mengisi kekurangan tenaga pendidik, bahkan banyak yang telah bertahun-tahun mengabdi di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil, dengan keterbatasan kesejahteraan namun tetap menunjukkan dedikasi luar biasa bagi dunia pendidikan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem kepegawaian nasional. Namun demikian, aspek kemanusiaan, pengalaman pengabdian, dan kebutuhan riil daerah harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya.

Kami percaya, apabila Pemda Sumbawa mulai mempersiapkan langkah sejak dini, maka proses transisi menuju sistem ASN yang lebih tertata dapat berjalan baik tanpa mengorbankan nasib para guru honorer.

"Pendidikan adalah investasi masa depan daerah. Maka memperhatikan kesejahteraan dan kepastian nasib guru honorer merupakan bagian dari tanggung jawab bersama" pungkasnya (AM).

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Sumbawa, suasana organisasi semakin dinamis dan penuh semangat kebersamaan. Musda yang menjadi agenda penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan ini dipastikan berlangsung menarik dengan hadirnya empat figur terbaik yang siap membawa gagasan dan semangat pengabdian bagi kemajuan NWDI Kabupaten Sumbawa.

Keempat figur tersebut merupakan kader-kader terbaik yang selama ini aktif dalam berbagai bidang pengabdian organisasi. Mereka adalah Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Lajnah Zakat, Infak dan Sedekah NWDI Kabupaten Sumbawa, Alimin, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Umum NWDI Kabupaten Sumbawa, Sukri, S.PdI., M.M.Inov yang dikenal aktif dalam pengembangan pendidikan dan kaderisasi, serta petahana Jamaluddin Maladi, S.Sos., M.T yang saat ini masih memimpin NWDI Kabupaten Sumbawa.

Munculnya empat figur tersebut mendapat perhatian besar dari warga NWDI dan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Banyak pihak menilai bahwa hadirnya beberapa kandidat dalam Musda II menjadi tanda positif berkembangnya demokrasi organisasi yang sehat dan dewasa di tubuh NWDI.

Berbagai kalangan kader berharap Musda II tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepemimpinan semata, tetapi juga momentum memperkuat persatuan, konsolidasi organisasi, serta menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Ketua Umum NWDI Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Maladi, S.Sos., M.T dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musda II memiliki arti penting dalam melanjutkan perjuangan organisasi dan memperkuat peran NWDI di tengah masyarakat.

Ia mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan organisasi selama masa kepemimpinannya yang dinilai terus mengalami perkembangan melalui kerja sama seluruh pengurus, kader, dan jamaah NWDI di Kabupaten Sumbawa.

“Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa merupakan momentum besar untuk melanjutkan perjuangan organisasi ke arah yang lebih baik. Saya berharap seluruh kader tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan semangat kebersamaan dalam proses Musda ini,” ujarnya.

Menurut Jamaluddin, perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaudaraan dan semangat perjuangan harus tetap menjadi prioritas utama seluruh kader NWDI.

“Kita semua adalah keluarga besar NWDI. Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin organisasi harus kita dukung bersama demi keberlanjutan perjuangan dan kemajuan NWDI Kabupaten Sumbawa,” lanjutnya.

Ia juga berharap Musda II mampu melahirkan pemimpin yang visioner, amanah, dan mampu membawa organisasi semakin maju dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan umat.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI menyampaikan bahwa seluruh panitia telah melakukan berbagai persiapan demi menyukseskan pelaksanaan Musda secara tertib dan kondusif.

Menurutnya, Musda II bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat arah perjuangan NWDI di Kabupaten Sumbawa.

“Kami dari panitia berkomitmen melaksanakan Musda secara profesional, demokratis, aman, dan penuh kekeluargaan. Kami ingin Musda ini menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan besar demi kemajuan organisasi,” ungkap Dr. Supriyadi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh figur yang siap berpartisipasi dalam Musda II. Menurutnya, kehadiran empat kandidat terbaik menunjukkan bahwa NWDI Kabupaten Sumbawa memiliki banyak kader potensial yang siap melanjutkan perjuangan organisasi.

“Semua kandidat memiliki kapasitas, pengalaman, dan niat pengabdian yang baik untuk organisasi. Karena itu kami berharap seluruh proses Musda berlangsung sejuk, bermartabat, dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah,” tambahnya.

Menjelang pelaksanaan Musda, dukungan terhadap masing-masing figur mulai terlihat di berbagai kalangan kader dan jamaah NWDI. Meski demikian, suasana organisasi tetap berlangsung harmonis dan penuh semangat persaudaraan.

Para tokoh organisasi juga terus mengajak seluruh kader agar menjaga etika, menghormati perbedaan pilihan, serta menghindari hal-hal yang dapat memicu perpecahan di internal organisasi.

Banyak pihak menilai bahwa siapa pun yang nantinya terpilih memimpin NWDI Kabupaten Sumbawa akan menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan organisasi agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai perjuangan NWDI yang telah diwariskan para pendiri organisasi.

Selain memperkuat pendidikan dan dakwah, kepemimpinan baru nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kaderisasi, pelayanan sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta memperluas kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa diprediksi akan menjadi salah satu momentum organisasi terbesar tahun ini. Semangat demokrasi, persatuan, dan pengabdian yang ditunjukkan seluruh kandidat diharapkan menjadi contoh positif bagi seluruh kader NWDI.

Masyarakat dan jamaah NWDI Kabupaten Sumbawa kini menaruh harapan besar agar Musda II mampu menghasilkan keputusan terbaik demi keberlanjutan perjuangan organisasi serta melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa NWDI semakin maju, solid, dan memberikan manfaat luas bagi umat dan daerah.

Dengan hadirnya empat figur terbaik dalam Musda II, NWDI Kabupaten Sumbawa diyakini akan semakin menunjukkan kedewasaan organisasi serta komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan untuk masa depan yang lebih baik.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan optimal. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kerja UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Bima-Dompu serta Lembaga Penerima Hibah TFCCA yang digelar di Mataram, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP NTB,Akmaldin, S.Pi., M.Si., mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sinergi BLUD dan NGO: Menambal Celah Sumber Daya

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPT BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) memaparkan rencana aksi untuk tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi bagi BLUD untuk mengukur sejauh mana kemampuan sumber daya internal dan anggaran mandiri dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Forum ini menjadi wadah refleksi bagi tiap BLUD dalam mengukur kemampuannya untuk merealisasikan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Artinya, seberapa besar kemampuan BLUD untuk bisa merealisasikan rencana aksi dimaksud dengan sumber daya dan sumber anggaran sendiri sehingga jika masih ada target-target yang belum bisa dilaksanakan sendiri oleh BLUD maka bisa diambil perannya oleh NGO atau mitra lainnya.

Akmaldin, menekankan bahwa peran Non-Governmental Organization (NGO) dan mitra pembangunan sangat krusial dalam mengisi ruang yang belum terjangkau oleh anggaran BLUD.

"Kehadiran NGO dan mitra lainnya memberikan kontribusi signifikan melalui pendampingan teknis, inovasi kegiatan, hingga dukungan sumber daya. Sinkronisasi yang kuat mendesak dilakukan agar kolaborasi berjalan selaras dan saling memperkuat," tegasnya di hadapan para peserta.

Fokus pada Taman Nasional Pulau Moyo

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penguatan pengelolaan terumbu karang di kawasan Taman Nasional (TN) Pulau Moyo dan wilayah penyangganya. Dalam hal ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji mengambil peran strategis sebagai lembaga penerima hibah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) / TFCCA.

Melalui program kolaborasi ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji fokus pada penguatan Model Pengawasan Berbasis Masyarakat (Pokwasmas) dengan melibatkan warga lokal secara aktif dalam memantau aktivitas di perairan TN Pulau Moyo.

Kemudian untuk meningkatman kapasitas konservasi dengan nelatih masyarakat dalam teknik perlindungan ekosistem laut hingga penyediaan Data Ekologi dengan membangun basis data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Target jangka panjang dari inisiatif ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup dan populasi ikan karang yang bernilai ekonomis penting, sekaligus menekan praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).

Diversifikasi Pendapatan dan Keberlanjutan

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat kolaborasi semua pihak dalam rangka merealisasikan rencana aksi dimaksud. 

Selain aspek ekologi, forum juga menyepakati perlunya diversifikasi sumber pendapatan bagi BLUD. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program konservasi dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal.

Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih di Desa Labuan Aji diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui sektor wisata bahari yang berkelanjutan, sehingga konservasi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kunci DKP Provinsi NTB, di antaranya Akmaldin, S.Pi., M.Si. (Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil / KP3K), Syaifuddin Zuhri, S.Pi. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap),  Ir. Beny Iskandar.(Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / SDKP), Karim Marasabessy, S.Pi., M.M (Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan), Koordinator Program serta jajaran Kepala UPT BLUD BPSDKP se-Provinsi NTB.

Dari hasil pertemuan disimpulkan bahwa BLUD masih sangat membutuhkan dukungan dari NGO/mitra dalam rangka melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan ekosistem, melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan kajian untuk pelaksanaan kegiatan wisata Bahari yang ramah lingkungan. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  7 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Bale Mediasi yang digelar di Aula Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (07/05). Dalam sambutannya, Wabup menekankan agar lembaga ini tidak hanya menjadi simbol administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Acara yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Perdamaian Melalui Bale Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Berbasis Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Hukum” ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri, para Camat, Lurah, perwakilan OPD, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati menyampaikan pesan kuat bahwa Bale Mediasi memiliki tanggung jawab moral sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga harmoni sosial.

“Pemerintah daerah mengharapkan kehadiran Bale Mediasi ini tidak hanya sekadar ‘papan nama’. Bale Mediasi harus maksimal sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan—baik hukum maupun sosial—sebelum berdampak luas pada stabilitas daerah,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas demi mewujudkan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Penyelesaian Sengketa yang Humanis dan Efisien

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa, Rimas Intan Katari, SH., MH., menjelaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.

Menurutnya, konflik adalah hal yang sulit dihindari, namun cara penyelesaiannya akan menentukan kualitas hidup bermasyarakat. Beberapa poin utama dari layanan Bale Mediasi meliputi Non-Litigasi yang merupakan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan asas kekeluargaan mengedepankan musyawarah dan prinsip perdamaian.

Juga Cepat & Sederhana karena memangkas birokrasi hukum yang panjang dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta berbasis Lokal yang menyandarkan keputusan pada nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Sumbawa.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan mediasi, Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa kini telah beroperasi secara aktif di Kompleks Kantor Kesbangpoldagri Sumbawa, Jalan Bungur Nomor 2, Labuhan Sumbawa. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan bertransformasi menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian RI melalui Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP/BRMP) NTB menggelar Gerakan Percepatan Tanam dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern–Advanced Agriculture System). Kegiatan ini dipusatkan di lahan Kelompok Tani Bun are II, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis (7/5/2026).

Program prospektif tahun 2026 ini diimplementasikan pada hamparan seluas 100 hektar yang melibatkan enam kelompok tani (Poktan) dari Desa Bunkate dan Desa Perina. PM-AAS hadir sebagai jawaban atas tantangan sektor pertanian masa kini, mulai dari efisiensi tenaga kerja hingga mitigasi perubahan iklim.

Kepala BRMP NTB, Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc, menjelaskan bahwa PM-AAS bukan sekadar metode tanam biasa, melainkan sebuah sistem terpadu. Ia menekankan enam prinsip utama dalam implementasi ini yaitu Penanaman rapat dalam baris untuk meningkatkan populasi tanaman.l, Efisiensi sumber daya, khususnya penggunaan air melalui sistem Alternate Wetting and Drying (AWD), Implementasi mekanisasi secara menyeluruh, Berbasis korporasi untuk penguatan kelembagaan petani, intensifikasi pertanian guna optimalisasi lahan dan Spesifik lokasi, menyesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat.

"Peningkatan populasi tanaman melalui pengaturan jarak tanam yang optimal berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas. Rasionalisasi pupuk juga mengikuti kebutuhan populasi tersebut," ujar Dr. Awaludin.

Inovasi Teknologi dan Mitigasi El Niño

Salah satu sorotan dalam kegiatan ini adalah penggunaan alat tanam Drum Seeder yang telah dimodifikasi. Alat ini menerapkan sistem tanam Jajar Legowo 4:1 hingga 6:1, yang dirancang untuk mempercepat waktu tanam, menghemat biaya tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan tanaman yang seragam.

Sementara itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyatakan bahwa PM-AAS merupakan solusi cerdas di tengah ancaman fenomena El Niño. Dengan pengelolaan air yang lebih terukur dan efisien, petani tetap dapat mencapai hasil maksimal meskipun ketersediaan air terbatas.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyerahkan bantuan berupa unit alat tanam *drum seeder dan 8 ton benih padi berkualitas unggul kepada petani di Desa Perina dan Desa Bunkate. Bantuan ini diharapkan langsung memberikan dampak pada percepatan masa tanam yang sedang berjalan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. "Mekanisasi ini menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja di pedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih melimpah," ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran BBWS Nusa Tenggara I, perwakilan PT Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian, unsur TNI-Polri (Babinsa & Babinkamtibmas), serta tokoh masyarakat setempat. Langkah masif ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi lumbung pangan modern yang kompetitif di masa depan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 7 Mei 2026 — Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PD NWDI) Kabupaten Sumbawa resmi menandai dimulainya babak baru perjalanan organisasi dengan menggelar rapat pembentukan panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) Tahun 2026, Kamis (7/5). Agenda strategis ini bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan momentum penting untuk memastikan estafet perjuangan, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran organisasi tetap berjalan kokoh di tengah dinamika zaman.

Rapat yang berlangsung dalam nuansa penuh semangat, persaudaraan, dan komitmen organisatoris tersebut menjadi pijakan awal bagi seluruh kader dalam menyongsong MUSDA yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 14 Mei 2026 di Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Forum ini dipandang sebagai penentu arah masa depan organisasi sekaligus ruang evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan kepengurusan yang masa bhaktinya akan berakhir pada Mei 2026.

Keseriusan PD NWDI Kabupaten Sumbawa terlihat dari terbentuknya susunan panitia yang diisi figur-figur berkompeten dan dipercaya mampu menjalankan tugas besar ini secara profesional. Berdasarkan hasil musyawarah, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I ditetapkan sebagai Ketua Panitia MUSDA 2026. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Alimin, QH., S.Ag., M.Si, Bendahara kepada Sukri, S.Pd.I., M.M.Inov, Wakil Sekretaris kepada Lalu Ahmad Zainuddin Wathoni, QH., S.E, dan Mawardi diamanahkan sebagai bidang Humas.

Komposisi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak suksesnya seluruh tahapan MUSDA, mulai dari persiapan teknis hingga pelaksanaan forum yang diharapkan melahirkan keputusan-keputusan besar demi kemajuan organisasi.

Ketua Umum PD NWDI Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Maladi, S.Sos., M.T., menegaskan bahwa pelaksanaan MUSDA merupakan amanah organisasi yang tidak bisa ditunda. Berakhirnya masa jabatan kepengurusan saat ini harus dijawab dengan langkah cepat, tertib, dan demokratis agar roda organisasi tetap berjalan tanpa kehilangan arah perjuangan.

Menurutnya, organisasi besar seperti NWDI harus berdiri di atas sistem yang sehat, mekanisme yang jelas, dan kepemimpinan yang lahir dari proses musyawarah yang bermartabat. MUSDA, kata dia, bukan hanya forum pergantian pengurus, tetapi momentum evaluasi, konsolidasi, dan peneguhan visi perjuangan.

“Masa jabatan kepengurusan PD NWDI Kabupaten Sumbawa akan berakhir pada bulan Mei ini. Karena itu, MUSDA harus segera dilaksanakan agar roda organisasi tetap berjalan baik dan estafet kepemimpinan berlangsung secara demokratis, tertib, serta penuh tanggung jawab,” tegas Jamaluddin.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa NWDI sebagai organisasi perjuangan harus terus memperkuat kiprahnya dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, hingga pembinaan generasi muda. Tantangan zaman yang terus berkembang menuntut organisasi untuk tidak hanya menjaga warisan perjuangan, tetapi juga mampu beradaptasi secara progresif tanpa kehilangan nilai dasar.

Karena itu, kepemimpinan baru yang lahir dari MUSDA 2026 diharapkan mampu membawa PD NWDI Kabupaten Sumbawa semakin maju, solid, visioner, dan relevan dengan kebutuhan umat serta masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia MUSDA, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I., menyampaikan optimisme tinggi bahwa seluruh panitia siap bekerja maksimal demi menghadirkan pelaksanaan MUSDA yang sukses, lancar, tertib, dan penuh khidmat. Ia menilai MUSDA bukan hanya agenda struktural, tetapi ruang strategis memperkuat ukhuwah, konsolidasi kader, dan mempertegas arah perjuangan organisasi ke depan.

