SUMBAWA, Amarmedia.co.id – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si bersama Kabid Binpres dan jajaran, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi dari Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd, pada Senin (11/5).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas suksesnya pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMP se-Kabupaten Sumbawa yang baru saja usai. Fokus utama pembahasan adalah mengenai keberlanjutan pembinaan bagi para juara di berbagai cabang olahraga.

Gelaran O2SN tahun ini telah melahirkan juara-juara baru, khususnya pada cabang olahraga unggulan seperti atletik, pencak silat, dan bulu tangkis. Bakat-bakat muda ini dinilai memiliki potensi besar untuk mengharumkan nama daerah di masa depan.

Abdul Rafiq menegaskan bahwa prestasi yang diraih di level sekolah tidak boleh berhenti begitu saja setelah kompetisi usai.

"Para atlet juara hasil O2SN ini adalah talenta muda yang perlu mendapat perhatian serius. Kami akan segera berkoordinasi dengan masing-masing Cabang Olahraga (Cabor) terkait agar mereka masuk dalam program pembinaan yang terarah, profesional, dan berkesinambungan," ujar Abdul Rafiq.

Menurut Rafiq, O2SN harus dipandang sebagai "pintu masuk" atau entry point dalam piramida pembinaan atlet nasional. Pembinaan yang terputus hanya di level pelajar dianggap sebagai kerugian besar bagi ekosistem olahraga daerah.

"Tujuan kita adalah mencetak atlet unggulan Kabupaten Sumbawa yang mampu bersaing di level daerah, nasional, bahkan internasional. Karena itu, pembinaannya harus jangka panjang," tambah Rafiq

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KONI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa atas komitmennya menyelenggarakan wadah penjaringan atlet usia dini. Sinergi antara dunia pendidikan dan organisasi olahraga dinilai sebagai kunci sukses pembangunan olahraga prestasi.

KONI berharap ajang O2SN mendatang dapat menambah jumlah cabang olahraga yang diperlombakan sehingga ruang pencarian bakat semakin lias."Semakin luas ruang kompetisi, semakin banyak potensi tersembunyi yang bisa dijaring dari berbagai pelosok daerah" ujarnya. Ia juga mendorong setiap pengurus Cabor untuk lebih proaktif memantau hasil kompetisi usia dini.

"Sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan KONI adalah fondasi utama dalam membangun ekosistem olahraga yang kuat di Kabupaten Sumbawa. Kita ingin memastikan tidak ada satu pun talenta hebat yang luput dari pembinaan," pungkas Abdul Rafiq.(AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id – PT BPR NTB Perseroda menetapkan tahun 2026 sebagai momentum transformasi besar melalui berbagai aksi korporasi strategis. Fokus utama manajemen saat ini adalah menekan angka Non-Performing Loan (NPL) hingga ke level satu digit guna memuluskan langkah kerja sama strategis (linkage) dengan Bank Umum serta mempercepat digitalisasi layanan perbankan.

Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menjelaskan dalam penyampaiannya di hadapan anggota Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa Jumat 8 Mei 2026, bahwa penurunan NPL menjadi syarat mutlak otoritas perbankan (Bank Indonesia dan OJK). Hal ini juga menjadi kunci utama bagi BPR NTB untuk meluncurkan layanan mobile banking secara penuh.

Berdasarkan ikhtisar data keuangan tahun buku 2025, BPR NTB menunjukkan pertumbuhan aset yang signifikan sebagai indikator perluasan pangsa pasar. Total aset per Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1,235 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp1,08 triliun.

Dari sisi profitabilitas, jumlah laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan tajam. Pada tahun 2024, laba terealisasi sebesar Rp35,328 miliar, sementara pada tahun 2025 melonjak menjadi Rp50,119 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp38,017 miliar. Sementara itu, penyaluran kredit pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp671,736 miliar.

Meskipun mencatat pertumbuhan laba, manajemen mengakui tantangan besar pada rasio kredit bermasalah. Rasio NPL gross pada tahun 2025 menyentuh angka 14,35%, naik dari 12,7% di tahun sebelumnya. Kenaikan nominal NPL tercatat sebesar Rp29,2 miliar atau tumbuh 23,25%.

Faisal mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, di antaranya Faktor Eksternal berupa perlambatan ekonomi pada sektor UMKM dan transisi pemberlakuan sistem gaji SIPD online. Kemudian faktor internal yakni belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan (monitoring) kredit pasca-pencairan.

Serta di Struktural adanya kekosongan struktur kepengurusan BPR NTB sebagai hasil RUPS Luar Biasa sejak 15 Juli 2025 hingga 7 Maret 2026.

Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen melakukan write-off atau hapus buku terhadap nasabah macet periode 2011 hingga Desember 2024 dengan proyeksi mencapai Rp50 miliar. Kebijakan ini murni bersifat akuntansi dan bukan penghapusan tagihan.

