MATARAM.Amarmedia.co.id -Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik dan mengukuhkan 25 advokat sebagai bagian pengangkatan advokat tahun 2026. Pelantikan ini tidak hanya menambah anggota baru IKADIN, tetapi juga menjadi penegasan pentingnya integritas, profesionalisme, independensi, serta pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Advokat tidak cukup hanya memahami hukum. Integritas dan tanggung jawab moral adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi ini,” pesan Ketua IKADIN NTB Dr. Irpan Suriadiata, dalam prosesi pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Menurut Irpan, advokat tidak hanya dituntut menguasai aspek hukum, tetapi juga harus mampu menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi kode etik, integritas, profesionalisme, dan independensi.

“Tanggung jawab ini, tidak dapat dilepaskan dari peran advokat dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum,” tandas advokat muda NTB ini.

Prosesi pelantikan dan pengukuhan ini berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Sabtu, 26 September 2026. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADIN, Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H, hadir langsung dan memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan. Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan berlangsung khidmat.

Sekjen IKADIN mengemukakan, pelantikan dan pengukuhan ini juga menjadi momentum penting bagi para advokat yang dikukuhkan untuk mengemban tanggung jawab profesi dan menjunjung tinggi kehormatan serta kode etik advokat.

Selain itu, pengangkatan 25 advokat ini juga sekaligus menjadi bagian dari penguatan organisasi profesi IKADIN NTB untuk meningkatkan kontribusinya dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada masyarakat.

“Pengangkatan ini tidak hanya menandai bertambahnya jumlah advokat di lingkungan IKADIN NTB, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen organisasi terhadap penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan,” tandas Sekjen IKADIN.

Di hadapan seluruh hadirin, Sekjen IKADIN menegaskan pentingnya tanggung jawab advokat setelah pengangkatan. Antara lain tentang kepatuhan terhadap kode etik, serta pentingnya menjadi pelopor dalam peran IKADIN untuk terus memperluas akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Terlebih, saat ini advokat tidak hanya bersaing dengan sesama advokat tapi juga bersaing dengan kecerdasan buatan atau AI, yang mana semua orang bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan hukum dengan cepat, sehingga dalam kondisi ini hanya advokat yang memiliki integritas, kejujuran dan empati yang akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Kehadiran Lintas Lembaga Perkuat Sinergi

Pelantikan dan pengangkatan advokat IKADIN NTB turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan lembaga negara dari unsur peradilan, kepolisian, kejaksaan, TNI, Ombudsman, serta perguruan tinggi.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam momentum penguatan profesi advokat. Sebagai salah satu organisasi profesi advokat, IKADIN memiliki peran dalam pembinaan anggotanya agar menjalankan profesi secara profesional, independen, dan berpegang pada kode etik.

Dalam sistem penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Peran tersebut menempatkan advokat sebagai bagian penting dalam memberikan pendampingan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memperjuangkan akses terhadap keadilan.

Karena itu, hubungan yang profesional antara advokat dan berbagai institusi penegak hukum menjadi penting dalam mendukung penyelenggaraan sistem hukum yang berkeadilan.

Dari unsur peradilan, kegiatan tersebut dihadiri Ketua Pengadilan Agama Praya H. Jamaludin, Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTB Ali Imran, serta Ketua PTUN NTB I Wayan Budiarsa.

Dari unsur kepolisian, hadir Kapolresta Mataram yang diwakili P. Ginting dan Polres Lombok Tengah yang diwakili Lalu Abdurrahman.

Sementara dari unsur kejaksaan, hadir perwakilan Kejaksaan Negeri Mataram Reino Nurmuhammad serta perwakilan Kejaksaan Negeri Lombok Timur Wira Yudha Rangga, S.H.

Dari unsur TNI, hadir perwakilan Danrem 162/WB Kapten Chk Irfan Jayadihya serta perwakilan Dandim 1620 Lombok Tengah Anang Wahyudi.

Turut hadir perwakilan Ombudsman NTB Deni Silastioni, Kabinda NTB F. Harfian, serta perwakilan perguruan tinggi, termasuk Dr. Kharin dari Universitas Al-Azhar.

25 Advokat Dilantik dan Dikukuhkan

Berdasarkan daftar hadir peserta pengangkatan IKADIN 2026, sebanyak 25 advokat tercatat mengikuti kegiatan pelantikan dan pengukuhan tersebut.

Mereka adalah Riadul Anshori, S.H. (NIA 5036.18.03.26), Aidin, S.H., M.H. (NIA 5037.18.09.26), Baiq Yanti, S.H. (NIA 5038.18.05.26), Budi Wira Mojasa, S.Pd., S.H., M.H. (NIA 5039.18.05.26), Amiruddin, S.H. (NIA 5040.18.10.26), Elisabeth Arini Delhaes, S.H. (NIA 5041.18.06.26), Rifki Suhardiyanto, S.H. (NIA 5042.18.01.26), Fathurrahman, S.H. (NIA 5043.18.09.26), Rangga Fazrin, S.H. (NIA 5044.18.01.26), dan Fadil Putra Ramadhan, S.H. (NIA 5045.18.02.26).

Selanjutnya Dani Setiawan, S.H. (NIA 5046.18.02.26), Sahidin, S.H. (NIA 5047.18.08.26), Wiramaya Arnadi, S.H. (NIA 5048.18.06.26), Rajib Aspihani, S.H. (NIA 5049.18.05.26), Dema Nugraha, S.H. (NIA 5050.18.06.26), Khaidir, S.H. (NIA 5051.18.04.26), H. Abd. Syukur, S.H. (NIA 5052.18.04.26), Yuyun Puspitasari, S.H. (NIA 5053.18.05.26), Iskandar Asliadi, S.H. (NIA 5056.18.10.26), dan Eddy Kaliasal Maraden Batubara, S.H., M.Kn. (NIA 5057.18.10.26).

Lima nama lainnya adalah NM. Nova Taufik Saputra, S.H., Muhammad Firdaus, S.H. (NIA 4620.18.01.25), Romeo Ransone Naganta, S.H. (NIA 4618.18.10.25), Ardin, S.H. (NIA 4622.18.10.25), dan Trenadi Kahlil Gibran, S.H. (NIA 4626.18.10.25).

Dr. Irpan Suriadiata menegaskan, melalui pengangkatan 25 advokat baru ini, IKADIN NTB diharapkan semakin memperkuat kontribusinya dalam memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada masyarakat serta turut membangun sistem hukum yang profesional dan berkeadilan di NTB.

“Pada akhirnya, kehormatan advokat bukan sekadar diukur dari seberapa kuat ia membela, tetapi dari seberapa teguh ia berdiri di atas hukum, etika, dan keadilan,” tutup Dr. Irpan. (AM)

UNTER IWES.Amarmedia.co.id— Mengawali masa pengabdian sejak 6 Mei lalu, Kepala SMP Negeri 3 Unter Iwes Moh Topan Putra Jaya, S.Pd langsung bergerak cepat melakukan observasi serta pemetaan dinamika sekolah. Berbekal kekompakan dan soliditas tim pendidik yang ada, SMPN 3 Unter Iwes kini fokus membenahi berbagai lini strategis, mulai dari pembentukan karakter, penguatan literasi, hingga pengembangan potensi siswa di bidang seni dan olahraga.

Langkah ini diambil guna mengoptimalkan peran sekolah dalam mencetak generasi muda yang berkarakter, terampil, dan berprestasi, sekaligus meningkatkan mutu capaian Raport Pendidikan sekolah.

Menurut Kepala SMPN 3 Unter Iwes, Sabtu 26 September 2026. kegiatan ekstrakurikuler bukan sekadar wadah mengasah keterampilan, melainkan instrumen utama dalam membangun karakter peserta didik. Melalui ragam aktivitas ekstra, siswa dilatih untuk memiliki kedisiplinan, manajemen waktu yang baik, serta semangat kerja sama.

Salah satu fokus pembinaan yang terus ditingkatkan adalah gerakan Pramuka. Di samping itu, pembinaan olahraga prestasi juga bergerak aktif. Tim sekolah disiapkan secara bertahap melalui pembinaan intensif untuk menyongsong berbagai turnamen regional, seperti ajang Bupati Cup, cabang olahraga bola voli, hingga bulu tangkis. 

Sarana dan prasarana penunjang pun terus dilengkapi secara bertahap.

Tak kalah menarik, SMPN 3 Unter Iwes secara rutin menggelar program "Sabtu Berkarya". Setiap pekan, ruang ekspresi dibuka luas bagi siswa untuk mengeksplorasi seni dan budaya diantaranya Seni Tradisional & Seni Pertunjukanyang mengakomodasi teater, musik ansambel, pembacaan puisi, hingga seni mendongeng.

"Permainan Tradisional dilaksanakan berkala setiap tiga bulan sekali untuk melestarikan budaya lokal dan mempererat rasa kebersamaan. Pada periode perdana, kegiatan ini sukses mendapat antusiasme luar biasa dari seluruh warga sekolah" jelas Topan akrab disapa.

Inovasi Literasi: Layanan Inklusif Berbasis Assessment

Di bidang akademik dan kokurikuler, SMPN 3 Unter Iwes menghadirkan program literasi terstruktur setiap Selasa pagi. Program ini disusun sebagai respons konkret atas evaluasi Raport Pendidikan dan hasil assessment awal siswa.

Dengan prinsip pelayanan pendidikan yang inklusif dan tanpa menyalahkan latar belakang pendidikan siswa sebelumnya, sekolah menerapkan pemetaan kelas literasi secara khusus. Para siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya—mulai dari kelompok pembimbingan membaca dasar (pengejaan), tingkat kurang, cukup, hingga tingkat mahir. Pendekatan terfokus ini memastikan setiap anak mendapatkan intervensi belajar yang tepat sasaran.

Meskipun fokus utama berada pada pembentukan karakter dan perbaikan dasar literasi-numerasi, potensi akademis SMPN 3 Unter Iwes terbukti mampu bersaing. 

Keberhasilan meraih Juara 3 OSN Matematika tingkat kabupaten menjadi bukti bahwa siswa sekolah ini memiliki ruang tumbuh yang sangat besar untuk mengukir prestasi lebih tinggi.

Melalui sinergi seluruh program yang telah berjalan—mulai dari pembinaan kepramukaan, olahraga, seni, hingga literasi harian—pihak sekolah optimistis akan memetik hasil yang manis.

"Target kita sederhana dan membumi. Yang paling mendasar, kita ingin melihat indikator literasi pada Raport Pendidikan sekolah beranjak dari warna oranye menuju hijau. Dari sana, kita yakini progres positif pada literasi, numerasi, dan karakter siswa akan terlihat nyata," pungks Kepala SMPN 3 Unter Iwes. (AM)

Sumbawa.amarmedia.co.id — Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Sumbawa tengah bersiap menggelar agenda besar lima tahunan, yaitu Lomba Tingkat Tiga (LT-III) bagi anggota Pramuka Penggalang. Kegiatan bergengsi ini dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga Desember 2026 mendatang.

Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Sumbawa, H.Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., mengungkapkan bahwa persaingan di LT-III kali ini akan menyajikan sekitar 20- an mata lomba Tekpram dan Non Tekpram yang menguji ketangkasan, kemandirian, dan karakter para peserta.

"LT-III ini merupakan ajang lima tahunan yang sangat krusial. Pesertanya adalah regu-regu Penggalang terbaik berprestasi tinggi yang menjadi pemenang Lomba Tingkat Dua (LT-II) di tingkat ranting atau kecamatan," ujar Varian Bintoro.

Sumbawa memiliki 24 Kwartir Ranting (Kwarran) yang tersebar di 24 kecamatan. Setiap ranting akan mengutus regu putra dan regu putri terbaiknya. Regu yang lolos bisa saja berasal dari sekolah yang berbeda untuk kategori putra dan putri, tergantung pada hasil seleksi LT-II di kecamatan masing-masing. Pemenang berprestasi tinggi pada LT-III nanti secara otomatis akan menjadi wakil resmi Kabupaten Sumbawa pada Lomba Tingkat Empat (LT-IV) yang diselenggarakan oleh Kwartir Daerah (Kwarda) Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun 2027.

Mengingat waktu pelaksanaan yang makin dekat, Haji Varian meminta Kwartir Ranting yang belum menggelar LT-II untuk segera menyelesaikannya maksimal pada November 2026.

"Bagi ranting yang belum melaksanakan LT-II, masih ada waktu hingga November. Sementara bagi regu-regu yang sudah terpilih mewakili kecamatan, teruslah berlatih dengan sungguh-sungguh. Pada LT-III nanti, 100 persen peserta didik Penggalang dituntut mandiri—mulai dari kedatangan, pendirian tenda, hingga kepulangan tanpa campur tangan pembina," tegasnya.

Harapkan Support Penuh Pemkab Sumbawa

Guna menyukseskan gelaran ini, Kwarcab Sumbawa menaruh harapan besar pada dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, baik secara moril maupun materiil. Menurut Varian, kehadiran pemerintah daerah sangat penting mengingat kegiatan ini bertujuan membentuk karakter generasi muda Sumbawa yang akan membawa nama daerah di tingkat provinsi.

"Suka tidak suka, mau tidak mau, Pemda harus hadir dalam peristiwa LT-III ini. Apalagi Bupati Sumbawa merupakan Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka. Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan perhatian beliau yang luar biasa tinggi terhadap pembinaan Pramuka di Sumbawa," tambah Varian.

Penyelenggaraan LT-III ini menjadi panggung pembuktian kapasitas, kedisiplinan, dan kemandirian para Penggalang Sumbawa sebelum melangkah ke ajang yang lebih tinggi di tingkat provinsi atau LT IV maupun persiapan menuju kegiatan nasional seperti LT V. (AM)

Batulanteh.Amarmedia.co.id — Olahraga tradisional ketapel atau yang dikenal masyarakat lokal sebagai Maen Setup sukses menyedot perhatian warga Kabupaten Sumbawa. Kejuaraan bertajuk Lomba Ketapel /Setup Piala Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung selama dua hari, 25–26 September 2026, di Halaman Kantor Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, resmi ditutup dengan meriah.

Ketua Forum Silaturahmi Pecinta Ketapel Indonesia (FORSPEK) Kabupaten Sumbawa, Agus Irawan Syahmi, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran dan kesuksesan agenda tersebut.

"Alhamdulillah, Lomba Ketapel Piala Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Antusiasme masyarakat dan peserta luar biasa selama dua hari penyelenggaraan," ujar Agus Irawan Syahmi saat menutup acara secara resmi.

Antusiasme tinggi tersebut terbukti dari jumlah pendaftar yang mencapai 233 peserta. Para peserta terbagi ke dalam tiga kategori perlombaan yakni Kategori Dewasa Pria sebanyak 118 peserta, Kategori Remaja & Pelajar sebanyak 80 peserta dan Kategori Dewasa Putri 34 peserta

Agus Irawan Syahmi secara khusus menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan penuh hingga ajang ini terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Kepala Desa Kelungkung Batulanteh, unsur TNI dan Polri, Kepala SMPN 1 Batulanteh, Kepala SDN Kelungkung, para tokoh masyarakat, serta jajaran panitia dan pengurus FORSPEK Kabupaten Sumbawa.

Daftar Peraih Juara Piala Ketua DPRD Sumbawa

Setelah melalui persaingan sengit dan penuh sportivitas, berikut adalah daftar pemenang untuk masing-masing kategori:

Pada  Kategori Remaja / Pelajar ; Juara 1 diraih Hafis dari dari siswa SMPN 1 Batulanteh), Juara 2 diraih Wisnu dari siswa SMPN 1 Batulanteh, Juara 3 diraih Juandi dari SMPN 1 Batulanteh dan Juara Favorit diraih Erwin SMPN 1 Batulanteh

Untuk Kategori Dewasa Putri ;  Juara 1 diraih Suci Oktaviani, Juara 2 diraih Riskayanti, Juara 3 diraih Sandaya dan Juara Favorit diraih Yati Damayanti

Pada  Kategori Dewasa Putra ;  Juara 1 diraih Firman Kardiansyah, Juara 2 diraih Arya Sandi Parastika, Juara 3 diraih Hasanuddin Andang dan Juara Favorit diraih A. Latief

Siap Jadi Tuan Rumah Kejurnas Ketapel Nusantara 2027

Melihat besarnya potensi dan suksesnya penyelenggaraan event ini, FORSPEK Kabupaten Sumbawa menatap agenda yang lebih besar di tingkat nasional. Agus menyatakan kesiapan daerahnya untuk melangkah ke jenjang berikutnya.

"Insyaallah, ke depan FORSPEK Kabupaten Sumbawa siap menjadi tuan rumah Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Ketapel Nusantara pada bulan Juli 2027 mendatang. Tentunya hal ini tentu membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa serta seluruh elemen masyarakat," pungkas Agus optimis.

Dengan suksesnya gelaran ini, olahraga tradisional Maen Setup diharapkan tidak hanya menjadi sarana hiburan dan rekreasi masyarakat, tetapi juga melestarikan warisan budaya sekaligus mencetak atlet-atlet ketapel berprestasi yang siap bersaing di kancah nasional. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id - Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PKS, H. Andi Mappelappui, menyoroti perlunya penataan Terminal Alas yang saat ini kondisinya dinilai tidak tertib dan berpotensi menimbulkan konflik antar-pengguna. Hal ini disampaikannya dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Jumat 25 September 2026.

H. Andi Mappelappui menyampaikan sejumlah hal yang perlu segera ditindaklanjuti terkait Terminal Alas, di antaranya Perbaikan jalan akses terminal. yang dinilai perlu ditingkatkan kualitasnya demi kenyamanan dan kelancaran arus lalu lintas.  

"Kami mendengar jawaban pak Wabup atas pandangan fraksi PKS bahwa terminal Alas dan jalannya adalah kewenangan pusat, padahal menurut Kami itu daerah provinsi yang memiliki kewenangan. Kami mendorong agar penataan taman dan area terminal agar lebih rapi, bersih, dan layak sebagai simpul transportasi publik" ujarnya.

Ia juga mengungkap perlunya penyelesaian konflik antara UMKM/pedagang dan pengguna jalan, yang belakangan sering memicu cekcok di lokasi terminal."Disana sering terjadi cekcok antara UMKM dan pengguna jalan" ungkapnya.

H Andi juga menjabarkan bahwa Terminal Alas bukan hanya menjadi sentral transportasi bagi Kabupaten Sumbawa, tetapi juga melayani wilayah tetangga seperti Kabupaten Sumbawa Barat dan sekitarnya. Karena posisinya yang strategis, penataan terminal ini memiliki dampak lintas kabupaten, dan juga sumber PAD sehingga memerlukan koordinasi lintas pemerintah daerah.

Menurutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terminal penumpang Tipe B—seperti Terminal Alas—merupakan kewenangan pemerintah provinsi dalam hal penetapan lokasi, rancang bangun, dan pengoperasian. Hal ini sejalan dengan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan turunannya.

Menyikapi hal tersebut, H. Andi Mappelappui mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk melakukan kajian penataan Terminal Alas.   termasuk dilakukan sosialisasi dan pengaturan zonasi bagi pedagang UMKM agar tidak mengganggu alur lalu lintas serta diperkuat pengawasan keamanan dan ketertiban di area terminal untuk mencegah konflik dan tindak Kriminalitas. (AM)

SUMBAWA, amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 difokuskan penuh untuk membiayai program-program prioritas masyarakat. Dalam draf rancangan tersebut, Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp224,51 miliar atau naik 11,70 persen.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat membacakan Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa pada Rapat Paripurna III DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Ruang Sidang Utama, Jumat (25/9/2026).

Rapat Paripurna III tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta dihadiri oleh jajaran Pimpinan dan 31 Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, hingga para Kepala OPD se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam jawabannya, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas masukan, saran, dan kritikan membangun dari seluruh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 atas Perda Nomor 5 Tahun 2025. Menurutnya, sinergi legislatif dan eksekutif sangat vital agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran.

Struktur Perubahan APBD & Penguatan Belanja Modal

Pemerintah Daerah memaparkan bahwa selain kenaikan belanja daerah sebesar Rp224,51 miliar, Pendapatan Daerah juga diproyeksikan bertambah Rp45,83 miliar atau naik 2,42 persen. Adapun selisih kebutuhan belanja tersebut akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang telah diaudit.

Wabup menegaskan bahwa alokasi tambahan belanja ini tidak ditujukan untuk menciptakan beban tetap yang menekan APBD tahun-tahun berikutnya. Penggunaannya diarahkan secara cermat untuk penyelesaian kegiatan berjalan, kebutuhan mendesak, hingga akselerasi 12 Program Unggulan Daerah.

Salah satu lompatan signifikan terlihat pada postur Belanja Modal, yang meroket sebesar 103,12 persen dari semula Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar.

"Peningkatan belanja modal ini merupakan langkah awal perbaikan struktur anggaran daerah yang terukur, berdampak langsung pada perekonomian rakyat, penanganan infrastruktur, produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hingga percepatan penurunan angka kemiskinan," terang Wabup Ansori.

Sementara itu, untuk Belanja Barang dan Jasa mengalami penambahan sebesar Rp126,81 miliar (25,23 persen) dengan kontrol ketat berbasis standar harga satuan pelayanan publik.

Penyelesaian SiLPA dan Reklasifikasi Retribusi Daerah

Menjawab sorotan fraksi mengenai SiLPA, Pemkab Sumbawa menjelaskan bahwa target awal SiLPA dalam APBD murni adalah Rp25 miliar. Namun, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang telah diaudit BPK RI, realisasi SiLPA mencapai Rp201,68 miliar yang terdiri dari SiLPA terikat Rp89,89 miliar dan SiLPA bebas Rp111,79 miliar).

Untuk mencegah potensi SiLPA tinggi di masa depan, Pemkab berkomitmen melakukan perbaikan perencanaan kas, mempercepat pengadaan barang/jasa sejak awal tahun, serta mengintensifkan pemantauan realisasi anggaran triwulanan.

Terkait penurunan pos retribusi daerah sebesar Rp32,28 miliar, Pemkab meluruskan bahwa hal tersebut terjadi akibat reklasifikasi pencatatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan RSUD ke dalam kelompok Lain-Lain PAD yang Sah sesuai standar akuntansi dan rekomendasi BPK RI.

"Secara netto, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berkurang sama sekali. PAD justru naik secara konsisten sebesar Rp108,36 juta, dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,59 miliar," jelasnya.

Fokus Pembangunan Sektor Strategis Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Sumbawa merincikan sejumlah penanganan sektor vital yang diakomodasi dalam Perubahan APBD 2026:

Pertama; Infrastruktur Jalan & Irigasi:

Pemeliharaan rutin pada ruas jalan strategis, seperti Simpang Raberas–Simpang Boak, Lintas Moyo–Kakiang, Berare–Olat Rawa, Langam–Ropang, hingga akses kampus.

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk penanganan Jembatan Kayu Madu di Desa Labuhan Badas.

Sebanyak 72 dari 99 usulan infrastruktur irigasi daerah disetujui untuk ditangani melalui Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI) Kemen PUPR.

Kedua : Kesiapan Tenaga Kerja Lokal Blok Elang:

Mempersiapkan tenaga kerja lokal menghadapi tahap konstruksi dan eksploitasi PT AMNT di Blok Elang dan Lempui. Proyeksi kebutuhan mencapai 20.000 tenaga kerja hingga tahun 2030, dengan komitmen serapan tenaga kerja lokal ditargetkan mencapai 70 persen melalui pelatihan bersertifikasi.

Ketiga : Pendidikan dan Kesehatan:

Keberlanjutan program Kartu Sumbawa Pintar (Program Unggulan ke-12) bagi siswa miskin dan berprestasi.

Penuntasan pembangunan RSUD Sering bersinergi dengan Kemenkes RI, jaminan stok obat esensial di seluruh Puskesmas, serta pemenuhan sisa kuota Universal Health Coverage (UHC).

Empat; Mitigasi Bencana dan Tata Kelola Tambang

Pengalokasian anggaran kebencanaan untuk bantuan air bersih dan armada mitigasi kekeringan ekstrem.

Peningkatan koordinasi bersama Pemprov NTB dan APH untuk penataan serta fasilitasi legalisasi Tambang Rakyat berbasis kelestarian lingkungan.

Mengakhiri tanggapannya, Wabup Mohamad Ansori menekankan bahwa seluruh pandangan fraksi DPRD menjadi bahan evaluasi utama dalam pembahasan tingkat akhir bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbawa demi mewujudkan pembangunan Sumbawa yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menegaskan pentingnya menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai kebudayaan Tau Samawa sebagai landasan utama pembangunan karakter masyarakat di tengah arus modernisasi. Tegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri ajang 'Silatulfikri 99 Tokoh Tana Samawa' yang berlangsung di Pondok Pesantren Modern Internasional Dea Malela, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan pemikiran lintas tokoh tersebut turut dihadiri oleh pendiri sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dea Malela, Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A., Rektor Universitas Samawa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd., Ustadz H. Yadi Surya Diputra, S.Sos., M.A. (Ustadz Suryo), serta puluhan tokoh adat, akademisi, dan pimpinan lembaga di Tanah Samawa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa menyampaikan bahwa Silatulfikri bukan sekadar forum silaturahmi biasa, melainkan sebuah ruang strategis untuk menyatukan gagasan, persepsi, dan visi dalam merumuskan arah masa depan daerah.

“Yang kita pikirkan bukan hanya Sumbawa hari ini, tetapi Sumbawa seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Mohamad Ansori di hadapan para tokoh yang hadir.

Ia menekankan bahwa falsafah hidup dan nilai-nilai luhur Tau Samawa tidak boleh berhenti sebagai dokumen historis atau wacana semata. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan secara nyata dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat hingga mengakar menjadi budaya penuntun. Menurutnya, keberhasilan pembangunan fisik dan ekonomi harus berjalan beriringan dengan penguatan karakter serta jati diri daerah.

Di sisi lain, Wabup juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa tercatat mencapai 4,12 persen, angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 11,79 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di posisi 2,60 persen.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa kemajuan angka-angka statistik tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akar budayanya.

“Pembangunan bukan hanya tentang seberapa besar ekonomi tumbuh, tetapi juga tentang manusia seperti apa yang tumbuh di dalamnya. Kita harus tetap tahu dari mana kita berasal. Falsafah Taket ko Nene, Kangila Boat Lenge (Takut kepada Allah, Malu Berbuat Buruk) harus tetap menjadi kompas moral kita menghadapi masa depan,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Wakil Bupati berharap forum Silatulfikri mampu bertindak sebagai penyaring (filter) budaya di era globalisasi. Ia mengajak seluruh elemen tokoh daerah untuk bersatu memilih dan mengadaptasi nilai-nilai histori yang masih relevan guna menjawab berbagai tantangan zaman.

“Tidak semua hal baru harus kita terima mentah-mentah. Kita membutuhkan filter. Karena itu, mari kita bersama-sama bertanya dan merumuskan, nilai apa dari masa lalu yang masih sangat relevan untuk menjaga dan membimbing generasi kita ke depan,” pungkasnya. (AM)

UNTIRIWIS.Amarmedia.co.id — Kwartir Ranting (Kwarran) Gerakan Pramuka Untiriwis resmi menggelar ajang Perkemahan Sabtu Minggu (Persami) sekaligus Lomba Tingkat II (LT-II) Pramuka Penggalang SD dan SMP se-Kecamatan Untiriwis. Kegiatan yang berpusat di lingkungan SMP Negeri 2 Unter Iwes ini menjadi panggung ajang bakat, ketangkasan, hingga kepedulian lingkungan bagi ratusan anggota Pramuka Penggalang.

Ketua Panitia Pelaksana, Muslihin, S.Pd., menyampaikan bahwa LT-II ini diikuti oleh 16 Gugus Depan (Gudep) tingkat SD dan 5 Gudep tingkat SMP dari total 21 sekolah. Sebanyak 330 peserta yang terdiri atas 231 Penggalang Putri dan 99 Penggalang Putra, serta didampingi 44 Pembina Pendamping (22 putra dan 22 putri), memadati area perkemahan.

"Awalnya kegiatan ini dirancang sebagai perkemahan pembinaan internal, namun untuk menyesuaikan dengan agenda ajang berjenjang di tingkat kabupaten, kami kemas menjadi Lomba Tingkat II (LT-II) Kecamatan Unter Iwes," ujar Muslihin saat diwawancarai bersama awak.media Jumat 25 September 2026.

Dalam LT-II ini, panitia mempertandingkan empat mata lomba utama, yakni Lomba Peraturan Baris Berbaris (PBB) Bertongkat, Lomba Semaphore, Pentas Seni (Pensi), dan Lomba Ranking 1 Kepramukaan.

Upacara pembukaan dihadiri langsung oleh Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka H Varian Bintoro S.Sos.M.Si, yang didampingi oleh Camat Untiriwis Arif Alamsyah S.STP.M.Si., selaku Ketua Majelis Pembimbing Ranting (Kamabiran), serta Ketua Kwarran Unter Iwes, Ahmad Yani jajaran pengurus Kwarcab, para Kamabigus, dan Kepala Desa Keriki.

Inovasi Gerakan "Satu Pohon Sejuta Harapan"

Salah satu program unik yang menuai apresiasi tinggi dari jajaran Kwarcab adalah gerakan kelestarian lingkungan bertajuk "Satu Pohon Sejuta Harapan" Dalam program ini, setiap Gugus Depan diwajibkan membawa pohon untuk ditanam di area lokasi perkemahan.

"Program ini merupakan rintisan pertama kali di ajang LT-II. Pohon-pohon yang ditanam nantinya akan menjadi kenang-kenangan hijau yang bermanfaat bagi SMPN 2 Untir Iwes dan lingkungan sekitarnya," tambah Muslihin.

Suasana pembukaan juga diramaikan dengan penampilan seni tradisional Sakeco Putri dari SD Negeri Brang Pelat. Sementara pada acara penutupan mendatang, peserta akan disuguhkan atraksi colosal Parade Semaphore dari SD Negeri Selang.

Rangkaian Agenda & Kesiapan Logistik

Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta menginap di tenda masing-masing dengan dukungan logistik mandiri dari tiap Gugus Depan. Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran acara, panitia menyiagakan tim medis P3K serta mengandalkan pengamanan dari personel Batalyon setempat.

Adapun jadwal perlombaan dikemas secara padat dan terstruktur yakni pada Malam Hari Ajang Pentas Seni (Pensi) yang terbagi dalam dua sesi malam (10 Gudep di malam pertama dan 11 Gudep di malam kedua).

Sepanjang Siang hingga Sore Hari Lomba PBB Bertongkat dan Lomba Semaphore. Dan Hari Terakhir Lomba Ranking 1 Kepramukaan dan Upacara Penutupan.

Sementara itu, Ketua Kwarran Gerakan Pramuka Unter Iwes, Ahmad Yani, S.Pd., M.M.Inov., menegaskan bahwa LT-II ini merupakan wadah seleksi terbuka secara objektif untuk menjaring utusan terbaik Kecamatan Unteriwis menuju Lomba Tingkat III (LT-III) Tingkat Kabupaten Sumbawa yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.

"Segala persiapan kami lakukan secara transparan dan berbasis musyawarah bersama para Kamabigus serta orang tua siswa. Kami memastikan bahwa peserta yang mewakili Kecamatan Untiriwis di LT-III kabupaten benar-benar murni hasil seleksi dari LT-II ini," tegas Ahmad Yani.

Selain fokus pada ketangkasan Pramuka, perkemahan ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Panitia memberikan ruang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pihak sekolah untuk berpartisipasi menjajakan kebutuhan harian di sekitar arena perkemahan, sehingga menciptakan suasana pesta rakyat yang semarak dan edukatif bagi anak-anak.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, mendadak riuh dan penuh kehangatan pada Jumat (25/9/2026). Ditetapkannya desa tersebut sebagai pusat penyelenggaraan Lomba Main Ketapel Perebutan Piala Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa sekaligus Pelantikan Pengurus FORSPEK Cabang Sumbawa Masa Bakti 2026–2030 mendatangkan rasa bahagia dan bangga tersendiri bagi Kepala Desa Kelungkung beserta seluruh warganya.

Kepala Desa Kelungkung Muhammad Saleh menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kepercayaan yang diberikan kepada desanya untuk menggelar ajang olahraga tradisional tingkat daerah ini. Kehadiran jajaran pimpinan daerah, pengurus FORSPEK NTB, dan Sumbawa serta ratusan peserta dan penonton dinilai membawa energi positif serta menggerakkan kebersamaan masyarakat di kawasan lingkar Batulanteh.

Awal Mula Ditemukannya FORSPEK di Sumbawa

Ketua Pengurus Provinsi FORSPEK NTB, Ahmad Jufri, S.H., mengungkapkan bahwa hadirnya pengurus FORSPEK dan gelaran lomba di Desa Kelungkung berawal dari komunikasi sederhana melalui media sosial bersama tokoh budaya lokal, Bang Ais.

"Beliau melihat perkembangan olahraga ketapel di media sosial dan menghubungi kami untuk menanyakan keberadaan FORSPEK di NTB. Setelah berdiskusi, kami menyarankan untuk membentuk wadah resmi di Sumbawa. Alhasil, hari ini kami hadir langsung untuk menyerahkan SK Pengurus FORSPEK Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026–2030," jelas Ahmad Jufri.

Ahmad Jufri menambahkan, FORSPEK kini telah berkembang pesat di 17 provinsi di Indonesia dan resmi menjadi anggota penuh Komite Olahraga Masyarakat Nasional (KORMI) sejak 2023. Di NTB sendiri, FORSPEK baru berjalan satu tahun namun telah resmi menjadi anggota KORMI NTB dengan dibentuknya cabang di beberapa Kabupaten diantaranya di Lombok Timur, Lombok Utara dan termasuk Kabupaten Sumbawa..Ketapel yang dulunya sekadar permainan tradisional anak-anak, kini bertransformasi menjadi olahraga masyarakat yang terstruktur dan diminati berbagai kelompok umur.

Suasana Lomba: Teknik Unik dan Keseruan Peserta

Usai prosesi pembukaan resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP, M.M.Inov, dan pelantikan pengurus, arena perlombaan langsung dipadati para peserta kelas dewasa, baik putra maupun putri.

Keseruan dan riuk pikuk penonton mewarnai jalannya kompetisi. Setiap peserta dibekali 15 peluru utama setelah diberikan kesempatan dua kali tembakan percobaan untuk penyesuaian. Sistem penilaian terbagi dalam dua sesi unik:

Pertama : Peserta mendapatkan tembaka percobaan dua kali ke plat seng da Face Target.

Kedua :  Tembakan Plat Seng (Gaya Berdiri): Peserta melepaskan 10 tembakan dengan posisi berdiri menuju sasaran plat seng.

Ketiga  :  Tembakan Face Target (Gaya Duduk): Peserta melepaskan 5 tembakan dengan posisi duduk mengincar face target untuk mengumpulkan poin tertinggi.

Perbedaan gaya dan teknik menembak—mulai dari posisi berdiri tegak hingga duduk fokus membidik sasaran—menjadi daya tarik tersendiri yang menghibur masyarakat Desa Kelungkung.

Melalui gelaran ini, Pemerintah Desa Kelungkung berharap ajang kebudayaan dan olahraga tradisional seperti ketapel dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mempererat silaturahmi antarwarga serta mempromosikan potensi daerah. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Ketua Pengurus Provinsi Forum Silaturahmi Pecinta Ketapel (FORSPEK) Nusa Tenggara Barat (NTB), Ahmad Jufri, S.H., secara resmi melantik Pengurus FORSPEK Cabang Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026–2030. Prosesi pelantikan dilangsungkan di halaman Kantor Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, pada Jumat (25/9/2026).

Kegiatan tersebut disaksikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov dirangkaikan dengan pembukaan Lomba Main Stop (Ketapel) Perebutan Piala Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa yang diikuti oleh 100 peserta dari berbagai kalangan. Daa kesempatan itu Ketua DPRD bersama jajaran Forkopinca dan tokoh masyarakat dan lembaga adu ketangkasan dalam sesi tembakan eksekutif kehormatan memperebutkan hadiah dari ketua Forspek NTB dan di mennangkan oleh Edy Sofyan Gole.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pengurus Provinsi FORSPEK NTB Nomor: 003/FORSPEK-NTB/IX/2026 tentang Pengesahan Pengurus FORSPEK Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026–2030 oleh Sekretaris FORSPEK NTB, Muhammad Sultan Hali, S.Pd., M.M.Par.

Dalam kepengurusan yang baru dilantik tersebut,Agus Irawan Syahmi M.M.Inov ., resmi menjabat sebagai Ketua FORSPEK Kabupaten Sumbawa, didampingi Wakil Ketua : Muhammad Sagenta, SH. Sekretaris Firman Kardiansyah, S.AP dan Wakil Sekretaris Safruddin serta Bendahara : M. Saleh AK.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.H., M.M.Inov , dikukuhkan sebagai Dewan Penasihat FORSPEK Kabupaten Sumbawa bersama Drs. H. Hajamuddin, MM., M. Saleh Mastar, Edy Sofyan Gole, S.Sos., H. Syarif Hidayat, S,KM., M.Kes., Herlin Efendi, S.AP., Tut Wuri Handayani, S.Pd., M.Si.

Dalam sambutannya, Ketua FORSPEK NTB, Ahmad Jufri, S.H., menyampaikan bahwa olahraga ketapel saat ini telah berkembang pesat dan dinaungi secara resmi di bawah Komite Olahraga Masyarakat Nasional (KORMI).

"Ketapel bukan lagi sekadar permainan tradisional anak-anak di masa lalu, tetapi sudah menjadi olahraga masyarakat yang terorganisasi hingga tingkat nasional dan internasional. FORSPEK Nasional kini telah berdiri di 17 provinsi di Indonesia dan menjadi anggota penuh KORMI," jelas Ahmad Jufri.

Ia menambahkan, ketersediaan peralatan ketapel saat ini sudah sangat memadai dan diproduksi secara profesional oleh para pengrajin. Dengan dilantiknya kepengurusan di Kabupaten Sumbawa, Ahmad Jufri berharap olahraga ini semakin membumi dan berkembang pesat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua DPRD Sumbawa yang memberikan dukungan penuh. Insya Allah, dengan kepengurusan yang baru ini, kita targetkan Kabupaten Sumbawa siap menjadi tuan rumah kejuaraan ketapel tingkat nasional pada tahun 2027 mendatang," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Imov, menyambut hangat pelantikan pengurus FORSPEK Sumbawa. Ia menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung pelestarian olahraga tradisional melalui payung hukum Peraturan Daerah (Perda) Kebudayaan.

"Selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Mari kita jaga dan kembangkan seni serta olahraga tradisional ketapel ini agar tidak punah ditelan zaman. DPRD bersama Pemerintah Daerah siap mendukung keberlanjutan kegiatan kebudayaan seperti ini," tutur Nanang Nasiruddin sekaligus membuka secara resmi gelaran lomba ketapel tersebut.

Acara pelantikan dan pembukaan lomba ini turut dihadiri oleh jajaran Pengurus KORMI Kabupaten Sumbawa, unsur Forkopimca Kecamatan Batulanteh (Kapolsek dan Danposramil Batulanteh), Kepala Desa Kelungkung beserta jajaran, kepala sekolah, tokoh masyarakat, serta ratusan warga dan peserta lomba.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id  — Sekretaris Pengurus Provinsi Forum Silaturahmi Pencinta Ketapel (FORSPEK) Nusa Tenggara Barat, Muhammad Sultan Hali, S.Pd., M.M.Par., secara resmi membacakan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus FORSPEK Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026–2030. Pembacaan SK tersebut berlangsung khidmat di halaman Kantor Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, pada Jumat (25/9/2026).

Pengesahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Provinsi FORSPEK NTB Nomor: 003/FORSPEK-NTB/IX/2026 yang ditetapkan di Lombok Tengah pada 19 September 2026 dan ditandatangani oleh Ketua FORSPEK NTB Ahmad Jufri, S.H., serta Sekretaris Muhammad Sultan Hali, S.Pd., M.M.Par.

Dalam konsiderans menimbang, pembentukan kepengurusan ini didasari atas amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, di mana keolahragaan nasional berakar pada nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Selain itu, pembentukan FORSPEK Kabupaten Sumbawa merupakan wujud nyata hasil rapat anggota untuk mewadahi serta memajukan olahraga tradisional ketapel di tingkat daerah.

Keputusan ini juga memperhatikan SK Pengurus Pusat FORSPEK Nomor: 1011/SKPENGPROV/16/2024 serta hasil Rapat Pengurus FORSPEK Provinsi NTB yang digelar di Mataram pada 8 September 2026 lalu.

Melalui Diktum KESATU surat keputusan tersebut, Pengurus Provinsi FORSPEK NTB resmi mengesahkan Susunan Pengurus FORSPEK Kabupaten Sumbawa Periode 2026–2030 sebagai perwakilan resmi organisasi di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Berdasarkan Lampiran : Keputusan Pengurus Provinsi FORSPEK Nusa Tenggara Barat  Nomor : 003/FORSPEK-NTB/IX/2026 Tanggal : 19 September 2026. Susunan Pengurus Kota Forum Silaturahmi Pencinta Ketapel (FORSPEK) Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026-2030

Dewan Penasehat : H. Nanang Nasiruddin, S.Ap., M.M.Inov., Drs. H. Hajamuddin, MM., M. Saleh Mastar, Edy Sofyan Gole, S.Sos., H. Syarif Hidayat, S,KM., M.Kes., Herlin Efendi, S.AP., Tut Wuri Handayani, S.Pd., M.Si.

Ketua :  Agus Irawan Syahmi, MM.Inov

Wakil Ketua :  Muhammad Sagenta, SH.

Sekretaris  :  Firman Kardiansyah, S.AP

Wakil Sekretaris : Safruddin

Bendahara : M. Saleh AK.

SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Kerumahtanggaan dan Pembinaan Club

     - M. Thayeb Halim 

     - Suriyadi, S.Pd.

     - Ovu Denta Lara, SH.

     - Abdul Mujib

2. Pendidikan dan Pelatihan 

    - Rusnadi, S.Pd

    - Syahrul Arsi, S.Pt.

    - Nani Rohani, S.Pd

    - Irmayanty, S.Pt.

3. Perlombaan dan Penjurian 

    - Muhammad Sumardi, S.Pd

    - Adoz Kisono Putra 

    - M. Hibatilla Hasanin

    - Riskayanti, S.Pd.

4. Usaha, Ekonomi dan Kesejahteraan 

     - Rusmawati 

     - Arya Sandy Parastika, ST.

     - Abdul Latif 

     - Rahmatiah

5. Humas dan Publikasi 

     - Indra Kusuma C.CC., C.DMP

     - M. Isnaini, M.KN

     - Dwi Ramdani, S.Pd

     - Irvan Ilahi

     - H.Abdul Latif

Dengan dibacakannya SK Pengesahan ini, kepengurusan FORSPEK Kabupaten Sumbawa secara legal formal siap menjalankan agenda kerja organisasi, memasyarakatkan olahraga ketapel, serta membina para atlet dan pegiat ketapel di Kabupaten Sumbawa. (AM).

Ketua DPRD kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov bersama Jajaran pengurus Forspek Cabang Sumbawa dan NTB setelah di Lantik dan dikukuhkan Jumat 25 September 2026 

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AO., M.M.Inov secara resmi membuka Lomba Main Stup (Ketapel) sekaligus menghadiri Pelantikan Pengurus Forum Silaturahmi Pecinta Ketapel (FORSPEK) Cabang Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026–2030 dan Pelantikan Pengurus Club yang bernaung dibawah Forspek Cabang Sumbawa. Acara tersebut berlangsung meriah di halaman Kantor Kepala Desa Kelungkung, Kecamatan Batulanteh, pada Jumat (25/9/2026).

Ketua panitia M Saleh AK dalam laporannya menyatakan bahwa kegiatan ini diikuti sebanyak 100 peserta dari berbagai kalangan—baik laki-laki maupun perempuan—ini digelar selama dua hari (25–26 September 2026). Selain bertujuan mempererat silaturahmi dan menjaga kekompakan warga, ajang ini diselenggarakan untuk melestarikan permainan tradisional, melatih kesabaran serta sportivitas, sekaligus menjadi pijakan awal terbentuknya kepengurusan FORSPEK di Kabupaten Sumbawa.

"Para peserta memperebutkan Piala Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dengan total hadiah sebesar Rp5.000.000 beserta piagam penghargaan. Lomba ini menggunakan sistem seleksi dua babak (penyisihan dan semifinal) dengan jarak tembak 7,5 meter untuk kategori dewasa serta 5,5 meter untuk kategori perempuan dan remaja, di bawah pengawasan juri independen. Sumber pendanaan kegiatan ini didukung oleh APBDes Desa Kelungkung dan sponsor pendukung" jelasnya.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan kebudayaan ini. Di tengah padatnya agenda daerah, ia menyempatkan hadir langsung sebagai bentuk komitmen dan rasa cintanya terhadap pelestarian warisan budaya lokal.

"Olahraga tradisional ketapel ini adalah bagian dari identitas budaya kita yang harus terus dijaga agar tidak punah ditelan zaman. DPRD Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kebudayaan untuk memberikan payung hukum dan perlindungan bagi organisasi-organisasi kebudayaan serta olahraga tradisional seperti ini," ujar Nanang Nasiruddin.

Ia juga berpesan agar kepengurusan FORSPEK Kabupaten Sumbawa yang baru dilantik aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Nanang berharap ajang serupa dapat rutin digelar, misalnya tiga bulan sekali secara bergilir di berbagai desa. Di samping itu, Nanang menyampaikan dinamika pembangunan daerah, termasuk peluang kerja dari beroperasinya tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada 2027 mendatang, agar pemerintah desa dan masyarakat dapat mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini.

Pada kesempatan yang sama, Pengurus Provinsi FORSPEK Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi melantik dan membacakan Surat Keputusan (SK) Pengesahan Pengurus FORSPEK Cabang Kabupaten Sumbawa Periode 2026–2030 melalui SK Nomor 003/FORSPEK-NTB/2026 yang di ketuai oleh Agus Irawan Sahmi M.M.Inov.

Ketua FORSPEK NTB, Ahmad Jufri, S.H., menyampaikan bahwa ketapel kini telah diakui secara nasional sebagai bagian dari olahraga masyarakat di bawah naungan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

"Ketapel bukan lagi sekadar permainan anak-anak di masa lalu, melainkan sudah berkembang menjadi olahraga masyarakat berstandar internasional yang memiliki kepengurusan di 17 provinsi di Indonesia. Bahkan, peralatannya kini diproduksi secara profesional. Kami berharap, dengan dukungan penuh dari Ketua DPRD Sumbawa, pada tahun 2027 mendatang Kabupaten Sumbawa siap menjadi tuan rumah kejuaraan ketapel tingkat nasional," ungkap Ahmad Jufri.

Acara pembukaan berjalan lancar dan khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pengurus KORMI dan KONI Kabupaten Sumbawa, Perwakilan Pengurus FORSPEK NTB, unsur Forkopimca Kecamatan Batulanteh (Kapolsek dan Danposramil Batulanteh), Kepala Desa Kelungkung beserta jajaran, para kepala sekolah dan tokoh masyarakat, serta ratusan peserta lomba.(AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengklarifikasi serta mengawasi keberadaan dan operasional tambak udang milik PT Lunyuk Aquatama Nusantara (LAN) di Dusun Sumbersari, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kamis (24/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., didampingi Sekretaris Komisi II H. Zohran, S.H., dan Anggota Komisi II Juliansyah, S.E. dan Ridwan SP.M.Si.

Forum RDP mempertemukan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis Pemkab Sumbawa, Kantor Pertanahan/BPN Sumbawa, Polres Sumbawa, tim hukum PT LAN, serta perwakilan Aliansi LSM (LSM ITK, Gempar NTB, LPPD Sumbawa, dan LPRI Sumbawa).

Aliansi LSM Soroti Fungsi Lahan dan Irigasi

RDP digelar menyusul adanya aduan Aliansi LSM terkait dugaan alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), potensi gangguan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta terganggunya saluran irigasi pertanian di area sekitar operasional tambak.

Perwakilan LPPD Sumbawa, Jahuddin Dennis, bersama LSM mitra mengkritik absennya jajaran direksi utama PT LAN yang hanya diwakili kuasa hukum. Selain itu, mereka menyuarakan ancaman sanksi pidana terkait penyalahgunaan LP2B dan LSD sesuai regulasi UU No. 41 Tahun 2009 dan Perpres No. 5 Tahun 2019.

"Kami pada dasarnya mendukung iklim investasi di Kabupaten Sumbawa, namun penegakan hukum dan aturan tata ruang tidak boleh diabaikan. Jika terbukti melanggar aturan LP2B dan tata ruang, aktivitas operasional harus dihentikan sementara hingga perizinan disesuaikan," tegas Jahuddin.

Menjawab kekhawatiran tersebut, jajaran dinas teknis dan BPN Sumbawa menyampaikan pemaparan data serta dokumen legalitas perusahaan

Sekretaris DPMPTSP Iyan ST menjelaskan bahwa PT LAN mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit 12 September 2022 (perubahan 27 April 2023) untuk KBLI 03254 (Pembesaran Udang Muara/Air Payau) risiko menengah rendah via sistem OSS. Perusahaan juga memegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terbit 16 Juni 2023 seluas 259.577,68 m², Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tertanggal 12 Agustus 2024, serta dokumen lingkungan (PKPLH) per 25 Maret 2024.

Sekretaris Dinas Pertanian,Ir. Mukhlis,.M.Si mengonfirmasi bahwa berdasarkan overlay Peta LP2B (SK No. 138 Tahun 2025), lokasi tambak PT LAN tidak masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebut penataan ruang telah disetujui Forum Penataan Ruang (FPR) lintas sektor. Lokasi berada di kawasan pertanian/perkebunan kurang produktif yang diperbolehkan untuk alih fungsi usaha. Deliniasi awal juga menunjukkan titik lokasi tidak melanggar batas sempadan pantai.

Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menerbitkan rekomendasi teknis budidaya pada 9 Mei 2025, disusul terbitnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Mei 2026.

Semeyara kepala Kantor Pertanahan / BPN Sumbawa melalui Kasi Pengukuran BPN Sumbawa, Bahtiar Syarif Arfia, menyampaikan PT LAN telah memegang Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Elektronik No. 5207 seluas 24,83 Hektar. Mengenai indikasi ±14 Hektar yang sempat terindikasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD), BPN telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN Pusat sejak beberapa bulan lalu untuk pengeluaran dari peta LSD dan saat ini tinggal menunggu penerbitan SK pengesahan resmi.

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dina Eka, menjelaskan Pertek Pembuangan Air Limbah ke air permukaan telah terbit dan fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan telah siap beroperasi sejak Maret 2026.

Respon Pihak Perusahaan dan Komisi II DPRD

Kuasa Hukum PT LAN, Dr. Hendra, menegaskan keikutsertaannya dalam RDP berpatokan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKK/IX/masyarakat dari Direktur Utama PT LAN, Andi Wijaya. Ia menyatakan PT LAN bertindak taat hukum sebagai pemanfaat kebijakan (beneficiary). Alih fungsi dilakukan atas lahan berpasir yang kurang produktif dan sering gagal tanam secara legal melalui sistem perizinan terintegrasi.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran, S.H., mengingatkan pentingnya memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor di Sumbawa. Kendati demikian, ia menekankan agar kelestarian lingkungan, hak masyarakat, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ekonomi lokal Lunyuk tetap diutamakan.

Tiga Poin Rekomendasi Resmi Komisi II DPRD Sumbawa

Di akhir pertemuan, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan 3 (tiga) poin keputusan dan rekomendasi resmi untuk menyikapi persoalan tersebut:

Pertama ; Meminta Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Sumbawa dan Dinas PUPR untuk terus mengawal penerbitan SK Pengeluaran/Revisi Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas ±14 Hektar dari Kementerian ATR/BPN demi menjamin kepastian hukum.

Kedua ; Mengingat seluruh perizinan dasar (NIB, HGU, KKPR, PKPLH, PBG) telah dipenuhi secara sah, PT LAN diizinkan untuk tetap melanjutkan kegiatan operasional usaha diluar LSD dengan kewajiban menaati seluruh komitmen kelestarian lingkungan dan rekomendasi teknis yang berlaku.

Ketiga ;Apabila di kemudian hari masih terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan data teknis dan legalitas yang telah disajikan, dipersilakan untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — PT Intam menyambut positif undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilayangkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa terkait keberadaan perusahaan beserta vendornya, PT Armindo yang di minta oleh Aliansi Tokoh Masyarakat Desa Ledang. Perusahaan berkomitmen penuh untuk hadir dan membangun dialog yang konstruktif bersama para wakil rakyat.

Melalui surat resmi bernomor 14/GOV-SUMBAWA/IX/2026, PT Intam mengajukan permohonan penjadwalan ulang atas RDP yang semula direncanakan pada Kamis (24/9/2026). Perusahaan mengusulkan agar pertemuan penting tersebut dapat dilaksanakan pada 21 Oktober 2026 mendatang.

Project Manager PT Intam, Jatmiko Prihartono, menyampaikan bahwa permohonan penundaan ini diajukan agar jalannya rapat kelak dapat memberikan hasil yang maksimal dan komprehensif bagi seluruh pihak.

"Kami sangat menghargai dan merespons positif undangan dari DPRD Kabupaten Sumbawa. Pengajuan penjadwalan ulang ini kami tempuh karena agenda awal bertepatan dengan jadwal inspeksi dari Inspektur Tambang, serta persiapan dari jajaran manajemen perusahaan di Jakarta," ujar Jatmiko.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian waktu ini dilakukan demi memastikan kesiapan penuh seluruh pimpinan pimpinan perusahaan dan dokumen yang dibutuhkan, sehingga diskusi dalam RDP dapat berjalan transparan, efektif, dan saling mendukung pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

Surat permohonan tersebut juga telah ditembuskan secara resmi kepada Koordinator Komisi II DPRD Sumbawa, Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, serta bagian arsip lembaga legislatif setempat. Pihak manajemen PT Intam berharap sinergi dan kerja sama yang baik dengan DPRD Sumbawa terus terjalin secara harmonis demi kepentingan bersama.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— MAN 3 Sumbawa memberikan apresiasi dan penghargaan khusus kepada para siswa serta guru pembina yang berhasil meraih prestasi pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) 2026 Tingkat Kabupaten. Berkat raihan tersebut, para siswa berhak melanjutkan perjuangan membawa nama madrasah ke Tingkat Provinsi.

Penyerahan penghargaan berlangsung di halaman madrasah pada Senin (21/9/2026). Prosesi ini disaksikan langsung oleh jajaran guru serta seluruh siswa, dan dipimpin langsung oleh Kepala MAN 3 Sumbawa. Penyerahan apresiasi ini menjadi wujud dukungan nyata pihak sekolah terhadap kerja keras, dedikasi, serta semangat belajar para peserta didik dan pembina.

Daftar Penerima Apresiasi

Berikut daftar siswa dan pembina yang menerima penghargaan: Andra Tri Oktama (Kelas X.1) Prestasi: Juara 3 Olimpiade Bidang Matematika Tingkat Kabupaten dengan Pembina: Fitriani, S.Pd.

Chelsi Risa Arillia (Kelas XI IPA 2) Prestasi: Juara 3 Olimpiade Bidang Fisika Tingkat Kabupaten Pembina: Eliyawati, S.Pd.

 Lutfia Akila Agustina (Kelas XI IPA 1) Prestasi: Juara 3 Olimpiade Bidang Biologi Tingkat Kabupaten Pembina: Guprandi Fakhrezi, S.Pd.

Komitmen Dukungan Madrasah

Dalam sambutannya, Kepala MAN 3 Sumbawa menegaskan komitmen pihak sekolah untuk senantiasa mendukung pengembangan bakat dan minat akademik peserta didik agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi.

“Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi siswa dan orang tua, tetapi juga merupakan kehormatan bagi madrasah. Semoga pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi siswa lainnya untuk terus berkarya dan berprestasi,” tegas Kepala MAN 3 Sumbawa.

Pihak sekolah berharap raihan ini dapat memberikan hasil optimal pada ajang OMI Tingkat Provinsi mendatang, sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh civitas akademika MAN 3 Sumbawa untuk terus mencetak prestasi. (AM)

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa Soroti Kenaikan Belanja, Infrastruktur hingga Kontribusi PT AMNT dalam Ranperda Perubahan APBD 2026

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Gitta Liesbano SH MKn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar demitri SH MH serta dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs H.Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Melalui naskah pemandangan umum yang dibacakan juru bicara fraksi I Ketut Sawitra Fraksi PDI Perjuangan memberikan serangkaian catatan kritis, masukan, hingga tuntutan tegas terkait postur perubahan anggaran daerah tahun 2026.

Fraksi PDI Perjuangan mencermati struktur Pendapatan Daerah, berubah dari semula Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun (bertambah Rp45,83 miliar atau naik 2,42%). Belanja Daerah melonjak dari semula Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun (bertambah Rp224,51 miliar atau naik 11,70%).

Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) mngalami lonjakan signifikan dari semula Rp25 miliar menjadi Rp201,68 miliar untuk menutup defisit anggaran.

Terhadap lonjakan belanja daerah, PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap penambahan anggaran wajib diikuti oleh kejelasan output, outcome, target penerima manfaat, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Sorotan Utama Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi menyoroti penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,59 miliar yang dipengaruhi oleh tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LKPD 2025—termasuk pergeseran pos pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD. PDI Perjuangan mendesak Pemda menyusun strategi intensifikasi PAD yang murni bersumber dari potensi riil daerah, bukan sekadar penataan administratif.

Selain itu, besarnya angka SiLPA yang mencapai Rp201,68 miliar diminta untuk dianalisis secara mendalam. Pemda diminta bersikap terbuka apakah lonjakan SiLPA tersebut akibat efisiensi, keterlambatan pelaksanaan program, atau rendahnya daya serap anggaran.

Terhadap infrastruktur wilayah selatan & kerusakan parah jalan Moyo Hilir, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar alokasi Belanja Modal yang naik lebih dari dua kali lipat—dari Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar (naik 103,12%)—diarahkan secara adil dan berkeadilan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus pada ; Pemerataan Pembangunan Wilayah Selatan Sumbawa, Penanganan ruas jalan rusak berat guna mendukung mobilitas dan rantai pasok ekonomi masyarakat.

Ruas Jalan RSUP hingga Desa Olat Rawa (Kecamatan Moyo Hilir). Fraksi menumpahkan perhatian pada ruas jalan ini yang terus-menerus mendapat sorotan publik dan media sosial akibat kerusakan parah. Pemda diminta tidak sekadar melakukan perawatan rutin, melainkan melakukan peningkatan kualitas dan rehabilitasi menyeluruh.

"Jalan yang baik bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan bagian dari pemenuhan hak atas pelayanan publik yang layak," tegas Fraksi PDI Perjuangan.

Isu krusial lain yang diangkat adalah penerimaan daerah dari bagian keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025 sebesar Rp8,94 miliar (sehingga total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos tersebut menjadi Rp20,95 miliar).

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan secara mendasar apakah nilai tersebut sudah sebanding dengan potensi kekayaan alam yang dikelola, khususnya menjelang pengembangan Blok Elang.

Fraksi menegaskan beberapa poin penting kepada Pemerintah Daerah dan PT AMNT seperti Penyiapan Tenaga Kerja Lokal. Pemda dan PT AMNT didesak segera menyiapkan pendidikan vokasi dan sertifikasi agar putra-putri Sumbawa tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Fraksi meminta komitmen nyata Pemda dan PT AMNT dalam percepatan pembangunan serta penataan infrastruktur RSUD Sumbawa sebagai fasilitas kesehatan strategis.

Terkait Pemberdayaan UMKM & Rantai Pasok Local Content. Pelibatan pengusaha lokal Sumbawa secara nyata dalam kegiatan operasional industri tambang.

"Prinsip kami jelas, kekayaan alam Sumbawa harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sumbawa. Jangan sampai sumber daya alamnya diambil dari Sumbawa, tetapi tenaga kerja lokal tersisih dan nilai tambah ekonominya dinikmati di luar daerah," ujar Ketut sawitan 

Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa meminta seluruh Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap transparan, kooperatif, serta menyediakan data yang lengkap selama proses pembahasan tahapan selanjutnya antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun Susunan Keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa: Penasehat: Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Ketua: I Nyoman Wisma, S.I.P. Sekretaris H. Jabir, S.Pd.,Wakil Ketua: Hj. Jamila, S.Pd.SD., Bendahara: I Ketut Sawitra (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Suasana penuh kehangatan dan kekhusyukan menyelimuti Pondok Pesantren Abu Bakar Al Islamy  - Sumbawa saat menggelar acara Tabligh Akbar dan Silaturahmi Bersama Wali Santri Kamis 24 September 2026 . Acara yang dihadiri oleh jajaran pengasuh, dewan guru, serta ratusan wali santri dari berbagai daerah—bahkan ada yang menempuh perjalanan jauh—ini mengusung tema besar: “Membangun Sinergi Pesantren dan Wali Santri dalam Mewujudkan Generasi Islami yang Unggul”.

Pimpinan Pondok Pesantren Ustadz Murdani SPd menyampaikan apresiasi atas kehadiran para wali santri. Ia menyampaikan bahwa keberadaan para santri adalah sebuah proses dalam kehidupannya menjadi anak yang memiliki karakter. " Bapak Ibu mungkin belum puas dengan capaian anak anak sekarang, misalnya hapalannya belum 30 jus, baru dua Juz bahkan masih iqro, jangan bandingkan dengan anak lainnya, yakinlah bahwa mereka tengah berproses yang membutuhkan kesabaran dan menjadi kebaikan bagi mereka kelak" ujarnya.

Hal ini di Aminin oleh ketua Komite Farid Sweleh bahwa saat ini sedang dalam proses merancang bangun karakter anak anak. "Tumbuh dan berkembangnya anak bergantung nutrisinya, kebijakan pondok. Meskipun kita orang tua terkadang tidak peduli apa yang terjadi dalam pondok. Persoalan dalam pondok membutuhkan sinergi kita orang tua sehingga anak anak yang kita cintai dapat belajar dengan nyaman, ujarnya.

Hadir sebagai penceramah utama, Ustadz Ahmad Wildan, Lc., M.A. Dalam tausiyahnya, Ia menekankan pentingnya konsep link and match antara pendidikan di dalam pesantren dan pembiasaan di rumah.

Pesan Utama: Menjaga Jiwa, Bukan Sekadar Fisik

Ustadz Ahmad Wildan mengingatkan kembali amanat Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, di mana Allah SWT memerintahkan para kepala keluarga untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Beliau membedakan antara kebutuhan raga (fisik) dan jiwa (ruhani).

"Sering kali kita fokus menjaga fisik anak: bertanya 'sudah makan belum?', memberikan makanan bergizi, memastikan tidurnya cukup. Namun, kita lupa bertanya 'sudah shalat belum?'. Padahal, menjaga raga hanya menyelamatkan anak dari kepayahan dunia, sedangkan menjaga jiwa menyelamatkan mereka dari api neraka," tegas beliau.

Beliau memberi contoh fenomena yang sering terjadi ketika santri pulang ke rumah. Tak jarang orang tua merasa kasihan membangunkannya saat azan berkumandang karena melihat anaknya tertidur lelap akibat kelelahan.

"Ibu-ibu kasihan karena membayangkan 'api dunia' atau rasa lelah sang anak. Tapi ingat, membiarkan anak meninggalkan shalat berarti mengabaikan marabahaya yang lebih besar, yaitu api akhirat. Maka, tetap bangunkan anak-anak kita untuk shalat," lanjutnya.

Pentingnya Adab dan Investasi Akhirat

Menurut Ustadz Ahmad Wildan, jika pembentukan jiwa dan mental agama anak sudah kuat, karakter dan adab yang mulia akan melekat di mana pun mereka berada. Anak yang beradab diibaratkan seperti pohon mangga yang rindang: Bisa dijadikan tempat berteduh bagi sekitarnya. Buahnya yang manis dapat dinikmati banyak orang.

Ia juga mengingatkan realitas kehidupan saat ini. Banyak orang tua bekerja keras mengumpulkan harta demi anak, tetapi lupa menanamkan akhlak. Dampaknya, ketika orang tua sudah renta dan tak berdaya, anak-anak yang hanya mengejar dunia justru menyibukkan diri dan memindahkan orang tuanya ke panti jompo.

Oleh karena itu, penanaman ilmu agama dan karakter sejak dini di pesantren adalah investasi jangka panjang agar anak menjadi anak yang saleh, yang doanya tetap mengalir saat orang tua telah tiada—sesuai hadis Rasulullah SAW tentang tiga amalan yang tidak terputus setelah kematian.

Di akhir tausiyahnya, Ustadz Ahmad Wildan mengajak seluruh wali santri untuk memperkuat kerja sama dengan pihak pesantren. Beliau berpesan agar program dan kebiasaan baik yang sudah dibentuk di pondok—baik yang ditempuh selama 1, 3, atau 6 tahun—tetap diteruskan dan didukung penuh saat santri berada di rumah.

Ustad menjabarkan dalam membangun sinergi melalui meneruskan kebiasaan ibadah dan kedisiplinan pondok saat anak liburan di rumah. Memberikan motivasi dan apresiasi atas setiap proses kebaikan yang dicapai anak. Bersama-sama menjaga dan merawat karakter anak agar ketika lulus nanti, pondok dapat melepas mereka dengan rasa bangga atas keberhasilannya.

Acara ditutup dengan diskusi doa bersama untuk kebaikan para santri, keikhlasan para pengajar, serta keberkahan bagi seluruh wali santri yang hadir. Semoga sinergi yang terjalin mampu melahirkan generasi rabbani yang beradab, berilmu, dan bermanfaat bagi agama maupun bangsa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, pimpinan SKPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paripurna ini, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyoroti secara tajam lebarnya selisih (gap) antara peningkatan pendapatan daerah dan lonjakan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Ahmad Syukri HS, A.Ma., menyampaikan bahwa target Pendapatan Daerah memang diproyeksikan bertambah sebesar Rp45,83 miliar atau naik 2,42%, dari semula Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun. Namun, di saat yang sama, Belanja Daerah melonjak hingga Rp224,51 miliar atau naik 11,70%, dari semula Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun.

"Fraksi Golkar mencermati adanya perbedaan yang cukup besar antara peningkatan pendapatan dan peningkatan belanja. Ruang fiskal tambahan dari pendapatan tidak sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan belanja yang direncanakan. Karena itu, ketepatan prioritas belanja dan manfaat nyatanya bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama," tegas Ahmad Syukri saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Dalam dokumen pemandangan umumnya, Fraksi Golkar membedah tiga komponen utama pendapatan daerah:

Pertama ;  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD mengalami penyesuaian dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,59 miliar. Penyesuaian ini mencakup pengalihan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD dari pos Retribusi Daerah ke pos Lain-Lain PAD yang Sah sesuai rekomendasi BPK RI atas LKPD 2025. Golkar mendesak agar perbaikan reklasifikasi ini tidak berhenti pada administrasi penganggaran semata, melainkan diikuti konsistensi pengelolaan agar data fiskal tetap akurat.

Kedua  :Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bertambah Rp36,77 miliar (naik 2,25%) menjadi Rp1,69 triliun. Tambahan ini berasal dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pusat sebesar Rp26,36 miliar, penyaluran Dana Treasury Deposit Facility 2026, serta tambahan transfer antar-daerah sebesar Rp10,41 miliar. Fraksi Golkar menekankan agar tambahan dana ini diterjemahkan ke dalam program yang benar-benar menjadi prioritas publik, bukan sekadar penambahan angka di struktur APBD.

Ketiga ;  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos ini melonjak signifikan sebesar 74,47% (bertambah Rp8,94 miliar) menjadi Rp20,95 miliar, yang bersumber dari dividen/keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara Tahun 2025 yang sebelumnya belum dianggarkan. Golkar meminta agar alokasi dari dana ini diarahkan secara cermat untuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Tantangan Pengelolaan Efektivitas Anggaran

Menutupi pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa tantangan terbesar Pemkab Sumbawa pada Perubahan APBD 2026 adalah efektivitas pengelolaan anggaran di tengah melonjaknya kebutuhan belanja. Setiap tambahan rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja pembangunan.

"Perubahan APBD tidak boleh hanya menghasilkan perubahan angka-angka di atas kertas, tetapi harus benar-benar menghasilkan perubahan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Ahmad Syukri.

Adapun  susunan kepengurusan dan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa yang menandatangani Pandangan Umum tersebut Penasihat: H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Ketua: Ademudhita Noorsamsu, S.AP., Wakil Ketua: Hasanuddin HMS, Sekretaris: Gahtan Hanu Cakita, Bendahara: Muhammad Zain, S.P.,Anggota / Juru Bicara: Ahmad Syukri, HS., A.Ma. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id — Pasca RDP Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa beberapa waktu lalu dengan manager Lisdes PLN Wilayah NTB terkait dengan Listrik Masuk Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kini menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk membahas lebih teknis. 

Diketahui, hambatan utama pembangunan aksesibilitas dan infrastruktur dasar di wilayah terpencil Kabupaten Sumbawa akhirnya resmi terurai. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa memastikan izin penggunaan kawasan hutan untuk jalur akses jalan dan jaringan listrik telah tuntas diterbitkan.

Kepastian ini menjadi angin segar bagi masyarakat di wilayah selatan dan barat Kabupaten Sumbawa yang selama ini mendambakan hadirnya pasokan listrik dan jalan yang memadai.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan kabar penting ini saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Dukungan Akses Jalan untuk Program Listrik Desa (Lisdes) APBN 2026 di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (23/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sumbawa, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Manajer Lisdes PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat beserta jajaran.

Dalam arahannya, Bupati H. Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa terbitnya izin kawasan hutan merupakan kunci pembuka yang selama ini dinantikan. Kejelasan status hukum lahan menjadi fondasi mutlak agar pengerjaan fisik di lapangan tidak membentur kendala administratif.

"Alhamdulillah, salah satu kendala terbesar sudah tuntas. Dengan adanya izin kawasan untuk jalan ini, pihak PLN akan jauh lebih mudah masuk untuk merealisasikan jaringan listrik," ujar Bupati Jarot.

Dengan selesainya perizinan tersebut, mobilisasi material bangunan dan alat berat menuju lokasi proyek dijamin tidak lagi terkendala aturan hukum. Mengingat medan geografis yang tergolong ekstrem, Bupati menginstruksikan jajarannya untuk memanfaat momentum cuaca sebelum musim hujan tiba.

Ia mendedikasikan percepatan pengerjaan fisik jalan dengan mengerahkan minimal 2 hingga 3 unit alat berat ke lokasi target.

"Jangan sampai kita kehilangan momentum. Cuaca saat ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya minta dukungan alat berat minimal dua sampai tiga unit segera diturunkan ke lapangan," tegasnya.

Skenario Pengerjaan Bertahap dan Fokus Jalur Strategis

Secara teknis, Pemkab Sumbawa memberikan prioritas pengerjaan pada ruas Batu Rotok–Bao Desa. Berdasarkan hasil survei lapangan, ruas ini dinilai memiliki tingkat kesulitan geografis yang lebih rendah dibandingkan titik lainnya.

Pengerjaan pada ruas Batu Rotok–Bao Desa akan dijadikan pintu masuk logistik sebelum tim teknis merambah ke medan yang lebih berat menuju kawasan Tangkam Pulit. Strategi bertahap ini diterapkan guna menjamin efisiensi waktu, tenaga, serta anggaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, S.T., M.T., memaparkan bahwa terdapat enam wilayah prioritas yang masuk dalam skema Lisdes APBN 2026, yaitu Desa; Tangkam Pulit, Bao Desa, Tepal, Batu Rotok, Bakti Jaya, Dusun Matemega (Desa Marente)

Tantangan Logistik: Angkut 70 Tiang Listrik Seberat 1 Ton

Lalu Suharmaji mengungkapkan, tantangan terbesar dalam program Lisdes ini terletak pada distribusi logistik tiang listrik PLN yang melewati jalur perbukitan dan hutan.