“Kami siap melaksanakan dan menyukseskan MUSDA PD NWDI Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Panitia akan bekerja maksimal, menjaga soliditas, serta memastikan seluruh persiapan berjalan optimal demi suksesnya forum besar ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus, kader, simpatisan, dan keluarga besar NWDI di Kabupaten Sumbawa untuk menjadikan MUSDA sebagai agenda bersama, bukan sekadar tanggung jawab panitia. Menurutnya, keberhasilan MUSDA akan menjadi cermin kedewasaan organisasi dalam menjaga persatuan, semangat pengabdian, dan kesinambungan perjuangan.

Pelaksanaan MUSDA di Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa diproyeksikan menjadi momentum lahirnya gagasan-gagasan segar, strategi baru, dan kepemimpinan amanah yang siap menjawab tantangan masa depan. Forum ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pergantian struktur, tetapi juga melahirkan energi baru untuk memperkuat eksistensi NWDI sebagai organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial yang terus hadir untuk umat.

Dengan semangat persatuan, kekompakan, dan dedikasi, seluruh elemen PD NWDI Kabupaten Sumbawa kini menatap MUSDA 2026 dengan optimisme tinggi. Sebuah harapan besar tengah disematkan: menjadikan forum ini sebagai titik tolak kebangkitan organisasi menuju masa depan yang lebih kuat, profesional, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan agama. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 7 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dengan menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan: konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan.

“Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegas Pria yang akrab disapa Aka ini.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, pungkasnya.(AM/Diskominfotik)

Sumbawa Barat,Amarmedia.co.id - 7 Mei 2026 – Kabar gembira bagi para pencari kerja di industri pertambangan! PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), raksasa tambang tembaga dan emas di Indonesia, resmi membuka pintu lebar-lebar bagi talenta terbaik tanah air untuk bergabung dalam operasional mereka.

Melalui proses rekrutmen yang inklusif dan transparan, AMNT berupaya menjaring tenaga kerja kompetitif guna mendorong kinerja operasional yang berkelanjutan. Fokus utama kali ini adalah memperluas akses bagi angkatan kerja lokal di Nusa Tenggara Barat, tanpa menutup peluang bagi putra-putri terbaik di kota-kota besar lainnya.

Vice President Corporate Communications AMNT, Kartika Octaviana, Kamis 7 Mei 2026 dalam keterangannya menegaskan bahwa talenta adalah kunci utama kemajuan perusahaan.

Di AMNT, kami percaya bahwa talenta terbaik adalah kunci untuk mendorong kinerja operasional yang unggul dan berkelanjutan. Melalui proses rekrutmen ini, kami ingin membuka peluang yang lebih luas -khususnya bagi putra-putri daerah – untuk berkembang bersama kami, sekaligus berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan nasional,” ujar Kartika. 

Alur Pendaftaran dan Seleksi

Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara online melalui pengisian formulir dan pengiriman Curriculum Vitae (CV). Pastikan Anda mencatat tanggal penting berikut agar tidak ketinggalan:

• Pembukaan Formulir (Wilayah NTB) di mulai 20 Mei 2026 (Mencakup KSB, Kab. Sumbawa, Mataram, dan sekitarnya).
• Batas Akhir Formulir (Luar NTB): 31 Mei 2026 (Khusus kandidat dari Surabaya dan Jakarta).

Kandidat yang lolos seleksi administrasi awal akan diundang untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan  yang terdiri dari wawancara dan tes praktik selama 4-5 hari. Menariknya, AMNT menambah titik lokasi seleksi di Taliwang dan Sumbawa Besar untuk memfasilitasi tingginya antusiasme pelamar lokal.

 Jadwal Seleksi Lanjutan

Berikut adalah jadwal resmi pelaksanaan tes di berbagai titik lokasi:

1. Taliwang  (Kab. Sumbawa Barat) tanggal  5 - 8 Juni 2026
2. Sumbawa Besar (Kab. Sumbawa) tanggal  12 - 15 Juni 2026
3. Mataram tanggal 19 - 22 Juni 2026
4. Surabaya  17 - 20 Juli 2026
5. Jakarta 24 - 27 Juli 2026 

Proses rekrutmen ini Tidak Dipungut Biaya dalam bentuk apa pun. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. 

Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal komunikasi resmi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Siapkan CV terbaik Anda dan jadilah bagian dari masa depan industri pertambangan Indonesia! (AM)

Jogjakarta, Amarmedia.co.id 6 Mei 2026 – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas pelantikan para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Secara khusus, Abdul Rafiq memberikan ucapan selamat kepada H. Yudi Patria Negara, ST., MM., yang merupakan Sekretaris Umum KONI Sumbawa, atas amanah barunya sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Dalam pernyataannya, Abdul Rafiq menyampaikan bahwa terpilihnya H. Yudi Patria Negara dalam jajaran pejabat struktural merupakan bukti kepercayaan pimpinan terhadap kompetensi dan dedikasi yang selama ini ditunjukkan, baik dalam birokrasi maupun dalam memajukan dunia olahraga di Tana Samawa.

"Keluarga besar KONI Sumbawa merasa bangga. Pelantikan Saudara H. Yudi sebagai Sekretaris Inspektorat adalah langkah strategis yang tepat. Kami yakin, pengalaman beliau sebagai Sekretaris Umum KONI yang terbiasa dengan manajerial organisasi akan membawa dampak positif bagi penguatan fungsi pengawasan di Inspektorat," ujar Abdul Rafiq.

Optimalisasi Birokrasi Menuju Sumbawa Unggul

Senada dengan pesan Bupati Sumbawa, Ir.H. Syarafuddin Jarot, MP . Abdul Rafiq menekankan pentingnya semangat pelayanan dalam rangka optimalisasi peran pemerintah. Menurutnya, birokrasi yang kuat dan bersih adalah fondasi utama untuk membangun Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.

"Penempatan the right man on the right place yang dilakukan Bupati hari ini adalah angin segar bagi percepatan pembangunan daerah. Kami di KONI siap bersinergi dengan birokrasi yang baru dilantik untuk memastikan program-program kemasyarakatan, termasuk pembinaan atlet, berjalan selaras dengan visi besar daerah," tambahnya.

Ketua KONI juga berharap agar H. Yudi Patria Negara dan seluruh pejabat yang dilantik dapat mengimplementasikan budaya pelayanan yang ditekankan Bupati, yakni penerapan pilar "Senyum, Salam, Maaf, dan Tolong".

"Etika pelayanan ini sangat penting. Kita ingin birokrasi kita tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga sejuk dan humanis dalam melayani masyarakat. Selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang dilantik, mari kita bawa Sumbawa terbang lebih tinggi dengan semangat pengabdian yang tulus," tutup Abdul Rafiq.

Untuk diketahui, prosesi pelantikan 70 Pejabat Struktural dan 6 Kepala Sekolah ini berlangsung khidmat di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa sebagai bagian dari langkah penyegaran organisasi dan akselerasi target pembangunan daerah. (AM)

Yogyakarta. Amarmedia.co.id - Demi meningkatkan kualitas narasi dan storytelling, Museum Bala Datu Ranga (MBDR) melakukan studi banding ke lima museum terkemuka di Yogyakarta yaitu Museum Sonobudoyo, Museum Kraton Yogyakarta, Museum Ullen Sentalu, Museum Benteng Vredeburg, dan Diorama Arsip Jogja. Kegiatan studi banding ini berlangsung tanggal 4 – 8 Mei 2026 yang diikuti oleh tiga staf museum yaitu Kurator, Edukator, dan Preparator Museum untuk meningkatkan mutu narasi dan alur penceritaan, penyampaian informasi kepada publik, dan penyajian koleksi dengan tata pameran yang terkonsep. 

Kepada Wartawan, Kamis 7 Mei 2026, Direktur Museum Bala Datu Ranga Yuli Andari Merdekaninggias MA mengatakan bahwa MBDR memilih Yogyakarta sebagai lokasi studi banding museum karena di kota ini eksis museum-museum yang memiliki kualitas bagus dan sudah memenuhi standar museum tingkat nasional maupun internasional. Museum Sonobudoyo misalnya telah dibentuk pada tahun 1931 hasil dari Kongres Kebudayaan Java Instituut di Yogyakarta. Sehingga museum ini merupakan salah satu museum tertua yang ada di Indonesia karena telah eksis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Museum kedua yang dikunjungi yaitu Museum Benteng Vredeburg merupakan museum yang menempati bekas bangunan benteng pertahanan Belanda yang dibangun tahun 1760.

Museum Kraton Yogyakarta merupakan museum tipe A yang khusus mengoleksi benda-benda milik Kesultanan Yogyakarta yang terdiri dari beberapa museum yaitu: Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Museum Kereta, Museum Batik, dan Museum Lukisan. Yang berikutnya adalah Museum Ullen Sentalu yaitu museum swasta yang didirikan oleh Keluarga Haryono yang dibangun pada akhir tahun 1980-an yang fokus sebagai pusat studi sejarah, seni, dan budaya Jawa. Lokasi terkakhir yaitu Diorama Arsip Jogja yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPAP DIY).

“Lima institusi yang menjadi lokasi belajar MBDR semuanya memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing. Kami belajar pengelolaan museum dari berbagai aspek mulai dari pengelolaan koleksi, penyajian narasi dan alur penceritaan (kuratorial), perancangan tur museum yang edukatif, dan penggunaan teknologi digitalisasi untuk menyajikan narasi museum. Sehingga harapannya, MBDR bisa belajar banyak untuk menghadirkan sebuah museum berkualitas di Kabupaten Sumbawa,” tegas Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A, Direktur yang merangkap sebagai Kurator Museum Bala Datu Ranga.

Studi banding pengelolaan museum ini merupakan program MBDR yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Dana Indonesiana skema Dukungan Institusional Bagi Keberlanjutan Organisasi Kebudayaan. "Hasil studi banding ini nanti akan dipresentasikan dalam peringatan International Museum Day 2026 (Hari Museum Internasional) yang mengangkat tema “Museum Uniting a Divided World” pada tanggal 18 Mei mendatang di Museum Bala Datu Ranga" pungkasnya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memaparkan berbagai potensi investasi unggulan daerah kepada investor Bulgaria dalam pertemuan penjajakan kerja sama investasi di kantor DPMPTSP di Mataram, Rabu (06/05/2026). 

"NTB merupakan daerah yang sangat strategis untuk investasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti bandara dan pelabuhan yang saling terhubung di seluruh wilayah", tegas Kadis H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E.,. 

Dalam paparannya, Irnadi menawarkan sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki prospek besar, di antaranya sektor peternakan, perikanan, pariwisata, serta energi terbarukan.

Pada sektor peternakan, NTB dikenal memiliki potensi peternakan sapi yang cukup besar dengan kualitas daging yang unggul. Hal ini menjadikan NTB sebagai salah satu daerah penghasil sapi yang kompetitif di tingkat nasional.

Sementara itu, pada sektor perikanan, budidaya udang vaname dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan kontribusi ekspor mencapai 3,91 persen. Selain itu, komoditas unggulan lainnya meliputi ikan tuna, ikan cakalang, rumput laut, serta produk garam yang terus berkembang.

Di sektor pariwisata, NTB mencatat kontribusi signifikan dengan nilai mencapai Rp5,96 triliun pada tahun 2025. Beragam destinasi unggulan menjadi daya tarik utama, seperti kawasan Kuta Mandalika yang dilengkapi dengan sirkuit internasional, Gili Tramena, wisata hiu paus, hingga Gunung Rinjani yang terkenal secara global.

Selain itu, sektor energi terbarukan juga menjadi prioritas pengembangan seiring dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, investor asal Bulgaria, Daniel Dobrev menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi yang ditawarkan. Ia menilai NTB memiliki peluang besar, khususnya pada sektor perikanan, terutama komoditas tuna.

“Saya tertarik pada pengembangan produk tuna secara menyeluruh, tidak hanya daging, tetapi juga berbagai produk olahan lainnya,” ujarnya.

Daniel juga mengungkapkan rencananya untuk mengajak rekan-rekannya berinvestasi di industri pengolahan tuna di NTB. Dalam kunjungannya, ia dijadwalkan meninjau langsung lokasi peternakan sapi serta mengunjungi perusahaan perikanan untuk melihat potensi pengolahan tuna.

Selain itu, ia juga tertarik dengan sektor pariwisata NTB yang dikenal ramah bagi wisatawan muslim, sehingga memiliki daya tarik tersendiri di pasar global.

Menutup pertemuan tersebut, pihak DPMPTSP NTB menegaskan komitmennya untuk terus memaksimalkan promosi potensi daerah kepada investor dari berbagai negara. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur NTB agar proses penjajakan investasi dapat dimatangkan terlebih dahulu di tingkat perangkat daerah sebelum ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi.

Diharapkan, hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam membuka peluang kerja sama investasi yang lebih luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pertemuan ini juga mengawali rencana kunjungan Dubes Bulgaria pada Juni mendatang dengan mengunjungi beberapa lokasi investasi seperti Labuhan Haji, Lombok Timur. (jmy/dpmptsp/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id – Di tengah krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, DPD GMNI NTB bersama BEMNUS Bali-Nusra menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter “Menolak Punah” karya Dandy Laksono dan Aji Yahuti di Nonasuka Kopitiam, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini tidak berhenti pada kritik terhadap dampak destruktif industri fashion, seperti limbah plastik dan mikroplastik, melainkan juga menegaskan bahwa solusi nyata untuk membangun peradaban yang lebih berkelanjutan sudah ada dan bisa dikembangkan dari kearifan lokal.

Dalam diskusi yang menghadirkan Adi Ardiansyah dan ARI Sahde Gare serta dipandu oleh Haerul Azmi, peserta diajak melihat bahwa industri fashion tidak harus selalu identik dengan eksploitasi dan pencemaran.

Indonesia, termasuk NTB, memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi alternatif, mulai dari pewarna alami berbasis tumbuhan, teknik produksi tradisional, hingga praktik fashion berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan bahan pewarna alami dari daun, akar, kulit kayu, dan tanaman lokal terbukti tidak mencemari lingkungan serta lebih aman bagi kesehatan manusia.

Ketua DPD GMNI NTB, Sulhamran, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus berpihak pada model produksi yang berkelanjutan, bukan justru memperkuat industri yang merusak lingkungan.

“Kita tidak kekurangan solusi. Kita punya pengetahuan, sumber daya, dan tradisi yang sudah sejak lama hidup selaras dengan alam. Persoalannya adalah keberpihakan: apakah negara mau mendukung jalan yang berkelanjutan atau terus membiarkan dominasi industri berbasis bahan kimia yang merusak” tegasnya.

DPD GMNI NTB mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan pewarna alami dan industri fashion berkelanjutan, melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok berkelanjutan, dan menjadikan perlindungan ekosistem sebagai prioritas kebijakan, bukan sekadar wacana.

“Jika kita serius ingin menyelamatkan lingkungan, maka negara harus hadir mendukung solusi yang sudah ada di tengah masyarakat, bukan justru memperkuat sistem yang merusak. Ini bukan hanya soal industri, tapi soal arah peradaban” tambah Bung Hamran.

Melalui kegiatan ini, DPD GMNI NTB berharap kesadaran publik tidak hanya berhenti pada rasa prihatin, tetapi bertransformasi menjadi gerakan kolektif dan mendorong perubahan pola konsumsi sekaligus menuntut tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan dan masa depan generasi mendatang. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id 6 Mei 2026 — Komitmen dalam menjalankan kewajiban syariat Islam kembali ditunjukkan oleh Kepala Desa Sabeok, Kecamatan Orong Telu, Agus Mutahir, S.Pd., M.Si., yang menunaikan zakat maal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di kediaman beliau di Desa Sabeok.

Penyerahan zakat maal ini diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama jajaran pimpinan BAZNAS lainnya. Momentum ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan individu, tetapi juga diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat luas, khususnya para aparatur desa dan kalangan muzakki di wilayah Kecamatan Orong Telu.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesadaran dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sabeok. Ia menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat, sekaligus sebagai sarana distribusi kekayaan yang berkeadilan.

“Penunaian zakat maal ini bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga bagian dari kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, sehingga pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Syukri Rahmat.

Sementara itu, Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Sebagai seorang muslim, menunaikan zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga menjadi sarana untuk membersihkan harta serta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya berharap masyarakat Desa Sabeok semakin sadar akan pentingnya zakat dan mempercayakan penyalurannya melalui BAZNAS,” ungkapnya.