"Kami memiliki potensi 'harta karun' atau piutang yang sudah dihapus buku mencapai Rp70 miliar. Ini yang sedang kita kejar kembali melalui pembenahan SDM dan pola penagihan soft collection," ungkap Faisal. Jika piutang ini tertagih, dana tersebut akan langsung masuk sebagai modal dan laba karena cadangannya telah dibentuk 100%.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus merasakan dampak positif dari kinerja BPR NTB melalui pertumbuhan dividen. Berikut rincian dividen Pemkab Sumbawa pada Tahun Buku 2022 sebesar Rp1,656 miliar. Tahun Buku 2023 sebesar Rp1,857 miliar, Tahun Buku 2024 sebesar Rp2,43 miliar dan Proyeksi Tahun Buku 2025 sebesar Rp4,093 miliar.

Hingga 31 Desember 2025, Pemkab Sumbawa memegang 14,85% saham dengan total nominal setoran modal (termasuk kewajiban) sebesar Rp28,725 miliar.

Di sisi inovasi, per April 2026, BPR NTB telah memungkinkan pemilik rekening untuk menerima transfer langsung dari bank umum lain. Manajemen berkomitmen mendorong layanan berbasis aplikasi agar nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor. "Kita sudah hidup di zaman 5.0. Inovasi akan terus dikawal agar izin mobile banking penuh segera terbit," tambah Faisal.

Selain itu, BPR NTB juga menyiapkan dana CSR sebesar Rp1,5 miliar untuk tahun 2026. Alokasi dana ini dibagi menjadi 75% melalui Pemerintah Daerah selaku pemilik saham dan 25% dikelola bank untuk masyarakat.

Menutup keterangannya, manajemen menekankan komitmen pada sektor UMKM yang mencakup lebih dari 60% porsi kredit perusahaan. Terkait sektor pertanian di Sumbawa, bank menerapkan pola supply chain dan penguncian pembeli (off-taker) untuk memitigasi risiko gagal bayar.

"BPR ini tumbuh dari pasar-pasar. DNA kami adalah UMKM. Kami akan kembali ke akar tersebut dengan pelayanan modern namun tetap mempertahankan kedekatan karakter dengan nasabah," pungkasnya. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id— PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Perseroda tengah mematangkan langkah strategis untuk melakukan konversi menjadi BPR Syariah pada tahun 2026. Rencana besar ini mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Direksi PT BPR NTB dengan Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di kantor pusat BPR NTB, Jumat (8/5/2026).

Direktur PT BPR NTB Faisal menjelaskan bahwa proses konversi menuju sistem syariah bukan sekadar didasari oleh faktor mayoritas penduduk Muslim di NTB, melainkan murni pertimbangan potensi bisnis yang besar. Selama ini, status konvensional membatasi ruang gerak BPR dalam memasarkan produk tertentu.

"Ada potensi luar biasa di segmen ultra UMKM, salah satunya usaha pergadaian emas dan elektronik yang tidak bisa kami jalankan di sistem konvensional saat ini. Data tahun 2023 menunjukkan potensi emas yang digadaikan di NTB mencapai Rp 4 triliun. Ini peluang yang akan kita sasar pada 2026," ujarnya di hadapan anggota Pansus 2.

Selain rencana konversi, BPR NTB juga tengah membahas kerja sama dengan bank umum untuk menekan harga jual kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K. Pihaknya berambisi menawarkan suku bunga yang jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.

"Jika sebelumnya di angka 12 persen, ke depan insyaallah bisa di bawah itu. Kami ingin memberikan pilihan yang lebih ringan bagi teman-teman ASN dan P3K," tambahnya.

Meski mengapresiasi capaian laba yang menyentuh angka kisaran Rp 50 miliar, jajaran Pansus 2 DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan sejumlah catatan kritis. Ketua Pansus, I Nyoman Wisma SIP menyoroti angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang dinilai masih cukup tinggi di angka 14 persen.

"Angka NPL 14 persen ini menjadi kewajiban direksi untuk segera mencari langkah konkret dan strategis untuk menekannya. Masalah kredit macet ini berbanding lurus dengan kesehatan bank dan keberlanjutan laba ke depan," tegas Wisma.

Selain NPL, pihak legislatif juga mempertanyakan rincian terkait cadangan dari laba rugi serta kebijakan penghapusan bukuan yang perlu ditampilkan secara transparan agar posisi keuangan bank terlihat lebih objektif.

Di sisi lain, Direktur BPR NTB yang baru menjabat sejak Maret 2026 tersebut memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa. Ia menilai Pemkab Sumbawa sebagai salah satu pemegang saham yang paling peduli terhadap perkembangan bank daerah ini.