"Pemda Sumbawa diminta memfasilitasi kesiapan akses jalan untuk mobilisasi sekitar 70 tiang listrik. Setiap tiang memiliki panjang kurang lebih 12 meter dengan bobot mencapai 1 ton per unit," papar Suharmaji.

Tanpa akses jalan pembuka yang memadai, pemancangan tiang listrik seberat satu ton menuju perbukitan akan sangat berisiko dan memakan waktu lama. Oleh sebab itu, sinergi lintas sektor antara Pemkab Sumbawa dan PLN menjadi kuintat utama kesuksesan proyek ini.

Program Lisdes APBN 2026 ini bukan sekadar proyek pembangunan rutin, melainkan bagian dari pemenuhan Program Strategis Nasional (PSN). Masuknya aliran listrik ke enam wilayah pelosok ini diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi desa, membuka isolasi informasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Dengan selesainya legalitas kawasan hutan dan komitmen penuh Pemkab Sumbawa, terang masa depan kini tinggal menghitung hari bagi masyarakat di pedalaman Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/9/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, unsur Forkopimda, para pimpinan SKPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paripurna tersebut, Fraksi Partai NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan kritis, terutama terkait akurasi data fiskal, kehati-hatian belanja, serta percepatan infrastruktur pertanian.

Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Edy Syarifuddin, mengungkapkan bahwa secara garis besar arah perubahan anggaran ini telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian program tahun berjalan. Kendati demikian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta segera membenahi ketidaksesuaian data pada dokumen anggaran.

 "Kami mencermati ada kejanggalan kalkulasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disebutkan PAD awal Rp251,48 miliar dan bertambah Rp108,36 miliar, tetapi totalnya justru tertulis Rp251,59 miliar. Kami minta TAPD memberikan klarifikasi dan koreksi tertulis agar postur anggaran di Banggar benar-benar akurat," tegas Edy saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Fraksi NasDem membeberkan sejumlah poin yang menjadi catatan evaluasi bagi Pemkab Sumbawa diantaranya Kenaikan Pendapatan & Reklasifikasi BLUD

NasDem mengapresiasi kenaikan target pendapatan daerah sebesar 2,42% (menjadi Rp1,94 triliun) serta masuknya bagi hasil keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) 2025 sebesar 74,47% pada pos Lain-Lain PAD yang Sah. Terkait pengalihan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD dari Retribusi ke Lain-Lain PAD yang Sah sesuai rekomendasi BPK RI, NasDem meminta jaminan agar perubahan ini tidak menutup-nutupi penurunan kinerja pelayanan medis di lapangan.

Atas Belanja daerah melonjak 11,70% menjadi Rp2,14 triliun. Karena laju kenaikan belanja jauh melebihi pendapatan (2,42%), selisihnya harus ditutup oleh SiLPA. NasDem juga memberikan warning keras terkait kenaikan Belanja Modal sebesar 103,12% (menjadi Rp102,28 miliar).

"Waktu efektif pelaksanaan anggaran perubahan ini tersisa kurang lebih tiga bulan. Pemkab harus transparan mengenai rincian paket dan kesiapan dokumen DED agar penyerapan tidak menumpuk di akhir tahun dan tidak mengorbankan kualitas proyek," lanjut Edy.

Tambahan penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp176,68 miliar (total menjadi Rp201,68 miliar) dinilai perlu diwaspadai. Menurut NasDem, angka SiLPA yang membengkak mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya.

Di luar angka-angka fiskal, Fraksi NasDem menitikberatkan perhatian pada sektor riil yang menyentuh langsung ekonomi masyarakat, khususnya para petani.

NasDem mendesak Pemkab Sumbawa untuk memprioritaskan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi tersier yang selama ini masih dikelola secara konvensional sehingga distribusi air ke sawah tidak maksimal. Beberapa wilayah tanam yang didesak menjadi prioritas penanganan meliputi Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Maronge, Kecamatan Moyo Hulu,Kecamatan Empang, Kecamatan Moyo Hilir, serta kecamatan lainnya.

 "Pemerintah Daerah harus aktif menyuarakan dan mengawal pembenahan irigasi ini ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Selain irigasi, pengoperasian Pasar Rakyat di Kecamatan Utan juga harus segera dioptimalkan agar menjadi pusat geliat ekonomi warga," tambah Edy.

Adapun sususna fraksi adalah Dewan Penasihat Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Ketua: Bunardi, A.Md.Pi., Wakil Ketua: H. Zohran, S.H., Sekretaris: Edy Syarifuddin.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi NasDem berharap seluruh catatan, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemkab Sumbawa dalam pembahasan tingkat komisi dan Badan Anggaran mendatang demi terwujudnya Sumbawa yang maju, unggul, dan sejahtera.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id- Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola Kabupaten Sumbawa. Dua pemain binaan SSB Sumbawa Muda berhasil lolos dalam seleksi Diklat Cirebon United yang digelar di GOR Manuru Kupa, Kabupaten Dompu, pada 19–20 September 2026.

Keduanya adalah M. Rifqi Sabhani, pemain berposisi gelandang, dan Lanang Dani Indrawan, yang bermain sebagai bek. Keduanya merupakan siswa kelas IX dan sama-sama tengah menempuh pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

M. Rifqi Sabhani merupakan siswa SMPN 2 Sumbawa Besar dan putra sulung Syamsul Bahri alias Ancos. Sementara Lanang Dani Indrawan merupakan siswa SMPN Labuhan Badas, putra dari Yudha Irawan.

Keberhasilan dua pemain muda tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi SSB Sumbawa Muda. Kepala Pelatih SSB Sumbawa Muda, Yudi Nurwahyudi, mengaku bersyukur atas pencapaian kedua anak didiknya. “Alhamdulillah mereka lolos seleksi,” ujar Yudi Nurwahyudi yang akrab disapa Coach Yudi pada media ini, Rabu (23/9/2025).

Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Rifqi dan Lanang untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Ia juga berharap keduanya kelak mampu membawa nama baik Sumbawa di berbagai kompetisi sepak bola, termasuk di tingkat nasional.

Seleksi tersebut merupakan bagian dari Talent Hunt 2026 yang digelar Diklat Cirebon United di GOR Manuru Kupa, Kabupaten Dompu, NTB. Kegiatan ini terbuka bagi pemain putra kelahiran 2010–2014 sebagai bagian dari upaya menjaring talenta-talenta sepak bola muda.

Selain menjadi ajang pencarian bakat, program tersebut juga memberikan peluang bagi pemain terpilih untuk mendapatkan beasiswa pelatihan hingga 100 persen.

Bagi Sumbawa, lolosnya Rifqi dan Lanang bukan sekadar sebuah pencapaian pribadi. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa anak-anak muda daerah memiliki kesempatan untuk berkembang dan bersaing apabila mendapatkan pembinaan, latihan yang konsisten, serta kemauan untuk terus belajar.

Perjalanan keduanya tentu masih panjang. Masih ada banyak hal yang harus dipelajari, baik dari sisi teknik, fisik, mental maupun disiplin. Namun, langkah yang telah mereka capai menjadi modal penting untuk menatap tantangan berikutnya.

Untuk para pemuda Sumbawa, kisah Rifqi dan Lanang menjadi pesan sederhana: jangan takut bermimpi besar hanya karena berasal dari daerah. Terus berlatih, disiplin, berani mengikuti seleksi, dan manfaatkan setiap kesempatan.

Hari ini mungkin mereka berlatih di lapangan daerah. Namun dengan kerja keras dan pembinaan yang tepat, bukan tidak mungkin suatu hari nanti semakin banyak putra Sumbawa yang tampil membawa nama daerah di panggung sepak bola nasional.

Selamat kepada M. Rifqi Sabhani dan Lanang Dani Indrawan. Terus berjuang, terus belajar, dan jangan berhenti bermimpi. Sumbawa menunggu lahirnya talenta-talenta hebat berikutnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Rapat Paripurna Kedua dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Tampak hadir secara langsung Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, para pimpinan SKPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam persidangan tersebut, H. Andi Mappeleppui bertindak selaku juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membacakan pemandangan umum fraksi. Fraksi PKS menegaskan bahwa Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka di atas kertas, melainkan instrumen koreksi kebijakan fiskal untuk merespons perkembangan aktual daerah dan memastikan pencapaian target RPJMD.

Analisis Postur Fiskal APBD Perubahan 2026

Fraksi PKS menguji kualitas Ranperda APBD Perubahan TA 2026 melalui tiga indikator utama, yaitu realistisnya pendapatan, kualitas belanja, dan kesehatan pembiayaan:

Pertama; Sektor Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Naik relatif terbatas dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,58 miliar (bertambah Rp108,36 juta atau 0,04%). Fraksi PKS menilai kenaikan ini sangat minim dan belum mencerminkan inovasi intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Retribusi daerah mengalami penurunan drastis sebesar 24% (turun Rp32,28 miliar) dari Rp134,91 miliar menjadi Rp102,62 miliar. Fraksi PKS mempertanyakan faktor utama penurunan tersebut dan mendesak langkah konkret perbaikan kinerja serta optimalisasi BUMD dan aset daerah.

Pendapatan Transfer naik menjadi Rp1,66 triliun (bertambah Rp36,77 miliar atau 2,25%), sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melonjak 74,47% menjadi Rp20,95 miliar berkat dividen keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Hal ini dinilai menunjukkan fleksibilitas fiskal daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan sektor tambang swasta.

Pada Sektor Belanja Daerah, Belanja Daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dari Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun (bertambah Rp224,51 miliar atau 11,70%).

 Belanja Barang dan Jasa: Naik 25,23% (bertambah Rp126,81 miliar) menjadi Rp629,37 miliar. PKS meminta klarifikasi detail alokasi OPD penanggung jawab agar tambahan anggaran difokuskan pada pelayanan publik, bukan sekadar memperbesar operasional administratif.

Untuk Belanja Modal, melonjak signifikan sebesar 103,12% (bertambah Rp51,93 miliar) menjadi Rp102,28 miliar. PKS mendesak alokasi ini memiliki multiplier effect bagi perekonomian, ketahanan pangan, dan pengurangan kemiskinan.

Di sektor Pembiayaan Daerah,Defisit anggaran mengalami pelebaran dari Rp22,99 miliar menjadi Rp201,68 miliar (bertambah Rp178,68 miliar). Pelebaran defisit ini ditutup oleh Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya yang disesuaikan menjadi Rp201,68 miliar (naik dari asumsi awal Rp25 miliar). PKS meminta evaluasi terbuka terkait komposisi SiLPA agar tidak terus-menerus dijadikan tumpuan penutup defisit.

10 Rekomendasi Strategis Fraksi PKS

Guna memastikan efektivitas anggaran di sisa waktu tahun anggaran 2026, Fraksi PKS menyampaikan 10 poin rekomendasi dan desakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa:

Pertama ; Segera menuntaskan perbaikan jalan dan pembuatan bahu jalan pada ruas Simpang Raberas – Simpang Boak

Kedua ; Melakukan koordinasi perbaikan akses jalan di depan Terminal/Taman Kota Alas.

Ketiga ; Melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan pada sejumlah ruas prioritas seperti Ruas Jalan Lintas Moyo – Kakiang, Ruas Jalan Berare – Olat Rawa, Ruas Jalan Lintas Moyo – Serading, Ruas Jalan Lintas Sumbawa – Moyo, Ruas Jalan Sampa – Ai Ngelar, Ruas Jalan Lintas Langam – Ropang, Ruas Jalan Sebasang Unter dan Ruas Jalan Simpang Bajo – Labuhan Pade

PKS menyoroti jalan Depan RSUD Sering. Meminta perhatian serius atas keluhan debu yang membahayakan kesehatan pengguna jalan di depan RSUD Sering agar segera dituntaskan.

Untuk Jembatan Kayu Madu:l agar Segera memperbaiki kerusakan atau terputusnya jembatan di Dusun Kayu Madu, Desa Labuhan Badas.

Untuk Validasi Data Kemensos (Desil) agar berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait penetapan desil penerima bantuan sosial yang memicu polemik di tengah masyarakat.

 Tetap menganggarkan beasiswa bagi warga miskin dan mahasiswa berprestasi sesuai ketentuan regulasi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

 Melakukan investasi perbaikan infrastruktur jalan menuju kampus-kampus perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa.

Fraksi PKS mengatensi Keberadaan PT AMNT. Mendorong transparansi penyerapan tenaga kerja lokal, pembagian deviden daerah penghasil, hingga kewajiban mutasi plat kendaraan/alat berat ke plat Sumbawa (EA) guna mendongkrak PAD.

PKS meminta Merealisasikan pembangunan drainase di depan Ponpes Al-Madina, Desa Labuhan Alas.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS yang diketuai oleh Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov, Wakil Ketua Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., Sekretaris H. Andi Mappeleppui, serta para anggota (Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, Alen Taryadi, S.H., dan Ema Yuniarti) menyatakan persetujuannya terhadap Ranperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas pada tahap persidangan selanjutnya.

Penyampaian pandangan umum tersebut ditutup dengan sebuah pantun oleh H. Andi Mappeleppui:

 Pergi ke pasar membeli pakaian,

 Kain Sumbawa indah warnanya;

 Kritik dan saran kami sampaikan

 Demi Sumbawa sejahtera bersama. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna Kedua dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Berdasarkan pantauan, hadir langsung Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, para pimpinan SKPD, para camat, serta para tamu undangan.

Dalam persidangan tersebut, Ahmad Nawawi hadir membacakan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat PPP Pembangunan. Menyampaikan tanggapan atas penjelasan Bupati Sumbawa pada Paripurna Pertama (21/9/2026), fraksi menyerahkan sejumlah catatan kritis, analisis data, hingga rekomendasi strategis terkait efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sorotan Postur Anggaran APBD-P 2026

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan memaparkan sejumlah hal terkait dinamika pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

Pada Sektor Pendapatan Daerah, Kenaikan Total Pendapatan naik sebesar Rp45,83 miliar (2,42%), sehingga total pendapatan pasca-perubahan menjadi Rp1,94 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bertambah Rp108,36 juta (0,04%) menjadi Rp251,59 miliar. Meski naik, fraksi menyoroti penurunan pada retribusi daerah dan meminta penjelasan langkah mitigasinya.

Terhadap BLUD Kesehatan ada Pengalihan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD menjadi komponen Lain-lain PAD yang Sah (sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LKPD TA 2025) ditegaskan agar berjalan taat asas tanpa mengganggu fleksibilitas operasional pelayanan kesehatan.

Dana Transfer & Keuntungan AMNT meningkat Rp36,77 miliar (2,25%) menjadi Rp1,69 triliun. Sementara sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah melonjak signifikan 74,47% (naik Rp8,94 miliar) menjadi Rp20,95 miliar, yang bersumber dari keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara TA 2025.

Terhadap Sektor Belanja Daerah, Total Belanja Daerah melonjak sebesar Rp224,51 miliar (11,70%) menyentuh angka Rp2,14 triliun. Belanja Operasi Naik Rp165,75 miliar (10,41%) menjadi Rp1,76 triliun. Fraksi mendesak agar alokasi insentif pemungut pajak/retribusi, kekurangan belanja BPJS Kesehatan, hingga jaminan kecelakaan/kematian pekerja rentan disalurkan tepat waktu.

Kemudian Belanja Modal mengalami kenaikan terbilang ekstrem sebesar 103,12% (bertambah Rp51,93 miliar) menjadi Rp102,28 miliar. Fraksi menekankan agar penguatan modal ini benar-benar diarahkan untuk investasi infrastruktur vital publik.

Untuk Sektor Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan melonjak Rp176,68 miliar menjadi Rp201,68 miliar, yang sepenuhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya untuk menutup defisit anggaran (sehingga SiLPA tahun berkenaan menjadi nihil/Rp0). Selain itu, pengalihan penyertaan modal PT BPR NTB untuk Program UPLAND dialihkan menjadi Belanja Operasional dan Belanja Modal Program UPLAND.

5 Desakan Program Strategis Akhir Tahun

Mengingat sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan TA 2026 yang efektif kurang dari tiga bulan, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mendesak Pemerintah Daerah Sumbawa untuk memfokuskan anggaran pada lima program strategis yakni Alokasi BTT untuk Korban Longsor Lawang Tua (Lantung), mendesak eksekutif memanfaatkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20,01 miliar untuk penanganan darurat dan santunan layak bagi korban bencana tanah longsor di kawasan tambang rakyat Lawang Tua, Kecamatan Lantung.

 Akselerasi Perbaikan Jalan Kabupaten

Meminta lonjakan belanja modal diprioritaskan untuk pemeliharaan rutin maupun berkala pada ruas jalan rusak sepanjang ~951,57 km. Beberapa titik prioritas yang disorot antara lain Jalan Labuhan Kuris – Tanjung Bila, Jalan Penyaring – Dusun Baru, Jalan Sebewe – Lu Air, Jalan Langam – Mamak (dinilai belum pernah diperbaiki selama 27 tahun), Ruas Jalan Samapuin – Perate, Ruas jalan antar-desa di Kecamatan Ropang, Sambungan Jalan Lingkar Mapin Beru (Kecamatan Alas Barat), Ruas jalan dalam Kota Sumbawa Atensi Khusus perbaikan akses jalan menuju Dusun Labuhan Jontal, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang.

Terhadap Ketahanan Layanan Kesehatan & Obat-Obatan, Jaminan ketersediaan obat-obatan esensial di Puskesmas pasca-peralihan BLUD serta penyelesaian sisa kuota BPJS APBD (UHC) agar tidak ada warga miskin terhambat mendapat pelayanan medis.

Atas Program Padat Karya Berskala Lingkungan fraksi mendorong proyek Penunjukan Langsung (PL) infrastruktur permukiman berbasis padat karya (cash-for-work), seperti pembersihan drainase kota untuk mitigasi banjir sekaligus mendongkrak daya beli warga.

Penyaluran Saprodi Pertanian & Program UPLAND dengan memastikan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) segera didistribusikan menjelang musim tanam, serta memastikan alokasi operasional Program UPLAND berjalan lancar untuk komoditas unggulan dataran tinggi.

Di akhir pemandangannya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan yang diketuai oleh H. Zainuddin Sirat bersama jajaran anggota (Sri Wahyuni, S.AP., Saipul Arif, Juliansyah, S.E., Sri Hastuti, dan Ahmad Nawawi) menyatakan siap dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas ke tahap persidangan selanjutnya. (AM)

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Ke-II dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat, serta para tamu undangan.

Sorotan Tajam Fraksi Gelora Indonesia

Pemandangan umum Fraksi Gelora Indonesia disampaikan oleh juru bicara Abron Ishak, A.Md. Dalam pemaparannya, Fraksi Gelora menyampaikan apresiasi atas kerja keras Bupati Sumbawa dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Raperda APBD Perubahan 2026. Kendati menyambut baik dan siap melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya, Fraksi Gelora melontarkan sederet pertanyaan mendalam serta catatan kritis terkait tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

poin-poin utama yang disuarakan oleh Fraksi Gelora  diantaranya Ketimpangan Pendapatan dan Belanja serta SILPA Rp201,68 Miliar

Fraksi Gelora menyoroti postur APBD-P 2026 yang mengalami pelebaran defisit belanja. Pendapatan daerah hanya naik Rp45,83 miliar (dari Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun), sementara belanja daerah melonjak signifikan sebesar Rp224,51 miliar (dari Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun).

Pelebaran kebutuhan pembiayaan ini ditutup oleh kenaikan penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang mencapai Rp201,68 miliar (naik dari alokasi awal Rp25 miliar).

Ada  Pertanyaan Fraksi Partai Gelora Indonesia,  Apakah tingginya nilai SILPA ini disebabkan oleh efisiensi anggaran, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, atau perencanaan yang tidak optimal? Fraksi Gelora mendesak transparansi rincian SILPA agar DPRD dapat membedakan antara efisiensi riil dan kegagalan penyerapan anggaran.

Kemandirian Fiskal, Transparansi PT AMNT, dan Investasi Bank NTB Syariah

Terhadap Kemandirian Fiskal, Rasio kemandirian daerah yang berada di angka 14,89% dinilai rentan. Fraksi Gelora merekomendasikan percepatan digitalisasi pajak/retribusi daerah serta evaluasi BUMD.

 Atas  Dividen PT AMNT,  Terkait estimasi bagian keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp8,94 miliar, Gelora mempertanyakan kepastian penerimaannya, mekanisme penyalurannya, serta kontinuitasnya sebagai sumber pendapatan daerah.

Atas Deviden Bank NTB Syariah:l, Pemkab Sumbawa tercatat menyertakan modal hingga Rp74,65 miliar pada PT Bank NTB Syariah per 31 Desember 2021. Namun, laporan publikasi resmi bank per 31 Desember 2025 belum memperlihatkan rincian dividen yang dibagikan ke daerah.

Fraksi Gelora mempertanyakan berapa besaran dividen tahun 2025 yang diterima Pemkab Sumbawa, apakah sudah ditetapkan melalui RUPS, dan apa target kontribusi Bank NTB Syariah terhadap PAD dalam 5 tahun ke depan.

Meski mengapresiasi kenaikan Belanja Modal sebesar lebih dari 100% (dari Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar), Fraksi Gelora mengkritisi dominasi Belanja Operasi yang menembus 82,24% dari total APBD (membengkak Rp163,75 miliar).

Fraksi Gelora mempertanyakan apakah pembengkakan Belanja Operasi berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik atau justru terserap untuk biaya perjalanan dinas dan belanja habis pakai kantor. Pemerintah daerah diminta merinci proyek infrastruktur prioritas beserta target penyelesaiannya hingga akhir tahun 2026.

Fraksi Gelora menemukan ketidakcocokan penulisan dasar hukum APBD pada dokumen Raperda. Pada bagian awal tertulis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026, sedangkan pada isi penjelasan tertulis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025. Fraksi meminta kekeliruan nomenklatur ini segera dikoreksi sebelum disahkan.

Menghadapi rencana kegiatan pertambangan emas dan fasilitas pendukungnya pada tahun 2027, Fraksi Gelora mendesak Pemkab Sumbawa menyusun database angkatan kerja yang terintegrasi (mencakup usia, jenis kelamin, status kerja, tingkat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman).

Fraksi Partai Gelora Indonesia mendesak Pemkab Sumbawa dan perusahaan tambang harus menjamin porsi tenaga kerja lokal (skilled maupun unskilled) serta keterlibatan pengusaha lokal. Perusahaan wajib memberikan pelatihan kapasitas, sementara pemerintah daerah harus memiliki basis data kuat untuk mencegah potensi konflik sosial di kemudian hari.

Adapun Susunan Keanggotaan Fraksi Gelora Indonesia DPRD Sumbawa, Ketua: Kaharuddin Z. Wakil Ketua: Muhammad Taufik, S.Pd., Sekretaris Sandi SPd M.M. Anggota / Juru Bicara: Abron Ishak, A.Md.

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Gelora Indonesia berharap seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi konstruktif bagi eksekutif demi memastikan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 benar-benar berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Ke-II dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat, serta tamu undangan lainnya.

Apresiasi Kenaikan Pendapatan dan Penyesuaian Pembiayaan

Pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan oleh juru bicara Sukiman K., S.Pd.I. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas peningkatan capaian pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026.

Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp45,83 miliar atau naik 2,42 persen, sehingga menjadi Rp1,94 triliun.

Selain itu, Fraksi PKB juga mencermati pengalihan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,01 miliar yang semula dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada PT BPR NTB untuk Program Upland. Anggaran tersebut kini diubah menjadi Rp0 (berkurang 100 persen) lantaran dialihkan menjadi belanja operasional dan belanja modal Program Upland sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Meskipun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, Fraksi PKB menyampaikan lima poin masukan dan desakan strategis demi perbaikan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Sumbawa:

Pertama ;  Penanganan Pertambangan Ilegal: Pemkab Sumbawa didesak memberikan perhatian khusus terhadap maraknya pertambangan ilegal dan penataan pertambangan rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kedua :  Penanganan Dampak Kemarau Ekstrem: Pemkab Sumbawa diminta sigap merespons dampak kekeringan akibat kemarau ekstrem, termasuk mengalokasikan anggaran tambahan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa guna memaksimalkan penanganan bencana di lapangan.

Ketiga ; Komitmen Good and Clean Governance. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuktikan kinerja secara nyata, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat ; Pembenahan Data Sosial dan Ekonomi. Pemkab Sumbawa diminta serius membenahi Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data potensi Sustainable Development Goals (SDGs) desa agar menjadi basis data yang valid dalam menyusun program penuntasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.

Kelima ; Perbaikan Infrastruktur Penghubung: Perhatian serius disuarakan untuk perbaikan infrastruktur jalan utama penghubung antarkecamatan, salah satunya ruas jalan lintas Moyo Hilir – Sumbawa.

Adapun Susunan Keanggotaan Fraksi PKB DPRD Sumbawa  Ketua: Sri Wahyuni,  Wakil Ketua: Sukiman K., S.Pd.I., Sekretaris: Ridwan, S.P., M.Si.,Bendahara: Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. 

Fraksi PKB berharap seluruh saran dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan utama Pemkab Sumbawa dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 pada tahap selanjutnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa melanjutkan rangkaian Rapat Paripurna Ke-II dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, para pimpinan SKPD, serta tamu undangan lainnya.

Sorotan dan Catatan Strategis Fraksi PAN

Pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) disampaikan oleh juru bicara Syamsul Hidayat, S.E., M.Si. Dalam pemaparannya, Fraksi PAN menyoroti sejumlah isu dan permasalah  terkait postur perubahan anggaran, optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja, hingga kesiapan tenaga kerja lokal.

Fraksi PAN menyetujui Raperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan memberikan sejumlah catatan penting diantaranya Evaluasi Postur Anggaran.

"Fraksi PAN mencatat peningkatan target pendapatan daerah sebesar Rp45,83 miliar (menjadi Rp1,94 triliun). Namun, belanja daerah melonjak signifikan sebesar Rp224,51 miliar atau naik 11,70% (menjadi Rp2,14 triliun). Peningkatan ini harus diimbangi dengan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran, bukan sekadar penyesuaian administratif" ujar Dayat akrab disapa 

Terhadap Optimalisasi PAD & Ketergantungan Transfer. Fraksi PAN mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola aset dan pelayanan retribusi/pajak tanpa membebani masyarakat. Terkait penerimaan dividen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) sebesar Rp8,94 miliar pada pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah, PAN meminta agar realisasinya diarahkan secara transparan untuk penguatan pelayanan publik.

 Atas  Lonjakan Belanja Modal (103,12%). Belanja modal yang naik dari Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar ditekankan untuk diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan sarana publik yang berdampak langsung pada produktivitas warga.

Demikian pula atas SILPA agar Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp201,68 miliar dalam pembiayaan daerah diminta untuk dikelola secara cermat, terukur, dan fokus pada program prioritas.

Fraksi PAn meminta  Persiapan SDM Lokal Menuju Masa Konstruksi PT AMNT (2027).Fraksi PAN mendesak Pemerintah Daerah melakukan langkah konkret sejak 2026 hingga 2027 untuk memetakan, melatih, dan menyertifikasi tenaga kerja lokal Sumbawa. Hal ini penting agar putra-putri daerah tidak menjadi penonton saat PT AMNT memasuki masa konstruksi pada 2027 dan masa produksi pada 2031.

Adapun Susunan Keanggotaan Fraksi PAN DPRD Sumbawa Penasihat / Anggota: Syamsul Hidayat, S.E., M.Si.Ketua / Anggota: Ida Rahayu, l S.AP., Sekretaris / Anggota: H. Rusdi, Bendahara / Anggota: Marliaten

Melalui slogan "PAN Wajah Baru Menuju HaraPAN Baru", Fraksi PAN berharap sinergi legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat agar setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna Ke-II dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, para pimpinan SKPD, serta tamu undangan lainnya.

Sorotan Fraksi Partai Gerindra

Dalam pemandangan umum yang dibacakan oleh juru bicara Muhammad Tahir, S.H., Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah catatan kritis serta masukan strategis terkait postur APBD Perubahan 2026 dan isu-isu krusial daerah diantaranya Postur Pendapatan Daerah.

Gerindra mencatat adanya kenaikan pendapatan daerah sebesar 2,42% (bertambah Rp45,83 miliar), sehingga total menjadi Rp1,94 triliun. Namun, kenaikan ini didominasi oleh pendapatan transfer dan BLUD RSUD. Fraksi Gerindra menyayangkan masih lemahkanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penurunan pada sektor retribusi daerah, dan meminta penjelasan resmi dari Bupati.

Selanjutnya fraksi Partai Gerindra memberilan padangan pada Fokus 12 Program Unggulan Jarot-Ansori. Menanggapi keterbatasan keuangan daerah, Gerindra menekankan agar alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk menuntaskan 12 program unggulan kepemimpinan Jarot–Ansori sebelum masa jabatan berakhir.

Fraksi Partai Gerindra atas kejelasan pembangunan RSUD Sering kepada Pemda didesak melakukan kajian mendalam terkait keberlanjutan pembangunan RSUD Sumbawa di Sering yang dinilai belum menunjukkan progres signifikan.

"Dari beberapa Program Strategis Nasional (PSN)—seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hilirisasi unggas, dan hilirisasi garam—kesemuanya merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah Prabowo-Gibran yang kita kenal sebagai Program Strategis Nasional"ujar Tahir.

Khususnya MBG, kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendorong serta segera melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), terkait hak-hak konstitusional penerima manfaat yang sejauh ini belum dapat terlayani secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus berperan dalam memperjuang hak konstitusional masyarakat Sumbawa agar percepatan pelayanan MBG di Sumbawa segera direalisasikan, mengingat potensi SPPG yang siap beroperasi cukup banyak.

Atas transparansi Sektor Pertambangan, Pemda didorong untuk gencar bersosialisasi mengenai tahapan operasional PT Amman Mineral (AMNT) dan PT Sumbawa Juta Raya (SJR) agar masyarakat lokal siap menyerap peluang tenaga kerja.

Adapun Komposisi Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa adalah Ketua: Andi Rusni, S.E., M.M., Wakil Ketua: Muhammad Faesal, S.AP., M.M.Inov., Sekretaris: Muhammad Tahir, S.H., Bendahara: Edwan Purnama Anggota: Muhammad Taufik

Fraksi Gerindra berharap catatan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bersama demi perbaikan tata kelola keuangan serta pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Rencana investasi dan penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) kegiatan pertambangan Blok Elang oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus mendapat sorotan dari jajaran elite politik Kabupaten Sumbawa. Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa, Ahmad Fachri, SH., Selasa 22 September 2026 secara tegas meminta Bupati Sumbawa untuk mengambil posisi tawar (bargaining position) yang kuat demi mengamankan hak-hak masyarakat Tana Samawa.

Ahmad Fachri mengakui bahwa Bupati Sumbawa saat ini memiliki latar belakang dan pemahaman yang sangat mendalam terkait dinamika industri pertambangan. Namun demikian, keberanian dan ketegasan kepala daerah dalam memprioritaskan kepentingan warga lokal menurutnya menjadi kunci utama.

"Bupati Sumbawa paham betul dunia pertambangan. Namun demikian, Bupati Sumbawa harus, wajib, serta berani memposisikan diri dan masyarakat Sumbawa dengan bargaining position yang kuat di hadapan pihak perusahaan," ujar Ahmad Fachri, Selasa (22/9/2026).

Mengingat rekam jejak historis bersama saat masa operasional PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terdahulu, Ahmad Fachri menyodorkan lima poin krusial yang harus diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap operasional PT AMNT:

Pertama ; Kuota Tenaga Kerja Lokal 70 Persen. Menerapkan skema alokasi tenaga kerja dengan komposisi 70 persen pekerja lokal dan 30 persen non-lokal. Pemkab harus menekankan kuota keberpihakan terlebih dahulu. Soal keahlian maupun kompetensi merupakan kewajiban serta tanggung jawab penuh perusahaan untuk melatih dan membina (training) para pekerja lokal tersebut.

Kedua ; Peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah daerah harus memperjuangkan alokasi Dana Bagi Hasil atas produksi dan keuntungan (profit) perusahaan sebesar 60 persen bagi Kabupaten Sumbawa.

Ketiga ; Pengadaan Barang dan Jasa Lokal. Seluruh rantai pasok pengadaan barang dan kebutuhan operasional perusahaan di luar proses produksi utama wajib bersumber dan melibatkan pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa.

Keempat ; Optimalisasi Program Pemberdayaan.Program pemberdayaan masyarakat (community development) harus dirasakan secara maksimal oleh warga lokal, baik dalam bentuk peningkatankapasitas (capacity building), hubungan masyarakat (community relations), hingga pelibatan lembaga swadaya masyarakat lokal.

Kelima ; Akomodasi Kepentingan Daerah Lainnya. Memastikan poin-poin krusial lain yang berpihak pada pembangunan daerah dapat terakomodasi secara fleksibel dan berkelanjutan.

Ahmad Fachri menegaskan bahwa pada prinsipnya DPD PAN Kabupaten Sumbawa memberikan dukungan penuh terhadap masuknya investasi di daerah. Namun, investasi tersebut harus berorientasi pada peningkatan taraf hidup warga, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam semata.

"Investasi kita dukung penuh, tetapi investasi tersebut harus berbasis pada kesejahteraan masyarakat Sumbawa. Prinsip ini yang tidak boleh ditawar," pungkasnya. (Gam)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Komitmen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa dalam mendekatkan manfaat zakat, infak, dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat terus diperkuat. Melalui Program BAZNAS Sumbawa Makmur 100 Mustahik Per Desa, BAZNAS menyalurkan bantuan kepada 100 mustahik di Desa Berang Rea, Kecamatan Moyo Hulu, pada Senin 21 September 2026.

Penyaluran bantuan yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Berang Rea tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari pemerintah desa serta masyarakat, khususnya para mustahik penerima manfaat yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara.

Kehadiran BAZNAS di Desa Berang Rea menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan pendistribusian ZIS hingga ke tingkat desa. Langkah tersebut sekaligus memastikan dana yang dihimpun dari para muzaki dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov hadir bersama jajaran pimpinan lengkap. Turut hadir Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Dr. M. Ikhsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pendayagunaan Lukman Hakim SH., M.Si., Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan Indan Setia Ningsih A.Ma.,Pd.SD., serta Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi dan Umum M. Lutfi Makki S.Pd.,M.Si., didampingi staf amil pelaksana.

Kedatangan rombongan BAZNAS disambut langsung oleh Kepala Desa Berang Rea Iwan Darsono beserta jajaran perangkat desa. Sambutan hangat juga datang dari warga yang telah menanti program tersebut.

Kepala Desa Berang Rea Iwan Darsono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian BAZNAS Kabupaten Sumbawa kepada warganya. Ia menilai Program 100 Mustahik Per Desa merupakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membantu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga yang membutuhkan.

Iwan Darsono menegaskan komitmen Pemerintah Desa Berang Rea untuk mendukung gerakan zakat di Kabupaten Sumbawa. Komitmen itu diwujudkan dengan kesediaan pemerintah desa menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa dan BAZNAS sangat penting untuk membangun ekosistem pengelolaan ZIS yang amanah, transparan, dan profesional, sehingga potensi zakat di desa dapat dihimpun dan dikelola secara optimal.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat dalam arahannya menekankan zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi memiliki dimensi sosial yang kuat sebagai instrumen kepedulian dan pemberdayaan. Ia menyampaikan bahwa dana yang ditunaikan muzaki adalah amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan disalurkan kepada yang berhak secara tepat.

Syukri Rahmat menjelaskan Program BAZNAS Sumbawa Makmur 100 Mustahik Per Desa menjadi salah satu bentuk nyata upaya BAZNAS untuk menghadirkan layanan zakat yang semakin dekat dengan masyarakat. Melalui program tersebut, BAZNAS tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membangun kolaborasi dengan pemerintah desa dalam mengidentifikasi mustahik, memastikan ketepatan sasaran, serta mendorong pemberdayaan agar bantuan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat.

Menurutnya, keberhasilan gerakan zakat tidak dapat dilakukan sendiri oleh lembaga amil, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga para muzaki dan seluruh elemen masyarakat.

Rangkaian sambutan diakhiri dengan pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV BAZNAS Kabupaten Sumbawa M. Lutfi Makki S.Pd.,M.Si. Doa tersebut menjadi penutup sebelum prosesi utama penyerahan bantuan kepada 100 mustahik.

Proses pendistribusian bantuan berlangsung tertib dan penuh kebersamaan. Bagi BAZNAS Kabupaten Sumbawa, kegiatan di Desa Berang Rea bukan sekadar kegiatan penyaluran bantuan, melainkan momentum untuk mempererat hubungan antara lembaga zakat dengan masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS.

Melalui program tersebut, BAZNAS berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para mustahik dan menjadi bagian dari ikhtiar pemberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan. Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa akan terus memperluas jangkauan program dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar manfaat zakat, infak, dan sedekah dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Mantan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Badrul Munir (BM), menyoroti secara tajam pengelolaan sektor pertambangan di wilayah Tau dan Tana Samawa. 

Dalam pandangannya PADA konsultasi publik penyusunan AMDAL PT AMNT Selasa 22 September 2026, tata kelola tambang saat ini harus dievaluasi agar kehadiran industri ekstraktif tersebut benar-benar memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

BM mengungkapkan keprihatinannya saat turun langsung ke lapangan. Ia melihat adanya penurunan nilai-nilai kebudayaan setempat seiring hadirnya aktivitas pertambangan yang belum diimbangi dengan proteksi sosial budaya yang kuat. Menurutnya, pemanfaatan hasil tambang untuk Tau dan Tana Samawa tidak boleh sekadar menjadi retorika.

CSR Adalah Hak Masyarakat, Bukan Sumbangan

Secara tegas, BM mengingatkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) atau PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) merupakan kewajiban hukum perusahaan dan hak mutlak masyarakat, bukan sekadar sumbangan atau bantuan sukarela dari korporasi.

"Prinsip ini harus tertuang secara jelas sejak dalam dokumen AMDAL. Karena ini adalah hak masyarakat, pemerintah daerah bersama elemen warga perlu membentuk asosiasi untuk mengawal agar penggunaan dana CSR benar-benar transparan dan melibatkan unsur masyarakat," ujar BM.

Untuk mengatasi kesenjangan dan mengoptimalkan dampak ekonomi keberadaan tambang di Sumbawa, BM menyodorkan enam langkah strategis:

Pertama ; Formulasi Regulasi Lokal Pemanfaatan Dana Tambang. Merumuskan mekanisme dan regulasi tingkat lokal dalam memanfaatkan dana yang dihimpun dari industri pertambangan agar tepat sasaran.

Kedua : Asosiasi Ketenagakerjaan dan Transparansi Rekrutmen. Membentuk asosiasi tenaga kerja untuk memetakan jenis dan jumlah pekerjaan yang dibutuhkan secara terbuka. Langkah ini penting untuk mencegah praktik "naturalisasi" pekerja luar dengan dalih tenaga kerja lokal tidak siap saat operasi dimulai.

Ketiga ; Keterbukaan Pengadaan Barang dan Jasa. Mendorong transparansi penuh antara perusahaan dan Pemda terkait kebutuhan pengadaan barang maupun jasa, sehingga pengusaha lokal dapat berpartisipasi.

Keempat ;papan Informasi Digital (Transparansi Operasional). Membangun sistem pemantauan berupa papan elektronik publik yang dapat diakses masyarakat untuk mendeteksi perkembangan operasional dan kontribusi perusahaan.

Kelima : Penanganan Kemiskinan dan Legacy Kawasan: Menantang komitmen perusahaan dan Pemda untuk menekan angka kemiskinan di daerah penghasil tambang—yang saat ini masih berada di angka dua digit—turun drastis hingga ke level 5 persen.

Keenam ; Kepastian Status Daerah Penghasil. Menegaskan bahwa meskipun konsentrat hasil tambang dikirim atau diolah di tempat lain, status Sumbawa sebagai daerah penghasil utama tidak boleh terhapus atau diabaikan.

BM menegaskan bahwa kunci utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah kolaborasi yang solid dan setara antara Pemda, pengusaha, serta masyarakat dalam mengelola potensi hasil bumi.

Menutup penyampaiannya, BM menekankan pentingnya menjaga keselarasan pembangunan kawasan tambang dengan daerah sekitarnya. Jangan sampai terjadi ketimpangan yang mencolok antara kawasan pemukiman perusahaan (townsite) dengan desa-desa sekitar.

"Sumbawa adalah kota peradaban. Tidak boleh ada kesenjangan. Desa di sekitar kawasan tambang tidak boleh timpang, melainkan harus bertransformasi menjadi desa yang hebat—tetap berjiwa Samawa, namun hidup modern dan sejahtera," pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar .Amarmedia.co.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama manajemen perusahaan PT AMNT menggelar kegiatan Konsultasi Publik Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Kelayakan Rencana Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas beserta fasilitas pendukungnya Selasa 22 September 2026.

Kegiatan yang dihadiri oleh Bupati Sumbawa, Ketua DPRD dan Anggota, Para Camat dan Kepala Desa bersama BPD, pimpinan manajemen perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga adat, Organisasi Kemahasiswaan, serta pemuda dari kawasan sekitar wilayah operasional ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dan saran masukan dari warga setempat.

Komitmen Perusahaan Terhadap Keterbukaan Informasi

Dalam sambutannya, Vice Presiden PT AMNT Syamsul Kipli ST menyampaikan bahwa konsultasi publik ini merupakan sarana komunikasi dua arah yang sangat krusial. Selain menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, forum ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk memahami kondisi sosial budaya serta karakteristik wilayah dari pengalaman masyarakat lokal.

"Kami menyadari pentingnya saran, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Seluruh pandangan yang disampaikan dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyempurnaan kajian akhir dokumen lingkungan kelak," ujarnya.

Bupati Sumbawa: Investasi Harus Beri Manfaat Nyata untuk Warga

Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP dalam arahannya memberikan apresiasi atas tingginya tingkat partisipasi elemen masyarakat serta kehadiran jajaran manajemen puncak perusahaan. Bupati menegaskan bahwa potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Sumbawa merupakan karunia besar yang harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab.

Bupati menyampaikan bahwa proyek pertambangan ini menjadi salah satu investasi terbesar di daerah dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Proyek ini diproyeksikan mampu memberikan dampak ekonomi balikan (multiplier effect) yang signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

"Keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat adalah unsur paling utama dalam setiap proses pembangunan. Investasi yang masuk harus kita kawal bersama. Jangan sampai industri berjalan, tetapi masyarakat lokal justru menjadi penonton di tanahnya sendiri," tegas Bupati Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa konsultasi publik ini dilaksanakan dalam tahap penyusunan AMDAL dan uji kelayakan, sebelum melangkah ke tahap konstruksi. Proses ini penting untuk mengidentifikasi serta merumuskan langkah mitigasi terhadap potensi dampak lingkungan maupun dampak sosial yang mungkin timbul.

Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga komunikasi yang harmonis, saling menghormati perbedaan pandangan, dan mengedepankan semangat musyawarah.

Di akhir sambutan, Bupati Sumbawa secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Uji Kelayakan dan AMDAL Pertambangan Tembaga dan Emas (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) mulai menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait Rencana Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas Blok Elang beserta fasilitas pendukungnya. Kegiatan konsultasi publik yang mencakup wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa 22 September 2026 ini dipandu oleh moderator Andi Kusmayadi dari Bapperida Sumbawa serta menghadirkan ahli AMDAL, Prof. Dr. Hetni Efendi.

Dalam pemaparannya, Vice President PT AMNT Syamsul Kipli ST menyampaikan bahwa proses penyusunan AMDAL saat ini masih berada dalam tahap pengkajian dampak lingkungan. Konsultasi publik ini digelar sebagai wadah resmi pemerintah untuk menyerap saran, tanggapan, dan masukan dari masyarakat serta pemangku kepentingan guna memperdalam kajian AMDAL.

"Kegiatan pertambangan di satu sisi membawa dampak pembangunan, namun di sisi lain memiliki potensi dampak lingkungan. Melalui wadah ini, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang transparan dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan dokumen AMDAL," ujar pimpinan PT AMNT tersebut.

Scoping atau penentuan identitas rencana kegiatan ini menggambarkan wilayah operasional yang membentang di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pola penambangan di Blok Elang secara umum akan menerapkan sistem tambang terbuka (open pit) sebagaimana yang telah berjalan di Tambang Batu Hijau, dengan mengoperasikan alat-alat berat berkapasitas besar.

Selain area penambangan utama bijih tembaga dan emas, PT AMNT juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan fasilitas pendukung. Di antaranya meliputi pemukiman atau akomodasi karyawan, perkantoran, jalan akses utama, sarana penyediaan listrik, serta jalur conveyor darat untuk pengangkutan material.

Berdasarkan garis waktu yang dipaparkan, jadwal pelaksanaan konstruksi untuk sejumlah fasilitas utama—seperti jalur conveyor darat, terminal, jalan akses utama, hingga area perkantoran dan akomodasi—diproyeksikan mulai berjalan pada tahun 2031.

Rangkaian rencana kegiatan investasi ini terbagi ke dalam beberapa tahap utama diantaranya Tahap Pra-konstruksi yang berfokus pada penyiapan lahan, eksplorasi lanjutan, serta pengeboran geoteknik.

Kemudian Tahap Konstruksi, meliputi mobilisasi peralatan dan material, pembukaan serta penyiapan lahan, pembangunan dan pengoperasian fasilitas sementara, hingga pembangunan jalur conveyor dan sarana pendukung penambangan lainnya.

Pihak PT AMNT menekankan komitmen pengelolaan lingkungan, termasuk skema penanganan tanah pucuk (topsoil) yang akan dikupas, disimpan, dan dikembalikan saat tahap reklamasi lahan pascatambang. Pengelolaan teknis terkait reklamasi dan penetapan area pascatambang nantinya akan dibahas secara terpisah dalam forum sosialisasi dan konsultasi khusus.

Usai pemaparan gambaran umum kegiatan dan garis waktu proyek oleh pihak manajemen, proses konsultasi dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai potensi dampak lingkungan yang dipimpin langsung oleh tim penyusun AMDAL, Prof. Dr. Hetni Efendi. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Ketua Forum Sumbawa Menggugat (FSM), Tonil Seran, menegaskan pentingnya pengawalan ketat dari masyarakat dan LSM terhadap rencana penambangan yang berpotensi membawa dampak besar bagi Daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri konsultasi publik penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Selasa, 22 September 2026.

Disela sela forum tersebut, Tonil menyampaikan pandangannya menggunakan ungkapan lokal, "Tutusilenas mugita marai dalam dulang

Rosa jadi Umak rea - lawas tau lantung," yang menekankan perlunya kehati-hatian serta kesadaran mendalam atas perubahan besar yang akan dialami masyarakat Sumbawa ke depan.

Menurutnya, perubahan sosial-ekonomi yang dibawa oleh proyek tambang ini berskala sangat besar, sehingga peran aktif publik tidak bisa diabaikan.

 "Mengingat besarnya dampak perubahan sosial-ekonomi yang dibawa proyek ini, Pemkab Sumbawa, DPRD, dan para akademisi harus menekankan pentingnya masterplan transisi ekonomi yang matang," ujar Tonil.

Ia menambahkan bahwa hasil dan kontribusi dari sektor pertambangan tidak boleh hanya dinikmati saat operasi berjalan, tetapi harus dikelola secara strategis untuk memperkuat sektor-sektor non-tambang. Beberapa sektor potensial yang perlu diperkuat antara lain Pariwisata Samota, Industri garam lokal, Hilirisasi industri unggas

Langkah tersebut dinilai krusial agar ketika cadangan mineral habis di masa depan, masyarakat Sumbawa sudah memiliki fondasi ekonomi yang mandiri, kuat, dan berkelanjutan tanpa terus bergantung pada hasil tambang. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id — Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Proyek Blok Elang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Selasa (22/9/2026) turut diwarnai sikap kritis dari kalangan aktivis. Sekretaris Forum Sumbawa Menggugat (FSM) , Imran, secara tegas mengingatkan agar proses AMDAL tidak sekadar dijadikan formalitas administrasi untuk memuluskan perizinan.

Imran menegaskan bahwa kekayaan alam yang tersimpan di kawasan Blok Elang pada hakikatnya adalah milik seluruh rakyat Sumbawa. Oleh karena itu, kehadiran investasi pertambangan skala besar ini harus memberikan dampak langsung bagi kemanusiaan dan kesejahteraan warga sekitar.

"AMDAL yang sesungguhnya adalah mengukur apakah kehadiran perusahaan ini mampu memanusiakan warga lokal dan menjaga ekologi tempat mereka hidup. Menjaga lingkungan itu wajib, tetapi manusia juga harus dimanusiakan dan pembangunan harus dirasakan dampaknya," cecar Imran di hadapan jajaran manajemen PT AMNT dan peserta konsultasi publik.

Ia juga menyoroti posisi pengusaha dan tenaga kerja lokal yang selama ini dinilai belum mendapatkan porsi seimbang dalam rantai bisnis pertambangan. Menurutnya, anak-anak daerah serta pelaku usaha tempatan wajib dijadikan mitra utama (tuan rumah), bukan sekadar penonton di tanah kelahiran sendiri.

"Perusahaan lokal itu bukan pengemis. Kami minta kepada pihak PT AMNT bersama Ketua DPRD dan Bupati Sumbawa untuk segera duduk bersama merumuskan pola kemitraan resmi. Buat wadah atau regulasi khusus untuk menaungi pemberdayaan pengusaha lokal dan penyerapan tenaga kerja yang paham kontur, psikologis, serta budaya daerah," imbau Imran.

Meski melayangkan kritik tajam, Imran pada prinsipnya tetap mendukung keberadaan dan keberlangsungan investasi PT AMNT. Namun, dukungan tersebut harus berdiri di atas asas keadilan, perlindungan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Tana Samawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDA) Proyek Blok Elang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada Selasa (22/9/2026) diwarnai berbagai masukan krusial dari para wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni, SE., MM., memberikan catatan mendasar terkait dampak lingkungan, keterlibatan ekonomi lokal, hingga aspek pemanusiaan warga Tana Samawa.

Andi Rusni menyoroti potensi cadangan hasil tambang yang sangat besar, yakni mencapai puluhan ton konsentrat per hari selama puluhan tahun operasional. Ia mempertanyakan pertimbangan teknis dan yuridis terkait skenario pengangkutan serta pengolahan konsentrat tersebut.

"Kita berbicara kapasitas produksi yang luar biasa, tidak hanya Blok Elang tetapi juga kawasan Dodo Rinti. Pertimbangan teknis dan yuridis apa yang membuat PT AMNT lebih memilih membawa hasil tambang dan konsentrat dari wilayah Sumbawa ini untuk dibawa dan diolah ke Batu Hijau (KSB)? Ini perlu kejelasan, mengingat Blok Elang adalah satu tahapan awal yang berpotensi terus berkembang," tegas Andi Rusni.

Selain masalah tata kelola hasil pertambangan, legislator Uvula ini menggarisbawahi perlunya mitigasi ketat terhadap daya dukung lingkungan setempat, khususnya pengelolaan sumber daya air dan dampak pasca-tambang.

"Tolong air baku, sedimentasi, dan pengelolaan air permukaan menjadi atensi utama. Kita ingin manfaat ekonomi tercapai, tetapi jangan sampai meninggalkan dampak negatif pasca-tambang yang membebani generasi mendatang," ujarnya.

Ia juga menagih komitmen kontribusi nyata korporasi terhadap fasilitas publik skala besar di Sumbawa. "Dulu kontribusi perusahaan bisa membangun Puskesmas hingga Gedung DPRD. Harapan besar kami hari ini, pembangunan Rumah Sakit Daerah tolong ikut diikutsertakan dan dijadikan perhatian serius."pungkasnya (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id -  22 September 2026. - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyambut baik pelaksanaan Konsultasi Publik Rencana Kegiatan Pertambangan Tembaga dan Emas Blok Elang serta Fasilitas Pendukungnya oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang mencakup wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Abdul Rafiq, rencana pengembangan Blok Elang menjadi harapan besar bagi masa depan perekonomian Sumbawa. Terlebih, di tengah kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi tantangan cukup berat, kehadiran investasi berskala besar diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kita bersama, dengan beroperasinya Blok Elang ke depan, pertumbuhan ekonomi Sumbawa semakin meningkat, lapangan kerja semakin terbuka, UMKM dan pengusaha lokal semakin berkembang, serta kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan,” ujar Abdul Rafiq.

Ia menyampaikan, rencana investasi pada masa konstruksi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp80 triliun merupakan potensi ekonomi yang sangat besar bagi daerah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama menjaga dan mengawal proses pengembangan investasi ini agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

“Di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup sulit, investasi seperti ini tentu sangat kita harapkan. Selain mendorong aktivitas ekonomi dan membuka lapangan kerja, kita juga berharap ke depan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Abdul Rafiq menegaskan, PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa memandang bahwa investasi dan kepentingan masyarakat bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Justru, keduanya perlu berjalan beriringan melalui komunikasi, kolaborasi, dan komitmen bersama antara perusahaan, pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap, pelaksanaan konsultasi publik ini menjadi ruang yang baik untuk membangun pemahaman bersama, menyerap aspirasi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan dalam proses pengembangan Blok Elang.

“Kita ingin investasi ini berjalan dengan baik. Tentu, aspirasi masyarakat perlu didengar, aspek lingkungan harus diperhatikan, dan kesempatan bagi tenaga kerja serta pelaku usaha lokal perlu terus dibuka. Dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, kita berharap berbagai hal dapat dicarikan solusi bersama,” tambahnya.

Lebih lanjut, Abdul Rafiq mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbawa untuk melihat rencana pengembangan Blok Elang sebagai peluang pembangunan jangka panjang yang perlu dijaga bersama. Pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus membangun sinergi agar potensi investasi ini benar-benar memberi dampak positif bagi daerah.

“Ini adalah harapan dan peluang besar bagi Sumbawa. Dengan rencana investasi sekitar Rp80 triliun pada masa konstruksi, tentu banyak manfaat ekonomi yang kita harapkan. Mari kita jaga bersama, kita kawal dengan semangat kebersamaan, agar kehadiran Blok Elang nantinya menjadi bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Sumbawa yang semakin maju dan masyarakat yang semakin sejahtera,” tutup Abdul Rafiq.(AM)

Oleh : Abdul Ma'ruf Rahmat 

Uji publik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) di Sumbawa Besar merupakan bagian dari proses konsultasi dan pertanggungjawaban sosial–lingkungan yang diatur dalam keraturan perizinan minerba terbaru. Bagi Sumbawa, keberadaan AMNT membawa peluang pendapatan daerah, lapangan kerja, dan akselerasi hilirisasi, tetapi juga menuntut transparansi dokumen lingkungan, partisipasi masyarakat, dan kepatuhan pada ketentuan RKAB, royalti, serta jaminan reklamasi yang kini lebih ketat.

Apa itu “Uji Publik” dalam Konteks PT AMNT?

Dilansir dari fokusntb.com terbitan 31 Mei 2025 terkait dengan "soal operasi tambang pt amnt di blok elang dodo rinti fk2d di sumbawa sampaikan pernyataan sikap" bahwa dalam praktik tata kelola tambang di Indonesia, “uji publik” biasanya merujuk pada forum konsultasi publik atau sosialisasi dokumen lingkungan (AMDAL, RKL–RPL) dan rencana kegiatan tambang kepada pemangku kepentingan lokal (Pemerintah Daerah, DPRD, pemerintah desa, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil). Tujuannya agar masyarakat terdampak mendapat akses informasi, dapat menyampaikan masukan, dan memastikan rencana operasional perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

Bagi PT AMNT, uji publik menjadi relevan karena perusahaan memperluas wilayah operasi ke blok-blok baru di Sumbawa (misalnya Blok II Elang dan Blok III Rinti) serta mengoperasikan smelter tembaga di Sumbawa Barat yang telah memasuki fase operasi penuh pada pertengahan 2026. 

Demikian pula Gubernur NTB juga berharap Operasi Penuh Smelter AMNT Beri Efek Ganda bagi Ekonomi NTB sebagaimana dipublikasikan dalam media suarantb.com edisi 20 Agustus 2026.

Apa yang Didapat Sumbawa dari Kehadiran PT AMNT?

1. Dana Bagi Hasil (DBH) dan Royalti

Sebagai daerah penghasil, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima Dana Bagi Hasil (DBH) dari aktivitas pertambangan AMNT. Kepala Bappeda KSB menyebut kontribusi DBH dari AMNT mencapai sekitar Rp400 miliar per tahun. Skema DBH ini diatur dalam UU Minerba dan aturan turunannya, yang memberikan hak bagi daerah penghasil (dan daerah yang berbatasan langsung dalam satu provinsi) untuk mendapat bagian dari pendapatan negara yang berasal dari royalti dan bagi hasil tambang. Demikian kami sadur dari 

tulisan berita "Smelter AMNT Rampung, Pemda KSB Ditantang Buktikan Efek Ganda Hilirisasi" yang dimuat di narasi media https://narasimedia.net/2026/08/27/smelter-amnt-rampung-pemda-ksb-ditantang-buktikan-efek-ganda-hilirisasi/ dan berita "PT AMNT, Antara Relaksasi Ekspor dan Tulang Punggung" https://ntbsatu.com/2025/09/28/pt-amnt-antara-relaksasi-ekspor-dan-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi-ntb.html

2. Lapangan Kerja dan Rekrutmen Lintas Daerah

PT AMNT secara berkala membuka rekrutmen tenaga kerja, termasuk untuk wilayah Sumbawa Besar dan sekitarnya. Proses seleksi dilakukan di beberapa kota, termasuk Sumbawa Besar, dengan klaim transparansi dalam rekrutmen. Ini membuka peluang kerja bagi warga lokal, baik untuk posisi operasional tambang maupun pendukung smelter. Hal ini dapat di lihat dari pemberitaan media Dengan judul berita "Seleksi pegawai perusahaan tambang di Sumbawa Barat transparan" ( https://mataram.antaranews.com/berita/556985/seleksi-pegawai-perusahaan-tambang-di-sumbawa-barat-transparan) dan berita dengan judul PT AMNT di NTB membuka rekrutmen tenaga kerja lintas daerah (https://mataram.antaranews.com/berita/552653/pt-amnt-di-ntb-membuka-rekrutmen-tenaga-kerja-lintas-daerah)

3. Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah

Dengan beroperasinya smelter tembaga di Sumbawa Barat, NTB mulai mengekspor produk bernilai tambah seperti tembaga murni dan logam mulia (emas). Smelter AMNT telah melewati uji kinerja dan beroperasi penuh sejak Juni–Juli 2026, menandai masuknya NTB ke fase hilirisasi tembaga yang lebih matang. Pemerintah daerah berharap ini memberikan efek ganda bagi ekonomi lokal, seperti tumbuhnya industri turunan dan jasa pendukung hal ini juga di publikasikan dalam berita Smelter Operasi Penuh 2026, NTB Mulai Ekspor 345 Kg Emas ke ... (https://ntb.idntimes.com/news/ntb/smelter-amnt-operasi-penuh-2026-ntb-mulai-ekspor-345-kg-emas-ke-swiss-00-ldn3d-dd570k)

4. Eksplorasi dan Investasi Berkelanjutan

AMNT mengalokasikan dana eksplorasi jutaan dolar AS untuk memperkuat cadangan mineral di Blok Elang dan Rinti, yang menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap operasi di Sumbawa. Eksplorasi yang terencana dapat memperpanjang umur tambang dan menjaga kontinuitas pendapatan daerah. Hal ini dimuat dalam pemberitaan media massa AMMN Alokasikan USD 3,03 Juta untuk Eksplorasi Sumbawa, Ini termuat dalam pemberitaan www.suara.com/bisnis/2026/01/11/104819/ammn-alokasikan-usd-303-juta-untuk-eksplorasi-sumbawa-ini-mekanismenya dan Anak Usaha AMMN gelontorkan US$2,84 juta untuk eksplorasi . Dan  (https://www.idnfinancials.com/id/news/65904/anak-usaha-ammn-gelontorkan-us2)

Mau Dibawa Kemana? Arah Strategis dan Tuntutan Masyarakat

1. Hilirisasi Penuh dan Operasi Jangka Panjang

Arah kebijakan nasional dan daerah jelas: mendorong hilirisasi penuh agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri. Smelter AMNT yang beroperasi penuh menjadi tulang punggung strategi ini di NTB. Target produksi konsentrat tembaga AMNT pada 2026 naik hampir tiga kali lipat dibanding 2025, ditopang oleh kapasitas smelter yang kini mampu mengolah seluruh produksi konsentrat. Ini dimuat dalam pemberitaan  dengan judul Presiden Jokowi berharap smelter tembaga dongkrak pertumbuhan ekonomi - ANTARA News Ambon, Maluku (https://ambon.antaranews.com/berita/231111/presiden-jokowi-berharap-smelter-tembaga-dongkrak-pertumbuhan-ekonomi) serta  berita Smelter di Sumbawa Beroperasi, AMNT Bidik Produksi Naik 3 Kali Lipat (https://emitennews.com/news/smelter-di-sumbawa-beroperasi-amnt-bidik-produksi-naik-3-kali-lipat)

2. Tuntutan Transparansi dan Partisipasi Publik

Di sisi lain, masyarakat dan forum kepala desa di Sumbawa menyuarakan sejumlah tuntutan agar operasi AMNT dapat dipertanggungjawabkan yakni Pembangunan infrastruktur strategis (smelter, pabrik konsentrat, fasilitas pendukung) di wilayah baru seperti Dodo Rinti, sebagaimana telah dilakukan di Batu Hijau.

Harapan agar ada keterbukaan dokumen AMDAL, RKL–RPL agar dapat diakses pemerintah desa dan masyarakat terdampak. Pelaksanaan forum konsultasi publik di Kabupaten Sumbawa, bukan hanya di kantor perusahaan dan Pelibatan pemerintah desa, akademisi lokal, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil dalam evaluasi dan pemantauan kegiatan tambang.

Tuntutan ini sejalan dengan semangat regulasi baru yang menekankan parameter objektif, transparan, dan akuntabel dalam pemberian izin serta prioritas hilirisasi yang mendahulukan rantai pasok dalam negeri hal ini tertuang dalam berita ; Dua Putusan MK dan Pekerjaan Rumah Tata Kelola Hilirisasi Tambang (https://babeindonesia.com/read/6969664/dua-putusan-mk-dan-pekerjaan-rumah-tata-kelola-hilirisasi-tambang)

Ketentuan Regulasi Baru yang Relevan (2025–2026)

Beberapa regulasi terbaru memperkuat kerangka pertanggungjawaban operasional PT AMNT dan hak masyarakat Sumbawa:

1. UU Nomor 2 Tahun 2025 (Perubahan Keempat UU Minerba)

UU ini mulai berlaku pada 19 Maret 2025 dan menjadi payung utama perubahan tata kelola minerba, termasuk skema prioritas WIUP untuk koperasi/UMKM, penguatan hilirisasi, dan penegasan aspek transparansi dan akuntabilitas. Putusan MK Juli 2026 juga menegaskan bahwa pemberian WIUP secara prioritas harus menggunakan parameter objektif, transparan, dan akuntabel, bukan penunjukan langsung.

2. PP Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah ini mengubah PP 96/2021 tentang pelaksanaan usaha pertambangan minerba, antara lain membuka peluang bagi koperasi dan UKM mengelola tambang hingga 2.500 hektare, serta memperkuat desentralisasi perizinan ke pemerintah provinsi dengan tetap menjaga standar teknis dan lingkungan melalui NSPK ESDM.

 3. Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2025 (RKAB Satu Tahun)

RKAB kini hanya berlaku satu tahun, bukan tiga tahun, agar perencanaan tambang lebih adaptif terhadap kondisi pasar dan lingkungan. Perusahaan wajib menyesuaikan RKAB melalui sistem informasi MinerbaOne dan memenuhi syarat jaminan reklamasi serta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) bila beroperasi di kawasan hutan sebagaimana dalam berita Reformasi Besar ESDM 2025 Mengubah Struktur Tambang ... (https://minerba.id/2025/11/25/reformasi-besar-esdm-2025-mengubah-struktur-tambang-nasional/

) dan berita Kementerian ESDM Terbitkan Surat Edaran RKAB 2026 ... (https://nikel.co.id/2026/01/06/kementerian-esdm-terbitkan-surat-edaran-rkab-2026-tambang-boleh-beroperasi-terbatas-hingga-31-maret/)

 4. Kewajiban Lingkungan: AMDAL, RKL–RPL, Jaminan Reklamasi

Setiap perluasan wilayah tambang dan pembangunan smelter wajib dilengkapi AMDAL beserta dokumen RKL–RPL yang dapat diakses publik. Perusahaan juga wajib menempatkan jaminan reklamasi dan pascareklamasi sebagai bentuk pertanggungjawaban lingkungan. Persetujuan Teknis (Pertek) pengelolaan limbah B3 dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) menjadi prasyarat operasional smelter.

Bagaimana Agar Uji Publik di Sumbawa Besar Dapat Dipertanggungjawabkan?

Agar uji publik PT AMNT di Sumbawa Besar tidak sekadar formalitas, beberapa langkah konkret dapat ditempuh:

Pertama : Akses dokumen lengkap: Pastikan dokumen AMDAL, RKL–RPL, RKAB, dan laporan pelaksanaan reklamasi tersedia secara terbuka bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Kedua : Forum di tingkat kabupaten: Selenggarakan konsultasi publik di Sumbawa Besar dengan melibatkan DPRD, Pemda, FK2D, akademisi, Himpunan Pengusaha, dan organisasi masyarakat sipil, bukan hanya di kantor perusahaan.

Ketiga ; Mekanisme umpan balik tertulis: Hasil uji publik dituangkan dalam notulensi resmi dan ditindaklanjuti dengan respons tertulis dari PT AMNT dan dinas terkait (ESDM, Lingkungan Hidup).

Keempat : Pemantauan independen.

Libatkan pihak ketiga (universitas, LSM) untuk memantau kepatuhan lingkungan dan sosial secara berkala.

Keterkaitan dengan DBH dan program CSR: Transparansi alokasi DBH dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/Community Development) agar masyarakat melihat manfaat langsung dan dapat melakukan pengawasan.

Penutup

Uji publik PT AMNT di Sumbawa Besar bisa menjadi jembatan antara ambisi hilirisasi nasional dan hak-hak masyarakat lokal atas informasi, partisipasi, dan keadilan lingkungan. Dengan regulasi baru yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan prioritas hilirisasi dalam negeri, Sumbawa memiliki posisi strategis untuk menuntut agar manfaat tambang benar-benar dirasakan, sementara risiko lingkungan dan sosial dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas 55 motif tenun Kre Alang Sumbawa dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat HAKI ini diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., kepada Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Serah terima sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya pelestarian warisan budaya sekaligus memastikan kekayaan intelektual daerah terdokumentasi dan terlindungi secara resmi.

Turut hadir asisten pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, staff ahli Bupati, Sejumlah Kepala OPD Kabupaten Sumbawa, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Senior Manager Social Impact PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan jajarannya, Wakil Rektor Universitas Samawa Muhammad Yamin SE.M.Si, serta pihak terkait lainnya. Kegiatan ini berlangsung di Aula Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Jumat (18/09/2026).

Bupati Sumbawa menyampaikan, sertifikat HAKI tidak semata-mata menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi pengingat atas kekayaan budaya Sumbawa yang harus terus dijaga dan diwariskan. Pendokumentasian 55 motif Kre Alang ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menggali kembali berbagai kekayaan intelektual Sumbawa yang selama ini belum terdokumentasi.

“Ini bukan akhir, tetapi merupakan awal untuk melestarikan Kre Alang. Ini tugas bersama untuk terus melestarikan dan mewariskan Kre Alang kepada generasi muda agar kelestariannya tetap terjaga. Ini merupakan tantangan besar,” ujarnya.

Setiap motif Kre Alang juga perlu dilengkapi dengan literasi singkat mengenai sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, motif tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga nilai pengetahuan dan budaya yang dapat memperkuat identitas sekaligus menambah nilai produk, jelas Bupati.

Pelestarian Kre Alang, lanjut Bupati, tidak cukup hanya dengan menjaga keberadaan penenun. Pemanfaatan motif juga perlu diperluas agar Kre Alang tidak hanya hadir pada perayaan adat maupun kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sebagai salah satu upaya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengeluarkan surat imbauan kepada ASN dan instansi pemerintah agar menggunakan pakaian bermotif Kre Alang setidaknya sekali dalam sepekan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas penggunaan sekaligus menciptakan pasar bagi produk tenun lokal.

“HAKI penting agar jangan sampai kekayaan budaya kita diklaim dan diakui oleh pihak lain,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., mengapresiasi komitmen Kabupaten Sumbawa dalam mendukung pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK). Pendataan hingga 55 motif tenun Sumbawa dan penerbitan sertifikat HAKI merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak.

“Sekarang tinggal bagaimana membuat 55 motif tenun tersebut menjadi ada barangnya di pasaran, bukan cuma sekadar di atas kertas saja,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB juga mendorong seluruh pihak untuk terus menggali dan menginventarisasi kekayaan budaya Sumbawa. Menurut beliau masih banyak potensi budaya dan kesenian daerah yang dapat didaftarkan sebagai KIK guna memperkuat pelindungan sekaligus mendukung pelestariannya, ajaknya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan bahwa sertifikasi HAKI ini merupakan langkah awal dalam menjaga keberlanjutan adat dan kebudayaan Sumbawa.

Ketua Dekranasda Kabupaten Sumbawa menyebutkan, saat ini penenun Kre Alang masih didominasi generasi berusia di atas lima puluh tahun dengan jumlah yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk mendorong regenerasi penenun sekaligus memperkenalkan Kre Alang kepada generasi muda.

“Selain itu, kita juga harus memikirkan bagaimana membuat produk turunan dari Kre Alang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?." pungkasnya. (AM)

SUMBAWA, – Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., tiba di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, pada Sabtu pagi (19/09/2026). Mendarat di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III, kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi pengembangan potensi daerah dan perlindungan kekayaan alam pesisir Sumbawa.

Kedatangan Menteri Hukum disambut langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., di area bandara.

Buka Festival Hiu Paus Tarano

Salah satu agenda utama dalam kunjungan kerja Menteri Hukum RI adalah membuka secara resmi Festival Hiu Paus yang berpusat di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, pada Sabtu malam (19/09/2026). Festival tahunan ini digelar untuk mengangkat keberadaan spesies hiu paus (Rhincodon typus) di kawasan Teluk Saleh sebagai pesona wisata khas dan identitas kebanggaan masyarakat Tarano.

Pelaksanaan festival tersebut menjadi ajang penting dalam mempromosikan potensi pariwisata bahari lokal ke tingkat nasional hingga internasional. Kehadiran jajaran Kementerian Hukum RI mempertegas dukungan pemerintah pusat terhadap upaya konservasi kekayaan hayati sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal.

Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap Festival Hiu Paus dapat memperkuat branding daerah dan mendorong percepatan pembangunan wilayah pesisir yang unggul, maju, dan sejahtera.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id — Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sumbawa yang juga Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, memimpin langsung aksi gotong royong pembersihan got/saluran air di Pasar Seketeng, Jum'at (18/09/2026).

Aksi ini menjadi langkah nyata merealisasikan program Sumbawa ASRI sekaligus bentuk dukungan daerah terhadap visi nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan ini melibatkan seluruh kader dan elemen Partai Gerindra, yakni Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa, PAC, PIRA, dan Laskar Gerindra. Mereka bersinergi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Lingkungan Hidup. Kolaborasi tersebut menjadi wujud satu komando antara instruksi partai dan kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.

Mohamad Ansori menegaskan, pembersihan saluran air di Pasar Seketeng merupakan langkah awal dari gerakan panjang Sumbawa ASRI. Gerakan itu akan menyisir berbagai titik strategis daerah, terutama pusat-pusat keramaian dan area publik yang selama ini menjadi perhatian bersama.