Pelaksanaan penunaian zakat ini juga menjadi bagian dari standar pelayanan kepada para muzakki yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Setelah proses penyerahan zakat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz M. Lutfi Makki, M.Si. Doa tersebut dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur serta harapan agar zakat yang ditunaikan membawa keberkahan bagi muzakki maupun mustahik yang menerimanya.

Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang menjadi ruh dalam pelaksanaan zakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa Bidang Pengumpulan, Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., turut memberikan komentar terkait pentingnya optimalisasi penghimpunan zakat di daerah. Ia menyampaikan bahwa peran tokoh masyarakat dan pemimpin daerah sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran zakat.

“Keteladanan dari para pemimpin, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sabeok hari ini, memiliki dampak yang sangat besar dalam mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat. Kami di BAZNAS terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada para muzakki, baik dari sisi kemudahan, transparansi, maupun akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sumbawa masih sangat besar dan perlu digali secara maksimal. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat diyakini mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah desa serta berbagai elemen masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.

Penunaian zakat maal oleh Kepala Desa Sabeok ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran berzakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga dapat menjadi gerakan bersama dalam membangun kesejahteraan umat. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat lainnya untuk turut serta dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, zakat diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. (AM(

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Rabu 6 Mei 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang birokrasi untuk terus berbenah demi memperkuat pelayanan publik. Dirinya mengakui bahwa proses pengisian jabatan, khususnya untuk empat OPD yang kosong, telah melalui mekanisme aturan yang cukup panjang dan sempat mengalami kendala administrasi perizinan.

"Proses ini sudah cukup lama kita rencanakan, bahkan sejak sebelum puasa. Namun karena dinamika perizinan yang panjang, baru bisa kita laksanakan hari ini. Ini adalah mutasi keempat dalam masa kepemimpinan kami (Jarot-Ansori) selama satu tahun dua bulan terakhir," ujar Bupati.

Bupati Jarot menegaskan bahwa penataan organisasi ini bukan semata-mata untuk mengganti personel, melainkan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan optimal dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place).

"Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan. Tantangan ke depan tidak ringan; kita menghadapi perubahan global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Pejabat tidak boleh lagi hanya terjebak dalam rutinitas," tegasnya.

Salah satu poin menarik dalam arahan Bupati adalah penekanan pada etika pelayanan publik. Ia meminta seluruh ASN dan pejabat di Kabupaten Sumbawa untuk menerapkan budaya ramah dengan empat pilar utama senyum salam maaf dan tolong.

"Mari menghadapi masyarakat dengan wajah yang sejuk, mengawali interaksi dengan sapaan yang sopan, selalu merendah dan meminta maaf dalam setiap instruksi atau pelayanan serta menggunakan kata tolong saat meminta bantuan atau kerja sama.

"Jangan sampai masyarakat yang datang ke Puskesmas atau kantor pelayanan makin sakit hatinya karena bentakan. Gunakan kata maaf dan tolong. Ini harus dibiasakan, tidak hanya di kantor tapi juga di lingkungan keluarga," pesan Bupati Jarot.

Mendorong percepatan pembangunan, Bupati menggunakan analogi "Kuda Penarik Kereta (Benhur)". Beliau mengingatkan bahwa kecepatan sebuah organisasi sangat bergantung pada elemen yang paling lambat.

"Kecepatan kereta yang ditarik beberapa kuda akan mengikuti kuda yang paling lambat. Saya minta para pejabat yang baru dilantik: jadilah kuda yang berlari kencang. Jangan menjadi kuda yang membuat lari kita jalan di tempat. Kita harus bergerak cepat, bukan sekadar maraton, apalagi jalan santai," imbuhnya.

Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi negara dan pemberantasan korupsi. Ia memperingatkan bahwa korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah dan dampaknya akan membekas selamanya.

"Korupsi itu pasti ketahuan, kalau tidak saat menjabat, ya saat pensiun, atau jika tidak di dunia, maka di akhirat. Mari kita hindari itu dan fokus memberikan pelayanan terbaik," pungkasnya.

Acara ditutup dengan pembacaan pantun oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi para pejabat yang baru mengemban amanah:

Pagi hari minum jamu,

singgah sebentar di tepi taman.

Hari ini tugas baru, amanah datang penuh harapan 

Burung Nuri diseberang

Hinggap sebentar di pohon jati,

mutasi bukan sekedar pindah ruang. 

Tapi langkah baru mengabdi, dengan sepenuh hati.

Selanjutnya Bupati Sumbawa bersama Wakil Bupati Sumbawa dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 520 dan 521 Tahun 2026, berikut adalah beberapa nama pejabat yang menduduki posisi baru:

1. Kaharuddin, SE., M.Ec.Dev. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 
2. Drs. Iwan Sofian, Kepala Dinas Sosial
3. Ulumuddin, SE Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Khaeruddin, SE., M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. I Made Patrya, AP Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Ardiyansyah, S.AP  Camat Sumbawa
7. Evi Supiati, S.STP., M.Si. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindag
8. Arif Alamsyah, S.STP., M.Si. Kabag Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
9. Alfiansyah, S.STP Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Silviana, SE Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
11. Yudi Patria Negara, ST, MM Sekretaris Inspektorat
12. Iyang Syahruddin, S.T Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Zubhan, ST Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Zainuddin, S.Sos, M.M.Inov Camat Alas Barat
15. Irfansyah, S.T., M.T.Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah
16. Muhammad Alif, S.AP Camat Labangka
17. Hermansyah, SE  Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Bakesbangpol)
18. Hadijah, S.AP  Kabid Perbendaharaan Daerah (BKAD) 
19. Yayat Cahyadi, SE  Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Disdukcapil)
20. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si. Sekretaris Kecamatan Moyo Utara
21. Ita Kussaini, S.Farm, S.E., M.H. Kabag Tata Usaha RSUD Kabupaten Sumbawa 
22.  Arpandinata, S.AP  Kabid Prasarana pada Dinas Perhubungan
23. Mulyadi Hartono, S.AP, M.Si  Sekretaris Kecamatan Utan
24. Hermansyah, S.Pd, M.M.Inov Sekretaris Kecamatan Lenangguar
25. Muhammad, SH Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPBD)
26. Linda Widianti, SE Sekretaris Kecamatan Orong Telu
27. Didin Rohmanuddin, S.STP, M.A  sekretaris Kecamatan Lape (AM)

Oleh Hamzanwadi SPd M.M.Inov

Tuduhan soal aliran dana puluhan miliar ke NTB Care yang diarahkan ke rekening pribadi bukan hanya lemah, ia nyaris tanpa fondasi. Dan di titik ini, klarifikasi dari bang Zulkieflimansyah mantan Gubernur NTB sebelumnya justru membongkar satu hal penting yaitu isu ini lebih banyak dibangun oleh kebisingan, bukan data.

Mari kita luruskan. Dalam sistem keuangan daerah, aliran dana miliaran rupiah tidak mungkin “mengalir diam-diam” tanpa jejak. Ada mekanisme APBD, ada pengawasan berlapis, ada audit. Jadi kalau benar ada Rp31 miliar yang “mengalir”, pertanyaannya sederhana di mana dokumennya? di pos anggaran mana? lewat mekanisme apa?

Sampai hari ini, yang beredar hanya narasi. Tidak ada bukti transaksi, tidak ada laporan audit, tidak ada temuan resmi. Yang ada hanyalah pengulangan isu, seolah-olah jika diulang terus, ia akan berubah menjadi kebenaran.

Lebih jauh, upaya menggiring NTB Care sebagai “mesin anggaran” juga keliru sejak awal. Program ini bekerja sebagai penghubung sosial, bukan pengelola dana besar. Menyulapnya menjadi pusat aliran miliaran rupiah adalah bentuk manipulasi logika yang terlalu dipaksakan.

Ironisnya, ketika ditantang untuk menempuh jalur resmi—audit—pihak-pihak yang paling lantang justru tidak menunjukkan langkah konkret. Ini memperlihatkan satu hal: isu ini lebih nyaman dimainkan di ruang opini daripada diuji di ruang pembuktian.

Pernyataan Bang Zulkieflimansyah untuk membuka diri terhadap audit seharusnya menjadi titik akhir spekulasi. Tapi bagi mereka yang memang sejak awal membangun narasi, kebenaran justru bukan tujuan, yang penting adalah gaduhnya.

Publik tidak boleh terus-menerus disuguhi drama tanpa data. Jika memang ada pelanggaran, buktikan secara resmi. Jika tidak, hentikan produksi tuduhan yang hanya merusak akal sehat.

Karena pada akhirnya, tuduhan tanpa bukti bukanlah kritik tapi itu propaganda. 

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahun 2026. 

Pengumuman bernomor B-3.4/3192/PK.03.00/IV/2026 tersebut dirilis 30 April 2026 dan menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja serta peningkatan infrastruktur berbasis partisipasi warga.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa program ini bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, sekaligus pembangunan lingkungan secara partisipatif. “Yang paling penting diketahui masyarakat, program ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tidak ada pungutan liar, tidak ada calo. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dikenakan biaya sepeser pun,” tegas H. Varian kepada media ini, Senin (04/05/2026).

Pendaftaran dibuka mulai 30 April hingga 16 Mei 2026 melalui laman resmi https://bizhub.kemnaker.go.id. Masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Sumbawa, dipersilakan mendaftar secara daring. H. Varian mengimbau agar calon peserta memanfaatkan fasilitas umum seperti warnet atau bantuan perangkat desa jika terkendala akses internet. “Jangan sampai ada warga yang tidak tahu karena keterbatasan informasi. Kami di daerah akan membantu sosialisasi,” ujarnya.

Apa saja kegiatan yang akan didanai? 

Program Padat Karya 2026 berfokus pada proyek-proyek yang langsung dirasakan warga, antara lain: pembangunan jalan rabat beton, jalan menggunakan paving blok, pengerasan jalan, tanggul penahan tanah, saluran air di sekitar pemukiman warga, serta irigasi tersier untuk persawahan. Dengan metode padat karya, proyek-proyek ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Menurut H. Varian, keunggulan program ini adalah sistem partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. “Warga bukan sekadar buruh proyek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Ini sekaligus melatih kemandirian dan gotong royong,” tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Bagi warga Sumbawa yang berminat, Disnakertrans setempat telah menyiapkan posko bantuan pendaftaran di kantor dinas. H. Varian juga mengingatkan agar calon pendaftar menyiapkan dokumen identitas diri (KTP/KK), surat keterangan domisili, serta mengikuti petunjuk di laman bizhub.

“Jangan ragu, ini kesempatan emas. Selain mendapatkan penghasilan, Anda juga ikut membangun kampung sendiri. Tapi ingat, waspadai oknum yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan uang. Laporkan segera jika ada kejanggalan,” pungkas H. Varian.

Masyarakat diimbau segera mendaftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman bizhub.kemnaker.go.id atau menghubungi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Program Padat Karya 2026 diharapkan menjadi langkah nyata pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dari desa.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Komitmen dalam mendukung dunia pendidikan terus ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa melalui program unggulan Sumbawa Cerdas. Pada Selasa, 5 Mei 2026, program ini menyambangi Kecamatan Orong Telu dengan menghadirkan bantuan bagi siswa/siswi serta tenaga pendidik yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran yang berlangsung di Masjid Jami Nurul Iman Desa Sabeok ini menjadi momen penuh harapan bagi 112 penerima manfaat yang terdiri dari siswa SD dan SMP, Guru Tidak Tetap (GTT) di tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Orong Telu, serta guru PAUD dari berbagai desa di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.Minov, yang hadir bersama jajaran pimpinan, yakni Wakil Ketua I M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, SH., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Ma.Pd.Sd, serta Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si. Kehadiran lengkap pimpinan ini menegaskan keseriusan BAZNAS dalam memastikan bahwa program pendidikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, S.Pd., M.M.Inov, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini. Kehadiran para guru, siswa, serta tokoh masyarakat semakin menambah semarak dan makna dari kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kekeluargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa program Sumbawa Cerdas merupakan salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita tetap memiliki semangat untuk belajar meskipun dalam keterbatasan. Begitu juga dengan para guru, khususnya GTT dan guru PAUD, yang selama ini telah mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang perlu kita dukung bersama,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa zakat yang dikelola oleh BAZNAS tidak hanya difokuskan pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan agar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus berprestasi, serta menjadi bentuk apresiasi bagi para guru yang telah berjuang mencerdaskan generasi bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas perhatian yang diberikan kepada dunia pendidikan di wilayahnya. Ia menilai bahwa program ini sangat tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS yang telah memberikan perhatian kepada siswa dan tenaga pendidik di Kecamatan Orong Telu. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi GTT dan guru PAUD yang selama ini mengabdi dengan segala keterbatasan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa dukungan seperti ini sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta semangat mengajar para guru.

“Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut, sehingga kualitas pendidikan di daerah kita semakin meningkat dan anak-anak kita dapat meraih cita-cita mereka,” lanjutnya.

Penyaluran bantuan kepada 112 penerima manfaat berlangsung dengan tertib dan penuh haru. Para siswa tampak antusias menerima bantuan yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan belajar mereka. Sementara itu, para GTT dan guru PAUD juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan, yang dinilai sangat membantu dalam mendukung tugas mereka sebagai pendidik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BAZNAS, dunia pendidikan, dan masyarakat. Interaksi yang terjalin antara para pimpinan BAZNAS, tenaga pendidik, serta siswa menciptakan suasana yang hangat dan penuh inspirasi.

Masjid Jami Nurul Iman Desa Sabeok pada hari itu menjadi saksi bagaimana kepedulian dan semangat berbagi mampu menghadirkan senyum dan harapan bagi banyak orang. Program Sumbawa Cerdas tidak sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga menanamkan nilai optimisme dan semangat untuk terus maju.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam mendukung pendidikan, serta semakin banyak anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan bahwa melalui pengelolaan zakat yang baik, perubahan positif di tengah masyarakat bukanlah hal yang mustahil, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bersama.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Program 100 Mustahik per Desa yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat zakat secara langsung kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Kali ini, Desa Sabeok di Kecamatan Orong Telu menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyaluran yang berlangsung pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Masjid Jami Nurul Iman Desa Sabeok. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh khidmat, diwarnai suasana haru dan kebersamaan antara para penerima manfaat dan rombongan BAZNAS.

Penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama jajaran pimpinan, yakni Wakil Ketua I M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, SH., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Ma.Pd.Sd, serta Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si. Kehadiran pimpinan secara langsung menjadi bukti keseriusan BAZNAS dalam memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, S.Pd., M.Si, yang menyambut hangat kedatangan rombongan BAZNAS, serta Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, S.Pd., M.M.Inov, bersama tokoh masyarakat, imam masjid, marbot, dan warga penerima manfaat yang memenuhi area masjid dengan penuh antusias.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa program 100 Mustahik per Desa merupakan bentuk nyata dari komitmen BAZNAS dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara merata hingga ke desa-desa. Ia menyampaikan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaat dari zakat. Kehadiran kami di Desa Sabeok adalah bagian dari ikhtiar untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para imam, marbot, lansia, serta fakir dan miskin,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa peran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat menentukan keberlanjutan program-program sosial seperti ini. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu sesama.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas perhatian yang diberikan kepada masyarakatnya. Ia menyebutkan bahwa program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas.

“Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Sabeok, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, terutama bagi para lansia, imam, marbot, serta masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Ia juga berharap agar program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat di masa yang akan datang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa dan lembaga seperti BAZNAS sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami siap mendukung penuh setiap program yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Semoga kerja sama ini terus terjalin dengan baik,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada berbagai kelompok penerima manfaat, di antaranya imam masjid, marbot, para lansia, serta fakir dan miskin (duafa). Penyaluran dilakukan secara tertib dengan tetap menjaga suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Para penerima tampak antusias dan bersyukur atas bantuan yang diterima, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehadiran Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah BAZNAS yang konsisten dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Suasana Masjid Jami Nurul Iman pada hari itu dipenuhi dengan nuansa kebersamaan dan kepedulian. Interaksi hangat antara jajaran BAZNAS, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi gambaran nyata bahwa semangat gotong royong masih terjaga dengan baik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Program 100 Mustahik per Desa di Desa Sabeok menjadi bukti bahwa kehadiran zakat yang dikelola dengan baik mampu memberikan dampak positif yang luas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari zakat, serta semakin tumbuh kesadaran untuk saling peduli dan berbagi. BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa.(AM/Adi)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Kepedulian yang tulus kembali ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa melalui program “Sumbawa Sehat” dengan menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga Desa Sabeok, Kecamatan Orong Telu, yakni M. Saleh (18), penyandang disabilitas, dan Zakaria (69), yang mengalami stroke. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026, dengan mendatangi langsung rumah masing-masing penerima manfaat, sehingga menghadirkan suasana yang penuh kehangatan dan haru.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, bersama tim BAZNAS, dan turut didampingi oleh Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, S.Pd., M.Si. Kehadiran rombongan tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga membawa perhatian dan semangat baru bagi keluarga penerima manfaat.