"Dukungan Pemkab Sumbawa sangat terasa. Kepala cabang kami rutin dipanggil setiap bulan, ditanya apa kendalanya, apa yang bisa dibantu. Ini bentuk supervisi dan dukungan nyata yang sangat membantu perkembangan kami di daerah," ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Sekretaris Pansus H Zohran SH, bersama anggota Pansus lainnya. Dari BPR NTB Perseroda hadir pula Komisaris Utama Aku I Kholic, Komisaris Independen RianPramuniarti, Syarif Mustaan dan Direktur kepatuhan Dani M.

Pertemuan tersebut berakhir dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses kemajuan BPR NTB  dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di sektor UMKM dan kesejahteraan pegawai. (AM)

Oleh  : Asmediati 

SAYA melihat sejumlah anak yang sejak usia dini telah meraih banyak prestasi dari berbagai kompetisi yang mereka ikuti. Usia mereka masih sekolah dasar (SD), tapi semangat mereka tak kalah dari pelajar SMA atau mahasiswa. Mereka tampil percaya diri di depan publik, berbicara lantang, bahkan mampu menguasai panggung dengan baik.

Anak-anak itu mengikuti lomba-lomba literasi yang mereka minati, seperti baca puisi, mendongeng, berpantun, storytelling, solo song, menulis kreatif, hingga monolog. Layaknya anak-anak, kemampuan yang mereka pertunjukkan tentu masih merupakan karya seorang kanak-kanak. Mereka polos, spontan, dan jujur. 

Namun, tidak sedikit pula anak-anak yang tampil bukan lagi seperti anak-anak, melainkan seperti orang dewasa. Mereka seolah melampaui usianya.

Fenomena itu sering kali lahir dari polesan “berlebihan” orang-orang dewasa di sekitarnya. Orangtua, pelatih, bahkan lingkungan sosial kadang terlalu berambisi menjadikan anak tampil sempurna. Akibatnya, anak kehilangan ruang untuk tumbuh secara alami.

Jika tidak hati-hati mendampingi, anak bisa kehilangan masa kanak-kanaknya. Mereka mungkin terlihat hebat di atas panggung, tapi diam-diam memikul beban yang terlalu berat bagi usianya. Prestasi demi prestasi yang diraih kadang berubah menjadi tuntutan yang terus-menerus harus dipenuhi. Anak akhirnya tumbuh dengan kecemasan untuk selalu menang dan ketakutan untuk gagal.

Padahal, kompetisi adalah ruang belajar. Menang memang membahagiakan, tapi kalah juga bagian penting dari proses pertumbuhan mental seorang anak. 

Dari kekalahan, anak belajar menerima kenyataan, menghargai kemampuan orang lain, dan memperbaiki dirinya sendiri. Nilai-nilai seperti itulah yang sesungguhnya lebih penting dibanding sekadar piala dan piagam penghargaan.

Salah satu kesuksesan seorang anak dalam kompetisi sejak dini tidak lepas dari peran orangtua, terutama ibu. Di beberapa kompetisi yang saya hadiri, saya melihat para ibu selalu tampak mendampingi anak-anak mereka. Mereka mengantar, menunggu, memberi semangat, bahkan menjadi tempat anak-anak itu mencurahkan rasa gugup sebelum tampil.

Tidak hanya satu atau dua lomba yang diikuti, banyak anak dilibatkan dalam berbagai kompetisi sehingga talenta mereka berkembang dalam beragam bidang. Ada anak yang pandai membaca puisi sekaligus piawai mendongeng. Ada pula yang mampu menulis kreatif dan tampil baik dalam monolog. Di balik itu semua, sering kali ada ibu yang tekun mendampingi proses tumbuh si anak dari hari ke hari.

Peran ibu bukan semata-mata memastikan anak menjadi juara. Lebih dari itu, ibu hadir sebagai penguat mental dan penjaga keseimbangan jiwa anak. Ketika anak gagal meraih kemenangan, ibu yang bijak tidak akan menjadikan kekalahan sebagai sumber tekanan. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa setiap perlombaan adalah pengalaman belajar yang berharga.

Anak-anak yang cerdas dan literat biasanya belajar dari pengalaman. Mereka memperhatikan kemampuan teman dan lawan-lawannya, lalu belajar dari sana. Mereka memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. 

Dalam ruang kompetisi, anak-anak sebenarnya sedang belajar tentang kehidupan; tentang kerja keras, disiplin, keberanian, dan sikap menghargai orang lain. Karena itu, dukungan lingkungan sangat menentukan arah pertumbuhan mental mereka. 

Support system yang diberikan guru dan orangtua ketika anak belum menjadi juara akan memberi pengaruh besar terhadap semangat anak selanjutnya. Anak yang terus disalahkan karena kalah bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah minder dan takut mencoba. Sebaliknya, anak yang dihargai prosesnya akan lebih berani menghadapi tantangan berikutnya.