“Gerakan ini terus kita dorong sampai tata kelola lingkungan di Sumbawa betul-betul ASRI. Setelah Pasar Seketeng, sasaran berikutnya adalah pasar lainnya seperti Brang Biji dan Labuan, serta area publik seperti Taman Mangga di kota Sumbawa,” ujar Ansori.

Ia menyoroti pentingnya menjaga kebersihan got, selokan, hingga aliran sungai dari tumpukan sampah bekas pembuangan. Menurutnya, sungai dan saluran air yang bersih serta bebas tumpukan sampah adalah syarat mutlak penataan kota yang ramah lingkungan dan sehat. Jika saluran air tersumbat, risiko banjir, munculnya penyakit, dan bau tidak sedap akan mengancam warga.

Ansori menilai, got dan saluran air bukan sekadar infrastruktur kota. Keduanya adalah cermin perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Karena itu, aksi gotong royong tidak boleh berhenti sebagai seremonial, tetapi harus menjadi gerakan edukasi dan keteladanan. Ia ingin masyarakat melihat langsung bahwa pemimpin dan kader partai turun ke lapangan, bukan hanya berbicara di ruang rapat.

Gerakan Sumbawa ASRI ditargetkan tidak hanya menyasar kawasan pusat kota kabupaten. Program ini akan meluas hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Aksi berkesinambungan itu diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar terbiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya masing-masing.

Menurut Ansori, keberhasilan Sumbawa ASRI sangat bergantung pada partisipasi semua pihak. Pemerintah daerah menyiapkan kebijakan, infrastruktur, dan layanan persampahan. Partai Gerindra, melalui kader dan sayap organisasinya, hadir sebagai penggerak di lapangan. Sementara masyarakat menjadi ujung tombak yang menjaga hasil kerja bersama.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa disebut siap mendorong kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pengelolaan lingkungan. PAC, PIRA, dan Laskar Gerindra juga diterjunkan untuk membantu warga. Bagi Ansori, kegiatan ini sekaligus menjadi ruang kaderisasi dan pengabdian nyata kepada masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa turut menyiapkan peralatan, armada, dan personel. Sinergi antara partai dan pemerintah daerah dinilai mempercepat penanganan masalah drainase dan sampah. Dengan bekerja bersama, persoalan lingkungan tidak lagi menjadi beban satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama.

Ansori juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke got, selokan, atau sungai. Ia mengingatkan, kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Peran serta warga menjadi kunci keberhasilan Sumbawa ASRI dan Indonesia ASRI. Tanpa dukungan masyarakat, program sebagus apa pun akan sulit berkelanjutan.

“Sumbawa ASRI bukan hanya slogan. Ini kerja nyata yang harus kita rawat bersama. Mari jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan sekadar kegiatan sesaat,” tegasnya.

Dengan langkah awal di Pasar Seketeng, Gerakan Sumbawa ASRI mulai bergulir. Diharapkan, aksi ini menjadi gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, partai, komunitas, dan warga. Jika konsisten, Sumbawa tidak hanya bersih dan sehat, tetapi juga menjadi contoh daerah yang mampu menyelaraskan pembangunan dengan kelestarian lingkungan.

Ansori berkomitmen terus mengawal gerakan ini hingga ke titik-titik strategis lainnya. Ia ingin memastikan setiap saluran air berfungsi baik, setiap pasar bersih, dan setiap ruang publik nyaman. Bagi Wakil Bupati Sumbawa itu, lingkungan yang ASRI adalah fondasi bagi kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.  (AM)

Oleh. Asmediati

Ada yang menarik dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika berbicara tentang para pakar. Bukan hanya isi pesannya yang menarik, tetapi juga pilihan katanya.

“Pakar” dan “goblok” adalah dua kata yang memiliki dunia makna berbeda. Kata pertama terdengar akademis, terhormat, dan berhubungan dengan keahlian. Kata kedua merupakan kata kasar yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk merendahkan atau menyebut seseorang bodoh.

Ketika dua kata itu dipertemukan oleh seorang presiden, tentu persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar pilihan kata.

Bahasa memang tidak pernah hanya menjadi alat untuk menyampaikan pesan. Bahasa juga bisa menunjukkan sikap, emosi, hubungan kekuasaan, bahkan cara seseorang melihat orang lain.

Karena itu, ucapan seorang pemimpin selalu menarik untuk dibaca dari sudut kebahasaan.

Pertama, mari kita lihat kata “pakar”.

Dalam bahasa Indonesia, pakar berarti orang yang ahli dalam suatu bidang. Ada pakar ekonomi, pakar hukum, pakar pendidikan, pakar kesehatan, pakar komunikasi dan berbagai bidang lainnya.

Menjadi pakar tentu tidak berarti seseorang selalu benar.

Pakar tetap manusia. Ia bisa salah menghitung, salah membaca data, salah mengambil kesimpulan atau bahkan berbeda pendapat dengan pakar lain.

Tetapi kata “pakar” memiliki makna khusus. Di dalamnya terdapat pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman seseorang dalam bidang tertentu.

Karena itu, ketika seseorang disebut pakar, yang sedang dibicarakan sebenarnya adalah keahliannya, bukan kesempurnaan dirinya.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik ketika kata “pakar” kemudian dipertemukan dengan kata “goblok”.

Secara bahasa, keduanya seperti bertabrakan.

Pakar menunjuk pada keahlian.

Goblok menunjuk pada kebodohan.

Pakar adalah kata yang bersifat relatif formal. Goblok adalah kata yang bernilai kasar dan merendahkan.

Pertemuan dua kata itu kemudian menghasilkan efek bahasa yang kuat.

Bisa saja maksudnya adalah sindiran. Bisa saja untuk menunjukkan bahwa seseorang yang merasa pintar justru membuat kesalahan besar.

Tetapi bahasa memiliki akibat yang kadang lebih panjang daripada maksud orang yang mengucapkannya.

Apalagi yang mengucapkan adalah seorang presiden.

Dalam komunikasi biasa, orang mungkin berkata, “Kamu goblok.”

Selesai.

Tetapi ketika kata itu keluar dari mulut seorang kepala negara, persoalannya berubah. Kata tersebut tidak lagi berdiri sebagai percakapan pribadi. Ia terdengar sebagai bagian dari komunikasi seorang pemimpin kepada publik.

Karena itu, pilihan kata menjadi penting.

Ada banyak cara dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan bahwa seseorang salah.

Bisa dikatakan, “analisisnya keliru.”

Bisa juga, “pendapat itu tidak didukung data.”

Atau, “kesimpulannya tidak tepat.”

Bahkan bisa dikatakan, “orang tersebut terlalu percaya diri dengan pendapatnya.”

Semua kalimat itu dapat menyampaikan kritik tanpa menggunakan kata kasar.

Di sinilah bahasa sebenarnya menunjukkan kelas berpikir seseorang.

Bukan berarti orang yang menggunakan kata kasar otomatis tidak pintar. Tidak sesederhana itu.

Namun, dalam komunikasi publik, terutama komunikasi seorang pejabat negara, pilihan kata seharusnya dipertimbangkan karena memiliki dampak yang luas.

Kata-kata seorang presiden dapat ditiru masyarakat.

Bisa menjadi judul berita.

Bisa menjadi bahan perdebatan.

Bisa menjadi meme.

Bisa pula dipakai untuk menyerang kelompok yang berbeda pendapat.

Satu kata bisa berkembang menjadi banyak tafsir.

Kita juga perlu melihat kata “pintar” dalam pernyataan tersebut.

Pintar pada dasarnya bermakna memiliki kemampuan berpikir atau memiliki pengetahuan. Tetapi dalam kalimat sindiran, kata pintar bisa berubah menjadi ironi.

Seseorang disebut “terlalu pintar” bukan karena benar-benar dipuji, tetapi karena dianggap menggunakan kepintarannya secara keliru.

Dalam bahasa, ini menarik.

Sebuah kata bisa mengalami perubahan makna karena konteks.

“Pintar” biasanya positif.

“Goblok” negatif.

Tetapi ketika keduanya ditempatkan dalam satu kalimat, lahirlah sebuah sindiran: orang yang merasa paling pintar justru dianggap melakukan kesalahan besar.

Inilah yang disebut kekuatan konteks dalam bahasa.

Makna sebuah kata tidak selalu berdiri sendiri. Kita harus melihat kalimat, situasi, siapa yang berbicara, kepada siapa ucapan itu ditujukan, dan dalam keadaan apa ucapan tersebut disampaikan.

Karena itu, membahas pernyataan tentang pakar tidak cukup hanya dengan bertanya, “Benar atau salah?”

Kita juga bisa bertanya:

Mengapa kata itu yang dipilih?

Apa efeknya kepada pendengar?

Apa yang terjadi jika kata tersebut diucapkan oleh orang biasa?

Dan apa yang berbeda jika kata itu diucapkan oleh seorang presiden?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena bahasa mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan.

Orang yang memiliki kekuasaan memiliki panggung yang lebih besar. Ucapannya lebih mudah didengar dan lebih cepat menyebar.

Maka, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab terhadap bahasa yang digunakannya.

Bukan berarti seorang pemimpin harus berbicara seperti buku pelajaran.

Tidak.

Bahasa pemimpin boleh sederhana.

Boleh santai.

Boleh menggunakan humor.

Boleh pula menggunakan bahasa rakyat agar mudah dipahami.

Tetapi ada perbedaan antara bahasa sederhana dan bahasa yang merendahkan.

Ada perbedaan antara kritik dan penghinaan.

Ada perbedaan antara sindiran dan pelabelan.

Inilah yang perlu kita jaga.

Pakar juga harus memahami etika bahasa. Jangan karena memiliki gelar, seseorang merasa bebas mengatakan apa saja. Kritik harus berdasarkan fakta. Pendapat harus memiliki alasan. Tuduhan harus bisa dibuktikan.

Jadi, persoalannya bukan siapa yang paling pintar.

Persoalannya adalah bagaimana orang-orang yang berbeda pendapat menggunakan bahasa.

Pemerintah berbicara dengan bahasanya.

Pakar berbicara dengan bahasanya.

Wartawan berbicara dengan bahasanya.

Rakyat pun berbicara dengan bahasanya.

Semua boleh berbeda.

Yang penting, perbedaan itu tidak berubah menjadi perang kata-kata.

Sebab kalau bahasa publik semakin kasar, masyarakat pun bisa terbiasa dengan kekasaran.

Hari ini kata “goblok” ditujukan kepada pakar.

Besok bisa ditujukan kepada wartawan.

Lusa kepada mahasiswa.

Kemudian kepada guru.

Pada akhirnya, bisa saja kepada rakyat biasa yang hanya berani bertanya.

Padahal bertanya bukan kebodohan.

Kritik bukan kebencian.

Berbeda pendapat bukan berarti menjadi musuh.

Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat justru sesuatu yang biasa.

Maka, kalau ada pakar yang salah, bantahlah dengan data.

Kalau pendapatnya keliru, jelaskan kekeliruannya.

Kalau analisisnya tidak tepat, berikan analisis yang lebih kuat.

Bahasa yang baik bukan berarti bahasa yang lemah.

Justru bahasa yang tenang sering kali lebih tajam daripada makian.

Sebab data tidak perlu berteriak untuk menjadi benar.

Argumen tidak perlu menghina untuk menjadi kuat.

Dan seorang pemimpin tidak perlu menggunakan kata kasar untuk menunjukkan bahwa dirinya tegas.

Pada akhirnya, persoalan “pakar” dan “goblok” bukan sekadar persoalan dua kata.

Ini adalah persoalan bagaimana kita menggunakan bahasa di ruang publik.

Kata-kata adalah cermin.

Dari kata-kata, kita bisa melihat bagaimana seseorang memperlakukan perbedaan.

Dan dari cara seorang pemimpin menggunakan bahasa, kita bisa belajar bagaimana seharusnya masyarakat berkomunikasi.

Mungkin yang perlu kita ingat sederhana saja:

Orang pintar bisa salah. Pakar bisa keliru. Presiden juga bisa salah.

Tetapi ketika kesalahan dibahas dengan bahasa yang baik, kita masih punya ruang untuk belajar.

Sebaliknya, ketika perbedaan pendapat dibalas dengan kata-kata yang merendahkan, yang berkembang bukan ilmu, melainkan permusuhan.

Karena itu, mari kita rawat bahasa.

Sebab sebelum menjadi kebijakan, banyak hal bermula dari kata.

Dan kadang-kadang, sebuah kata yang diucapkan dalam beberapa detik dapat meninggalkan jejak jauh lebih lama daripada yang kita bayangkan.[AM]

Sumbawa Besar Amarmedia.co.id — Gemerlap lampu hias dan riuh renyah tawa warga menyatu dalam kemeriahan Car Free Night (CFN) Sumbawa yang berlangsung semarak, Sabtu malam (19/9/2026). Jalanan protokol yang biasanya padat oleh laju kendaraan, malam ini sepenuhnya milik pejalan kaki, penikmat kuliner, dan para pencinta seni lokal.

Di tengah lalu lalang warga yang memadati area CFN, suasana terasa kian hangat saat berpapasan dengan dua figur penting dunia literasi dan kebudayaan Samawa: Wahyuddin Latif, seorang tokoh budaya Sumbawa, serta Yakub Zain, penulis senior yang juga dikenal sebagai sastrawan ternama Sumbawa.

Sembari menikmati dinamika malam, untaian tradisi lisan Sumbawa pun terucap liris dari bait lawas yang dilantunkan:

Tu tulang tau marapa,

No suret lantar ning petang,

CFN Rame ramia

Untaian lawas tersebut menyiratkan kehangatan persaudaraan dan kebersamaan yang tak surut digerus malam. Kebahagiaan dan keramaian CFN malam ini seolah menjadi wadah perekat silaturahmi yang hidup di tengah masyarakat.

Tak hanya pertunjukan seni dan perjumpaan budaya, daya tarik utama CFN malam ini juga terletak pada geliat UMKM lokal. Deretan lapak tertata rapi menyajikan aneka sajian kuliner—mulai dari masakan khas Sumbawa yang kaya rempah hingga jajanan populer Nusantara. Para pengunjung tampak antusias berburu hidangan favorit, menikmati setiap suapan di tengah atmosfer kota yang begitu hidup.

Ditemui di lokasi Abdul Alid menyampaikan CFN malam ini luar biasa. Pengunjung yang berdatangan tidak hanya dari seputar kota Sumbawa besar namun juga dari desa desa " mereka sekalian weekend mas, sehingga malam ini sepertinya sangat rame" ujarnya singkat.

Di lokasi area CFN ada juga Ketua PWI Sumbawa bersama beberapa insan Pers. Mereka tampak asyik menikmati suasana malam bersama keluarga. (AM)

Jakarta.Amarnedia.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kebijakan dan pelaksanaan program yang dinilai memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Tiga apresiasi tersebut mencakup bidang perumahan, pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Apresiasi itu diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9). NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan apresiasi tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Gubernur.

Menurut Miq Iqbal, penilaian tersebut tidak semata-mata menggambarkan hasil akhir pembangunan, tetapi juga menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai solid pada tiga isu tersebut.

“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.

Atas capaian tersebut, NTB juga memperoleh dukungan anggaran dengan total Rp9 miliar. Dukungan itu terdiri atas Rp6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp1,5 miliar untuk bidang pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.

Pada sektor perumahan, Iqbal menjelaskan bahwa program bedah rumah diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Intervensi terhadap kualitas hunian ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan karena kondisi rumah menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem.

“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.

Sementara di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK, dan SLB, antara lain melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.

Pemerintah daerah juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan ini, kepala sekolah dengan kinerja terbaik didorong untuk bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.

“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” kata Miq Iqbal.

Gubernur menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan tujuan akhir. Pengakuan pemerintah pusat justru menjadi dorongan agar kebijakan yang telah dirancang dapat diterjemahkan menjadi capaian yang konkret dan dirasakan masyarakat.

“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.

Miq Iqbal menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Program Desa Berdaya, khususnya yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan.

“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengatakan apresiasi pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kemendagri juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat.

“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.

Selain NTB di tingkat provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi pada berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan dalam bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah, serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa apresiasi tidak hanya berada pada level provinsi, tetapi juga mencerminkan kinerja pemerintah daerah di berbagai jenjang dalam memperkuat pelayanan dasar. Bagi Pemprov NTB, pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan pada akhirnya harus diukur dari seberapa jauh kebijakan itu mampu memperbaiki kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(AM/ Tim Kominfo)

Jakarta.Amarmedia.co.id— Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa bersama DPRD Kabupaten Sumbawa terus mendorong Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah yang dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., Kamis 17 September 2026 mengatakan, langkah konsultasi dan koordinasi bersama DPRD Kabupaten Sumbawa ke KONI Pusat dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) merupakan bentuk keseriusan daerah untuk ikut mengambil bagian dalam penyelenggaraan PON XXII.

Menurutnya, kehadiran DPRD dalam proses tersebut sangat penting karena menunjukkan bahwa perjuangan Sumbawa menjadi tuan rumah PON bukan hanya kepentingan KONI, tetapi merupakan kepentingan daerah secara kelembagaan.

“Ini bukan hanya agenda KONI. Ketika DPRD ikut hadir dan melakukan konsultasi, ini menunjukkan bahwa ada dukungan kelembagaan dan keseriusan Kabupaten Sumbawa untuk menjadi bagian dari penyelenggaraan PON XXII,” ujar Abdul Rafiq.

Dalam konsultasi tersebut, rombongan diterima oleh Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman, Binpres KONI Pusat Soewarno, serta Caretaker KONI NTB Yosep.

Dari DPRD Kabupaten Sumbawa hadir Ketua DPRD Nanang Nazruddin, Wakil Ketua III Zulfikar Dimitri, Ida Rahayu dan Samsul Hidayat. Sementara dari KONI Kabupaten Sumbawa hadir Bendahara KONI Sumbawa Auliah Azman.Di dampingi juga oleh ketua Pengrop Persatuan Angkat Vesi NTB Karina de vega, ketua Pengprov Kick Boxing NTB Junaidi Kasum

Dalam kesempatan tersebut, Kabupaten Sumbawa mendorong empat cabang olahraga untuk dapat dilaksanakan di Sumbawa, yakni panahan, grass track, pickleball dan tarung derajat.

Abdul Rafiq mengatakan, secara prinsip KONI Pusat menginginkan Kabupaten Sumbawa dapat menjadi bagian dari tuan rumah PON XXII. Karena itu, pihaknya akan mempersiapkan seluruh aspek yang dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa Sumbawa mampu menjadi salah satu lokasi pertandingan.

“NTB ini terdiri dari dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa. Jadi penyelenggaraan PON jangan sampai kegiatan hanya menumpuk di Pulau Lombok. Pulau Sumbawa juga harus mendapatkan ruang yang proporsional sebagai bagian dari tuan rumah,” katanya.

Menurut Abdul Rafiq, menjadi tuan rumah PON bukan semata-mata persoalan olahraga. Momentum tersebut juga dapat menjadi sarana promosi daerah dan kebangkitan ekonomi masyarakat.

“PON ini bukan hanya tentang pertandingan dan medali. Ada promosi daerah, pariwisata, UMKM, kuliner, transportasi, perhotelan dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat yang akan bergerak ketika Sumbawa menjadi tempat datangnya atlet dan kontingen dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

KONI Sumbawa juga menyambut baik rencana tim visitasi KONI Pusat datang langsung ke Kabupaten Sumbawa untuk melihat kesiapan venue dan berbagai fasilitas pendukung.

“Kami akan mempersiapkan semuanya. Ketika tim visitasi KONI Pusat datang, kita ingin menunjukkan bahwa venue-venue yang ada di Sumbawa layak digunakan sebagai venue pertandingan PON. Tidak semuanya harus membangun baru. Yang sudah ada kita benahi, kita tingkatkan kualitasnya dan kita sesuaikan dengan kebutuhan pertandingan,” tegas Abdul Rafiq.

Ia menambahkan, persiapan tersebut membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, pengurus cabang olahraga, dunia usaha hingga masyarakat.

“Ini kesempatan besar bagi Sumbawa. Kita harus menyambutnya dengan kerja bersama. Kami mengapresiasi DPRD Sumbawa yang telah memberikan dukungan nyata dengan ikut berkonsultasi ke KONI Pusat dan Kemenpora. Selanjutnya mari kita persiapkan Sumbawa sebaik mungkin untuk menyambut visitasi KONI Pusat,” ujarnya.

Abdul Rafiq berharap seluruh stakeholder dapat menjaga semangat dan optimisme agar Kabupaten Sumbawa benar-benar mampu menjadi bagian penting dari penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028.

“Kalau kita ingin Sumbawa dipercaya, maka kita harus menunjukkan kesiapan. Venue siap, pemerintah daerah siap, masyarakat siap, dan seluruh stakeholder olahraga siap. Kita ingin PON tidak hanya sukses penyelenggaraan dan prestasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa,” pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen memperkuat dukungan anggaran melalui APBD untuk mengoptimalkan peran Posyandu serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di enam bidang pelayanan dasar.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sumbawa, Ir H. Syarafuddin Jarot, MP saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 peserta ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah terkait, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, serta para pengurus dan kader Posyandu se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati mengapresiasi dedikasi para kader dan seluruh pihak yang konsisten memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menegaskan, Posyandu kini memegang peran strategis sebagai garda terdepan pemenuhan pelayanan dasar seiring berjalannya transformasi Posyandu berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.

Transformasi tersebut mencakup pemenuhan enam bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

"Transformasi ini sejalan dengan visi daerah menuju Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbawa tahun 2024 telah mencapai 72,36, sementara indeks penerapan SPM naik dari 97,85 persen pada 2023 menjadi 99,64 persen pada 2024," ujar Bupati Jarot.

Guna mempertahankan tren positif tersebut, Bupati menekankan pentingnya penguatan di berbagai lini, mulai dari kapasitas kader, mutu pelayanan, sarana dan prasarana, kelembagaan, hingga pendanaan. Selain dukungan APBD, ia mengimbau pemerintah desa untuk turut mengalokasikan anggaran melalui APBDes guna mendukung ketahanan pangan, gizi masyarakat, dan penguatan lembaga Posyandu.

Bupati juga meminta Tim Pembina Posyandu di semua tingkatan aktif melakukan pendampingan, pembinaan, dan pemantauan secara terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, melaporkan saat ini terdapat 756 Posyandu berbasis sasaran siklus hidup di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 513 Posyandu telah diajukan untuk memperoleh nomor registrasi, dan 44 lembaga di antaranya telah resmi memiliki nomor registrasi pada tahap I tahun 2025.

Rakor ini menjadi wadah konsolidasi strategis untuk merumuskan langkah konkret terkait tata kelola kelembagaan dan penyelarasan program kerja Posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Menjelang masuknya Musim Tanam (MT) 3 atau MK II serta guna memastikan penanganan hasil panen berjalan optimal di tengah dinamika kondisi pertanian daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa turun langsung melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua kecamatan sentra pangan, yakni Kecamatan Lape Kamis 17 September 2026.

Langkah pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas tantangan pertanian di Kabupaten Sumbawa saat ini. Meskipun potensi produksi pangan dan komoditas di Sumbawa terbilang sangat besar, sektor ini masih dihadapkan pada persoalan efisiensi distribusi air irigasi, kestabilan harga komoditas pascapanen, hingga kesiapan infrastruktur pendukung produksi masyarakat.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., menekankan pentingnya kesiapan matang dari Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Pemda diminta tidak hanya berfokus pada target produksi fisik, tetapi juga memastikan setiap investasi pembangunan benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata yang dapat dinikmati oleh para petani.

"Pemerintah daerah dan OPD terkait harus benar-benar bersiap dari awal. Kita ingin agar masyarakat dan para petani ini benar-benar bisa menikmati penambahan hasil pertanian mereka secara optimal," tegas H. Zohran di sela-sela peninjauan lapangan.

Dalam Monev yang dilakukan di Lape  Komisi II menemukan persoalan krusial pada jaringan irigasi pertanian. H. Zohran mengungkapkan adanya ketimpangan antara pembangunan fisik saluran utama dengan saluran pembagi ke lahan pertanian warga.

Ia membeberkan bahwa jaringan irigasi primer dan sekunder di lokasi tersebut telah dibangun secara permanen menggunakan beton lengkap dengan pintu air yang memadai. Namun, saluran tersier yakni jaringan irigasi kecil yang mengalirkan air langsung ke petakan sawah petani kondisinya masih berupa tanah.

"Di lokasi yang kita tinjau di Lape, ternyata saluran tersiernya masih tanah. Padahal di bagian primer dan sekundernya sudah bagus, sudah dibeton dan ada pintu airnya. Begitu air keluar dari saluran utama, masuk ke saluran tersier yang masih tanah, airnya justru banyak terserap dan hilang. Ini kan sangat disayangkan, investasi besar pada bangunan pintu air primer dan sekunder jadi tidak maksimal dampaknya," terang politisi senior tersebut.

Kondisi saluran tersier yang masih tanah ini dinilai kerap memicu kebocoran debit air, pendangkalan akibat sedimentasi, hingga memicu konflik pembagian air di tingkat petani saat puncak musim tanam.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Sumbawa mendesak Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta OPD terkait untuk segera melakukan inventarisasi dan mengalokasikan anggaran penataan saluran tersier secara terintegrasi. Hal ini penting agar air irigasi dari bendungan atau saluran utama dapat mengalir secara presisi dan efisien hingga ke ujung petakan sawah masyarakat.

Monev ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemkab Sumbawa dalam menyusun prioritas anggaran penguatan infrastruktur pertanian pada perubahan APBD maupun perencanaan anggaran mendatang, demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Kabar membanggakan kembali datang dari MAN 1 Sumbawa. Enam siswa terbaik madrasah ini sukses memborong gelar juara pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tingkat Kabupaten Sumbawa. Hasil manis ini sekaligus mengamankan tiket mereka untuk melaju dan bertarung di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa semangat belajar dan kualitas akademik siswa MAN 1 Sumbawa tidak perlu diragukan lagi. Dari seluruh perwakilan yang diturunkan, 100 persen peserta berhasil menyapu bersih posisi juara di bidangnya masing-masing.

Adapun perwakilan MAN 1 Sumbawa yang siap berjuang di tingkat provinsi adalah  Ni Nyoman Dinda Purnama Dewi meraih  Juara 1 Bidang Kimia,  Wulan Sri Mulyani  meraih  Juara 2 Bidang Kimia,  Adil Tri Mulya meraih  Juara 1 Bidang Ekonomi,  Losa Syahrani meraih  Juara 1 Bidang Geografi , Meylinda  meraih Juara 1 Bidang Biologi dan  Seftia Ramadhani meraih  Juara 2 Bidang Biologi

Kepada wartawan amarmedia kamis 17 September 2026 Kepala sekolah MAN I Sumbawa H Adiat Hasan S.Ag., menyampaikan bahwa capaian ini memperlihatkan dominasi kuat MAN 1 Sumbawa di ranah sains dan keilmuan sosial. Gelar Juara 1 berhasil diamankan pada empat cabang sekaligus, yaitu Kimia, Ekonomi, Geografi, dan Biologi. Sementara dua posisi Juara 2 melengkapi raihan mentereng ini dari cabang Kimia dan Biologi.

 H. Adiat Hasan, juga menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan anak didiknya. Ia menegaskan bahwa torehan ini adalah buah dari kerja keras, ketekunan, serta sinergi yang solid antara siswa, guru pembimbing, dan seluruh keluarga besar madrasah.

“Prestasi ini merupakan kebanggaan besar bagi MAN 1 Sumbawa. Keberhasilan di tingkat kabupaten ini harus jadi bahan bakar motivasi bagi anak-anak untuk terus mengasah diri dan memberikan yang terbaik di tingkat provinsi nanti,” ujar Adiat akrab disapa.

Adiat juga mengingatkan para siswa agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, persaingan di tingkat provinsi bakal jauh lebih ketat, sehingga butuh persiapan yang makin matang baik dari penguasaan materi maupun mental bertanding.

Komitmen Madrasah Unggul

Keluarga besar MAN 1 Sumbawa turut memberikan apresiasi mendalam kepada para guru pembimbing yang tanpa lelah mendampingi proses belajar siswa dari awal hingga kompetisi selesai.

Hasil ini semakin mempertegas posisi MAN 1 Sumbawa sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguatan nilai keagamaan, tetapi juga terbukti mampu bersaing dan unggul di bidang sains serta akademik umum. 

"Selamat berjuang di tingkat Provinsi NTB! Buktikan bahwa madrasah bisa terus berprestasi dan mendunia!" pungkasnya. (AM/BD)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan siap bersaing di dunia kerja. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Tahap II Tahun Anggaran 2026 pada Kamis (17/9/2026), bertempat di Ruang Rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan pelatihan vokasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., serta dihadiri langsung oleh Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, H. Khairuddin SE, M.Si.para Kepala Bidang, Kepala UPTD BLK, para instruktur, serta puluhan peserta pelatihan.

Dalam laporan resminya, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa penyelenggaraan PBK mengacu pada regulasi nasional, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta Perbup Nomor 18 Tahun 2022.

Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Sumbawa melalui DPA Disnakertrans pada subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

"Pelatihan vokasi ini bertujuan membekali, mengalihkan, dan meningkatkan kompetensi kerja peserta agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI), serta mampu berwirausaha secara mandiri," ungkap Kepala Disnakertrans.

Animo masyarakat terhadap program ini tergolong sangat tinggi. Dari total 152 pendaftar, sebanyak 48 peserta dinyatakan lulus seleksi ketat untuk mengikuti tiga kejuruan prioritas, masing-masing diisi oleh 16 peserta.

Pengoperasian Instalasi Kontrol Listrik Industri Berbasis PLC (Pelaksanaan: 17 September – 16 November 2026), Desain Grafis (Pelaksanaan: 1 Oktober – 16 November 2026) dan Barista (Pelaksanaan: 15 Oktober – 16 November 2026)

Pada kesempatan yang sama, Disnakertrans juga melaporkan capaian luar biasa pada PBK Tahap I 2026 , di mana 100% peserta dinyatakan lulus uji kompetensi. Sebanyak 16 peserta kejuruan Operator Alat Berat berhasil meraih Surat Izin Operator (SIO) dari Kemnaker RI, dan 16 peserta kejuruan Teknisi AC lulus uji sertifikasi dari LSP Logam dan Mesin Indonesia (tinggal menunggu sertifikat BNSP). Sementara untuk kejuruan Las 6G, pelatihan akan berakhir pada 30 September 2026 dan dilanjutkan uji kompetensi pada 1–2 Oktober 2026.

Merespons laporan tersebut, Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., memberikan apresiasi atas capaian positif Disnakertrans dan UPTD BLK Sumbawa. Dalam arahannya, Doktor Budi menekankan pentingnya penguatan SDM lokal agar memiliki daya saing yang tinggi di tengah dinamika pasar kerja.

“Dunia kerja saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu berkompetisi. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kepercayaan diri,” puji Sekda.

Sekda juga mengingatkan para peserta bahwa keberhasilan di dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh keahlian teknis (hard skill), tetapi juga oleh pembentukan karakter (soft skill), kedisiplinan, serta etika kerja.

“Selama mengikuti pelatihan, saya berharap seluruh peserta dapat menunjukkan sikap profesional, disiplin, taat terhadap ketentuan, serta mampu membangun kerja sama yang baik. Pelatihan ini merupakan sebuah proses awal. Kompetensi yang diperoleh hendaknya terus dikembangkan seiring dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja,” pesan Doktor Budi.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sarana dan prasarana UPTD BLK, menyiagakan instruktur yang kompeten, serta melibatkan pimpinan OPD terkait untuk memberikan materi pembanding.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pelatihan secara resmi oleh Sekda Sumbawa, diiringi harapan agar seluruh 48 peserta dapat menyerap ilmu dengan maksimal, lulus uji kompetensi BNSP, dan segera terserap di pasar kerja atau membuka lapangan kerja baru secara mandiri.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang tertib, transparan, dan kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Implementasi Pengawasannya pada Kamis (17/9/2026), bertempat di Meeting Room Kaloka Hotel, Sumbawa Besar.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., serta dihadiri oleh Kepala DPMPTSP, Sekretaris Dinas, jajaran pejabat teknis terkait, serta puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach) merupakan elemen krusial dalam merawat tata kelola pelayanan publik. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para investor dan pelaku usaha lokal.

Menurut Doktor Budi akrab disapa, pemahaman komprehensif terhadap mekanisme berbasis risiko tidak hanya diwajibkan bagi jajaran aparatur birokrasi sebagai penyedia layanan, tetapi juga menjadi modal penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

“Pemahaman yang selaras terhadap mekanisme perizinan ini penting bagi kedua belah pihak. Bagi aparatur, ini memandu tata cara pelayanan yang akuntabel. Sedangkan bagi pelaku usaha, ini membantu memenuhi kewajiban perizinan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai regulasi,” ujar H.Budi.

Lebih jauh, Sekda menggarisbawahi pentingnya keterbangunan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Melalui DPMPTSP dan OPD teknis pendukung, Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, memberikan transparansi informasi, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan proporsional sesuai dengan tingkatan risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi).

Doktor Budi mengingatkan bahwa semangat penyederhanaan izin tidak boleh mengabaikan aturan keselamatan dan kepatuhan hukum. Pemerintah daerah ingin memastikan proses bisnis berjalan lancar tanpa menanggalkan aspek kontrol.

“Pelayanan perizinan harus mampu memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha, tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, Pemkab Sumbawa berharap dapat menyamakan persepsi dan membangun pemahaman kolektif antara pemerintah dan dunia usaha. Langkah sinkronisasi ini diproyeksikan dapat menekan hambatan birokrasi, meminimalisir kendala di lapangan, serta mampu memacu pertumbuhan nilai investasi yang berimbas langsung pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr.H Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., memberikan arahan strategis kepada para peserta Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) yang berlangsung di Gedung Computer Assisted Test (CAT) BKPSDM Kabupaten Sumbawa pada Kamis (17/9/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Sekda menegaskan agar seluruh peserta mengikuti rangkaian penilaian ini dengan penuh keseriusan dan sungguh-sungguh. Hasil dari *profiling* ProASN ini memiliki peran krusial karena akan menjadi basis data potensi serta kompetensi ASN yang objektif, terukur, dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

"Data yang dihasilkan dari penilaian ini sangat penting untuk mendukung pengembangan karier, pemetaan talenta, hingga penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN secara menyeluruh," ujar Budi Prasetiyo di hadapan para peserta.

Ia juga memotivasi para pegawai untuk memanfaatkan momentum ini sebagai wadah refleksi dalam mengenali serta mengukur kapasitas diri masing-masing demi menunjang kinerja organisasi.

Guna memastikan seluruh proses seleksi dan asesmen berjalan transparan, tertib, serta lancar, Sekda turun langsung memantau jalannya pelaksanaan uji kompetensi. Dalam peninjauan tersebut, Sekda didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa.

Pelaksanaan kegiatan ProASN ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat tata kelola kepegawaian berbasis merit, kompetensi, dan potensi. Langkah strategis ini diharapkan dapat melahirkan aparatur sipil yang profesional, adaptif, serta siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id — Tragedi memilukan di kawasan tambang Kecamatan Lantung yang merenggut tiga korban jiwa serta mengakibatkan empat warga luka-luka memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Insiden maut tersebut menjadi pemantik digelarnya Dialog Kepemudaan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Lingkara pada Rabu malam (16/9/2026).

Mengusung tema "Mengapa Segram Emas Lebih Berharga dari Nyawa?", diskusi yang berlangsung hangat di Teras Cafe tersebut menghadirkan Sekretaris Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Sumbawa, Sukiman K., S.Pd.I., sebagai narasumber utama di hadapan jajaran organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan se-Kabupaten Sumbawa.

Ditemui usai kegiatan, Kamis (17/9/2026), Sukiman mengapresiasi tinggi inisiatif generasi muda Sumbawa yang peka terhadap isu-isu krusial daerah. "Tema yang diangkat sangat menyentuh realitas. Di tengah suasana bersahaja ditemani secangkir kopi panas, diskusi berjalan sangat hidup dan sarat akan nuansa dialektika," ujar Sukiman.

Dalam paparan materinya, Sukiman membedah persoalan tambang Lantung dari berbagai sudut pandang mendalam untuk merumuskan langkah konkret bagi masa depan daerah:

Dari perspektif yuridis, Sukiman menegaskan bahwa kegiatan tambang tanpa izin (illegal mining) secara sah tidak memiliki legalitas formal dan berkonsekuensi pidana. Sesuai Pasal 158 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, pelaku penambangan ilegal dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

 Di sisi lain, Sukiman mengajak masyarakat tidak melihat lokasi tambang Lantung hanya sebagai objek fisik belaka. Tempat tersebut menyimpan nilai, penghidupan, serta harapan ribuan warga yang mengais rezeki demi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Tak sedikit masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf hidupnya meski harus mempertaruhkan keselamatan jiwa.

Menyeimbangkan dua perspektif tersebut, Sukiman menekankan pentingnya melahirkan sikap dan kebijakan terukur agar keselamatan manusia dan lingkungan terjamin tanpa mematikan mata pencaharian warga melalui beberapa upaya diantaranya mendesak Legalitas IPR/WPR. Keberadaan tambang di Lantung merupakan sebuah keniscayaan yang harus dibenahi tata kelolanya melalui kepastian hukum. 

Mengingat kewenangan sektor pertambangan dan kehutanan berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi, DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Saat ini, Pemprov bersama DPRD NTB tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait IPR/WPR agar kegiatan masyarakat memiliki payung hukum yang sah.

 Selain fokus pada tambang rakyat, Pemkab dan DPRD Sumbawa telah mengesahkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Aturan ini disiapkan guna menyambut operasi tambang skala besar seperti PT AMNT di wilayah Elang Dodo Rinti (yang diproyeksikan memasuki tahap konstruksi pada 2027) serta PT SJR. Aturan tersebut mewajibkan penyerapan 60–70% tenaga kerja lokal melalui sistem rekrutmen satu pintu di Disnaker untuk memudahkan pengawasan.

Pemerintah daerah juga didorong untuk memformulasikan Bursa Tenaga Kerja serta merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Langkah ini krusial untuk meng-upgrade keterampilan calon tenaga kerja lokal agar mampu memenuhi kualifikasi industri pertambangan modern. Pembiayaan program ini diusulkan memanfaatkan alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dana Bagi Hasil (DBH). (Gam)

MATARAM.Amarmedia.co.id - Setelah resmi menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rapat paripurna pertama tentang nota keuangan dan perubahan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menyerahkan dokumen penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di ruang sidang DPRD kantor Gubernur, Jumat (11/09/2026).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal atau Miq Iqbal, dalam penjelasannya yang dibacakan Sekretaris Daerah, Abul Chair menyampaikan, berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah menuntut perubahan kebijakan anggaran yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah, sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan fiskal, kita dituntut untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan daerah. Setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah,” jelas Sekda.

Dalam postur rancangan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp5,68 triliun lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,08 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya sebesar Rp5,62 triliun lebih.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,52 triliun lebih atau bertambah sekitar Rp319 miliar lebih dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

Adapun dalam rancangan perubahan tersebut terdapat defisit anggaran sebesar Rp399 miliar lebih yang akan ditutup melalui pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pemprov menegaskan, kebijakan anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah.

"Perubahan ini untuk tujuan bersama dalam akselerasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengembangan destinasi wisata berkualitas berkelanjutan", tambahnya.

Saat ini, lanjutnya pembenahan tata kelola pemerintahan dalam mitigasi korupsi akibat kelemahan sistem dilakukan berbasis risiko. (jmy/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta maskapai penerbangan menambah kapasitas penerbangan menuju Lombok sejak awal periode MotoGP Mandalika 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang sekaligus mencegah keterbatasan kursi dan tingginya harga tiket menghambat wisatawan datang ke NTB.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, aksesibilitas udara menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Pengalaman dari sejumlah event internasional sebelumnya menunjukkan, tingginya minat masyarakat untuk datang tidak selalu berujung pada kunjungan ketika ketersediaan kursi terbatas dan harga tiket meningkat.

“Banyak calon wisatawan sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk datang, bahkan sudah membeli tiket acara. Namun ketika mencari tiket pesawat, ternyata kursinya sudah terbatas atau harganya terlalu tinggi. Akhirnya mereka membatalkan perjalanan,” ujar Iqbal dalam rapat koordinasi bersama maskapai dan pemangku kepentingan penerbangan melalui konferensi daring dari Mataram, Selasa (8/9).

Indikasi peningkatan permintaan mulai terlihat dari data pemesanan yang disampaikan sejumlah maskapai. Tingkat keterisian beberapa penerbangan menuju Lombok telah mendekati 90 persen, sementara ketersediaan kursi pada sejumlah jadwal semakin terbatas.

Karena itu, Miq Iqbal mendorong maskapai menyiapkan tambahan kapasitas sejak jauh hari, tidak semata-mata mengandalkan extra flight menjelang puncak pelaksanaan MotoGP.

Menurutnya, penambahan kapasitas dapat dilakukan melalui dua skema. Pertama, penerbangan tambahan yang diumumkan lebih awal sehingga masyarakat dan pelaku industri perjalanan memiliki kepastian dalam merencanakan perjalanan. Kedua, extra flight yang disiapkan secara fleksibel untuk merespons lonjakan permintaan menjelang pelaksanaan event.

“Kalau tambahan penerbangan diumumkan lebih awal, masyarakat bisa merencanakan perjalanan dan kita juga bisa melakukan promosi lebih maksimal di daerah-daerah potensial,” katanya.

Selain penerbangan tambahan, Gubernur meminta maskapai mempertimbangkan penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar serta mengaktifkan kembali sejumlah slot penerbangan yang sebelumnya tidak beroperasi. Rute Jakarta–Lombok, Surabaya–Lombok, Yogyakarta–Lombok, dan kemungkinan pengaktifan kembali rute Malang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.

Perhatian juga diarahkan pada arus kepulangan penonton. Miq Iqbal meminta maskapai mempertimbangkan penerbangan malam setelah rangkaian MotoGP berakhir, mengingat penonton diperkirakan masih berada di kawasan Mandalika hingga sore hari dan menghadapi potensi kepadatan lalu lintas saat meninggalkan kawasan sirkuit.

“Yang paling penting bagi kita adalah tambahan kapasitas kursi. Apakah melalui extra flight atau penggunaan pesawat dengan kapasitas lebih besar, semuanya perlu dipertimbangkan,” tegasnya.

Sejumlah maskapai telah menyiapkan langkah antisipasi. Garuda Indonesia menyiapkan penerbangan tambahan pada 8–11 Oktober serta penyesuaian kapasitas pada 12 Oktober. Pelita Air meningkatkan frekuensi penerbangan menjadi dua kali sehari mulai 8 Oktober, sementara Citilink menyiapkan tambahan kapasitas pada rute Jakarta–Lombok dan Surabaya–Lombok.

Lion Air juga membuka kemungkinan penambahan extra flight berdasarkan perkembangan permintaan penumpang. Untuk penerbangan internasional, AirAsia tetap mengoperasikan rute Kuala Lumpur–Lombok setiap hari dan akan meneruskan pembahasan mengenai kemungkinan penambahan kapasitas.

Bagi NTB, penguatan akses udara tidak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas penonton. Kemudahan akses menjadi bagian penting dari upaya memastikan dampak ekonomi MotoGP dapat dirasakan lebih luas melalui peningkatan kunjungan wisatawan, aktivitas usaha, transportasi, akomodasi, kuliner, hingga UMKM.

Miq Iqbal menegaskan, keberhasilan MotoGP Mandalika tidak cukup diukur dari kesiapan sirkuit dan penyelenggaraan balapan. Pengalaman wisatawan sejak merencanakan perjalanan, tiba di Lombok, hingga kembali ke daerah asal juga menjadi bagian dari kualitas penyelenggaraan event internasional tersebut.

“MotoGP adalah momentum besar bagi NTB. Karena itu, kita harus memastikan akses menuju Lombok semakin mudah, pilihan penerbangan semakin banyak, dan masyarakat memiliki kepastian dalam merencanakan perjalanan,” pungkasnya.

Dengan memastikan kapasitas penerbangan tersedia sebelum lonjakan terjadi, NTB ingin memastikan MotoGP tidak berhenti sebagai agenda olahraga internasional, tetapi menjadi momentum yang menggerakkan pariwisata dan ekonomi daerah secara lebih luas.(AM/KominfotikNTB)

Mataram, Amarmedia.co.id - 9 September 2026 – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melepas Kafilah Provinsi NTB yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional Tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Pelepasan Kafilah NTB tersebut digelar di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (9/9/2026). Kafilah NTB dijadwalkan berangkat menuju Semarang pada 11 September 2026 untuk mengikuti MTQ Nasional yang berlangsung pada 11–20 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur NTB berpesan kepada seluruh peserta agar meluruskan niat dalam mengikuti MTQ Nasional. Menurutnya, keikutsertaan dalam ajang tersebut bukan semata-mata untuk mengejar juara, bonus, maupun penghargaan, tetapi yang paling utama adalah menjalankan misi syiar dan mengangkat kalimat Allah SWT.

“InsyaAllah, saya minta kepada ananda sekalian untuk meluruskan niat. Niat kita bukan untuk mencari bonus, penghargaan, atau juara. Niat kita adalah syiar, untuk mengangkat kalimat Allah,” pesan Gubernur.

Gubernur mengatakan, apabila nantinya terdapat peserta NTB yang meraih juara, hal tersebut hendaknya dipandang sebagai bonus sekaligus bentuk apresiasi atas perjuangan dan latihan yang telah dijalani.

“Kalau nanti ada yang juara, itu bonus, bentuk apresiasi dari perjuangan dan latihan. Niatkan untuk syiar dan belajar. Kalian akan bertemu dengan qari, qariah, hafiz dan hafizah dalam Festival Al-Qur’an terbesar. Ini niatnya syiar dan belajar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari perjuangan di jalan Allah. Karena itu, MTQ Nasional harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menambah pengalaman, memperluas wawasan, dan belajar dari para peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.

Kepada seluruh kafilah, terutama qari dan qariah senior, Gubernur berpesan agar memberikan penampilan terbaik sekaligus menjaga kehormatan Provinsi NTB.

“Lakukan yang terbaik. Jaga kehormatan NTB. Kita ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengembangan Al-Qur’an masih hidup di NTB,” tegasnya.

Menurut Gubernur, keikutsertaan NTB dalam seluruh cabang dan golongan MTQ Nasional menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan generasi Qur’ani.

“Kita ingin menunjukkan bahwa kajian dan pengembangan Al-Qur’an masih hidup di NTB. Kita angkat kembali kenangan lama tahun 70-an, ketika orang melihat NTB dan merasa gentar kalau datang,” katanya.

Gubernur juga mengapresiasi proses pembinaan yang telah dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) NTB bersama tim pelatih. Pemusatan latihan telah dilaksanakan selama lebih dari satu bulan, baik secara tatap muka maupun daring, dan diikuti seluruh peserta.

Menurutnya, proses pembinaan tersebut perlu terus ditingkatkan pada masa mendatang. Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov NTB tetap berkomitmen memberikan ruang bagi generasi Qur’ani NTB untuk berkompetisi di tingkat nasional.

“Anak-anak kita sudah bisa mengalami pemusatan pelatihan dalam waktu yang cukup panjang. Harapan kita tentu lebih panjang dan lebih intens dari ini. Tetapi karena fiskal kita sangat kecil, alhamdulillah kita masih bisa hadir,” ungkapnya.

Gubernur menegaskan, perjuangan para peserta tidak boleh berhenti setelah MTQ Nasional selesai. Hasil dari keikutsertaan di Semarang harus menjadi bahan evaluasi dan pijakan untuk mempersiapkan MTQ berikutnya.

“Sepulang dari MTQ, latihan tidak selesai. Pulangnya kita langsung siapkan MTQ yang akan datang. Kaderisasi harus berjalan dengan baik,” pesannya.

Ia juga meminta seluruh kafilah menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri secara maksimal, baik secara fisik, hafalan maupun penampilan.

“Jaga betul kesehatan. Maksimal secara fisik, maksimal hafalannya, dan maksimal penampilannya. InsyaAllah,” kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Panitia/Training Center Kafilah NTB untuk MTQ Nasional XXXI 2026 di Semarang, Abdul Aziz Fahmi menjelaskan, Provinsi NTB akan mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan dalam MTQ Nasional 2026, yakni 8 cabang dan 24 golongan.

Kafilah NTB terdiri dari 56 peserta, dua pendamping peserta disabilitas netra, 10 pelatih, dan 12 official, sehingga total rombongan NTB mencapai 80 orang.

Selain mengirimkan peserta, NTB juga mendapat kepercayaan dengan ditetapkannya tiga orang asal NTB sebagai Dewan Hakim MTQ Nasional oleh Kementerian Agama.

Pembinaan peserta telah dilakukan melalui pemusatan latihan selama lebih dari satu bulan secara offline dan online. Seluruh peserta mengikuti proses tersebut sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi tingkat nasional.

Kafilah NTB akan berangkat menuju Kota Semarang pada 11 September 2026.

Pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan berlangsung pada 12 September 2026 dan diharapkan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia.

Melalui keikutsertaan tersebut, Pemprov NTB berharap Kafilah NTB tidak hanya mampu menorehkan prestasi, tetapi juga membawa semangat syiar Al-Qur’an, menjaga nama baik daerah, serta menjadi bagian dari proses pembinaan dan kaderisasi generasi Qur’ani di Nusa Tenggara Barat. (kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id --- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menggelar rangkaian program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9/2026). Agenda yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB ini mencakup program BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, dan SMA Double Track guna memperkuat penyerapan serta daya saing tenaga kerja.

Sekda NTB, Abul Chair mengatakan, tantangan nyata yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menciptakan pekerjaan yang semakin berkualitas, produktif, dan terlindungi serta memberikan penghasilan yang layak. Karena itu, perlu ada beberapa hal yang harus dilakukan.

“Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa,” ujar Sekda NTB.

Sekda menjelaskan, pertama, pelatihan harus mengikuti pasar, jangan karena 10 tahun lalu NTB punya pelatihan tertentu maka 10 tahun ke depan tidak ada perubahan. Kedua, sertifikasi harus menjadi paspor kompetensi. Dirinya sangat menyambut baik penguatan LSP P2 dan rencana uji kompetensi gratis. Sertifikat jangan hanya menyatakan yang bersangkutan sudah pernah mengikuti pelatihan tanpa keterampilan nyata yang dimilikinya, sebab dunia kerja membaca sertifikat tersebut.

“Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, 'Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.' Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya,” jelas Sekda.

Lanjut Sekda, poin berikutnya adalah jangan semua anak diarahkan menjadi pencari kerja, melainkan sebagian harus menjadi pencipta kerja. Menurutnya, jika semua lulusan hanya membawa map dan mencari lowongan tanpa berniat berwirausaha, hal itu hanya akan terus memperpanjang antrean pencari kerja. Karena itu, kewirausahaan harus menjadi bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.

Selain itu, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja langsung dari desa melalui Mobile Training Unit (MTU).

Menurutnya, masyarakat tidak boleh selalu dituntut datang ke tempat pelatihan, melainkan pelatihannya yang harus menjemput bola ke masyarakat.

“Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Sekda menegaskan agar terus ada kolaborasi yang luar biasa antar semua pihak karena NTB membutuhkan sebuah orkestrasi lintas sektor.

“Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja. Dia ada urusan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, dan sampai ke pemerintah desa,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sumbawa sukses menggelar Rapat Perdana Kepengurusan Masa Bhakti 2026–2031 pada Rabu, 9 September 2026. Pertemuan yang berlangsung khidmat dan penuh keakraban ini bertempat di Aula SMKN 1 Sumbawa Besar.

Rapat kepengurusan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PD IPHI Kabupaten Sumbawa, H. Ridwan Andi Mappaita, S.H., serta dihadiri oleh jajaran pengurus harian, ketua dan anggota bagian, hingga pejabat daerah terkait.

Turut hadir memberikan arahan dan pembinaan, Kepala Kantor Kementerian Haji (Kemenhaj) Kabupaten Sumbawa, H. Ardi Zusami, S.E., M.M.Inov. Dalam penyampaiannya, Ia memaparkan pembinaan teknis yang berkaitan erat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) IPHI dalam bermasyarakat dan bersinergi dengan pemerintah.

Dalam sambutan dan pengarahannya, Ketua PD IPHI Kabupaten Sumbawa, H. Ridwan Andi Mappaita, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya rapat perdana ini dengan lancar. Ia juga menegaskan komitmen IPHI Sumbawa dalam menjaga nilai-nilai keislaman dan persaudaraan sesama jemaah haji.

Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati beberapa hal utama yang menjadi garis besar program dan komitmen Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sumbawa ke depan diantaranya adalah Pertama ; Menjaga Kemabruran Haji. Pengurus dan seluruh anggota IPHI diharapkan dapat senantiasa menjaga nilai-nilai positif serta kemabruran haji sepanjang hayat.

Kedua ; menjalin kemitraan dengan Pemerintah dengan membantu Kementerian Haji (Kemenhaj ) dalam mensosialisasikan berbagai informasi, regulasi, dan kebijakan perhajian terbaru kepada masyarakat luas.

Rapat tersebut juga mengupayakan pembentukan perwakilan IPHI di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa sebagai perpanjangan tangan pengurus daerah.

Hal penting lainnya dari catatan rapat adalah penguatan rasa kekeluargaan dengan nenggiatkan program nyata guna meningkatkan kebersamaan dan persaudaraan antaranggota di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, seperti pengajian berkala, kunjungan kerja ke kecamatan, serta aksi kepedulian sosial seperti melayat dan menghadiri takziah bersama jika ada jemaah haji yang meninggal dunia.

Sangat tampak semangat keterbukaan dan sinergi selama rapat yang menampung aspirasi, saran, dan masukan konstruktif dari seluruh jajaran pengurus termasuk yang berhalangan hadir pada rapat perdana demi kemajuan organisasi.

Adapun  Susunan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sumbawa Masa Bhakti 2026–2031 (Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah IPHI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 004/S.kep/PW-IPHI/08/2026 Tanggal 18 Agustus 2026)

Semboyan: "Haji Mabrur Sepanjang Hayat"

I. PENASEHAT

Ketua: MUI Kabupaten Sumbawa

Wakil Ketua: PC NU Kabupaten Sumbawa

Sekretaris: PD Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa

Anggota:

• PD NW Kabupaten Sumbawa
• PD NWDI Kabupaten Sumbawa

II. PEMBINA

Ketua: Bupati Sumbawa

Wakil Ketua: Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa

Sekretaris: Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Sumbawa

Anggota:

• H. Sudirman Malik, S.Pd.
• Drs. H. Sukri, M.Si.
• Dr. H. M. Ikhsan, M.Pd.
• H. Deddy Damhudji, S.Sos., M.M.

III. PENGURUS HARIAN

Ketua: H. Ridwan Andi Mappaita, S.H.

Wakil Ketua I: H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si.

Wakil Ketua II: H. Ahmad Salim, S.T., M.M.

Sekretaris: H. Abdul Latif, M.Pd.

Wakil Sekretaris I: H. Abdul Wahab, S.E.

Wakil Sekretaris II: H. Fachri Rizki Imani

Bendahara: Hj. Eva Susanti

Wakil Bendahara: Hj. Eva Herawati, S.SKM.

IV. BAGIAN-BAGIAN

1. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK)

Ketua: H. Nurhinsyah, S.Sos., M.Si.

Anggota:

• H. Arifuddin, S.T., M.T.
• H. Adiat Hasan, S.Ag.
• H. Ahmad Arifin, Lc., M.A.

2. Bagian Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan

Ketua: H. Jayadi, M.Pd.

Anggota:

• H. Munajat, Lc., M.HI.
• H. Suryanto, S.Ag.
• H. L. Zainul Taufiqurrahman, S.HI., M.Pd.I.

3. Bagian Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketua: H. Khairuddin, S.E., M.Si.

Anggota:

• H. Jati Siswanto
• H. Husnan Jayadi
• H. Syamsul Anwar

4. Bagian Hukum dan Advokasi

Ketua: H. Heri Saptoaji, S.H.

Anggota:

• H. M. Tauhid, S.H.
• Hj. Siti Asia, S.H.
• H. Abdul Wahid, S.HI.

5. Bagian Humas dan Komunikasi Publik

Ketua: H. Hendro Martono, S.E.

Anggota:

• H. Jamhur Husain
• H. Joni Sutarman, Lc., M.A.
• H. Joko Pitoyo, S.Sos.

6. Bagian Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Sakinah

Ketua: Ir. Hj. Nur Zaenab

Anggota:

• Hj. Farida Ariani
• Hj. Sania
• Hj. Sri Wahyuni

7. Bagian Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Ketua: dr. Hj. Detty Febrianti

Anggota:

• H. Suratman
• H. Budi Rahmad Bakti
• Hj. Hanna Fithryany (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masa bakti 2026–2029 resmi dilantik di Aula Lantai 6 Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (10/09/2026). Mengusung tema "Dedikasi dan Karya untuk Kemajuan Daerah", prosesi pelantikan ini digelar memanfaatkan momentum rangkaian kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI NTB.

Dalam pelantikan tersebut, Hardoni Odon resmi mengemban amanah sebagai Ketua PWI Sumbawa Barat terpilih secara aklamasi.

Dalam sambutannya, Hardoni Odon menyampaikan apresiasi atas rasa kekeluargaan dan semangat kebersamaan yang terus terjaga di tubuh organisasi. Berdiri sejak tahun 2020 dengan 20 anggota awal, PWI KSB membuktikan kemampuannya untuk terus tumbuh dan memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak di daerah.

"Terpilihnya saya secara aklamasi menunjukkan rasa kekeluargaan yang tumbuh di PWI KSB. Di PWI Sumbawa Barat, tidak ada sekat antara ketua dan anggota. Kita semua adalah saudara yang harus saling menjaga, menghormati, dan bekerja bersama demi kemajuan organisasi," kata Hardoni.

Pemimpin Redaksi Kobarksb.com itu juga menyoroti tantangan dunia jurnalistik di era digital, di mana media sosial kerap mengedepankan kecepatan ketimbang akurasi. Menurutnya, tugas utama jurnalis PWI saat ini bukan lagi sekadar menjadi yang pertama dalam menayangkan berita, melainkan menjadi yang paling dipercaya.

"Di tengah gempuran rumor dan hoaks, tugas kita adalah memastikan fakta. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang nomor satu menayangkan berita, tetapi siapa nomor satu yang paling dipercaya publik," tegasnya.

Sementara Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin mengapresiasi kejelian dan keaktifan pengurus PWI Sumbawa Barat yang memanfaatkan momentum kegiatan OKK dan UKW di Mataram untuk menggelar prosesi pelantikan pengurus daerah.

"Teman-teman KSB sangat proaktif dan pintar memanfaatkan momentum. Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan panggilan pengabdian untuk kemajuan Sumbawa Barat. Tugas utama kita ke depan adalah terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota," ujar Ikliluddin.

General Manager Media Cetak Radar Lombok itu juga berharap agar PWI KSB terus membangun sinergi dan koordinasi yang kokoh dengan PWI Provinsi NTB agar program-program kerja dapat berjalan selaras.

Di satu sisi, Wakil Ketua PWI Pusat Bidang OKK, Joko Tetuko yang turut hadir mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan moralitas jurnalis dalam mengawal potensi daerah. Ia menyoroti kekayaan alam Sumbawa Barat yang luar biasa sebagai aset yang harus dijaga bersama demi kesejahteraan masyarakat.

"Menjaga amanah dan marwah organisasi itu tidak mudah. Wartawan memiliki kode etik dan Pancasila sebagai pegangan. Di era banjir informasi, teman-teman PWI KSB yang baru dilantik harus menjadi penerang informasi dan jembatan terpercaya antara pemerintah dan masyarakat," pesan Joko. (*)

Mataram.Amarmedia.co.id— Pengurus Wilayah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Aula Lantai 6 Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (10/09/2026).

Mengusung tema "Membangun Wartawan Profesional, Berintegritas, dan Berkomitmen Terhadap Etika Jurnalistik Melalui Penguatan Organisasi PWI", pembukaan acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Pusat, pengurus PWI NTB, pimpinan media, serta ratusan insan pers se-NTB.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menyampaikan bahwa kegiatan OKK kali ini diikuti oleh 120 wartawan dari 10 kabupaten/kota di NTB. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dan pembatasan kapasitas dari total hampir 200 pendaftar. Sementara itu, untuk agenda UKW yang digelar pada 11–12 September, diikuti oleh 54 peserta.

"UKW kali ini diikuti 54 peserta yang terbagi dalam tiga tingkatan, yakni 18 peserta jenjang Muda, 24 peserta jenjang Madya, dan 12 peserta jenjang Utama. Ini merupakan ujian pemetaan untuk mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap Kode Etik Jurnalistik, UU Pers, dan perilaku di lapangan," ujar Ikliluddin.

Dalam kesempatan itu, Ikliluddin juga mengajak seluruh hadirin memanjatkan doa bagi jurnalis yang sempat dinyatakan hilang kontak di kawasan Gunung Anak Krakatau agar segera ditemukan dalam keadaan selamat.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang OKK PWI Pusat, Joko Tetuko mengapresiasi tingginya antusiasme para peserta di NTB. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan OKK merupakan amanat PD/PRT hasil Kongres PWI serta Peraturan Organisasi (PO) terbaru. Pemahaman terhadap 13 materi dasar keorganisasian dan kewartawanan, termasuk UU Pers, KEJ, hingga Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi fondasi mutlak sebelum wartawan terjun meliput di lapangan.

"OKK ini adalah penguatan organisasi sekaligus fondasi bagi anggota. Tempat acara di Bank NTB Syariah ini sangat representatif dan pelaksanaan di NTB ini menjadi salah satu yang terbesar serta terbaik," kata Joko bangga.

Ia menambahkan, pers yang kompeten akan melahirkan jembatan informasi yang kuat dan terpercaya antara masyarakat dan pemerintah.

Kegiatan OKK dan UKW PWI NTB ini dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.

Mengutip pesan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal, Ahsanul Khalik menekankan bahwa uji kompetensi bukan sekadar menguji kemampuan menulis berita, melainkan menguji tanggung jawab moral dalam menggunakan kata demi menghadirkan kebenaran.

"Menjadi wartawan bukan hanya soal kecepatan menulis, tetapi tentang bagaimana menghadirkan informasi yang bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di era digital, prinsip tabayyun atau verifikasi menjadi sangat krusial agar asumsi tidak mengalahkan fakta," tegas Ahsanul Khalik.

Ia juga menekankan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sangat terbuka terhadap kritik dari media, selama kritik tersebut berbasis data dan bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik.

"Kritik yang jujur adalah cermin. Pemerintah membutuhkan cermin itu untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Pemprov NTB dan pers adalah dua pilar yang harus bekerja sama demi kesejahteraan masyarakat," jelas pria yang akrab disapa Bung AK tersebut.

Rangkaian kegiatan ini terlaksana atas dukungan penuh Pemprov NTB, Bank NTB Syariah, DPRD NTB, Pertamina, serta berbagai pihak sponsor pendukung lainnya. (*)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa membuka secara resmi Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini digelar guna memperkuat tata kelola data daerah agar senantiasa akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Sekda Dr. H.Budi menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Kebijakan serta program pemerintah daerah menurutnya harus dirumuskan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar perkiraan.

“Data bukan sekadar angka dan informasi, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, kualitas data harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sekda di hadapan para peserta forum.

Imbau Sinergi Seluruh Perangkat Daerah

Lebih lanjut, penerapan kebijakan Satu Data memerlukan komitmen tinggi serta sinergi lintas sektor. Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menjaga keseragaman standar dan keterpaduan pengelolaan.

Keberadaan Forum Satu Data 2026 diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi konkret untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun operasional pengelolaan data di wilayah Kabupaten Sumbawa. Langkah ini penting agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Forum strategis ini dihadiri oleh pemangku kepentingan kunci di lingkungan Pemkab Sumbawa, antara lain Kepala BPS Kabupaten Sumbawa (sebagai pembina data), Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumbawa, Para Camat se-Kabupaten Sumbawa dan Unsur terkait lainnya

Melalui penguatan integrasi data ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Dengan begitu, setiap program pembangunan daerah ke depan dirancang lebih presisi, efektif, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang dialami Kabupaten Sumbawa mendapat sorotan tajam dari jajaran legislatif. Pemerintah daerah didorong untuk bergerak cepat mencari terobosan dan tidak hanya bergantung pada pola pembiayaan konvensional, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi dan dampak ekonomi dari sektor pertambangan.

Disampaikan di sela-sela Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dihadapan Bupati Sumbawa dan Anggota Sidang Paripurna pada Kamis (10/9/2026), Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sukiman K, S.Pd.I., menegaskan pentingnya transparansi serta kesiapan daerah dalam menyambut industrialisasi sektor pertambangan.

Sukiman meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membuka roadmap (peta jalan) rencana kegiatan pertambangan secara terbuka kepada publik agar masyarakat dan daerah memiliki kepastian, serta tidak terkaget-kaget saat operasional pertambangan mulai berjalan di masa depan.

"Di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah saat ini, Pemda harus memiliki langkah konkret. Kami dari Fraksi PKB meminta Pemda membuka secara transparan ke publik mengenai roadmap kegiatan pertambangan di Sumbawa. Jangan sampai hal ini baru dibuka atau disiapkan secara mendadak sementara pada  tahun depan akan ada kegiatan konstruksi elang Dodo Rinti makanya perlu ada kejelasan terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan" tegas Politisi PKB tersebut.

Selain ketersediaan peta jalan industri tambang, Sukiman juga menyoroti belum kejelasannya rancang bangun bursa kerja di Kabupaten Sumbawa terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pemerintah daerah harus belajar dari dinamika dan permasalahan ketenagakerjaan yang pernah terjadi di daerah tetangga, seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ia mengingatkan agar pola-pola masalah ketenagakerjaan yang sempat memicu gejolak di KSB tidak sampai terulang di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, persiapan matang mengenai pemetaan potensi sumber daya manusia (SDM) dan skema perekrutan tenaga kerja lokal harus dirancang sejak dini.

"Sampai hari ini kami belum menerima informasi yang jelas mengenai rancang bangun bursa kerja di Kabupaten Sumbawa untuk sektor pertambangan ini. Mohon hal ini menjadi atensi serius bagi Pemda. Jangan sampai permasalahan ketenagakerjaan yang pernah terjadi di KSB terulang kembali di daerah kita," tegasnya.

Sebagai solusi, Sukiman mendesak pihak eksekutif Pemkab Sumbawa untuk segera duduk bersama dan membangun komunikasi intensif dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Sinergi dan koordinasi berkesinambungan antara Pemda dan pihak korporasi dinilai sangat krusial untuk memastikan Kabupaten Sumbawa memperoleh hasil, manfaat ekonomi, serta kontribusi daerah yang maksimal.

"Eksekutif dan jajaran terkait harus segera duduk bersama dengan PT AMNT untuk membicarakan berbagai hal strategis ini. Harus ada ruang diskusi yang intensif agar Sumbawa bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, baik dari sisi kontribusi fiskal, pengembangan ekonomi daerah, maupun jaminan penyerapan tenaga kerja lokal," pungkas Sukiman. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan keuangan daerah ini secara khusus diarahkan dan berorientasi pada percepatan perbaikan infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa pembenahan sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemkab Sumbawa. Pernyataan tersebut ditegaskan Budi seusai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada Kamis (10/9/2026).

Peningkatan kualitas infrastruktur serta konektivitas wilayah dinilai memiliki dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Aksesibilitas yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi modal vital dalam memperlancar jalur distribusi dan aktivitas produksi masyarakat.

“Dari semua itu adalah kita akan bicara tentang peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemenuhan SPM. Itu menjadi prioritas dan menjadi atensi semua pihak,” ujar Budi.

Secara teknis, pembenahan fisik mencakup penanganan jalan dan jembatan, perbaikan jaringan drainase guna mengantisipasi genangan, hingga penyediaan sarana penunjang sektor pertanian seperti pembuatan sumur dangkal/dalam dan akses jaringan irigasi air. Pemerintah daerah bertekad memastikan seluruh sentra produksi masyarakat terhubung dengan jaringan transportasi yang layak.

“Kita ingin memastikan semua akses produksi masyarakat, minimal dengan adanya perubahan anggaran ini bisa memberikan atensi khusus terhadap jalan, jembatan, termasuk juga jaringan-jaringan drainase,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa pemaknaan pembangunan infrastruktur harus dilihat secara holistik. Pembangunan tidak semata-mata berfokus pada konstruksi fisik jalan atau gedung, melainkan sebagai instrumen pendukung sistemik untuk sektor-sektor strategis lain, termasuk penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif.

“Jangan hanya bicara tentang infrastruktur secara fisik, tetapi infrastruktur juga kita akan bicara di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk juga di bidang-bidang lain. Termasuk juga kita penguatan di investasi,” jelas Budi.

Kebijakan Perubahan APBD 2026 ini dirancang terintegrasi dengan 88 program prioritas daerah. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi awal untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pada T.A. 2027 mendatang.

Meskipun postur kemampuan fiskal daerah pada 2027 mendatang masih akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan serta penerimaan daerah, pemkab telah mengunci desain besar pembangunan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

“Kita belum tahu kekuatan fiskal kita di 2027, tetapi desain besarnya pada KUA-PPAS 2027 yang sudah kita bahas terdahulu juga menjadi rangkaian dari sistem yang kita bangun untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan infrastrukturnya,” pungkas Budi. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026 Kamis 10 September 2026.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., serta didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD, yakni H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H. Turut hadir secara langsung Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala OPD, Camat, Lurah, serta tamu undangan lainnya.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa, Andi Rusni, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Banggar DPRD menyetujui Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026. Penyesuaian kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam merespons dinamika ekonomi, perubahan regulasi pusat, dan kebutuhan daerah yang mendesak.

Berdasarkan hasil pembahasan Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 disepakati sebagai berikut:

Pendapatan Daerah dengan Target pendapatan daerah naik sebesar Rp 45,83 miliar (2,36%) dari proyeksi semula Rp 1,89 triliun menjadi Rp 1,94 triliun.

PAD Naik tipis Rp 108,37 juta menjadi Rp 251,59 miliar. Terjadi pergeseran akun pada Lain-lain PAD yang Sah yang melonjak dari Rp 7,41 miliar menjadi Rp 39,80 miliar (naik Rp 32,40 miliar). Hal ini merupakan tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LKPD TA 2025 yang mengalihkan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD dari Retribusi Daerah ke Lain-lain PAD yang Sah. Sementara Retribusi Daerah disesuaikan menjadi Rp 102,63 miliar.

Pendapatan Transfer Naik Rp 36,78 miliar menjadi Rp 1,67 triliun, didorong peningkatan transfer pusat sebesar Rp 26,37 miliar dan transfer antar daerah naik Rp 10,41 miliar.

Lain-Lain Pendapatan yang Sah Naik Rp 8,94 miliar menjadi Rp 20,95 miliar, bersumber dari bagi hasil keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025.

Untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 2,14 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 224,52 miliar (10,48%) dari anggaran awal Rp 1,92 triliun.

Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan dari SiLPA direncanakan naik menjadi Rp 201,69 miliar dari target semula Rp 25 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan semula untuk penyertaan modal Program Upland pada PT BPR NTB sebesar Rp 2,01 miliar dialihkan menjadi belanja operasional dan belanja modal program sesuai juknis.

Rekomendasi dan Catatan Banggar

Dalam laporannya, Andi Rusni menekankan sejumlah masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa:

Pertama : Dukungan Program Nasional, Pemkab diminta memperkuat sinergi dengan Program Strategis Nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat (SR).

Kedua ; Kemandirian Fiskal & Digitalisasi PAD. Mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak/retribusi daerah berbasis sistem digital (elektronifikasi), penataan ulang wajib pajak, pengawasan ketat BUMD/BLUD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Ketiga : Infrastruktur & Lapangan Kerja, memperhatikan konektivitas jalan antar-desa untuk memperlancar arus perekonomian, memperkuat program pelatihan kerja/kewirausahaan, serta mendorong kolaborasi dengan pihak ketiga guna membuka lapangan kerja baru.