Penyerahan pertama dilakukan di kediaman M. Saleh, seorang pemuda yang hidup dengan keterbatasan fisik dan selama ini bergantung pada bantuan keluarga untuk beraktivitas. Kondisi tersebut membuat ruang geraknya sangat terbatas. Dengan adanya bantuan kursi roda, diharapkan Saleh dapat memiliki mobilitas yang lebih baik dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mandiri.

Suasana haru terlihat jelas saat bantuan diserahkan. Keluarga Saleh menyambut dengan penuh rasa syukur, bahkan tak kuasa menahan air mata. Bagi mereka, bantuan ini bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi juga harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik.

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke rumah Zakaria, seorang lansia yang mengalami stroke dan mengalami keterbatasan dalam bergerak. Dalam kesehariannya, Zakaria hanya bisa terbaring dan membutuhkan bantuan penuh dari keluarga. Kehadiran kursi roda menjadi sangat berarti untuk membantu mobilitas serta memudahkan proses perawatan.

Di tengah suasana sederhana rumah tersebut, penyerahan bantuan berlangsung penuh kehangatan. Keluarga Zakaria tampak terharu dan berulang kali mengucapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa program “Sumbawa Sehat” merupakan bagian dari upaya nyata dalam membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kondisi kesehatan tetap mendapatkan perhatian. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap dapat memberikan manfaat besar, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa BAZNAS akan terus berkomitmen untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian. Dengan kebersamaan, kita bisa membantu lebih banyak lagi warga yang membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas kepedulian yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS yang telah hadir langsung dan memberikan bantuan kepada warga kami. Ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus seperti M. Saleh dan Bapak Zakaria,” ujarnya.

Ia berharap agar program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di Desa Sabeok.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan langsung oleh keluarga penerima manfaat. Dengan penuh haru, keluarga M. Saleh menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ini sangat membantu kami dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua yang telah membantu diberikan kesehatan dan keberkahan,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh keluarga Zakaria yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan kursi roda tersebut.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian ini. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujar mereka dengan mata berkaca-kaca.

Momen penyaluran bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial masih hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Melalui program “Sumbawa Sehat”, BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan harapan, semangat, dan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi keterbatasan.

Langkah kecil yang dilakukan ini membawa dampak besar bagi kehidupan penerima manfaat. Diharapkan, semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi dan peduli, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan manfaat serta memiliki harapan baru dalam menjalani kehidupan.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Situasi di wilayah lingkar tambang Kecamatan Lantung memanas setelah puluhan warga Desa Sepukur menggelar aksi protes keras terhadap PT. INTAM, Senin (4/5/2026). Warga mendesak penghentian total aktivitas operasional perusahaan di wilayah Lantung dan Ropang menyusul kekecewaan mendalam terhadap manajemen yang dinilai tertutup dan tidak transparan.

Ketegangan di lapangan meningkat seiring ancaman warga untuk melakukan aksi sweeping serta pemblokiran akses utama mobilisasi logistik perusahaan. Warga menegaskan tidak akan membuka barikade tersebut sebelum adanya kejelasan dan komitmen nyata dari pihak manajemen pusat.

SUMEA: Kehadiran PT. INTAM Picu Konflik Horizontal

Ketua Sumbawa Mining Entrepreneurs Association (SUMEA) Kabupaten Sumbawa, Yosy Larian, memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi warga. Ia mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk segera mengevaluasi kinerja PT. INTAM secara menyeluruh.

"Hingga hari ini, kami menilai kehadiran PT. INTAM tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, operasional mereka justru kerap memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Jika tidak ada perbaikan signifikan, lebih baik perusahaan ini hengkang," tegas Yosy.

Secara khusus, Yosy menyoroti kegagalan fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) PT. INTAM yang dijabat oleh Muhammad Ramadhan Bs (Doni). Ia menilai Humas saat ini tidak mampu membangun komunikasi yang humanis. "Saya minta Pak Doni dipecat. Beliau gagal membangun sinergi. Kami tidak menolak investasi, tapi investasi harus membawa kesejahteraan, bukan masalah," tambahnya.

Senada dengan SUMEA, perwakilan pemuda Desa Sepukur, Dadang Afriansyah, menekankan pentingnya penataan ulang struktur manajemen perusahaan. Menurutnya, sikap eksklusif perusahaan menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis dengan warga.

"Sinergitas tidak akan pernah terwujud jika manajemen tetap tertutup. Jika kondisi ini terus berlanjut, jangan salahkan kami jika masyarakat mengambil langkah lebih jauh untuk mengusir PT. INTAM dari wilayah kami," pungkas Dadang.

Warga mengajukan tiga tuntutan utama yaitu keterbukaan informasi terkait kontribusi wilayah, Kemitraan Lokal yang nelibatkan warga lokal secara aktif dan profesional dalam rantai bisnis serta Evaluasi SDM Strategis dengan perombakan posisi Humas yang dinilai menghambat komunikasi.

Tanggapan Perusahaan: PT. INTAM Janji Evaluasi Internal

Menanggapi gelombang protes tersebut, pihak Humas PT. INTAM akhirnya angkat bicara. Perusahaan menyatakan menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berkomitmen mengedepankan dialog untuk menyelesaikan kebuntuan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Komunikasi sudah dilakukan salah satunya dengan melakukan sosialisasi di wilayah kerja dimana PT Intam melakukan aktivitas lapangan. Aspirasi, masukan, serta kritik dari masyarakat telah kami terima dan akan segera kami komunikasikan dengan pimpinan pusat perusahaan," ujar Doni perwakilan Humas PT. INTAM.

Kemudian lanjutnya, dalam menjalankan operasionalnya, PT Intam menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dengan memprioritaskan kemitraan bersama vendor-vendor yang berada di wilayah Ring 1. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keberadaan perusahaan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar area operasional.

Selain aspek pemberdayaan vendor, perusahaan juga aktif dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan meliputi penyaluran bantuan bagi korban terdampak banjir serta dukungan sektor agraris melalui bantuan bibit pertanian bagi kelompok tani setempat. "Program-program ini merupakan bagian dari visi perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan kesejahteraan sosial." Imbuhnya.

Pihak manajemen berjanji akan menjadikan poin-poin keberatan warga sebagai bahan evaluasi internal demi kemajuan bersama di wilayah operasional Lantung dan Ropang. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, warga masih memantau ketat akses logistik di lapangan sembari menunggu keputusan konkret dari pimpinan tertinggi PT. INTAM. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan Tanggapan dan Jawaban terhadap Pendapat Bupati Sumbawa atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa DPRD Tahun 2026.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (4/5/2026). Juru bicara Bapemperda, Bunardi, AMd. Pi, memaparkan bahwa pihaknya menerima dengan tangan terbuka seluruh kritik, saran, dan masukan konstruktif dari Pemerintah Daerah demi penyempurnaan regulasi yang akan diberlakukan di "Tana Samawa".

Dalam pidatonya, Bunardi menekankan bahwa Bapemperda akan melakukan filterisasi dan harmonisasi konsepsi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Kami menyambut baik masukan Pemerintah Daerah sebagai upaya penyempurnaan. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan secara cermat, mendalam, dan komprehensif," ujar Bunardi.

Poin utama tanggapan Bapemperda terhadap catatan yang diberikan Bupati Sumbawa yakni terhadap Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyetujui perubahan judul menjadi "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" agar selaras dengan UU No. 16 Tahun 2011. 

Terkait Pemberdayaan Ormas, Bapemperda berkomitmen mensinkronkan mekanisme pelaporan pada Pasal 32 & 33 dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 guna ketertiban administrasi. 

Untuk Pengelolaan Pasar & Swalayan Menerima saran untuk melakukan pencabutan Perda lama (Penyusunan Ulang) jika materi perubahan dalam pembahasan Pansus melebihi 50%. 

Terhadap Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an | menjadikan Raperda ini sebagai payung hukum permanen untuk menjamin keberlanjutan insentif bagi guru TPQ, Imam, dan Marbot. 

"Kami sangat mendukung  sinkronisasi Raperda ini dengan Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2026 terkait pemberian insentif guru TPQ, Imam, dan Marbot. Raperda ini akan menjadi payung hukum permanen agar program tersebut memiliki keberlanjutan (sustainability) di masa depan" ujarnya

Demikian pula untuk Pemajuan Kebudayaan nemastikan tidak terjadi tumpang tindih antara Tim Pemajuan Kebudayaan Desa dengan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). 

Atas ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) menggunakan mekanisme persandingan materi antara usulan DPRD dan Pemda sesuai Pasal 8 PP No. 12 Tahun 2018. 

Menutup penyampaiannya, Bapemperda berharap agar Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk nantinya dapat bekerja secara transparan dan akomodatif. Bunardi juga meminta agar dalam pembahasan materi muatan yang bersifat mendasar, Pansus melibatkan seluruh pihak terkait secara langsung.

"Semoga ikhtiar ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Sumbawa yang Maju, Unggul, dan Sejahtera," pungkasnya.

Sidang Paripurna ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran eksekutif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat dan insan pers.

Susunan Personalia Bapemperda DPRD Sumbawa 2026 adalah Ketua: Bunardi, AMd.Pi, Wakil Ketua: Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si adapun Anggota anggota adalah Alen Taryadi, SH; Gahtan Hanu Cakita; Syukri, HS, A.Ma; I Ketut Sawitra; Edwan Purnama; Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov; Syamsul Hidayat, SE., M.Si; Sandi, S.Pd., M.M.; Sri Wahyuni, S.AP. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 4 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah. Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Wabup mengklarifikasi berbagai isu krusial, mulai dari penyertaan modal BUMD hingga mitigasi perundungan siswa.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov didampingi Wakil ketua DPRD yakni H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH.MH.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi terkait beban fiskal daerah, Wabup menegaskan bahwa Raperda Penyertaan Modal BUMD 2026–2030 merupakan instrumen pengendalian, bukan pemborosan. Plafon sebesar Rp100 miliar yang tercantum adalah batas maksimal untuk lima tahun, bukan komitmen yang harus dicairkan sekaligus.

Wabup memaparkan data positif kontribusi dividen dari BUMD yang sehat yakni PT Bank NTB Syariah telah nemberikan dividen Rp14,13 miliar pada 2024 (naik dari tahun sebelumnya). Pemkab Sumbawa merupakan pemegang saham terbesar ke-3. PT BPR NTB Perseroda telah memberikan dividen Rp2,43 miliar pada 2024 (naik signifikan 30% dari 2023).

"Penyertaan modal tidak bersifat otomatis atau sebagai bail out bagi perusahaan yang merugi. Semua berbasis evaluasi kinerja dan rencana bisnis yang jelas. Jika tidak menunjukkan hasil, investasi dapat dihentikan," tegas Wabup Ansori.

Terkait PT Sabalong Samawa pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh pada 2026, termasuk opsi restrukturisasi atau penghentian jika tidak layak secara usaha. Sementara untuk Perumda Air Minum Batulanteh, penyertaan modal diarahkan pada fungsi sosial dan perbaikan teknis untuk menekan kebocoran air.

Komitmen Anti-Perundungan di Momen Hardiknas

Di sela penyampaian jawaban Raperda, Wabup juga menyinggung momentum Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Buruh (1 Mei). Menanggapi isu perundungan (bullying) yang marak, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah mitigasi presisi.

Pemerintah daerah akan segera membentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman sebagai tindak lanjut Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. "Kami ingin memastikan anak-anak kita terlindungi melalui sinergi guru dan orang tua, seperti dalam kegiatan 'Malam Seribu Cahaya' yang baru saja kita lalui," tambahnya.

Mengenai Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Wabup menjamin bahwa Satpol PP akan bertindak humanis dan sesuai SOP. Sanksi pidana hanya akan menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Sementara itu, untuk perbaikan kualitas lingkungan, pemerintah mengajukan Raperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pemerintah berencana membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Barat (TPA Lekong) dan wilayah Timur (TPA Teluk Santong) pada periode 2026–2027 guna menjangkau seluruh kecamatan.

"Layanan penyedotan lumpur tinja akan diarahkan melalui skema terjadwal (L2T2) setiap tiga tahun sekali untuk meringankan beban masyarakat," jelas Wabup.

 Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi (PKS, Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Gelora, dan Demokrat-PPP Pembangunan) yang telah menyetujui kelima Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. 

Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan regulasi yang inklusif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam memerangi angka stunting. Pada Senin pagi (04/05/2026), Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dengan perbaikan sanitasi lingkungan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga Tim Penggerak PKK dan organisasi perempuan. Tak ketinggalan, tokoh keagamaan, BAZNAS, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya turut hadir, menandakan bahwa isu stunting adalah tanggung jawab kolektif.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial semata.

“Aksi ini harus benar-benar kita laksanakan secara nyata, bukan hanya formalitas. Penanganan stunting harus dilakukan dengan kerja bersama, mulai dari perbaikan gizi, edukasi, hingga penyediaan sanitasi yang layak seperti pembangunan jamban sehat ini,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Intervensi Berkelanjutan dan Pentingnya Sanitasi

Salah satu poin krusial yang disampaikan Wabup adalah mengenai keberlanjutan. Ia meminta agar intervensi tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dipantau secara konsisten selama minimal satu hingga tiga bulan. Hal ini mencakup Pemberian asupan gizi dan makanan tambahan bagi balita.

Demikian pula dengan edukasi intensif  kepada keluarga mengenai pola asuh dan penguatan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga.

Terkait pembangunan jamban sehat Wabup menjelaskan bahwa sanitasi yang buruk adalah salah satu faktor risiko terbesar penyebab infeksi berulang pada anak, yang berujung pada kondisi stunting. Dengan peletakan batu pertama ini, Kelurahan Berang Biji diharapkan menjadi pionir lingkungan sehat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Wabup juga memberikan instruksi khusus terkait penguatan data. Sistem monitoring berkala harus diperketat agar bantuan dan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang dapat diukur secara nyata.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata lintas sektor, kita yakin dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya menutup sambutan.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat oleh Wakil Bupati. Momen simbolis ini menandai dimulainya langkah konkret perbaikan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat di wilayah tersebut, sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi emas Sumbawa di masa depan. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, mengeluarkan pernyataan tegas menyikapi kebijakan baru pemerintah pusat terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Rafiq menginstruksikan seluruh elemen terkait di Kabupaten Sumbawa untuk memastikan harga Gabah Kering Panen (GKP) benar-benar menyentuh angka Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.

Langkah ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri. Kebijakan tersebut mewajibkan gabah petani dibeli minimal Rp 6.500/kg tanpa klasifikasi kualitas yang rumit, selama telah memasuki usia panen.

Sebagai pimpinan partai yang mengakar pada semangat keberpihakan terhadap rakyat kecil, Abdul Rafiq menilai kebijakan ini adalah angin segar bagi petani di "Tau dan Tana Samawa". 

"Kami menyambut baik ketetapan HPP Rp 6.500 ini. Ini adalah bentuk perlindungan nyata bagi petani kita yang selama ini seringkali menjadi pihak paling rentan saat musim panen raya. Jangan biarkan petani Sumbawa berjuang sendiri menghadapi permainan harga," tegas Rafiq dalam keterangan persnya, Senin (4/5/2026).

Meski regulasi pusat sudah jelas, Rafiq mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada pengawasan di lapangan. Ia mencium adanya potensi praktik tengkulak atau spekulan yang mencoba mengakali aturan dengan dalih kadar air atau kualitas gabah.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera melakukan langkah-langkah konkret yakni Pengawasan Ketat

"Dinas Pertanian, Bulog, dan Satgas Pangan (TNI/Polri) harus turun ke penggilingan dan sawah-sawah" ujarnya 

Demikian pula perlu pembentukan posko pengaduan bagi petani yang mendapati hasil panennya ditawar di bawah harga pemerintah dan memastikan penggilingan padi skala besar tidak memonopoli pasar yang dapat mematikan usaha penggilingan kecil di desa-desa.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik spekulan. Peran Bulog sebagai penyerap utama hasil panen sangat krusial agar stabilitas harga terjaga," tambahnya.