Mental juara tidak hanya dibentuk oleh kemenangan, tapi juga oleh kemampuan menerima kegagalan dengan jiwa besar. Anak-anak perlu diajarkan bahwa keberuntungan tidak selalu datang setiap saat. Ada waktu mereka berdiri di podium kemenangan, ada pula saat mereka harus belajar menerima hasil yang belum sesuai harapan.

Di sinilah pentingnya kedewasaan orang-orang dewasa di sekitar anak. Jangan sampai ambisi orangtua lebih besar daripada kebahagiaan anak itu sendiri. Kompetisi literasi seharusnya menjadi ruang yang menyenangkan, tempat anak bertumbuh dengan sehat, kreatif, dan bahagia. Bukan ruang yang membuat mereka kehilangan keceriaan masa kecil.

Bertaburnya lomba-lomba literasi untuk anak-anak sejatinya memberi wadah positif bagi lahirnya bakat-bakat muda. Idealnya, kecakapan literasi memang dilatih sejak dini. Anak-anak yang terbiasa tampil, membaca, menulis, dan berbicara di depan umum akan memiliki modal penting ketika mereka remaja dan dewasa. Mereka lebih siap menghadapi kompetisi yang lebih ketat dan tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Namun, meski kecakapan literasi menjadi bekal masa depan, kita tidak boleh menukar kebahagiaan masa kini anak dengan ambisi jangka panjang tersebut. Ada satu batasan yang tak boleh dilanggar bahwa anak tetaplah anak-anak. Mereka tetap membutuhkan waktu bermain, tertawa, berkhayal, dan menikmati dunianya sendiri tanpa harus selalu merasa sedang dinilai. 

Prestasi memang penting, tapi menjaga jiwa anak agar tetap berkembang secara sehat dan organik jauh lebih fundamental.

Mari kita kembalikan hakikat kompetisi sebagai sarana merayakan keberanian, bukan ajang penghakiman. Membiarkan anak tampil dengan kepolosannya jauh lebih berharga daripada memaksanya mengenakan topeng kedewasaan yang prematur. Biarlah mereka berpuisi dengan gaya mereka sendiri dan mendongeng dengan imajinasi mereka yang murni, tanpa harus dibebani target yang melampaui kapasitas jiwanya.

Alasannya, yang kita butuhkan di masa depan, bukanlah robot-robot pemenang piala, sebaliknya manusia-manusia yang memiliki empati dan integritas. Pendidikan literasi melalui kompetisi harus mampu menyentuh sisi kemanusiaan anak, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga tangguh secara emosional.

Tugas kita sebagai pendamping, entah itu orangtua, guru, maupun juri, adalah memastikan lentera kreativitas mereka tetap menyala terang tanpa membakar masa kecilnya. Biarkan anak-anak kita melangkah di atas panggung dengan senyuman yang tulus. Dengan begitu, kemenangan yang sesungguhnya bukan lagi soal siapa yang membawa pulang piala emas, tapi seberapa bahagia mereka mengenali potensi diri dan mencintai proses belajar itu sendiri.[AM]

MATARAM.Amarmedia.co.id —Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah untuk berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Konstruksi sosial politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” kini mestinya ditempatkan sebagai bagian dari sejarah. Bukan lagi menjadi batas tak tertulis menentukan kepemimpinan daerah.

“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan Lombok Tengah memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama. Bukan lagi sekadar pelengkap komposisi politik,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin, 11 Mei 2026

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, sudah saatnya ruang politik yang lebih setara dan inklusif hadir di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang politik itu harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan semata warisan pembagian geografis lama.

Didu tak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini memang tidak bisa dilepaskan dari istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk pada kawasan selatan Lombok Tengah yang identik dengan daerah pesisir, kawasan kering, namun memiliki bentang wisata pantai indah luar biasa. Sementara Dayen Kawat merujuk pada kawasan utara yang subur, hijau, dan selama ini dikenal sebagai kawasan pertanian dan lumbung pangan.

Dalam praktik politik Lombok Tengah, pembacaan “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sering dijadikan semacam formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Namun faktanya, posisi bupati selalu berasal dari kawasan “Dayen Kawat”, sedangkan “Lauk Kawat” berada di posisi wakil.

Didu menilai, pola semacam itu merupakan realitas politik historis yang memang lahir dari proses sosial masyarakat Lombok Tengah di masa lalu. Namun demikian, Didu menegaskan bahwa perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan.

Menurutnya, masyarakat kini semakin rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama sebagaimana beberapa dekade sebelumnya. Yang lebih penting bagi publik saat ini kata dia, adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan seorang pemimpin dalam menghadirkan solusi atas persoalan daerah.

“Atas nama demokrasi, tidak boleh ada lagi wilayah yang merasa hanya ditakdirkan menjadi pelengkap kekuasaan,” tandas Didu.