Keempat: Pengawasan & Serapan Anggaran. 

Mendorong peran Inspektorat (APIP) dari pengawasan represif ke preventif, serta memaksimalkan serapan anggaran agar pelaksanaan program tidak menumpuk di akhir tahun.

Kelima Kesiapsiagaan Bencana. Pemkab diminta mencermati syarat bantuan kendaraan operasional BPBD dari pemerintah pusat guna memperkuat mitigasi dan penanganan darurat bencana.(AM)

Oleh: Badrul Munir 

Sambil menunggu penerbangan ke Sumbawa, pikiran saya rupanya sudah lebih dahulu pulang.

Ke sebuah kota yang begitu akrab.

Kota yang jalan-jalannya menyimpan kenangan.

Kota yang mungkin tidak terlalu besar, tetapi selalu menyediakan ruang yang luas untuk dirindukan.

Sumbawa Besar.

Entah mengapa pagi ini saya tidak sedang mengingat rumah, makanan, atau orang-orang yang akan ditemui.

Saya justru membayangkan wajah kota. Lalu muncul pertanyaan kecil:

Bagaimana fasad kotaku hari ini?

Apakah ia bersih?

Apakah pepohonannya masih membuat orang ingin berjalan pelan di bawah keteduhannya?

Apakah kendaraan telah belajar berhenti dan parkir pada tempatnya?

Apakah trotoar masih menjadi milik pejalan kaki?

Dan reklame-reklame itu—apakah sedang memperkenalkan sesuatu, atau justru perlahan menutupi wajah kota? Atau umbul-umbul yang berseliweran tak tahu asal-usulnya dari mana? 

Pertanyaan sederhana. Tetapi semakin dipikirkan, rasanya semakin tidak sederhana.

Sebab kota ternyata mirip manusia.

Kita mengenali seseorang pertama-tama dari wajahnya. Dari caranya berpakaian. Dari kebersihannya. Dari tutur katanya. Dari sikapnya terhadap orang lain.

Begitu pula kota. Fasad adalah wajahnya.

Dari wajah itulah orang yang datang pertama kali membaca siapa kita.

Lalu saya bertanya lagi: Di mana Samawa pada wajah Sumbawa Besar?

Saya tidak sedang mencari ornamen Samawa yang ditempel di setiap sudut kota. Tidak pula berharap semua bangunan harus menyerupai istana.

Bukan itu.

Saya sedang mencari jiwa Samawa.

Barangkali ia hadir pada keramahan ruang kotanya. Pada pohon-pohon yang dirawat. Pada jalan yang bersih. Pada trotoar yang dihormati. Pada pertokoan yang tertata. Pada reklame yang tahu diri. Pada bangunan baru yang tetap memberi salam kepada sejarah.

Budaya, rupanya, tidak selalu harus dipentaskan. Kadang-kadang budaya justru paling indah ketika ia diam-diam hidup dalam kebiasaan.

Tertib adalah budaya.

Bersih adalah budaya.

Merawat keindahan adalah budaya.

Menghormati ruang bersama adalah budaya.

Dan menjaga agar sebuah kota tidak kehilangan wajahnya sendiri, juga budaya.

Saya membayangkan seseorang yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Sumbawa Besar.

Ia turun dari kendaraan. Menyusuri jalan. Melihat bangunan, taman, papan nama, pertokoan, ruang publik, dan orang-orang yang beraktivitas.

Lalu saya ingin bertanya kepadanya:

Tanpa diberi tahu, tahukah Anda bahwa sekarang Anda sedang berada di Tanah Samawa?

Pertanyaan itu tiba-tiba terasa menyesakkan.

Kita mempunyai sejarah panjang.

Kita mempunyai Dalam Loka.

Kita mempunyai jejak Kesultanan.

Kita mempunyai adat, bahasa, seni, ingatan, dan begitu banyak cerita.

Tetapi apakah semuanya masih terbaca pada wajah kota?

Jangan-jangan kita begitu sibuk membangun kota, sampai lupa menjaga wajahnya.

Jangan-jangan bangunan bertambah, reklame bertambah, kendaraan bertambah, pertokoan bertambah—tetapi identitas justru perlahan berkurang.

Kota memang harus berubah.

Tabe. Maaf. Saya tidak ingin Sumbawa Besar menjadi museum yang membeku dalam masa lalu.

Biarlah ia tumbuh.

Biarlah ia modern.

Biarlah gedung-gedung baru berdiri dan kehidupan ekonomi bergerak semakin cepat.

Tetapi satu hal jangan sampai hilang:

ketika zaman mengubah tubuh kota, jiwanya harus tetap Samawa.

Panggilan untuk naik pesawat sebentar lagi mungkin terdengar.

Saya akan pulang.

Kali ini aku pulang bukan sekadar untuk kembali.

Aku pulang untuk berdialog, merekam memori, dan merenda nilai.

Berdialog dengan mereka yang menyimpan cerita. Mendengarkan mereka yang masih merawat ingatan. Menyambung serpihan-serpihan masa lalu dengan harapan tentang masa depan.

Aku ingin bertemu dengan mereka yang pikirannya melangit, tetapi kakinya tetap membumi. Mereka yang berani bermimpi jauh ke depan, tetapi tidak tercerabut dari tanah tempat sejarah dan kebudayaan tumbuh.

Sebab barangkali kota tidak selalu membutuhkan lebih banyak orang yang pandai berbicara tentang masa depan.

Kota juga membutuhkan orang-orang yang bersedia mendengar masa lalu, membaca hari ini, lalu bersama-sama merenda hari esok.

Dan mungkin, seperti biasanya, ketika kendaraan mulai memasuki Sumbawa Besar, saya akan memandang keluar jendela.

Melihat jalan.

Pohon-pohon.

Trotoar.

Pertokoan.

Reklame.

Orang-orang.

Lalu diam-diam bertanya kepada diri sendiri:

Masihkah aku mengenali wajah kotaku?

Sebab kota bukan hanya tempat kita pulang.

Kota adalah wajah yang kita wariskan kepada anak cucu.

Dan pada wajah itulah, suatu hari nanti, mereka akan membaca siapa kita.

Fasad kota bukan sekadar rupa.

Ia adalah ingatan.

Ia adalah identitas.

Ia adalah harga diri.

Dan ketika semuanya terawat dengan baik,

di sanalah peradaban menemukan wajahnya.

BIZAM. 10.09.2026

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menata pusat perdagangan dan transportasi mendapat sambutan hangat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., Kamis 10 September 2026 kepada wartawan secara terbuka menyampaikan apresiasinya terhadap rencana pembangunan pasar induk di kawasan belakang Terminal Sumer Payung sekaligus revitalisasi terminal tersebut.

Abdul Rafiq menilai integrasi antara pasar induk dan terminal akan menciptakan kawasan perdagangan serta transportasi yang lebih tertib, nyaman, dan terpadu. Menurutnya, pemindahan pedagang dari Pasar Seketeng ke lokasi baru ini harus dipandang sebagai bagian dari penataan kota secara menyeluruh agar dapat menjadi pusat distribusi barang yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Kendati mendukung penuh, Abdul Rafiq memberikan beberapa catatan penting agar kebijakan ini berjalan optimal dan tidak merugikan rakyat

"Proses relokasi pedagang Pasar Seketeng ke pasar induk harus dilakukan secara bertahap dan melalui dialog interaktif dan kepastian bagi Pedagang"ujarnya 

Pemkab Sumbawa wajib menjamin kepastian lokasi jualan, kelayakan fasilitas, keterjangkauan biaya, kejelasan akses konsumen, hingga tata kelola pasar yang berkelanjutan dan Pembangunan infrastruktur pasar yang megah jangan sampai justru melumpuhkan aktivitas dan pendapatan pedagang kecil.

Di samping rencana pembangunan pasar induk, Abdul Rafiq juga menanggapi positif wacana masuknya investor swasta yang berniat membangun mall di lokasi eks Pasar Seketeng. Ia menyoroti fakta bahwa skema investasi ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumbawa.

"Kehadiran investasi swasta murni tanpa APBD tentu sangat positif. Kehadiran mal baru berpotensi besar membuka lapangan kerja, menggerakkan UMKM, dan menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Sumbawa," ungkap Abdul Rafiq.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan investasi tersebut berpihak pada potensi lokal. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta tenaga kerja lokal Sumbawa harus diberikan ruang proporsional dalam ekosistem pusat perbelanjaan modern tersebut agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Ia berharap seluruh rangkaian proses—mulai dari pembangunan pasar induk, revitalisasi Terminal Sumer Payung, hingga rencana investasi mal—dijalankan secara transparan, akuntabel, dan matang. Jika dikawal dengan baik, kawasan Sumer Payung dan Seketeng diyakini mampu bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengubah wajah Kabupaten Sumbawa ke arah yang lebih maju. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Lawang Tuwa, Kecamatan Lantung, kembali ditegaskan secara langsung di lapangan.

Rabu sore (9/09/2026), Bupati Sumbawa kembali turun meninjau lokasi tambang Lawang Tuwa. Didampingi Sekretaris Daerah, Dr H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa,H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry SH MH serta Kabag Prokopim Syahrudin. Bupati ingin memastikan bahwa larangan aktivitas pertambangan ilegal yang telah dikeluarkan pemerintah benar-benar dipatuhi.

Peninjauan kali ini bukan sekadar kunjungan. Bupati ingin melihat langsung kondisi terkini kawasan tersebut sekaligus memastikan tidak ada lagi aktivitas penambangan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Di lokasi, Bupati bersama rombongan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi kawasan dan memastikan aktivitas penambangan telah dihentikan.

Bupati menegaskan, keselamatan masyarakat merupakan garis terdepan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, larangan terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai bentuk nyata perlindungan pemerintah terhadap masyarakat dari ancaman kecelakaan hingga kemungkinan jatuhnya korban jiwa.

"Saya datang langsung ke lokasi untuk memastikan bahwa larangan yang telah kita keluarkan benar-benar dilaksanakan,” tegas Bupati"

Menurutnya, pemerintah tidak pernah bermaksud mematikan mata pencaharian masyarakat. Namun, setiap aktivitas pertambangan harus berada dalam koridor hukum, memiliki izin yang sah, memenuhi standar keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Silakan masyarakat mencari nafkah, tetapi jangan dengan cara yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pertambangan harus legal, aman dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Bupati juga meminta pemerintah kecamatan, pemerintah desa, aparat keamanan, serta masyarakat di sekitar kawasan untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai setelah larangan dikeluarkan, aktivitas pertambangan kembali berlangsung secara diam-diam.

Lebih jauh, Bupati menegaskan bahwa persoalan pertambangan di Kabupaten Sumbawa tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi sesaat. Potensi sumber daya alam harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan daerah, namun tetap dengan mengedepankan keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

“Sumber daya alam kita memang harus dikelola dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tetapi pengelolaannya harus legal, aman, tertib dan bertanggung jawab. Jangan sampai karena ingin mendapatkan keuntungan, justru nyawa yang menjadi taruhannya,” pungkasnya. (AM/Fir)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Aula Hasan Usman, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Rabu (9/9/2026). Rapat ini digelar guna membedah efektivitas intervensi harga pangan, penyaluran bantuan, dinamika lonjakan harga gabah, hingga reorientasi tata kelola Gerakan Pangan Murah (GPM) serta keamanan komoditas peternakan.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa H. Zohran, SH, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Syaikhu, SP, Kabid Perekonomian Setda Sumbawa Andi Rusmayadi, SPi, M.Si, Pimpinan Cabang (Pinca) Perum BULOG Sumbawa M. Nur Ristanto, perwakilan Dinas Koperasi UMKM Perindag, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) NTB, serta para pelaku usaha daging ayam dan distributor pangan lokal.

Bantuan Pangan Berlanjut hingga Desember 2026

Dalam kesempatan tersebut, Pinca Perum BULOG Sumbawa, M. Nur Ristanto, memaparkan progres penyaluran Bantuan Pangan beras alokasi Juli–September yang disalurkan sekaligus sebesar 30 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Penyaluran Bantuan Pangan tahap ini telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan tuntas pada akhir September 2026. Sesuai arahan Presiden, bantuan pangan beras ini dipastikan berlanjut untuk periode Oktober hingga Desember 2026," tegas Ristanto.

Ristanto juga meluruskan pertanyaan Komisi II DPRD Sumbawa terkait surat penyesuaian harga beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) sebesar Rp16.621,39 per kg. Ia menegaskan bahwa angka tersebut merupakan harga buku (audited price) atau biaya pokok internal Bulog untuk transaksi antar-kementerian/lembaga, bukan harga jual ke masyarakat.

"Harga beras SPHP untuk masyarakat tetap konsisten pada HET yang ditetapkan pemerintah (Rp11.000–Rp12.000/kg). Selisih biaya ditanggung oleh subsidi pemerintah, sehingga tidak ada kenaikan harga SPHP di tingkat konsumen," tambahnya.

Dilema Kenaikan Harga Gabah dan Penggilingan Lokal

Dinamika sektor perberasan turut diwarnai curhatan pelaku usaha penggilingan padi. Perwakilan Perpadi NTB, Fajar Samudra dan Mastur, mengungkapkan bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani saat ini telah menyentuh Rp7.500 per kg. Sementara itu, penggilingan dituntut mempertahankan harga beras medium sesuai HET lama di angka Rp13.500 per kg.

"Harga bahan baku naik signifikan. Jika dipaksa menjual sesuai HET lama tanpa adanya batasan harga atas (ceiling price) untuk pembelian gabah, pengusaha lokal akan kesulitan bertahan. Kami berharap pemerintah dan Satgas Pangan melihat kondisi riil margin penggilingan secara bijak," ujar Fajar.

Menanggapi dilema ini, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sumbawa, Syaikhu, mengakui bahwa daerah belum memiliki formulasi baku terkait penetapan harga keekonomian beras lokal.

"Secara teori, harga beras berada di kisaran dua kali harga gabah. Jika gabah Rp7.500, maka harga beras idealnya sekitar Rp15.000 per kg. Ke depan, kita bersama Bagian Perekonomian, Bulog, DPRD, dan Perpadi akan menggelar diskusi teknis khusus merumuskan usulan harga acuan daerah yang objektif untuk dikoordinasikan dengan Satgas Pangan," jelas Syaikhu.

Dinamika Daging Ayam dan Pengawasan Keamanan Pangan

Di sektor peternakan, perwakilan supplier daging ayam, Mulyadi, menjelaskan bahwa harga ayam hidup di NTB berada di kisaran Rp26.500–Rp27.000 per kg, dengan lonjakan harga eceran mencapai Rp38.000–Rp47.000 per kg. Menurutnya, fluktuasi ini dipicu oleh kenaikan harga dari tingkat peternak serta biaya distribusi.

"Margin yang diambil pedagang atau supplier sangat tipis, berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kg. Perubahan harga harian bahkan bisa terjadi 1 hingga 3 kali dalam sehari mengikuti tren nasional," papar Mulyadi.

Isu keamanan pangan juga menjadi perhatian serius rakor. Hasil pemetaan menunjukkan masih maraknya distributor komoditas daging ayam di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Sumbawa yang belum terdaftar secara resmi. Legalitas dari Dinas Peternakan dinilai krusial untuk menjamin pemenuhan standar Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) demi mencegah risiko keracunan pangan. Saat ini, pelaku usaha terdaftar dengan legalitas jelas di Kabupaten Sumbawa antara lain PT Dharma Raya, Raja Daging (Haji Rul), dan Sumbawa Utama Food.

Reformasi Tata Kelola Gerakan Pangan Murah (GPM)

Sebagai langkah konkret menekan inflasi, Pemkab Sumbawa bersepakat mengadopsi pola baru dalam penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan mereformasi peran pemerintah dan mengintegrasikan ekosistem pasar lokal yakni Pemerintah sebagai Fasilitator, Pemda tidak bertindak sebagai pedagang, melainkan sebagai koordinator dan penyedia sarana-prasarana (lokasi, panggung, tempat usaha) serta pengawas kegiatan.

Dan membangun Kemitraan Pedagang Lokal, Konsolidasi dilakukan bersama distributor dan pengecer lokal (daging ayam, telur, cabai, bawang) untuk menyepakati harga komitmen tanpa merusak ekosistem pasar eksisting.

Oleh karena itu dukungan anggaran & subsidi oleh Pemda yang memfasilitasi intervensi harga melalui insentif, kemudahan perizinan (OSS), pengawasan Satgas Pangan, serta skema insentif/subsidi pendukung (seperti subsidi transportasi dari APBD/BTP) agar harga di tingkat konsumen tetap stabil.

Selanjutnya dilaksanakan Konsolidasi Bertahap pada Komoditas beras (SPHP Bulog) dan minyak goreng (Minyakita) dinilai memiliki rantai pasok sangat siap. Sementara konsolidasi untuk telur ayam (melibatkan 6 pelaku usaha terdaftar) serta pemetaan distributor gula pasir dan terigu per zonasi wilayah akan terus dimaksimalkan.

Sebagai penutup rakor, Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan kembali Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), memperketat pengawasan PSAH bersama Satgas Pangan, dan menggelar GPM secara berkala guna menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani, keberlanjutan usaha penggilingan, serta daya beli masyarakat Sumbawa. (AM)

Renungan Kamis Pagi

Al-Qur'an adalah cahaya kehidupan, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, sekaligus sumber ketenangan bagi hati yang gelisah. Setiap huruf yang dibaca dari Kitabullah tidak pernah sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai amal saleh, melipatgandakannya dengan kemurahan-Nya, lalu menjadikannya bekal yang akan menyelamatkan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Karena itu, tidak ada bacaan yang lebih mulia daripada membaca Al-Qur'an.

Rasulullah ﷺ memberikan kabar gembira yang luar biasa kepada umatnya. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ

Artinya:

"Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Rasulullah ﷺ bersabda: Barangsiapa membaca satu huruf dari Kitabullah (Al-Qur'an), maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf, dan Mim satu huruf." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan betapa luas rahmat Allah. Bahkan satu huruf yang keluar dari lisan seorang mukmin ketika membaca Al-Qur'an sudah bernilai sepuluh kebaikan. Padahal satu ayat terdiri atas banyak huruf, satu halaman memuat ribuan huruf, satu juz berisi puluhan ribu huruf, dan satu kali khatam Al-Qur'an mengandung pahala yang tidak mampu dihitung oleh akal manusia. Semua itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar membuka pintu pahala yang sangat luas bagi siapa saja yang mau berinteraksi dengan firman-Nya.

Keutamaan membaca Al-Qur'an tidak hanya berupa pahala. Allah juga menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup. Firman-Nya:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar." (QS. Al-Isra': 9)

Ayat ini mengajarkan bahwa membaca Al-Qur'an tidak boleh berhenti pada lantunan suara yang indah. Bacaan itu harus menghadirkan petunjuk yang mengubah akhlak, memperbaiki ibadah, memperkuat keimanan, serta membimbing setiap langkah kehidupan agar selalu berada di jalan yang diridai Allah.

Tidak sedikit orang yang merasa belum mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar sehingga malu untuk memulainya. Padahal Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ

Artinya:

"Orang yang mahir membaca Al-Qur'an akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan merasa kesulitan membacanya, maka baginya dua pahala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi penghibur bagi siapa saja yang masih belajar. Kesulitan dalam membaca Al-Qur'an bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan memperoleh pahala yang lebih besar. Setiap perjuangan mengeja huruf demi huruf akan dicatat sebagai amal yang sangat berharga di sisi Allah.

Al-Qur'an juga akan menjadi sahabat yang setia pada hari kiamat. Rasulullah ﷺ bersabda:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

Artinya:

"Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya." (HR. Muslim)

Betapa banyak manusia pada hari kiamat mencari pertolongan, sementara Al-Qur'an hadir memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadikannya teman dalam kehidupan. Mereka yang dahulu meluangkan waktu untuk membaca, memahami, menghafal, mengamalkan, dan mengajarkannya akan memperoleh pertolongan dengan izin Allah.

Sering kali seseorang berkata, "Saya sangat sibuk sehingga hanya sempat membaca beberapa ayat." Jangan pernah meremehkan bacaan yang sedikit. Allah tidak menilai banyaknya waktu yang dimiliki seseorang, melainkan keikhlasan dan kesungguhannya. Membaca beberapa ayat setiap hari jauh lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Sedikit yang dilakukan secara istiqamah akan menghasilkan pahala yang terus mengalir dan perlahan membentuk kedekatan hati dengan Al-Qur'an.

Maka, jadikanlah Al-Qur'an sebagai bagian dari rutinitas harian. Bacalah setelah salat fardu, sebelum memulai pekerjaan, menjelang tidur, atau di sela-sela kesibukan. Tidak perlu menunggu waktu luang yang panjang. Beberapa menit yang diisi dengan membaca Al-Qur'an dapat menjadi sebab turunnya keberkahan, ketenangan jiwa, serta bertambahnya iman.

Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Al-Qur'an, senantiasa membacanya, memahami kandungannya, mengamalkan ajarannya, serta mengajarkannya kepada keluarga dan masyarakat. Semoga setiap huruf yang kita baca menjadi cahaya di dunia, pemberat timbangan amal pada hari hisab, serta menjadi jalan menuju surga yang penuh kenikmatan. Aamiin ya Rabbal 'alamin.(KM)

Sering kali seseorang merasa kecil ketika berada di tengah orang-orang yang lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih saleh, atau lebih berhasil. Perasaan minder itu adalah sesuatu yang manusiawi. Namun, bagi seorang mukmin, keadaan tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap harga diri, melainkan sebagai kesempatan emas untuk belajar, memperbaiki diri, dan terus bertumbuh menuju ridha Allah. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan bukanlah karena merasa paling hebat, melainkan karena kerendahan hati untuk terus mencari ilmu, menerima nasihat, dan memperbaiki amal hingga akhir hayat.

Dalam kehidupan, seseorang akan tumbuh sesuai dengan lingkungan yang mengelilinginya. Apabila ia berada di tengah orang-orang yang mencintai ilmu, gemar beribadah, berakhlak mulia, serta berlomba dalam kebaikan, maka lambat laun ia akan terdorong untuk mengikuti kebiasaan baik tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang merasa cukup dengan dirinya sendiri, enggan belajar dari orang lain, dan selalu ingin menjadi yang paling menonjol, maka sesungguhnya ia sedang menghambat pertumbuhan dirinya sendiri.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Firman-Nya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadilah: 11).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Oleh sebab itu, berada di tengah orang-orang yang lebih berilmu bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan kesempatan agar kita ikut memperoleh keberkahan ilmu dan termotivasi untuk terus belajar.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga memberikan motivasi yang sangat besar kepada setiap muslim agar senantiasa menuntut ilmu.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim." (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menegaskan bahwa proses belajar tidak mengenal usia, jabatan, maupun status sosial. Selama hayat masih dikandung badan, seorang muslim dituntut untuk terus memperbaiki pemahamannya terhadap agama maupun ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan.

Sikap rendah hati merupakan kunci utama agar seseorang dapat mengambil manfaat dari orang-orang yang lebih baik darinya. Kesombongan justru menjadi penghalang datangnya ilmu. Orang yang merasa dirinya paling pintar akan sulit menerima nasihat. Sebaliknya, orang yang menyadari kekurangannya akan selalu haus akan ilmu dan terbuka terhadap setiap pelajaran yang Allah hadirkan melalui siapa pun.

Allah juga mengingatkan bahwa di atas setiap orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu.

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾

"Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan masih ada yang lebih mengetahui." (QS. Yusuf: 76).

Ayat ini mengajarkan agar manusia tidak mudah berbangga diri dengan ilmu yang dimiliki. Seluas apa pun pengetahuan seseorang, masih ada orang lain yang lebih memahami, dan di atas semuanya Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

"Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan kabar gembira bahwa setiap langkah yang ditempuh untuk belajar, menghadiri majelis ilmu, membaca buku, mendengarkan nasihat, ataupun berdiskusi dengan orang-orang saleh merupakan jalan yang bernilai ibadah dan menjadi sebab dimudahkannya jalan menuju surga.

Karena itu, janganlah merasa rendah ketika berada di tengah orang-orang hebat. Jadikan mereka sebagai sumber inspirasi, bukan sebagai alasan untuk iri atau berkecil hati. Lihatlah kelebihan mereka sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Bertanyalah ketika tidak memahami, dengarkan ketika mereka memberikan nasihat, dan syukurilah kesempatan yang Allah berikan untuk berada dalam lingkungan yang penuh ilmu dan kebaikan.

Orang-orang saleh terdahulu tidak pernah malu belajar kepada siapa pun. Mereka rela menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya demi memperoleh satu hadis. Mereka tidak merasa gengsi duduk sebagai murid, meskipun telah menjadi ulama besar. Kerendahan hati itulah yang menjadikan ilmu mereka terus bertambah dan keberkahannya dirasakan oleh umat hingga sekarang.

Pada akhirnya, tujuan hidup seorang mukmin bukanlah menjadi orang yang paling dipuji manusia, melainkan menjadi hamba yang terus bertumbuh dalam iman, ilmu, dan amal saleh. Setiap hari hendaknya menjadi kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Selama hati tetap rendah, pikiran tetap terbuka, dan niat tetap ikhlas karena Allah, maka setiap perjumpaan dengan orang-orang yang lebih hebat akan menjadi jalan menuju kematangan diri dan semakin dekat kepada-Nya. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama orang-orang berilmu, menganugerahkan hati yang tawadhu, memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu, serta menjadikan setiap ilmu yang dipelajari sebagai cahaya yang menerangi kehidupan di dunia dan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat. Aamiin.(KM)

Oleh: Badrul Munir

Ada tempat yang nilainya tidak cukup dihitung dari luas tanah dan harga bangunannya. Ada ruang kota yang menyimpan sesuatu yang jauh lebih mahal: ingatan

Pasar Seketeng adalah salah satunya.

Melalui berbagai media, kita mendengar gagasan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lewat Bupati Sumbawa, H. Syarafuddin Jarot, untuk membangun pasar tradisional di lokasi baru, sementara Pasar Seketeng yang lama diwacanakan bertransformasi menjadi pasar modern atau mal. Tanpa menggunakan, APBD tegasnya.

Gagasan itu tentu lahir dari keinginan membawa perdagangan Sumbawa menuju keadaan yang lebih maju, tertata, bersih, dan nyaman. Namun ada pertanyaan yang patut kita renungkan:

Haruskah menjadi modern kemudian meninggalkan sejarah?

Pasar Bukan Sekadar Tempat Berjualan

Sejarah mencatat, Pasar Seketeng tumbuh dalam perjalanan sejarah Kota Sumbawa Besar dan memiliki hubungan dengan perkembangan pusat Kesultanan Sumbawa. Bersama istana, masjid, alun-alun, dan kampung-kampung lama, pasar menjadi bagian dari ekosistem kehidupan kota.

Istana menjadi pusat pemerintahan. Masjid menjadi pusat spiritualitas. Alun-alun menjadi ruang perjumpaan. Dan pasar menjadi tempat ekonomi rakyat berdenyut.

Karena itu, ketika berbicara tentang Pasar Seketeng, kita tidak hanya berbicara tentang bangunan dan aktivitas jual beli. Kita sedang berbicara tentang salah satu simpul pembentuk sejarah Kota Sumbawa Besar.

Bangunannya boleh berubah. Pengelolaannya harus diperbaiki. Teknologinya harus berkembang.

Tetapi fungsi sejarahnya jangan sampai terputus. 

Modernisasi Tanpa Mencabut Akar

Mempertahankan Pasar Seketeng bukan berarti mempertahankan kekumuhan, kesemrawutan, atau ketidaknyamanan atas nama sejarah. Tentu tidak!

Pasar Seketeng justru perlu berubah. Namun perubahan itu tidak harus menghapus jati dirinya.

Di sinilah saya membayangkan Pasar Seketeng mengambil peran baru: “menjadi jembatan transformasi ekonomi tradisional menuju ekonomi digital.”

Bukan pasar lama yang sekadar direnovasi. Bukan pula mal yang memutus ingatan masa lalu. Tetapi sebuah Pasar Pusaka Samawa yang hidup, modern, kreatif, dan terkoneksi dengan ekonomi digital.

Bayangkan pedagang tetap berjualan, produk pertanian dan perikanan Sumbawa tetap hadir, demikian pula kuliner, tenun Samawa, kerajinan, dan produk UMKM.

Tetapi cara bekerjanya berubah.

Pembayaran digital digunakan. Produk lokal dikemas lebih baik. UMKM memiliki katalog digital. Pedagang mulai masuk marketplace. Anak-anak muda membantu pemasaran melalui media sosial dan membangun jaringan distribusi.

Lapak bertemu layar._Tradisi bertemu teknologi.

Pedagang lama bertemu generasi baru.

Teknologi tidak menggusur pedagang kecil. Teknologi justru memperkuat mereka.

Laboratorium Ekonomi Rakyat

Pasar Seketeng dapat menjadi laboratorium transformasi ekonomi rakyat Sumbawa.

Di dalamnya dapat dikembangkan ruang UMKM, etalase produk unggulan desa, pusat pemasaran produk lokal, layanan transaksi digital, informasi komoditas, ruang pelatihan, serta tempat bertemunya pedagang dengan anak muda dan pelaku ekonomi kreatif.

Transformasi digital dengan demikian tidak berhenti sebagai wacana dalam seminar. Ia berlangsung setiap hari di tengah kehidupan masyarakat.

Itulah ekonomi digital yang membumi.

Gagasan ini juga sejalan dengan cita-cita menjadikan Sumbawa Besar sebagai Kota Pusaka menuju Kota Peradaban.

Pusaka tidak boleh menjadi benda mati yang hanya dikenang dan difoto. Pusaka harus hidup, digunakan, diwariskan, menghasilkan nilai ekonomi, dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Pasar Seketeng dapat menjadi contoh bagaimana sebuah warisan kota tidak hanya dipertahankan, tetapi diberi fungsi baru untuk menjawab tantangan zaman.

Mall Bisa Dibangun di Tempat Lain

Ini bukan pro kontra, bukan juga pilihan. Kita membutuhkan investasi. Kita membutuhkan pusat perdagangan modern. 

Karena itu tulisan ini bukan ajakan menolak mal. Tetapi ajakan berpikir jernih. Karena ada satu hal yang perlu direnungkan: "Mal bisa dibangun di tempat lain. Pasar Seketeng hanya ada satu."

Pembangunan kota tidak hanya berbicara tentang nilai ekonomi sebidang tanah. Ia juga berbicara tentang identitas, sejarah, memori kolektif, dan warisan apa yang hendak kita serahkan kepada generasi berikutnya.

Jika setiap ruang lama diganti karena dianggap kurang modern, suatu hari kota mungkin memiliki bangunan yang semakin megah, tetapi semakin sedikit tempat yang mampu menceritakan siapa dirinya.

Karena itu, tidak perlu mempertentangkan pasar baru dengan Pasar Seketeng.

Pasar baru dapat melayani perdagangan yang membutuhkan ruang lebih luas, akses logistik yang lebih baik, dan pelayanan regional. Sedangkan Seketeng dapat memperoleh mandat yang lebih khas: pasar pusaka sekaligus pusat transformasi ekonomi rakyat menuju ekonomi digital.

Keduanya dapat tumbuh dengan fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Jembatan Menuju Masa Depan

Pada akhirnya, transformasi digital bukan terutama tentang aplikasi, marketplace, atau QR Code. Transformasi digital adalah tentang manusia. Tentang Tau dan Tana Samawa.

Pertanyaannya: ketika ekonomi bergerak semakin cepat menuju dunia digital, siapa yang kita ajak berjalan bersama dan siapa yang tertinggal?

Pedagang kecil tidak boleh menjadi penonton perubahan. Mereka harus menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Pasar Seketeng dapat menjadi tempat kita membuktikannya.

Dari pasar yang diwariskan sejarah, lahir ekonomi baru.

Dari pedagang tradisional, tumbuh pelaku usaha digital.

Dari kearifan masa lalu, dibangun keberanian menghadapi masa depan.

Sebab kota yang maju bukanlah kota yang berlari mengejar kemodernan tapi meninggalkan sejarahnya. Kota yang maju adalah kota yang mampu membawa sejarahnya ikut berjalan menuju masa depan.

Dan dari Pasar Seketeng, Sumbawa Besar dapat menunjukkan bahwa menjadi modern tidak harus kehilangan akar—bahwa pusaka dan kemajuan dapat berjalan bersama menuju Kota Pusaka, Kota Peradaban. 

Salam peradaban. 

Mataram, 7 September 2026

SUMBAWA.Amarmedia.co.id  — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa kembali melakukan penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Sumbawa. Selasa 8 September 2026. Prosesi tersebut berlangsung khidmat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs H.Mohamad Ansori, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Wakil Ketua I dan III DPRD, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, serta para rohaniwan.

Pelantikan kali ini menjadi momen bersejarah bagi Kabupaten Sumbawa. Pemkab Sumbawa resmi menjadi daerah pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menerapkan pendekatan Sistem Manajemen Talenta dalam proses mutasi dan rotasi jabatan, pasca persetujuan penetapan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 850/2026.

Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP menegaskan bahwa mutasi jabatan bukan sekadar agenda rutin untuk memindahkan pegawai atau mengisi kekosongan posisi, melainkan langkah strategis demi meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

"Mutasi kali ini memiliki arti sangat penting. Kita tidak lagi melalui proses panitia seleksi (pansel) yang panjang karena seluruh profil, portofolio, kompetensi, rekam jejak, hingga kinerja pejabat sudah terukur secara jelas dan detail di dalam sistem," ujar Bupati.

Jabatan Adalah Amanah, Bukan Hadiah

Melalui penerapan manajemen talenta, pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, integritas, loyalitas, serta kesesuaian profil pejabat dengan posisi yang dituju. Bupati menegaskan bahwa penempatan ini murni berbasis sistem dan terbebas dari kepentingan tertentu.

"Saya tegaskan kembali, jabatan itu bukan hak, bukan hadiah, dan bukan balas jasa. Jabatan adalah amanah, kepercayaan, tanggung jawab, serta sarana pengabdian kepada masyarakat," tegasnya di hadapan para pejabat yang dilantik.

Kepada para pejabat baru, Bupati berpesan agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami peta permasalahan, serta membangun kolaborasi lintas sektor. Ia menekankan pentingnya menjadi pemimpin yang melayani, disiplin, terbuka terhadap kritik, serta berani mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa kinerja para pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Sistem Manajemen Talenta tidak hanya digunakan untuk penempatan awal, tetapi juga menjadi acuan dalam pembinaan karir, promosi, hingga rotasi lanjutan.

Bagi pejabat yang menunjukkan integritas, inovasi, dan kinerja terbaik, peluang pengembangan karir akan terbuka lebar. Sebaliknya, pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah dengan baik akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bupati juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk menyikapi dinamika mutasi ini secara dewasa dan profesional.

"Di mana pun ditempatkan, tunjukkan prestasi, tingkatkan kompetensi, jaga integritas, dan bangun rekam jejak kinerja yang baik," imbaunya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik dan mengajak seluruh jajaran untuk bekerja ikhlas, cepat, serta tuntas demi mewujudkan visi Sumbawa Unggul dan Maju.

Berikut adalah tiga pejabat eselon II yang menempati posisi baru:

H. Junaidi, S.Pt. (Haji Jun): Mengisi jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa.

Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si. bergeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, dari posisi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Rosmin Junaidi, S.Pt., M.Si. (Edot) Dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan.  (AM)

Sumbawa.Amarnedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, resmi melantik dan merotasi tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Selasa (8/9/2026). Pergeseran ini menyasar sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Sekretaris DPRD Sumbawa.

Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Agenda tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD Nanang Nasiruddin, SAP M.M.Inov, bersama Wakil Ketua DPRD H.M Berlian Rayes SAg.M.M.Inov dan Zulfikar Demitry SH MH. Sekda Sumbawa Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos.MAP., jajaran Anggota Forkopimda, serta para kepala OPD di lingkup Pemkab Sumbawa dan GOW Kabupaten Sumbawa.

Berikut adalah tiga pejabat eselon II yang menempati posisi baru:

H. Junaidi, S.Pt. (Haji Jun): Mengisi jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa.

Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si. bergeser menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan, dari posisi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Rosmin Junaidi, S.Pt., M.Si. (Edot) Dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, setelah sebelumnya mengemban tugas sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan.

Rotasi jabatan ini diharapkan dapat menyegarkan kinerja birokrasi dan memaksimalkan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Peristiwa meninggalnya tiga orang dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lantung menjadi keprihatinan serius. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan duka cita kepada keluarga korban sekaligus mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat penertiban serta pengawasan terhadap aktivitas PETI.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., mengatakan tragedi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memiliki risiko besar terhadap keselamatan manusia dan lingkungan.

“Kita tentu prihatin atas musibah ini. Penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara tegas dan konsisten karena menyangkut keselamatan manusia, lingkungan dan kepastian hukum,” ujar Abdul Rafiq, Senin 7 September 2026

PENERTIBAN HARUS KONSISTEN DAN TIDAK 

TEBANG PILIH

Menurut Abdul Rafiq, penanganan PETI tidak boleh hanya dilakukan setelah terjadi kecelakaan atau ketika muncul korban jiwa. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang diketahui menjadi lokasi aktivitas pertambangan tanpa izin.

Ia mendorong pemerintah daerah bersama aparat terkait melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang rawan aktivitas PETI serta memperkuat pengawasan di lapangan.

“Jangan menunggu ada korban baru dilakukan penertiban. Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan langkah pencegahan harus diperkuat. Kalau aktivitasnya tidak memiliki izin, tentu harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

Abdul Rafiq juga meminta penegakan hukum tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lokasi tambang. Aparat, menurutnya, perlu mengungkap pihak-pihak yang menjadi pemodal, pengendali maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas PETI.

“Penegakan hukum harus melihat seluruh rantai aktivitasnya. Jangan sampai hanya pekerja di lapangan yang ditindak, sementara pihak yang mengendalikan atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut tidak tersentuh,” tegasnya.

KESELAMATAN WARGA HARUS MENJADI PRIORITAS

Menurutnya, keberadaan lubang-lubang tambang yang ditinggalkan juga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan lokasi bekas aktivitas PETI yang berbahaya diamankan agar tidak kembali digunakan dan tidak membahayakan warga.

“Keselamatan manusia harus menjadi prioritas. Lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan harus diawasi dan diamankan. Jangan sampai setelah penertiban selesai, masyarakat kembali masuk dan kemudian terjadi korban berikutnya,” ujarnya.

Selain keselamatan, DPC PDI Perjuangan Sumbawa juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan tanpa izin.

Abdul Rafiq meminta pemerintah melakukan pendataan terhadap wilayah yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI serta mengambil langkah pemulihan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan tidak boleh dibiarkan karena dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat, sumber air dan ekosistem di sekitar lokasi pertambangan.

“Dampak lingkungan juga harus menjadi perhatian. Setelah aktivitas ilegal dihentikan, pemerintah perlu melihat kondisi lokasi dan memastikan kerusakan yang ditimbulkan tidak semakin meluas,” katanya.

Abdul Rafiq berharap tragedi yang terjadi di Lantung menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas PETI di Kabupaten Sumbawa.

Ia menilai langkah pencegahan harus diperkuat agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus berkembang dan kembali menimbulkan korban jiwa.

“Tragedi ini jangan hanya berhenti sebagai berita tentang adanya korban. Harus ada evaluasi dan tindakan nyata agar kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah dan aparat harus hadir melakukan pengawasan, penertiban dan penegakan hukum secara konsisten,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sumbawa menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi di kawasan tambang Lawang Tua, Kecamatan Lantung.

Dalam sesi wawancara khusus pada Senin (7/9/2026), Ketua Dewan Penasihat PBB Kabupaten Sumbawa, Ahmadul Kusasih SH, menegaskan komitmen serta sikap resmi partai dalam merespons tragedi yang menyita perhatian publik tersebut.

Berduka dan Dukung Langkah Cepat Pemkab

Ahmadul menyampaikan bahwa seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatiskan PBB merasa sangat kehilangan atas insiden yang terjadi.

"Kami seluruh jajaran Partai Bulan Bintang ikut merasakan kesedihan yang mendalam atas tragedi di Lawang Tua Lantung ini. Ini adalah duka kita bersama," ujar Ahmadul

Selain menyampaikan belasungkawa, PBB Sumbawa juga mengapresiasi respons dan tindakan sigap Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menangani dampak musibah di lapangan. PBB menilai gerak cepat Bupati Sumbawa dalam mengambil langkah penanganan awal sudah sangat tepat untuk meredam situasi dan membantu para korban.

Mengenai keberlanjutan sektor pertambangan rakyat yang belum tertata, PBB mendorong adanya koordinasi lintas sektor yang kongkret. Ahmadul mengharapkan Bupati Sumbawa bersama jajaran Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat segera duduk bersama merumuskan solusi jangka panjang.

Ketua DPC PBB Khairuddin SE menambahkan bahwa PBB Sumbawa menghimbau agar menata kembali aktivitas pertambangan lokal agar beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, serta perwakilan penambang.

Solusi Berkelanjutan tentunya di harapkan, dengannyan nanti dapat menghasilkan kesepakatan terbaik yang menjamin keselamatan jiwa sekaligus kepastian regulasi.

"Kami sangat berharap Bupati dan Pemda Sumbawa bersama Forkopimda serta seluruh elemen dapat duduk bersama. Kita perlu memikirkan dan mengambil langkah terbaik terhadap keberadaan tambang secara umum, terutama tambang yang belum tertata dengan baik. Dengan duduk bersama, kesimpulan terbaik pasti bisa dihasilkan demi kebaikan seluruh masyarakat Sumbawa," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi menyampaikan Penjelasan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pidato penyampaian tersebut dibacakan dalam Sidang Paripurna I DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung pada Senin (7/9/2026).

Hadir Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Forkopimda, Para Anggota DPRD, Dan jajaran kepala Dinas 

Dalam penjelasannya, Bupati Haji Jarot menegaskan pentingnya sinergi antara Pemkab Sumbawa dan DPRD agar tahapan pembahasan Perubahan KUA-PPAS dapat disepakati bersama sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 demi kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Daerah Diproyeksikan Naik Jadi Rp1,94 Triliun

Dalam dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026, target Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp45,83 miliar (2,36%), dari anggaran semula Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditargetkan sebesar Rp251,59 miliar (naik Rp108,37 juta atau 0,04%). Terjadi pergeseran pencatatan akibat rekomendasi BPK-RI atas LKPD TA 2025, di mana pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD beralih dari komponen Retribusi Daerah ke komponen Lain-lain PAD yang Sah.

Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp1,67 triliun (naik Rp36,78 miliar atau 2,20%). Kenaikan berasal dari kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat serta peningkatan penyesuaian DBH Pajak Daerah dari Pemprov NTB.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Ditargetkan sebesar Rp209,5 miliar (meningkat Rp8,94 miliar atau 42,68%), yang bersumber dari deviden atau keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025.

Bupati Syarafuddin Jarot garis bawahi bahwa struktur pendapatan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer (85,96%), sementara PAD baru berkontribusi sekitar 12,96%. Berdasarkan PMK No. 97/2025, kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa berada pada kategori rendah (0,034). Oleh karena itu, Pemkab terus melakukan langkah strategis seperti digitalisasi pemungutan pajak (elektronifikasi), optimalisasi aset daerah, serta pengelolaan dana transfer yang adaptif.

Sementara itu, Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 direncanakan mencapai Rp2,14 triliun, atau meningkat sebesar Rp224,52 miliar (10,48%) dari anggaran semula yang sebesar Rp1,92 triliun.

Peningkatan alokasi belanja tersebut difokuskan untuk membiayai pelayanan dasar serta program prioritas daerah, di antaranya Pendidikan & Keagamaan, Pembayaran TPG THR/ke-13 bagi guru, insentif tenaga pendidik, beasiswa mahasiswa kurang mampu, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten/kecamatan, serta bonus qori/qoriah berprestasi.

Di bidang Kesehatan & Sosial u tuk pengalokasian sisa belanja BLUD, jaminan kesehatan, JKK dan JKM bagi pekerja rentan, hingga insentif dokter internship.

Pada Sektor Kebencanaan & Infrastruktur untuk Penanganan dampak bencana banjir, bantuan pembangunan rumah korban kebakaran, penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2025, serta pemenuhan insentif PDRD dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Hal menarik di bidang Olahraga & Program Unggulan ada Bonus atlet berprestasi pada Porprov NTB 2026, program strategis daerah/nasional, serta Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumbawa.

Dari sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan meningkat signifikan menjadi Rp201,69 miliar (naik Rp176,69 miliar dari target awal Rp25 miliar). Angka ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang telah disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI atas Lapangan Keuangan Pemkab Sumbawa TA 2025.

Adapun Pengeluaran Pembiayaan 

disesuaikan menjadi Rp0,00, lantaran alokasi penyertaan modal awal sebesar Rp2,01 miliar pada PT BPR NTB dialihkan langsung ke Belanja Operasional dan Belanja Modal Program UPLAND sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Harapan Sinergi dan Keberlanjutan

Menutup penjelasannya, Bupati Sumbawa berharap pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berjalan secara obyektif, transparan, dan konstruktif.

"Kita berharap kebijakan anggaran yang dirumuskan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Bupati Syarafuddin Jarot. (AM)

Sumbawa.Amar.media.co.id— Bupati Sumbawa Ir H Syarafuddin Jarot MP secara resmi menyampaikan Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa. Senin 7 September 2026. 

Hadir Pimpinan Sidang paripurna Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov, bersama pimpinan DPRD lainnya H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, Zulfikar Demitry SH MH.

Dari pemerintah daerah hadir Sekretaris Daerah Dr.H.Budi Prasetyo. Forkopimda dan jajaran Kepala OPD.

Dalam pidatonya, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memproyeksikan kenaikan pada target pendapatan maupun belanja daerah, serta menegaskan komitmen untuk mengawal potensi masuknya kawasan strategis Samota di Sumbawa ke dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN).

                                                                                                                                                                              Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat Proyek Strategis Nasional (PSN)

Salah satu poin krusial yang ditegaskan Bupati adalah langkah strategis daerah dalam menembus ruang fiskal nasional melalui sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat (RKP). Bupati mengungkapkan hasil koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan kementerian teknis di Jakarta terkait peluang masuknya kawasan di Sumbawa ke dalam agenda prioritas nasional.

Pembahasan internal bersama Bappenas dan Kemendagri terus dimatangkan agar pengembangan kawasan ekonomi di Samota - Sumbawa dapat masuk dalam Prioritas Kelima pembangunan nasional, mengikuti jejak kawasan pertumbuhan seperti Mandalika dan Labuan Bajo.

Pemkab Sumbawa telah mengalokasikan lahan seluas 15.000 hektar untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian industri garam nasional.

Dukungan anggaran pusat (Kementerian Kebudayaan) senilai Rp22 miliar hingga diproyeksikan mencapai Rp40 miliar diarahkan untuk restorasi situs-situs cagar budaya dan cagar alam di Sumbawa.

Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran TA 2026

Target total pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 1,94 Triliun meningkat Rp 45,83 Miliar (2,36%) dari target awal. Rinciannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Rp 251,59 Miliar (naik tipis Rp 108,37 juta atau 0,04%).

Pendapatan Transfer dengan Target Rp 1,67 Triliun (naik Rp 36,78 Miliar atau 2,20%). Kenaikan bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Kurang Bayar DBH, penyesuaian DAU, Dana TDF) dan Transfer Antar Daerah (bagi hasil pajak provinsi).

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah denganTarget Rp 20,95 Miliar (naik Rp 8,94 Miliar atau 42,68%), bersumber dari keuntungan bersih PT. Amman Mineral Nusa Tenggara TA 2025.

Ketergantungan pada dana transfer masih sangat tinggi (85,96%), sementara kontribusi PAD hanya 12,96%. Kapasitas fiskal daerah masuk kategori rendah. Pemerintah Daerah sedang melakukan langkah intensifikasi/ekstensifikasi PAD berbasis digital, optimalisasi aset, dan sinkronisasi dana transfer.

Total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,14 Triliun, meningkat signifikan sebesar Rp 224,52 Miliar (10,48%)dari anggaran APBD Murni.

Perubahan belanja diarahkan untuk:

1. Pelayanan Dasar & Wajib yakni Pemenuhan belanja wajib, jaminan kesehatan, JKK/JKM pekerja rentan, gaji/tunjangan guru (TPG/THR/gaji-13), insentif tenaga pendidik dan dokter.

2. Kewajiban Tahun Lalu berupa Sisa belanja BLUD, DAK, DBH-CHT, DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2025, serta pembayaran kurang bayar bagi hasil PDRD.

3. Penanganan dampak banjir, bantuan kebakaran, pelaksanaan MTQ, penghargaan atlet (Porprov), beasiswa mahasiswa miskin, Tambahan Alokasi Dana Desa, Program Unggulan Daerah, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Penerimaan Pembiayaan Diproyeksikan sebesar Rp 201,69 Miliar, naik Rp 176,69 Miliar dari target awal. Sumber utama adalah SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya berdasarkan audit BPK.

Pengeluaran Pembiayaan menjadi Rp 0,00 (semula dialokasikan Rp 2,01 Miliar untuk penyertaan modal PT. BPR NTB), dialihkan menjadi belanja operasional/modal pada program UPLAND.

Mengakhiri penjelasannya, Bupati Sumbawa berharap proses pembahasan Rancangan Perubahan KUA-PPAS TA 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan konstruktif, transparan, dan tepat waktu guna menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD 2026 yang akuntabel dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (AM)

Lombok Utara.Amarmedia.co.id— Kearifan masyarakat Desa adat Karang Bajo dalam menjaga hutan, sumber mata air, dan warisan budaya menarik perhatian Putri Mahkota Swedia Victoria saat mengunjungi Desa Adat Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Putri Victoria dalam kapasitasnya sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan. Didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, dan rombongan UNDP, ia melihat langsung kehidupan masyarakat adat serta cara mereka menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan kehidupan masyarakat.

Putri Victoria meninjau kawasan Mata Air Mandala yang berada di kawasan hutan adat dan mengikuti penanaman pohon. Ia juga berdialog dengan masyarakat mengenai pengetahuan dan kearifan lokal yang diwariskan antargenerasi.

Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Putri Victoria. Ia mengapresiasi masyarakat yang menjaga alam sekaligus mempertahankan pengetahuan lokal sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Apa yang Bapak dan Ibu lakukan di sini sangat penting, bukan hanya bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga bagi upaya menjaga sumber daya alam yang ada. Mendengar pengetahuan dan kearifan lokal yang terus diwariskan kepada generasi mendatang merupakan sesuatu yang sangat penting.”

“Saya sangat tersentuh dan merasa terhormat dapat menjadi bagian dari masyarakat di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menyambut saya dengan begitu hangat dan menerima saya sebagai bagian dari budaya masyarakat di sini,” ujar Putri Victoria.

Bagi masyarakat Karang Bajo, pelestarian alam bukan sekadar agenda lingkungan. Hutan, mata air, dan tradisi merupakan bagian dari tata kehidupan yang saling berkaitan. Nilai tersebut dijaga melalui pranata adat dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pemekel Karang Bajo, Nikrana, mengatakan masyarakat adat memiliki filosofi yang menempatkan bumi sebagai ibu yang harus dihormati dan dijaga. Prinsip itu tercermin dalam berbagai aturan, prosesi, dan tradisi yang mengatur hubungan manusia dengan alam.

“Hubungan masyarakat adat dengan alam dan hutan hingga hari ini terus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Bayan,” katanya.

Di wilayah Bayan terdapat empat kawasan hutan adat dengan sedikitnya 27 mata air. Sumber air tersebut menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat, termasuk untuk kebutuhan air bersih dan pertanian. Karena itu, menjaga hutan sekaligus berarti menjaga keberlanjutan sumber kehidupan masyarakat.

Karang Bajo juga merupakan desa adat sekaligus desa wisata yang masih mempertahankan kehidupan dan tradisi masyarakat Bayan. Potensi tersebut menjadikan Karang Bajo bukan hanya sebagai tujuan wisata, tetapi juga ruang hidup tempat budaya, alam, dan masyarakat tumbuh secara berdampingan.

Kunjungan Putri Victoria memperlihatkan bahwa kearifan lokal masyarakat adat memiliki relevansi kuat dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Dari Karang Bajo, pesan yang dibawa bukan sekadar tentang keindahan sebuah desa, melainkan tentang bagaimana masyarakat menjaga alam dan budaya sebagai warisan untuk generasi berikutnya, sebuah kearifan lokal yang kini mendapat perhatian dunia.(AM/KominfotikNTB)

Lombok Utara, NTB Amarmedia.co.id— Di Gili Meno, laut bukan sekadar bentang keindahan yang menarik wisatawan. Laut adalah ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus masa depan yang sedang dijaga masyarakat. Pesan itulah yang dilihat langsung Yang Mulia Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Désirée saat mengunjungi Gili Meno, Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).

Perjalanan menuju pulau kecil itu dimulai dari Pelabuhan Oberoi. Di atas kapal bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Putri Victoria berbincang tentang gugusan Gili Matra yang terdiri atas Gili Meno, Gili Air dan Gili Trawangan.

“Ini adalah salah satu pulau yang menjadi bagian dari Gili Matra,” ujar Gubernur Iqbal saat memperkenalkan kawasan tersebut.

Ketika melihat kapal-kapal nelayan, Putri Victoria tertarik mengetahui aktivitas masyarakat di laut.

“Ini kapal nelayan?” tanyanya.

“Ini kapal nelayan. Kapal ini juga digunakan untuk mengangkut penyelam. Jadi tidak hanya untuk menangkap ikan, tetapi juga untuk kegiatan menyelam,” jawab Gubernur Miq Iqbal.

Menurut Miq Iqbal, penggunaan kapal juga mempertimbangkan kelestarian ekosistem laut, mengingat aktivitas wisata harus berjalan tanpa merusak lingkungan perairan.

Percakapan sederhana di atas kapal itu menjadi gambaran awal tentang kehidupan Gili Meno: laut menjadi sumber ekonomi, tetapi pada saat yang sama harus dijaga agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat.

Setibanya di Gili Meno, Putri Victoria melihat langsung upaya masyarakat menjaga ekosistem laut. Ia mengunjungi kawasan konservasi penyu, melihat tukik, serta menyaksikan edukasi konservasi dan transplantasi terumbu karang yang dikembangkan melalui lima struktur webs.

Puncak kunjungan berlangsung ketika Putri Victoria bersama Gubernur Miq Iqbal dan rombongan melepas tukik ke laut di Turtle Sanctuary Gili Meno.

Tukik-tukik kecil itu bergerak menuju laut, kembali ke habitat alaminya. Momen tersebut menjadi gambaran sederhana tentang apa yang sedang diperjuangkan masyarakat Gili Meno: menjaga kehidupan di laut agar kehidupan manusia yang bergantung padanya juga tetap berjalan.

Dalam dialog dengan masyarakat Gili Meno, Putri Victoria menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan Gili Meno sekaligus berbagai upaya masyarakat mempertahankannya.

“Saya sangat terkesan dengan semua hal yang sedang dilakukan di sini. Tempat ini sangat indah, bahkan luar biasa indah. Karena itu, segala upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keindahannya merupakan kepentingan kita bersama,” ujar Putri Victoria.

Ia juga berharap berbagai praktik baik yang dikembangkan masyarakat dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

“Terima kasih karena telah menjadi contoh atau panutan. Saya berharap berbagai contoh baik dan inisiatif yang dilakukan di sini dapat diterapkan dan dikembangkan juga di tempat-tempat lainnya,” katanya.

Bagi masyarakat Gili Meno, menjaga laut bukan semata urusan lingkungan. Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, mengatakan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada perikanan, pariwisata, perdagangan, dan berbagai usaha yang tumbuh dari kawasan pesisir.

Karena itu, masyarakat berharap Gili Meno dapat berkembang sebagai sustainable island, pulau yang mampu mengembangkan ekonomi dan pariwisata tanpa kehilangan lingkungan yang menjadi sumber kehidupannya.

“Yang kami harapkan adalah Gili Meno dapat terus berkembang sebagai pulau yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta generasi anak cucu kami,” ujarnya.

Upaya tersebut diperkuat masyarakat adat melalui dialog dan awig-awig, aturan serta kesepakatan adat yang menjadi bagian dari tata kehidupan masyarakat. Rehabilitasi terumbu karang, penanaman mangrove, pengawasan laut, edukasi lingkungan dan kegiatan bersih-bersih dilakukan sebagai bagian dari menjaga ekosistem.

Kelompok perempuan juga mengambil peran melalui pengembangan usaha, suvenir dan produk kreatif, termasuk pemanfaatan sampah plastik serta limbah botol menjadi produk bernilai ekonomi.

Di sinilah gagasan ekonomi biru menemukan bentuknya di tingkat masyarakat: laut dilindungi, tetapi tetap menjadi sumber penghidupan; pariwisata berkembang, tetapi daya dukung alam tetap dijaga.

Tantangannya tidak kecil. Pertumbuhan pariwisata membawa peluang ekonomi sekaligus tekanan terhadap lingkungan, terutama pengelolaan sampah dan daya dukung kawasan. Karena itu, masa depan Gili Meno sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kelestarian.

Kunjungan Putri Victoria memperlihatkan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak selalu dimulai dari gagasan besar. Ia dapat tumbuh dari tindakan sederhana masyarakat: menjaga terumbu karang, menanam mangrove, mengurangi sampah, mengembangkan usaha, melindungi penyu, dan memastikan laut tetap hidup.

Di Gili Meno, menjaga laut pada akhirnya bukan hanya tentang menyelamatkan penyu atau mempertahankan keindahan pantai. Ia adalah cara masyarakat menjaga sumber kehidupan, merawat ekonomi hari ini, dan memastikan harapan tetap memiliki tempat untuk tumbuh bagi generasi yang akan datang.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi tewasnya tiga warga dalam aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Lantung. Musibah ini dinilai harus menjadi alarm keras sekaligus momentum pembenahan total terhadap tata kelola pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., kepada wartawan Minggu 6 September 2026 menegaskan pentingnya menyeimbangkan penegakan hukum dan aspek kemanusiaan dalam menangani masalah penambangan liar.

Abdul Rafiq menyatakan bahwa penertiban kawasan tambang ilegal memang mendesak untuk mencegah timbulnya korban jiwa baru dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Namun, penindakan hukum tidak boleh berhenti pada penutupan lokasi semata tanpa memikirkan nasib warga yang menggantungkan mata pencaharian di sana.

"Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Kita tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan mempertaruhkan nyawanya. Penertiban tetap harus dilakukan karena risiko hukum, keselamatan, dan lingkungan yang sangat tinggi. Tapi ingat, penertiban jangan hanya berhenti pada penghentian aktivitas. Pemerintah harus hadir memberikan edukasi dan jalan keluar," tegas Abdul Rafiq.

PDI Perjuangan Sumbawa mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengambil langkah konkrit dalam mendampingi para penambang lokal. Menurut Rafiq, masyarakat kerap terjebak dalam aktivitas ilegal karena minimnya akses informasi serta rumitnya prosedur perizinan.

Ada beberapa poin utama yang didorong PDI Perjuangan Sumbawa untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas:

Pertama ; Edukasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Pembinaan intensif mengenai bahaya struktur lubang tambang, potensi longsor, penggunaan alat pelindung diri, hingga mitigasi darurat.

Kedua ; Pengawalan Perizinan Tambang Rakyat: Pemerintah turun ke lapangan untuk melakukan pendataan dan memfasilitasi pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan hukum.

Ketiga ; Perlindungan Lingkungan: Memberikan pemahaman tata kelola pascatambang agar kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem daerah.

Keempat; Pendekatan Persuasif: Membuka ruang dialog langsung antara pemerintah dan warga kawasan tambang guna menyusun regulasi yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Ia menekankan agar pemerintah tidak membiarkan masyarakat berjuang sendirian setelah menghentikan mata pencaharian mereka. Negara wajib bertindak sebagai pelindung sekaligus fasilitator yang mengarahkan warga menuju aktivitas ekonomi yang sah, aman, dan berkelanjutan.

Tragedi Lantung diharapkan menjadi titik balik agar kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Sumbawa dapat dikelola secara legal dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat tanpa harus menumbalkan keselamatan jiwa. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Raut duka mendalam menyelimuti warga di wilayah tambang rakyat Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. Peristiwa naas yang berujung tragedi kemanusiaan di area tambang rakyat tersebut kembali mengetuk nurani banyak pihak, memicu keprihatinan mendalam atas nasib para penambang yang mempertaruhkan nyawa demi menyambung hidup.

Menanggapi musibah ini, Sukiman K SPd I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Kejadian ini dinilai menjadi alarm keras bahwa penataan tata kelola pertambangan di tingkat tapak sudah sangat mendesak.

"Kami menyapa keluarga korban dengan rasa duka yang sangat mendalam. Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi total agar kegiatan pertambangan di sana benar-benar memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan," tegas Sukiman

Sisi Kemanusiaan dan Dilema Perut Warga

Di balik risiko tinggi yang mengintai di lubang-lubang tambang, PKB menyoroti realitas sosial yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bagi ribuan warga lokal, tambang di Lantung bukan sekadar tumpukan batu dan mineral, melainkan tumpuan hidup, dapur yang harus tetap mengepul, serta harapan untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

"Kita tidak bisa menampik bahwa banyak warga yang mencari penghidupan di sana. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil merubah jalan hidupnya menjadi lebih baik dari hasil menambang sehari-hari. Ini adalah soal urusan perut dan kesejahteraan rakyat kecil yang butuh jalan keluar bijak, bukan sekadar penutupan tanpa solusi," tambah Sukiman.

Dorong Atensi Provinsi, Pusat, dan Raperda IPR

Secara kewenangan, tata kelola sektor pertambangan berada di tangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Fraksi PKB meminta perhatian serius dari jajaran pemerintah tingkat atas agar tidak membiarkan daerah berjuang sendiri mengatasi kerumitan di lapangan.

Saat ini, DPRD Provinsi NTB diketahui tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Payung hukum ini sangat krusial untuk memberikan legal standing agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara legal, aman, serta berkelanjutan.

Langkah Tegas Pemkab dan Pengusutan Tuntas

Upaya preventif sebenarnya telah dilakukan secara masif oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelumnya telah turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi lapangan, memberikan imbauan, dan meminta aktivitas penambangan dihentikan sementara. Langkah ini diambil guna mendorong percepatan perizinan serta penataan kawasan yang berwawasan lingkungan dan keselamatan.

Guna memastikan keadilan bagi para korban dan keluarga, Fraksi PKB juga mendesak aparat kepolisian untuk bergerak cepat.

"Kami mendorong adanya langkah konkret dari pihak kepolisian untuk menginvestigasi kejadian ini secara tuntas. Ini penting sebagai bukti nyata bahwa negara hadir dan kita semua tidak abai terhadap musibah yang menimpa warga," tegasnya.

Fraksi PKB berharap koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Provinsi NTB dapat segera melahirkan kebijakan serta kepastian hukum yang nyata. Langkah ini dinilai vital agar tragedi serupa tidak kembali terulang dan rakyat kecil bisa mengais rezeki dengan tenang tanpa harus mempertaruhkan keselamatan jiwa. (AM)

Lombok, NTB.Amarmedia.co.id— Yang Mulia Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Desiree, tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (5/9/2026). Pewaris takhta Kerajaan Swedia tersebut disambut langsung Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal di VIP Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.

Putri Mahkota Victoria tiba didampingi Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas) Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard, MA., beserta rombongan.

Gubernur NTB menyampaikan ucapan selamat datang kepada Putri Mahkota Victoria dan rombongan. Penyambutan berlangsung hangat dan penuh penghormatan, sekaligus menjadi kesempatan bagi NTB untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada tamu kehormatan dari Kerajaan Swedia tersebut.

Penyambutan ditandai dengan pengalungan kain tenun khas Sasak Lombok oleh Gubernur NTB kepada Putri Mahkota Victoria. Tenun Sasak menjadi simbol penghormatan sekaligus representasi identitas budaya Lombok yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebagai bagian dari keramahan khas NTB, Yang Mulia Putri Mahkota Victoria juga disambut dengan welcome drink berupa minuman khas Sasak Lombok. Penyajian minuman tradisional tersebut menjadi bagian dari local hospitality, sekaligus memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner lokal kepada tamu kehormatan sejak pertama kali tiba di NTB.

Momen welcome drink kemudian berlangsung dalam suasana yang hangat dan cair. Gubernur NTB memperkenalkan minuman tersebut sekaligus menggambarkan Lombok dengan cara yang sederhana namun penuh makna.

“Karena Anda sekarang sudah tiba di Surga Rempah-Rempah, izinkan kami menyuguhkan minuman herbal sebagai8 minuman penyambutan,” ujar Gubernur kepada Putri Mahkota Victoria.

“Terima kasih,” jawab Putri Mahkota Victoria.

Gubernur kemudian menanyakan perjalanan Putri Mahkota menuju Lombok.

“Bagaimana penerbangan Anda?”

“Baik. Terorganisir dengan baik,” jawab Putri Mahkota.

Dalam suasana yang semakin akrab, Gubernur kemudian menunjukkan antusiasme media NTB yang sejak sehari sebelumnya telah memberitakan dan menginformasikan kedatangan Putri Mahkota Victoria.

“Saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa sibuknya media kami memberitakan dan menginformasikan tentang Anda sejak kemarin,” kata Gubernur.

Keduanya kemudian minum bersama sebagai bagian dari rangkaian penyambutan.

Usai mencicipi minuman tersebut, Putri Mahkota Victoria memberikan respons spontan.

“Hmm,” ujarnya.

Gubernur kemudian menjelaskan komposisi minuman herbal yang disajikan.

“Ini adalah minuman herbal, perpaduan dari setidaknya 11 jenis rempah yang berbeda. Semoga minuman ini dapat menyegarkan dan menguatkan Anda sebelum memulai kunjungan lapangan,” jelas Gubernur.

Putri Mahkota Victoria kemudian tersenyum dan memberikan apresiasinya.

“Enak!” ujar Putri Mahkota.

Percakapan singkat tersebut menciptakan suasana penyambutan yang lebih personal. Di balik seremoni resmi, terdapat pesan budaya yang ingin disampaikan NTB: bahwa keramahan kepada tamu tidak hanya hadir dalam bentuk penghormatan formal, tetapi juga melalui budaya, cita rasa, dan tradisi masyarakat.

Kunjungan Putri Mahkota Victoria ke Lombok menjadi momentum penting bagi NTB untuk memperkenalkan potensi daerah sekaligus memperlihatkan berbagai inisiatif pembangunan yang berkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Putri Mahkota Victoria menjalankan peran sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam kapasitas tersebut, kunjungannya ke NTB menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung berbagai pengalaman dan praktik pembangunan berkelanjutan di Lombok, sekaligus bertemu dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang terlibat.

Gubernur NTB menyampaikan rasa hormat dan kebahagiaan atas kunjungan tersebut. Ia berharap kunjungan Putri Mahkota Victoria dapat memberikan pengalaman yang berkesan mengenai Lombok dan NTB, sekaligus membuka ruang bagi hubungan dan kerja sama yang semakin erat pada masa mendatang.

Putri Mahkota Victoria juga mengungkapkan kegembiraannya dapat berkunjung ke Lombok. Ia menyampaikan bahwa dirinya sangat senang dengan kunjungan kali ini dan menikmati kesempatan untuk mengenal Lombok secara lebih dekat.

Dari pengalungan kain tenun Sasak hingga secangkir minuman herbal yang dinikmati bersama, penyambutan Putri Mahkota Victoria menjadi gambaran kecil tentang cara Lombok memperkenalkan dirinya kepada dunia: melalui budaya yang hidup, kekayaan rempah, dan keramahan masyarakatnya.

Setelah rangkaian penyambutan di bandara, Putri Mahkota Victoria bersama rombongan melanjutkan agenda kunjungan lapangan di Lombok.(AM/KominfotikNTB)

Lombok Utara, NTB.Amarmedia.co.id — Dari ruang kelas yang dibangun kembali hingga layanan kesehatan berbasis teknologi, Yang Mulia Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Desiree, melihat langsung bagaimana masyarakat Lombok Utara membangun kembali kehidupan setelah gempa 2018. Didampingi Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Putri Victoria mengunjungi SMKN 1 Pemenang dan Puskesmas Pemenang, Sabtu (5/9/2026).

Kunjungan ke SMKN 1 Pemenang menjadi bagian penting dari agenda Putri Victoria sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan. Ia ingin melihat secara langsung perkembangan sekolah yang dibangun kembali dengan dukungan UNDP setelah gempa bumi 2018.

Di sekolah tersebut, Putri Victoria berdialog dengan para siswa mengenai pengalaman mereka melewati masa pascagempa, khususnya dalam mempertahankan akses pendidikan di tengah keterbatasan yang terjadi setelah bencana.

Para siswa sebelumnya harus mengikuti proses belajar mengajar di kelas-kelas darurat. Setelah pembangunan kembali selesai, gedung sekolah yang dirancang dengan konstruksi tahan gempa mulai dimanfaatkan secara penuh pada 2022.

Kini, suasana sekolah telah jauh berubah. Putri Victoria bersama Gubernur Miq Iqbal dan rombongan berkeliling melihat aktivitas warga sekolah serta fasilitas pembelajaran yang terus dikembangkan.

Selain ruang kelas, SMKN 1 Pemenang memiliki fasilitas pendukung pembelajaran, termasuk laboratorium bahasa dan hotel mini yang dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran vokasi dari sejumlah program keahlian, antara lain pariwisata, perhotelan, dan tata boga.

Percakapan kemudian bergeser pada satu hal yang tidak kalah penting: bagaimana sekolah mempersiapkan diri menghadapi bencana berikutnya.

Putri Victoria menanyakan sistem mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini yang diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar.

Kepala SMKN 1 Pemenang, Aswida Windartiningsih, menjelaskan bahwa edukasi kebencanaan telah menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Para siswa secara berkala mengikuti simulasi dan kegiatan kesiapsiagaan serta penanganan bencana agar memiliki pengetahuan dan kemampuan menghadapi kondisi darurat.

Bagi Gubernur NTB, pengalaman SMKN 1 Pemenang menunjukkan bahwa pembangunan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Ketangguhan juga harus dibangun melalui pengetahuan, kesiapan, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko bencana.

“Pemerintah provinsi juga memiliki program pembangunan terkait kebencanaan agar lebih siap sebagai daerah yang memang rawan bencana,” kata Miq Iqbal.

Dari pendidikan, kunjungan Putri Victoria berlanjut ke sektor kesehatan. Bersama Gubernur NTB dan rombongan UNDP, Putri Victoria mengunjungi Puskesmas Pemenang untuk melihat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat lokal.

Di Puskesmas Pemenang, Putri Victoria mendapatkan penjelasan mengenai operasional layanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk sistem terintegrasi untuk mendukung pemantauan vaksinasi dan pengendalian populasi dalam menghadapi penyebaran berbagai virus dan bakteri.

Kunjungan tersebut memperlihatkan sisi lain dari proses pemulihan Lombok Utara. Jika sekolah menunjukkan bagaimana generasi muda kembali memperoleh ruang belajar yang aman dan layak, puskesmas memperlihatkan bagaimana masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan.

Bagi Putri Victoria, kedua tempat tersebut menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai pembangunan berkelanjutan: memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan, masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, sekaligus memiliki kesiapan menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Delapan tahun setelah gempa 2018, jejak pemulihan di Lombok Utara tidak hanya terlihat dari bangunan yang berdiri kembali. Pemulihan juga tampak pada sekolah yang kembali hidup, siswa yang belajar dengan lebih aman, tenaga pendidik yang membangun budaya kesiapsiagaan, serta layanan kesehatan yang terus beradaptasi dengan teknologi.