Bagi Rafiq, kebijakan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Sumbawa. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, kesejahteraan petani Sumbawa adalah kunci ketahanan pangan nasional.

"Jika harga layak, petani akan termotivasi meningkatkan produktivitas. Ini akan memperkuat ekonomi pedesaan dan memastikan anak-anak petani bisa bersekolah dengan layak," ujar sosok yang juga dikenal sebagai pejuang aspirasi masyarakat ini.

Mengakhiri pernyataannya, Abdul Rafiq menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di semua tingkatan, mulai dari pengurus cabang hingga tingkat desa, untuk proaktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.

"PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik akan terus berada di garis depan. Kami meminta seluruh kader turut mengawasi agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah. Petani harus sejahtera, hasil panen harus dihargai dengan layak, dan negara wajib hadir melindungi mereka," pungkasnya. (AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id - Aula ballroom dipenuhi kader berbaju putih-hitam dengan logo gajah di dada kiri. Sejak pagi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat memadati lokasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI NTB di Mataram, Sabtu (2/5/2026).

Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan wajah-wajah baru yang belakangan menyatakan bergabung dengan PSI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.

Di tengah suasana yang hangat namun penuh semangat, Ketua Umum Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI NTB. Pelantikan itu menjadi penanda dimulainya fase baru konsolidasi PSI di NTB, dengan fokus utama memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di tingkat pusat, melainkan oleh seberapa kokoh struktur organisasi dibangun sampai ke level desa dan dusun, serta seberapa aktif kader hadir di tengah masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah penguatan struktur sampai ke bawah. Kalau organisasi kuat hingga akar rumput, maka gerak partai akan hidup. Kalau ada hambatan dalam pembentukan struktur, sampaikan berjenjang supaya bisa kita bantu selesaikan bersama,” kata Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembentukan struktur partai di NTB, termasuk menyiapkan program kerja yang dapat disinergikan dari tingkat DPW hingga DPRt agar kehadiran PSI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementar itu Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam sambutannya menyebut Rakorwil tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum menyatukan arah gerak politik PSI di NTB menuju target yang lebih besar pada Pemilu 2029.

Menurut dia, PSI NTB memasang target meraih dua kursi DPR RI,masing-masing satu kursi dari Pulau Lombok dan satu kursi dari Pulau Sumbawa. 

Di tingkat daerah, PSI juga membidik peningkatan signifikan kursi di DPRD Provinsi NTB dengan target menempatkan kader terbaik hingga posisi pimpinan dewan.

“Kami membangun partai ini dengan fondasi struktur yang kuat. Hari ini, struktur di tingkat kecamatan hampir tuntas seratus persen, sementara pembentukan struktur tingkat desa sedang dirampungkan. 

Dengan kekuatan organisasi yang semakin matang, kami optimistis PSI NTB mampu menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan pada 2029,” ujar Lalu Budi Suryata.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSI NTB aktif memperluas basis dukungan dengan merangkul sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan basis massa yang kuat di daerah. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari mantan legislator, tokoh adat, tokoh agama, hingga figur politik yang lama berkecimpung di ruang publik NTB.

Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh resmi mengenakan jaket PSI sebagai simbol bergabungnya mereka ke partai berlambang gajah tersebut. Di antaranya H. Rais Ishak, A.A. Ketut Agung Oka Kartha Wirya, H. Lalu Mahdarain, Drs. H. Gaziamansyuri, TGH. Ahmad Mustanir, Multazam, serta I Gede Wenten.

Masuknya sejumlah tokoh itu memberi sinyal bahwa PSI di NTB tengah membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif. Dengan struktur organisasi yang terus diperkuat hingga desa, dukungan tokoh lintas latar belakang, serta target elektoral yang dipasang cukup tinggi, PSI NTB mulai menyiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2029. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan silaturahim dengan manajemen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) di kawasan destinasi super prioritas Mandalika, Jumat (01/05/2026). Pertemuan yang berlangsung di titik ikonik Bukit 360 Circuit Mandalika ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi dalam mempromosikan potensi pariwisata NTB ke kancah internasional.

Rombongan pengurus JMSI NTB dipimpin langsung oleh Ketua JMSI NTB, H. Boy Mashudi, dan diterima oleh Manager Stakeholder dan Public Relation ITDC, Gresita Siahaan. Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB Safrudin S.H., M.H yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi antara pengelola kawasan dan organisasi media.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua JMSI NTB, H. Boy Mashudi menekankan pentingnya peran media siber dalam menjaga citra positif kawasan Mandalika. Ia menyatakan bahwa JMSI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan pengelola kawasan dalam mendiseminasikan informasi yang akurat dan berkualitas.

"Silaturahim ini adalah langkah nyata untuk membangun visi bersama dalam memajukan pariwisata daerah. JMSI NTB siap mendukung penuh publikasi internasional KEK Mandalika melalui jaringan media siber yang profesional guna memastikan pesan kemajuan pembangunan tersampaikan dengan baik ke seluruh dunia," ujar Boy Mashudi.

Senada dengan hal tersebut, Manager Stakeholder dan VIAR ITDC, Gresita Siahaan menyampaikan apresiasi atas inisiatif JMSI NTB. Menurutnya, keberadaan media siber sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik dan investor, terutama menghadapi kalender event balap dunia di Sirkuit Mandalika.

"Dukungan media sangat kami butuhkan untuk menjaga stabilitas informasi di kawasan. Pertemuan di Bukit 360 ini menjadi simbol keterbukaan dan kesiapan kami untuk terus berkolaborasi dengan teman-teman media dalam memotret setiap perkembangan positif di Mandalika," ungkap Gresita.

Sementara itu, pihak Dinas Kominfotik NTB melalui Kabid IKP, Safrudin mengapresiasi terjalinnya komunikasi dua arah yang produktif antara ITDC dan JMSI. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, sehingga KEK Mandalika tetap menjadi magnet utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan diakhiri dengan diskusi santai mengenai strategi komunikasi publik dan sesi dokumentasi dengan latar belakang panorama menyeluruh lintasan sirkuit dan keindahan alam pesisir Lombok Tengah. (AM/Tim)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (2 Mei 2026) – Kasus tawuran yang melibatkan pelajar dari dua sekolah berbeda, yakni SMPN 2 dan SMPN 3 Sumbawa Besar, beberapa waktu lalu, mendapat perhatian serius dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS).

Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, Ketua dan anggota DPKS turun langsung ke dua sekolah tersebut pada Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Tim Dewan Pendidikan yang melakukan kunjungan tersebut terdiri dari Jamhur Husain, Umar, Sanapiah, Jhon Kennedy, dan Sri wahyu Hidayati. Mereka melakukan pertemuan dengan kepala sekolah beserta jajaran guru untuk membahas langkah-langkah konkret pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

Dalam arahannya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Jamhur Husain, menekankan pentingnya memaksimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan.

Menurutnya, TPPK merupakan instrumen penting yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan di sekolah, baik fisik, psikis, perundungan, maupun kekerasan seksual.

“Keberadaan TPPK jangan hanya formalitas. Harus benar-benar aktif dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini, melakukan mediasi, serta memberikan pendampingan kepada siswa,” tegas Jamhur.

Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu, komunikasi dengan orang tua siswa juga harus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Momentum Hardiknas, lanjutnya, harus menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan perilaku siswa.

Dewan Pendidikan berharap, melalui langkah-langkah preventif yang dilakukan secara kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, kasus tawuran maupun bentuk kekerasan lainnya tidak lagi terjadi di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Keluarga besar SMPN 1 Moyo Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu pagi, 2 Mei 2026. Upacara yang berlangsung di lapangan sekolah tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Bertindak sebagai Pembina Upacara,Idfi Setiawan, S.E.  menyampaikan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut, ditekankan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus meneguhkan spirit pendidikan sebagai proses "memanusiakan manusia".

Dalam amanat yang dibacakan oleh Idvi, poin utama yang menjadi sorotan adalah penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Pendekatan ini merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas interaksi di dalam kelas.

"Jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas," ujar Idfi saat membacakan pidato Menteri.

Selain itu, disampaikan pula lima kebijakan strategis kementerian, di antaranya Revitalisasi dan Digitalisasi. " Pembangunan sarana fisik yang nyaman dan penyediaan papan interaktif digital (PID) di ratusan ribu satuan pendidikan" ungkapnya 

Hal kedua adalah tentang Kesejahteraan Guru. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi yang ditransfer langsung serta beasiswa pendidikan bagi guru yang belum bergelar S1.

Disinggung pula pentingnya Penguatan Karakter dengan nenciptakan budaya sekolah ASRI (Aman, Sehat, Risiko, dan Indah) serta program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat adalah Literasi dan Numerasi.Penguatan pada bidang STEM dan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Dan kelima Pendidikan Inklusif dengan memberikan layanan pendidikan yang mudah dan murah bagi anak berkebutuhan khusus serta mereka yang terkendala faktor ekonomi maupun geografis.

Mengakhiri amanatnya, Pembina Upacara mengingatkan seluruh peserta upacara mengenai pentingnya prinsip 3M dalam mewujudkan perubahan pendidikan, yaitu Mindset (pola pikir) yang maju, Mental yang kuat, dan Misi yang lurus.

"Tanpa ketiganya, semua kebijakan hanya akan berhenti sebagai formalitas angka-angka kuantitatif. Mari kita perkuat kerja sama menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat," pungkasnya.

Upacara ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMPN 1 Moyo Utara. Para siswa dan guru tampak antusias mengikuti rangkaian acara hingga selesai, mencerminkan semangat Hari Pendidikan Nasional yang membara di tanah Sumbawa.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id  – 02 Mei 2026, Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 dilaksanakan dengan penuh khidmat pada Sabtu, 2 Mei 2026 di SMPN 1 Labuhan Badas. Kegiatan ini menjadi penutup dari rangkaian peringatan Hardiknas yang sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua.

Sejak pagi hari, para siswa sudah mulai berdatangan ke sekolah dengan mengenakan seragam rapi. Guru-guru juga hadir lebih awal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Suasana halaman sekolah terlihat tertib dan tenang. Para peserta upacara berdiri dengan sikap yang baik, mengikuti setiap tahapan dengan penuh perhatian.

Upacara dimulai tepat waktu. Petugas upacara yang merupakan siswa-siswi pilihan menjalankan tugasnya dengan baik. Pengibaran bendera merah putih berlangsung lancar, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh seluruh peserta upacara. Momen ini terasa sangat mengharukan dan penuh makna.

Kepala SMPN 1 Labuhan Badas, Punijan, S. Pd., M. Pd., bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan pesan penting tentang makna pendidikan. Ia mengajak seluruh siswa untuk lebih menghargai proses belajar dan tidak hanya mengejar nilai semata.

“Pendidikan bukan hanya soal angka dan prestasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi manusia yang baik, saling menghargai, dan memiliki kepedulian terhadap sesama,” ujar Punijan dalam amanatnya.

Ia juga menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Menurutnya, suasana belajar yang baik akan membantu siswa berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara emosional.

“Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Tempat yang membuat mereka merasa aman, didengar, dan dihargai. Dengan begitu, mereka bisa tumbuh dengan baik,” tambahnya.

Upacara ini juga menjadi momen refleksi bagi seluruh warga sekolah. Para guru terlihat serius mendengarkan amanat pembina upacara. Beberapa siswa bahkan tampak terharu saat mendengarkan pesan yang disampaikan.

Salah satu siswa kelas VIII mengatakan bahwa kegiatan ini membuatnya lebih memahami arti pendidikan. “Saya jadi lebih sadar kalau belajar itu bukan hanya untuk nilai, tapi juga untuk masa depan dan menjadi orang yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan upacara ini merupakan bagian akhir dari rangkaian peringatan Hardiknas di Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti festival bermain, satu jam bersama orang tua, hingga malam seribu cahaya. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara siswa, orang tua, dan guru.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terlihat adanya kebersamaan yang kuat antara semua pihak. Orang tua turut hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan sekolah. Hal ini memberikan dampak positif bagi siswa, karena mereka merasa lebih diperhatikan dan didukung.

Selain itu, kehadiran berbagai pihak dalam rangkaian kegiatan juga menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendidik anak.

Upacara bendera yang dilaksanakan di SMPN 1 Labuhan Badas ini juga menjadi bagian dari upacara serentak yang dilakukan di seluruh SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa pada Sabtu, 2 Mei 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat pendidikan di daerah.

Melalui momentum Hardiknas tahun ini, diharapkan dunia pendidikan di Sumbawa dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa.

Punijan juga menyampaikan harapannya agar seluruh siswa terus semangat belajar dan tidak mudah menyerah. Ia mengingatkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, dan semua itu harus dihargai.

“Setiap anak itu istimewa. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari,” katanya.

Di akhir upacara, seluruh peserta kembali diingatkan untuk menjaga semangat kebersamaan dan saling menghormati. Kegiatan ditutup dengan doa bersama agar dunia pendidikan semakin maju dan memberikan manfaat bagi semua.

Upacara Hardiknas di SMPN 1 Labuhan Badas ini berjalan dengan lancar dan penuh makna. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya pendidikan yang humanis dan berkelanjutan.

Dengan semangat Hardiknas, diharapkan seluruh elemen pendidikan dapat terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak dan peduli terhadap sesama.

Kegiatan ini meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta. Banyak yang berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan di masa mendatang, karena mampu memberikan nilai-nilai positif yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini.

Melalui peringatan Hardiknas tahun 2026 ini, SMPN 1 Labuhan Badas menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan yang lebih baik. Dengan kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, masa depan pendidikan di Sumbawa diharapkan akan semakin cerah.(AM/Asmediati)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Suasana khidmat menyelimuti lapangan SD Negeri Ngeru Kecamatan Moyo Hilir pada Sabtu pagi, 2 Mei 2026. Seluruh civitas akademika berkumpul untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan semangat pembaruan dan kolaborasi.

Tahun ini, Hardiknas mengusung tema besar: "Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua". Sebuah tema yang menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang, melainkan standar dasar bagi seluruh anak bangsa.

Dalam amanatnya, Kepala SDN Ngeru, M. Nooh, S.Pd. SD, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mendidik. Ia menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan hati.

"Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 2 Mei ini bukanlah sekadar seremoni tahunan atau rutinitas baris-berbaris di lapangan. Hari ini adalah momentum sakral bagi kita untuk berhenti sejenak, melakukan refleksi, dan meneguhkan kembali spirit pendidikan nasional di dalam dada kita masing-masing" urainya.

Pendidikan pada hakikatnya harus dilaksanakan secara tulus, penuh kasih, dan sayang. Tujuannya satu: memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses panjang untuk menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah, kodrat alamiah, serta potensi setiap anak sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Maka, inti dari seluruh proses di sekolah ini adalah memuliakan.

Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, telah meletakkan fondasi kokoh melalui Sistem Among, yaitu: Asah (ilmu), Asih (kasih sayang), dan Asuh (pendampingan). Nilai-nilai inilah yang harus kita hidupkan kembali di SDN Ngeru melalui empat pilar utama Mendidik dengan kasih sayang dan menghargai kodrat anak. Anak bukanlah objek yang bisa dibentuk secara paksa, melainkan subjek yang harus dibimbing sesuai bakat dan minat uniknya.

Kedua Kebebasan yang Terarah. Memberikan kemerdekaan belajar, namun tetap dalam koridor nilai-nilai budi pekerti. Bukan kebebasan yang tak terkendali, melainkan kemandirian yang bertanggung jawab.

Ketiga Pendidikan kita tidak boleh tercerabut dari akarnya. Ia harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dan keempat Gotong Royong. Pendidikan adalah kerja kolosal, tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Untuk Bapak/Ibu Guru teruslah menjadi penggerak. Jangan hanya mengajar materi, tapi jadilah inspirasi. Manfaatkan fleksibilitas Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi siswa-siswi kita di SDN Ngeru.

Untuk Anak-anakku Siswa SDN Ngeru. Kalian adalah pusat dari seluruh proses ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan takut bertanya, beranilah mencoba hal baru, dan selalu hargai perbedaan di antara teman. Kalian harus menjadi subjek yang aktif.

Mari kita jadikan Hardiknas 2026 ini sebagai titik awal untuk memperkuat gotong royong kita. Ketika semua pihak bergerak bersama dalam satu irama, maka pendidikan bermutu bukan lagi sekadar cita-cita di atas kertas, melainkan kenyataan yang kita rasakan bersama.

"Dirgahayu Pendidikan Nasional!Terus melaju, kuatkan partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua" pungkasnya.

Upacara bendera ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan rasa syukur atas perjalanan panjang dunia pendidikan tanah air.