Mantan Esekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, langkah Mi6 yang mendorong figur potensial di kawasan selatan Lombok Tengah untuk tampil merebut posisi kepala daerah, sama sekali bukan dimaksudkan untuk membangun sekat baru antara masyarakat selatan dan utara Lombok Tengah. Mi6 justru memandang bahwa dikotomi “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” seharusnya mulai ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik daerah yang tidak perlu lagi dipertajam dalam praktik demokrasi modern.

“Ini bukan soal membelah masyarakat. Bukan juga soal mempertentangkan utara dan selatan. Justru yang ingin didorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” tegasnya.

Didu menilai, munculnya figur dari selatan sebagai calon bupati akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Sebab, demokrasi yang sehat, menurutnya, memberikan ruang yang sama kepada siapa pun tanpa dibatasi oleh latar geografis.

Ia mengatakan, kawasan selatan Lombok Tengah saat ini juga telah mengalami transformasi yang sangat besar. Kehadiran kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga meningkatnya konektivitas wilayah membuat selatan Lombok Tengah tidak lagi bisa dipandang sebagai daerah pinggiran.

“Selatan hari ini bukan lagi wilayah yang berada di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru justru banyak bergerak di kawasan selatan. Pariwisata internasional berkembang di sana. Infrastruktur berkembang di sana. Ini tentu melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.

Dia juga melihat bahwa secara demografis, kawasan selatan Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan bahkan disebut lebih tinggi dibanding sebagian kawasan utara, meski selisihnya tidak terlalu signifikan. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat bagi lahirnya figur kepemimpinan baru dari kawasan selatan.

Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil di Pilkada 2029 tetap harus mampu membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, dan gagasan pembangunan yang kuat untuk Lombok Tengah secara keseluruhan. Dan menurut dia, kawasan selatan tak kekurangan figur

“Yang dibutuhkan masyarakat Lombok Tengah sekarang itu bukan sekadar figur selatan atau utara. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu menyatukan Lombok Tengah dan membawa daerah ini melompat lebih maju,” ujarnya.

Di sisi lain, Didu mengungkapkan, generasi muda Lombok Tengah memiliki peluang besar untuk mematahkan pola-pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Anak-anak muda saat ini, kata dia, tumbuh dalam situasi sosial yang jauh lebih terbuka, lebih cair, dan lebih egaliter dibanding generasi sebelumnya.

Karena itu, Didu menilai Pilkada 2029 bisa menjadi momentum penting lahirnya politik baru yang lebih modern di Lombok Tengah. Politik yang tidak lagi dibangun di atas sekat-sekat wilayah, tetapi di atas pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.

“Generasi muda hari ini lebih melihat kompetensi daripada sekadar asal kawasan. Mereka ingin pemimpin yang punya gagasan, punya energi, dan mampu bekerja. Ini momentum yang sangat baik untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih progresif,” katanya.

Didu juga menyoroti bahwa pembangunan Lombok Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung sangat cepat di daerah tersebut. Apalagi Lombok Tengah kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan strategis di NTB, terutama dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, tantangan Lombok Tengah ke depan tidak ringan. Selain harus menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, daerah ini juga menghadapi tantangan urbanisasi, tekanan investasi, transformasi sosial masyarakat, hingga kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, Didu menilai kepemimpinan Lombok Tengah ke depan tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pola politik tradisional.

“Daerah ini membutuhkan pemimpin dengan perspektif baru. Pemimpin yang mampu membaca perubahan global, mampu mengelola investasi tanpa meninggalkan masyarakat lokal, dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah percepatan pembangunan,” katanya.

Didu berpandangan, jika figur-figur dari wilayah selatan mulai berani tampil sebagai calon pemimpin utama, maka hal tersebut justru akan memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif pilihan, sementara kompetisi politik akan menjadi lebih sehat dan terbuka.

“Demokrasi yang baik itu ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama. Ketika tidak ada lagi perasaan bahwa wilayah tertentu hanya pantas menjadi pelengkap,” ujar Didu.

Kendati begitu, ia menegaskan, pada akhirnya masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin terbaik bagi Lombok Tengah. Namun tugas semua elemen masyarakat, termasuk kelompok intelektual dan civil society, adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan yang adil bagi semua figur potensial.

“Lombok Tengah harus bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak lagi terjebak pada sekat lama, tetapi fokus pada kualitas kepemimpinan dan masa depan daerah,” tutupnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH.M.Si, memberikan atensi serius terhadap masa depan tenaga pendidik non-ASN di Sumbawa. Pada Senin (11/5/2026), Rafiq mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Pemda) untuk segera mengambil langkah strategis terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan efektif sepenuhnya pada Januari 2027.

Menurut Rafiq, regulasi baru tersebut akan menyederhanakan status kepegawaian pemerintah menjadi hanya dua kategori: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menuntut kesiapan ekstra dari pemerintah daerah agar tidak ada guru honorer yang terpinggirkan.