Kunjungan Putri Victoria menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa ketangguhan pascabencana pada akhirnya bukan sekadar tentang bagaimana membangun kembali apa yang telah runtuh, tetapi bagaimana memastikan masyarakat menjadi lebih siap, lebih sehat, dan memiliki masa depan yang lebih baik. (AM/jmy/diskominfotikntb)

Mataram, NTB.Amarmedia.co.id — Kain songket, rotan, cukli, dan beragam kerajinan khas Nusa Tenggara Barat menyambut kedatangan Yang Mulia Putri Mahkota Swedia, Victoria Ingrid Alice Desiree, di Bale Kita, Kompleks Islamic Center Mataram, Sabtu (5/9/2026).

Setibanya di Bale Kita, Putri Victoria disambut Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Ketua Dekranasda NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal kemudian mendampingi Putri Victoria menyaksikan beragam produk kerajinan yang dipamerkan di Bale Kita.

Satu per satu karya diperkenalkan. Mulai dari kerajinan rotan dan cukli hingga kain songket beserta berbagai produk turunannya. Namun, kain songket khas Sasak tampak menjadi salah satu yang paling menarik perhatian Putri Victoria.

Saat Dr. Ahmad Munjizun memperkenalkan produk-produk Bale Kita, Putri Victoria tampak terkesan melihat keindahan dan detail kain songket, terutama ketika dijelaskan bahwa karya tersebut dibuat dengan keterampilan tangan para perajin perempuan.

Putri Victoria beberapa kali mengungkapkan kekagumannya terhadap karya tersebut. Ia bahkan menyampaikan bahwa waktu kunjungannya terasa terlalu singkat untuk mengeksplorasi lebih banyak kekayaan kerajinan dan budaya yang dimiliki Lombok.

Ungkapan tersebut kemudian menjadi salah satu momen yang menghidupkan suasana kunjungan di Bale Kita.

Tak hanya melihat produk, Putri Victoria juga berdialog langsung dengan kelompok masyarakat dan para perajin. Percakapan membawa mereka pada cerita yang lebih dalam: bagaimana masyarakat mempertahankan usaha dan kehidupan ekonomi setelah gempa bumi yang melanda Lombok dan Sumbawa pada 2018.

Para perajin menceritakan perjalanan mereka membangun kembali usaha, menghadapi berbagai tantangan, membuka akses pasar, hingga mencari peluang agar produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Putri Victoria menyimak cerita tersebut dengan penuh perhatian. Ia mengapresiasi kerja keras dan keuletan masyarakat Lombok yang mampu bangkit setelah bencana, sekaligus tetap menjaga keterampilan dan tradisi yang menjadi bagian dari identitas mereka.

Bagi para perajin, kain songket bukan sekadar benda kerajinan. Di balik sehelai kain terdapat keterampilan yang diwariskan, waktu yang panjang untuk menyelesaikan sebuah karya, dan penghidupan bagi keluarga. Bagi perempuan yang mengerjakannya, keterampilan tersebut sekaligus menjadi ruang untuk berdaya secara ekonomi.

Hal inilah yang membuat kunjungan Putri Victoria ke Bale Kita memiliki makna lebih dari sekadar melihat produk kerajinan.

Sebagai Goodwill Ambassador UNDP untuk Pembangunan Berkelanjutan, Putri Victoria memiliki perhatian terhadap isu-isu pengentasan kemiskinan, pembangunan masyarakat pedesaan, pendidikan, lingkungan, serta kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Bale Kita, isu-isu tersebut hadir dalam bentuk yang sangat nyata. Bukan dalam angka atau laporan, tetapi melalui cerita para perempuan yang menjaga tradisi sambil berusaha mempertahankan dan meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya.

Kekaguman Putri Victoria terhadap karya perajin perempuan Sasak sekaligus memperlihatkan bahwa kekayaan budaya lokal memiliki nilai yang jauh lebih luas. Ia dapat menjadi identitas, warisan, sekaligus kekuatan ekonomi masyarakat.

Sebelum meninggalkan Bale Kita, Putri Victoria kembali mengungkapkan bahwa waktu kunjungannya terlalu singkat untuk mengeksplorasi lebih banyak.

Ungkapan sederhana itu menjadi kesan yang kuat dari kunjungannya ke Bale Kita. Sebab Lombok memang tidak hanya memiliki karya yang indah untuk dilihat, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang perempuan, tradisi, ketangguhan, dan harapan masyarakat untuk terus tumbuh. (AM/jmy/DKI)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Menatap Sumbawa Emas 2050 berarti menyusun fondasi pembangunan jangka panjang selang 24 tahun ke depan. Gagasan ini tidak boleh dipahami secara dangkal sebatas warna politik atau tumpukan logam mulia di perut bumi. "Sumbawa Emas adalah wujud kemandirian ekonomi, daya saing daerah, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)" ujar Aldiansyah kepada awak media Jumat 4 September 2027.

Ketua Sumbawa Green Action ini menjelaskan bahwa Jika dibandingkan dengan Bali yang ditopang pariwisata budaya atau Lombok dengan bentang alamnya, Sumbawa berada pada persimpangan unik. Kendati memiliki potensi wisata seperti Air Mata Jitu hingga keanekaragaman hayati di Labuhan Jambu, sektor pariwisata Sumbawa masih membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan.

Dalam kondisi ini, sektor pertambangan mineral—emas dan tembaga—menjadi kekuatan dominan yang menggerakkan pilar ekonomi daerah. Kehadiran PT Intam sebagai salah satu entitas pemegang izin pertambangan bersama AMNT, SJR, dan SAM, menegaskan posisi Sumbawa dalam peta investasi nasional. "Namun, hadirnya modal kapitalis bernilai tinggi ini memicu pertanyaan mendasar: apakah kehadiran PT Intam dan industri sejenis otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi warga lokal?

Jawabannya adalah belum, selama pola relasi yang terbangun masih bersifat ekstraktif semata" ucap Aldiansyah.

Mengubah Orientasi: Dari Buruh Menjadi Mitra Rantai Pasok

Selama bertahun-tahun, diskusi antara daerah dan perusahaan pertambangan seperti PT Intam kerap kali mandek pada kuota tenaga kerja lokal. Wacana ini penting, tetapi tidak cukup untuk membangun struktur ekonomi yang tangguh.

Perspektif tersebut harus ditingkatkan ke level yang lebih strategis: seberapa besar perputaran uang dari operasional PT Intam yang menetap di tanah Sumbawa?

Untuk mewujudkan hal ini, Kata Gentar Alam akrab disapa. PT Intam tidak boleh beroperasi sebagai eksklave ekonomi yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus bertindak sebagai arsitek pembangunan dengan memaksa terjadinya integrasi ekonomi. Pada Sektor Pertanian & Peternakab, Kebutuhan konsumsi harian di wilayah operasional tambang harus dipasok langsung oleh petani dan peternak Sumbawa melalui kemitraan terstruktur dengan koperasi lokal.

 Pada  Sektor Perikanan:l, Nelayan lokal diberikan akses dan pembinaan standar mutu agar dapat menjadi pemasok tetap kebutuhan logistik perusahaan.

Dan  Sektor Usaha Lokal:l, UMKM dan kontraktor lokal harus dilibatkan dalam penyediaan jasa non-inti (non-core services).

Keberadaan PT Intam dan korporasi pertambangan lainnya di Kabupaten Sumbawa adalah kenyataan ekonomi yang harus dikelola secara rasional dan terukur. Tanpa intervensi kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah, investasi besar berisiko menyisakan keterasingan ekonomi bagi warga lokal.

Sumbawa Emas 2050 hanya akan terwujud apabila keberadaan PT Intam tidak sekadar diukur dari tonase emas yang keluar dari bumi, melainkan dari seberapa besar nilai tambahnya bertransformasi menjadi pendidikan yang lebih baik, peningkatan mutu kesehatan, serta kemandirian ekonomi masyarakat Sumbawa. (AM)

Oleh :  Abdul Ma'ruf Rahmat 

SUMBAWA Amarmedia.co.id — Narasi besar menuju "Sumbawa Emas 2050" yang digagas berbagai elemen masyarakat menaruh perhatian khusus pada peran sektor industri ekstraktif. Salah satu pemegang konsesi pertambangan yang menjadi sorotan adalah PT Intam, bersama dengan korporasi besar lainnya seperti PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), PT Sumbawa Juta Raya (SJR), dan PT Selatan Arc Minerals (SAM).

Dalam ulasan kritis yang disampaikan Ketua Sumbawa Green Action, Aldiansyah St (Gentar Alam), Jumat 4 September 2026. masuknya PT Intam dengan wilayah izin pertambangan di Pulau Sumbawa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, kehadiran investasi berskala besar membawa modal dan potensi dampak ekonomi makro. Di sisi lain, terdapat tantangan struktural terkait sejauh mana keberadaan industri tambang dapat memberikan kesejahteraan nyata bagi masyarakat lokal.

"Persoalan utama Sumbawa hari ini bukan pada ketersediaan sumber daya alam, melainkan bagaimana nilai tambah dari pengelolaan kekayaan tersebut—termasuk yang dikelola PT Intam—dapat kembali dan berputar di tengah masyarakat Sumbawa," ujar Aldiansyah.

Tantangan Integrasi Rantai Pasok

Hingga kini, keterlibatan masyarakat daerah dalam industri pertambangan kerap kali hanya diukur dari angka penyerapan tenaga kerja. Padahal, potensi ekonomi yang jauh lebih besar terletak pada integrasi rantai pasok lokal (local supply chain).

Guna mencegah ketergantungan yang timpang, Pemerintah Kabupaten Sumbawa didorong untuk menjembatani operasional PT Intam dan pelaku industri lainnya dengan sektor ekonomi rakyat. Kebutuhan logistik operasional tambang—mulai dari pasokan pangan harian (padi, daging, dan ikan) hingga jasa penunjang—seharusnya dapat dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal.

Ke depan, efektivitas regulasi dan ketegasan pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola industri pertambangan, termasuk operasional PT Intam, akan menjadi penentu apakah kekayaan mineral Sumbawa benar-benar menjadi pijakan menuju keberlanjutan atau sekadar menyisakan ketimpangan struktural. (AM)

Oleh : Aldiansyah ST (Gentar Alam) 

Ketua Sumbawa green Action

Sumbawa Emas bukan hanya sebatas slogan. Ia harus menjadi cerminan tentang seperti apa Kabupaten Sumbawa 24 tahun ke depan. Ini bukan sekadar kiasan.

Emas yang dimaksud bukan karena Sumbawa memiliki banyak gunung emas.  Bukan pula karena Sumbawa harus dibalut warna kuning sebagai simbol kekuasaan politik masa lalu.

Sumbawa Emas yang sesungguhnya adalah terciptanya masyarakat Sumbawa yang mandiri secara ekonomi, memiliki daya saing, serta pola pikir yang berkemajuan karena ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.

Hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Namun, semuanya bergantung pada sejauh mana Pemerintah Kabupaten Sumbawa mampu membaca potensi, mengelola kekayaan alam, dan membangun kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Bali, Lombok, dan Sumbawa: Apa yang Kita Miliki?

Bali dianugerahi bonus geografis yang luar biasa. Keindahan alam, budaya, dan pariwisatanya mampu menjadi mesin ekonomi yang menghidupi masyarakatnya.

Lombok juga demikian. Pulau ini memiliki tanah yang subur dan bentang alam yang luar biasa indah, mulai dari Gunung Rinjani hingga pesona Gili Trawangan dan Gili Air yang mampu menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Lalu, apakah Sumbawa juga dianugerahi kekayaan yang sama? Bisa jadi iya, dan bisa jadi belum. Dikatakan iya karena Sumbawa memiliki pesona alam yang luar biasa. 

Mulai dari Air Mata Jitu hingga Labuhan Jambu, tempat hiu paus bersuka ria dan menjadi salah satu destinasi yang memiliki daya tarik luar biasa.

Namun, harus kita akui bahwa hingga hari ini potensi pariwisata Sumbawa masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Bali dan Lombok.

Sebagai masyarakat Sumbawa, kita tentu tidak boleh berkecil hati.Sebab, Sumbawa memiliki kekayaan lain yang tidak kalah besar: kekayaan alam yang tersimpan di dalam perut bumi.

Sumber daya mineral seperti emas dan tembaga telah membawa industri pertambangan berskala besar ke wilayah Pulau Sumbawa. Bahkan, nilai ekonomi dari aktivitas pertambangan di Sumbawa memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian daerah maupun NTB secara keseluruhan.

Namun, di sinilah pertanyaan besarnya: Apakah masyarakat Sumbawa sudah sejahtera karena kekayaan alam tersebut?

Jawabannya jelas: masih jauh dari kata sejahtera.

Lalu, mengapa daerah yang memiliki kekayaan alam begitu besar belum mampu memberikan kesejahteraan yang sebanding kepada masyarakatnya?

Di sinilah persoalan sesungguhnya dimulai. Sumbawa Emas Membutuhkan Waktu Untuk mencapai kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat, Sumbawa tidak mungkin berubah dalam satu atau dua tahun.

Karena itu, saya membayangkan sebuah perjalanan panjang menuju Sumbawa Emas 2050.

Dua puluh empat tahun bukan waktu yang singkat. Tetapi juga bukan waktu yang terlalu lama jika pemerintah memiliki visi yang jelas, perencanaan yang matang, serta keberanian dalam mengambil kebijakan.

Kabupaten Sumbawa dan Potensi Ekonominya

Kabupaten Sumbawa terletak di bagian barat Pulau Sumbawa, pada sekitar 8°08'–9°07' LS dan 116°42'–118°22' BT.

Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah daratan sekitar 6.643,98 km², wilayah laut sekitar 4.912,46 km², dengan luas keseluruhan sekitar 11.556,44 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Sumbawa diperkirakan mencapai sekitar 543,7 ribu jiwa pada 2025. ( Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Dalam Angka 2025; BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.) 

Sumbawa juga dikenal sebagai daerah agraris. Sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat masih berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, terutama pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Pertanian menjadi salah satu sektor penting. Padi dan jagung merupakan komoditas utama, sementara peternakan sapi juga menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Di wilayah pesisir, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Artinya, Sumbawa sebenarnya memiliki modal ekonomi yang sangat besar.

Persoalannya bukan semata-mata pada ada atau tidaknya sumber daya. Persoalannya adalah bagaimana sumber daya tersebut dikelola agar nilai tambahnya kembali kepada masyarakat Sumbawa.

Ketika Industri Besar Masuk ke Sumbawa

Untuk mencapai Sumbawa Emas 2050, melihat potensi yang ada, cita-cita tersebut bukan sesuatu yang mustahil.

Terlebih lagi, Sumbawa memiliki sumber daya mineral yang besar. Emas, tembaga, dan berbagai mineral lainnya telah menjadi daya tarik bagi investasi berskala besar.

Kehadiran industri pertambangan raksasa di Pulau Sumbawa merupakan fakta yang tidak bisa kita abaikan. Di antaranya terdapat: PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dengan wilayah IUPK yang mencakup kawasan pertambangan di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk blok Batu Hijau, Elang, Lampui, dan Rinti. Sumber data sumber resmi ESDM secara langsung mengonfirmasi Kepmen No. 414 K/30/MEM/2017 

PT Sumbawa Juta Raya (SJR) dengan wilayah IUP eksplorasi yang berada antara lain di Kecamatan Ropang.

Sumber data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM/Ditjen Minerba); Minerba One Data Indonesia (MODI); Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Dinas ESDM NTB; Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa;

PT Intam dengan wilayah izin pertambangan yang cukup luas sumber data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM/Ditjen Minerba); Minerba One Data Indonesia (MODI); Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Dinas ESDM NTB; Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa;

PT Selatan Arc Minerals (SAM) yang juga memiliki wilayah izin pertambangan di Kecamatan Ropang. Sumber data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM/Ditjen Minerba); Minerba One Data Indonesia (MODI); Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat/Dinas ESDM NTB; Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa;

Besarnya modal yang masuk ke Sumbawa pada dasarnya memberikan dua kemungkinan: Sumbawa menjadi lebih sejahtera, atau Sumbawa justru menjadi daerah yang kaya sumber daya tetapi miskin secara struktural. Keduanya sangat bergantung pada regulasi, tata kelola, keberpihakan pemerintah, dan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun hubungan yang sehat dengan industri.

Jika salah langkah, Sumbawa berpotensi hanya menjadi tempat pengambilan sumber daya. Tetapi jika dikelola dengan bijaksana, Sumbawa dapat menjadi salah satu kabupaten yang memiliki daya saing ekonomi tinggi di Indonesia. Pemerintah Harus Mampu Membaca Peta Ekonomi Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus mampu membangun sinergi dengan industri.

Namun sinergi tersebut tidak boleh hanya berbicara mengenai investasi dan tenaga kerja. Pemerintah harus melihat seluruh rantai pasok industri sebagai peluang ekonomi masyarakat lokal.

Jika perusahaan membutuhkan beras dalam jumlah besar, mengapa kebutuhan tersebut tidak dipasok langsung dari petani Sumbawa? Jika perusahaan membutuhkan daging, mengapa tidak dipasok dari peternak Sumbawa?

Jika perusahaan membutuhkan ikan, mengapa tidak dipasok langsung dari nelayan Sumbawa?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut sebenarnya memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

Petani Harus Menjadi Bagian dari Rantai Industri

Dinas Pertanian harus lebih aktif membaca kebutuhan industri. Bukan sekadar memberikan bantuan bibit atau pupuk, tetapi memastikan petani mampu menghasilkan produk dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan standar yang sesuai dengan kebutuhan pasar industri.

Pemerintah dapat membangun pola kemitraan antara perusahaan, koperasi, dan kelompok tani. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan kepastian pasokan, sementara petani mendapatkan kepastian pasar.

Peternak Juga Harus Mendapatkan Ruang

Hal yang sama harus dilakukan terhadap sektor peternakan. Kebutuhan daging perusahaan seharusnya dapat menjadi pasar yang potensial bagi peternak lokal. Pemerintah melalui dinas terkait harus memastikan peternak memiliki kapasitas produksi, kualitas ternak, standar kesehatan, serta sistem distribusi yang mampu memenuhi kebutuhan industri.

Nelayan Jangan Hanya Menjadi Penonton

Demikian pula dengan sektor perikanan. Jika industri membutuhkan ikan dan hasil laut, maka nelayan Sumbawa harus mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok tersebut. Dengan sistem yang tepat, industri tidak hanya menjadi tempat masyarakat mencari pekerjaan. Industri juga dapat menjadi pasar bagi produk masyarakat.

Inilah yang seharusnya menjadi paradigma baru pembangunan Sumbawa.

 Dari Tenaga Kerja Menuju Ekonomi Lokal

Selama ini pembicaraan mengenai manfaat investasi sering berhenti pada satu hal: berapa banyak tenaga kerja lokal yang diserap? Itu penting. Tetapi sesungguhnya belum cukup. Kita harus naik satu tingkat: Berapa banyak uang industri yang berputar dan tinggal di Sumbawa? Inilah pertanyaan yang jauh lebih strategis.

Sebab, kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak orang yang bekerja di perusahaan.

Kesejahteraan juga ditentukan oleh seberapa besar masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai ekonomi industri. Petani menjadi pemasok. Peternak menjadi pemasok. Nelayan menjadi pemasok. Pelaku UMKM menjadi penyedia jasa. Pengusaha lokal menjadi kontraktor Pemuda menjadi tenaga kerja terampil. Koperasi menjadi penghubung antara masyarakat dan industri.

Jika seluruh ekosistem ini berjalan, maka investasi tidak hanya menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi menghasilkan perputaran ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sumbawa Emas 2050: Kaya Sumber Daya, Kaya Masyarakatnya

Sebesar apa pun investor yang masuk ke Kabupaten Sumbawa, kesejahteraan tidak akan pernah terwujud jika pemerintah buta terhadap pemetaan potensi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pemberi izin atau penonton ketika industri beroperasi. Pemerintah harus menjadi arsitek pembangunan ekonomi daerah.

Pemerintah harus mengetahui: Apa yang dibutuhkan industri? Apa yang dimiliki masyarakat? Apa yang dapat diproduksi masyarakat? Apa yang harus dipersiapkan pemerintah?

Dan bagaimana seluruh kebutuhan industri tersebut dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat Sumbawa?

Jika pemerintah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara konkret, maka industri pertambangan tidak lagi hanya menjadi cerita tentang emas yang keluar dari perut bumi.

Emas itu harus berubah menjadi pendidikan yang lebih baik. Emas itu harus berubah menjadi petani yang lebih sejahtera. Emas itu harus berubah menjadi peternak yang memiliki pasar. Emas itu harus berubah menjadi nelayan yang memiliki kepastian pendapatan. Emas itu harus berubah menjadi UMKM yang tumbuh.

Emas itu harus berubah menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dan pada akhirnya, emas itu harus berubah menjadi kesejahteraan masyarakat Sumbawa.  Itulah makna sesungguhnya dari: SUMBAWA EMAS 2050 Bukan sekadar slogan. Bukan sekadar warna. Bukan sekadar narasi politik.

Tetapi sebuah visi pembangunan yang menjadikan kekayaan alam sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi dan kemajuan masyarakat.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa banyak emas yang berhasil kita keluarkan dari perut bumi.

Ukuran keberhasilannya adalah seberapa besar masyarakat Sumbawa menikmati manfaat dari kekayaan yang Tuhan titipkan di tanah mereka.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id— Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Sumbawa, H. Faisal, S.Ag.M.M.Inov, menghadiri acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pengawas dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (4/9/2026).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB, Dr. H. Zamroni Aziz, S.HI., M.HI., yang bertempat di Aula Lantai IV Kantor Wilayah Kemenag NTB. Acara sakral ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat di lingkungan Kanwil Kemenag NTB serta para Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Sejumlah pejabat yang resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam kesempatan tersebut meliputi:  H. Suryanto, S.Ag. — Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Mukhlasudin, S.H. — Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (PAI),  Suryadin, S.E. — Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad),  Sri Astuti, S.Pd.I. — Penyelenggara Zakat dan Wakaf,  H. Adiat Hasan, S.Ag. — Kepala MAN 1 Sumbawa, Muhammad Ridwan, S.Pd. — Kepala MAN 3 Sumbawa, Lalu Istiqlal — Kepala MTsN 2 Mataram,  Masbuhin, S.Pd. — Kepala MAN 2 Lombok Timur,  Abdullah Asyikin, S.Ag. — Kepala MTsN 3 Sumbawa,  H. Abdul Wahid, S.Ag. — Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Sumbawa, Winadi Al Bayani, S.Pd. — Kepala MTsN 1 Sumbawa, Alia Farida, S.Pd. — Kepala MIN 1 Sumbawa,  Drs. H. Ahyar — Kepala MTsN 3 Sumbawa dan  Ahmad Jafar, S.Pd. — Kepala MAN 2 Sumbawa

Rangkaian acara pelantikan berlangsung dengan hikmat, tertib, dan lancar dari awal hingga akhir. Melalui rotasi dan penyegaran struktur ini, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan pendidikan di wilayah NTB. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.I.P., menumpahkan perhatian serius terhadap tata kelola distribusi dan dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat oleh distributor bahan bangunan di Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sumbawa bersama Dinas Koperindag, DPMPTSP, Gabungan LSM, serta Manajemen CV Sumber Mas, Jumat (4/9/2026).

Dalam pandangannya, Muhammad Zain mengungkapkan pengalamannya sendiri saat melakukan pembeli material secara langsung. Ia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan prosedur pelayanan di tingkat distributor (KBLI 46638) agar tidak tumpang tindih dengan fungsi toko eceran/ritel (KBLI 47528).

Muhammad Zain akrab di sapa Rosy menegaskan bahwa keberadaan distributor skala besar seharusnya memberikan perlakuan yang adil dan sama (fair treatment) bagi seluruh pelaku usaha dan toko eceran yang tersebar di wilayah kecamatan.

"Semangat kita adalah bagaimana ekonomi di Kabupaten Sumbawa berkembang secara sehat. Jangan sampai usaha skala besar mendapatkan keuntungan maksimal, tetapi di sisi lain justru mematikan pengusaha-pengusaha lokal atau toko bangunan kecil di kecamatan," tegas Politisi Golkar tersebut.

Ia juga menyoroti beberapa poin krusial yang perlu menjadi perhatian bersama, mengingat banyaknya proyek konstruksi dan masuknya investor di Kabupaten Sumbawa, distributor utama hendaknya berkolaborasi dan merangkul pengusaha lokal serta UMKM setempat melalui skema kemitraan yang transparan.

Pembelian barang dalam jumlah besar hendaknya ditertibkan secara administratif, termasuk penerbitan faktur pajak yang sah untuk mencegah potensi pembayaran pajak ganda (double tax) serta menjamin efisiensi harga di tingkat pengecer.

Distributor disarankan membangun skema langganan dan kemitraan yang memudahkan toko-toko kecil di kecamatan, misalnya melalui kemudahan sistem komunikasi dan transaksi transfer, tanpa harus memotong rantai pasar eceran lokal.

Sorotan LSM: Minta Hentikan Praktik "Tiga Keuntungan" dan Jamin Bebas Intimidasi

Dinamika RDP kian mendalam saat perwakilan aliansi LSM Syaifullah menyampaikan pernyataan penutupnya, menilai indikasi monopoli terjadi karena adanya pemanfaatan ganda fungsi distributor dan pengecer untuk meraup keuntungan berlapis-lapir (triple margin).

"Mereka belanja ke produsen dapat untung, jualan ke pengecer dapat untung, lalu jualan lagi langsung ke konsumen akhir dapat untung. Ini indikasi monopoli yang jelas dan merugikan pedagang kecil. Kami meminta praktik tidak adil ini segera dihentikan," tegas syaiful.

Senada dengan hal tersebut, Ketua LSM GEMPAR NTB, Jahuddin Denis mengibaratkan fleksibilitas operasional entitas distributor-pengecer tersebut seperti 'bunglon' yang berganti baju sesuai kepentingan harga modal dan harga jual. Aliansi LSM juga meminta DPRD dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan perlindungan agar para pedagang kecil di kecamatan tidak mendapatkan intimidasi atau diskriminasi pasca-menyampaikan aspirasinya dalam RDP ini.

Menutup jalannya rapat, Muhammad Zain bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Sumbawa meminta instansi teknis seperti Dinas Koperindag dan DPMPTSP untuk tidak ragu membuka data perizinan serta melakukan pengawasan ketat di lapangan.

"Kami berharap lembaga DPRD bersama instansi terkait dapat melakukan evaluasi menyeluruh secara all-out. Kita ingin memastikan batas-batas operasional (SOP) distributor ditaati, kesesuaian harga dijaga, dan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan tanpa ada celah permainan yang merugikan masyarakat," pungkas Muhammad Zain.

Seluruh masukan dan dinamika RDP ini telah dirumuskan secara resmi ke dalam 5 poin Rekomendasi Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa untuk dieksekusi oleh pihak manajemen CV Sumber Mas serta dinas teknis terkait. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Manajemen CV Sumber Mas menyatakan kesiapan penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Jumat (4/9/2026). Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menciptakan iklim usaha bahan bangunan yang sehat, transparan, serta saling menguntungkan dengan para pedagang eceran (retail) lokal.

RDP yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.I.P., serta dihadiri jajaran anggota DPRD, Kepala Dinas Koperindag Adi Nusantara, Sekretaris DPMPTSP Dira, aliansi gabungan LSM, dan perwakilan pedagang eceran dari kecamatan.

Dalam forum RDP tersebut, Perwakilan Manajemen CV Sumber Mas, Bapak Dali, menegaskan bahwa sejak awal perusahaan senantiasa beroperasi sesuai dengan regulasi perizinan berbasis risiko pada sistem Online Single Submission (OSS) BKPM. CV Sumber Mas memiliki dua entitas perizinan terpisah, yaitu CV Sumber Mas (KBLI 46638) yang Bergerak di Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Distributor/Grosir) yang berlokasi di Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km 5, Kelurahan Samapuin.

Kemudian CV Sumber Mas MO (KBLI 47528) yang Bergerak di Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan di Jl. Diponegoro No. 18, Kelurahan Bugis.

Pihak DPMPTSP Kabupaten Sumbawa dalam kesempatan tersebut turut mengonfirmasi bahwa secara administratif kedua entitas usaha CV Sumber Mas terdaftar secara sah di lokasi yang terpisah.

Meski demikian, merespons aspirasi para pedagang kecil terkait kekhawatiran persaingan harga dan fasilitas pengiriman (free ongkir), pihak manajemen CV Sumber Mas menyambut terbuka saran dan masukan yang disampaikan.

Manajemen CV Sumber Mas menyampaikan komitmen teguh untuk segera mengimplementasikan poin-poin hasil RDP. Perusahaan siap mempertegas pemisahan operasional, administrasi, dan sistem kuitansi antara entitas distributor dan toko pengecer guna memastikan tidak ada benturan aktivitas distribusi.

Selain itu, CV Sumber Mas juga akan melakukan penyesuaian dan peninjauan kembali (review) terhadap kebijakan pengiriman barang serta menerapkan skema fair pricing. Langkah ini bertujuan agar pedagang eceran di tingkat kecamatan memperoleh margin selisih harga yang adil dan rasional, sehingga tetap dapat tumbuh dan bersaing secara sehat.

"Kami menyambut baik arahan dan rekomendasi dari Komisi II DPRD, Dinas Koperindag, maupun DPMPTSP Sumbawa. Keberadaan para pengecer dan pedagang lokal di kecamatan adalah mitra strategis kami. CV Sumber Mas ingin tumbuh bersama pelaku UMKM di Sumbawa, bukan mematikan mereka," ujar Dali perwakilan manajemen CV Sumber Mas.

CV Sumber Mas juga menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan mitra toko eceran serta bersinergi penuh dengan Tim Pengawasan Gabungan Pemkab Sumbawa guna memastikan seluruh aktivitas distribusi berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan aturan tata niaga yang berlaku. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan Aliansi Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dugaan praktik monopoli, persaingan usaha tidak sehat, serta ketidaksesuaian izin Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) oleh CV Sumber Mas, Jumat (4/9/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sumbawa. Turut hadir anggota Komisi II Juliansyah, SE dan Muhammad Zain, SIP., Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Adi Nusantara, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), gabungan LSM (GEMPAR NTB, LPPD, ITK, dan LPRI), manajemen CV Sumber Mas, serta perwakilan pedagang eceran bahan bangunan dari tingkat kecamatan.

Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Wisma, menyampaikan bahwa RDP ini digelar merespons surat dari gabungan LSM yang melayangkan lima poin tuntutan. Fokus utama klarifikasi tertuju pada pengoperasian Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI 46638 (Perdagangan Besar/Distributor) oleh CV Sumber Mas yang diduga melakukan penjualan langsung (direct selling) kepada konsumen akhir (end-user).

Ketua LSM GEMPAR NTB, Jahuddin Denis, yang mewakili aliansi Gabungan LSM menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurutnya, praktik distributor yang merambah hingga pasar eceran dinilai sebagai bentuk "praktik kanibal" yang perlahan mematikan toko bahan bangunan skala kecil di kecamatan.

Dampak di lapangan dirasakan langsung oleh para pedagang eceran kecamatan. Salah seorang perwakilan pedagang mengungkapkan bahwa kebijakan gratis ongkos kirim (free ongkir) hingga radius 30 km yang diterapkan CV Sumber Mas/toko eceran terafiliasimya telah memutus rantai pendapatan pedagang lokal. Selain itu, disparitas dan margin harga yang sangat tipis antara harga modal yang didapat pedagang kecil dari distributor dengan harga jual eceran toko milik CV Sumber Mas ke konsumen umum, membuat perputaran modal pedagang eceran menjadi sangat lambat hingga terancam gulung tikar.

Klarifikasi CV Sumber Mas dan Penjelasan Dinas Terkait

Menanggapi tuduhan tersebut, Perwakilan Manajemen CV Sumber Mas, Bapak Dali, menjelaskan bahwa pihaknya beroperasi menggunakan dua entitas perizinan usaha yang terpisah di sistem Online Single Submission (OSS) BKPM yakni CV Sumber Mas (KBLI 46638) yang bergerak di Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (Distributor/Grosir) yang berlokasi di Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km 5, Kelurahan Samapuin.

Kemudian CV Sumber Mas MO (KBLI 47528) yang bergerak di Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 18, Kelurahan Bugis.

Pihak manajemen mengklaim telah menerapkan skema harga yang berbeda antara penjualan grosir untuk toko mitra dengan harga di toko eceran milik mereka.

Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Sumbawa Dira membenarkan bahwa secara administratif pada data OSS, kedua NIB/KBLI tersebut terdaftar resmi di lokasi yang terpisah. Mengenai pengambilan barang eceran di gudang besar Samapuin, hal itu dijelaskan secara teknis dimungkinkan apabila toko eceran memiliki keterbatasan area penyimpanan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, menerangkan kerangka PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Secara hukum, satu entitas induk diperbolehkan memiliki unit grosir dan eceran selama tidak memicu persaingan tidak sehat. Indikasi monopoli umumnya diukur apabila penguasaan pasar melebihi 50% atau secara nyata mematikan pelaku usaha lain. Pihaknya menyarankan peningkatan pengawasan dan pelaporan transparan aktivitas distribusi bahan bangunan.

Berdasarkan dinamika diskusi, penyampaian aspirasi, serta kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam RDP, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan 5 (lima) poin Rekomendasi sebagai berikut:

Pertama ; meminta CV Sumber Mas diwajibkan secara tegas memisahkan operasional, sistem administrasi transaksi, dan kuitansi antara entitas Distributor/Grosir (KBLI 46638) dan Toko Pengecer (KBLI 47528). Entitas distributor dilarang keras melakukan transaksi penjualan langsung (direct selling) kepada konsumen akhir (end-user).

Kedua :  Meminta manajemen CV Sumber Mas untuk meninjau dan menyesuaikan kembali kebijakan pengiriman barang gratis (free ongkir) radius 30 km ke wilayah kecamatan. CV Sumber Mas diminta menerapkan skema fair pricing dengan memberikan margin selisih harga yang adil dan rasional antara harga jual grosir ke toko eceran mitra dan harga jual toko eceran milik CV Sumber Mas ke konsumen umum, agar toko-toko kecil di kecamatan dapat bersaing secara sehat.

Ketiga : Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa merujuk Dinas Koperasi, UKM, Perindag bersama DPMPTSP untuk menyusun dan merumuskan regulasi/Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Tata Niaga dan Zonasi Distribusi Bahan Bangunan guna memproteksi keberlangsungan UMKM dan pengecer lokal di tingkat kecamatan.

Keempat; membentuk Tim Pengawasan Gabungan yang terdiri dari Komisi II DPRD, Dinas Koperindag, dan DPMPTSP untuk melakukan uji petik (monitoring dan evaluasi) secara berkala di lapangan terkait pola distribusi, gudang penyimpanan, serta aktivitas transaksi CV Sumber Mas dan pelaku usaha distributor lainnya.

Kelima ; mendorong seluruh pelaku usaha distributor bahan bangunan di Kabupaten Sumbawa untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha dan pola distribusi secara transparan dan berkala melalui sistem resmi DPMPTSP dan Dinas Koperindag Kabupaten Sumbawa.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Rusunawa Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kota Mataram, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, khususnya pada peringatan Bulan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diiringi peningkatan permintaan kebutuhan pokok masyarakat.

Mewakili Kepala Distanbun NTB, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP), Irene Selviani, SP., MM., menyampaikan bahwa pemilihan lokasi di kawasan pemukiman warga bertujuan agar masyarakat dapat mengakses bahan pangan murah secara langsung dan mudah.

"Kegiatan GPM ini dilaksanakan di Kelurahan Mandalika, salah satu kelurahan berdaya. Kami sengaja memilih lokasi yang langsung berada di kawasan pemukiman penduduk seperti Rusunawa Montong Are agar antusiasme dan akses warga semakin dekat," ujar Irene di lokasi kegiatan.

Irene menjelaskan, selama peringatan bulan Maulid, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan permintaan cukup tinggi di pasaran. Di antaranya adalah minyak goreng serta daging ayam ras, yang menjadi komoditas paling banyak diburu oleh warga.

"Di GPM ini, kami mengusahakan komoditas seperti daging ayam tetap hadir. Harga daging ayam di sini dijual seharga Rp37.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang saat ini mencapai Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram," terangnya.

Melihat antusiasme warga yang tinggi, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus hadir dalam mengawal ketersediaan pangan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Setelah Kelurahan Mandalika, rangkaian GPM selanjutnya dijadwalkan berlangsung di halaman Rumah Sakit Mandalika, Sengkol, pada 5 September mendatang.

Di akhir penyampaiannya, Irene mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam berbelanja dan mengonsumsi pangan sesuai kebutuhan.

"Kami berharap masyarakat tetap bijak berbelanja, belilah sesuai dengan kebutuhan, dan mari bersama-sama stop boros pangan," pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Mandalika, Lalu Heru Nuryadin, S.H., menyampaikan bahwa tingginya animo masyarakat tidak lepas dari publikasi masif yang dilakukan pihak kelurahan melalui media sosial jauh sebelum kegiatan berlangsung.

"Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Informasi kegiatan ini sudah kami publikasikan jauh hari melalui media sosial. Ternyata yang datang bukan hanya warga Rusunawa, tetapi juga masyarakat dari kelurahan sekitar seperti Babakan, Turida, hingga Bertais," ujar Lalu Heru Nuryadin saat ditemui di lokasi kegiatan.

Heru menjelaskan, bahan pokok yang paling diburu warga antara lain beras, minyak goreng, dan bawang merah. Meski wilayah Kelurahan Mandalika berada dekat dengan Pasar Induk Bertais, warga tetap memilih berbelanja di program pangan murah ini karena terdapat selisih harga yang cukup signifikan dari harga pasar.

"Walaupun lokasi kami dekat dengan pasar induk, masyarakat sangat peka terhadap selisih harga. Beda harga sedikit saja, warga langsung berbondong-bondong datang. Ke depan, jika ada kegiatan serupa, kami di tingkat kelurahan selalu siap untuk memfasilitasi," tambahnya.

Sebagai salah satu wilayah padat penduduk di Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Mandalika mencatat jumlah penduduk mencapai 4.558 Kepala Keluarga (KK) dengan total 13.650 jiwa. Angka tersebut menempatkan Mandalika di urutan ke-4 terbanyak secara jumlah jiwa di wilayah Kota Mataram.

Melihat potensi demografi tersebut, Kelurahan Mandalika kini resmi masuk ke dalam program strategis Kelurahan Berdaya Transformatif yang digagas oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, guna memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berbasis kelurahan.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah ini merupakan agenda berkala. Sebelumnya, kegiatan serupa juga pernah digelar oleh Pemerintah Kota Mataram pada bulan Ramadan lalu untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.(AM/san)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Kebakaran menghanguskan satu unit rumah panggung milik Hamzah di Dusun Ai Bari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa pada Rabu (2/9/2026) malam. Diduga akibat material bangunan yang terbuat dari kayu, api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi bangunan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa menerima laporan insiden tersebut pada pukul 22.35 WITA. Menindaklanjuti laporan warga, Mako Damkartan mengerahkan Peleton 1, Regu 1 Penyelamatan, dan Regu 3 Zona Moyo Hilir dengan membawa dua unit fire truck serta satu unit mobil rescue.

Petugas tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) pada pukul 22.53 WITA dan langsung melakukan upaya pemadaman. Akses jalan yang sempit serta jarak lokasi yang lumayan jauh sempat menjadi kendala bagi armada pemadam di perjalanan. Meski demikian, berkat kesigapan warga setempat yang bahu-membahu bersama petugas, kobaran api berhasil dilokalisasi sehingga tidak merembet ke pemukiman warga lainnya.

"Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 23.20 WITA dalam kondisi aman, lancar, dan terkendali," ujar Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Syahruddin Fachri, S.P., mewakili Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa.

Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, kerugian material ditaksir mencapai Rp80.000.000. Hingga saat ini, penyebab pasti memicu timbulnya api masih dalam proses penyelidikan pihak berwenang. Setelah memastikan area TKK benar-benar aman, seluruh personel Damkartan kembali ke pos masing-masing pada pukul 23.39 WITA. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id  -2 September 2026 — PT PLN (Persero) mempertegas komitmennya dalam mewujudkan keadilan energi hingga ke wilayah pelosok dan terpencil di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, PLN memaparkan rencana strategis percepatan program Listrik Desa (Lisdes) untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah pegunungan Sumbawa.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma SIP, Sekretaris Komisi II H Zohran SH, Anggota Komisi II Ridwan SP MSi z Juliansyah SE, H Andi Mappelepui. Dari Pemda hadir Bapperida Kaharuddin.

Sistem kelistrikan di Kabupaten Sumbawa saat ini berada dalam kondisi aman dan surplus, terutama pascamasuknya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW. Pasokan daya dipastikan mencukupi kebutuhan masyarakat maupun iklim investasi. Fokus PLN kini diarahkan pada percepatan pemerataan akses listrik bagi masyarakat di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Manager Sub Bidang Perencanaan Sistem Kelistrikan UIW NTB   I Nyoman Suparta, menjelaskan  bahwa PLN menargetkan 5 desa di Kabupaten Sumbawa yang belum teraliri listrik secara maksimal dari jaringan utama—yakni Desa Tepal, Bao Desa, Desa Tangkan Pulit, Desa Batu Rotok, dan Desa Mungkin—dapat sepenuhnya menikmati aliran listrik PLN pada akhir tahun 2026.

Sementara itu Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan / Manager Lisdes PLN UIW NTB  Hendra M. Aditia, menjelaskan bahwa seluruh perizinan penting terkait penggunaan kawasan hutan dari Kementerian LHK telah rampung, didukung peningkatan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

"Izin pinjam pakai kawasan hutan sudah selesai, dan kami telah meninjau langsung medan di lapangan. Penarikan jaringan sepanjang kurang lebih 18 km ini siap dieksekusi dengan target penyelesaian pada Desember 2026," ujar Hendra.

Dalam merealisasikan target tersebut, PLN menghadapi tantangan medan geografis yang berat serta jalur ekstrem menuju kawasan pegunungan. PLN mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Komisi II DPRD Sumbawa yang siap membantu kelancaran pengawalan mobilisasi material serta koordinasi di lapangan.

Selain penuntasan listrik desa, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sumbawa juga bergerak cepat merespons keluhan warga. Tim teknik dijadwalkan langsung melakukan pemetaan serta penataan ulang jaringan (relokasi tiang) yang berdekatan dengan permukiman demi memastikan keselamatan masyarakat.

Melalui sinergi erat bersama Pemkab Sumbawa, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat, PLN optimistis rasio desa berlistrik di Nusa Tenggara Barat dapat segera mencapai 100%. (AM)

JAKARTA.Amarmedia.co.id - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menegaskan tetap menjalankan peran sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Hari Pers Nasional (HPN) 2027, dengan komitmen memperluas keterlibatan seluruh konstituen Dewan Pers agar perhelatan nasional insan pers tersebut semakin inklusif dan merepresentasikan seluruh ekosistem pers Indonesia.

Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Dewan Pers dan Pengurus Pusat PWI di Jakarta, Rabu (2/9/2026), yang secara khusus membahas penyelenggaraan HPN dan wacana perubahan tata kelolanya.

Pertemuan dihadiri Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, serta anggota Dewan Pers Abdul Manan, Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, dan Rosarita Niken Widiastuti.

Delegasi PWI dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Umum Badar Subur, Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum Anrico Pasaribu, Marah Sakti Siregar, serta sejumlah pengurus PWI Pusat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, PWI juga menyerahkan pendapat hukum resmi sebagai bagian dari penjelasan mengenai landasan hukum, sejarah, dan praktik kelembagaan penyelenggaraan HPN selama ini.

PWI Jelaskan Akar Sejarah HPN

Di hadapan pimpinan dan anggota Dewan Pers, Akhmad Munir memaparkan sejarah lahirnya HPN yang tidak dapat dilepaskan dari perjalanan PWI.

Tanggal 9 Februari yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional memiliki hubungan historis langsung dengan kelahiran PWI pada 9 Februari 1946 di Surakarta.

Gagasan penetapan Hari Pers Nasional secara formal kemudian lahir dari Kongres PWI di Padang pada 1978, dibahas dalam forum Dewan Pers pada masa itu, dan akhirnya memperoleh pengakuan negara melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Hari Pers Nasional.

“Pemilihan tanggal 9 Februari memiliki kaitan sejarah yang tidak terpisahkan dengan berdirinya PWI pada 1946. Karena itu, kedudukan historis dan kelembagaan PWI dalam penyelenggaraan HPN tidak dapat begitu saja disamakan dengan organisasi pers lainnya,” kata Akhmad Munir.

Munir menjelaskan, selama kurang lebih empat dekade PWI secara konsisten menjalankan tanggung jawab penyelenggaraan HPN dengan melibatkan pemerintah, Dewan Pers, pemerintah daerah, organisasi pers, perusahaan pers, dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai unsur masyarakat.

Praktik yang berlangsung selama puluhan tahun tersebut, menurut PWI, telah membentuk kontinuitas kelembagaan yang harus menjadi salah satu pertimbangan penting apabila tata kelola HPN hendak diperbarui.

Bahkan dalam Siaran Pers Dewan Pers tanggal 31 Agustus 2026, PWI disebut sebagai organisasi wartawan yang selama ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara HPN.

Dalam pertemuan itu PWI juga menegaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 masih menjadi dasar hukum penetapan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.

PWI memahami adanya pandangan bahwa Keppres tersebut perlu diperbarui karena lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tidak mengatur secara eksplisit siapa yang menjadi penanggung jawab HPN.

Namun menurut PWI, keadaan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada suatu lembaga atau organisasi pers untuk secara sepihak mengganti praktik penyelenggaraan yang selama ini telah berjalan.

“PWI tidak menolak apabila regulasi HPN hendak diperbarui. Tetapi sepanjang belum ada ketentuan hukum baru yang sah, kontinuitas penyelenggaraan HPN harus terus dijaga sebagai momentum persatuan insan pers nasional,” ujar Munir.

PWI juga menegaskan hubungan ideal antara Dewan Pers dan organisasi-organisasi pers berdasarkan Undang-Undang Pers adalah hubungan kemitraan dalam membangun kehidupan pers nasional.

Karena itu, upaya memperluas keterlibatan konstituen Dewan Pers dalam HPN harus ditempatkan dalam kerangka kolaborasi dan penguatan HPN, bukan menjadi alasan untuk mempertentangkan organisasi pers satu dengan lainnya.

Dewan Pers Dorong HPN Lebih Inklusif

Penjelasan sejarah, hukum, dan kelembagaan yang disampaikan PWI mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut.

Secara umum, para anggota Dewan Pers dapat memahami penjelasan mengenai posisi historis PWI dalam HPN. Sejumlah anggota Dewan Pers, di antaranya Muhammad Jazuli, Yogi Hadi Iswanto, Maha Eka Swasta, Rosarita Niken Widiastuti, serta Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, menyampaikan pandangan yang pada pokoknya mendorong agar penyelenggaraan HPN 2027 apabila tetap berada di bawah tanggung jawab PWI dilaksanakan secara lebih inklusif dan akomodatif terhadap konstituen Dewan Pers lainnya.

Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat juga menekankan pentingnya semangat inklusivitas dalam penyelenggaraan HPN ke depan.

Akhmad Munir menyambut positif pandangan tersebut.

Menurutnya, mempertahankan sejarah dan kontinuitas kelembagaan PWI tidak berarti menjadikan HPN sebagai kegiatan eksklusif PWI.

“HPN adalah milik seluruh insan pers Indonesia. PWI tidak pernah mengklaim HPN sebagai milik eksklusif PWI. Justru kami menyambut baik apabila seluruh konstituen Dewan Pers dapat terlibat secara aktif sehingga HPN benar-benar menjadi rumah bersama masyarakat pers Indonesia,” katanya.

PWI pun menyatakan siap membuka ruang keterlibatan lebih luas bagi seluruh konstituen Dewan Pers dalam penyelenggaraan HPN 2027, baik dalam kepanitiaan, penyusunan agenda maupun berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HPN.

Dalam pertemuan tersebut, anggota Dewan Pers Abdul Manan meminta PWI memperhatikan pula nuansa psikologis organisasi-organisasi konstituen lainnya apabila PWI tetap menjadi penanggung jawab HPN.

PWI menghormati pandangan tersebut dan terbuka terhadap pembahasan pembaruan regulasi HPN.

Namun PWI berpandangan setiap perubahan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang tepat, berdasarkan kajian sejarah dan hukum secara utuh, serta melibatkan para pemangku kepentingan pers, termasuk PWI sebagai organisasi yang mempunyai hubungan historis langsung dengan lahirnya HPN.

Bagi PWI, pembaruan regulasi tidak seharusnya menghilangkan fakta sejarah yang justru menjadi alasan tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional.

PWI Siap Rangkul Seluruh Konstituen pada HPN 2027

Pertemuan tersebut sekaligus membuka jalan bagi penyelenggaraan HPN 2027 yang lebih kolaboratif.

PWI memandang aspirasi Dewan Pers mengenai inklusivitas dapat diakomodasi tanpa harus memutus kontinuitas kelembagaan penyelenggaraan HPN yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Karena itu, PWI akan mempersiapkan penyelenggaraan HPN 2027 dengan semangat baru: mempertahankan sejarah, memperkuat persatuan, dan memperluas partisipasi seluruh elemen pers nasional.

“HPN milik seluruh insan pers nasional. Kami menyambut baik keterlibatan aktif seluruh konstituen Dewan Pers. Namun sejarah dan kedudukan kelembagaan PWI tidak dapat dialihkan begitu saja tanpa dasar hukum yang sah. Selama belum terdapat regulasi baru, PWI akan melanjutkan tanggung jawabnya dan bersiap menyelenggarakan HPN 2027 bersama seluruh elemen pers nasional," tegas Akhmad Munir.

PWI berharap dengan pertemuan ini akar sejarah kelahiran HPN tetap kita hormati, dengan penyelenggaraannyg semakin terbuka, inklusif, kalaboratif dan menjadi representasi semangat bersama seluruh masyarakat pers Indonesia. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran manajemen PT PLN (Persero) UIW  NTB dan Sumbawa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa di Ruang Rapat Komisi II, Rabu (2/9/2026). Pertemuan ini berfokus pada percepatan Program Listrik Masuk Desa (Lisdes), penanganan keluhan jaringan, serta pemenuhan keadilan energi bagi masyarakat di wilayah terpencil dan pegunungan.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sumbawa I Nyoman Wisma SIP dan dihadiri Sekretaris Komisi II H. Zohran, S.H., serta anggota Komisi II H. Andi Mappelepui, Kaharuddin Z.SH, dan Ridwan, S.P.M.Si dan Juliansyah SE. Hadir pula Kepala Bidang Infrastruktur Bapperida Sumbawa Kaharuddin, jajaran manajemen PLN mulai dari UIP, UIW NTB, UP2K, hingga UP3 Sumbawa, serta perwakilan tokoh masyarakat Desa Tepal Ali Amrullah 

Dalam pembukaannya, Wisma menyampaikan apresiasi atas keandalan pasokan listrik yang kini telah menjangkau hingga wilayah pelosok. Meski begitu, Komisi II memberikan catatan kritis terkait permohonan perluasan jaringan yang belum terealisasi sejak 2025 di Kecamatan Ree, serta bahaya keselamatan akibat keberadaan tiang listrik di atas pemukiman warga Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu.

Fokus utama rapat tertuju pada kondisi   lima desa di kawasan pegunungan Kecamatan Batu Lanteh dan sekitarnya—seperti Desa Tepal, Tangkampulit, Batu Rotok, Bao Desa, dan Mungkin—yang selama ini masih bergantung pada pembangkit listrik swadaya berkapasitas terbatas atau non PLN.

Sekretaris Komisi II H Zohran menyampaikan bahwa masyarakat di lima desa tersebut sangat mengharapkan keberadaan listrik PLN. " Kami telah turun langsung ke masyarakat disana bahkan sampai kemarin lusa tokoh masyarakat ke rumah membicarakan hal ini, dan hari salah satu tokoh masyarakat disana hadir disini. Sudah 81 tahun merdeka Republik ini namun mereka belum mendapatkan listrik PLN. Mohon menjadi perhatian pihak PLN selaku operator pemerintah pusat dalam penyediaan energi listrik" ungkap Haji Orek.

Menanggapi hal tersebut, Manager Sub Bidang Perencanaan Sistem Kelistrikan UIW NTB I  Nyoman Suparta menegaskan bahwa kondisi daya kelistrikan di Sumbawa dalam kondisi aman pascamasuknya pembangkit baru PLTG Sumbawa 2 berkapasitas 30 MW. Pihaknya memprioritaskan penuntasan lima desa belum berlistrik di wilayah Sumbawa pada tahun 2026.

Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan / Manager Lisdes PLN UIW NTB Hendra M. Aditia menambahkan Anggaran Lisdes tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan hingga tiga kali lipat. "Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari KLHK juga sudah rampung. Target kami mobilisasi material tiang mulai September ini sebelum musim hujan, dan tuntas nyala pada Desember 2026 sesuai arahan Presiden," ujar Hendra.

Terkait tantangan medan jalan yang ekstrem menuju wilayah pegunungan, Kepala Bidang Infrastruktur Bapperida Sumbawa Kaharuddin menyatakan kesiapan Pemda untuk berkoordinasi dengan Balai Jalan serta mengerahkan bantuan alat berat guna mempermudah mobilisasi material PLN.

Dari RDP tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengeluarkan lima poin rekomendasi :

Pertama ; Mengawal komitmen PLN UIW NTB, UP2K, dan UP3 Sumbawa agar eksekusi jaringan listrik di Desa Tepal, Tangkampulit, Bao Desa, Batu Rotok, dan Mungkin tuntas nyala pada Desember 2026 dengan dukungan pengawalan jalur oleh Pemda Sumbawa.

Kedua ; Mendesak PLN UP3 Sumbawa segera menerjunkan tim teknis untuk memindahkan 5 tiang listrik di atas rumah warga Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, demi keselamatan warga.

Ketiga Mendorong PLN UP3 Sumbawa segera merespon permohonan jaringan kabel sepanjang ±500 meter di wilayah Relokasi Desa di Kecamatan Ree yang tertahan sejak 2025.

Keempat; Menggalang dukungan penuh dari Pemda, pihak kecamatan, desa, dan tokoh masyarakat dalam pengamanan material serta pembebasan ruang bebas (Right of Way) dari gangguan pohon.

Kelima ; Meminta PLN dan Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran Lisdes/Lisdus 2027 bagi dusun-dusun terpencil yang belum terlayani optimal, termasuk Dusun Mate Mega di Desa Marenteh, Kecamatan Alas. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus memperkuat komitmennya dalam memberikan jaminan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Rencana Kerja dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Prosesi penandatanganan berlangsung dalam acara Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (1/9/2026).

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., bersama Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bima. Acara ini dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah terkait, Kepala BPJS Kesehatan Sumbawa, Kabag Pemerintahan, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.

Kerja sama ini secara khusus menyasar optimalisasi kepesertaan JKN bagi kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang iurannya dibayarkan langsung oleh APBD Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Sekda Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, menegaskan bahwa penandatanganan rencana kerja ini merupakan wujud sinergi dan komitmen berkelanjutan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan dalam memperluas cakupan layanan kesehatan.

“Melalui kerja sama ini diharapkan cakupan kepesertaan JKN semakin optimal, khususnya bagi masyarakat yang masuk dalam kategori PBPU dan Bukan Pekerja yang iurannya menjadi tanggungan pemerintah daerah,” ujar Budi Prasetiyo dalam sambutannya.

Ia menambahkan, perlindungan jaminan kesehatan sangat krusial bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap maupun masyarakat yang tidak bekerja sebagai penerima upah. Kehadiran negara melalui jaminan kesehatan ini memastikan seluruh warga Sumbawa tetap bisa mengakses pelayanan medis yang layak tanpa terkendala biaya.

Selain penandatanganan dokumen kerja sama, Forum Komunikasi dan Kemitraan ini dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dengan BPJS Kesehatan.

Diharapkan melalui kolaborasi yang makin erat ini, Pemkab Sumbawa dan BPJS Kesehatan tidak hanya mampu memacu angka kepesertaan (Universal Health Coverage), tetapi juga terus meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Alas, Sumbawa.Amarmedia.co.id— Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menghadiri Kejuaraan Bola Voli Kerakyatan Soekarno Volly Cup Zona Barat yang berlangsung di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Selasa 1 September 2026 dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno.

Hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Gitta Liesbano SH MKn, bersama para anggota DPRD H Jabir SPd dan I Ketut Sawitra, Camat Alas Zainuddin M.M.Inov, bersama camat Alas Barat, Danramil Alas, Kapolsek Alas, ketua PBVSI Sumbawa, Kepala KUA Alas, Kades Kalimango, Korwil PGRI Alas, dan para kepala sekolah.

Abdul Rafiq menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, kejuaraan bola voli kerakyatan bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi, persaudaraan, sportivitas dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rafiq menegaskan bahwa sosok Bung Karno tidak boleh dipersempit hanya menjadi milik satu partai politik atau kelompok tertentu.

“Bung Karno bukan hanya milik PDI Perjuangan. Bung Karno adalah milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah Proklamator dan salah satu putra terbaik bangsa yang telah meletakkan fondasi penting bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurut Abdul Rafiq, bulan Juni seharusnya dapat menjadi momentum bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa Bung Karno sebagai Proklamator sekaligus menggali kembali pemikiran dan nilai perjuangannya.

Ia berharap ke depan peringatan Bulan Bung Karno tidak hanya diisi oleh kegiatan internal partai, tetapi juga dirayakan secara lebih luas melalui berbagai kegiatan masyarakat.

“Kita berharap setiap bulan Juni, seluruh elemen bangsa, pemerintah, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, komunitas, dunia pendidikan, insan olahraga dan masyarakat secara luas dapat membuat kegiatan-kegiatan yang semarak. Karena Bung Karno adalah bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan olahraga seperti Soekarno Volly Cup sangat relevan dengan semangat kebangsaan karena olahraga mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

“Di lapangan voli tidak ada sekat politik. Semua datang dengan semangat yang sama, bertanding secara sportif dan membangun persaudaraan. Inilah semangat kerakyatan dan gotong royong yang harus terus kita hidupkan,” kata Abdul Rafiq.

Menurutnya, semangat Bung Karno tentang persatuan dan gotong royong harus terus diwariskan kepada generasi muda. Salah satu caranya adalah memberikan ruang yang luas kepada anak-anak muda untuk berkreasi, berolahraga dan berprestasi.

“Jangan sampai generasi muda hanya mengenal Bung Karno dari nama dan foto. Mereka harus memahami bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pendiri bangsa. Karena itu, nilai-nilai perjuangan tersebut harus kita teruskan melalui kegiatan nyata,” ungkapnya.

Abdul Rafiq juga berharap Soekarno Volly Cup Zona Barat di Kecamatan Alas dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya olahraga masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai sarana membangun kebersamaan dan mencetak generasi muda yang sehat, disiplin, sportif serta memiliki semangat untuk berprestasi.

“Mari kita rayakan Bulan Bung Karno bukan hanya dengan mengenang masa lalu, tetapi menjadikannya energi untuk membangun masa depan Indonesia. Dari Kecamatan Alas, kita kobarkan semangat persatuan, gotong royong dan prestasi,” pungkas Abdul Rafiq.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa akan terus mendorong berbagai kegiatan kerakyatan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkembang dan berprestasi. (AM)

Sumbawa.amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Masjid Nurul Yakin Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng. Acara keagamaan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat daerah serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa memegang teguh akhlak Rasulullah SAW, baik dalam perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Ia menekankan pentingnya meneladani sifat Siddiq atau kejujuran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.

"Rasulullah tidak pernah berkata bohong. Sifat jujur ini harus kita perjuangkan dan terapkan dalam kehidupan. Allah SWT juga telah mengingatkan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya," ujar Bupati.

Peringatan Maulid Nabi tersebut juga diisi dengan uraian hikmah oleh Ustadz Nasrullah, S.Sos. Dalam ceramahnya, Ustadz Nasrullah mengupas mendalam mengenai pentingnya sifat Amanah (dapat dipercaya) yang terbagi menjadi tiga tingkatan:

Pertama ; Amanah kepada Allah SWT Diwujudkan dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, serta selalu bersyukur. "Jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat-Nya, namun jika kufur, azab Allah sangat pedih," jelasnya.

Kedua ; Amanah kepada Sesama Manusia. Menjauhi sifat munafik dan mampu menjaga rahasia sesama.

Ketiga ; Amanah terhadap Diri Sendiri, Memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar dapat terus istiqomah dalam beribadah.

Melalui momentum Maulid Nabi ini, masyarakat diharapkan dapat betul-betul berusaha mengikuti jejak dan akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M., M.Inov., Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP., serta Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa H. Andi Mappelepui, H Zainuddin Sirat dan Kaharuddin Z dan tuan rumah Ridwan SP MSi.( AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersiap menggelar kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) perdana yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Agenda utama keorganisasian dan peningkatan kapasitas insan pers ini dijadwalkan berlangsung pertengahan September 2026 di Aula Lantai 6 Gedung Kantor Pusat Bank NTB Syariah.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan program OKK pada Kamis, 10 September 2026 mulai pukul 08.00 Wita. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pengujian UKW selama dua hari pada 11–12 September 2026.

Khusus kegiatan OKK, menindaklanjuti instruksi PWI Pusat mengenai kewajiban pelaksanaan pembekalan bagi seluruh pengurus di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Agenda ini menyasar calon peserta UKW, pengurus PWI Provinsi NTB, serta pengurus PWI Kabupaten/Kota se-NTB.

Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menegaskan pentingnya keikutsertaan dalam OKK tersebut. Selain sebagai pembekalan untuk memperkuat kompetensi dan integritas pers, kepemilikan sertifikat OKK kini menjadi syarat mutlak dalam berbagai agenda PWI Pusat.

"Sertifikat OKK menjadi syarat mutlak untuk mengikuti seluruh agenda PWI Pusat, mulai dari Porwanas (Pekan Olahraga Wartawan Nasional), reaktivasi kartu anggota, hingga proses naik jenjang keanggotaan," ujar Ahmad Ikliluddin.

Sementara itu, untuk agenda UKW, PWI NTB bakal menguji sebanyak 54 peserta yang terbagi ke dalam tiga tingkatan jenjang kompetensi.

"UKW PWI NTB kali ini diikuti oleh 54 wartawan, dengan rincian 18 peserta jenjang Muda, 24 peserta jenjang Madya, dan 12 peserta jenjang Utama," lanjutnya.

Melalui rangkaian OKK dan UKW ini, PWI NTB berkomitmen untuk terus mencetak wartawan yang tidak hanya kompeten secara teknis jurnalistik dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, tetapi juga tertib secara administrasi keorganisasian. (AM)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP.,  mewakili Pemkab Sumbawa menegaskan pentingnya penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus menyambut inisiatif pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) bagi pelaku usaha.

Kegiatan yang diselenggarakan KUMPUL bekerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tersebut merupakan program pelatihan yang dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan teknologi AI.

Dalam Sambutannya pada Pembukaan Artificial Intelligence Training AI Ignition Road to Sumbawa, di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (1/9/2026), Sekda H Budi menyebut UMKM sebagai bagian penting dari ekonomi masyarakat Sumbawa. Menurutnya, penguatan UMKM berarti memperkuat pendapatan keluarga, membuka kesempatan kerja, dan menggerakkan ekonomi lokal.

“Karena itu, pemerintah daerah menyambut baik setiap inisiatif yang meningkatkan kapasitas pelaku usaha,” ujarnya.

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Pengurus AI Ignition Road To Sumbawa, Perwakilan PT Amman dan para pelaku UMKM.

Sekda menyoroti bahwa dunia usaha berubah sangat cepat. Teknologi, khususnya AI, kini dapat digunakan bukan hanya oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha kecil. AI dapat menjadi “asisten usaha” yang membantu pekerjaan seperti pemasaran, pembuatan konten, hingga pencatatan keuangan.

Namun, ia menekankan bahwa teknologi hanya akan bermanfaat jika pelaku UMKM mau belajar dan mencoba menggunakannya.

Pelatihan Skala Global untuk 50 UMKM

Pelatihan ini merupakan program berskala global yang dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan AI. Melalui pelatihan ini, sekitar 50 UMKM diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi tersebut untuk mendukung inovasi produk dan layanan , meningkatkan efisiensi operasional usaha dan memperluas akses pasar, termasuk pasar digital  

“Sehingga UMKM dapat semakin adaptif dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital,” tambah Sekda. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Kerja (Raker) Kemitraan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Senin 31 Agustus 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II I Nyoman Wisma SIP menghadirkan Kepala Bapenda, Kepala Dinas Pertanian, Sekretariat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Koperasi UMKM Perindag serta kepala Dinas Perhubungan guna mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga penataan aset dan fasilitas publik.

Dalam paparan awal, Kepala Dinas Pertanian lr.Ni Wayan Rusmawati M.Si menguraikan realisasi PAD yang bersumber dari tiga pos utama retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa Bibit atau Benih Padi Balai Benih Utama (BBU) Lape

"Dari target PAD sebesar. Rp 105 juta terealisasikan bulan lalu Rp65.928.900, realisasi bulan  ini telah mencapai Rp56.403.900 atau 94,601%" jelas Wayan.

Luas lahan BBU Lape tercatat 2 hektar, namun 1 hektar di antaranya masih menghadapi kendala pasokan air yang memicu kekeringan di luar musim hujan.

Pos kedua adalah Hasil Kebun Dinas Buah Kelapa Realisasi retribusi berada di angka Rp 9.525.000 dan bulan ini Rp 4.500.000 atau 56,10% dari target Rp25 juta. Pihak dinas optimistis target terpenuhi pekan ini seiring proses pemanenan dan penjualan kelapa yang sedang berjalan.

Pos ketiga dari Retribusi Pemakaian Alsintan Baru terealisasi Rp3.000.000 dari target Rp20 juta. Angka ini didapat dari sewa traktor roda empat (TR4) bantuan pusat yang sebelumnya rusak lalu berhasil diperbaiki secara mandiri oleh dinas.

Terkait permesinan, Dinas Pertanian saat ini menyiagakan 4 unit Combine Harvester (mesin panen padi) bantuan pemerintah pusat di gudang. Unit-unit tersebut belum dioperasikan secara komersial karena masih menunggu penuntasan administrasi Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Barang Milik Negara (BMN) menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sesuai arahan BPK.

Mengacu pada Perda Tahun 2013, tarif sewa combine harvester dipatok Rp15 juta per musim tanam. Angka ini dinilai terlalu rendah dibanding potensi riil di lapangan yang sanggup menghasilkan Rp25–30 juta per unit per musim. Komisi II dan dinas pertanian  sepakat untuk mendorong kajian ulang tarif.

Kepala Dinas Pertanian menegaskan bahwa armada pompa air bantuan 2021 difokuskan untuk tanggap darurat bencana banjir dan kekeringan. Sementara itu, hasil koordinasi dengan Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan armada brigade (kapasitas 8,5 PK, 15 PK, hingga 24 PK) ke 24 kecamatan.

Ni Wayan  mendorong pemanfaatan lahan eks pengganti RS agar dikelola mandiri karena memiliki potensi PAD jauh melebihi skema sewa pasif saat ini yang hanya bernilai Rp2 juta per tahun.

Lahan tersebut kerap tergenang saat musim hujan akibat keterbatasan saluran pembuangan yang lebarnya kurang dari 0,5 meter. Dinas mengajukan pembangunan saluran irigasi pembuangan langsung menuju sungai. Jika infrastruktur ini terealisasi, potensi PAD dari pengelolaan lahan diproyeksikan menembus lebih dari Rp100 juta

Komisi II menyambut baik langkah ini dan meminta kepastian status penetapan aset dari Bagian Aset Daerah.

Raker Kemitraan ini juga membedah kinerja OPD teknis lainnya yakni Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan. Komisi II menyoroti kondisi kandang penampungan/karantina ternak sapi di kawasan pelabuhan (seperti wilayah Lape/Kodim) yang belum memadai. Peningkatan dan perluasan fasilitas kandang yang layak dan humanis dinilai mendesak untuk masuk dalam perencanaan anggaran guna mendukung kelancaran lalu lintas pengiriman sapi antar-pulau sekaligus mendongkrak PAD sektor peternakan.

Komisi II  menumpahkan perhatian pada potensi kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum dan kawasan perdagangan seperti Pasar Seketeng Komisi II mendorong penertiban juru parkir (jukir) resmi dengan penyediaan atribut seragam dan identitas yang jelas guna membangun profesionalisme dan kepercayaan publik. Mendorong pembentukan Satgas Pengawasan bersama untuk menertibkan titik parkir ilegal dan potensi gesekan premanisme, serta mengevaluasi kembali kerja sama vendor/sistem digital agar target PAD sektor perhubungan dapat terealisasi secara maksimal.

Menutup jalannya rapat, Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen penuh untuk mengawal dan memfasilitasi kebutuhan anggaran operasional maupun sarana pendukung OPD mitra—termasuk alokasi perjalanan dinas teknis dan pembangunan irigasi—selama berorientasi pada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan peternak di Daerah Intan Bulaeng (AM).

MATARAM.Amarmedia.co.id — Malika Tours & Travel Haji dan Umrah resmi hadir dan mulai beroperasi setelah diresmikan dalam sebuah acara yang berlangsung di Kantor Cabang Malika Tours & Travel, Jalan Adisucipto No. 8A, Mataram , Senin 31 Agustus 2026. 

Peresmian tersebut dihadiri oleh unsur Asisten I Setda Provinsi NTB, Ketua MUI NTB, Direktur Utama Malika Tours & Travel K.H. Ahmad Multazam, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra usaha, serta sejumlah tamu undangan.

Acara peresmian ditandai dengan prosesi pengguntingan pita sebagai simbol resmi dibukanya kantor cabang Malika Tours & Travel untuk masyarakat NTB.

Dalam sambutannya, K.H. Ahmad Multazam menyampaikan bahwa kehadiran Malika Tours & Travel bukan sekadar menjadi sebuah usaha perjalanan, tetapi juga membawa amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji dan Umrah.

“Kami ingin Malika Tours & Travel hadir dengan mengedepankan pelayanan, kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan jamaah. Bagi kami, perjalanan menuju Tanah Suci adalah perjalanan ibadah yang harus dilayani dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan,” kata KH. Ahmad Multazam. 

Malika Tours & Travel masuk dalam 10 travel Haji Umrah terbaik. Malika Travel juga bekerja sama dengan maskapai terbaik, yaitu Garuda Indonesia, jadi jamaah tidak perlu khawatir soal pesawat dan hotel sudah bintang 4, lokasi dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ujar K.H. Ahmad Multazam.

Ia menambahkan, Malika Tours & Travel berkomitmen memberikan pendampingan kepada jamaah sejak proses persiapan keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.

Kehadiran Malika Tours & Travel diharapkan dapat memberikan alternatif layanan perjalanan Haji dan Umrah yang profesional sekaligus membantu masyarakat mendapatkan informasi dan pendampingan yang dibutuhkan dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Sementara itu, Asisten I Setda Provinsi NTB Fathul Gani dalam sambutannya mengapresiasi hadirnya Malika Tours & Travel dan berharap perusahaan dapat menjalankan usahanya secara profesional serta senantiasa mengutamakan kepentingan dan kenyamanan jamaah.

“Semoga Malika Tours & Travel dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat NTB. Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan jamaah dan memberikan pelayanan yang baik,” ungkapnya.

Prosesi peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten I Setda Provinsi NTB, Ketua MUI NTB, bersama Direktur Utama Malika Tours & Travel dan jajaran.

Acara kemudian ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur sekaligus harapan agar Malika Tours & Travel senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan, serta kepercayaan masyarakat.

Dengan mengusung semangat pelayanan dan amanah, Malika Tours & Travel Haji dan Umrah optimistis dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.