Orang tua murid Sahema wali dari Rafka siswa kelas enam mengatakan harapannya  dengan momentum hardiknas ini akan mempunyai meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik demikian pula wali dari Rista siswa kelas Enam ibu Masenah mengamininya " Semoga anak anak ini bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP dengan kualitas lebih baik dan tercapai cita-citanya" ujarnya singkat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Daerah, Kamis (30/04/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Hadir mewakili pihak eksekutif, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, bersama jajaran Forkopimda dan pejabat lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Syukri HS, A.Ma., menekankan bahwa pembentukan Perda tidak boleh hanya sekadar memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi harus memiliki arah implementasi yang jelas dan berpihak pada rakyat.

"Peraturan yang baik bukan hanya yang kuat secara normatif, tetapi yang mampu diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Syukri saat membacakan pandangan fraksi.

Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan strategis terhadap kelima regulasi yang diusulkan, di antaranya menyoroti rencana penyertaan modal sebesar Rp100 miliar

 Fraksi meminta adanya indikator kinerja yang terukur, evaluasi historis BUMD, serta pengawasan ketat untuk mencegah moral hazard.

Fraksi meminta Satpol PP dalam Ketertiban Umum dan Linmas mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif, bukan represif, serta menghindari tumpang tindih kewenangan.

Terhadap Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Fraksi Golkar menilai aturan ini sangat strategis bagi kesehatan, namun perlu roadmap infrastruktur yang jelas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk Kabupaten Layak Anak, Fraksi Golkar mendesak agar kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol administrasi atau sekadar mengejar predikat, melainkan berorientasi pada hasil nyata perlindungan anak.

Terkait reformasi birokrasi, fraksi menekankan bahwa penggabungan urusan dinas harus berbasis analisis beban kerja agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

Meski memberikan banyak catatan kritis, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima kelima Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya. Mereka berharap masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi regulasi.

Pernyataan pandangan umum ini ditandatangani oleh jajaran pengurus fraksi, dengan Penasehat H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan Ketua Fraksi Ade Mudhita Noor Samsu, S.AP.

Wakil Ketua Hasanuddin HMS. Sekretarus Gahtan Hanu Cakita. Bendahara Muhammad Zain, S.P. Anggota Syukri, HS. A.Ma. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap menyetujui untuk membahas lebih lanjut lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026. Meski memberikan lampu hijau, partai berlambang banteng moncong putih ini memberikan sederet catatan kritis, mulai dari persoalan penyertaan modal BUMD hingga penguatan mitigasi bencana.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa

Sikap politik tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Jamilah, S.Pd. SD, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbawa pada Kamis (30/4/2026).

Soroti Penyertaan Modal Rp100 Miliar

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD tahun 2026–2030. Hj. Jamilah menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp100 miliar harus berbasis kajian kelayakan yang terukur, bukan sekadar pemberian modal tanpa arah bisnis yang jelas.

"Fraksi PDIP mempertanyakan apa dasar prioritas pembagian modal, terutama porsi terbesar pada Bank NTB Syariah. Kami juga meminta langkah konkret pemerintah terhadap BUMD yang kurang sehat, seperti PT Sabalong Samawa," tegas Hj. Jamilah di hadapan pimpinan sidang dan Wakil Bupati Sumbawa.

Terkait Ranperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Fraksi PDIP meminta Satpol PP dan instansi terkait tidak hanya mengedepankan tindakan represif. 

"Dalam menertibkan kelompok rentan seperti pengemis dan masyarakat miskin, diperlukan pendekatan yang humanis dan solutif. Upaya pencegahan melalui edukasi harus menjadi prioritas utama," tambahnya.

Mengenai Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA), PDIP mendesak agar kebijakan ini tidak berhenti pada dokumen formalitas. Hj. Jamilah menuntut strategi nyata untuk menekan angka pernikahan dini dan kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di daerah.

Sementara untuk Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), fraksi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur seperti IPLT dan IPALD agar aturan ini benar-benar bisa menekan pencemaran lingkungan tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Terakhir, menanggapi perubahan struktur perangkat daerah, Fraksi PDIP secara khusus memberikan dukungan terhadap peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A. 

"Mengingat tingginya potensi bencana di Sumbawa, penguatan BPBD sangat strategis. Namun, kami mengingatkan agar penataan organisasi ini tetap mengedepankan prinsip rightsizing untuk mencegah pembengkakan belanja pegawai yang membebani APBD," jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima kelima Ranperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan catatan penyempurnaan substansial pada proses pembahasan di tingkat komisi atau pansus nanti.

Adapun Susunan Fraksi PDIP Sumbawa, antara lain Penasehat Gitta Liesbano, SH., M.Kn, Ketua I Nyoman Wisma, S.I.P, dan Sekretaris H. Jabir, S.PdBendahara I Ketut Sawitra dan Wakil Ketua Hj. Jamila,S.PD.SD 

Denpasar, Amarmedia.co.id (1 Mei 2026) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar kegiatan Koordinasi Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di , pada 29–30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 70 Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP hadir didampingi Sekretaris BKAD, Kaharuddin SE., M.Si.

Dihubungi wartawan, Jumat (1/5/2026), Sekda Sumbawa menjelaskan bahwa forum tersebut membahas strategi dan kepemimpinan fiskal daerah melalui lima aspek kunci.

“Pertama, Spending Better yang menekankan penajaman kualitas belanja melalui sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, penguatan penganggaran berbasis kinerja, serta percepatan penyerapan anggaran untuk mengurangi idle cash,” ujarnya.

Aspek kedua adalah Collecting More, yakni optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta penguatan sinergi basis data perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, Asset Management yang menitikberatkan pada transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi sumber pendapatan (revenue center) melalui strategi pemanfaatan aset secara profesional.

Kemudian, Creative Financing yang mendorong daerah untuk mengeksplorasi sumber pembiayaan non-konvensional, termasuk investasi daerah dan peluang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Terakhir adalah Integrity, yakni penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi, mitigasi risiko keuangan, serta pembangunan budaya integritas guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda yang disapa Doktor Budi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan melakukan realokasi dan penyesuaian kualitas belanja daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, Pemkab Sumbawa juga akan memformulasikan kembali strategi peningkatan pendapatan daerah, memperkuat manajemen aset, serta mengusulkan distribusi dana bagi hasil yang lebih proporsional sesuai potensi sumber daya alam daerah.

“Potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan harus menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan,” tandasnya. (SR) 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan catatan kritis dan mendalam terhadap penjelasan Bupati Sumbawa mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026. Dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumbawa, Fraksi PAN menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dan regulasi harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa

Juru bicara Fraksi PAN H Rusdi mengawali penyampaiannya dengan menekankan bahwa pembangunan daerah adalah bentuk ibadah sosial. Namun, Fraksi ini memberikan peringatan keras terkait prioritas penggunaan anggaran daerah yang dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.

 Sorotan Tajam Penyertaan Modal BUMD: "Rakyat atau Investasi?"

Salah satu poin paling krusial yang disoroti adalah rencana penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi PAN mempertanyakan urgensi investasi besar di tengah kondisi infrastruktur publik yang masih memprihatinkan.

Terhadap PT Sabalong Samawa (Perseroda), Fraksi PAN mempertanyakan lonjakan investasi yang mencapai 400%. "Ini bukan angka yang biasa. Kami meminta penjelasan komprehensif mengenai analisis kelayakan usaha dan potensi risiko agar tidak menjadi beban keuangan daerah," tegas Haji Rusdi jubir Fraksi PAN.

Atas Perumda Air Minum Batu Lanteh Terkait kucuran dana Rp10 miliar, PAN mendesak agar dana tersebut tidak digunakan untuk menutup defisit operasional, melainkan untuk perbaikan sistem seperti menekan kebocoran air (Non-Revenue Water) dan digitalisasi meteran.

Untuk penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah & BPR sebesar Rp50 miliar ke Bank NTB Syariah, PAN menuntut transparansi Return on Investment (ROI) yang jelas. Begitu pula dengan BPR, di mana tingkat kredit macet (NPL) harus dibuka secara transparan kepada publik.

"Mana yang lebih prioritas: penyertaan modal BUMD atau perbaikan jalan rusak, irigasi, pupuk, dan puskemas?"tanya Fraksi PAN retoris dalam naskahnya.

 Penataan Perangkat Daerah: Hindari 'Overload' Organisasi

Terhadap Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi PAN mengingatkan agar restrukturisasi tidak hanya menjadi beban fiskal baru. Pembentukan dinas Tipe A akan meningkatkan belanja pegawai dan tunjangan.

PAN menyoroti ketidakpastian karier ASN dan risiko non-job akibat perubahan struktur yang tidak matang. Fraksi ini meminta dokumen evaluasi kinerja organisasi sebelumnya sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut.

 Kabupaten Layak Anak (KLA): Jangan Sekadar Simbolik

Fraksi PAN menyambut baik inisiatif KLA, namun memberikan catatan pahit mengenai kondisi riil di lapangan. Mereka menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak di Sumbawa.

PAN menilai anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak saat ini masih sangat terbatas, sehingga upaya preventif dan edukasi menjadi tidak maksimal.

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Mengenai SPALD, Fraksi PAN menekankan pentingnya strategi implementasi yang realistis. Kewajiban penyedotan tinja berkala harus dibarengi dengan kesiapan armada dan instalasi pengolahan (IPLT). Kebijakan ini akan menghadapi resistensi jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat melalui sosialisasi yang masif.

Fraksi PAN menyimpulkan bahwa pada prinsipnya mereka siap membahas Ranperda ini lebih lanjut, dengan catatan Pemerintah Daerah (Pemda) harus melengkapi dokumen pendukung, mulai dari kajian akademis, analisis dampak fiskal, hingga data baseline yang akurat. 

Sidang paripurna ini menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa regulasi yang lahir di tahun 2026 benar-benar menjadi solusi atas persoalan masyarakat Sumbawa, bukan menambah beban birokrasi.

Adapun Susunan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Penasihat / Anggota : Syamsul Hidayat,S.E.,M.Si Ketua / Anggota : Ida Rahayu, S.AP Sekretaris / Anggota : H. Rusdi Bendahara/anggota : Marliaten. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah tahun 2026. Dalam sidang paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Gerindra memberikan sorotan tajam, terutama terkait rencana penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa.

Kritik Pedas Penyertaan Modal: Usul "Suntik Mati" PT Sabalong Samawa

Juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa meski Gerindra memahami upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi BUMD, terdapat catatan merah bagi perusahaan daerah yang terus merugi.

Pemerintah merencanakan total penyertaan modal sebesar Rp 100 Miliar untuk periode 2026-2030, dengan rincian PT Bank NTB Syariah Rp 50 Miliar, PT BPR NTB (Perseroda) Rp 30 Miliar, PT Sabalong Samawa (Perseroda) Rp 10 Miliar dan Perumdam Batulanteh Rp 10 Miliar

Jubir Fraksi Taufik menegaskan bahwa rencana suntikan dana untuk PT Sabalong Samawa dianggap tidak masuk akal. 

 "BUMD ini selalu dihadapkan pada kerugian berkepanjangan. PT Sabalong Samawa sesungguhnya mengalami sakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Menurut kami, lebih pantas diambil tindakan 'suntik mati' agar tidak terus menjadi beban pemerintah daerah," tegasnya.

Gerindra menuntut penjelasan komprehensif dan jaminan penataan menyeluruh jika pemerintah tetap bersikeras mempertahankan BUMD tersebut. Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan urgensi dana Rp 10 Miliar untuk Perumdam Batulanteh mengingat pelayanan air bersih kepada masyarakat dinilai masih jalan di tempat.

Berbeda dengan catatan kritis pada sektor BUMD, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap tiga Ranperda lainnya.

Terhadap Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Gerindra menilai regulasi ini sangat mendesak untuk mencegah pencemaran lingkungan di wilayah padat penduduk dan menjadi solusi kunci di daerah rawan kekeringan melalui konsep daur ulang air limbah.

Untuk ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda ini guna mewujudkan cita-cita Generasi Emas 2045. Gerindra mengapresiasi capaian predikat "KLA Kategori Nindya" yang diraih Sumbawa pada 2023 dan mendorong peningkatan standar pelayanan anak di masa depan.

Terhadap Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Fraksi Gerindra mendorong pengesahan Ranperda ini sesuai amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, namun dengan catatan agar Satpol PP lebih optimal dalam mengawal produk hukum daerah.

Perubahan Perangkat Daerah

Terhadap Ranperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi Gerindra menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut selama dasar-dasar pembentukannya memiliki landasan hukum yang kuat dan rasional.

Menutup pemandangan umum tersebut, Muhammad Taufik berharap seluruh aspirasi dan kritik yang disampaikan Gerindra dapat dijawab secara transparan oleh Pemerintah Daerah dalam tahap pembahasan selanjutnya.

"Kami ingin setiap produk aturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan menjadi pijakan untuk mengakselerasi roda pembangunan daerah secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat Sumbawa," pungkasnya.

Adapun Susunan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa (2024-2029) Ketua: Andi Rusni, SE., MM. Wakil Ketua:Muhammad Faisal, SAP., MM.Inov. Sekretaris: Muhammad Tahir, SH. Bendahara: Edwan Purnama dan Anggota: Muhammad Taufik (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang pesta demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa tancap gas dalam memastikan integritas data pemilih. Memasuki Triwulan II tahun 2026, KPU Sumbawa resmi menggelar kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di berbagai wilayah kecamatan.

Langkah "jemput bola" ini diambil sebagai upaya konkret menjaga akurasi dan validitas data pemilih agar tetap mutakhir. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan adalah kunci utama untuk meminimalisir kesalahan administratif.

“Coktas ini adalah bentuk verifikasi faktual. Petugas kami akan mencocokkan data langsung di lapangan, mulai dari pengecekan identitas hingga memastikan setiap warga yang sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar,” ujar Syamsi saat dikonfirmasi Jumat (1/5/2026)

Apa Saja yang Dilakukan dalam Coktas? Proses verifikasi ini tidak hanya sekadar mendata, tetapi mencakup tiga agenda utama yakni Validasi Identitas, Koreksi Data dan penyaringan pemilih baru.

"Mencocokkan data yang ada dengan dokumen kependudukan asli di lapangan.Memperbaiki elemen data yang tidak sesuai atau mengalami perubahan dan mengakomodasi warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak kehilangan hak suaranya" jelasnya.

Meskipun saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdeteksi memiliki potensi ketidaksesuaian data tinggi, Syamsi memastikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

KPU Sumbawa juga memastikan bahwa setiap data yang masuk akan melewati proses penyaringan yang ketat. Hasil dari Coktas ini nantinya tidak langsung final, melainkan akan diuji kembali dalam forum resmi.

“Hasil Coktas akan kami bawa ke rapat pleno setiap tiga bulan sekali. Kami melibatkan Bawaslu dan Dukcapil agar data yang dihasilkan benar-benar valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambah Syamsi.

Melalui gerakan proaktif ini, diharapkan potensi sengketa data pemilih di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjamin setiap hak suara masyarakat Sumbawa terlindungi dengan baik. (Am)

Penulis: Zainuddin  

Editor:Abdul Ma'ruf Rahmat 

Sumbawa.Olat Rawa Amarmedia.co.id – Suasana haru dan penuh keberkahan menyelimuti kediaman Kepala Desa Olat Rawa pada Jumat, 1 Mei 2026. Di hari yang istimewa tersebut, Kepala Desa Olat Rawa, Suprianto, menunaikan kewajiban zakat maal dari hasil peternakannya dengan penuh keikhlasan. Zakat berupa seekor sapi disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus kepedulian terhadap sesama.

Penyerahan zakat maal tersebut diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama jajaran pimpinan, yakni Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.Sd, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.H.I.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan Kepala Desa Olat Rawa yang telah menyalurkan zakat maal melalui BAZNAS. Ia menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian sosial yang mampu mengangkat kesejahteraan umat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa yang telah mempercayakan penyaluran zakat maal berupa seekor sapi melalui BAZNAS. Ini adalah contoh nyata kepemimpinan yang tidak hanya memikirkan pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, kaum muslimin yang memiliki ternak sapi minimal 30 ekor wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu satu ekor sapi berumur satu tahun. Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap rezeki yang Allah titipkan, terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan.

Sementara itu, Kepala Desa Olat Rawa, Suprianto, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena dapat menunaikan zakat maal melalui BAZNAS. Ia menyampaikan bahwa zakat bukanlah beban, melainkan jalan untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Saya merasa sangat senang dan bersyukur dapat menunaikan kewajiban zakat ini. Semoga apa yang kami lakukan menjadi berkah, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya dengan penuh haru.