Abdul Rafiq menekankan bahwa guru honorer adalah pilar penting pembangunan SDM di Sumbawa. Banyak dari mereka yang telah mengabdi belasan tahun di pelosok daerah dengan fasilitas terbatas.

"Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan langkah konkret melalui pendataan dan pemetaan menyeluruh. Data ini harus valid, mencakup masa pengabdian, kualifikasi, hingga sebaran wilayah tugas," tegas Rafiq.

Ia menambahkan bahwa pemetaan ini akan menjadi dasar kuat bagi daerah dalam menyusun formasi PPPK, sehingga para guru yang telah berdedikasi tetap memiliki ruang untuk melanjutkan pengabdian mereka sesuai amanat undang-undang.

Guru honorer adalah bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. Mereka hadir mengisi kekurangan tenaga pendidik, bahkan banyak yang telah bertahun-tahun mengabdi di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil, dengan keterbatasan kesejahteraan namun tetap menunjukkan dedikasi luar biasa bagi dunia pendidikan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem kepegawaian nasional. Namun demikian, aspek kemanusiaan, pengalaman pengabdian, dan kebutuhan riil daerah harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya.

Kami percaya, apabila Pemda Sumbawa mulai mempersiapkan langkah sejak dini, maka proses transisi menuju sistem ASN yang lebih tertata dapat berjalan baik tanpa mengorbankan nasib para guru honorer.

"Pendidikan adalah investasi masa depan daerah. Maka memperhatikan kesejahteraan dan kepastian nasib guru honorer merupakan bagian dari tanggung jawab bersama" pungkasnya (AM).

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) II Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) Kabupaten Sumbawa, suasana organisasi semakin dinamis dan penuh semangat kebersamaan. Musda yang menjadi agenda penting dalam menentukan arah kepemimpinan organisasi ke depan ini dipastikan berlangsung menarik dengan hadirnya empat figur terbaik yang siap membawa gagasan dan semangat pengabdian bagi kemajuan NWDI Kabupaten Sumbawa.

Keempat figur tersebut merupakan kader-kader terbaik yang selama ini aktif dalam berbagai bidang pengabdian organisasi. Mereka adalah Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI yang saat ini menjabat sebagai Ketua Lajnah Zakat, Infak dan Sedekah NWDI Kabupaten Sumbawa, Alimin, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Umum NWDI Kabupaten Sumbawa, Sukri, S.PdI., M.M.Inov yang dikenal aktif dalam pengembangan pendidikan dan kaderisasi, serta petahana Jamaluddin Maladi, S.Sos., M.T yang saat ini masih memimpin NWDI Kabupaten Sumbawa.

Munculnya empat figur tersebut mendapat perhatian besar dari warga NWDI dan masyarakat Kabupaten Sumbawa. Banyak pihak menilai bahwa hadirnya beberapa kandidat dalam Musda II menjadi tanda positif berkembangnya demokrasi organisasi yang sehat dan dewasa di tubuh NWDI.

Berbagai kalangan kader berharap Musda II tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepemimpinan semata, tetapi juga momentum memperkuat persatuan, konsolidasi organisasi, serta menyusun langkah strategis untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Ketua Umum NWDI Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Maladi, S.Sos., M.T dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musda II memiliki arti penting dalam melanjutkan perjuangan organisasi dan memperkuat peran NWDI di tengah masyarakat.

Ia mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan organisasi selama masa kepemimpinannya yang dinilai terus mengalami perkembangan melalui kerja sama seluruh pengurus, kader, dan jamaah NWDI di Kabupaten Sumbawa.

“Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa merupakan momentum besar untuk melanjutkan perjuangan organisasi ke arah yang lebih baik. Saya berharap seluruh kader tetap menjaga persatuan, kekompakan, dan semangat kebersamaan dalam proses Musda ini,” ujarnya.

Menurut Jamaluddin, perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaudaraan dan semangat perjuangan harus tetap menjadi prioritas utama seluruh kader NWDI.

“Kita semua adalah keluarga besar NWDI. Siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin organisasi harus kita dukung bersama demi keberlanjutan perjuangan dan kemajuan NWDI Kabupaten Sumbawa,” lanjutnya.

Ia juga berharap Musda II mampu melahirkan pemimpin yang visioner, amanah, dan mampu membawa organisasi semakin maju dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan umat.

Sementara itu, Ketua Panitia Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI menyampaikan bahwa seluruh panitia telah melakukan berbagai persiapan demi menyukseskan pelaksanaan Musda secara tertib dan kondusif.

Menurutnya, Musda II bukan hanya agenda rutin organisasi, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat arah perjuangan NWDI di Kabupaten Sumbawa.

“Kami dari panitia berkomitmen melaksanakan Musda secara profesional, demokratis, aman, dan penuh kekeluargaan. Kami ingin Musda ini menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan besar demi kemajuan organisasi,” ungkap Dr. Supriyadi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh figur yang siap berpartisipasi dalam Musda II. Menurutnya, kehadiran empat kandidat terbaik menunjukkan bahwa NWDI Kabupaten Sumbawa memiliki banyak kader potensial yang siap melanjutkan perjuangan organisasi.