Sebagai informasi, Malika Tours & Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan Haji dan Umrah dengan komitmen memberikan pelayanan yang profesional, aman, nyaman, dan terpercaya bagi para jamaah. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII KONI NTB Tahun 2026 menjadi momentum untuk menyatukan kembali seluruh kekuatan olahraga NTB menjelang PON 2028. Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengingatkan, perbedaan pilihan dalam proses demokrasi organisasi harus berakhir dengan persatuan untuk satu tujuan: membawa olahraga NTB semakin berprestasi.

Pesan tersebut disampaikan Wagub saat membuka Musorprov XIII KONI NTB di Hotel Lombok Raya, Minggu (30/8). Musorprov menjadi forum evaluasi kepengurusan sekaligus penentuan arah kepemimpinan KONI NTB periode berikutnya, di tengah persiapan NTB bersama Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON 2028.

“Pilihan boleh berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama. Setelah proses musyawarah selesai, kita semua harus kembali bersatu,” tegas Indah Dhamayanti Putri.

Menurut Wagub, tantangan olahraga NTB menuju PON 2028 tidak ringan. Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya kepemimpinan yang kuat, tetapi juga kekompakan seluruh cabang olahraga, atlet, pelatih, pengurus, pemerintah daerah, dan seluruh insan olahraga.

Ia mengapresiasi pengabdian pengurus KONI NTB periode 2022–2026 yang telah menjalankan berbagai program pembinaan olahraga. Berbagai capaian yang telah dibangun harus menjadi fondasi untuk melangkah lebih jauh.

“Yang kita perlukan ke depan adalah kerja sama, kekompakan, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh kekuatan olahraga NTB,” ujarnya.

Indah menegaskan PON 2028 tidak boleh hanya dipandang sebagai agenda pertandingan olahraga. Sebagai tuan rumah bersama, NTB memiliki kesempatan memperkenalkan daerah melalui olahraga, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, sekaligus mendorong berkembangnya sport tourism.

Karena itu, terdapat dua tanggung jawab besar yang harus dipersiapkan secara bersamaan: menjadi tuan rumah yang profesional, ramah dan berkelas, serta melahirkan prestasi atlet yang membanggakan.

“Kita ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa NTB bukan hanya mampu menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga mampu menunjukkan prestasi olahraga yang membanggakan,” katanya.

Wagub juga mengingatkan bahwa olahraga memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kemenangan dan perolehan medali. Disiplin, kerja keras, sportivitas, keberanian, kebersamaan dan semangat pantang menyerah merupakan nilai penting dalam membentuk karakter generasi muda.

Karena itu, pembinaan atlet harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberi ruang yang lebih besar bagi atlet muda untuk tumbuh dan menjadi penerus prestasi NTB.

Terkait proses pemilihan Ketua KONI NTB, Wagub meminta seluruh peserta Musorprov menjaga suasana tetap kondusif dan menghormati mekanisme organisasi. Siapa pun yang nantinya mendapat amanah harus diterima sebagai pemimpin seluruh keluarga besar olahraga NTB.

“Ketua yang terpilih harus kita dukung bersama, kita doakan bersama, dan bersama-sama membawa nama NTB menuju prestasi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Musorprov XIII menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi organisasi. Ia berharap seluruh peserta tetap mengedepankan demokrasi dan menjaga persatuan demi kemajuan olahraga NTB.

“Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita harus tetap bersatu. Tujuan kita satu, yaitu kemajuan olahraga NTB,” katanya.

Mori juga menyampaikan bahwa berbagai program pembinaan selama periode 2022–2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah olahraga NTB ke depan, termasuk persiapan menghadapi PON 2028.

Musorprov XIII KONI NTB menjadi titik penting untuk menyatukan kembali energi olahraga NTB. Kontestasi kepemimpinan adalah bagian dari dinamika organisasi, tetapi PON 2028 adalah kepentingan yang jauh lebih besar. Setelah musyawarah menghasilkan keputusan, seluruh perbedaan harus ditinggalkan dan seluruh kekuatan kembali bergerak dalam satu barisan untuk prestasi atlet dan kehormatan NTB.(AM/KominfotikNTB)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat tali silaturahmi, menjaga persatuan dan kesatuan, serta meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Jami’ An-Nur, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Ahad (30/8/2026).

Turut hadir dalam peringatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa M. Taufik, Camat Sumbawa Ardiansyah yang baru menjabat, jajaran Polsek Sumbawa, Lurah Samapuin beserta jajaran, Babinsa dan Babinkantibmas Samapuin Ketua LPM Kelurahan Samapuin, tokoh agama Dea Guru Ustadz Ahmad Jamaan, serta para tokoh masyarakat, majelis taklim, dan warga.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati H. Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh masyarakat Kelurahan Samapuin yang konsisten menggemakan syiar Islam. Menurutnya, Samapuin sejak dahulu dikenal sebagai gudang para ustadz, guru ngaji, serta qori dan qoriah.

"Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pagi ini dapat bersilaturahmi. Masjid Jami' An-Nur ini sangat megah dan jamaahnya nyaman beribadah. Peringatan Maulid ini hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta membawa keberkahan bagi daerah kita," ujar Wabup.

Wabup Ansori menyoroti keunikan budaya keagamaan di Tanah Samawa. Jika di daerah lain peringatan Maulid Nabi umumnya hanya dirayakan sehari pada 12 Rabiul Awal, di Kabupaten Sumbawa tradisi perayaan dan syiar Maulid digaungkan secara berkesinambungan hingga beberapa bulan ke depan.

"Ini adalah wujud kecintaan yang mendalam dari masyarakat Sumbawa kepada Rasulullah SAW. Budaya peradaban yang mulia ini patut kita junjung tinggi. Namun, peringatan ini jangan berhenti pada seremonial semata, melainkan harus ditingkatkan menjadi peneladanan sifat Nabi dalam tindakan nyata," tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wabup juga memperkenalkan Camat Sumbawa yang baru, Ardiansyah, sekaligus memberikan arahan tegas terkait ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ia meminta jajaran kecamatan, kelurahan, hingga aparat kepolisian untuk sigap menindaklanjuti potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), seperti penanganan limbah botol bekas dan sampah liar.

"Saya ingatkan langsung kepada Pak Camat dan Pak Kapolsek, aktivitas ketertiban lingkungan harus dirapikan kembali. Jangan sampai sampah bertebaran di mana-mana agar Sumbawa tetap bersih, aman, dan nyaman," tambah Ansori.

Meneladani Rasulullah SAW sebagai Usawatun Hasanah, Wabup Ansori menekankan pentingnya menerapkan prinsip kejujuran yang dicontohkan Nabi—yang bergelar Al-Amin, Siddiq, dan Fathanah—baik dalam kehidupan bertetangga, dunia usaha, maupun tata kelola pemerintahan.

Dalam kehidupan bertetangga, Rasulullah mengajarkan sikap rukun, gotong royong, dan peduli sesama. Sementara di bidang ekonomi, kejujuran merupakan kunci utama kesuksesan perdagangan.

"Rasulullah adalah pedagang sukses yang sangat jujur. Para pedagang dan ibu-ibu yang berjualan harus jujur; pilah barang yang baik dan tidak baik, jangan dicampur, dan timbangan harus pas tidak boleh dikurangi," imbaunya.

Prinsip tersebut, tegas Wabup, berlaku mutlak bagi para penyelenggara pemerintahan dan wakil rakyat.

"Pemerintah dan DPRD juga harus jujur kepada rakyat. Kalau bilang A, lakukan A. Jangan dipolitisir. Jika kondisi fiskal daerah memang terbatas, katakan apa adanya. Kejujuran kepemimpinan ini akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," kata Wabup Ansori menutup sambutannya.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan uraian hikmah Maulid yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jamaan MY. Dalam tausiyahnya, penceramah mengulas relevansi peneladanan akhlak Nabi di era modern dan digitalisasi.

Ia mengingatkan para orang tua agar bijak mendampingi anak-anak dalam membatasi penggunaan gawai (smartphone) agar tidak merusak kesehatan, pola pikir, dan moralitas generasi muda. Mengutip Surah Al-Ahzab ayat 21 dan Surah Yunus ayat 58, ia menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah satu-satunya teladan utama yang membawa manusia dari zaman kegelapan (zhulumat) menuju cahaya Islam (nur).

Ustadz Jamaan juga menjelaskan bahwa tradisi peringatan Maulid di Nusantara, khususnya di Sumbawa, merupakan wujud ikhtiar wasyukur' (rasa syukur) atas lahirnya Nabi serta atas karunia alam yang melimpah. Pendekatan dakwah yang moderat (wasathiyah) dan toleran terhadap kebiasaan lokal—selama tidak bertentangan dengan syariat—menjadi fondasi kuat kelestarian nilai-nilai Islam di Tanah Samawa.

Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami' An-Nur Kelurahan Samapuin berakhir dengan tertib dan penuh kekhusyukan serta di dukung penampilan Shalawat Majelis Taklim An-nur. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Nusa Tenggara Barat sedang berada dalam momentum ekonomi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, investasi yang meningkat, aktivitas pariwisata yang bergerak, serta tingkat pengangguran yang relatif rendah menjadi capaian yang patut diapresiasi sekaligus dijaga. Tantangannya kini adalah memastikan momentum tersebut tidak berhenti sebagai angka, tetapi menjelma menjadi kesejahteraan yang semakin luas bagi masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan ekonom Universitas Mataram, Dr. H. Iwan Harsono, S.E., M.Ec., dalam diskusi bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, di Mataram, Jumat (29/8).

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram itu menilai berbagai indikator ekonomi NTB menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan modal penting bagi daerah untuk memperkuat fundamental ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian itu tercermin dalam kinerja pertumbuhan ekonomi NTB. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi NTB tumbuh 13,64 persen pada triwulan I 2026 dan tetap tumbuh 7,41 persen pada triwulan II 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi NTB pada semester I 2026 mencapai 10,42 persen.

Bagi Iwan, capaian tersebut merupakan momentum penting yang harus dipertahankan.

“NTB sedang memiliki momentum ekonomi yang sangat baik. Ini tentu harus kita apresiasi dan dijaga. Tetapi keberhasilan itu jangan berhenti pada angka pertumbuhan,” ujarnya.

Menurut Iwan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya melihat seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengurangan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan.

Karena itu, NTB perlu menjaga keseimbangan antara high growth dan inclusive growth. Pertumbuhan yang tinggi harus sekaligus membuka ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menjadi pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

Salah satu peluang terbesar berada pada investasi. Iwan menilai meningkatnya investasi harus diikuti keterkaitan yang kuat dengan ekonomi lokal agar dampaknya tidak berhenti pada besarnya modal yang masuk.

“Investasi besar harus mempunyai linkage yang kuat dengan ekonomi lokal. Tenaga kerja lokal, UMKM, pemasok lokal dan pelaku usaha daerah harus masuk dalam rantai nilai investasi,” katanya.

Penguatan keterkaitan tersebut juga penting untuk mencegah economic leakage, terutama dalam sektor pariwisata dan investasi berskala besar. Tingginya kunjungan wisatawan atau aktivitas usaha belum otomatis menghasilkan manfaat maksimal apabila kebutuhan pangan, barang konsumsi, tenaga profesional dan berbagai input usaha masih banyak dipasok dari luar daerah.

“Semakin kuat rantai pasok lokal, semakin besar nilai tambah yang tinggal dan berputar di NTB,” ujarnya.

Menurut Iwan, momentum pertumbuhan saat ini juga harus digunakan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah. Ketergantungan yang terlalu besar pada satu sektor dapat membuat perekonomian rentan terhadap perubahan harga dan kondisi global.

Karena itu, pertanian bernilai tambah, agroindustri, pariwisata berkualitas, UMKM, ekonomi kreatif dan hilirisasi perlu terus diperkuat sebagai bagian dari diversifikasi ekonomi NTB.

Dalam konteks hilirisasi, ia menekankan agar proses penciptaan nilai tambah dilakukan sedekat mungkin dengan sumber daya dan masyarakat daerah.

“Hilirisasi jangan hanya berarti sumber dayanya berasal dari NTB. Nilai tambah, teknologi, industri turunannya, kesempatan kerja dan kapasitas ekonominya juga harus semakin banyak berada di NTB,” tegasnya.

Iwan juga melihat pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Berkembangnya aktivitas ekonomi semestinya memperluas basis Pendapatan Asli Daerah secara sehat, tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha secara berlebihan.

Namun, seluruh agenda tersebut membutuhkan fondasi sumber daya manusia yang kuat. NTB, menurut Iwan, harus memastikan masyarakat lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang sedang tumbuh.

“Jangan sampai NTB hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat NTB tidak menjadi pelaku utama dan penerima manfaatnya,” katanya.

Karena itu, pendidikan, keterampilan, sertifikasi tenaga kerja, produktivitas, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah.

Iwan menegaskan, momentum ekonomi yang sedang berlangsung bukanlah titik akhir. Capaian tersebut justru menjadi kesempatan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih produktif, inklusif, beragam dan tahan terhadap guncangan.

Pertumbuhan tinggi hari ini, kata dia, harus menjadi pijakan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih berkualitas pada masa mendatang.

Dengan demikian, keberhasilan ekonomi NTB ke depan tidak cukup diukur dari besarnya angka pertumbuhan dan investasi. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh momentum tersebut mampu memperluas lapangan kerja, memperkuat UMKM dan rantai pasok lokal, meningkatkan kapasitas fiskal, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta memastikan semakin banyak nilai tambah ekonomi tinggal dan berputar di NTB.

Momentum ekonomi NTB hari ini adalah capaian yang patut dijaga. Tantangan berikutnya adalah mengubah capaian itu menjadi fondasi yang semakin kuat, agar pertumbuhan tidak hanya tercatat dalam statistik, tetapi hadir dalam pendapatan yang meningkat, kesempatan kerja yang lebih luas, usaha lokal yang semakin kuat, dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat NTB.(AM/KominfotikNTB)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal mengajak Gerakan Pramuka tidak berhenti sebagai organisasi pembentuk karakter, tetapi tampil sebagai kekuatan anak muda yang terjun langsung menggerakkan swasembada pangan dari desa, sekolah hingga komunitas.

Ajakan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-65 Tingkat Kwartir Daerah (Kwarda) NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Sabtu (29/8).

Mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Gubernur menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan bangsa. Menurutnya, Pramuka perlu bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan serta kedaulatan pangan.

“Pramuka jangan hanya hadir di tengah masyarakat ketika ada kegiatan seremonial. Pramuka harus hadir di lahan pertanian, lingkungan sekolah, desa, dan komunitas masyarakat,” tegas Gubernur dalam amanatnya.

NTB, kata Miq Iqbal, memiliki modal kuat untuk mengambil peran sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Berdasarkan data BPS 2025, luas panen padi di NTB mencapai 322,90 ribu hektare dengan produksi 1,71 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat 17,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras untuk konsumsi masyarakat mencapai 973,14 ribu ton.

Potensi tersebut, menurut Gubernur, harus menjadi ruang pengabdian baru bagi Gerakan Pramuka. Satuan Karya, Gugus Depan, hingga anggota Pramuka di tingkat akar rumput dapat mengambil peran melalui berbagai aksi sederhana tetapi berdampak, seperti urban farming, kebun pangan sekolah, pemanfaatan lahan tidur, penghijauan, pengolahan pangan lokal, edukasi gizi, hingga kampanye mengurangi pemborosan pangan.

“Melalui aksi nyata ini, nilai-nilai Dasa Darma seperti disiplin, gotong royong, cinta alam, rela menolong, dan bertanggung jawab benar-benar diterjemahkan di lapangan,” ujarnya.

Miq Iqbal juga mengingatkan bahwa swasembada pangan tidak boleh dimaknai sebatas kemampuan memenuhi kebutuhan beras. Kemandirian pangan harus dibangun melalui penguatan berbagai komoditas dan sumber pangan lokal, termasuk jagung, bawang merah, kedelai, hortikultura, peternakan, hingga perikanan.

Di saat yang sama, Pramuka diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal pangan bukan hanya sebagai komoditas yang dikonsumsi, tetapi sebagai bagian dari kemandirian dan kekuatan ekonomi masyarakat.

“Pramuka harus menjadi sekolah kehidupan. Kita ingin anak-anak muda tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, inovator, dan pelopor yang mandiri serta memiliki jiwa kewirausahaan,” kata Iqbal.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan upaya menyiapkan Generasi Emas 2045. Karakter, kemandirian, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan bekerja sama, dan keberanian mengambil peran di tengah masyarakat harus tumbuh melalui pengalaman nyata.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kwarda, Kwartir Cabang, Kwartir Ranting, hingga Gugus Depan se-NTB yang selama ini bersinergi mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Dalam upacara tersebut, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB dan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menyerahkan sejumlah Tanda Penghargaan Gerakan Pramuka kepada anggota dan pembina yang dinilai berjasa dalam pengabdian kepramukaan.

Lencana Melati diberikan kepada Gufranuddin. Lencana Darma Bakti kepada Lalu Firman Wijaya, Hendrayadi, dan Junaedi. Lencana Karya Bakti kepada Jaka Agusta Pratama, Lencana Pancawarsa VI kepada Lalu Ahmadi, Lencana Pancawarsa IV kepada Didi Sumardi, serta Lencana Teladan kepada Winda Miranti.

Upacara kemudian dilanjutkan dengan peragaan keterampilan Pramuka dan foto bersama.

Bagi Miq Iqbal, usia 65 tahun Gerakan Pramuka harus menjadi momentum untuk memperluas makna pengabdian. Swasembada pangan tidak akan lahir hanya dari kebijakan pemerintah, tetapi dari kebiasaan masyarakat yang mandiri. Dan Pramuka, dengan jutaan anak muda yang ditempa oleh disiplin, gotong royong dan kecintaan pada alam, dapat menjadi salah satu kekuatan terdepan untuk menanam, mengolah, menjaga, dan memastikan pangan tetap tersedia bagi generasi Indonesia.(AM/kominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Sumbawa menggelar Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (27/8/2026).

Agenda ini dilaksanakan guna menyelaraskan persepsi, memperkuat tata kelola organisasi, serta menyatukan arah kebijakan program PKK dari tingkat kabupaten hingga kelompok PKK di tingkat kecamatan dan desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Sumbawa Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, Sekretaris TP-PKK Kabupaten Sumbawa Ir. Irin Wahyu Indarni, jajaran pengurus kabupaten, serta para Ketua TP-PKK Kecamatan, Sekretaris, dan Ketua Pokja I hingga IV dari 24 kecamatan se-Kabupaten Sumbawa.

Penyelarasan Program dan Tata Kelola Kelembagaan

Sekretaris TP-PKK Kabupaten Sumbawa, Ir. Irin Wahyu Indarni, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah penting untuk menyampaikan poin-poin krusial hasil Rakernas X PKK yang sebelumnya dihelat di Samarinda pada 8 Juli 2025 lalu.

"Sosialisasi ini diperlukan untuk memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan dan program kerja PKK. Target utama kita adalah menyamakan persepsi, meningkatkan tata kelola administrasi sesuai standar hasil Rakernas, serta memperkuat kelembagaan TP-PKK pada semua jenjang," ujar Irin Wahyu.

Dalam arahan pembukanya, Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten Sumbawa, Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori, mengapresiasi tingginya kehadiran dan antusiasme pengurus dari seluruh kecamatan. Ia menegaskan bahwa substansi hasil Rakernas X harus dipahami secara utuh agar dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Sudarti memaparkan, hasil Rakernas X PKK Tahun 2025 merumuskan tiga dokumen strategis yang terangkum dalam tiga pedoman utama yakni Buku I Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2025–2029, Buku II Program Unggulan Gerakan PKK Tahun 2025–2029.l dan Buku III tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

"Visi besar Gerakan PKK, yaitu terwujudnya keluarga yang berdaya dan sejahtera untuk mendukung anak menuju Indonesia Emas 2045, sangat relevan dengan kebutuhan riil masyarakat di Tanah Samawa," kata Sudarti.

Lebih lanjut, Sudarti menekankan bahwa ketiga pedoman tersebut harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Arah program meliputi pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, pola asuh anak, ketahanan pangan berbasis keluarga, akses pendidikan, pengembangan UMKM, hingga kepedulian lingkungan.

"Implementasi di daerah kita arahkan untuk mendukung pemberdayaan manusia dan perempuan, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi keluarga. Kami berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan cermat agar program yang disusun nantinya benar-benar menyentuh kebutuhan akar rumput," pungkasnya.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, TP-PKK Kabupaten Sumbawa berkomitmen menjaga kesinambungan program kerja dan memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id-  Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa secara resmi membuka Festival Pesona MU III Kecamatan Moyo Utara Tahun 2026 yang berlangsung di Halaman Kantor Camat Moyo Utara, Sabtu (29/8/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Sumbawa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kecamatan Moyo Utara dan seluruh elemen masyarakat atas terselenggaranya ajang tahunan ini. Festival ini dinilai menjadi wadah strategis dalam menampilkan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya, tradisi, potensi pertanian, sektor pesisir, pariwisata, hingga jejak sejarah yang dimiliki Moyo Utara.

Sekda menegaskan bahwa perhelatan festival hendaknya tidak sekadar menjadi ajang hiburan semata, melainkan mampu memperkuat identitas daerah dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat.

"Festival ini harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita berharap agenda ini menggerakkan roda UMKM, meningkatkan penjualan produk lokal, membuka ruang kreativitas bagi generasi muda, serta memberikan panggung apresiasi bagi para seniman dan pelaku budaya," ujar Sekda.

Lebih lanjut, ia mengaitkan kegiatan ini dengan persiapan Kabupaten Sumbawa yang akan menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada Tahun 2028 mendatang. Sekda mendorong agar festival-festival di tingkat kecamatan seperti Pesona MU dapat diintegrasikan sebagai sarana memperkenalkan pusaka alam, sejarah, dan tradisi Sumbawa ke tingkat nasional.

Secara khusus, perhatian juga tertuju pada ajang Ekspedisi Panglima Saleh yang menjadi bagian dari rangkaian Festival Pesona MU III. Sekda berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aktivitas trabas hobi semata, melainkan menjadi momentum penting untuk menelusuri, mendokumentasikan, dan mempublikasikan jejak sejarah perjuangan di tanah Moyo Utara.

Kepada para generasi muda, Sekda berpesan agar aktif mengambil peran dalam melestarikan budaya lokal melalui inovasi kreativitas serta pemanfaatan media sosial secara positif. Ia optimistis Festival Pesona MU akan terus bertransformasi menjadi pendorong pembangunan daerah, khususnya pada sektor kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pembukaan Festival Pesona MU III ini ditandai dengan seremoni resmi oleh Sekda Sumbawa, dengan dihadiri oleh jajaran pejabat dan tokoh penting daerah, di antaranya Staf Ahli Bupati Sumbawa, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Kepala Staf Kodim (Kasdim) 1607/Sumbawa, Pengurus IMI Kabupaten Sumbawa, Perwakilan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Camat Moyo Utara beserta jajaran dan Forkopimcam, Para Kepala Desa se-Kecamatan Moyo Utara  Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, seniman, budayawan, serta masyarakat Moyo Utara. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat komitmen dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting melalui kolaborasi lintas sektor yang masif. Salah satu langkah strategis yang terus digalakkan adalah melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan jajaran pemerintah, dunia usaha, BUMN, BUMD, lembaga masyarakat, media, hingga seluruh lapisan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Sumbawa sekaligus Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi GENTING Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula Bapperida Kabupaten Sumbawa, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan strategis tersebut dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa, pimpinan BUMN/BUMD, serta jajaran pemangku kepentingan terkait.

Komitmen Menyiapkan Generasi Unggul 2045

Dalam sambutannya, Wabup Ansori menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan bagian vital dari upaya pemerintah daerah dalam melindungi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masa depan. Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara serius, terpadu, dan berkelanjutan.

“Pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pihak. Langkah ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan dalam rangka menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Wabup Ansori.

Ia juga menginstruksikan agar pelaksanaan Program GENTING terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap intervensi dan bantuan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa pencegahan stunting tidak boleh dipersempit hanya pada pemberian makanan tambahan seperti telur dan susu. Intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan sejak masa pranikah, kehamilan, menyusui, hingga pengawalan tumbuh kembang balita.

Capaian Positif di Tengah Tantangan Prevalensi

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa, Junaedi, S.Si., Apt., M.Si., mengungkapkan bahwa persoalan stunting di Kabupaten Sumbawa masih menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa tercatat sebesar 29,8 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang berada pada angka 24,7 persen.

Di tengah tantangan tersebut, Kabupaten Sumbawa justru mencatatkan capaian kinerja yang sangat positif dalam pelaksanaan aksi nyata di lapangan melalui Program GENTING yakni Realisasi Bantuan & Edukasi mencapai 151,40 persen, melampaui target awal dan  pada Prestasi Regional menjadi salah satu capaian kinerja GENTING tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sasaran & Fokus Program GENTING

Junaedi menjelaskan, GENTING yang telah diluncurkan sejak tahun 2025 dirancang untuk mendorong aksi gotong royong dalam bentuk kemitraan orang tua asuh. Melalui program ini, para pemangku kepentingan dapat memberikan dukungan langsung kepada keluarga berisiko stunting, baik berupa Dukungan Nutrisi melalui Bantuan pangan bergizi, susu, dan suplemen mikronutrien, dan  Edukasi pengasuhan, penyebarluasan informasi kesehatan, serta pendampingan sanitasi keluarga.

Adapun sasaran utama gerakan ini mencakup keluarga berisiko stunting, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan anak di bawah usia dua tahun (baduta).

“Kolaborasi seluruh komponen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan SDM Kabupaten Sumbawa yang sehat, unggul, berprestasi, berakhlak mulia, dan produktif sebagai langkah menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Junaedi.

Melalui penguatan sinergi GENTING, Pemkab Sumbawa optimistis bahwa gerakan ini tidak sekadar menjadi program bantuan sesaat, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan demi menghadirkan generasi Sumbawa yang sehat dan berkualitas. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen memperkuat jangkauan dan kualitas pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui peresmian Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Zona Kecamatan Moyo Hulu, Jumat (28/8/2026).

Wakil Bupati Sumbawa menegaskan bahwa keberadaan pos anyar ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik semata, melainkan wujud kehadiran pemerintah yang nyata, cepat, dan responsif dalam merespons situasi darurat masyarakat, baik musibah kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan layanan penyelamatan khusus.

“Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan sarana dan pelayanan yang responsif sesuai kebutuhan wilayah,” tegas Wakil Bupati Sumbawa saat memberikan sambutan.

Menurutnya, peningkatan pelayanan publik harus terus dilakukan secara nyata dan terukur agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Pelayanan darurat yang cepat, tanggap, dan tepat sasaran menjadi prioritas utama untuk memberikan rasa aman serta perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dengan beroperasinya Pos Damkar dan Penyelamatan Zona Kecamatan Moyo Hulu, waktu tanggap (response time) petugas dalam menangani berbagai kondisi darurat di wilayah Kecamatan Moyo Hulu dan sekitarnya dapat dipangkas secara siginifikan. Jarak tempuh yang lebih singkat memungkinkan personel bergerak lebih cepat sesaat setelah menerima laporan dari warga.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyeluruh Pemkab Sumbawa dalam memperluas jangkauan layanan darurat sekaligus memperkuat kesiapsiagaan serta mitigasi bencana di tingkat lokal (AM)

Sumbawa Besar.Amarmdia.co.id — Pengerjaan proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) ruas Batu Dulang–Punik di Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan tren positif. Memasuki pekan ke-33 pelaksanaan, progres fisik pengerjaan telah mencapai 55,29 persen. Salah satu perkembangan paling signifikan terlihat pada segmen Brang Treng menuju Punik yang kini sudah memasuki tahap pengaspalan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya, mengungkapkan bahwa capaian fisik tersebut berhasil melampaui target yang telah direncanakan.

"Progresnya saat ini berada di angka 55,29 persen dari rencana awal 55,216 persen. Artinya, ada deviasi positif sekitar 0,013 persen," ujar Suharmaji saat memberikan keterangan resmi, Senin (24/8/2026).

Suharmaji menjelaskan, proyek ini dialokasikan waktu pengerjaan selama 330 hari kalender, terhitung sejak November 2025 hingga November 2026. Memasuki hari ke-231 pelaksanaan, sisa waktu efektif yang dimiliki pelaksana yakni sekitar 99 hari kalender.

Menurut Suharmaji, sebagian besar capaian progres 55 persen saat ini masih disumbang oleh pekerjaan persiapan konstruksi dan struktur penunjang. Hal tersebut meliputi pembangunan saluran air, pemasangan pengaman tebing, bronjong penahan, pengeprasan tebing, hingga penghamparan Lapisan Pondasi Agregat (LPA).

Kendati demikian, titik-titik krusial proyek mulai menunjukkan perubahan fisik yang menggembirakan. Selain segmen Brang Treng hingga Punik, pengaspalan juga telah dilakukan pada segmen awal sebelum memasuki kawasan Brang Treng.

“Yang cukup menggembirakan, pengaspalan sudah mulai dilakukan dari segmen Brang Treng sampai Punik. Begitu pula pada segmen awal sebelum memasuki Brang Treng,” jelasnya.

Khusus di segmen Brang Treng, kontraktor pelaksana saat ini tengah merampungkan sejumlah pekerjaan pendukung. Pekerjaan tersebut mencakup persiapan pemasangan saluran U-ditch dan perkerasan lahan pada lokasi perubahan trase (realignment).

Perubahan trase ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kondisi medan yang berbukit dan didominasi material batuan keras, sehingga membutuhkan penanganan khusus berupa pengorasan dan pengerjaan tanah.

“Untuk Brang Treng, fokus saat ini pada pemasangan U-ditch dan perkerasan lahan karena ada penyesuaian trase baru. Pengeprasan masih dilakukan pada titik-titik yang banyak material batu,” tambah Suharmaji.

Mampukah Rampung Mulus di Akhir Oktober?

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan seluruh segmen jalan—baik segmen satu, dua (Brang Treng), maupun segmen tiga—dapat tuntas teraspal pada akhir Oktober 2026.

Setelah pengaspalan rampung, pelaksana akan melanjutkan ke tahap penyelesaian pekerjaan minor dan kelengkapan keselamatan jalan, seperti pemasangan patok beton, pengarah lalu lintas (delineator), serta marka jalan.

Dukungan cuaca yang relatif cerah dalam beberapa pekan terakhir diharapkan dapat mempercepat akselerasi pengerjaan tanah dan pengaspalan di lapangan.

“Kita harapkan cuaca tetap mendukung dan tidak terjadi hujan berkepanjangan. Kami meminta komitmen dan akselerasi dari pihak rekanan agar target seluruh segmen teraspal pada akhir Oktober bisa tercapai, sehingga sisa waktu hingga November tinggal penyelesaian item pelengkap,” pungkas Suharmaji.(AM/Ran)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Penantian panjang masyarakat Dusun Punik, Desa Batudulang, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa untuk menikmati akses jalan yang aman dan memadai akhirnya terwujud. Dimulainya proyek rekonstruksi jalan jalur Batudulang–Punik mendapat sambutan hangat dari warga setempat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wiwin Suryani, salah satu warga Dusun Punik sekaligus pelaku UMKM pengolah produk unggulan lokal "Kopi Punik Sumbawa", menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya yang mendalam kepada pemerintah pusat dan daerah atas realisasi pembangunan infrastruktur tersebut.

"Puji syukur kepada Allah SWT dan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta Bupati Sumbawa Bapak Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., atas perhatian besarnya terhadap infrastruktur di wilayah selatan ini," ujar Wiwin Suryani Jumat 28 Agustus 2026

Menurut Wiwin, jalur Batudulang–Punik selama ini memiliki medan yang sangat menantang, salah satunya tanjakan ekstrem yang dikenal warga sebagai *Paruak Brang Treng*. Kondisi tersebut kerap membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas harian warga.

Dengan dimulainya pengerjaan jalan ini, akses transportasi diperkirakan akan jauh lebih aman dan efisien. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pengguna jalan umum, tetapi juga bagi generasi muda dan perekonomian lokal.

"Pembangunan ini sangat berarti bagi keselamatan transportasi warga saat melintasi tanjakan ekstrem *Paruak Brang Treng*, menjamin kelancaran anak-anak kami menuju sekolah, serta mempercepat distribusi komoditas utama seperti kopi, kemiri, madu, dan hasil bumi lainnya ke pusat kota," jelasnya.

Selama ini, akses jalan yang sulit menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para petani dan pelaku usaha di wilayah perbukitan Batulanteh dalam memasarkan hasil panen. Dengan adanya perbaikan jalan yang mantap, waktu tempuh dan biaya logistik dapat ditekan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas lokal seperti Kopi Punik di pasar yang lebih luas.

Masyarakat setempat berharap pengerjaan rekonstruksi jalan Batudulang–Punik dapat berjalan lancar tanpa kendala hingga selesai, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan secara maksimal oleh seluruh warga Kecamatan Batulanteh.(AM)

By: I Made Widiarta

Sebelum beropini lebih dalam, saya ingin memberi apresiasi terlebih dahulu kepada pelaku RT/RW Net di Kepulauan Mentawai. Apa yang dilakukannya lahir dari kepedulian yang nyata terhadap kesenjangan digital di wilayah kepulauan yang selama ini sulit dijangkau infrastruktur fiber optik maupun jaringan seluler yang stabil. Ia melihat kebutuhan masyarakat akan internet — bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan komunikasi darurat saat bencana — lalu bertindak dengan mendirikan perusahaan dan membangun jaringan menggunakan Starlink sebagai sumber bandwidth. Ini adalah semangat kewirausahaan sosial yang patut dihargai, apalagi di daerah yang sering luput dari perhatian penyedia telekomunikasi besar.

Namun sebagai penggiat IT, saya percaya niat baik harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan. Teknologi yang hebat tanpa payung hukum yang benar justru bisa merugikan penggeraknya sendiri — dan itulah yang terjadi pada kasus ini.

Duduk Perkara: Bukan Soal "Boleh atau Tidak Boleh Jual Kembali"

Poin penting yang sering disalahpahami publik: menjual kembali layanan internet bukan otomatis ilegal di Indonesia. Yang menjadi persoalan adalah menjalankannya tanpa mekanisme perizinan dan kerja sama resmi yang dipersyaratkan.

1. Aturan dari Sisi Starlink (Terms of Service)

Ini bukan sekadar opini atau tafsir pihak ketiga — Starlink mencantumkannya secara eksplisit dan resmi dalam dokumen Terms of Service yang dipublikasikan langsung di situsnya. Pada bagian berjudul "No Resale or Unauthorized Agency", tertulis:

 "You may not resell access to the Services to others as a stand-alone, integrated or value-added service under this Agreement (whether acting as an agent, introducer or in any other capacity), unless authorized by Starlink."

Secara garis besar, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelanggan tidak diperbolehkan menjual kembali akses layanan kepada pihak lain — baik sebagai layanan berdiri sendiri, terintegrasi, maupun bernilai tambah, dalam kapasitas apa pun (sebagai agen, perantara, dan sebagainya) — kecuali mendapat izin resmi dari Starlink. Perlu dicatat, Starlink memberi pengecualian terbatas: pelanggan dengan Priority Plan diperbolehkan membagikan akses sebagai Wi-Fi komunitas atau hotspot kepada pihak ketiga, misalnya untuk tamu hotel atau penumpang kapal — namun ini jauh berbeda dengan model bisnis RT/RW Net yang menjual langganan internet layaknya ISP mandiri.

Dokumen yang sama juga menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan ini (Section 1) dapat berakibat pada penghentian layanan (Service termination) oleh Starlink secara sepihak. Referensi resmi dapat diakses langsung melalui laman Terms of Service Starlink di starlink.com/legal.

Dengan kata lain, akun residensial Starlink pada dasarnya dirancang untuk pemakaian pribadi/statis di satu titik, bukan untuk didistribusikan ulang sebagai bisnis penyedia internet.

2. Aturan dari Sisi Regulasi Indonesia

Di sinilah letak nuansa pentingnya: regulasi Indonesia sebenarnya membuka jalur legal untuk jual kembali jasa telekomunikasi, termasuk akses internet, asalkan memenuhi syarat berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran mengatur bahwa jasa multimedia, termasuk layanan akses internet, dapat dijual kembali berdasarkan pola kerja sama yang disepakati antara penyelenggara jasa telekomunikasi (dalam hal ini Starlink/operator resmi) dengan pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi.

Pelaksana jual kembali (reseller) wajib memiliki Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Reseller juga disyaratkan menggunakan merek dagang penyelenggara yang dijual kembali, memenuhi standar kualitas layanan, serta melakukan pencatatan pendapatan usaha sesuai ketentuan kerja sama.

Tanpa kerja sama resmi dan izin ini, penyelenggaraan akses internet ke publik — sekecil apa pun skalanya — berpotensi dikenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Telekomunikasi, karena dianggap sebagai penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin usaha.

Kasus di Mentawai menjadi contoh nyata dari celah ini: teknologi yang secara teknis mudah "dibagi ulang" (Starlink dish → router → jaringan RT/RW), namun secara hukum berstatus abu-abu jika dijalankan tanpa kerja sama dan sertifikasi resmi.

Opini Saya sebagai Penggiat IT

Saya ingin tegas menyatakan: saya tidak mendukung praktik RT/RW Net ilegal, sekalipun tujuannya mulia. Tapi izinkan saya luruskan dulu satu hal penting: saya bukannya tidak mendukung pemerataan akses internet di daerah 3T. Justru sebaliknya — saya senang dan bangga ketika ada penggiat IT yang berani turun tangan langsung berkontribusi nyata untuk daerahnya, mendorong pemerataan internet ke wilayah yang selama ini tertinggal. Semangat itu harus terus ada. Yang saya soroti bukan semangatnya, melainkan jalur dan regulasinya.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa penekanan pada regulasi ini penting:

Legalitas melindungi penggerak itu sendiri. Pelaku RT/RW Net di Mentawai menghadapi konsekuensi hukum bukan karena niatnya salah, tapi karena jalur yang ditempuh tidak memiliki payung hukum. Jika sejak awal mengurus Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali dan menjalin kerja sama resmi, kemungkinan besar persoalan ini tidak akan muncul.

Legalitas melindungi konsumen. Reseller tanpa izin resmi tidak terikat standar kualitas layanan, tidak ada kejelasan tanggung jawab bila terjadi gangguan, dan konsumen tidak memiliki jalur perlindungan hukum yang jelas jika terjadi sengketa.

Ekosistem digital yang sehat butuh kepastian hukum, bukan celah abu-abu. Sebagai pelaku IT, saya melihat banyak talenta dan modal sosial yang terbuang percuma karena berjalan di jalur yang rentan disegel atau dipidanakan. Padahal jalur resminya — kerja sama dengan penyelenggara plus sertifikasi OSS — sudah tersedia, meski memang butuh proses dan tidak instan.

Analoginya sederhana, seperti membeli sebuah barang yang jelas-jelas tertera "dilarang diperjualbelikan kembali" — misalnya tiket konser dengan tulisan non-transferable, atau obat resep yang hanya boleh dikonsumsi oleh pasien yang bersangkutan — lalu tetap dijual kembali ke orang lain karena merasa "kan barangnya sudah saya beli, jadi terserah saya." Status kepemilikan barang secara fisik memang berpindah, tapi hak untuk memperjualbelikannya kembali tidak otomatis ikut berpindah jika sejak awal sudah dibatasi oleh perjanjian. Begitu pula dengan langganan Starlink: pelanggan memang memiliki perangkat kerasnya secara sah, tapi akses layanannya terikat pada ketentuan yang jelas-jelas melarang penjualan kembali tanpa izin. Melanggar batasan ini, sekecil apa pun niat di baliknya, tetap membawa konsekuensi hukum dan kontraktual.

Ini momentum, bukan hambatan. Kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah dan Starlink atau Internet Provider lainnya untuk mempermudah skema kerja sama reseller resmi, terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang justru paling diuntungkan oleh teknologi satelit LEO ini. Pemerintah bisa mengambil peran dengan memberikan edukasi kepada pelaku usaha RT/RW net ini agar bisa menjadi lebih tertib, begitu juga support untuk provider lokal harus digalakkan, support untuk provider lokal bisa jadi dalam bentuk mitra pemerintah dalam menjalankan agenda pemerataan digital. 

Penutup

Niat pelaku RT/RW Net untuk menghadirkan internet di Kepulauan Mentawai adalah semangat yang seharusnya kita dukung dan replikasi di banyak daerah tertinggal lainnya. Tapi caranya perlu diperbaiki: bangun kerja sama resmi dengan penyelenggara, urus Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi lewat OSS, dan patuhi Terms of Service dari Internet Provider maupun UU Telekomunikasi. Dengan begitu, semangat menjembatani kesenjangan digital bisa berjalan berkelanjutan tanpa harus berhadapan dengan hukum.

Tentang Penulis ; 

I Made Widiarta, S.Kom., M.M.Inov. adalah dosen sekaligus praktisi di bidang Teknologi Informasi. Selain aktif dalam dunia akademik, penulis memiliki dan mengembangkan startup di bidang Teknologi Informasi serta aktif dalam berbagai organisasi dan komunitas yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transformasi digital. Penulis juga merupakan Asesor BNSP dan memiliki perhatian terhadap pemanfaatan teknologi untuk mendukung inovasi, transformasi digital, pemerataan akses informasi, serta peningkatan kualitas layanan masyarakat.

Referensi regulasi: Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; Undang-Undang Telekomunikasi; https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/762/t/peraturan+pemerintah+nomor+46+tahun+2021 ; Starlink Terms of Service, Section 1 "No Resale or Unauthorized Agency" starlink.com/legal.

Mataram,Amarmedia.co.id— Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar kunjungan kerja dan rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (27/8/2026). Pertemuan ini berfokus pada penguatan sinergi program pembangunan sektor pertanian, optimalisasi alokasi anggaran, hingga percepatan penanganan infrastruktur irigasi di Kabupaten Sumbawa.

Rombongan Komisi II DPRD Sumbawa dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.I.P., dan diterima oleh Kepala Bidang Keamanan Mutu dan Diversifikasi Pangan Dinas Pertanian NTB, Muhammadin, S.P., serta Muhammad Jaswadi dari Bidang Prasarana, Sarana, dan Perlindungan Tanaman (PHSP).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Sumbawa menekankan pentingnya sinergi yang kuat, khususnya dengan Balai Pelatihan dan Informasi Pertanian (BPLIP). DPRD menyoroti bahwa berbagai kegiatan strategis Pemprov NTB yang bertempat di BPLIP perlu diimbangi dengan target pengembangan konkret yang menyasar langsung ke daerah.

Menjawab hal tersebut, pihak Dinas Pertanian Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, alokasi dana APBN juga disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten/kota.

"Permasalahan yang dialami provinsi saat ini adalah peran kami berfokus pada pengawalan serta pemantauan dan evaluasi (monev), di mana anggarannya berada di BPLIP. Sementara untuk bantuan sarana dan prasarana (sapras) dialokasikan langsung ke kabupaten," ujar pihak Dinas Pertanian NTB.

Lebih lanjut dipaparkan, Pemprov NTB tengah menjalankan kerja sama strategis dengan Universitas Mataram (Unram) melalui Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) serta perbaikan saluran irigasi. Pihak provinsi mengapresiasi tingginya beban kerja dinas tingkat kabupaten dalam verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) meski dengan keterbatasan dana pendamping dari provinsi. Kesepakatan pun dicapai agar seluruh mekanisme pengusulan program mendatang dilakukan satu pintu melalui Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.

Saat menerima rombongan, Kabid Keamanan Mutu dan Diversifikasi Pangan Dispertan NTB, Muhammadin, S.P., menggarisbawahi krusialnya perhatian terhadap sarana air. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier harus menjadi prioritas utama guna mengantisipasi keterbatasan ketersediaan air di kawasan pertanian.

Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran, menegaskan pihaknya akan terus mengawal aspirasi petani Sumbawa agar program strategis tetap mengalir ke daerah. Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, turut menyuarakan agar program unggulan Dinas Pertanian NTB diprioritaskan secara masif di Sumbawa demi mendongkrak produktivitas dan kesejahteraan petani lokal. Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi II Kaharudin dan Juliansyah SE agar sektor pertanian menjadi prioritas dalam penganggaran demi kesejahteraan masyarakat. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Momentum Peringatan Hari Lahir Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di tengah masyarakat. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi utama dalam mengawali masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung khidmat dan gema shalawat melingkupi seantero Masjid Agung Syiarul Islam, Sumbawa. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua DPRD Sumbawa Zulfikar Demitry, S.H., M.H., anggota DPRD H. Zohran, S.H., Kapolres Sumbawa, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran jemaah masjid.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas antusiasme masyarakat yang hadir menyemarakkan peringatan Maulid Nabi. Ia menegaskan bahwa sejak awal masa pemerintahan pasangan Jarot-Ansori, langkah kepemimpinan senantiasa diawali dengan semangat meneladani syariat dan ajaran Rasulullah SAW.

"Sebagai wujud penghormatan kita terhadap rumah Allah yang menjadi simbol kesucian, hal pertama yang kami benahi di awal pemerintahan adalah kebersihan fasilitas toilet dan sarana Masjid Agung. Kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah harus menjadi prioritas," ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memaparkan sejumlah inisiatif keagamaan yang telah berjalan di lingkungan Pemkab Sumbawa, di antaranya Pembangunan Masjid Kantor Bupati.  "Kami Menginisiasi pembangunan masjid di kompleks kantor Bupati Sumbawa melalui gotong royong ASN, bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan Yayasan Assidiq Alkhairiyyah" ungkap Haji Jarot 

Termasuk gerakan Shalat Subuh Berjamaah,  mengeluarkannya imbauan dan ajakan bagi masyarakat serta ASN untuk meramaikan masjid melalui shalat Subuh berjamaah dan mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk menyalurkan infak dan sedekah secara teratur melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Acara peringatan Maulid Nabi tersebut juga diisi dengan penyampaian dakwah Islamiyah oleh Ustadz Heruman Basyir, yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Dalam ceramahnya, Ustadz Heruman menekankan pentingnya bersyukur, memperbanyak shalawat, serta menjaga persatuan sebagai pondasi utama kemenangan dan keberkahan daerah.

Ustadz Heruman mengingatkan bahwa teladan (uswah) dari para pemimpin, kepala sekolah, hingga tokoh masyarakat akan melahirkan kepercayaan (ikram), kepatuhan (ta'ah), dan keberkahan bagi masyarakat. Prinsip keadilan, tenggang rasa (toleransi), dan saling memahami (tafahum) menjadi tiga syarat utama dalam menjaga kerukunan serta mendukung terwujudnya visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Menutupi sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta HUT Kemerdekaan RI sebagai pijakan untuk menguatkan rasa cinta kepada Rasulullah dan mempererat tali silaturahmi.

Sebagai penutup, Bupati menyampaikan sebuah pantun indah di hadapan para jemaah "Burung merpati terbang ke awan, Hinggap sebentar di atas menara.Nabi Muhammad suri teladan,Akhlak mulia sepanjang masa"(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali mengukir prestasi di tingkat regional. Pemkab Sumbawa berhasil meraih Juara 3 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota pada ajang Penganugerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) Tahun 2026 yang digelar di Mataram, Rabu (26/8/2026).

Penghargaan bergengsi yang diinisiasi oleh BPJS Ketenagakerjaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP. Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB dengan didampingi Direktur SUPD Kementerian Dalam Negeri serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa).

Kepada Wartawan, Sekretaris Daerah mengatakan penganugerahan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara konsisten. "Sumbawa dinilai sukses memperluas cakupan kepesertaan pekerja, meningkatkan kualitas perlindungan tenaga kerja, serta mempererat sinergi lintas sektor bersama BPJS Ketenagakerjaan" ujar Doktor Budi .

Tak hanya bagi pekerja formal, Pemkab Sumbawa juga dinilai sangat aktif mendorong perluasan perlindungan bagi pekerja rentan dan sektor informal. Langkah tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis serta program nyata yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja di daerah.

Capaian Juara 3 Jamsostek Award 2026 ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menghadirkan sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan pekerja di wilayah Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Baiturrahman, Dusun Kaduk, Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Selasa (25/8/2026), berlangsung meriah dan penuh khidmat. Kegiatan keagamaan tersebut diikuti masyarakat setempat dengan antusias dan menampilkan tradisi khas Maulid Dusun Kaduk yang hingga saat ini masih terpelihara dengan baik.

Pelaksanaan Maulid di Dusun Kaduk menjadi salah satu bentuk nyata bagaimana masyarakat tetap menjaga warisan tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat setempat masih mempertahankan berbagai tradisi baik peninggalan para orang tua terdahulu, khususnya tradisi yang memiliki nilai keagamaan, kebersamaan, dan mempererat tali silaturahmi.

Ketua Umum Pajatu Adat Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, memberikan apresiasi terhadap masyarakat Dusun Kaduk yang masih mampu mempertahankan tradisi Maulid tersebut.

Menurutnya, tradisi yang masih hidup dan dilaksanakan masyarakat merupakan bagian dari kekayaan adat dan budaya Sumbawa yang patut dijaga. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan keagamaan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa menjaga tradisi bukan berarti menutup diri terhadap perkembangan zaman. Sebaliknya, tradisi yang baik perlu dipertahankan dengan tetap menyesuaikannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Tradisi yang baik seperti yang masih dilaksanakan masyarakat Dusun Kaduk ini harus kita apresiasi dan pertahankan. Ini merupakan warisan dari para orang tua kita yang di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, gotong royong, silaturahmi dan kecintaan terhadap agama,” ujarnya.

Dr. M. Ihsan Safitri juga berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan tradisi, tetapi ikut terlibat dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, tradisi tersebut tidak berhenti pada satu generasi, melainkan terus hidup dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Selain menjadi momentum untuk menjaga tradisi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali mengingat perjuangan dan keteladanan Rasulullah SAW.

Hikmah Maulid disampaikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov. Dalam penyampaiannya, ia mengajak seluruh jamaah untuk menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupan.

Ia menjelaskan bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya diwujudkan melalui peringatan Maulid, tetapi harus dibuktikan dengan meneladani akhlak dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan keluarga, sesama manusia maupun dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang hamba kepada Allah SWT.

“Peringatan Maulid hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk kembali meneladani Rasulullah SAW. Akhlak beliau harus menjadi contoh dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, bermasyarakat maupun dalam menjalankan amanah,” demikian pesan yang disampaikan dalam hikmah Maulid tersebut.

Dea Guru Syukri Rahmat juga mengingatkan jamaah agar nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sikap jujur, amanah, sabar, peduli terhadap sesama, serta menjaga persaudaraan merupakan bagian dari akhlak Rasulullah SAW yang harus terus dihidupkan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua PHBI Masjid Baiturrahman Dusun Kaduk, H. Syarapuddin, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah ikut menyukseskan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Ia menegaskan bahwa berbagai tradisi baik yang telah diwariskan oleh para orang tua terdahulu akan tetap dipertahankan. Menurutnya, tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Dusun Kaduk dan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat.

“Tradisi yang baik dari para orang tua kita dahulu akan tetap kita pertahankan. Ini merupakan warisan yang harus kita jaga bersama agar anak cucu kita nantinya tetap mengetahui dan memahami tradisi yang telah dilaksanakan oleh orang tua kita,” ungkapnya.

H. Syarapuddin berharap kegiatan Maulid tidak hanya menjadi agenda rutin setiap tahun, tetapi juga mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan keimanan dan memperkuat hubungan silaturahmi antarwarga.

Semarak peringatan Maulid di Masjid Baiturrahman Dusun Kaduk menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan dan tradisi masyarakat masih berjalan secara harmonis. Masyarakat bersama tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat turut mengambil bagian dalam menjaga keberlangsungan kegiatan tersebut.

Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Dusun Kaduk pada akhirnya bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati kelahiran Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, mempertahankan tradisi leluhur yang baik, serta menanamkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW kepada generasi muda.

Dengan tetap terjaganya tradisi Maulid yang khas tersebut, masyarakat Dusun Kaduk diharapkan mampu mempertahankan identitas budaya dan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Apresiasi yang diberikan Ketua Umum Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa menjadi dorongan bagi masyarakat Dusun Kaduk untuk terus merawat tradisi yang baik. Perpaduan antara nilai agama, adat dan budaya diharapkan dapat terus menjadi kekuatan dalam membangun kebersamaan masyarakat Sumbawa, khususnya di wilayah Dusun Kaduk, Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., secara resmi menutup Kejuaraan Bola Voli Soekarno Cup Zona Selatan yang berlangsung di Desa Marga Karya, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Selasa 25 Agustus 2026.

Penutupan tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil II yang juga Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Golkar Dapil II Muhammad Zain, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil I M. Jabir, S.Pd., Kepala Desa Marga Karya, Kepala Desa Mokong, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua PBVSI Kabupaten Sumbawa Amilan Hatta, S.AP., M.Si., serta tokoh masyarakat dan pemuda.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan Soekarno Cup sekaligus pengembangan olahraga bola voli di Kabupaten Sumbawa.

Abdul Rafiq menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia, pemerintah desa, aparat keamanan, PBVSI, masyarakat dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kejuaraan sehingga berjalan dengan baik dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Yang paling penting dari turnamen ini bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi bagaimana kita memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkompetisi, mengembangkan bakat, membangun sportivitas dan mempererat persaudaraan,” ujar Abdul Rafiq.

Ia berharap kehadiran Soekarno Cup di wilayah selatan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan adanya Soekarno Cup di wilayah selatan ini, bisa menjadi sarana hiburan bagi rakyat. Di saat yang sama, melalui kegiatan seperti ini, kami ingin PDI Perjuangan semakin dekat dengan rakyat, hadir di tengah masyarakat dan bersama-sama membangun ruang-ruang positif bagi generasi muda,” kata Abdul Rafiq.

Menurutnya, kedekatan partai dengan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kegiatan politik, tetapi juga melalui kegiatan sosial, olahraga dan kegiatan kemasyarakatan yang memberikan manfaat secara langsung.

Zona Barat Digelar 1 September 2026

Rangkaian Soekarno Cup selanjutnya akan berlanjut ke Zona Barat di Kecamatan Alas pada 1 September 2026.

Abdul Rafiq menjelaskan bahwa setiap zona merupakan bagian dari tahapan menuju pertandingan puncak.

“Juara 1 dan juara 2 kategori putra dan putri dari masing-masing zona akan melaju ke Grand Final Soekarno Cup yang akan dilaksanakan pada September 2026,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tim tetap menjaga semangat kompetisi yang sehat dan menjunjung tinggi fair play.

“Bagi tim yang belum berhasil menjadi juara di zona ini, jangan berkecil hati. Tetap semangat. Bagi yang berhasil menjadi juara, jangan cepat puas karena tantangan berikutnya adalah Grand Final. Kita ingin Soekarno Cup melahirkan atlet-atlet bola voli terbaik Sumbawa,” katanya.

Abdul Rafiq juga menegaskan bahwa olahraga merupakan salah satu sarana strategis untuk membangun karakter generasi muda.

“Dari lapangan olahraga kita membangun disiplin, kerja sama, sportivitas dan semangat gotong royong. Ini yang harus terus kita hidupkan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Dengan berakhirnya pertandingan Zona Selatan di Desa Marga Karya, perhatian selanjutnya akan tertuju pada Soekarno Cup Zona Barat di Kecamatan Alas pada 1 September 2026.

“Semoga seluruh rangkaian Soekarno Cup berjalan sukses sampai Grand Final. Yang paling penting, masyarakat terhibur, anak-anak muda memiliki ruang untuk berprestasi, dan PDI  Perjuangan semakin dekat dan hadir bersama rakyat,” tutup Abdul Rafiq. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Solidaritas kemanusiaan Nusa Tenggara Barat (NTB) bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana dipastikan terus berlanjut meski masa tanggap darurat telah berakhir. Setelah menyalurkan layanan kesehatan, logistik, air bersih, dan kebutuhan dasar, kini fokus bantuan mulai diarahkan pada tahap pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam dialog program NTB Bicara TVRI NTB bertema “NTB–NTT Bersatu: Solidaritas di Tengah Bencana”, Selasa (25/8).

Ketua Tim Solidaritas Kemanusiaan NTB–NTT sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menyampaikan bahwa empati besar dari Gubernur dan warga NTB dilandasi pengalaman pahit saat menghadapi gempa besar Lombok pada 2018 lalu.

“Pengalaman tahun 2018 masih membekas. Pak Gubernur sangat memahami rasa takut, kecemasan, dan trauma yang dirasakan saudara-saudara kita di NTT. Musibah bukan sekadar bangunan rusak, tetapi juga soal psikologis warga,” ujar Aka, sapaan akrabnya.

Aka menjelaskan, tim relawan tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga kehadiran emosional untuk menguatkan warga terdampak. Di lapangan, tim menemukan modal sosial yang sangat kuat, seperti ketertiban pembagian bantuan, semangat gotong royong, hingga toleransi antarumat beragama yang saling mendoakan di posko pengungsian.

Meski demikian, fase pemulihan membawa tantangan baru. Kebutuhan warga kini bergeser ke perbaikan hunian, fasilitas publik, akses jalan, pemulihan pendidikan, kesehatan, serta keberlanjutan ekonomi. Untuk itu, percepatan pendataan dan asesmen kebutuhan menjadi kunci utama.

“Pengalaman di Lombok membuktikan recovery butuh data yang akurat dan kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” tegas Aka.

Dukungan serupa disampaikan Relawan Peduli NTT, Dr. Furkan. Menurutnya, hubungan NTB dan NTT didasari ikatan sejarah, sosial, dan budaya yang erat, sehingga musibah di NTT turut dirasakan sebagai duka warga NTB.

Sementara itu, Koordinator NGO Connection NTB, Lalu Lauhul Hamdi, mengingatkan bahwa ujian kemanusiaan sejati terletak pada pendampingan pasca-bencana ketika perhatian publik mulai mereda.

“Tantangan utamanya adalah siapa yang bertahan mendampingi masyarakat pada tahap rekonstruksi. Konsorsium NGO dan relawan terus berkoordinasi agar dukungan tidak berhenti pada bantuan jangka pendek,” pungkasnya.(AM)

Baturotok, Sumbawa.Amarmedia.co.id— Selasa, 25 Agustus 2026. Keteladanan dalam menunaikan kewajiban zakat ditunjukkan oleh Kepala Desa Baturotok, Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa, Edy Wijaya Kusuma. Di tengah masyarakat yang terus didorong untuk meningkatkan kepedulian dan semangat berbagi, Edy menyalurkan zakat maal hasil pertanian/perkebunan berupa kopi melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa.

Penyerahan zakat maal tersebut berlangsung di Masjid Jami Baitussalam, Desa Baturotok, Senin (24/8/2026), bertepatan dengan kegiatan pendistribusian program 100 Mustahik Per Desa. Zakat maal tersebut diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., didampingi jajaran pimpinan BAZNAS, yakni Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si., serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI.

Suasana penyerahan berlangsung penuh makna. Di hadapan para pimpinan BAZNAS, perangkat desa, para mustahik, dan masyarakat Desa Baturotok, zakat yang bersumber dari hasil perkebunan kopi itu menjadi simbol kepedulian sekaligus pengingat bahwa keberkahan rezeki tidak hanya terletak pada apa yang diperoleh, tetapi juga pada apa yang disisihkan untuk mereka yang berhak menerimanya.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan apresiasi atas langkah Kepala Desa Baturotok yang telah menunaikan zakat maal melalui lembaga resmi. Menurutnya, apa yang dilakukan Edy Wijaya Kusuma bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat, khususnya para petani dan pekebun, untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS.

Zakat, lanjutnya, memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Ketika zakat dikelola melalui lembaga resmi, penyalurannya dapat dilakukan secara lebih terarah kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, Kepala Desa Baturotok Edy Wijaya Kusuma menyampaikan bahwa zakat maal yang disalurkannya merupakan bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah SWT. Sebagai kepala desa, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh kepada masyarakat, khususnya dalam menunaikan kewajiban zakat.

Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pemantik kesadaran masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat agar tidak ragu menyalurkannya melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

“Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk syukur dan kepedulian kepada sesama. Apa yang kita miliki ada hak saudara-saudara kita yang membutuhkan,” demikian pesan yang disampaikan dalam kesempatan tersebut.

Penyerahan zakat maal hasil pertanian/perkebunan itu disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan BAZNAS, perangkat Desa Baturotok, para mustahik, serta masyarakat setempat. Momentum tersebut semakin istimewa karena dilaksanakan bersamaan dengan pendistribusian bantuan kepada 100 mustahik di Desa Baturotok.

Program tersebut memperlihatkan bahwa zakat yang dihimpun dari masyarakat pada akhirnya kembali kepada masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Dari tangan para muzaki, zakat menjadi harapan bagi para mustahik; dari hasil perkebunan kopi, lahir kepedulian dan kebahagiaan bagi sesama.

Apa yang dilakukan Kepala Desa Baturotok menjadi pesan sederhana namun mendalam: menjadi pemimpin bukan hanya tentang mengajak masyarakat melalui kata-kata, tetapi juga memberikan contoh melalui tindakan. Ketika seorang kepala desa terlebih dahulu menunjukkan kepatuhan dalam menunaikan zakat, diharapkan tumbuh kepercayaan dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya zakat.

Melalui keteladanan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berharap semakin banyak masyarakat, khususnya para petani dan pekebun yang telah memenuhi ketentuan zakat, dapat menunaikan zakat maal melalui lembaga resmi. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi ibadah personal, tetapi juga menjadi kekuatan sosial untuk membantu mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum di Masjid Jami Baitussalam pada Senin, 24 Agustus 2026, akhirnya menjadi lebih dari sekadar seremoni penyerahan zakat. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana syukur, kepemimpinan, kepedulian, dan gotong royong dapat bertemu dalam satu kebaikan.

Dari perkebunan kopi masyarakat Baturotok, mengalir rezeki. Dari rezeki itu lahir zakat. Dan dari zakat tersebut, tumbuh harapan bagi mereka yang membutuhkan. (AM)

Sumbawa. Baturotok. Amarmedia.co.id — Di tengah hamparan perbukitan dan kehidupan masyarakat yang terus berjuang menjemput harapan, kepedulian kembali mengetuk pintu-pintu warga. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa melalui program “100 Mustahik per Desa” menyasar masyarakat di wilayah Puncak, Baturotok hingga Dusun Kaduk, Desa Baturotok.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung pada Senin, 24 Agustus, dengan dua titik penyaluran, yakni di Masjid Jami Darussalam Desa Baturotok dan Masjid Baiturrahman Dusun Kaduk, Desa Baturotok.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, didampingi Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si., Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, MHI., serta Kabid P3imas Pahriyadi, S.AP.

Kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni penyerahan bantuan. Lebih dari itu, program ini menjadi bukti bahwa zakat yang ditunaikan masyarakat melalui BAZNAS terus diupayakan agar hadir sedekat mungkin dengan mereka yang membutuhkan.

Penyaluran pertama dilaksanakan setelah salat Zuhur di Masjid Jami Darussalam Desa Baturotok. Dalam kesempatan tersebut, jajaran BAZNAS menyampaikan bantuan sekaligus memberikan penguatan kepada para penerima manfaat agar bantuan yang diterima menjadi bagian dari ikhtiar untuk meringankan beban kehidupan.

Dari Baturotok, langkah pelayanan kemudian berlanjut pada malam hari. Usai salat Isya, rombongan BAZNAS menuju Masjid Baiturrahman Dusun Kaduk untuk melanjutkan penyaluran kepada para mustahik.

Suasana penuh haru dan keakraban terasa dalam setiap rangkaian kegiatan. Wajah-wajah penerima manfaat menyimpan cerita tentang perjuangan, sementara kehadiran BAZNAS menjadi pesan bahwa mereka tidak berjalan sendirian.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen kepedulian sosial sekaligus amanah yang harus dikelola dan disalurkan kepada mereka yang berhak.

Program 100 Mustahik per Desa menjadi salah satu ikhtiar BAZNAS Kabupaten Sumbawa untuk memperluas jangkauan manfaat zakat hingga ke desa-desa, termasuk wilayah yang secara geografis membutuhkan perhatian dan pelayanan lebih dekat.

Sementara itu, Kepala Desa Baturotok, Edi Wijaya Kusuma, S.AP., menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian BAZNAS Kabupaten Sumbawa terhadap masyarakat Baturotok.

Menurutnya, kehadiran BAZNAS membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan uluran tangan.

“Bantuan ini bukan hanya bernilai secara materi, tetapi juga menjadi bentuk perhatian yang menguatkan masyarakat,” demikian semangat yang tergambar dalam sambutan dan apresiasi pemerintah desa.

Rasa syukur juga disampaikan langsung oleh para penerima manfaat. Ibu Saiti dan Ibu Hajar, mewakili penerima bantuan, menyampaikan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga bantuan tersebut sampai kepada mereka.

Bagi mereka, bantuan yang diterima mungkin tidak akan menghapus seluruh persoalan kehidupan. Namun, bantuan itu cukup untuk menghadirkan senyum, mengurangi beban, dan menumbuhkan kembali keyakinan bahwa masih banyak tangan yang peduli.

Di situlah sesungguhnya makna zakat menemukan ruhnya.

Zakat bukan sekadar angka yang berpindah dari tangan muzakki kepada mustahik. Ia adalah harapan yang disampaikan. Ia adalah kepedulian yang diwujudkan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan mereka yang memiliki kelapangan dengan mereka yang sedang bertahan dalam keterbatasan.

Dari Masjid Jami Darussalam hingga Masjid Baiturrahman Dusun Kaduk, BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan manfaat hingga ke pelosok.

Sebab, setiap rupiah zakat yang ditunaikan dengan ikhlas memiliki cerita. Dan di Baturotok, cerita itu menjelma menjadi senyum para mustahik.(AM)

Kendati bangunan beserta isinya rata dengan tanah, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kabupaten Sumbawa, informasi peristiwa kebakaran pertama kali diterima oleh petugas Pos Regu 3 Zona Plampang dari warga setempat melalui sambungan telepon pada pukul 11.31 WITA.

Saat api mulai berkobar, pemilik rumah, Ibu Ramlah, diketahui sedang berada di dalam rumah dan tertidur. Beruntung, ia berhasil diselamatkan sebelum api membesar dan mengepung seluruh bangunan.

Menerima laporan darurat tersebut, armada 1 unit fire truck beserta personil Disdamkartan Regu 3 Zona Plampang bergerak menuju lokasi dan tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) pada pukul 11.45 WITA.

Petugas sempat menemui kendala di perjalanan lantaran kondisi jalan menuju Dusun Pamunga mengalami kerusakan cukup parah, sehingga memperlambat mobilisasi armada.

Selain itu, konstruksi bangunan rumah yang terbuat dari kayu dipadukan dengan hembusan angin yang cukup kencang membuat kobaran api dengan cepat merambat dan menghanguskan seluruh bagian rumah beserta isinya.

Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka-luka, musibah ini mengakibatkan kerugian material yang tidak sedikit. Total kerugian sementara ditaksir mencapai Rp 200.000.000,-

Barang-barang milik korban yang ikut hangus terbakar meliputi:

 1 Unit Bangunan Rumah Panggung Kayu 1 Unit Sepeda Motor 30 Karung Gabah hasil pertanian Seluruh perabotan rumah tangga dan barang berharga lainnya

Upaya pemadaman berlangsung intensif selama hampir dua jam. Aksi tanggap dan gotong royong ditunjukkan oleh jajaran Disdamkartan Kab. Sumbawa (termasuk Kabid OP, Danpos, dan Anggota Regu 3 Zona Plampang), Kepala Desa Usar, personil Polsek Plampang, Koramil Plampang, serta warga masyarakat setempat.

Tepat pada pukul 13.30 WITA, kobaran api berhasil dipadamkan secara total dan situasi dipastikan aman, lancar, serta terkendali tanpa merambat ke rumah-rumah warga sekitar. Setelah memastikan situasi benar-benar kondusif, personil pemadam kembali ke Pos Plampang pada pukul 13.50 WITA.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kemunculan api masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan otoritas berwenang. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor kebudayaan. Kabupaten ini resmi memperkuat barisan pelestarian warisan daerah dengan ditetapkannya 8 Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya (TAPCB) dan 1 Kurator Museum yang telah meraih predikat KOMPETEN tersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumbawa sebagai satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki tim TACB, TAPCB, dan Kurator Museum bersertifikat resmi BNSP.

Adapun Daftar Tenaga Ahli dan Kurator Berpredikat Kompeten adalah Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev sebagai Tenaga Ahli Pendaftaran Cagar Budaya, Aries Zulkarnain, S.Pd., M.M.Inov sebagai Tenaga Ahli Zonasi Cagar Budaya, Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A. sebagai Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya & Kurator Museum (Direktur Museum Bala Datu Ranga), Tri Satriawansyah sebagai Tenaga Ahli Pemugaran Cagar Budaya, Rudy Kaharuddin sebagai Tenaga Ahli Zonasi Cagar Budaya, Anton Susilo sebagai Tenaga Ahli Pemotretan Cagar Budaya, Sutan Syahrir sebagai Tenaga Ahli Pemotretan Cagar Budaya dan Anggie Regita Cahyani sebagai Tenaga Ahli Pendaftaran Cagar Budaya

Kepada media ini Minggu 23 Agustus 2026 Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A. menjelaskan Sejak tahun 2022, Kabupaten Sumbawa telah memenuhi kuota maksimal 7 anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tingkat kabupaten. Hingga saat ini, TACB Sumbawa di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah menetapkan 33 Cagar Budaya Peringkat Kabupaten yang mencakup kategori benda, bangunan, dan struktur.

Kehadiran para tenaga ahli yang kompeten ini diharapkan mampu mempercepat proses pendataan, pendaftaran, pengkajian, hingga penetapan Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang masih melimpah di wilayah Sumbawa.

Para tenaga ahli menyampaikan apresiasi kepada Bupati Sumbawa atas rekomendasi yang diberikan, serta PT Amman Mineral Nusa Tenggara atas dukungan donasi sehingga proses sertifikasi ini dapat berjalan lancar.

Diharapkan adanya komitmen berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kinerja TACB secara layak. Pelestarian kebudayaan sejatinya adalah sebuah investasi jangka panjang bagi daerah, bukan beban anggaran. Jika direncanakan dengan baik, seluruh upaya dan biaya pelestarian yang dikeluarkan akan membawa dampak positif yang besar bagi identitas dan kemajuan Kabupaten Sumbawa di masa depan. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi tinggi atas kiprah Komunitas Janda Samawa (Kojas) Sumbawa dan Relawan Perempuan Johan Rosihan (RPJR). Pemkab Sumbawa menilai kehadiran kedua organisasi ini efektif merangkul serta memberdayakan kaum perempuan secara inklusif di Tana Samawa.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Asisten I Sekda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., saat membacakan sambutan tertulis Bupati Sumbawa pada Acara Puncak HUT ke-2 Kojas Sumbawa dan HUT ke-4 RPJR yang berlangsung semarak di Lapangan Pahlawan, Kabupaten Sumbawa, Minggu malam (23/8/2026).

Mewakili Bupati Sumbawa, Rachman Ansori menegaskan bahwa Kojas dibentuk bukan untuk eksklusivitas, melainkan menjadi wadah kebersamaan dan pemberdayaan bagi perempuan Tau Tana Samawa.

"Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi keberadaan Kojas. Kojas dibentuk bukan untuk eksklusivitas, melainkan merangkul dan memberdayakan perempuan. Perayaan tahun ini terlihat jauh lebih berkembang dibanding tahun sebelumnya, membuktikan adanya peningkatan aktivitas yang menyentuh kesejahteraan keluarga dan masyarakat," tegas Rachman Ansori.

Dalam amanat tertulisnya, Bupati dan Pemda kabupaten Sumbawa menegaskan komitmen untuk terus memperkuat strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh lini sektor pembangunan sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan pemenuhan hak, partisipasi, dan kebutuhan perempuan menjadi bagian integral dari kebijakan daerah.

Pemkab Sumbawa juga mendorong agar Kojas dan RPJR tidak sekadar berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan melangkah lebih jauh menuju kemandirian ekonomi.