Momentum ini menjadi semakin bermakna karena dilaksanakan pada hari Jumat, hari yang dikenal penuh keberkahan. Penyerahan zakat tersebut tidak hanya menjadi simbol ibadah personal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya para peternak, untuk lebih peduli dan sadar akan kewajiban zakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa juga menyampaikan himbauan kepada seluruh peternak, khususnya di wilayah Olat Rawa dan sekitarnya, agar tidak ragu menunaikan zakat maal.

“Saya mengajak seluruh peternak yang telah memenuhi syarat agar menunaikan zakatnya. Jangan menunda, karena zakat adalah kewajiban yang akan membawa keberkahan dalam usaha kita. Mari kita salurkan melalui BAZNAS agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap kesadaran berzakat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Menurutnya, ketika zakat ditunaikan dengan benar, maka kesenjangan sosial dapat berkurang dan kesejahteraan umat akan meningkat.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah desa dan lembaga zakat dalam membangun kepedulian sosial. Dengan adanya peran aktif BAZNAS, penyaluran zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Para tamu yang hadir pun turut merasakan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Penyerahan zakat yang sederhana namun sarat makna tersebut menjadi pengingat bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sejauh mana kita mampu berbagi.

Diharapkan, langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa Olat Rawa ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi para peternak lainnya untuk ikut menunaikan zakat maal. Sebab, di balik setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah, terdapat janji balasan yang berlipat ganda.

Semoga semangat berbagi ini terus tumbuh dan menjadikan masyarakat semakin peduli, saling membantu, serta hidup dalam keberkahan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Sebuah langkah penuh kepedulian kembali ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa melalui program “Sumbawa Peduli”. Program ini diwujudkan dengan pembangunan “Bale Umat”, yang merupakan singkatan dari Bale Umin Masyarakat, yaitu rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dimulai dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Brang Biji, Kamis (30 April 2026).

Suasana haru menyelimuti kegiatan tersebut. Warga setempat turut menyaksikan momen bersejarah ketika harapan akan tempat tinggal yang layak akhirnya mulai terwujud. Rumah milik Nurhadianto Dwi Priyatno, yang merupakan pasangan tunawicara bersama istrinya, menjadi titik awal program mulia ini. Kehadiran bantuan ini menjadi harapan besar bagi mereka untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, didampingi Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.SD, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI. Turut hadir Camat Sumbawa Drs. Iwan Sofyan, Lurah Brang Biji Muhammad Chatur Saputra, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Camat Sumbawa, Drs. Iwan Sofyan, menyampaikan apresiasi tinggi atas program yang diinisiasi oleh BAZNAS.

“Kami sangat mengapresiasi langkah nyata BAZNAS Sumbawa dalam membantu masyarakat kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menghadirkan harapan dan semangat baru bagi warga. Ini adalah wujud nyata kepedulian sosial yang patut didukung bersama,” ujarnya.

Selanjutnya, Lurah Brang Biji, Muhammad Chatur Saputra, juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian BAZNAS. Bantuan ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan dan harapan bagi keluarga penerima,” ungkapnya dengan penuh haru.

Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari amanah umat yang harus disalurkan dengan tepat sasaran.

“InsyaAllah, BAZNAS Sumbawa akan membangun dua unit rumah setiap bulannya. Mohon doa dan dukungan agar program ini terus berjalan dan memberi manfaat luas,” tuturnya.

Di tengah suasana haru tersebut, keluarga penerima manfaat juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Dengan keterbatasan yang dimiliki, ungkapan terima kasih disampaikan dengan penuh ketulusan kepada BAZNAS dan semua pihak yang telah membantu.

Keesokan harinya, Jumat (1 Mei 2026), peletakan batu pertama kembali dilaksanakan di Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, untuk rumah milik Bapak Ahmad. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan BAZNAS, Sekretaris Camat Moyo Hilir, serta Kepala Desa Olat Rawa, Supianto.

Dalam sambutannya, Sekretaris Camat (Sekcam) Moyo Hilir, H. Herman, S.KM., M.PH, menyampaikan apresiasi atas program tersebut.

“Atas nama pemerintah Kecamatan Moyo Hilir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BAZNAS Sumbawa. Program ini sangat membantu masyarakat kami yang membutuhkan dan menjadi bukti nyata kepedulian serta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Olat Rawa, Supianto, juga mengungkapkan rasa syukur dan harapannya.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga menjadi berkah dan membawa kebahagiaan bagi keluarga penerima,” ucapnya.

Penerima manfaat di Desa Olat Rawa pun turut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang diberikan.

“Terima kasih kepada BAZNAS dan semua pihak. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan keluarga,” ungkapnya dengan penuh haru.

Program Bale Umin Masyarakat ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian mampu menghadirkan perubahan besar. Di balik setiap batu yang diletakkan, tersimpan doa dan harapan untuk kehidupan yang lebih layak, aman, dan penuh keberkahan bagi masyarakat Sumbawa. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Komitmen BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam menebar manfaat bagi masyarakat kembali dibuktikan. Program bantuan untuk 100 mustahik per desa yang sebelumnya telah dilaunching oleh Bupati Sumbawa beberapa bulan lalu, kini mulai direalisasikan secara bertahap dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap fakir, miskin, serta para pejuang keagamaan seperti imam masjid, marbot, dan guru ngaji.

Hingga saat ini, sudah tiga desa yang merasakan manfaat program tersebut, yakni Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, Desa Labangka Kecamatan Ropang, dan terbaru Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir yang dilaksanakan pada Jumat, 1 Mei 2026.

Penyaluran bantuan di Desa Olat Rawa dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, bersama jajaran pimpinan, yaitu Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.SD, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Camat Moyo Hilir, H. Herman, S.KM., M.PH, Kepala Desa Olat Rawa, Supianto, serta anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi, S.Pd., M.M.

Dalam sambutannya, Sekcam Moyo Hilir, H. Herman, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas program yang sangat membantu masyarakat di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS Sumbawa yang telah menghadirkan program luar biasa ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Kepala Desa Olat Rawa, Supianto, juga mengungkapkan rasa syukur dan harapannya.

“Program ini membawa kebahagiaan bagi warga kami. Semoga BAZNAS terus diberikan kekuatan untuk membantu lebih banyak masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi, S.Pd., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS yang konsisten membantu masyarakat. Program ini sangat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Semoga terus berlanjut dan menjangkau seluruh desa di Sumbawa,” ungkapnya.

Salah satu penerima manfaat, Sahri, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Dengan penuh syukur, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya.

“Terima kasih banyak kepada BAZNAS. Bantuan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa program ini merupakan amanah yang harus disalurkan kepada yang berhak.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan zakat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. InsyaAllah program 100 mustahik per desa ini akan terus kami lanjutkan hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya harapan baru bagi masyarakat kecil. Dari desa ke desa, BAZNAS terus menyalakan cahaya kepedulian, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam merasakan kesejahteraan.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan catatan kritis dan tajam terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (30/4/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD, yakni H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Dari jajaran eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , para Asisten, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam pandangan umum yang dibacakan, juru bicara Fraksi PKS  H.Andi Mappelepui menegaskan posisinya untuk melakukan fungsi kontrol secara maksimal.Ia menyatakan bahwa DPRD bukanlah sekadar lembaga formalitas untuk menyetujui program pemerintah.

"DPRD bukan tempat untuk mengamini, tetapi tempat untuk menguji, mengkritisi, dan bila perlu menolak. Fraksi PKS memilih berdiri pada posisi yang jelas bersama rakyat, bukan sekadar membenarkan kebijakan pemerintah," tegasnya.

Salah satu poin  yang disoroti adalah Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebesar Rp100 miliar. Fraksi PKS menilai Pemerintah Daerah belum berhasil meyakinkan publik bahwa BUMD yang ada layak menerima tambahan modal. Tidak ada jaminan bahwa dana tersebut tidak akan berakhir sebagai pemborosan anggaran yang "dilegalkan" melalui Perda.

" Kami bertanya secara terbuka, apakah ini benar-benar investasi, atau sekadar upaya menutupi kelemahan manajemen BUMD selama ini? Mengapa penyertaan modal didahulukan, sementara evaluasi kinerja tidak dipublikasikan secara transparan? Ujar  Haji Andi.

Fraksi PKS mempertanyakan transparansi evaluasi kinerja BUMD, khususnya PT Sabalong Samawa. PKS merekomendasikan penghentian sementara bantuan sampai perusahaan tersebut pulih dari beban utang. "Jangan jadikan APBD sebagai 'penyelamat' kegagalan manajemen BUMD. Kita butuh dividen, bukan beban fiskal jangka panjang," tambahnya.

Mengenai Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, PKS mengingatkan agar aturan ini tidak menjadi alat kontrol sosial yang menekan rakyat kecil. Mereka menekankan agar Satpol PP bertindak humanis dan sesuai prinsip HAM, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat ekonomi lemah tanpa solusi relokasi.

"Ketertiban tidak boleh dibangun dengan cara menekan kebebasan masyarakat. Fraksi PKS menolak jika rakyat kecil (pedagang kecil/warga prasejahtera) menjadi objek utama penertiban, sementara pelanggaran skala besar justru luput dari penegakan hukum" ujarnya.

Terkait Ranperda Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), PKS mencium indikasi bahwa regulasi ini lebih didorong oleh kepentingan proyek fisik daripada kesiapan sistem operasional. PKS menolak adanya pungutan atau retribusi baru jika layanan yang diberikan belum layak dan berfungsi optimal.

Faksi PKS juga memberikan catatan pada Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA). Ia mendesak pemerintah untuk jujur melihat realitas tingginya kasus kekerasan anak dan pernikahan dini di lapangan, daripada sekadar mengejar penghargaan administratif.

Sementara untuk Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, PKS mempertanyakan efektivitas penggabungan OPD. Mereka memperingatkan agar reformasi birokrasi ini tidak menciptakan kekacauan baru di masa transisi yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Meski memberikan catatan yang cukup keras, Fraksi PKS menyatakan kesiapannya untuk membahas kelima Ranperda tersebut secara lebih mendalam pada tingkat Panitia Khusus (Pansus). Faksi PKS menuntut perbaikan substansi yang mendasar agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat Sumbawa.

Penyampaian pemandangan Umum Fraksi ditutup dengan penyerahan dokumen Pandangan Umum Fraksi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.

Adapun Susunan Personalia Fraksi PKS DPRD Sumbawa adalah Ketua Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov.l, Wakil Ketua Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si, Sekretaris: H. Andi Mappaleppui, Anggota: Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Ema Yuniarti, Alen Taryadi, S.H. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Bupati Sumbawa atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026, Kamis (30/4/2026).

Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov. Dalam memimpin persidangan, Ketua didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD, yakni H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Turut hadir dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, anggota Forkopimda, Asisten I Sekretariat Daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, hingga para camat dan lurah di-Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah catatan terhadap lima Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah. Juru bicara Fraksi NasDem H.Zohran SH menyatakan bahwa setiap regulasi yang dilahirkan harus menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun lima Ranperda yang dibahas meliputi: pertama; Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2026—2030;

Kedua; Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sumbawa tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Ketiga; Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Keempat; Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa;

Kelima; Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Mengenai Ranperda Penyertaan Modal BUMD, Fraksi NasDem menekankan pentingnya target yang terukur. NasDem mengingatkan agar penyertaan modal tidak hanya menjadi beban APBD, melainkan harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

"Fraksi Partai NasDem menekankan bahwa penyertaan modal harus dirancang untuk meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Hal ini harus dibarengi dengan target yang terukur, baik dalam aspek peningkatan pelayanan masyarakat maupun kontribusi dividen, agar investasi ini tidak sekadar menjadi beban APBD di tengah keterbatasan fiskal" ujar Haji Orek.

Sementara itu, terkait Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fraksi NasDem menuntut adanya pendekatan yang humanis.

"Kami memahami urgensi Ranperda ini guna sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pendekatan humanis dan asas kemanfaatan hukum harus dikedepankan. Hukum harus membawa kebahagiaan dan kemaslahatan bagi masyarakat; jangan sampai peraturan ini justru mematikan ekonomi rakyat kecil tanpa solusi relokasi yang layak.," tegas H Zohran 

Fraksi yang mengusung semangat restorasi ini juga memberikan dukungan penuh terhadap Ranperda Kabupaten Layak Anak. Mereka berharap regulasi ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa melalui integrasi peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Di sektor lingkungan, NasDem mendorong kesiapan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik guna mencegah pencemaran lingkungan yang lebih luas.

Terakhir, menanggapi penataan perangkat daerah, NasDem mengingatkan agar penyederhanaan organisasi (simplifikasi) tetap berorientasi pada hasil dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi diharapkan menjadi lebih lincah (agile) dan akseleratif.

"Kami siap berperan aktif untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas, berpihak pada rakyat, serta berlandaskan kepastian dan kemanfaatan hukum. Semoga rangkaian pembahasan ini mendorong Sumbawa menjadi daerah yang unggul, maju, dan sejahtera" pungkas Haji Orek.

Rapat Paripurna ini diakhiri dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi kepada pimpinan rapat untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) bersama Pemerintah Daerah.

Adapun Susunan Personalia Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa:

Dewan Penasihat:Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Ketua:Bunardi, A.Md.Pi., Wakil Ketua: H. Zohran, S.H., Sekretaris: Edy Syarifuddin,Bendahara:Hasanuddin, S.E. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id, Kamis, 30 April 2026. Rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa kembali berlanjut. Setelah sebelumnya dilaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa dan orang tua, kini memasuki tahap ketiga, yaitu kegiatan Malam Seribu Cahaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis malam, 30 April 2026, dan dipusatkan di SMPN 1 Labuhan Badas.

Sejak sore hari, suasana sekolah sudah mulai ramai. Siswa datang bersama orang tua mereka. Para guru juga tampak sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan kegiatan. Lampu-lampu kecil dan lilin mulai ditata dengan rapi. Halaman sekolah yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar, malam itu berubah menjadi tempat yang penuh cahaya dan suasana hangat.

Kegiatan Malam Seribu Cahaya ini berlangsung dengan sangat khidmat. Semua yang hadir mengikuti rangkaian acara dengan tertib. Tidak ada suara gaduh, yang terdengar hanya lantunan doa dan suara lembut dari pembawa acara. Banyak siswa yang terlihat duduk berdampingan dengan orang tua mereka. Suasana ini terasa sangat menyentuh.

Acara dimulai dengan pembukaan sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Dalam momen tersebut, para siswa diajak untuk merenung dan mengingat peran orang tua dalam kehidupan mereka. Banyak siswa yang terlihat menunduk, bahkan beberapa tampak meneteskan air mata. Orang tua yang hadir juga terlihat terharu melihat anak-anak mereka.

Selain dihadiri oleh siswa, orang tua, dan guru, kegiatan ini juga dihadiri oleh tamu undangan dari BNN Sumbawa serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menambah makna kegiatan ini. Mereka ikut menyaksikan langsung suasana penuh haru yang terjadi di tengah-tengah siswa dan orang tua.

Perwakilan dari BNN Sumbawa juga memberikan pesan singkat kepada para siswa. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif, terutama penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh para siswa.

“Kami berharap anak-anak bisa menjaga diri, memilih pergaulan yang baik, dan tetap fokus pada masa depan. Kegiatan seperti ini sangat baik karena mendekatkan anak dengan orang tua,” ujar salah satu perwakilan BNN Sumbawa.

Tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Mereka menilai bahwa kegiatan Malam Seribu Cahaya bukan hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi generasi muda.

Setelah doa bersama, acara dilanjutkan dengan penyalaan lilin. Setiap siswa memegang satu lilin kecil. Cahaya dari lilin-lilin tersebut membuat suasana semakin indah. Dari kejauhan, tampak seperti lautan cahaya yang bergerak perlahan. Momen ini menjadi simbol harapan dan semangat dalam dunia pendidikan.

Kepala SMPN 1 Labuhan Badas, Punijan, S. Pd., M. Pd., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa Malam Seribu Cahaya bukan sekadar acara seremonial, tetapi memiliki makna yang dalam.

“Kegiatan ini kami hadirkan untuk memberikan ruang bagi siswa dan orang tua untuk saling memahami. Pendidikan bukan hanya tentang pelajaran di kelas, tetapi juga tentang hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Kami berharap momen ini bisa menjadi kenangan yang tidak terlupakan,” ujar Punijan.

Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua. Menurutnya, kehadiran orang tua di sekolah memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.