"Kami berharap Kojas dan RPJR dapat mendorong lahirnya produk-produk unggulan dari ibu-ibu anggota, lalu dikolaborasikan dengan dinas terkait. Jika ada anggota yang belum berhasil atau jatuh, bantu untuk bangkit; jika ada produk bagus, bantu pasarkan. Pemkab Sumbawa siap mendukung," lanjutnya.

Bupati Sumbawa turut menyampaikan ucapan selamat melalui pantun penutup yang disambut antusias oleh warga yang hadir:

“Motor pergi ke Empang membawa terasi, kalau Kojas terus berkembang, Bupati siap ikut promosi.”

Acara yang bertepatan dengan momentum bulan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut turut dihadiri oleh Anggota DPR RI / Wakil Ketua Banggar DPR RI H. Johan Rosihan, ST., MH., beserta istri, Hjh. Wahidah Hakim Johan Rosihan.

Dalam arahannya, Johan Rosihan memuji keberanian anggota Kojas dalam mengubah cara pandang (mindset) masyarakat.

"Menjadi janda bukanlah pilihan, melainkan takdir. Keberanian memproklamirkan diri dalam wadah komunitas harus kita hormati dan dukung bersama agar mereka tetap mandiri, bermartabat, dan terlindungi," ujar Johan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov., menyatakan komitmen lembaga legislatif untuk senantiasa mendukung program-program sosial dan kemasyarakatan yang diusung oleh Kojas dan RPJR.

Ketua Kojas Sumbawa sekaligus Ketua Panitia, Ibu Masri, dalam laporannya menyampaikan bahwa selama dua tahun berdiri, Kojas rutin melaksanakan berbagai program sosial, pengajian, hingga aksi peduli masyarakat. Ia mengajak publik untuk tidak memandang status anggotanya, melainkan karya dan kontribusi nyata yang dihasilkan.

Rangkaian acara yang diawali dengan penampilan Hadrah Al-Islah Moyo Utara dan doa bersama pimpinan Baznas Sumbawa Ustadz M. Lutfi Maki di meriahkan penampilan shalawat dari Forsa Sumbawa, Tarian dari kelompok Seni Liscahaya, Grup KOJAS Sumbawa dan RPJR ini ditutup dengan pemotongan tumpeng, Pengumuman dan pembagian hadiah kepada para juara serta foto bersama. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, ST., MH., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberanian para perempuan yang tergabung dalam Komunitas Janda Samawa (Kojas) Sumbawa.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan pada Puncak Perayaan HUT ke-2 Kojas Sumbawa yang dirangkaikan dengan HUT ke-4 Relawan Perempuan Johan Rosihan (RPJR) di Lapangan Pahlawan, Kabupaten Sumbawa, Minggu malam (23/8/2026).

Di hadapan ratusan warga dan jajaran pejabat daerah, Johan menegaskan bahwa keberanian perempuan memproklamirkan diri dalam sebuah wadah bernama Kojas merupakan langkah terobosan yang harus mengubah cara pandang (mindset) masyarakat luas.

"Memperkenalkan diri sebagai bagian dari komunitas janda itu butuh keberanian tersendiri. Ini bukan sesuatu yang biasa, melainkan sebuah keberanian luar biasa dari Srikandi-Srikandi kita," puji Johan.

Johan menekankan, status sebagai janda bukanlah sebuah pilihan, melainkan garis takdir dan peristiwa kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat—khususnya kaum pria dan para pemangku kebijakan—harus mendukung serta menjaga harkat dan martabat mereka, bukan malah memandang sebelah mata.

"Menjadi janda bukanlah pilihan, melainkan takdir. Bergabung dalam komunitas adalah cara mereka mempertahankan diri, memperbaiki harkat, serta martabatnya. Tugas kita bersama adalah menjaga, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan positif mereka agar tetap mandiri dan berkarya," tegasnya.

Lebih lanjut, legislator asal Pulau Sumbawa ini mendorong agar gerakan sosial Kojas dan RPJR terus berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal Samawa, yaitu “Saling Tulung, Saling Tulang, Saling Totang” (saling tolong, saling menopang, dan saling mengingatkan).

Haji Johan juga memberikan pesan khusus kepada jajaran pengurus dan anggota RPJR yang membawa namanya dalam struktur organisasi.

"Kepada ibu-ibu RPJR, di belakang nama organisasi Ibu ada nama saya. Tolong jaga nama baik tersebut dengan terus menghadirkan kerja-kerja sosial yang santun, terkoordinasi dengan pemerintah, serta selalu membawa manfaat bagi masyarakat luas. Khairunnas anfahum linnas—sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain," pesan Johan.

Peringatan Harlah kolaboratif yang mengusung tema "Beriman, Berdaya, Kuat, dan Bersemangat Mengabdi untuk Rakyat" ini juga mendapat apresiasi penuh dari Pemerintah Daerah dan lembaga legislatif Kabupaten Sumbawa.

Mewakili Bupati Sumbawa, Asisten I Sekda Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., menyampaikan komitmen Pemkab Sumbawa dalam mendukung keberadaan Kojas dan RPJR melalui program pembangunan yang responsif gender.

"Pemkab Sumbawa sangat mengapresiasi keberadaan Kojas. Kojas dibentuk bukan untuk eksklusivitas, melainkan merangkul dan memberdayakan perempuan. Kami mendorong lahirnya produk-produk unggulan dari anggota untuk dikolaborasikan dengan dinas terkait," ujar Rachman Ansori sembari menutup sambutannya dengan pantun khusus dari Bupati Sumbawa.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov., menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk senantiasa memberi dukungan (support) terhadap kiprah dan gerakan sosial Kojas Sumbawa.

Ketua Kojas Sumbawa sekaligus Ketua Panitia, Ibu Masri, menegaskan bahwa di usianya yang ke-2, Kojas terus aktif menyelenggarakan pengajian rutin, aksi sosial, pembagian sembako, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para anggotanya.

"Jangan lihat Kojas dari nama atau status anggotanya, tetapi jadikan Kojas sebagai tempat saling menguatkan dan membuktikan bahwa perempuan Tau Tana Samawa mampu berkarya serta berkontribusi nyata," tutur Hj  Masri.

Acara yang berlangsung penuh kehangatan di bawah langit Sumbawa tersebut diawali dengan penampilan Hadrah Al-Islah Moyo Utara, pembacaan doa oleh Pimpinan Baznas Sumbawa Ustadz M. Lutfi Maki, serta diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan foto bersama.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id— Kemeriahan dan suasana penuh kehangatan mewarnai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Komunitas Janda Samawa (Kojas) Sumbawa yang dirangkaikan dengan HUT ke-4 Relawan Perempuan Johan Rosihan (RPJR). Acara puncak kolaborasi dua organisasi perempuan tersebut digelar megah di Lapangan Pahlawan, Kabupaten Sumbawa, pada Minggu malam (23/8/2026).

Dengan mengusung tema "Beriman, Berdaya, Kuat, dan Bersemangat Mengabdi untuk Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menegaskan ketangguhan, kemandirian, serta peran aktif perempuan Samawa dalam pembangunan daerah.

Suasana malam peringatan yang bertepatan dengan momentum bulan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW tersebut dibuka dengan penampilan anggun kelompok Hadrah Al-Islah dari Kecamatan Moyo Utara yang mengenakan busana putih berpadu jilbab merah. Acara kemudian dilanjutkan dengan lantunan pembacaan doa yang dipimpin oleh Pimpinan Baznas Kabupaten Sumbawa, Ustadz M. Lutfi Maki, S.Pd., M.Si., serta pembacaan sholawat oleh grup Forsa Sumbawa.

Kegiatan kolaboratif ini dihadiri oleh jajaran pejabat daerah, tokoh nasional, hingga lintas organisasi di Kabupaten Sumbawa, di antaranya:

H. Johan Rosihan, ST., MH. (Anggota DPR RI / Wakil Ketua Banggar DPR RI Fraksi PKS) bersama istri, Hjh. Wahidah Hakim Johan Rosihan, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov.,Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Sumbawa, mewakili Bupati Sumbawa Rachman Ansori, S.Sos., M.Si. Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, termasuk Kasdim 1607/Sumbawa dan Kapolsek Sumbawa, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, budayawan, pimpinan organisasi se-Kabupaten Sumbawa, serta keluarga besar Kojas dan RPJR.

Penyampaian Laporan dan Ungkapan Ketangguhan Organisasi

Ketua Kojas Sumbawa sekaligus Ketua Panitia, Ibu Masri, dalam laporannya menyampaikan rasa syukur mendalam atas perjalanan dua tahun Kojas dan empat tahun perjalanan RPJR. Bagi Kojas, bertambahnya usia bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum refleksi atas dinamika perjuangan sepanjang periode 2025–2026.

"Kojas terus berusaha hadir dan memberikan manfaat nyata. Kami rutin menggelar pengajian bulanan, lomba sholawatan Ramadan, peringatan Maulid Nabi, hingga aksi sosial seperti penggalangan dana, berbagi takjil, dan pembagian sembako. Kojas juga aktif dalam ajang olahraga, gerak jalan HUT RI, hingga gotong royong," ujar Masri.

Ia menegaskan agar publik tidak memandang Kojas sekadar dari nama atau status anggotanya, melainkan sebagai rumah kebersamaan dan wadah pemberdayaan.

"Jangan melihat Kojas hanya dari nama dan statusnya. Jadikan Kojas sebagai tempat saling menguatkan dan membuktikan bahwa perempuan Tau Tana Samawa mampu berkarya serta berkontribusi nyata," tegasnya.

Dukungan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa

Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, SAP., M.M.Inov. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan kekagumannya terhadap rekam jejak serta kiprah Kojas di tengah masyarakat.

"Kojas luar biasa kiprahnya. Kami di lembaga legislatif senantiasa memberikan dukungan penuh untuk berbagai kegiatan positif yang digagas. Terima kasih juga kepada Bapak H. Johan Rosihan yang terus mendampingi. Selamat ulang tahun untuk Kojas Sumbawa dan RPJR, semoga semakin jaya, kuat, dan sukses membangun Tana Sumbawa yang kita cintai," ungkap Nanang.

Sambutan Bupati Sumbawa: Komitmen Pembangunan Responsif Gender

Mewakili Bupati Sumbawa, Asisten I Sekda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., membacakan amanat tertulis dari Pemerintah Daerah. Pemkab Sumbawa memberikan apresiasi tinggi atas keberadaan Kojas dan RPJR yang dinilai berhasil merangkul serta memberdayakan perempuan secara inklusif.

"Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi keberadaan Kojas. Kojas dibentuk bukan untuk eksklusivitas, melainkan merangkul dan memberdayakan perempuan. Perayaan tahun ini terlihat jauh lebih berkembang dibanding tahun sebelumnya, membuktikan adanya peningkatan aktivitas yang menyentuh kesejahteraan keluarga dan masyarakat," kata Rachman Ansori

Pemkab Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pembangunan yang responsif gender pada tahun 2026 ini melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh lini pembangunan.

"Kami berharap Kojas dan RPJR tidak berhenti di acara seremonial. Doronglah lahirnya produk-produk unggulan dari ibu-ibu anggota, lalu kolaborasikan dengan dinas terkait. Jika ada anggota yang jatuh, bantu untuk bangkit; jika ada produk bagus, bantu pasarkan. Pemkab Sumbawa siap mendukung," lanjutnya.

Bupati Sumbawa juga menyampaikan ucapan selamat melalui pantun penutup:l “Motor pergi ke Empang membawa terasi, kalau Kojas terus berkembang, Bupati siap ikut promosi.”*

Arahan Anggota DPR RI H. Johan Rosihan: Keberanian dan Menjaga Martabat

Sebagai pembina dan tokoh nasional pendamping, Anggota DPR RI / Wakil Ketua Banggar DPR RI, H. Johan Rosihan, ST., MH., menyampaikan pandangan mendalam mengenai keberadaan Kojas dan RPJR.

Menurut Johan, keberanian kaum perempuan menyatakan diri dan tergabung dalam Komunitas Janda Samawa merupakan langkah maju yang harus dihormati dan diubah sudut pandangnya oleh masyarakat.

"Memperkenalkan diri dalam sebuah komunitas janda itu butuh keberanian tersendiri. Ini harus mengubah cara pandang (mindset) publik. Menjadi janda bukanlah pilihan, melainkan takdir dan jalan hidup. Maka tugas kita bersama—para tokoh dan pemerintah—adalah menjaga, menghormati, dan mendukung mereka agar tetap bermartabat serta mandiri," puji Johan Rosihan.

Ia menekankan pentingnya filosofi lokal Samawa “Saling Tulung, Saling Tulang, Saling Totang (saling tolong, saling menopang, dan saling mengingatkan) sebagai pijakan utama gerakan sosial Kojas dan RPJR.

Khusus untuk jajaran Relawan Perempuan Johan Rosihan (RPJR), Johan memberikan pesan khusus mengingat keberadaan namanya dalam struktur dan nama organisasi tersebut.

"Kepada ibu-ibu RPJR, di belakang organisasi Ibu ada nama saya. Tolong jaga nama baik tersebut dengan terus menghadirkan kerja-kerja sosial yang santun, terkoordinasi dengan pemerintah, serta selalu membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Khairunnas anfahum linnas)," pesan Johan.

Seluruh rangkaian perayaan perayaan HUT ke-2 Kojas dan HUT ke-4 RPJR tersebut diakhiri dengan pemotongan tumpeng, pembagian hadiah kepada para juara, foto bersama, serta ramah tamah antar-elemen masyarakat yang hadir dengan penuh suka cita. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id - Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa semakin terasa melalui pelaksanaan Event Jarot-Ansori Run (JARun) Sumbawa 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dengan melepas langsung para peserta dari garis start yang berlokasi di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Minggu (23/8/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Sumbawa, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta masyarakat dan peserta yang sejak pagi telah memadati kawasan Kantor Bupati Sumbawa. Kehadiran berbagai unsur tersebut turut memberikan semangat bagi para peserta yang ambil bagian dalam event olahraga yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

JARun Sumbawa 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan melalui kegiatan yang sehat dan positif. Event ini diikuti para pelari dari berbagai daerah di Pulau Sumbawa dan Lombok, sehingga sekaligus menjadi momentum untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga serta mempererat hubungan antardaerah.

Dalam pelaksanaannya, JARun Sumbawa 2026 menghadirkan tiga kategori lomba yang dapat diikuti peserta sesuai dengan kemampuan masing-masing, yakni kategori 10 kilometer, 5 kilometer, dan 3 kilometer. Variasi kategori tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, baik bagi pelari yang telah berpengalaman maupun peserta yang ingin menjadikan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membangun kebiasaan hidup sehat.

Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas antusiasme dan kedisiplinan seluruh peserta yang telah hadir sejak pagi. Menurut beliau, semangat yang ditunjukkan para peserta menjadi gambaran positif mengenai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Antusiasme tersebut, kata Bupati, juga menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun interaksi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Terlebih, kegiatan JARun Sumbawa 2026 dilaksanakan dalam suasana peringatan kemerdekaan, sehingga semangat berolahraga dapat berjalan seiring dengan semangat mengisi kemerdekaan melalui aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bupati berharap, pelaksanaan JARun Sumbawa 2026 tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya mendorong budaya hidup sehat di Kabupaten Sumbawa. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan sehingga semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga.

“Semangat seperti ini harus terus kita jaga. Selain sehat, kegiatan ini juga mempererat kebersamaan dan menjadi bagian dari semangat kita merayakan kemerdekaan,” ujar Bupati.

Dengan semangat sportivitas dan kebersamaan yang ditunjukkan seluruh peserta, JARun Sumbawa 2026 diharapkan dapat menjadi salah satu momentum yang memperkuat budaya olahraga di tengah masyarakat sekaligus menambah semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sumbawa Masa Bakti 2026–2031. Penyerahan SK komposisi pengurus dan personalia ini bertempat di Gus Muhaimin Center (Kantor DPW PKB NTB), Mataram, pada Sabtu (22/8/2026).

Dokumen penetapan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Sumbawa yang baru, Sukiman. K, S.Pd.I., didampingi oleh Sekretaris Sri Wahyuni dan Bendahara Zuhri Tabri. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Ketua DPW PKB NTB yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, L. Hardian Irfani, ST, M.Si., dengan disaksikan oleh jajaran pengurus DPW PKB NTB.

Penyerahan SK kepengurusan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian agenda nasional PKB yang dilaksanakan pada bulan Juli lalu. Sebelumnya, seluruh jajaran pengurus DPC PKB se-Indonesia telah dikukuhkan secara serentak di Alun-Alun Fatahillah, Kota Tua Jakarta, yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-28 di Jakarta Convention Center (JCC) pada 22–24 Juli 2026.

Dalam keterangannya usai menerima SK, Sukiman mengutarakan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan besar yang diamanatkan oleh jajaran pimpinan DPP dan DPW PKB NTB kepada dirinya dan jajaran pengurus DPC PKB Sumbawa.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus DPP dan DPW PKB NTB yang telah mengamanatkan kepercayaan dan tanggung jawab besar ini kepada saya pribadi dan jajaran pengurus. Tentu kami berharap ada perbaikan dan perubahan positif ke depan untuk PKB Sumbawa, baik secara penataan organisasi maupun hasil elektoral pemilu yang akan datang," ujar Sukiman.

Sukiman juga menyampaikan apresiasi tinggi serta ucapan terima kasih kepada Ketua DPC PKB Sumbawa periode sebelumnya, H. Ilham Mustami, S.Ag., beserta segenap jajaran pengurus lama atas dedikasi dan capaian prestasi yang telah diukir selama memimpin partai.

Ia menegaskan bahwa dalam struktur baru ini, H. Ilham Mustami bersama jajaran senior tetap berada di dalam jajaran kepengurusan DPC PKB Sumbawa, khususnya menempati jajaran Dewan Syuro.

"Semoga langkah ini memberikan semangat dan harapan baru dalam melakukan konsolidasi serta penguatan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput (grassroots)," tambahnya.

Menindaklanjuti penetapan SK resmi ini, DPC PKB Sumbawa langsung merancang agenda strategis dalam waktu dekat. Partai akan menggelar Musyawarah Anak Cabang (Musancab) dan Musyawarah Kerja Anak Cabang (Mukercab) sebagai langkah taktis kaderisasi dan pemantapan ideologi. Langkah ini diambil agar seluruh pengurus di tingkat kecamatan hingga ranting memiliki pemahaman mendalam terkait nilai-nilai perjuangan PKB.

Menghadapi kontestasi Pemilu mendatang, PKB Sumbawa mematok target politik yang terukur diantaranya mengisi keterwakilan kursi di seluruh daerah pemilihan (5 Dapil) di DPRD Kabupaten Sumbawa, memperjuangkan dan memastikan adanya wakil rakyat dari Dapil Sumbawa di DPRD Provinsi NTB dan Pertahankan kursi incumbent DPR RI Dapil NTB I (Pulau Sumbawa) yang saat ini ditempati oleh Ummi Mahdalena.

Sukiman menyadari bahwa pencapaian target-target tersebut memerlukan kerja keras, ikhtiar, serta pengorbanan kolektif dengan landasan utama berupa soliditas struktur dan kerja-kerja politik yang terencana.

Sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman, PKB Sumbawa mengusung semangat restrukturisasi yang inklusif dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda, milenial, dan Gen Z, tanpa merusak basis kultural Jam'iyyah Nahdlatul Ulama yang menjadi fondasi partai.

"Kolaborasi kepengurusan saat ini menjadi modal utama kami. Dengan dukungan 4 anggota fraksi yang ada di DPRD Sumbawa saat ini, serta arahan dari para senior di jajaran Syuro, kami memiliki penguatan dan optimisme tinggi. Kerjasama dan harmoni ini, insyaAllah, akan mewujudkan kejayaan PKB Sumbawa ke depan," tutup Sukiman. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan sikap tegas terkait kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya mengondisikan Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB agar dilaksanakan tanpa agenda pemilihan Ketua Umum KONI NTB.

Sebagai Ketua KONI Sumbawa sekaligus salah satu voter yang memiliki hak suara dalam Musorprov, Abdul Rafiq menegaskan bahwa andaikan benar terdapat pihak-pihak yang mencoba mengarahkan Musorprov tanpa agenda pemilihan Ketua Umum, maka hal tersebut harus dipertanyakan secara terbuka berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi.

“Andaikan memang ada pihak-pihak yang ingin mengondisikan Musorprov agar tidak memiliki agenda pemilihan Ketua Umum, tentu kami sebagai voter akan mempertanyakan dasar AD/ART-nya. Musorprov adalah forum organisasi yang memiliki kewenangan sendiri, sehingga setiap perubahan terhadap agenda harus memiliki dasar aturan yang jelas,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, KONI Sumbawa tidak ingin berprasangka terhadap pihak mana pun. Namun, sebagai pemilik hak suara, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk memastikan Musorprov berjalan sesuai aturan.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya menyampaikan sikap andaikan hal tersebut benar terjadi. Kami tentu berkepentingan menjaga agar AD/ART dihormati dan hak voter tidak dikurangi,” ujarnya.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan menyangkut siapa calon yang akan didukung.

“Ini bukan soal siapa yang kami dukung dan siapa yang tidak kami dukung. Ini soal prinsip demokrasi organisasi. Kalau Ketua Umum memang menjadi kewenangan Musorprov untuk dipilih dan ditetapkan, maka berikan kesempatan kepada voter untuk menentukan,” katanya.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa sebagai voter, dirinya tidak ingin rasa keadilan dalam proses organisasi dirusak oleh kepentingan atau kekuasaan pihak mana pun.

“Saya sebagai voter tidak ingin rasa keadilan itu dirusak oleh kekuasaan, baik kekuasaan di daerah maupun kekuasaan di pusat. Keadilan harus menjadi milik semua orang, bukan milik kekuasaan. Aturan harus berlaku sama bagi siapa pun,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, Musorprov harus menjadi ruang yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh voter untuk menjalankan haknya, tanpa tekanan dan tanpa rekayasa agenda.

“Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam memperlakukan aturan. Kalau aturan memberikan hak kepada voter untuk memilih, maka hak itu harus dihormati. Jangan karena ada kepentingan tertentu, kemudian hak tersebut dikurangi,” ujarnya.

“Andaikan ada upaya mengondisikan Musorprov agar hanya menjadi forum untuk mengesahkan keputusan tertentu tanpa memberikan ruang bagi pemilihan Ketua Umum, tentu kami akan mempertanyakan dasar dan prosesnya,” tegas Abdul Rafiq.

Andaikan agenda pemilihan Ketua Umum benar-benar ditiadakan dengan cara atau berdasarkan aturan yang menurut kami telah dilanggar, Abdul Rafiq mengatakan KONI Sumbawa akan menyampaikan keberatan secara resmi dan meminta agar keberatan tersebut dicatat dalam berita acara Musorprov.

“Kami akan menggunakan hak kami sebagai voter. Kalau ada keputusan atau proses yang menurut kami melanggar aturan organisasi, kami akan menyampaikan keberatan secara resmi dan meminta semuanya dicatat dalam berita acara,” ujarnya.

Apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal organisasi, KONI Sumbawa siap menempuh mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, termasuk BAORI apabila memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kalau mekanisme internal tidak memberikan penyelesaian yang adil, kami tentu akan menempuh langkah sesuai aturan, termasuk menempuh BAORI. Semuanya akan kami lakukan secara konstitusional dan tidak dengan cara-cara di luar aturan,” jelasnya.

Abdul Rafiq juga menyatakan bahwa apabila persoalan tersebut benar-benar terjadi dan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, KONI Sumbawa akan bersurat secara resmi kepada Ketua DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian terhadap persoalan tata kelola organisasi olahraga serta hak anggota.

“Andaikan sampai terjadi persoalan seperti itu, kami juga akan menyampaikan surat resmi kepada Ketua DPR RI sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan permohonan perhatian. Kami ingin semua pihak memahami bahwa ada hak voter yang harus dihormati,” katanya.

Selain itu, KONI Sumbawa akan menempuh langkah hukum lainnya, termasuk jalur konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi apabila terdapat norma undang-undang yang relevan dan secara hukum memenuhi persyaratan untuk diuji.

“Kami akan menempuh seluruh opsi yang tersedia sesuai ketentuan hukum. Yang kami perjuangkan bukan kepentingan pribadi atau calon tertentu, tetapi kepastian aturan, keadilan, hak voter, dan marwah organisasi,” tegas Abdul Rafiq.

BUKAN SOAL SIAPA YANG MENANG

Abdul Rafiq kembali menegaskan bahwa sikap tersebut tidak diarahkan untuk memenangkan calon tertentu.

“Kami tidak sedang memperjuangkan siapa yang harus menjadi Ketua Umum. Kami memperjuangkan agar pemilihan itu sendiri berlangsung sesuai aturan. Setelah itu, biarkan voter menentukan siapa yang mendapatkan kepercayaan,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak menjaga suasana kondusif menjelang Musorprov dan memberikan ruang bagi proses demokrasi organisasi.

“Sekali lagi, kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya menyampaikan sikap andaikan ada pihak-pihak yang mencoba mengondisikan Musorprov tanpa agenda pemilihan Ketua Umum. Kalau itu terjadi dengan cara atau berdasarkan aturan yang menurut kami telah dilanggar, kami sebagai voter tentu akan menggunakan hak kami dan menempuh mekanisme yang tersedia. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan keadilan. Karena keadilan bukan milik pusat, bukan milik daerah, dan bukan milik kelompok tertentu. Keadilan harus menjadi milik semua orang,” pungkas Abdul Rafiq. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan publik serta menciptakan ruang terbuka hijau yang asri, Pos Sumbawa menggelar kegiatan aksi bersih-bersih di Taman Sabalong Samalewa pada Sabtu (22/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WITA ini melibatkan puluhan personel Pos Sumbawa yang bahu-membahu menyisir area taman. 

Fokus utama aksi sosial ini meliputi pembersihan sampah plastik, pemangkasan rumput liar, hingga perapian fasilitas umum yang ada di sekitar kawasan taman.

"Poin utama kegiatan Kami di Taman Sabalong Samalewa pada pagi ini Sabtu, 22 Agustus 2026 adalah pengumpulan sampah non-organik, pembersihan area pedestrian, dan perawatan fasilitas taman ujar kepala POS Sumbawa Made Nikko Mahayana 

Kemudian ia berharap dengan aksi ini dapat mewujudkan lingkungan kota yang bersih, indah, serta nyaman bagi aktivitas masyarakat lokal.

Aksi gotong royong ini mendapat apresiasi positif dari warga sekitar dan para pengunjung yang sedang berolahraga pagi. 

Selain untuk memperindah wajah kota Sumbawa, kegiatan ini diharapkan dapat memicu kesadaran masyarakat luas akan pentingnya menjaga kebersihan tempat umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan sikap tegas terkait dinamika menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB, khususnya apabila terdapat pihak yang menghendaki agar Musorprov tetap dilaksanakan tetapi tanpa agenda pemilihan Ketua Umum KONI NTB.

Sebagai Ketua KONI Kabupaten Sumbawa sekaligus salah satu pemilik hak suara (voter) dalam Musorprov, Abdul Rafiq menegaskan bahwa setiap proses Musorprov harus berjalan sesuai AD/ART KONI dan prinsip demokrasi organisasi.

“Saya berbicara dalam kapasitas saya sebagai Ketua KONI Sumbawa dan salah satu voter. Bagi kami, Musorprov bukan sekadar forum seremonial, tetapi forum pengambilan keputusan tertinggi KONI Provinsi. Karena itu, apabila Musorprov dilaksanakan, maka kewenangan Musorprov harus dijalankan secara utuh, termasuk memilih dan menetapkan Ketua Umum,” tegas Abdul Rafiq.

Menurutnya, berdasarkan AD/ART KONI yang menjadi dasar organisasi, Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi KONI Provinsi dan memiliki kewenangan untuk memilih serta menetapkan Ketua Umum.

Karena itu, lanjutnya, tidak boleh ada agenda Musorprov yang secara sepihak menghilangkan kewenangan tersebut tanpa dasar yang jelas dalam AD/ART.

“Kalau ada pihak yang ingin Musorprov tetap dilaksanakan tetapi agenda pemilihan Ketua Umum ditiadakan, pertanyaan saya sederhana: apa dasar AD/ART-nya? Jangan sampai forum yang seharusnya menjadi ruang demokrasi organisasi justru dibatasi kewenangannya,” ujarnya.

Abdul Rafiq juga menegaskan bahwa KONI Sumbawa menghormati kewenangan KONI Pusat sesuai AD/ART. Namun penghormatan terhadap kewenangan KONI Pusat tidak berarti mengabaikan hak dan kewenangan para anggota KONI Provinsi yang memiliki hak suara dalam Musorprov.

Menurutnya, apabila terdapat persoalan yang menyebabkan Musorprov tidak dapat dilaksanakan, AD/ART memang menyediakan mekanisme tertentu, termasuk kemungkinan penunjukan Caretaker oleh KONI Pusat. Namun mekanisme tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk memastikan terlaksananya Musyawarah Olahraga Luar Biasa, bukan untuk menghapus kewenangan forum musyawarah dalam memilih Ketua Umum.

“Kami tidak mempersoalkan kewenangan KONI Pusat sepanjang sesuai aturan. Tetapi ketika Musorprov sudah dilaksanakan, jangan kemudian hak forum musyawarah untuk memilih Ketua Umum justru ditiadakan tanpa dasar yang jelas. Itu yang harus kita pertanyakan bersama,” kata Abdul Rafiq.

Ia menambahkan, seluruh voter dalam Musorprov memiliki kedudukan yang harus dihormati sesuai aturan organisasi. Karena itu, setiap keputusan mengenai agenda, tata tertib, pencalonan maupun pemilihan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan AD/ART serta ketentuan organisasi yang berlaku.

“Saya kira semua pihak harus menjaga marwah KONI. Jangan membuat Musorprov hanya menjadi forum untuk mengesahkan sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Musorprov harus menjadi forum demokratis yang memberikan ruang kepada para pemilik suara untuk menggunakan haknya,” tegasnya.

Abdul Rafiq juga meminta agar tidak ada upaya untuk menafsirkan AD/ART secara sepihak demi kepentingan tertentu.

“Kalau memang ada dasar hukumnya, mari kita buka bersama, kita baca bersama, dan kita laksanakan bersama. Tetapi kalau tidak ada dasar yang memberikan kewenangan untuk menghilangkan agenda pemilihan Ketua Umum, maka saya sebagai voter tentu akan mempertanyakan dan menolak hal tersebut,” tegasnya.

KONI Sumbawa, lanjutnya, akan tetap konsisten mengawal agar proses Musorprov KONI NTB berlangsung sesuai AD/ART, transparan, demokratis, dan menghormati hak setiap voter.

“Sikap kami jelas: kami menghormati KONI Pusat, tetapi kami juga wajib menjaga hak organisasi dan hak suara kami. Jika Musorprov dilaksanakan, maka kewenangan Musorprov harus dihormati, termasuk agenda pemilihan dan penetapan Ketua Umum KONI NTB,” pungkas Abdul Rafiq. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, mempertanyakan tindak lanjut kebijakan penetapan Desa Poto sebagai Desa Wisata Budaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2021.

Desa Poto ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya melalui SK Nomor 438 Tahun 2021. Bagi Pemerintah Desa Poto, penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap kekayaan budaya dan potensi pariwisata yang dimiliki masyarakat setempat.

Namun, Kepala Desa Poto menilai, kebijakan tersebut hingga kini belum sepenuhnya diikuti dengan intervensi dan pembinaan yang berkelanjutan.

“Awalnya saya berharap setelah penetapan itu ada intervensi, minimal dalam bentuk pendampingan, peningkatan kapasitas masyarakat dan promosi. Atau setidak-tidaknya dimulai dengan penyusunan dokumen roadmap pengembangan Desa Poto sebagai Desa Wisata Budaya. Syukur-syukur jika dibantu dengan anggaran,” ungkap Kepala Desa Poto, Fathul Muin, S.P. dalam Forum Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Ekonomi Pedesaan dan Kawasan, yang diselenggarakan Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan UGM di Kantor Bappeda Sumbawa, Kamis (20/8).

Menurutnya, persoalan pengembangan desa wisata tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran yang diberikan pemerintah.

Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan dapat dilanjutkan dengan sebuah ekosistem pembinaan. 

Ia menegaskan, Pemerintah Desa Poto tidak hanya menunggu intervensi dari pemerintah daerah. Desa juga telah berupaya membangun komunikasi dan mencari mitra untuk mendukung pengembangan Desa Poto sebagai Desa Wisata Budaya.

Salah satunya melalui komunikasi dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Politeknik Pariwisata Lombok.

“Pada tahap awal, respons dan antusiasme yang kami terima sangat positif. Kami melihat ada peluang besar untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan SDM, pengelolaan destinasi, promosi maupun pengembangan potensi budaya,” katanya.

Namun, menurutnya, komunikasi tersebut dalam perjalanannya belum berlanjut secara berkelanjutan. Dan Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendalanya. 

Menurut Fathul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai penghubung dan fasilitator dalam membangun ekosistem desa wisata.

“Kalau desa harus mencari sendiri mitra perguruan tinggi, mencari sendiri akses promosi, mencari sendiri jaringan pasar dan mencari sendiri pendampingan, maka prosesnya akan sangat berat. Di sinilah menurut kami pemerintah daerah memiliki posisi strategis,” jelasnya.

Desa Poto Jadi Objek Penelitian Mahasiswa

Selain persoalan pendampingan dan pengembangan, Kepala Desa Poto juga menyoroti meningkatnya perhatian akademisi terhadap potensi pariwisata dan kebudayaan Desa Poto.

Dalam beberapa kesempatan, keberadaan pariwisata dan kebudayaan Desa Poto menjadi bagian dari pertanyaan penelitian mahasiswa.

Menurutnya, ketertarikan mahasiswa menjadikan Desa Poto sebagai objek penelitian sebenarnya merupakan hal positif karena menunjukkan bahwa desa tersebut memiliki potensi yang menarik untuk dikaji.

 "Tetapi pada saat yang sama, kami sering dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cukup mendasar: apa arah pengembangan Desa Poto sebagai desa wisata budaya, bagaimana roadmap-nya, siapa yang mendampingi, apa indikator keberhasilannya, dan sejauh mana intervensi pemerintah setelah penetapan tahun 2021?” ungkapnya.

Ia mengakui, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu mudah dijawab oleh pemerintah desa karena sebagian menyangkut kebijakan dan arah pembangunan pemerintah daerah.

Menurutnya, keberhasilan program desa wisata seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah desa yang telah mendapatkan status atau penetapan sebagai desa wisata.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada penetapan desa wisata, tetapi juga memastikan adanya pembinaan, pendampingan, promosi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penyusunan peta jalan pengembangan yang terukur.

“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa banyak desa yang sudah ditetapkan sebagai desa wisata, tetapi tidak menghitung berapa banyak desa yang benar-benar berkembang setelah ditetapkan sebagai desa wisata,” pungkasnya.

Bagi Pemerintah Desa Poto, kritik tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, melainkan sebagai dorongan agar penetapan Desa Wisata Budaya benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat dan tidak berhenti sebatas dokumen atau keputusan administratif. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kabupaten Sumbawa menjadi momentum penting bagi akselerasi transformasi digital daerah. Bupati Sumbawa bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Branch Manager PT Bank NTB Syariah Sumbawa secara resmi melakukan launching aplikasi Smart Tax yang dirangkaikan dengan Malam Tasyakuran HUT RI ke-81 di Halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa malam (18/8/2026).

Peluncuran aplikasi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Bapenda Hardianto ST dengan branch manager PT Bank NTB Syariah Kabupaten Sumbawa Ika Gita listiana M.M. Inov. tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Digitalisasi Sistem Pembayaran.

"Langkah strategis ini merupakan ikhtiar nyata Pemkab Sumbawa dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)" ujar kaban Bapenda Hardianto ST

Kemudian lanjutnya, Penerapan sistem pembayaran berbasis aplikasi digital ini membawa tiga dampak utama bagi tata kelola keuangan daerah yaitu Kemudahan Akses. Aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dan wajib pajak dalam bertransaksi secara fleksibel tanpa terbatas ruang dan waktu.

Kemudian ujarnya dapat mendekatkan Pelayanan. Hal ini akan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, responsive, dan ramah pengguna. Dan juga mencegah risiko kebocoran dalam penyetoran penerimaan pajak daerah demi tata kelola yang bersih.

Cakupan Jenis Pajak Daerah

Pada tahap awal implementasinya, aplikasi Smart Tax terintegrasi untuk melayani pembayaran 9 jenis pajak daerah, meliputi: Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Air Tanah, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hotel, Rumah Makan, dan Restoran serta Pajak Hiburan dan Tenaga Listrik

Peluncuran aplikasi ini disaksikan langsung oleh deretan pejabat tinggi daerah dan instansi vertikal, di antaranya Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin, S.SAP., M.M.Inov, beserta Wakil Ketua Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori beserta Ny. Hj. Sudarti Mohamad Ansori., Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Sumbawa. Dandim 1607/Sumbawa, Kapolres Sumbawa, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa beserta jajaran pimpinan organisasi wanita (Persit KCK, Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, dan Dharmayukti Karini).

Hadir pula Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Danyonif TP 835/SIB, Danyonif 742/SWY, Danyon B Pelopor Sat Brimob Polda NTB, Dansubdenpom IX/2-1 Sumbawa, pimpinan BUMN/BUMD, serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Inovasi digital ini menegaskan bahwa 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekadar deretan angka, melainkan bukti nyata keberlanjutan semangat para pejuang. Melalui hadirnya Smart Tax, Pemkab Sumbawa merapatkan barisan untuk meneguhkan komitmen bahwa api kemerdekaan terus menyala melalui kerja nyata, transparansi, dan kemandirian pembangunan daerah. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan keprihatinan atas dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswa yang terjadi di lingkungan salah satu SMP di Kabupaten Sumbawa pada 15 Agustus 2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena terjadi di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar, tumbuh dan membangun karakter.

Abdul Rafiq mengatakan, apabila dugaan kekerasan tersebut benar terjadi, maka persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan anak biasa. Namun, penanganannya juga harus tetap memperhatikan bahwa para pihak yang terlibat masih berada dalam usia pendidikan.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Kalau benar terjadi pengeroyokan, tentu harus ditangani secara serius dan objektif. Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan dan jangan sampai ada tindakan main hakim sendiri,” ujar Abdul Rafiq.

Menurut Abdul Rafiq, kasus kekerasan antarpelajar harus menjadi momentum untuk melihat persoalan anak secara lebih luas.

Ia menilai perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam kehidupan anak-anak. Informasi, video, permainan, hingga berbagai bentuk konten kekerasan dapat diakses dengan sangat mudah.

“Anak-anak kita sekarang hidup dalam dunia yang berbeda. Dunia maya masuk sangat masif dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lihat di media sosial bisa memengaruhi cara berpikir, cara berbicara dan bahkan cara mereka menyelesaikan masalah,” katanya.

Karena itu, menurutnya, orang tua tidak boleh menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah maupun dunia maya.

“Jangan sampai anak-anak kita lebih banyak dididik oleh handphone daripada oleh orang tua dan guru. Ini bukan berarti kita anti teknologi. Justru teknologi harus kita manfaatkan untuk hal-hal positif, tetapi anak harus didampingi dan diberikan literasi digital,” tegasnya.

Abdul Rafiq meminta sekolah memperkuat pengawasan terhadap aktivitas siswa, terutama di titik-titik yang rawan terjadinya perundungan maupun kekerasan.

Di sisi lain, orang tua juga diminta lebih aktif berkomunikasi dengan anak dan mengetahui lingkungan pergaulan serta aktivitas mereka di dunia maya.

“Kita harus hadir sebelum masalah terjadi. Guru harus peka terhadap perubahan perilaku anak, orang tua harus mau mendengar cerita anak, dan anak juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalannya,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah benar-benar berjalan, bukan sekadar formalitas. Penguatan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan juga penting untuk mendeteksi persoalan sejak dini. Upaya pencegahan bullying di sekolah sebelumnya juga telah menjadi perhatian serius di Kabupaten Sumbawa.

Jangan Sampai Anak Menjadi Korban Dua Kali

Abdul Rafiq mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan video, foto, identitas maupun informasi pribadi anak yang terlibat dalam kasus tersebut secara sembarangan di media sosial.

“Jangan sampai anak yang menjadi korban mengalami penderitaan untuk kedua kalinya karena video atau informasi tentang dirinya beredar luas di media sosial. Kita harus melindungi anak-anak, bukan mempermalukan mereka,” katanya.

Ia juga meminta agar anak-anak yang diduga terlibat tetap mendapatkan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau terbukti melakukan kesalahan, tentu harus ada konsekuensi dan pembinaan. Tetapi jangan kita beri stigma seumur hidup kepada anak. Mereka masih punya masa depan dan masih bisa diperbaiki,” tegas Abdul Rafiq.

Bangun Gerakan Bersama Melindungi Anak

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumbawa tersebut mengajak pemerintah daerah, sekolah, orang tua, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun gerakan bersama dalam melindungi anak dari kekerasan dan pengaruh negatif dunia maya.

“Ini bukan hanya persoalan sekolah. Ini persoalan kita bersama. Anak-anak adalah masa depan Sumbawa. Karena itu, kita harus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, berkarakter dan mendapatkan pendampingan yang cukup, baik di dunia nyata maupun di dunia digital,” pungkasnya.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - 19 Agustus 2026_ — Malam resepsi dan tasyakuran HUT Kemerdekaan RI ke-81 di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa 18 Agustus 2026, terasa semakin bermakna. Di tengah kemeriahan peringatan, Bupati Sumbawa H. Syarafuddin Jarot menyerahkan secara simbolis kunci rumah kepada 5 keluarga penerima manfaat program "Bale Umat/Bale Umin" dari BAZNAS Kabupaten Sumbawa.

Penyerahan ini menjadi kado istimewa untuk rakyat Sumbawa di hari ulang tahun kemerdekaan. Rumah layak huni tersebut dibangun sepenuhnya oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa dari dana infak dan sedekah masyarakat. Proses pembangunannya dilakukan dari nol, mulai dari pondasi, pemasangan bata, plester, hingga pengecatan, agar keluarga penerima benar-benar mendapatkan hunian yang sehat, aman, dan layak huni.

Kelima penerima manfaat tersebut berasal dari 8 asnaf, khususnya dari golongan fakir dan miskin. Mereka adalah Nurhadianto Dwi Prayitno dari Jl. Cendrawasih RT.03/RW.06 Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa. Kemudian Ahmat dari RT 004/RW 002, Dusun Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir. Selanjutnya Isah dari RT.003/RW.004 Desa Luar, Kecamatan Alas. Lalu Salamuddin dari Dusun Pungkit A RT.002/RW.001 Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara. Dan Samsun dari Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasirudin, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sumbawa.

Saat menyerahkan kunci rumah satu per satu kepada para pemilik, Bupati Sumbawa menyampaikan pesan hangat. "Selamat dan sukses untuk Bapak dan Ibu. Hari ini Bapak Ibu resmi memiliki rumah baru. Semoga rumah ini membawa keberkahan, membawa kesehatan untuk keluarga, dan menjadi tempat mendidik anak-anak menjadi generasi yang membanggakan. Ini adalah kado kecil dari kita semua untuk menyambut kemerdekaan," ucap Bupati.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa Syukri Rahmat menyampaikan bahwa program Bale Umat adalah bentuk komitmen BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan melalui sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. "Alhamdulillah, setiap bulan BAZNAS menargetkan membangun 2 unit Bale Umat. Untuk bulan Agustus ini kita serahkan sekaligus 5 unit sebagai syukur di bulan kemerdekaan. Semua ini dari dana infak dan sedekah umat yang kami kelola secara amanah," jelas Syukri Rahmat.

Ia menambahkan, para penerima merupakan saudara kita dari asnaf fakir dan miskin yang telah melalui proses verifikasi ketat. "Kami pastikan bantuan ini tepat sasaran. Kami bangun dari awal agar kualitasnya terjaga dan bisa ditempati dalam jangka panjang," tambahnya.

Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori dan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasirudin juga mengapresiasi langkah BAZNAS. Menurut mereka, program seperti Bale Umat membuktikan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikelola secara profesional mampu memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Malam tasyakuran yang dirangkaikan dengan penyerahan kunci ini menjadi simbol bahwa kemerdekaan harus dirasakan sampai ke dapur dan kamar keluarga. Dengan adanya rumah baru ini, diharapkan lima keluarga penerima manfaat dapat memulai lembaran hidup baru yang lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bermartabat.

Melalui program ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus hadir bagi masyarakat. Dengan target 2 unit setiap bulan, diharapkan semakin banyak keluarga di Sumbawa yang merasakan manfaat rumah layak huni sebagai hasil gotong royong seluruh masyarakat melalui BAZNAS. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Malam tasyakuran peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (18/08/2026), menjadi momen bersejarah bagi Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu. Di hadapan seluruh jajaran pejabat dan tamu undangan, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyerahkan langsung penghargaan Juara I Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Desa Batu Bulan, Yunus Syufriadi Bakri, S.Pd.I., NLP.

Capaian prestisius ini menjadi buah manis dari kerja keras dan komitmen kolektif masyarakat Desa Batu Bulan dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Desa yang terletak di Kecamatan Moyo Hulu dengan populasi 1.685 jiwa tersebut berhasil mengungguli persaingan ketat antardesa dan kelurahan se-Kabupaten Sumbawa.

Kebersihan sebagai Cermin Peradaban Desa

Kepala Desa Batu Bulan, Yunus Syufriadi Bakri—yang akrab disapa YSB—mengungkapkan rasa syukur dan harunya atas apresiasi tertinggi dari Pemkab Sumbawa tersebut. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan bukti nyata dari kuatnya tradisi kebersamaan di desanya.

 "Alhamdulillah, ini adalah hadiah terindah di HUT RI ke-81 bagi seluruh warga Desa Batu Bulan. Juara ini bukan milik saya pribadi atau perangkat desa semata, melainkan milik seluruh masyarakat yang selama ini secara swakarsa dan penuh kesadaran menjaga kebersihan lingkungannya," ujar YSB.

Ia menjelaskan, prestasi ini dibangun melalui konsistensi program partisipatif. Pemerintah Desa Batu Bulan secara berkelanjutan menggalakkan gotong royong mingguan, tata kelola sampah terpadu, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) secara masif.

"Sejak awal, fokus kami bukan sekadar mengejar perlombaan. Yang kami lakukan adalah menjalankan kewajiban moral menjaga lingkungan sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kepada generasi mendatang," tambahnya.

Membumikan Budaya Gotong Royong

YSB berharap penghargaan tingkat kabupaten ini dapat menjadi pemantik motivasi agar warga tidak cepat berpuas diri, melainkan konsisten mempertahankan kualitas kebersihan lingkungan di kehidupan sehari-hari.

"Meraih predikat juara adalah bonus, tetapi menjaga Desa Batu Bulan tetap bersih, sehat, dan nyaman adalah tujuan utamanya. Kami ingin kebersihan menjadi budaya dan bagian dari gaya hidup sehari-hari, bukan sekadar respons saat ada lomba," tegas YSB.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh elemen warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta jajaran pemuda yang solid berkolaborasi dalam mengawal program-program kebersihan desa.

Refleksi Kemerdekaan lewat Aksi Nyata

Keberhasilan Desa Batu Bulan memberikan pesan kuat bahwa makna kemerdekaan dapat diwujudkan melalui aksi konkret dari tingkat tapak. Kebersihan lingkungan yang terjaga bukan sekadar mencerminkan tingkat peradaban masyarakat, melainkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan desa yang sehat, produktif, dan sejahtera.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  — Ajang bergengsi Glam & Glits Contest (GGC) Tahun 2026 sukses digelar oleh Arhi Modeling School pada Sabtu malam, 15 Agustus 2026 istana Sultan Muhammad Kaharuddin III, mengusung semangat pengembangan bakat, kreativitas, dan rasa percaya diri generasi muda, kegiatan ini berhasil menyedot perhatian publik dengan total ratusan peserta yang berkompetisi di panggung seni dan busana.

Ajang kompetisi fasyen dan modeling ini berkolaborasi dengan Sumbawa Model Management dan titik Sumbawa.

Semangat Pagi dalam Lomba Mewarnai

Rangkaian acara diawali pada pukul 08.00 WITA melalui Lomba Mewarnai yang diikuti oleh 47 peserta dari jenjang TK hingga SD. Dengan penuh ketelitian, jemari-jemari cilik peserta menggoreskan warna-warni cerah di atas kertas. Suasana riuh nan penuh kehangatan tampak menyelimuti area perlombaan saat anak-anak mengekspresikan imajinasi visual mereka.

Memasuki sore hingga malam hari, pukul 15.00 hingga 22.00 WITA, suasana panggung semakin riuh dan memesona dengan dimulainya Lomba Fashion Show yang diikuti oleh 58 peserta.

Lampu sorot panggung dan alunan musik Grup musik Saramba bertempo tegas mengiringi setiap langkah para peserta yang tampil memukau di atas catwalk.

Pada Kategori Cilik (TK & SD), Para model cilik tampil menggemaskan sekaligus percaya diri. Dengan gerakan polos namun berani, mereka membawakan busana warna-warni, memberikan lekukan pose, senyuman manis, dan lambaian tangan yang memikat hati para juri serta penonton.

Pada Kategori Remaja & Umum (SMP, SMA, Umum), Panggung menjelang malam disuguhi oleh penampilan profesional para peserta remaja dan dewasa. Setiap peserta memperagakan rancangan busana terbaik—mulai dari busana kasual bernuansa modern hingga gaun pesta elegan. Dengan teknik walk yang mantap, pembawaan postur yang anggun, serta striking pose di ujung catwalk, persaingan nilai di kategori ini berlangsung sangat ketat.

Berikut Daftar Resmi Pemenang Glam & Glits Contest (GGC) 2026

I. Lomba Mewarnai

1. Kategori TK (Usia 3–6 Tahun)

Juara 1: Ayra Nadhira (PAUD Taamasa),

Juara 2: Noah Hirzi Gazhi (TKIT Bintang Ceria)

Juara 3: Ananda Rafasya M. (KBIT Anak Sholeh)

Harapan 1: Arumi Azzahra Rianti (RA Wikeke)

Harapan 2: Mahven Zakia Azzikra (RA Wikeke)

Harapan 3: Afif Wijayanto (RA Wikeke)

2. Kategori SD (Usia 6–9 Tahun)

Juara 1: Nadea Zulsyahwa (SD Lempeh)

Juara 2: Neysha Maheswari K. (SDIT Samawa Cendikia)

Juara 3: Anindra Asmara Khalillah (SD Lempeh)

Harapan 1: Elvira Muthia R. (SDN 11 Sumbawa)

Harapan 2: Akhmad Pangeran (SDN 2 Sumbawa)

Harapan 3: Tiara Zahsy Salsabila (SDN 6 Sumbawa)

3. Kategori SD (Usia 10–13 Tahun)

Juara 1: Izzatul Azizi (SD Deeniyat)

Juara 2: Afiqah Lailatul R. (SDIT Samawa Cendikia)

Juara 3: Violeticia Adelheit Putri C. Ricko (SD Diponegoro)

Harapan 1: Ni Ketut Milan Cahyani (SD Diponegoro)

Harapan 2: Aulia Izzatunnisa (SDN 6 Sumbawa)

Harapan 3: M. Zulfan Khairy (SDN Bukit Permai)

 II. Lomba Fashion Show

1. Kategori TK Putri (Usia 3–6 Tahun)

Juara 1: (A110) Ahza Rumaisyah (PAUD Assalam)

Juara 2: (A103) Almeeta Syahdana A. (TK Paracendekia NW)

Juara 3: (A121) Aulya Putri Syarif (TKN 3 Sumbawa)

 Harapan 1: (A117) Falisha Ratu Z.

 Harapan 2: (A123) Liziqi Alya H. (RA Darunnajah)

Harapan 3: (A128) Alea Firza Salsabila (PAUD Bintang Ceria)

Best Costume: (A111) Risella Putri A. (TK Telkom Sumbawa)

2. Kategori TK Putra (Usia 3–6 Tahun)

Juara 1: (A207) Wiliam Firzan A. (TK Telkom Sumbawa)

Juara 2: (A203) Fayes Nugroho (TKN 3 Sumbawa)

Juara 3: (A205) Ananda Rafasya M. (KBIT Anak Sholeh)

3. Kategori SD Putri (Usia 6–12 Tahun)

Juara 1: (B204) Nadine Alula S. (SDN Pernek)

Juara 2: (B101) Airin Rizqiya H. (SDN 15 Sumbawa)

Juara 3: (B102) Mikayla Zalindra S. (SDN 7 Sumbawa)
Best Costume: (B105) Samaira Nafisa P. (SDN 1 Sumbawa)

4. Kategori SD Putra (Usia 6–12 Tahun)

Juara 1: (B201) Al Fathir Putra Ibrahim (SDN 14 Sumbawa)

Juara 2: (B201) M. Davi Qiano (SDN Pernek)

5. Kategori SMP, SMA, & Umum (Usia 13–21 Tahun)

Juara 1: (C105) Keyla Adesafara (SMAN 3 Sumbawa)

Juara 2: (C109) Aqilah Khayarah (Umum)

Juara 3: (C101) Syarifah Nur Aisyah (SMAN 1 Sumbawa)

Harapan 1: (107) Cantika Afiyah Arsyatya P. (SMPN 1 Sumbawa)

Harapan 2: (104) Sabrina Raziqa (UTS)

Harapan 3: (106) Elina Kusuma Dewi (SMAK ST Gregorius)

Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan berbagai pihak yang berkomitmen terhadap pengembangan bakat generasi muda. Sponsor kegiatan diantaranya Klinik Degerasia, Kalbe Nutritions (Zee), Luma Institute, Air Minum Prim-a, Penyetan Mengkupir - Teri Utami, Jelita Cosmetic, BnB (Barenbliss), Arinariani Dressmaker, Yulish Collection, Minyak Kemiri Pangeran

Adapun Partnership Event / Media Partner yaitu Saramba (Samawa Ragam Media Budaya) Media Online Amarmedia.co.id, Gaung Nusra, Dwipa Media Nusantara, dan Epic Lombok (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Suasana haru dan syukur menyelimuti Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara pada Selasa, 18 Agustus 2026. Di tengah peringatan Hari Kemerdekaan, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumbawa menghadirkan kemerdekaan baru bagi salah satu warganya melalui penyerahan rumah program "Bale Umat" ke-4. Rumah layak huni tersebut diserahkan langsung kepada Bapak Salamuddin, warga Desa Pungkit yang selama ini hidup dalam keterbatasan tempat tinggal.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov. Turut mendampingi Sekretaris BAZNAS Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I, dan Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan, Pahriyadi, S.AP. Acara ini juga dihadiri oleh Camat Moyo Utara, Awaluddin Safari, S.H, Kepala Desa Pungkit, Abdul Hamid, S.Sos, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga yang datang menyaksikan.

Program "Bale Umat" merupakan salah satu program unggulan BAZNAS Kabupaten Sumbawa di bidang kemanusiaan yang menyasar kaum fakir, miskin dan dhuafa. Berbeda dengan program bedah rumah pada umumnya, Bale Umat dibangun secara utuh mulai dari nol. Mulai dari pondasi, pemasangan dinding, atap, hingga pengecatan luar dan dalam. Tujuannya adalah agar penerima manfaat mendapatkan hunian yang benar-benar baru, aman, sehat dan layak huni untuk ditempati dalam jangka panjang.

Dalam sambutannya, Syukri Rahmat menegaskan bahwa rumah ini adalah wujud nyata amanah dari para muzakki di Kabupaten Sumbawa. Dana zakat, infaq dan sedekah yang dikumpulkan telah dikelola dengan penuh tanggung jawab dan disalurkan tepat sasaran. "Kami ingin memastikan setiap rupiah zakat yang dititipkan masyarakat benar-benar dirasakan manfaatnya. Ini bukan sekadar rumah, tetapi ini adalah harapan baru, martabat baru dan ketenangan bagi keluarga penerima manfaat. Pahala dari para donatur akan terus mengalir selama rumah ini ditempati," ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan oleh pemerintah kecamatan dan desa. Camat Moyo Utara, Awaluddin Safari, S.H menyampaikan bahwa program Bale Umat sangat membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Menurutnya sinergi antara BAZNAS dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar semakin banyak warga yang terbantu. Senada dengan itu, Kepala Desa Pungkit, Abdul Hamid, S.Sos mengaku bersyukur dan bangga karena desanya menjadi lokasi penerima Bale Umat. Ia menyebut bahwa selama ini kondisi rumah Bapak Salamuddin sangat tidak layak dan kehadiran rumah baru ini merupakan kado terbaik di bulan kemerdekaan.

Puncak acara terjadi ketika rumah diserahkan kepada penerima manfaat dengan pemasangan pelakat. Dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, Salamuddin menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan akan memiliki rumah sendiri. Bertahun-tahun ia tinggal di rumah yang reot dan tidak layak. Hari ini doanya terkabul melalui tangan BAZNAS dan para donatur. "Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua BAZNAS, Pak Camat, Pak Kades, dan semua yang terlibat. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan rezeki yang berlipat dan keberkahan," ucapnya disambut haru dan tepuk tangan warga.

Rumah Bale Umat yang diserahkan berukuran 4x6 meter dengan kamar tidur dan ruang tamu, serta kamar mandi. Hingga Agustus 2026, BAZNAS Kabupaten Sumbawa telah berhasil membangun dan menyerahkan empat unit Bale Umat di berbagai wilayah. Program ini akan terus dilanjutkan sebagai bukti bahwa zakat memiliki kekuatan besar untuk mengubah kehidupan dan mengangkat derajat umat. (AM/Adi)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Suasana hangat dan penuh optimisme mewarnai Malam Tasyakuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Halaman Kantor Bupati Sumbawa Senin 18 Agustus 2026. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan pidato kebangsaan yang mengunggah semangat dan motivasi, mengajak seluruh elemen masyarakat merawat kedamaian serta memperkuat gotong royong demi mewujudkan Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Sumbawa Drs. H.Mohamad Ansori, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Nanang Nasiruddin SAP M.M.Inov, Wakil Ketua Zulfikar Demitry SH MH, dan Anggota DPRD, Kapolres Sumbawa,Kejari Sumbawa , Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan jajaran Forkopimda. Sekretaris Daerah Staf Ahli Bupati dan jajaran Kepala OPD 

Mengawalinya dengan salam kehangatan, Bupati mengajak seluruh hadirin bersyukur atas karunia 81 tahun kemerdekaan. Di tengah dinamika nasional dan duka akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang menimpa saudara se-Tanah Air di Flores, NTT, Bupati mengingatkan bahwa rasa aman dan kebersamaan di Tana Samawa adalah nikmat besar yang harus dijaga. Pedagang bisa berikhtiar, petani melaut dan bersawah, serta roda pemerintahan berjalan lancar karena kondusivitas daerah yang terjaga.

Menjawab tantangan penyesuaian efisiensi anggaran pusat, Bupati memberikan kepastian bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Sumbawa tetap aman dan terkendali. Meskipun alokasi belanja pegawai (ASN dan PPPK) mencapai 44,5% dari APBD, kebijakan tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen terhadap kesejahteraan manusia di baliknya—termasuk para guru dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pelosok desa. Keamanan kesejahteraan ini diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan dedikasi dan kualitas pelayanan publik.

Di sektor perekonomian, Bupati Jarot memaparkan capaian membanggakan dengan nilai realisasi investasi yang menembus angka Rp7,6 triliun pada semester awal 2026. Dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, pemerintah daerah berkomitmen agar indikator makro ini tidak berhenti pada deretan angka statistik semata, melainkan menjelma menjadi pembukaan lapangan kerja baru, penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan sarana publik yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.

Apresiasi tinggi turut disampaikan atas kemeriahan rangkaian peringatan HUT RI ke-81 yang melibatkan ribuan warga, termasuk ajang gerak jalan antardinas yang diikuti hampir 300 tim. Salah satu momen paling menyentuh hati Bupati adalah kepolosan pesan antikorupsional dari seorang anak saat parade kegiatan. Pesan murni "Jangan korupsi ya, Pak Bupati" dinilainya sebagai pengingat moral yang sangat kuat bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan pemerintahan secara bersih dan berintegritas.

Malam tasyakuran tersebut diakhiri dengan seruan bersama untuk menyatukan barisan, menjaga keharmonisan, serta melanjutkan kerja nyata dalam mengawal pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan.

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id 18 Agustus 2026 – Semangat kemerdekaan dan rasa syukur menyelimuti Halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Senin malam (18/8). Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar Malam Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 dengan khidmat dan meriah.

Acara ini dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, jajaran Forkopimda, Kepala BUMN/BUMD, pimpinan instansi vertikal, Rektor Perguruan Tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga pimpinan organisasi wanita seperti Dharma Wanita Persatuan, Iswara, Persit Kartika Chandra Kirana, dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini.

Mengawali acara, semangat nasionalisme dikobarkan dengan refleksi bahwa angka 81 tahun kemerdekaan bukanlah sekadar deretan waktu, melainkan bukti keringat, air mata, dan darah para pejuang yang semangatnya terus diwariskan. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara dibuka dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Salim, S.Ag.

Semarak Rangkaian HUT RI di Sumbawa

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa sekaligus Ketua Umum Panitia Peringatan HUT RI ke-81, Dr. H.Budi Prasetiyo S.Sos MAP, membuka laporannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak. "Semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Sumbawa adalah bukti nyata bahwa kebersamaan adalah kunci keberhasilan kita," ungkapnya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 898 Tahun 2026 yang menindaklanjuti arahan Kementerian Sekretariat Negara, peringatan tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak 1 Agustus dan akan berlanjut hingga 23 Agustus 2026, yang meliputi Lomba Kebersihan Desa/Kelurahan menghasilkan antusiasme tinggi dengan banyaknya video kreatif yang dikirimkan warga ke media sosial. Lomba ini menjadi ikhtiar bersama mewujudkan "Indonesia Asri".

Lomba Gerak Jalan juga telah digelar pada 10-12 Agustus dengan jumlah peserta yang sangat membeludak dan meriah.

Layanan Kesehatan Gratis & Donor Darah juga sukses digelar yang berkolaborasi dengan Batalyon setempat. Kegiatan ini tidak hanya membantu ketersediaan darah, tetapi juga wujud implementasi visi misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan.

Pawai Alegoris menampilkan kekayaan khazanah budaya Nusantara dengan tema perjuangan dan pembangunan yang memukau masyarakat.

Upacara Inti Peringatan meliputi Pengukuhan 26 anggota Paskibraka terbaik Sumbawa, Renungan Suci di Makam Pahlawan (16/8), hingga Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera pada 17 Agustus yang berjalan lancar dan penuh khidmat.

Kampanye Anti-Korupsi hingga Penyerahan Bantuan

Malam tasyakuran ini tidak hanya sekadar seremonial. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggunakan momentum ini untuk menyuarakan kampanye anti-korupsi melalui Lomba Pariwara Anti-Korupsi guna mewujudkan visi "Sumbawa Bersih Melayani dan Bebas Korupsi". ujarnya.

Selain itu, malam puncak ini juga diisi dengan beberapa agenda penting, antara lain Pengumuman dan pemberian apresiasi kepada para pemenang lomba HUT RI.

Penyerahan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, Penyerahan bantuan Bale Umat/Bale Umin masyarakat hasil sinergi dengan BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan sekolah-sekolah di Sumbawa.

Agenda Lanjutan: Festival Desa dan "Jarot Ansori (JA) Run"

Kemeriahan HUT RI ke-81 di Sumbawa dipastikan belum usai. Dr. Budi Prasetiyo menyebutkan bahwa semarak kemerdekaan masih menggema di tingkat kecamatan dan desa, seperti Festival Nimung Rame di Lopok dan Festival Paroso.

Sebagai penutup rangkaian kemerdekaan, masyarakat juga diundang untuk berpartisipasi dalam ajang lari "JA Run yang akan digelar pada Minggu, 23 Agustus 2026, dengan pilihan kategori jarak 5 km, 10 km, dan 15 km.

Menutup laporannya dengan bait Lawas khas Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo mewakili panitia memohon maaf atas segala kekurangan selama penyelenggaraan acara. Tasyakuran ini menjadi momentum peneguh komitmen bersama untuk terus membangun Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa berlangsung khidmat dan penuh semangat patriotisme. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara pada peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan yang digelar di Halaman Kantor Bupati Sumbawa pada Senin (17/8/2026).

Dalam pelaksanaan tugas kenegaraan tersebut, Bupati Sumbawa didampingi oleh sang istri, Ibu Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E. Upacara ini menjadi puncak rangkaian peringatan hari kemerdekaan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh seluruh elemen pemerintahan daerah.

Turut hadir dalam prosesi upacara tersebut antara lain Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, didampingi Ibu Dra. Hj. Sudarti Mohamad Ansori.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Dr. H.Budi Prasetyo S.Sos.MAP Beserta Ibu Nur Isna Sitoresmi Budi Prasetiyo, S.Sos., M.Si., seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya.

Kelancaran dan kekhidmatan upacara tidak lepas dari peran para petugas yang telah dipersiapkan secara matang. Berikut adalah daftar pejabat yang bertugas pada Detik-Detik Proklamasi ke-81 di Kabupaten Sumbawa:

Komandan Upacara AKP Totok Ari Suwondo, S.H., M.Si. (Polres Sumbawa). Perwira Upacara: AKP Ruslan (Polres Sumbawa). Pembaca Naskah Proklamasi: Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. Pembaca Doa:Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa DGH, Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Momen sakral pengibaran bendera Merah Putih dieksekusi dengan sempurna oleh Pasukan Pengibar Bendera yang merupakan putra-putri terbaik dari berbagai sekolah menengah di Kabupaten Sumbawa. Pasukan ini merupakan hasil binaan dan asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa.

Formasi inti pengibaran bendera dipimpin dan dilaksanakan oleh Komandan Pasukan Letda Cpl Ivan S.Tr.Han. (Yonif TP 835/SYB).

Pembawa Baki:Dinda Nova Aulia (SMAN 1 Lunyuk).

Pendamping Pembawa Baki: Khalishah Aura Firdaus (SMAN 1 Sumbawa).

Pengatur Bendera:Ricky Risandy (SMAN 1 Alas).

Penggerek Bendera:Fajar Apriliano (SMAN 1 Lape).

Pembentang Bendera: Mohamad Ariq Setiawan (SMAN 1 Sumbawa Besar).

Paduan Suara Gita Bahana

Suasana upacara semakin semarak dan menggugah jiwa nasionalisme berkat persembahan lagu-lagu patriotik dari paduan suara Gita Bahana SMAN 1 Sumbawa Besar. Penampilan apik para pelajar ini berada di bawah asuhan pelatih Erna Dewi, S.Pd., dengan Penanggung Jawab H. Muhammad Ihsan, S.S., M.Pd.

Lagu-lagu kebangsaan yang dilantunkan menambah kekhidmatan dan mempertebal rasa cinta tanah air bagi seluruh peserta dan tamu undangan yang hadir di lokasi. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., memberikan apresiasi atas pelaksanaan Kejuaraan Bulu Tangkis Alas Cup 2 se-Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Gedung Serbaguna Alas Minggu 16 Agustus 2026.

Kejuaraan tersebut turut dihadiri oleh Camat Alas, Dr. Usman, SE.ME Camat Alas Barat, Drs. Zainuddin, Korwil PGRI Alas, Ketua PBSI Alas, serta perwakilan Danramil Alas. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan bersama terhadap upaya mengembangkan dan menggairahkan kembali olahraga, khususnya bulu tangkis, di Kecamatan Alas.

Menurut Abdul Rafiq, kegiatan Alas Cup 2 sangat positif bagi pembinaan olahraga di Kabupaten Sumbawa. Turnamen seperti ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial.

“Kami dari KONI Sumbawa memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan Alas Cup 2. Kegiatan seperti ini sangat bagus untuk pembinaan atlet dan sekaligus menggairahkan kembali olahraga bulu tangkis, khususnya di Kecamatan Alas,” ujar Abdul Rafiq.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Drs. Riyan Bahtiar, pemilik Orisaa Tour Mataram, yang telah memberikan dukungan sebagai sponsor dalam pelaksanaan kejuaraan tersebut.

Menurutnya, keterlibatan pihak swasta dalam mendukung kegiatan olahraga merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi kemajuan olahraga daerah.

“Terima kasih kepada Bapak Drs. Riyan Bahtiar dan Orisaa Tour Mataram atas dukungannya. Ini merupakan contoh bahwa kemajuan olahraga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, KONI, dunia usaha, organisasi olahraga, TNI, dan masyarakat,” katanya.

Abdul Rafiq menegaskan, Kecamatan Alas memiliki sejarah panjang sebagai salah satu barometer kekuatan bulu tangkis di Kabupaten Sumbawa. Dari wilayah ini telah lahir banyak pemain yang memiliki kemampuan dan semangat kompetisi yang kuat.

Karena itu, menurutnya, Alas Cup 2 harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kejayaan bulu tangkis Alas.

“Alas sejak dulu dikenal sebagai salah satu barometer kekuatan bulu tangkis Sumbawa. Kita berharap melalui Alas Cup ini tradisi tersebut kembali bangkit. Jangan hanya menjadi turnamen, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan sehingga lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama Alas dan Kabupaten Sumbawa ke tingkat provinsi bahkan nasional,” tegasnya.

Ketua KONI Sumbawa juga mengapresiasi dukungan Camat Alas, Camat Alas Barat, Korwil PGRI Alas, Ketua PBSI Alas, perwakilan Danramil Alas, panitia, klub, atlet, serta seluruh masyarakat yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

Ia berharap model pembinaan melalui turnamen seperti Alas Cup dapat terus dikembangkan dan diikuti oleh kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Sumbawa.

“Semakin banyak kompetisi, semakin banyak pula kesempatan bagi atlet kita untuk mendapatkan pengalaman bertanding. Pembinaan olahraga harus dimulai dari bawah, dari kecamatan, klub, dan komunitas. Dari sanalah kita menemukan bibit-bibit terbaik untuk Sumbawa,” pungkas Abdul Rafiq. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin, 17 Agustus 2026, menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen dunia pendidikan. Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi NTB Wilayah IV Kabupaten Sumbawa Pendidikan dan Kebudayaan Junaidi, S.Pd., M.Pd., menyampaikan ucapan selamat Hari Kemerdekaan sekaligus pesan inspiratif bagi seluruh tenaga pendidik di daerah.

Dalam arahannya, Junaidi mengajak para guru untuk terus menjaga eksistensi dan dedikasi tinggi dalam mengemban amanah mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah semarak pusat kemerdekaan Indonesia.

Eksistensi dan Dedikasi Guru untuk Mutu Pendidikan

Junaidi berpesan kepada seluruh bapak dan ibu guru agar senantiasa istikamah melaksanakan tugas mulia dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, peran pendidik sangat vital dalam menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik dan berkemajuan di masa depan.

"Semoga bapak dan ibu tetap eksis dan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menjamin pendidikan yang lebih baik dan lebih maju di kemudian hari," pesan Junaidi.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi di tingkat cabang dinas ini mampu memotivasi para guru untuk terus berinovasi, menjaga eksistensi profesionalisme, serta bersama-sama mewujudkan ekosistem pendidikan yang unggul dan berdaya saing di Kabupaten Sumbawa.

Dengan semangat kemerdekaan ke-81, KCD Dikpora NTB Wilayah Sumbawa optimis dunia pendidikan daerah akan terus melangkah maju demi mencetak generasi emas Indonesia. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Senin (17/8/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti jajaran pengurus, kader, anggota, serta keluarga besar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa. Bertindak sebagai pembina upacara, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si.

Dalam arahannya, Abdul Rafiq menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk kembali mengingat dan meneguhkan tanggung jawab seluruh kader partai dalam menjaga nilai-nilai perjuangan bangsa.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, tugas kita bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi melanjutkan perjuangan tersebut melalui kerja nyata untuk rakyat,” ujar Abdul Rafiq.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan dalam keberpihakan kepada kepentingan rakyat, terutama masyarakat kecil, kelompok yang membutuhkan perhatian, serta mereka yang masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Abdul Rafiq juga mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan agar menjadikan Pancasila, gotong royong, persatuan, dan keberpihakan kepada wong cilik sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian.