“Ketika orang tua hadir dan terlibat langsung, anak akan merasa lebih diperhatikan. Ini sangat penting untuk membangun semangat belajar mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Dikbud Sumbawa, Junaidi, S. Pd., M. Pd., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga memberikan sambutan. Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Malam Seribu Cahaya ini. Ini adalah bagian dari rangkaian Hardiknas yang tidak hanya meriah, tetapi juga penuh makna. Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan,” kata Junaidi.

Ia juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Hardiknas tahun ini memang dirancang untuk lebih melibatkan orang tua. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara anak, orang tua, dan sekolah.

“Kami ingin pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara anak dan orang tua bisa semakin baik,” jelasnya.

Selama kegiatan berlangsung, beberapa siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka kepada orang tua. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada juga yang meminta maaf. Momen ini menjadi salah satu bagian yang paling menyentuh.

Seorang siswa terlihat memeluk ibunya sambil menangis. Ia mengaku jarang berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Namun, melalui kegiatan ini, ia merasa lebih berani untuk mengungkapkan perasaannya.

Orang tua yang hadir juga memberikan respon yang positif. Banyak dari mereka yang merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Mereka bisa lebih memahami apa yang dirasakan oleh anak-anak mereka.

“Saya sangat terharu. Selama ini mungkin saya terlalu sibuk, sehingga kurang mendengarkan anak. Malam ini saya jadi lebih mengerti,” ujar salah satu orang tua siswa.

Para guru juga merasa bangga melihat antusiasme siswa dan orang tua. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa yang akan datang.

Menjelang akhir acara, semua peserta kembali diajak untuk berdoa bersama. Cahaya lilin yang masih menyala menjadi saksi dari momen penuh haru tersebut. Setelah itu, acara ditutup dengan suasana yang tenang dan penuh kehangatan.

Kegiatan Malam Seribu Cahaya ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian peringatan Hardiknas di Kabupaten Sumbawa. Selain memberikan kesan yang mendalam, kegiatan ini juga berhasil mempererat hubungan antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan dunia pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Malam itu, cahaya lilin bukan hanya menerangi halaman sekolah, tetapi juga menerangi hati setiap orang yang hadir.(AM/Asmediati)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., memimpin langsung gerakan bertajuk "Satu Jam Bersama Orangtua di Sekolah"yang dilaksanakan serentak di berbagai jenjang sekolah pada Kamis pagi 30 April 2026 . Program ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan upaya strategis Pemda untuk meruntuhkan sekat komunikasi antara anak, orangtua, dan guru.

Membangun Jembatan Hati di Ruang Kelas

Budi Sastrawan menegaskan bahwa kehadiran orangtua di dalam kelas selama 60 menit merupakan investasi emosional yang tak ternilai. Menurutnya, selama ini ada "mata rantai yang terputus" di mana orangtua seringkali hanya mengetahui hasil akhir (nilai), tanpa memahami proses dan pergulatan batin anak di sekolah.

"Pendidikan tidak boleh menjadi menara gading yang memisahkan anak dari realitas keluarganya. Hari ini, kita saksikan orangtua tidak lagi hanya berdiri di gerbang saat menjemput, tapi hadir secara utuh di bangku sebelah anak mereka. Inilah esensi pendidikan yang humanis," ujar Kadis Dikbud saat memantau kegiatan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan ini berhasil mengungkap sisi-sisi kejujuran siswa yang selama ini terpendam:

Banyak siswa yang akhirnya berani mengungkapkan kesulitan belajar (seperti rasa takut pada pelajaran tertentu) yang selama ini tidak tersampaikan di rumah.

Sejumlah wali murid menyadari adanya perbedaan karakter anak saat di rumah dan di sekolah, memberikan perspektif baru bagi mereka dalam mendidik.

Di tingkat SMP, kegiatan ini menjadi instrumen rekonsiliasi komunikasi bagi anak usia remaja yang cenderung tertutup kepada orangtuanya.

Kadis Dikbud menekankan bahwa sekolah tidak bisa berjalan sendirian. Keberhasilan transformasi pendidikan di Sumbawa sangat bergantung pada kolaborasi tiga pilar utama Sekolah, Orangtua, dan Masyarakat.

Menuju "Malam Seribu Cahaya"

Sebagai penutup rangkaian kegiatan hari ini, Budi Sastrawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program-program partisipatif seperti ini. Setelah sukses dengan Festival Bermain dan Satu Jam Bersama Orangtua rangkaian Hardiknas 2026 akan dipuncaki dengan kegiatan "Malam Seribu Cahaya".

"Kita ingin membangun kebiasaan baru di Sumbawa. Kita ingin orangtua hadir secara utuh dalam proses tumbuh kembang anak. Jika komunikasi di rumah dan sekolah sudah selaras, maka karakter anak akan terbentuk dengan kokoh," tambah Budi Sastrawan dengan optimis.

Program ini diharapkan menjadi titik balik bagi pola asuh dan pola didik di Kabupaten Sumbawa, di mana pendidikan bukan lagi soal mengejar angka di atas kertas, melainkan tentang membangun kedekatan hati dan karakter yang berkelanjutan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Kamis 30 April 2026 — Suasana pagi di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa terasa berbeda. Sejak pukul 07.00 WITA, para orangtua tampak hadir mendampingi anak-anak mereka di kelas. Kegiatan bertajuk “Satu Jam Bersama Orangtua di Sekolah” ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung sederhana, namun penuh makna. Selama satu jam, orangtua duduk berdampingan dengan anak, mengikuti aktivitas belajar, dan terlibat dalam percakapan yang lebih dekat. Tidak sedikit anak yang memanfaatkan momen ini untuk bercerita tentang kesehariannya di sekolah, termasuk hal-hal yang selama ini jarang disampaikan di rumah.

Di salah satu sekolah dasar, terlihat seorang siswa memegang tangan ibunya sambil bercerita pelan. Di sudut lain, ada ayah yang mendengarkan anaknya membaca cerita dengan penuh perhatian. Suasana hangat seperti ini tampak hampir di semua kelas.

Kepala sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Tujuannya adalah membuka ruang komunikasi yang lebih jujur antara anak dan orangtua. “Kadang anak sulit menyampaikan isi hatinya di rumah. Dengan suasana sekolah yang mereka kenal, anak jadi lebih berani bicara,” ujar salah satu guru.

Anak-anak pun terlihat antusias. Mereka tampak senang karena orangtuanya bisa melihat langsung bagaimana proses belajar mereka di kelas. Beberapa siswa bahkan menunjukkan buku tugas dan hasil karya mereka dengan rasa bangga.

Salah satu siswa kelas lima mengaku senang karena ibunya bisa datang ke sekolah. “Biasanya saya cerita sedikit saja di rumah. Tapi tadi saya bisa cerita banyak, termasuk kalau saya kadang takut saat pelajaran matematika,” katanya dengan jujur.

Orangtua juga merasakan hal yang sama. Banyak dari mereka mengaku baru benar-benar memahami kondisi anak di sekolah setelah mengikuti kegiatan ini. “Saya jadi tahu ternyata anak saya agak pemalu di kelas. Selama ini saya kira dia aktif seperti di rumah,” ujar seorang wali murid.

Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan karena membantu orangtua lebih peka terhadap perkembangan anak. Ia juga merasa lebih dekat secara emosional setelah berbincang langsung di kelas.

Kegiatan “Satu Jam Bersama Orangtua” ini dirancang tidak kaku. Guru hanya berperan sebagai pendamping, sementara interaksi lebih banyak terjadi antara anak dan orangtua. Beberapa kelas mengisi waktu dengan membaca bersama, menulis cerita singkat, atau sekadar berbincang santai.

Di tingkat sekolah menengah pertama, di SMPN 1 Labuhan Badas suasana sedikit berbeda. Anak-anak yang sudah mulai remaja tampak lebih canggung di awal. Namun seiring waktu, mereka mulai membuka diri. Beberapa siswa bahkan menyampaikan harapan dan keluhan mereka secara langsung kepada orangtua.

Seorang guru mengatakan bahwa momen ini sangat penting, terutama bagi anak usia remaja. “Di usia ini, anak sering merasa tidak dipahami. Kegiatan seperti ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki komunikasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S. Ip. M. Si., turut memberikan tanggapan terkait kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat hubungan antara sekolah, anak, dan keluarga.

“Kami ingin pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga terhubung erat dengan keluarga. Orangtua memiliki peran besar dalam perkembangan anak, bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga karakter,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa selama ini masih ada jarak antara orangtua dan kehidupan sekolah anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan jarak tersebut bisa diperkecil.

“Dengan hadir langsung di kelas, orangtua bisa melihat bagaimana anak belajar, bagaimana mereka berinteraksi, dan apa saja tantangan yang dihadapi. Ini penting agar orangtua tidak hanya menilai dari hasil, tetapi juga memahami proses,” lanjutnya.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara anak dan orangtua akan berdampak positif pada perkembangan emosional anak. Anak yang merasa didengar cenderung lebih percaya diri dan nyaman dalam belajar.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekolah dan orangtua harus saling mendukung,” tegasnya.

Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari para guru. Mereka merasa terbantu karena orangtua bisa melihat langsung kondisi di kelas. Dengan begitu, komunikasi antara guru dan orangtua menjadi lebih terbuka.

Seorang guru kelas menyampaikan bahwa setelah kegiatan ini, biasanya orangtua lebih mudah diajak berdiskusi tentang perkembangan anak. “Kami berharap komunikasi ini tidak berhenti hari ini saja, tetapi terus berlanjut,” katanya.

Di beberapa sekolah, kegiatan ditutup dengan refleksi singkat. Anak dan orangtua diminta menyampaikan kesan mereka. Banyak anak yang mengatakan merasa lebih dekat dengan orangtuanya. Sementara orangtua mengaku tersentuh dengan cerita anak yang selama ini tidak pernah mereka dengar.

Kegiatan “Satu Jam Bersama Orangtua” ini menjadi bukti bahwa hal sederhana bisa membawa dampak besar. Hanya dengan meluangkan waktu satu jam, hubungan antara anak dan orangtua bisa menjadi lebih hangat.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini tidak hanya diisi dengan upacara atau kegiatan formal, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan yang nyata. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai dan prestasi, tetapi juga tentang hubungan yang sehat antara anak dan orangtua.

Dengan adanya kegiatan ini, sekolah berharap ke depan akan semakin banyak orangtua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak. Karena pada akhirnya, keberhasilan anak tidak lepas dari dukungan keluarga yang kuat.

Pagi itu mungkin hanya berlangsung satu jam, tetapi maknanya bisa dirasakan jauh lebih lama. Sebuah langkah kecil yang membuka jalan bagi komunikasi yang lebih baik di masa depan.(AM/Asmediati)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id -- Keseriusan aparat dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah perairan kembali dibuktikan. Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Sumbawa bersama jajaran Dit Polairud Polda NTB turun langsung melaksanakan kegiatan Sambang Nusa Presisi di wilayah pulau terluar berpenghuni, tepatnya di Pulau Medang, Desa Medang, Kecamatan Labuhan Badas.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres Sumbawa, IPTU Baiq Shinta Dewi Ratna Negari, SH, mendampingi Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda NTB, AKBP Kurniawadin, SPI., MM. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa negara tidak boleh kalah cepat dan tidak boleh absen di wilayah terluar.

Bukan sekadar kunjungan seremonial, kegiatan ini membawa misi penting di tengah berbagai persoalan klasik masyarakat pesisir. Mulai dari minimnya akses informasi, lemahnya pengawasan, hingga potensi pelanggaran hukum di sektor perairan, semuanya menjadi perhatian serius aparat.

Dalam kesempatan tersebut, Polairud memberikan sejumlah edukasi strategis kepada masyarakat. Di antaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai pengingat bahwa praktik ilegal di laut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Selain itu menyampaikan edukasi terkait Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM. Hal ini penting guna mencegah potensi penyalahgunaan distribusi BBM yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Tak hanya itu, masyarakat diperkenalkan dengan layanan digital E-Pas Kecil untuk pembuatan dokumen kapal secara online. Inovasi ini diharapkan mampu mendorong modernisasi administrasi pelayaran rakyat yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dari balik meja. Kehadiran langsung di tengah masyarakat, khususnya di wilayah terluar, menjadi kunci utama dalam menjawab kebutuhan riil warga.

Polairud membuktikan bahwa pengamanan wilayah perairan bukan hanya soal patroli semata, tetapi juga membangun kesadaran hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dengan langkah nyata ini, pesan yang ingin disampaikan jelas: negara hadir, bahkan hingga ke titik terluar negeri. (AM/Hps)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id - Dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas, Bhabinkamtibmas Desa Rhee Polsek Rhee, AIPDA Alfian Harris, melaksanakan kegiatan sambang desa sekaligus memantau langsung perkembangan tanaman jagung hibrida milik warga binaan di Dusun Rhee Berru, Desa Rhee, Senin siang (27/04/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kapolsek Rhee Ipda Romy Octovian Munir, menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah lahan pertanian merupakan wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Melalui program Presisi Polri, kami berkomitmen untuk terus mendampingi petani. Kehadiran Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memberikan motivasi agar masyarakat lebih semangat dalam mengelola potensi pertanian, sehingga stabilitas pangan di tingkat desa hingga nasional dapat terjaga," ungkap Kapolsek.

Dalam kegiatan yang dimulai pukul 12.00 WITA tersebut, AIPDA Alfian Harris berdialog langsung dengan para petani mengenai kondisi tanaman jagung. Selain memantau pertumbuhan fisik tanaman, personel Polri ini juga memberikan imbauan agar pemilik lahan konsisten melakukan perawatan secara optimal, termasuk menjaga kebersihan lahan dari gulma dan hama.

Masyarakat juga diajak untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti penyuluh pertanian maupun kepolisian, apabila menemui kendala teknis atau gangguan keamanan di sekitar area lahan. Hal ini penting untuk memastikan proses produksi jagung hibrida berjalan lancar hingga masa panen tiba dengan hasil yang maksimal.

Kegiatan sambang dialogis ini terbukti efektif dalam mempererat tali silaturahmi antara Polsek Rhee dengan warga masyarakat. Sinergitas yang kuat antara kepolisian dan petani diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya situasi Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang kondusif di wilayah pedesaan.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di wilayah hukum Polsek Rhee, khususnya di Desa Rhee, terpantau sangat aman dan terkendali. Masyarakat menyambut positif kehadiran Polri yang peduli terhadap sektor pertanian, menjadikannya sebagai penyemangat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui sektor pangan. (AM/Hps)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id -- Aksi pencurian di sebuah bengkel milik warga di Dusun Genang Genis, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, berhasil digagalkan langsung oleh pemiliknya. Terduga pelaku berinisial H alias D (23), seorang oknum mahasiswa, tertangkap basah saat tengah mengangkut sejumlah komponen mesin motor, Selasa malam (28/04/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Sumbawa Iptu Rohmad Rondhi, memberikan apresiasi atas keberanian dan kewaspadaan korban yang berhasil mengamankan pelaku tanpa tindakan main hakim sendiri.

"Kami sangat menghargai tindakan cepat warga yang segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sudah kami amankan di Mapolsek untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap keamanan lingkungan, terutama pada jam-jam rawan," tegas Kapolsek.

Peristiwa ini bermula sekitar pukul 19.10 WITA, saat pemilik bengkel, FB (42), baru saja kembali dari membeli makanan. Saat melintasi bengkelnya, ia merasa curiga melihat pintu samping bengkel dalam keadaan terbuka. Setelah dilakukan pengecekan ke dalam, FB mendapati terduga pelaku H alias D sedang memegang pelek (pelang) motor.

Tidak hanya itu, sejumlah barang berharga milik korban ternyata sudah dipindahkan ke luar pagar bengkel dan siap untuk diangkut menggunakan sepeda motor matic jenis Yamaha Xeon milik pelaku. Menyadari aksinya diketahui, pelaku tidak dapat berkutik dan langsung diamankan oleh pemilik bengkel bersama warga sekitar sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.

"Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang hendak dicuri antara lain, 2 buah pelek (pelang) motor, 5 unit blok mesin motor, 1 unit mesin krengkes, 1 unit swing arm. Selain komponen motor tersebut, petugas juga menyita satu unit sepeda motor matic jenis Yamaha Xeon yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya." jelas Iptu Rohmad Rondhi.

Personel Polsek Sumbawa yang menerima laporan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi (pulbaket). Terduga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan dalam aksi serupa di lokasi lain.

Situasi di wilayah Desa Kerato pasca kejadian terpantau aman dan kondusif berkat respons cepat kepolisian dalam mengamankan pelaku dari potensi amuk massa. (AM/Hps)