“Sebagai kader PDI Perjuangan, kita harus terus hadir di tengah masyarakat. Politik harus menjadi jalan pengabdian, bukan sekadar mengejar kekuasaan. Ukuran keberhasilan kita adalah seberapa besar manfaat yang dapat kita berikan kepada rakyat,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menjaga soliditas, serta meningkatkan kerja-kerja kerakyatan di tengah masyarakat.

“Di usia kemerdekaan yang ke-81 ini, mari kita isi kemerdekaan dengan kerja keras, gotong royong dan pengabdian. Jangan pernah lelah memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjaga Indonesia tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Abdul Rafiq menambahkan, semangat perjuangan para pendiri bangsa harus menjadi energi bagi generasi saat ini untuk menghadapi tantangan zaman. Kader partai harus mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan ikut membangun Kabupaten Sumbawa yang lebih maju, adil, sejahtera dan berkeadaban.

“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka!” (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin, 17 Agustus 2026, dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk merefleksikan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, termasuk dari sudut pandang pengawasan dan integritas birokrasi.

Pejabat Pengawas Pemerintah (Irban III) Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Abdurrahman, S.E., menyampaikan pandangan tegas mengenai pentingnya memerdekakan diri dari tindakan korupsi sebagai wujud nyata meneruskan perjuangan bangsa.

Merdeka dari Korupsi sebagai Amanah Perjuangan

Menurut Abdurrahman, hakikat kemerdekaan di masa kini tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga membebaskan diri dan bangsa dari belenggu praktik korupsi. Dengan terbebas dari korupsi, seluruh elemen bangsa, khususnya aparatur pemerintah, dapat fokus melanjutkan cita-cita luhur para pahlawan pendahulu yang telah merebut kemerdekaan.

 "Kita merdeka dari korupsi sehingga kita dapat melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan pendahulu kita," tegas Abdurrahman.

Integritas Adalah Harga Mati

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik, Abdurrahman menekankan bahwa penjagaan nilai-nilai moral dan profesionalisme menjadi kunci utama. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk senantiasa memegang teguh komitmen antikorupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Kabupaten Sumbawa.

"Tetap Jaga Integritas" — Menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap lini tugas pemerintahan.Integritas Harga Mati" — Ketegasan sikap bahwa prinsip kejujuran dan antikorupsi tidak dapat ditawar lagi dalam mengabdi kepada masyarakat dan negara.

Melalui pesan ini, Inspektorat Kabupaten Sumbawa berharap semangat kemerdekaan ke-81 menjadi momentum kebangkitan bersama untuk memperkuat integritas birokrasi demi Sumbawa yang lebih maju, bersih, dan bermartabat. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada Senin, 17 Agustus 2026, menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Sumbawa, Ustadz Ahmad Jamaan, M.Y., memaparkan pandangan mendalam mengenai makna kemerdekaan ditinjau dari perspektif Islam.

Dalam keterangannya, Ustadz Ahmad Jamaan menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan anugerah agung berupa kebebasan hakiki dari segala bentuk perbudakan, baik fisik maupun spiritual, seraya menundukkan diri sepenuhnya kepada aturan Allah SWT.

Hakikat Kemerdekaan dalam Islam

Ustadz Jamaan merinci dua prinsip utama hakikat kemerdekaan bagi seorang Muslim, yaitu:

Pertama ; Bebas dari Penghambaan

Kemerdekaan sejati berarti manusia terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia maupun hawa nafsu duniawi, dan hanya menyembah serta mengabdikan diri kepada Allah SWT semata.

Kedua ; Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Kemerdekaan bukanlah kebebasan tanpa batas yang dibiarkan melanggar norma. Setiap kebebasan individu di bumi Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT

Ketiga : Wujud Rasa Syukur dan Merawat Kemerdekaan

Nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih atas rahmat Allah SWT harus dirawat dengan sebaik-baiknya. PDM Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan rasa syukur tersebut melalui langkah nyata:

Keempat : Penegakan Nilai Moral

Menjaga persatuan bangsa, saling tolong-menolong, serta aktif membangun bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan moral dan sosial di era modern.

Kelima Integritas Sosial:

Senantiasa menegakkan keadilan, menjunjung tinggi kejujuran, serta taat kepada aturan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah.

Keenam : Bebas dari Perbudakan Spiritual

Sebagai penutup, Ustadz Jamaan menekankan pentingnya memaknai kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas, yakni terbebas dari perbudakan spiritual.

"Kemerdekaan sejati berarti hanya menyembah dan tunduk kepada Allah SWT semata, di mana manusia terbebas dari belenggu keserakahan, egoisme, dan ketergantungan jiwa selain kepada Sang Pencipta," ujar Ustadz Ahmad Jamaan.

Melalui refleksi ini, PDM Kabupaten Sumbawa berharap masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa, dapat terus mengisi kemerdekaan dengan semangat keimanan, persatuan, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.(AM)

Oleh. Asmediati 

Bendera merah putih

berbaris di sepanjang jalan,

seperti mengingatkan kami

bahwa negeri ini

pernah diperjuangkan

dengan darah dan nyawa.

Di lapangan desa,

lomba pun dimulai.

Anak-anak tertawa,

orang tua bersorak,

panitia sibuk mengatur peserta.

Indonesia tampak merdeka

setidaknya sampai

acara selesai.

---

Ada lomba makan kerupuk.

Kerupuk digantung tinggi.

Anak-anak berusaha menggigitnya

tanpa bantuan tangan.

Saya melihat seorang ibu

di pinggir lapangan.

Ia tidak ikut lomba.

Ia sedang menghitung

berapa harga beras hari ini.

Kerupuk anak-anak

digantung tinggi.

Harga kebutuhan

entah kenapa

juga semakin tinggi.

---

Lalu lomba gerak jalan.

Barisan berjalan tegap.

Kiri, kanan, kiri, kanan.

Seragam rapi.

Langkah serempak.

Senyum dipaksakan.

Saya tiba-tiba berpikir:

Andai hidup semudah gerak jalan,

cukup mendengar aba-aba

lalu melangkah bersama.

Sayangnya,

rakyat sering disuruh maju

tanpa pernah diberi tahu

ke mana arah jalannya.

Kami berjalan terus.

Kiri.

Kanan.

Kiri.

Kanan.

Sampai lupa

apakah sedang menuju kemajuan

atau hanya berputar

di tempat yang sama.

---

Ada lomba sambung lagu.

Peserta pertama menyanyi.

Peserta kedua melanjutkan.

Peserta ketiga menyambung lagi.

Semua tertawa

ketika liriknya salah.

Saya teringat negeri ini.

Bukankah banyak cerita

juga disambung seperti lagu?

Janji disambung janji.

Program disambung program.

Pidato disambung pidato.

Tahun berganti tahun.

Liriknya boleh berbeda,

tetapi rakyat

masih menunggu

bait terakhir:

kapan kesejahteraan

benar-benar sampai?

---

Ada lomba memasukkan paku

ke dalam botol.

Peserta berusaha

mengarahkan paku

dengan tali yang bergoyang.

Sedikit meleset,

gagal.

Sedikit lengah,

ulang lagi.

Saya teringat kehidupan.

Betapa banyak orang

setiap hari berusaha

memasukkan penghasilan

ke dalam kebutuhan

yang mulutnya

tidak pernah kenyang.

Paku akhirnya masuk.

Penonton bersorak.

Tetapi di luar lapangan,

banyak harapan

yang belum juga

menemukan tempatnya.

---

Lalu bola dangdut.

Bola ditendang,

musik bergoyang,

peserta tertawa

mengikuti irama.

Kami memang pandai berjoget

mengikuti keadaan.

Harga naik,

kami menyesuaikan.

Aturan berubah,

kami menyesuaikan.

Janji berganti,

kami kembali menyesuaikan.

Barangkali rakyat

adalah peserta lomba

paling lentur di negeri ini.

Apa pun iramanya,

kami tetap dipaksa

untuk bergoyang.

---

Ada pula estafet air.

Air dipindahkan

dari satu wadah

ke wadah berikutnya.

Sedikit tumpah,

sedikit berkurang.

Saya teringat

betapa sering sesuatu

dipindahkan dari tangan

ke tangan.

Tanggung jawab dipindahkan.

Kesalahan dipindahkan.

Masalah dipindahkan.

Sementara rakyat

tetap berdiri di ujung

menunggu hasil.

Ketika sampai,

airnya tinggal separuh.

Tapi laporan mengatakan:

“Sudah tersalurkan.”

Kami tersenyum.

Entah karena lucu

atau karena sudah terlalu

terbiasa.

---

Ada lomba membuat tumpeng.

Nasi ditata menjulang

seperti gunung kecil.

Lauk-pauk menghias

di sekelilingnya.

Semua tampak indah.

Semua tampak cukup.

Semua tampak makmur

di atas meja penilaian.

Juri berkeliling

menilai bentuk,

warna,

dan kelengkapan.

Saya hanya bertanya:

Siapa yang akan makan

setelah lomba selesai?

Sebab di luar arena,

ada meja makan

yang tidak punya tumpeng.

Ada piring

yang hanya ditemani garam.

Ada keluarga

yang merayakan kemerdekaan

dengan menu seadanya.

Tumpeng akhirnya menjadi juara.

Kami bertepuk tangan.

Namun saya berharap

suatu hari nanti

setiap meja makan rakyat

juga punya alasan

untuk merayakan.

Bukan hanya

sebuah tumpeng perlombaan.

---

Ada pawai alegoris.

Kereta hias berjalan perlahan.

Anak-anak memakai kostum

menjadi pahlawan, petani, nelayan,

dokter, guru, dan pejuang.

Ada miniatur pembangunan.

Ada simbol kemajuan.

Ada senyum yang dipasang

sepanjang jalan.

Penonton bertepuk tangan.

Kamera sibuk mengabadikan.

Semua tampak indah

dari pinggir jalan.

Saya bertanya dalam hati:

Apakah yang kita pawai-kan

benar-benar kehidupan kita?

Jika petani menjadi hiasan,

siapa yang memikirkan sawahnya?

Jika guru menjadi simbol,

siapa yang mendengar keluhnya?

Jika anak-anak membawa

miniatur masa depan,

siapa yang memastikan

masa depan itu

tidak mereka bawa

sendirian?

Pawai terus berjalan.

Kereta hias berlalu.

Musik semakin jauh.

Yang tersisa

hanya jalan yang kembali sepi

dan spanduk yang berkibar

di tiang-tiang.

Barangkali negeri ini

memang pandai membuat

kemajuan tampak indah

di atas kendaraan hias.

Tinggal satu pertanyaan:

Kapan kemajuan itu

turun dari panggung

dan benar-benar

masuk ke rumah rakyat?

---

Ada balap karung.

Anak-anak melompat

dengan kaki terbungkus karung.

Mereka jatuh.

Mereka bangun.

Mereka tertawa.

Saya ingin ikut tertawa.

Tetapi teringat tetangga

yang sudah bertahun-tahun

melompat dari satu beban

ke beban berikutnya.

Bedanya,

anak-anak berlomba

mendapat hadiah.

Orang dewasa berlomba

agar tidak kehilangan rumah.

---

Panjat pinang

menjadi acara terakhir.

Batangnya licin.

Hadiah bergelantungan

di tempat yang tinggi.

Beberapa orang

saling menginjak.

Beberapa orang

saling menopang.

Yang paling kuat

mencapai puncak.

Saya kembali bertanya:

Apakah begini juga

cara kita membangun negeri?

Yang bawah menopang,

yang atas menikmati?

Kalau benar,

semoga suatu hari nanti

yang berada di atas

tidak lupa

bahwa ia sampai ke sana

karena ada banyak bahu

yang rela menahan beratnya.

---

Lalu tibalah 17 Agustus.

Hari yang paling ditunggu.

Upacara menjadi puncak

perayaan kemerdekaan.

Lapangan dipenuhi barisan.

Seragam dirapikan.

Sepatu disemir.

Bendera merah putih

siap dikibarkan.

Ketika Sang Saka perlahan naik,

semua berdiri tegak.

Lagu kebangsaan berkumandang.

Tidak ada yang bercanda.

Tidak ada yang berlari.

Untuk beberapa menit,

kami semua mengingat

bahwa kemerdekaan ini

dibayar mahal

oleh mereka yang telah

memberikan jiwa dan raganya.

Inspektur upacara berpidato

tentang perjuangan,

persatuan,

pembangunan,

dan masa depan bangsa.

Kami mendengarkan.

Kami bertepuk tangan.

Namun di tengah khidmatnya upacara,

saya kembali bertanya:

Apa arti kemerdekaan

jika hanya berhenti

pada upacara?

Bendera sudah berkibar.

Lagu sudah dinyanyikan.

Pidato sudah disampaikan.

Tetapi setelah barisan dibubarkan,

rakyat kembali pulang

kepada kehidupan masing-masing.

Semoga kemerdekaan

tidak ikut dibubarkan

bersama barisan.

Semoga ia ikut pulang

ke rumah-rumah rakyat.

Masuk ke dapur.

Masuk ke sekolah.

Masuk ke pasar.

Masuk ke ruang kerja.

Masuk ke kehidupan

mereka yang selama ini

menunggu keadilan.

Sebab puncak kemerdekaan

bukan hanya ketika

bendera mencapai puncak tiang.

Tetapi ketika

keadilan mencapai

puncak kehidupan rakyat.

---

Malam itu

semua lomba selesai.

Piala dibagikan.

Hadiah diterima.

Foto bersama.

Tepuk tangan.

Tumpeng dipotret.

Pawai telah berlalu.

Upacara telah usai.

Lalu lapangan kembali sepi.

Bendera masih berkibar.

Saya menatapnya

dan tersenyum.

Barangkali kemerdekaan

memang bukan sesuatu

yang selesai dirayakan

setiap bulan Agustus.

Kemerdekaan adalah pekerjaan

yang harus dilakukan

setiap hari.

Dengan kejujuran.

Dengan keberanian.

Dengan kepedulian.

Dengan keberpihakan

kepada mereka

yang belum benar-benar

merasakan arti merdeka.

Sebab percuma

kita memenangkan

lomba gerak jalan,

jika rakyat

tidak pernah tahu

ke mana negeri ini berjalan.

Percuma kita pandai

menyambung lagu,

jika yang tersambung

hanya janji-janji,

sementara harapan rakyat

terputus

di tengah jalan.

Percuma air

berhasil dipindahkan

dari satu gelas ke gelas lain,

jika di ujung perjalanan

yang tersisa

hanya setetes harapan.

Dan percuma

kita membuat tumpeng

setinggi gunung,

jika masih ada

meja makan rakyat

yang kosong.

Percuma pula

pawai alegoris

menggambarkan masa depan

dengan warna-warni,

jika masa depan itu

belum mampu

menyentuh kehidupan

mereka yang berdiri

di pinggir jalan.

Dan percuma

kita berdiri khidmat

di bawah tiang bendera,

jika setelah upacara selesai

kita kembali membiarkan

ketidakadilan berdiri

lebih tegak daripada

keadilan.

Dirgahayu Indonesia.

Semoga tahun depan

kita tidak hanya

merayakan kemerdekaan.

Semoga kita

benar-benar

merasakannya.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pimpinan Cabang (PC) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sumbawa turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran mereka pada ajang Pawai Alegoris yang digelar Sabtu (15/8/2026) menyita perhatian publik lewat penampilan yang sangat anggun dalam balutan pakaian adat khas Sumbawa.

Barisan PC Muslimat NU ini dilepas secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, yang dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Staf Ahli Bupati beserta sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Penampilan para pengurus dan anggota Muslimat NU ini tidak sekadar menonjolkan estetika pelestarian budaya lokal, tetapi juga sarat akan pesan moral dan kebangsaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dra St Animarwati, M.Pdi Ketua Rombongan sekaligus Ketua PC Muslimat NU Sumbawa.

Animarwati menyampaikan bahwa partisipasi pihaknya dalam pawai kali ini secara khusus membawa pesan kebangsaan yang berlandaskan pada semangat Bhinneka Tunggal Ika.

"Kami hadir untuk merawat kebinekaan, memperkuat persatuan, dan mengabdi untuk negeri dengan semangat 'Hubbul Wathon Minal Iman' (cinta tanah air adalah sebagian dari iman). Muslimat NU bersatu dalam keberagaman, menjaga persaudaraan, dan mencintai Indonesia. Berbeda-beda, tetapi tetap satu Indonesia," ujar Animarwati di sela-sela kegiatan pawai.

Pesan perdamaian dan persatuan tersebut semakin dipertegas dengan berbagai papan kampanye simpatik yang dibawa oleh barisan peserta. Dalam iring-iringan tersebut, tampak pesan-pesan menyejukkan yang dibaca oleh ribuan pasang mata masyarakat Sumbawa, di antaranya:

"Berbeda Itu Indah, Bersatu Itu Kekuatan"

"Beragam Budaya 1 Indonesia"

"Berbeda Pilihan Tetap Satu Persaudaraan"

"Merawat Kebinekaan Menjaga Persatuan"

"Islam Mengajarkan Kasih Sayang, Indonesia Mengajarkan Persatuan"

"Muslimat NU Khidmat untuk Umat Cinta untuk Negeri"

"Dari Sumbawa untuk Indonesia Bersama dalam Keberagaman"

"Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu"

Lebih dari sekadar suguhan visual yang tertib dan rapi, di sepanjang rute perjalanan pawai, barisan PC Muslimat NU tak henti-hentinya melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW.

Gema selawat yang diiringi dengan pesan toleransi di tengah keramaian pawai kemerdekaan ini dinilai menghadirkan suasana yang sangat berkelas, khidmat, serta membawa resonansi kesejukan bagi harmoni dan kedamaian negeri. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa tampil penuh warna dalam kemeriahan Pawai Alegoris memperingati HUT RI ke-81 yang digelar di Sumbawa Besar, Sabtu (15/8/2026). Keikutsertaan dinas ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung untuk memamerkan keberhasilan program-program strategis dalam memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Khairuddin, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa partisipasi dalam pawai ini merupakan momentum untuk mensosialisasikan dua dari 12 program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada masyarakat luas.

Program pertama yang menjadi sorotan adalah Penciptaan Tenaga Kerja Unggul dan Mandiri. Khairuddin menjelaskan bahwa pihaknya telah secara masif melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan, baik melalui dukungan APBD maupun APBN.

“Kita telah melatih ribuan peserta, mulai dari operator alat berat, welder SMAW 3G dan 6G, teknisi AC, barista, menjahit, hingga pelatihan pengelolaan hasil pertanian,” ujar Khairuddin di sela-sela kegiatan.

Langkah ini, lanjutnya, bertujuan untuk membekali putra-putri daerah dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, namun menjadi tenaga kerja yang siap bersaing di sektor usaha.

Program kedua yang diusung adalah Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak main-main dalam memberikan proteksi bagi warganya.

Disnakertrans mencatat capaian impresif dengan menjamin sebanyak 20.000 pekerja rentan melalui dukungan anggaran DAU sebesar Rp336 juta. Tidak berhenti di situ, sebanyak 6.662 pekerja rentan lainnya juga mendapatkan perlindungan serupa melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) dengan nilai anggaran Rp111,9 juta.

Aksi Nyata di Barisan Pawai

Barisan Disnakertrans dalam pawai ini menjadi pusat perhatian masyarakat karena menampilkan demonstrasi berbagai jenis keterampilan yang dikuasai oleh para peserta dan alumni pelatihan.

Momen paling berkesan terjadi saat peserta pawai menyerahkan langsung hasil karya pelatihan pengolahan hasil pertanian kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Panganan olahan dan minuman segar hasil tangan para alumni pelatihan tersebut diserahkan sebagai wujud nyata keberhasilan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Wakil Bupati pun tampak menikmati sajian tersebut, yang menjadi bukti bahwa produk lokal hasil karya masyarakat Sumbawa memiliki kualitas yang kompetitif.

Dengan semangat HUT RI ke-81, Disnakertrans Kabupaten Sumbawa berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Sumbawa yang lebih sejahtera melalui tenaga kerja yang kompeten, mandiri, dan terlindungi secara sosial. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa tampil penuh warna dalam kemeriahan Pawai Alegoris memperingati HUT RI ke-81 yang digelar di Sumbawa Besar, Sabtu (15/8/2026). Keikutsertaan dinas ini bukan sekadar seremoni, melainkan panggung untuk memamerkan keberhasilan program-program strategis dalam memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa, Khairuddin, S.E., M.Si., mengungkapkan bahwa partisipasi dalam pawai ini merupakan momentum untuk mensosialisasikan dua dari 12 program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa kepada masyarakat luas.

Program pertama yang menjadi sorotan adalah Penciptaan Tenaga Kerja Unggul dan Mandiri. Khairuddin menjelaskan bahwa pihaknya telah secara masif melaksanakan berbagai pelatihan keterampilan, baik melalui dukungan APBD maupun APBN.

“Kita telah melatih ribuan peserta, mulai dari operator alat berat, welder SMAW 3G dan 6G, teknisi AC, barista, menjahit, hingga pelatihan pengelolaan hasil pertanian,” ujar Khairuddin di sela-sela kegiatan.

Langkah ini, lanjutnya, bertujuan untuk membekali putra-putri daerah dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, namun menjadi tenaga kerja yang siap bersaing di sektor usaha.

Program kedua yang diusung adalah Perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak main-main dalam memberikan proteksi bagi warganya.

Disnakertrans mencatat capaian impresif dengan menjamin sebanyak 20.000 pekerja rentan melalui dukungan anggaran DAU sebesar Rp336 juta. Tidak berhenti di situ, sebanyak 6.662 pekerja rentan lainnya juga mendapatkan perlindungan serupa melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCT) dengan nilai anggaran Rp111,9 juta.

Aksi Nyata di Barisan Pawai

Barisan Disnakertrans dalam pawai ini menjadi pusat perhatian masyarakat karena menampilkan demonstrasi berbagai jenis keterampilan yang dikuasai oleh para peserta dan alumni pelatihan.

Momen paling berkesan terjadi saat peserta pawai menyerahkan langsung hasil karya pelatihan pengolahan hasil pertanian kepada Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Panganan olahan dan minuman segar hasil tangan para alumni pelatihan tersebut diserahkan sebagai wujud nyata keberhasilan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Wakil Bupati pun tampak menikmati sajian tersebut, yang menjadi bukti bahwa produk lokal hasil karya masyarakat Sumbawa memiliki kualitas yang kompetitif.

Dengan semangat HUT RI ke-81, Disnakertrans Kabupaten Sumbawa berharap dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Sumbawa yang lebih sejahtera melalui tenaga kerja yang kompeten, mandiri, dan terlindungi secara sosial. (AM)

SUMBAWA BESAR.Amarmedia.co.id— Semarak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa mencapai puncaknya dengan digelarnya Pawai Alegoris yang berlangsung meriah pada Sabtu (15/8/2026). Bertempat di Lapangan Pahlawan Sumbawa, ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat tumpah ruah menyemarakkan jalanan kota.

Acara pelepasan pawai ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa didampingi kepala OPD dan turut dihadiri oleh jajaran Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Ada pemandangan menarik dalam prosesi pelepasan tersebut; Wakil Bupati tampil gagah dan berbeda dari biasanya dengan mengenakan seragam kebesaran ala Komandan Kodim (Dandim). Penampilan ini menyiratkan pesan patriotisme sekaligus kebanggaan terhadap sinergi lintas institusi di Sumbawa.

Dalam sambutannya yang penuh semangat, Wakil Bupati menekankan bahwa kemerdekaan harus diisi dengan langkah-langkah konkret, bukan sekadar seremonial.

"Hari ini merupakan momen spesial karena ada pawai yang sangat kita tunggu-tunggu. Kami juga hadir memakai baju Ala Dandim " Saya pinjam dulu pak Dandim ya bajunya sebagai bentuk semangat perjuangan. Mari kita laksanakan betul-betul bagaimana mengisi kemerdekaan. Tidak hanya berdoa, tapi berbuat dan bergerak! Dengan Pawai Alegoris ini, semoga setiap pergerakan kita berdampak nyata," seru Wakil Bupati.

Kemeriahan dan kedisiplinan langsung terlihat saat barisan mulai bergerak meninggalkan garis start

 Pawai Alegoris tahun ini diikuti oleh formasi peserta yang sangat beragam, mencerminkan persatuan elemen pemerintahan dan masyarakat sipil.

Susunan barisan pawai tersebut meliputi di Garda Depan ada Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Kabupaten Sumbawa tampil memukau memimpin barisan pertama dengan dentuman musik yang membakar semangat.

Dilanjutkan dengan Pemerintahan & Aparat Keamanan dengan barisan rapi dari Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa,IISWARA, Polres Sumbawa, Kodim Sumbawa, GOW, serta rombongan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kemenag Sumbawa hingga SPPG.

Kemeriahan semakin bertambah dengan hadirnya kontingen dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas), perwakilan kecamatan, sekolah-sekolah, hingga kelompok seni dan budaya yang menampilkan kekayaan tradisi lokal Bumi Samawa.

Sebelum melepas secara resmi, Wakil Bupati berpesan kepada seluruh kontingen agar memberikan suguhan atraksi terbaik bagi masyarakat yang menonton di sepanjang jalan, namun tetap mengutamakan keselamatan fisik.

"Tampilkan dengan sebaik-baiknya. Kami sampaikan selamat berpawai, tolong jaga kesehatan. Ini benar-benar didedikasikan untuk kemajuan daerah, membawa Sumbawa Maju, Unggul, dan Sejahtera. Merdeka! Merdeka! Merdeka!" pungkas Wakil Bupati mengakhiri sambutannya yang disambut riuh tepuk tangan peserta. (AM)

Oleh. Asmediati

Kita menghormati bendera bukan karena siapa yang sedang memimpin hari ini. Kita menghormati Merah Putih karena di balik dua warna itu ada sejarah panjang bangsa Indonesia. Ada darah yang tumpah, ada air mata yang jatuh, ada pengorbanan, ada penderitaan, dan ada perjuangan para pahlawan yang tidak pernah sempat menikmati kemerdekaan seperti yang kita rasakan sekarang.

Merah Putih bukan milik presiden. Bukan milik menteri. Bukan milik partai politik. Bukan pula milik kelompok tertentu.

Merah Putih adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Karena itu, ketika kita kecewa kepada pemerintah, jangan arahkan kekecewaan itu kepada bendera. Ketika kita marah kepada pejabat, jangan lampiaskan kemarahan kepada lambang negara. Pemerintah bisa berganti. Pejabat bisa datang dan pergi. Kekuasaan memiliki batas waktu. Tetapi Indonesia harus tetap ada.

Kita boleh mengkritik pemerintah. Bahkan kritik yang keras diperlukan ketika kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Kita boleh mempertanyakan janji yang tidak ditepati. Kita boleh marah ketika pejabat berbicara tanpa memikirkan akibat perkataannya. Kita boleh menuntut keadilan ketika rakyat merasa diperlakukan tidak adil.

Tetapi ada batas yang harus kita pahami.

Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci Indonesia.

Menolak kebijakan bukan berarti menolak negara.

Marah kepada pejabat bukan berarti menghina simbol negara.

Di sinilah kita sering keliru. Karena kecewa kepada orang yang sedang memegang kekuasaan, kita ikut menyerang hal-hal yang seharusnya kita hormati sebagai bagian dari identitas bangsa.

Bendera adalah salah satunya.

Di balik selembar kain Merah Putih, ada perjuangan yang tidak sederhana. Para pejuang dahulu tidak berjuang agar kita hari ini bebas menghina bangsa sendiri. Mereka berjuang agar kita bisa berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat.

Merdeka juga bukan berarti selesai.

Kemerdekaan justru membawa tugas yang lebih besar. Setelah penjajahan berakhir, perjuangan berubah bentuk. Dulu musuh datang membawa senjata. Sekarang tantangan bisa datang melalui kebodohan, kemiskinan, korupsi, perpecahan, ketidakadilan, berita bohong, kebencian, dan perebutan kekuasaan.

Karena itu, generasi muda tidak cukup hanya pandai mengibarkan bendera setiap bulan Agustus.

Kita harus mampu memahami mengapa bendera itu harus dihormati.

Kita harus memahami bahwa mempertahankan bangsa jauh lebih sulit daripada merusaknya.

Merusak itu mudah. Memecah persatuan itu mudah. Menyebarkan kebencian itu mudah. Mengadu domba masyarakat juga mudah. Satu tulisan di media sosial saja bisa membuat orang saling mencaci. Satu berita yang belum tentu benar bisa membuat masyarakat saling curiga.

Tetapi membangun kepercayaan membutuhkan waktu.

Membangun persatuan membutuhkan kesabaran.

Mempertahankan kemerdekaan membutuhkan pengorbanan.

Itulah sebabnya generasi muda harus mempersiapkan diri. Jangan sampai anak-anak Indonesia hanya mewarisi tanah dan bendera, tetapi kehilangan rasa memiliki terhadap bangsanya sendiri.

Kita membutuhkan generasi yang berani berpikir kritis, tetapi tetap memiliki adab. Berani menyampaikan pendapat, tetapi tidak kehilangan rasa hormat. Berani mengkritik pemimpin, tetapi tidak menghancurkan persatuan.

Kritik itu penting. Bahkan pemimpin yang baik membutuhkan kritik. Pemimpin yang tidak pernah mau dikritik justru patut dipertanyakan.

Namun kritik harus memiliki tujuan: memperbaiki.

Bukan sekadar menghina.

Sebab menghina tidak otomatis membuat keadaan menjadi lebih baik. Mengkritik dengan data, alasan, dan solusi jauh lebih kuat daripada sekadar memaki.

Begitu pula dengan pemimpin.

Pemimpin yang baik seharusnya membawa kebaikan. Pemimpin bukan orang yang sekadar duduk di kursi kekuasaan. Jabatan bukan hadiah untuk menikmati fasilitas. Jabatan adalah amanah.

Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya.

Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berbicara. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membuktikan perkataannya melalui tindakan.

Jangan terlalu mudah membuat janji kepada rakyat jika tidak mampu menepatinya. Jangan berbicara seolah-olah semua persoalan sudah selesai, sementara masyarakat masih merasakan kesulitan.

Rakyat bukan tidak bisa menilai.

Rakyat mungkin diam, tetapi bukan berarti tidak melihat.

Rakyat mungkin sederhana, tetapi bukan berarti bodoh.

Rakyat bisa membedakan antara pemimpin yang benar-benar bekerja dan pemimpin yang hanya pandai membangun citra.

Yang lebih menyedihkan adalah ketika kekuasaan membuat seseorang lupa bahwa dirinya juga bagian dari rakyat. Jabatan itu sementara. Hari ini seseorang bisa berada di atas, besok bisa kembali menjadi masyarakat biasa.

Karena itu, jangan menjadi pejabat yang haus kekuasaan.

Jadilah pemimpin yang menghargai rakyat. Pemimpin yang menjaga persatuan. Pemimpin yang tidak mempermainkan harapan masyarakat. Pemimpin yang sadar bahwa negara bukan milik penguasa.

Negara adalah milik bersama.

Indonesia terlalu mahal untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi.

Kita boleh berbeda pilihan politik. Kita boleh berbeda pendapat. Kita boleh berbeda latar belakang. Tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita lupa bahwa kita hidup di tanah yang sama.

Jangan sampai kita bertengkar karena politik, sementara orang lain tertawa karena berhasil memecah kita.

Jangan sampai kita sibuk saling menghina, sementara masalah bangsa semakin banyak.

Jangan sampai Merah Putih hanya menjadi hiasan setiap bulan Agustus, sementara semangat persatuan justru hilang dalam kehidupan sehari-hari.

Kemerdekaan harus terasa dalam kehidupan rakyat.

Kemerdekaan harus berarti adanya keadilan. Kemerdekaan harus memberi kesempatan yang sama. Kemerdekaan harus membuat rakyat merasa aman, dihargai, dan memiliki masa depan.

Karena itu, menjaga Indonesia bukan hanya tugas tentara, polisi, guru, pejabat, atau pemerintah.

Menjaga Indonesia adalah tugas kita semua.

Menjaga ucapan adalah bagian dari menjaga Indonesia.

Menjaga persatuan adalah bagian dari menjaga Indonesia.

Tidak menyebarkan kebencian adalah bagian dari menjaga Indonesia.

Menghormati simbol negara juga bagian dari menjaga Indonesia.

Dan berani mengingatkan pemimpin ketika mereka mulai keluar dari amanah juga merupakan bagian dari kecintaan kepada Indonesia.

Jangan pernah menganggap kritik sebagai bentuk kebencian. Justru terkadang kritik adalah bentuk kepedulian yang paling jujur.

Tetapi jangan pula menjadikan kritik sebagai alasan untuk menghina bangsa sendiri.

Kita boleh kecewa kepada pemerintah.

Kita boleh marah kepada pejabat.

Kita boleh menuntut perubahan.

Namun jangan pernah kehilangan rasa cinta kepada Indonesia.

Sebab pemerintah bisa berganti, tetapi Indonesia harus tetap berdiri.

Pejabat bisa berganti, tetapi Merah Putih harus tetap berkibar.

Kekuasaan bisa berpindah tangan, tetapi persatuan bangsa jangan sampai ikut runtuh.

Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekadar kain yang dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan dibayar dengan pengorbanan.

Maka hormatilah.

Bukan karena siapa yang sedang berkuasa.

Bukan karena siapa yang sedang memimpin.

Tetapi karena di baliknya ada perjuangan orang-orang yang telah memberikan hidupnya agar kita bisa berdiri hari ini sebagai bangsa yang merdeka.

Tugas kita bukan sekadar merayakan kemerdekaan.

Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu tetap memiliki arti.

Dan salah satu caranya adalah menjaga Indonesia tetap utuh, menjaga persatuan, menghormati simbol negara, serta berani berkata benar ketika kekuasaan mulai lupa kepada amanahnya.

Karena Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang hanya pandai bersorak.

Indonesia membutuhkan warga yang sadar.

Warga yang kritis.

Warga yang beradab.

Dan yang paling penting, warga yang tetap mencintai negerinya, bahkan ketika sedang kecewa kepada mereka yang mengelolanya.(SA)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Pusat dan Aparat Penegak Hukum (APH) memberikan perhatian serius terhadap informasi mengenai dugaan praktik monopoli dan penguasaan tanah masyarakat yang berkaitan dengan proses Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Lantung, Kabupaten Sumbawa.

Informasi mengenai adanya tanah masyarakat yang disebut disewaa dengan nilai sekitar Rp200 juta per hektare, kemudian setelah proses perizinan pertambangan disebut ditawarkan kepada investor dengan nilai mencapai sekitar Rp5 miliar per hektare, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sekadar sebagai perbedaan harga dalam transaksi bisnis.

Jika informasi tersebut benar, terdapat selisih sekitar Rp4,8 miliar per hektare. Karena itu, yang harus dibuka secara terang bukan hanya soal nilai sewanya, tetapi seluruh rangkaian proses sejak penguasaan tanah masyarakat, konsolidasi lahan, proses penerbitan IPR, sampai dengan munculnya investor dan pihak yang memperoleh manfaat ekonomi.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menilai aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran menyeluruh dan berbasis dokumen, termasuk memeriksa perjanjian sewa tanah dengan masyarakat, bukti pembayaran, luas dan lokasi lahan, pihak yang menginisiasi penyewaan, proses pengajuan dan penerbitan IPR, identitas pemegang izin, hubungan antara pemegang izin dengan investor, serta aliran keuntungan dari pemanfaatan lahan tersebut.

Apalagi muncul informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum pejabat. Jika benar terdapat pejabat atau pihak yang memiliki akses terhadap kewenangan pemerintahan sekaligus mempunyai kepentingan ekonomi dalam penguasaan tanah dan pertambangan, maka aspek konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa secara serius.

Pertambangan rakyat pada prinsipnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan sampai skema IPR yang semestinya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat justru berubah menjadi pintu masuk penguasaan tanah masyarakat oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan berlipat.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga meminta agar masyarakat pemilik tanah tidak ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima pembayaran awal, sementara nilai ekonomi tanah mereka meningkat sangat besar setelah mendapatkan akses perizinan pertambangan.

“Kalau benar ada tanah warga yang disewa sekitar Rp200 juta per hektare, kemudian setelah izin pertambangan terbit ditawarkan kepada investor sampai sekitar Rp5 miliar per hektare, ini harus dijelaskan secara terbuka. Siapa yang menikmati selisih nilainya, bagaimana proses perizinannya, dan apakah ada pihak yang menggunakan kewenangan atau akses tertentu untuk memperoleh keuntungan,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Menurut Abdul Rafiq, apabila luas lahan yang dikonsolidasikan mencapai puluhan hektare, maka potensi selisih nilainya dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Karena itu, persoalan ini layak mendapatkan pemeriksaan serius dan transparan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa meminta KPK, Kejaksaan, Kepolisian, serta lembaga pengawasan terkait untuk tidak hanya melihat persoalan pertambangan dari aspek perizinannya, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya transaksi, hubungan kepentingan, dan aliran keuntungan yang terjadi di balik proses tersebut.

“Kami meminta KPK tidak hanya melihat persoalan tambang di daerah lain, tetapi juga memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang di Lantung. Kalau ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan keuntungan pribadi dari proses perizinan pertambangan rakyat, maka harus diusut berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Abdul Rafiq.

Ia menegaskan, proses pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pihak tertentu saja.

“Prinsip kami sederhana: siapapun yang terlibat, usut tuntas. Kalau tidak bersalah, tentu harus dibuktikan tidak bersalah. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran hukum, jangan ada intervensi dan jangan ada perlakuan khusus. Hukum harus berlaku sama untuk semua,” tegasnya.

Menurut Abdul Rafiq, masyarakat tidak membutuhkan spekulasi, tetapi membutuhkan kepastian hukum dan keterbukaan. Karena itu, seluruh dokumen dan proses yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan IPR di Lantung perlu diperiksa secara objektif.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga menegaskan tidak ingin menuduh pihak tertentu sebelum adanya bukti dan hasil pemeriksaan resmi. Namun, dugaan yang berkembang cukup serius sehingga tidak boleh dibiarkan tanpa klarifikasi dan penelusuran.

“Kami tidak sedang menghakimi siapapun. Kami meminta aparat penegak hukum bekerja berdasarkan fakta dan dokumen. Jika seluruh proses ternyata sesuai aturan, tentu harus dijelaskan kepada publik. Tetapi apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan atau tindak pidana, maka siapapun yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum,” kata Abdul Rafiq.

Ia menambahkan, pertambangan rakyat harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat dan tidak boleh menjadi instrumen untuk memperkaya segelintir pihak.

“Jangan sampai atas nama pertambangan rakyat, tanah rakyat justru menjadi objek keuntungan besar bagi pihak tertentu. Karena itu, siapapun yang terlibat, dari level manapun, kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum, usut tuntas. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” pungkas Abdul Rafiq. (AM)

MATARAM.Amaredia.co.id— Bencana gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengundang duka mendalam dari berbagai penjuru tanah air, tak terkecuali dari tetangga dekat sesama wilayah kepulauan Nusa Tenggara.

Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Gubernur NTB menyampaikan rasa turut berduka cita dan belasungkawa yang mendalam kepada warga Nagekeo dan sekitarnya yang terdampak musibah tersebut.

"Semoga seluruh masyarakat yang terdampak diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini," demikian ungkapan kepedulian yang disampaikan dari Mataram, Sabtu (15/8/2026).

Sebagai sesama masyarakat yang berada di jalur sabuk alpide dan cincin api pasifik—wilayah yang kerap diuji dengan dinamika alam—ikatan emosional dan solidaritas kemanusiaan antara masyarakat NTB dan NTT terjalin kuat. Bencana yang merusak fasilitas umum dan pemukiman di Nagekeo dirasakan sebagai duka bersama bagi masyarakat Bumi Gora.

Pemerintah Provinsi NTB juga mendoakan agar proses penanganan darurat yang dilakukan oleh jajaran pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, serta instansi terkait di Nagekeo dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

"Semoga proses penanganan darurat berjalan dengan lancar dan kondisi segera pulih, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenteram," lanjut pernyataan resmi tersebut.

Melalui momentum ini, semangat persaudaraan antarwilayah diharapkan terus menyala, mengalirkan bantuan moril maupun materiil demi meringankan beban saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Sumbawa Angkatan III yang mengabdi di Desa Karang Dima berkolaborasi aktif dengan warga setempat. Sinergi ini diwujudkan melalui aksi gotong royong dan persiapan serangkaian kegiatan sosial untuk memeriahkan bulan kemerdekaan.

Keterlibatan para mahasiswa ini mencakup berbagai persiapan teknis di lapangan. Bersama dengan tokoh pemuda, remaja masjid, dan perangkat desa setempat, mereka bergotong royong membersihkan lingkungan, memasang atribut kemerdekaan, hingga mengoordinasikan ragam perlombaan yang akan menyasar peserta dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa.

Ketua Kelompok KKN STAIS Angkatan III Desa Karang Dima, Nasruddin, menjelaskan bahwa partisipasi aktif mahasiswa dalam agenda Agustusan ini merupakan wujud nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada pilar pengabdian kepada masyarakat.

"Kami ingin kehadiran mahasiswa KKN tidak hanya dirasakan melalui pelaksanaan program kerja akademik yang formal, tetapi juga melalui peleburan secara langsung dalam dinamika sosial warga. Momentum HUT RI ini menjadi kesempatan bagi kami untuk berkolaborasi dengan elemen remaja dan masyarakat, guna menumbuhkan kembali semangat gotong royong," ujar Nasruddin Jumat 14 Agustus 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang meriah, inklusif, dan sarat akan nilai kekeluargaan. Kesuksesan rangkaian acara tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Desa Karang Dima.

"Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan esok tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2026. Harapan kami, melalui kebersamaan ini, makna kemerdekaan, ikatan persaudaraan, dan kepedulian antarwarga di desa ini dapat semakin menguat," tambahnya.

Kiprah mahasiswa KKN STAIS Angkatan III di Desa Karang Dima ini menjadi cerminan bahwa nilai-nilai kemerdekaan dapat diejawantahkan melalui langkah-langkah konkret dan sederhana di akar rumput. Sinergitas antara kalangan akademisi dan masyarakat ini diharapkan mampu meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan bagi harmoni sosial di wilayah Karang Dima.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak memperpanjang polemik terkait proses mediasi kasus perselisihan antara warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang sebelumnya ramai di media sosial. Pemprov NTB menilai persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi persoalan antarsuku maupun antardaerah.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, menyampaikan hal tersebut di sela mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8), di Mataram.

Ahsanul mengatakan, Pemprov NTB menghormati proses mediasi yang telah dilakukan dan menghargai penyelesaian secara kekeluargaan. Namun, terhadap munculnya sorotan publik mengenai cara proses mediasi tersebut berlangsung, Pemprov NTB memandang penting adanya sikap yang menyejukkan dari seluruh pihak.

“Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antara individu berkembang menjadi persoalan antara masyarakat. Kita harus menahan diri, tidak saling membalas pernyataan, apalagi membangun sentimen antarsuku dan antardaerah,” ujar pria yang akrab disapa Aka.

Menurutnya, persoalan tersebut justru harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa masyarakat NTB dan Bali memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan kekeluargaan yang sangat erat. Banyak warga Bali yang hidup, bekerja dan membangun keluarga di Lombok, demikian pula warga NTB yang bekerja dan mencari penghidupan di Bali.

“Hubungan masyarakat NTB dan Bali jauh lebih besar daripada satu persoalan. Karena itu, jangan sampai satu peristiwa membuat hubungan baik yang selama ini terbangun menjadi terganggu,” katanya.

Aka juga menyampaikan bahwa Gubernur NTB telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali terkait persoalan tersebut. Komunikasi antarpemerintah daerah itu, kata dia, merupakan bagian dari upaya menjaga suasana tetap kondusif dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi.

“Pak Gubernur NTB sudah berkomunikasi dengan Gubernur Bali. Pemerintah tentu berharap ke depan hal-hal seperti ini tidak terulang. Masyarakat kita harus terus membangun kebersamaan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling memahami,” ujarnya.

Di sisi lain, Aka menegaskan bahwa Pemprov NTB juga memandang penting prinsip netralitas, kepatutan dan keseimbangan sikap pejabat publik dalam menangani persoalan yang melibatkan masyarakat.

Menurut dia, seorang pejabat negara harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari institusi negara yang bekerja untuk kepentingan seluruh warga negara, bukan semata-mata berdasarkan identitas daerah, kelompok, maupun kepentingan tertentu.

“Ini prinsip yang berlaku bagi siapa pun. Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme,” tegas Aka.

Ia menambahkan, upaya mediasi sejatinya harus mampu menciptakan rasa aman bagi seluruh pihak yang bersengketa. Karena itu, cara berkomunikasi, pilihan kata, posisi, serta perlakuan terhadap masing-masing pihak perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesan keberpihakan atau tekanan terhadap salah satu pihak.

“Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati. Jangan sampai pihak yang datang sebagai korban atau pihak yang merasa dirugikan justru merasa semakin tertekan. Ini bukan hanya soal substansi, tetapi juga soal etika dan kepatutan seorang pejabat publik,” jelasnya.

Aka menegaskan, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperkeruh persoalan maupun menghakimi seseorang. Pemprov NTB tetap memilih jalur komunikasi formal antarpemerintah daerah dan komunikasi informal dengan para tokoh masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan NTB dan Bali.

“Pemprov NTB menyayangkan apabila ada sikap pejabat publik yang dinilai tidak berimbang dalam sebuah persoalan yang menyangkut masyarakat. Tetapi kita tidak ingin membalasnya dengan sikap yang sama. Kita memilih diplomasi, komunikasi dan jalan persaudaraan,” katanya.

Aka kembali mengajak masyarakat Lombok dan Bali untuk tidak terprovokasi oleh berbagai potongan video, komentar, maupun narasi di media sosial yang berpotensi memperlebar persoalan.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memberikan ruang kepada proses penyelesaian yang telah ditempuh oleh kedua pihak dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai alasan untuk melakukan generalisasi terhadap masyarakat Bali maupun masyarakat Lombok.

“Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Bali yang tinggal di Lombok juga menyayangkan munculnya persoalan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan sosial kedua masyarakat jauh lebih kuat dibandingkan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.

“Saudara-saudara kita dari Bali yang hidup di Lombok juga menyayangkan cara atau sikap yang dipersoalkan dalam kasus ini. Mereka juga tentu tidak ingin persoalan tersebut menjadi sentimen terhadap masyarakat Bali secara keseluruhan,” katanya.

Aka menegaskan bahwa NTB dan Bali adalah dua daerah yang memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas sosial, pariwisata, perdagangan, investasi dan hubungan antarmasyarakat.

“Yang kita bangun adalah persaudaraan, bukan permusuhan. Yang kita rawat adalah Indonesia. Karena itu, setiap persoalan harus kita selesaikan dengan kepala dingin, dengan penghormatan terhadap hukum, dengan etika, dan dengan semangat persatuan,” kata Aka.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari kasus tersebut bahwa perbedaan latar belakang suku, daerah maupun kondisi sosial-ekonomi tidak boleh menjadi dasar untuk merendahkan seseorang.

“Ruang publik kita harus menjadi ruang saling menghormati. Kalau ada persoalan, selesaikan secara proporsional. Kalau ada kekeliruan, koreksi dengan cara yang bermartabat. Dan kalau ada pejabat publik yang menangani persoalan masyarakat, maka ukuran utamanya harus satu: kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.(AM/Kominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 13 Agustus 2026—Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Nusa Tenggara Barat (NTB) membuka ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif melalui Ekraf Mania Festival 2026. Forum bertajuk Ngopi Ekraf (Talk Show Inspiratif & Networking Session) itu menjadi langkah baru dalam upaya menjalankan kembali roda ekonomi kreatif NTB sekaligus mendukung terwujudnya konsep pariwisata berkelas yang digaungkan Pemprov NTB dibawah kepemimpimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakilnya Indah Dhamayanti Putri.

Kegiatan yang digelar di halaman kantor Disparekraf NTB, Kamis malam (13/8/2026) tersebut menjadi ruang pertemuan antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif untuk membangun komunikasi, memperkuat kolaborasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku ekraf di NTB.

Mewakili Kadis, Sekretaris Disparekraf NTB, Muhamad Erwa mengatakan, komunikasi yang intensif dengan pelaku ekraf menjadi bagian penting agar pemerintah dapat menjalankan perannya sebagai fasilitator, akselerator, sekaligus regulator.

"Tanpa komunikasi yang baik, maka kita tidak bisa memitigasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku ekraf," Erwan mengungkapkan.

Menurutnya, Ekraf Mania Festival tidak diarahkan sekadar menjadi kegiatan seremonial. Disparekraf NTB justru ingin menjadikan kantor tersebut sebagai Creative Hub yang dapat dimanfaatkan pelaku ekraf untuk menampilkan karya dan membangun jejaring secara berkelanjutan.

“Ke depan, berbagai komunitas ekraf akan diberikan ruang untuk menampilkan karya masing-masing. Mulai dari komunitas fotografi, film, musik, hingga pelaku usaha kreatif lainnya. Kita harapkan bukan hanya persoalan event, tapi memang setiap hari harus ada yang kita coba untuk menampilkan dan kita fasilitasi," ujarnya.

Erwan menjelaskan, peserta kegiatan dibuka untuk seluruh pelaku ekonomi kreatif di NTB. Mekanisme pendaftaran dilakukan secara terbuka melalui sistem daring untuk memperluas kesempatan bagi pelaku ekraf yang selama ini belum mendapatkan ruang dalam berbagai kegiatan pemerintah.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari rencana Disparekraf NTB membangun Ekraf Satu Data. Data tersebut nantinya diharapkan dapat memetakan kapasitas dan perkembangan pelaku ekraf berdasarkan tingkatannya.

"Ke depan itu kita akan coba dengan Ekraf Satu Data. Dengan Ekraf Satu Data itu kita bisa memilah-milah level tingkatan dari ekraf," jelasnya.

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat memberikan intervensi yang lebih tepat sesuai kebutuhan masing-masing pelaku ekraf. Dukungan yang diberikan tidak akan disamaratakan, tetapi disesuaikan dengan kapasitas dan perkembangan usaha maupun komunitas.

Dalam jangka menengah, Disparekraf NTB juga menyiapkan pengembangan ruang-ruang kreatif di lingkungan kantor, termasuk pusat studio yang dapat dimanfaatkan komunitas.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah daerah mendorong terbentuknya Nusa Tenggara Creative Hub sebagai pusat kreativitas yang dapat menaungi 21 subsektor ekonomi kreatif.

Konsep tersebut diharapkan mampu mempertemukan berbagai komunitas dan subsektor ekraf sekaligus mendukung karakter NTB sebagai destinasi sport tourism.

Erwan mencontohkan komunitas otomotif yang membutuhkan ruang untuk berkreasi dan melakukan modifikasi kendaraan. Menurutnya, regulasi juga perlu disiapkan agar kreativitas masyarakat tidak berbenturan dengan ketentuan hukum.

"Jangan sampai gara-gara modifikasi, orang masuk penjara. Jadi memang itu ketakutan-ketakutan teman-teman dari pelaku ekraf," tuturnya.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelaku ekonomi kreatif. Ekraf Mania Festival menjadi salah satu langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan komunitas kreatif.

"Sebagai pemerintah ini tidak mudah, kritikan itu pasti banyak. Tapi kritikan bagi pemerintah itu haruslah merupakan kritikan yang membuat rakyat itu bisa terfasilitasi dengan baik," tandas Erwan.

Sementara itu salah satu peserta diskusi asal Lombok timur Khaeril mengaku bahwa acara yang ia ikuti beberapa hari di salah satu kegiatan ekraf mania festival 2026 yakni “Digital Creative Academy”.

Menurutnya kegiatan ini sangat menarik dan menyenangkan karena dapat bertemu dengan kurang lebih 40 penggiat ekonomi kreatif serta komunitas dengan latar belakang berbeda serta pengalaman dan skill yang berbeda. Setidaknya telah memberikan ia pengetahuan baru seperti Fotografi, Digital Marketing, Sinematografi, hingga Blogger.

“Acara ini keren, dimentor orang yang kompeten dibidangnya langsung. Dalam proses belajar realistis kita praktek langsung,” ungkap pemuda yang berprofesi konten kreator itu.

Melalui Ekraf Mania Festival 2026, Disparekraf NTB berharap ruang kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku ekraf semakin terbuka sehingga ekosistem ekonomi kreatif di NTB dapat tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam diskusi yang berlangsung lebih dari satu jam itu dipandu langsung Wakil Ketua Kadin NTB, Lalu Anas Amrullah. Hadir sebagai narasumber Sekretaris Disparekraf NTB Muh. Erwan, Direktur Semesta Network M. Hafidullah, Ketua Gekrafs NTB Yeyen Seprian, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unram Aurelius Teluma serta pelaku Longitara Creative, Vhio Trevie.(AM/Rabuang/her/KominfotikNTB)

Mataram.Amarmedia.co.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8).

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, sehingga pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Menurutnya, kekuatan fiskal daerah justru harus dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.

“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.

Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dirancang dengan asumsi bahwa satu persoalan akan segera selesai, karena tantangan baru akan selalu muncul.

“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.

Dalam kerangka tersebut, Miq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahan, bukan sekadar dokumen administratif tahunan.

“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.

KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Miq Iqbal, arah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB agar tidak bergantung pada satu sektor.

“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, pemerintah juga mengarahkan pembangunan pada quality tourism, dengan tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi juga lama tinggal, belanja wisatawan, kualitas destinasi, keberlanjutan lingkungan, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliun, meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.

Belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.

Gubernur menegaskan, salah satu capaian penting yang harus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban telah diselesaikan.

“Alhamdulillah, pada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.

Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya.

“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.

Ia mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnya, tantangan fiskal tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.

“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillah, saya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah dan menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan perkembangan penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia mengapresiasi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pencarian dan penyelamatan, sekaligus menekankan pentingnya evaluasi keselamatan pelayaran, termasuk akurasi data manifest penumpang.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta seluruh instansi dan pihak terkait yang telah bekerja sama dalam proses pencarian dan penyelamatan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan doa bagi para korban dan keluarga yang terdampak serta berharap proses pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan terus dilakukan secara optimal.

Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTB, tantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran selesai tepat waktu, tetapi memastikan APBD benar-benar bekerja: menjaga kesehatan fiskal, membiayai prioritas pembangunan, memperkuat fondasi ekonomi, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (AM-KominfotikNTB)

Mataram Amarmedia.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengajak seluruh masyarakat dan insan olahraga menjaga suasana tetap tenang dan sportif menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) yang akan menentukan Ketua KONI NTB periode 2026–2030. Menurutnya, dinamika pergantian kepemimpinan harus menjadi energi positif untuk mempersiapkan NTB menghadapi tanggung jawab besar sebagai tuan rumah PON 2028.

Miq Iqbal mengatakan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses pemilihan Ketua KONI NTB merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan olahraga daerah. Namun, antusiasme tersebut perlu dikelola secara dewasa agar tidak berkembang menjadi ketegangan yang justru dapat mengganggu soliditas insan olahraga NTB.

“Tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu membuat kita harus naik tensi. Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Jumat (14/8).

Gubernur memastikan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk menjaga proses transisi kepemimpinan KONI NTB berjalan kondusif. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua KONI NTB Mori Hanafi, KONI Pusat, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan seluruh tahapan berlangsung secara baik dan sesuai dengan semangat olahraga.

“Saya terus berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, dengan KONI Pusat, dan semua pihak. Kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai, baik, dan lancar,” tegasnya.

Menurut Miq Iqbal, NTB saat ini memiliki agenda yang jauh lebih besar daripada sekadar pergantian kepemimpinan organisasi. Bersama Nusa Tenggara Timur dan Daerah Khusus Jakarta, NTB akan menjadi tuan rumah PON 2028 yang membutuhkan kesiapan panjang, kerja sama lintas pihak, serta soliditas seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Karena itu, suasana internal dunia olahraga harus dijaga sejak awal. Persiapan PON 2028 membutuhkan energi, konsentrasi, dan kolaborasi, bukan konflik yang menguras perhatian.

“Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, damai, karena kita punya beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik,” katanya.

Di tengah dinamika menjelang Musorprov, Gubernur juga mengajak masyarakat mengarahkan perhatian pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, momentum kemerdekaan merupakan kesempatan untuk merefleksikan capaian sekaligus memperkuat kebersamaan sebelum menghadapi berbagai agenda besar daerah.

“Mari sementara waktu kita fokus ke persiapan HUT RI. Ini momen yang sangat penting buat kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang ingin kita capai ke depan,” ujarnya.

Miq Iqbal menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya maju dan terpilih memimpin KONI NTB diyakini memiliki niat dan komitmen untuk memajukan olahraga daerah. Karena itu, proses pemilihan harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme organisasi, bukan alasan untuk memecah persaudaraan.

“Tetap tenang, tetap sportif. Semua punya keinginan dan komitmen yang sama untuk melihat NTB lebih baik dalam semua hal, termasuk di dunia olahraga,” tegasnya.

Bagi Gubernur, Musorprov adalah bagian dari proses demokrasi organisasi, sedangkan PON 2028 adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, siapa pun yang nantinya mendapat amanah memimpin KONI NTB diharapkan dapat segera merangkul seluruh kekuatan olahraga dan mengubah seluruh dinamika hari ini menjadi energi bersama untuk satu tujuan: mengharumkan nama NTB di PON 2028.(AM-Kominfotik)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa secara resmi telah merampungkan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan bersama ini ditandai dalam Rapat Paripurna II DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh pimpinan DPRD serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga insan pers.

Dalam Pidato Pendapat Akhir Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah bekerja keras membahas dokumen anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Kesepakatan bersama ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027," ujar Bupati Jarot.

Bupati Sumbawa memaparkan bahwa target pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2027 masih mengacu pada target tahun sebelumnya, yaitu dengan asumsi sekitar Rp1,568 triliun. Kendati demikian, alokasi belanja daerah diarahkan secara strategis untuk memenuhi sejumlah prioritas utama, antara lain:

Program Prioritas Berdampak Langsung yang Fokus pada program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Target RPJMD 2025–2029 Khususnya menyasar target tahun 2027, serta menyelaraskan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan prioritas daerah lainnya.

Penguatan Layanan Dasar & Pertumbuhan Ekonomi dengan mengoptimalkan belanja yang menjadi pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat serta efisiensi anggaran melalui penajaman program.

 Sorotan Alokasi Belanja Infrastruktur

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan tanggapan positif terhadap catatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait porsi alokasi belanja infrastruktur yang dinilai masih relatif kecil, yakni sekitar Rp49,77 miliar atau 2,57 persen dari total belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut baik masukan tersebut dan sepakat untuk terus meningkatkannya sepanjang ruang fiskal memungkinkan. Prioritas anggaran infrastruktur ini nantinya akan difokuskan pada pembangunan serta peningkatan kualitas jalan dan jembatan guna memperkuat konektivitas antarwilayah, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat.

Mengakhiri pidatonya, Bupati mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan elemen masyarakat Sumbawa untuk terus menjaga semangat kemitraan, kolaborasi, dan kebersamaan. Terlebih di tengah momentum peringatan HUT RI ke-81, kolaborasi yang kuat diyakini mampu mengakselerasi pencapaian target pembangunan daerah demi mewujudkan visi besar: "Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera."

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen resmi Pendapat Akhir Bupati serta penyampaian pantun khas yang mengapresiasi kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah ke depan. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna penting dalam rangka penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna yang berlangsung khidmat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov, didampingi para Wakil Ketua DPRD yakni H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn, dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Hadir pula dalam sidang tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., jajaran Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah, pimpinan instansi vertikal, komisioner KPU dan Bawaslu, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

Laporan Badan Anggaran tersebut dibacakan secara lugas oleh juru bicara Banggar, Muhammad Faisal, S.AP., M.M.Inov. Dalam pengantarnya, Banggar menegaskan bahwa dokumen KUA-PPAS 2027 merupakan proyeksi strategis dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang memuat kerangka ekonomi makro, asumsi dasar, serta arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Kerangka Ekonomi Makro dan Target Pembangunan 2027

Mengusung tema RKPD Tahun 2027 yaitu “Memantapkan Daya Saing Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan SDM Unggul, Lingkungan Hijau Lestari, Pemerintahan Berkinerja Dan Peningkatan Produktivitas”, Pemerintah Kabupaten Sumbawa menetapkan sejumlah indikator target makro daerah: Pertumbuhan Ekonomi: 4,93% – 5,20%, PDRB per Kapita: Rp37,14 – Rp37,55 Juta, Tingkat Kemiskinan: 9,80% – 10,80%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 2,24% – 2,47%, Gini Rasio: 0,326 – 0,378, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 74,83, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah: 81,26, Indeks Inovasi Daerah: 53,02, Indeks Daya Saing Daerah: 4,21

Badan Anggaran juga mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan 12 Program Unggulan daerah, yang meliputi penguatan SDM unggul, hilirisasi ekonomi berbasis potensi unggulan, pemerataan infrastruktur wilayah, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta percepatan penanggulangan kemiskinan.

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, struktur keuangan daerah diproyeksikan secara terukur dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah,  diproyeksikan sebesar Rp1.920.749.058.355 (1 Triliun 920 Miliar 749 Juta 058 Ribu 355 Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan Rp269.781.250.609, Pendapatan Transfer diproyeksikan Rp1.642.025.108.446, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah: Rp8.942.699.300

Penerimaan Pembiayaan Daerah diperkirakan sebesar Rp15.000.000.000 (15 Miliar Rupiah) yang bersumber dari optimalisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan prinsip kecermatan tinggi guna menghindari defisit pembiayaan.

Badan Anggaran DPRD mendukung penuh kebijakan belanja daerah yang lebih produktif dengan menerapkan prinsip “Money Follow Priority” dan “Value For Money”, dengan fokus alokasi sebagai berikut:

Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat: Alokasi fungsi pendidikan minimal 20%, fungsi kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), gaji dan tunjangan ASN/KDH/DPRD, Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa, jaminan sosial pekerja rentan, infrastruktur publik, serta Belanja Tidak Terduga (BTT).

Akselerasi Transformasi Ekonomi: Pengalokasian anggaran pada program peningkatan nilai tambah (hilirisasi) produk unggulan agromaritim (pertanian, peternakan, perikanan) guna menggerakkan industri pengolahan lokal.

Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan: Memprioritaskan konektivitas wilayah produksi, wilayah terpencil, serta pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana (Sumbawa Hijau Lestari).

Efisiensi Belanja Operasional: Melakukan rasionalisasi belanja rutin yang saat ini mencapai ±44,5% dari total belanja daerah, demi memperluas ruang fiskal bagi program pembangunan strategis.

Catatan Kritis dan Rekomendasi Strategis Badan Anggaran DPRD

Melalui juru bicaranya, Banggar DPRD juga menyampaikan sejumlah catatan penting dan penekanan khusus kepada eksekutif untuk ditindaklanjuti:

Pemerataan Infrastruktur Jalan: Mendesak perbaikan dan pemeliharaan jalan di wilayah produktif dan konektivitas strategis, seperti ruas Jalan Ngeru – Olat Rawa – Ijuk, wilayah Labangkar, Labuhan Jontal, serta Lunyuk Suka Maju – Suka Jaya.

Percepatan RSUD Sumbawa di Sering: Mendorong percepatan pembangunan lanjutan RSUD Sumbawa di kawasan Sering guna mengatasi over-capacity fasilitas kesehatan lama dan meningkatkan standar pelayanan rujukan.

Mitigasi Bencana Kebakaran: Mempersiapkan armada pemadam kebakaran dan alat pelindung keselamatan personel yang memadai untuk mengantisipasi tingginya kasus kebakaran di wilayah barat dan daerah lainnya.

Pengamanan Aliran Sungai: Memperbaiki bronjong, talud, dan pengerukan sedimentasi di DAS Brangbiji serta aliran sungai rawan longsor guna mengantisipasi banjir bandang.

Optimalisasi PAD: Meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi, penggalian potensi ekonomi baru, digitalisasi sistem pemungutan, serta penataan aset daerah.

Evaluasi Program Sumbawa Hijau Lestari: Memberikan apresiasi namun meminta monitoring ketat terhadap rehabilitasi lahan kritis, pertumbuhan bibit, dan penyulaman tanaman mati demi menjamin keberhasilan ketahanan pangan, air, dan energi.

Persetujuan Bersama dan Agenda Lanjutan

Menutup laporan tersebut, atas nama Badan Anggaran, Muhammad Faisal menyatakan bahwa Banggar DPRD Kabupaten Sumbawa dapat menyetujui Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2027 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, guna dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian Laporan Banggar pada Sidang paripurna yang bertepatan dengan suasana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bertema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” ini ditutup dengan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas kerja sama yang baik selama proses pembahasan berlangsung.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Keselamatan warga akibat infrastruktur jalan yang rusak menjadi sorotan tajam dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumbawa. Anggota DPRD Sumbawa, Hj. Jamila, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera turun tangan melakukan perbaikan darurat pada akses jalan di kawasan Labuhan Jontal.

Permintaan tegas tersebut disampaikan Hj. Jamila di sela-sela rapat Banggar yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP. Dalam interupsinya, Hj. Jamila menekankan bahwa kondisi jalan di Labuhan Jontal saat ini sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Banyaknya lubang menganga menjadi "jebakan" bagi warga yang melintas, terlebih di musim hujan.

"Tolong segera dicek ke lapangan. Jalan itu perlu segera ditambal agar tidak ada lagi warga yang jatuh. Apalagi sekarang musim hujan, lubang tertutup genangan air dan sudah banyak warga yang menjadi korban kecelakaan," tegas Hj. Jamila politisi Fraksi PDIP.

Respons Pemerintah Daerah

Menanggapi desakan tersebut, Sekda Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, memberikan penjelasan terkait tantangan fiskal dan strategi yang akan diambil pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menjadikan infrastruktur sebagai bidang utama dalam kebijakan tahun 2027.

Terkait kondisi jalan di Labuhan Jontal, Sekda mengungkapkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sedang mencari skema pendanaan yang tepat.

"Untuk Labuhan Jontal, kami mengupayakan usulan anggaran sebesar sebelas miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD). Bagaimana caranya, ini yang kita dorong bersama. Kita berharap bersama sama agar dapat terakomodir. Kalau tidak, minimal kita lakukan pemeliharaan rutin,"ujar Sekda Budi Prasetyo dalam rapat tersebut.

Sekda menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini tengah menghadapi tantangan berat terkait keterbatasan anggaran akibat tingginya beban belanja pegawai dan kewajiban penggajian P3K yang cukup besar. Meski demikian, efisiensi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah sedang melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk efisiensi perjalanan dinas, guna mengalihkan dana bagi kebutuhan layanan publik yang mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

"Kami sudah instruksikan ke bidang fisik, bidang PPM, dan ekonomi untuk mencermati apa yang disampaikan anggota dewan. Mana yang bisa kita alokasikan segera agar menjadi bagian yang muncul dalam penjelasan APBD 2027," tambahnya.

Pemerintah Daerah berharap dengan adanya harmonisasi dan koordinasi yang baik dengan pihak legislatif, kendala-kendala pembiayaan dapat dicarikan solusinya, sehingga akses jalan Labuhan Jontal yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat segera tertangani demi kelancaran mobilitas dan ekonomi warga. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  — Wacana Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, yang dikabarkan akan maju sebagai calon Ketua Umum KONI Provinsi NTB memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, S.H., M.Si., dengan tegas menyatakan bahwa seorang kepala daerah tidak perlu "mengecilkan diri" untuk memimpin organisasi olahraga, mengingat kewenangan besar yang telah diberikan oleh negara.

Pandangan tersebut disampaikan Abdul Rafiq di Sumbawa, Kamis (13/8/2026), menanggapi dinamika menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB. Menurutnya, persoalan ini harus dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan, pembagian kewenangan, serta marwah kelembagaan olahraga di daerah.

Ia merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, khususnya Pasal 11. Regulasi tersebut telah memberikan mandat dan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah provinsi untuk mengatur, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, hingga mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan.

"Kalau seorang gubernur sudah diberikan kewenangan yang begitu besar oleh negara dalam penyelenggaraan keolahragaan, kemudian memilih maju menjadi Ketua KONI, pertanyaannya adalah: apakah itu tidak justru mengecilkan posisi gubernur sendiri?" tegas Abdul Rafiq.

Politisi dan tokoh olahraga Sumbawa ini menilai bahwa posisi gubernur jauh lebih tinggi, kuat, dan strategis sebagai pembina serta pengarah kebijakan publik, alih-alih merangkap jabatan sebagai ketua organisasi olahraga. Berdasarkan konstruksi Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2024, pemerintah daerah dapat melibatkan KONI Provinsi bersama unsur keolahragaan lainnya sebagai mitra strategis.

Oleh karena itu, Abdul Rafiq menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalitas. KONI bukanlah lembaga yang harus diambil alih ruang organisasinya oleh kekuasaan eksekutif, melainkan mitra sinergis pemerintah dalam membangun ekosistem olahraga prestasi.

“Gubernur tidak perlu menjadi Ketua KONI untuk membuktikan dirinya peduli terhadap olahraga. Justru kebesaran seorang gubernur adalah ketika mampu melahirkan sistem olahraga yang kuat, KONI yang mandiri, atlet yang berprestasi, dan ekosistem olahraga yang profesional,” tambahnya.

Menyongsong perhelatan besar PON 2028 mendatang, Ketua KONI Sumbawa ini berharap agar pemerintah dan induk organisasi olahraga dapat menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional. Ia juga berpesan agar momentum Musorprov KONI NTB tidak dijadikan ajang pertarungan kepentingan politik, melainkan forum yang objektif untuk memilih figur pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas, waktu, jaringan, serta komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet.

“Biarkan gubernur menjadi gubernur dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, dan biarkan KONI menjadi KONI dengan mandat organisasi olahraga. Siapa pun yang ingin maju, silakan berkompetisi secara sehat sesuai aturan, demi satu tujuan: mengangkat prestasi olahraga NTB dan mengharumkan nama daerah,”pungkas Abdul Rafiq. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 13 Agustus 2026 — Universitas Samawa (UNSA) secara resmi membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2026. Acara pembukaan ini menandai langkah awal bagi para mahasiswa baru dalam menapaki fase pendidikan tinggi di kampus yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi.

Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dibuka secara langsung oleh Rektor Universitas Samawa, Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd. Turut hadir dalam kesempatan tersebut unsur pimpinan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Samawa serta seluruh jajaran pimpinan struktural di lingkungan Universitas Samawa. Kehadiran lengkap unsur pimpinan ini mencerminkan komitmen institusi dalam memberikan sambutan terbaik serta membangun fondasi awal bagi mahasiswa baru dalam memasuki kehidupan akademik.

 Fokus pada Karakter dan Adaptabilitas

Dalam sambutannya, Ketua Panitia PKKMB sekaligus Wakil Rektor III Universitas Samawa, M. Wildan, M.Pd., menyampaikan bahwa PKKMB tahun ini diikuti oleh 311 mahasiswa baru.

M. Wildan menjelaskan bahwa PKKMB bukan sekadar seremonial, melainkan momentum strategis bagi mahasiswa baru untuk mengenali lingkungan Universitas Samawa secara komprehensif. "Mahasiswa baru akan diperkenalkan pada aspek akademik, kemahasiswaan, organisasi, layanan pendidikan, serta nilai-nilai dasar yang dianut oleh sivitas akademika UNSA," ungkapnya.

Ia berharap, seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. "Mahasiswa diharapkan mampu menjadikan kegiatan ini sebagai langkah awal untuk membangun karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri menjadi insan akademik yang berkontribusi positif bagi masyarakat," tambah M. Wildan.

Menjawab Tantangan Masa Depan