“Semua kandidat memiliki kapasitas, pengalaman, dan niat pengabdian yang baik untuk organisasi. Karena itu kami berharap seluruh proses Musda berlangsung sejuk, bermartabat, dan tetap menjaga ukhuwah Islamiyah,” tambahnya.

Menjelang pelaksanaan Musda, dukungan terhadap masing-masing figur mulai terlihat di berbagai kalangan kader dan jamaah NWDI. Meski demikian, suasana organisasi tetap berlangsung harmonis dan penuh semangat persaudaraan.

Para tokoh organisasi juga terus mengajak seluruh kader agar menjaga etika, menghormati perbedaan pilihan, serta menghindari hal-hal yang dapat memicu perpecahan di internal organisasi.

Banyak pihak menilai bahwa siapa pun yang nantinya terpilih memimpin NWDI Kabupaten Sumbawa akan menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan organisasi agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai perjuangan NWDI yang telah diwariskan para pendiri organisasi.

Selain memperkuat pendidikan dan dakwah, kepemimpinan baru nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kaderisasi, pelayanan sosial keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta memperluas kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Musda II NWDI Kabupaten Sumbawa diprediksi akan menjadi salah satu momentum organisasi terbesar tahun ini. Semangat demokrasi, persatuan, dan pengabdian yang ditunjukkan seluruh kandidat diharapkan menjadi contoh positif bagi seluruh kader NWDI.

Masyarakat dan jamaah NWDI Kabupaten Sumbawa kini menaruh harapan besar agar Musda II mampu menghasilkan keputusan terbaik demi keberlanjutan perjuangan organisasi serta melahirkan kepemimpinan yang mampu membawa NWDI semakin maju, solid, dan memberikan manfaat luas bagi umat dan daerah.

Dengan hadirnya empat figur terbaik dalam Musda II, NWDI Kabupaten Sumbawa diyakini akan semakin menunjukkan kedewasaan organisasi serta komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan melanjutkan perjuangan untuk masa depan yang lebih baik.(AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan optimal. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kerja UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Bima-Dompu serta Lembaga Penerima Hibah TFCCA yang digelar di Mataram, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP NTB,Akmaldin, S.Pi., M.Si., mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sinergi BLUD dan NGO: Menambal Celah Sumber Daya

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPT BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) memaparkan rencana aksi untuk tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi bagi BLUD untuk mengukur sejauh mana kemampuan sumber daya internal dan anggaran mandiri dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Forum ini menjadi wadah refleksi bagi tiap BLUD dalam mengukur kemampuannya untuk merealisasikan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Artinya, seberapa besar kemampuan BLUD untuk bisa merealisasikan rencana aksi dimaksud dengan sumber daya dan sumber anggaran sendiri sehingga jika masih ada target-target yang belum bisa dilaksanakan sendiri oleh BLUD maka bisa diambil perannya oleh NGO atau mitra lainnya.

Akmaldin, menekankan bahwa peran Non-Governmental Organization (NGO) dan mitra pembangunan sangat krusial dalam mengisi ruang yang belum terjangkau oleh anggaran BLUD.

"Kehadiran NGO dan mitra lainnya memberikan kontribusi signifikan melalui pendampingan teknis, inovasi kegiatan, hingga dukungan sumber daya. Sinkronisasi yang kuat mendesak dilakukan agar kolaborasi berjalan selaras dan saling memperkuat," tegasnya di hadapan para peserta.

Fokus pada Taman Nasional Pulau Moyo

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penguatan pengelolaan terumbu karang di kawasan Taman Nasional (TN) Pulau Moyo dan wilayah penyangganya. Dalam hal ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji mengambil peran strategis sebagai lembaga penerima hibah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) / TFCCA.

Melalui program kolaborasi ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji fokus pada penguatan Model Pengawasan Berbasis Masyarakat (Pokwasmas) dengan melibatkan warga lokal secara aktif dalam memantau aktivitas di perairan TN Pulau Moyo.

Kemudian untuk meningkatman kapasitas konservasi dengan nelatih masyarakat dalam teknik perlindungan ekosistem laut hingga penyediaan Data Ekologi dengan membangun basis data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Target jangka panjang dari inisiatif ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup dan populasi ikan karang yang bernilai ekonomis penting, sekaligus menekan praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).

Diversifikasi Pendapatan dan Keberlanjutan

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat kolaborasi semua pihak dalam rangka merealisasikan rencana aksi dimaksud. 

Selain aspek ekologi, forum juga menyepakati perlunya diversifikasi sumber pendapatan bagi BLUD. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program konservasi dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal.

Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih di Desa Labuan Aji diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui sektor wisata bahari yang berkelanjutan, sehingga konservasi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kunci DKP Provinsi NTB, di antaranya Akmaldin, S.Pi., M.Si. (Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil / KP3K), Syaifuddin Zuhri, S.Pi. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap),  Ir. Beny Iskandar.(Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / SDKP), Karim Marasabessy, S.Pi., M.M (Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan), Koordinator Program serta jajaran Kepala UPT BLUD BPSDKP se-Provinsi NTB.

Dari hasil pertemuan disimpulkan bahwa BLUD masih sangat membutuhkan dukungan dari NGO/mitra dalam rangka melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan ekosistem, melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan kajian untuk pelaksanaan kegiatan wisata Bahari yang ramah lingkungan. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  7 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Bale Mediasi yang digelar di Aula Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (07/05). Dalam sambutannya, Wabup menekankan agar lembaga ini tidak hanya menjadi simbol administratif semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Acara yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Perdamaian Melalui Bale Mediasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Berbasis Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Hukum” ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpoldagri, para Camat, Lurah, perwakilan OPD, serta para pemangku kepentingan terkait.

Wakil Bupati menyampaikan pesan kuat bahwa Bale Mediasi memiliki tanggung jawab moral sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga harmoni sosial.

“Pemerintah daerah mengharapkan kehadiran Bale Mediasi ini tidak hanya sekadar ‘papan nama’. Bale Mediasi harus maksimal sebagai bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, menyelesaikan berbagai persoalan—baik hukum maupun sosial—sebelum berdampak luas pada stabilitas daerah,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas demi mewujudkan visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera.

Penyelesaian Sengketa yang Humanis dan Efisien

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa, Rimas Intan Katari, SH., MH., menjelaskan bahwa lembaga ini hadir sebagai solusi alternatif di tengah dinamika sosial yang kian kompleks.

Menurutnya, konflik adalah hal yang sulit dihindari, namun cara penyelesaiannya akan menentukan kualitas hidup bermasyarakat. Beberapa poin utama dari layanan Bale Mediasi meliputi Non-Litigasi yang merupakan penyelesaian di luar jalur pengadilan dengan asas kekeluargaan mengedepankan musyawarah dan prinsip perdamaian.

Juga Cepat & Sederhana karena memangkas birokrasi hukum yang panjang dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta berbasis Lokal yang menyandarkan keputusan pada nilai agama dan kearifan lokal masyarakat Sumbawa.

Bagi masyarakat yang membutuhkan layanan mediasi, Bale Mediasi Kabupaten Sumbawa kini telah beroperasi secara aktif di Kompleks Kantor Kesbangpoldagri Sumbawa, Jalan Bungur Nomor 2, Labuhan Sumbawa. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan bertransformasi menuju pertanian modern, Kementerian Pertanian RI melalui Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP/BRMP) NTB menggelar Gerakan Percepatan Tanam dengan metode PM-AAS (Pertanian Modern–Advanced Agriculture System). Kegiatan ini dipusatkan di lahan Kelompok Tani Bun are II, Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis (7/5/2026).

Program prospektif tahun 2026 ini diimplementasikan pada hamparan seluas 100 hektar yang melibatkan enam kelompok tani (Poktan) dari Desa Bunkate dan Desa Perina. PM-AAS hadir sebagai jawaban atas tantangan sektor pertanian masa kini, mulai dari efisiensi tenaga kerja hingga mitigasi perubahan iklim.

Kepala BRMP NTB, Hendro Cahyono, S.Pt, MM, M.Sc, menjelaskan bahwa PM-AAS bukan sekadar metode tanam biasa, melainkan sebuah sistem terpadu. Ia menekankan enam prinsip utama dalam implementasi ini yaitu Penanaman rapat dalam baris untuk meningkatkan populasi tanaman.l, Efisiensi sumber daya, khususnya penggunaan air melalui sistem Alternate Wetting and Drying (AWD), Implementasi mekanisasi secara menyeluruh, Berbasis korporasi untuk penguatan kelembagaan petani, intensifikasi pertanian guna optimalisasi lahan dan Spesifik lokasi, menyesuaikan dengan kondisi agroekosistem setempat.

"Peningkatan populasi tanaman melalui pengaturan jarak tanam yang optimal berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas. Rasionalisasi pupuk juga mengikuti kebutuhan populasi tersebut," ujar Dr. Awaludin.

Inovasi Teknologi dan Mitigasi El Niño

Salah satu sorotan dalam kegiatan ini adalah penggunaan alat tanam Drum Seeder yang telah dimodifikasi. Alat ini menerapkan sistem tanam Jajar Legowo 4:1 hingga 6:1, yang dirancang untuk mempercepat waktu tanam, menghemat biaya tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan tanaman yang seragam.

Sementara itu, pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB menyatakan bahwa PM-AAS merupakan solusi cerdas di tengah ancaman fenomena El Niño. Dengan pengelolaan air yang lebih terukur dan efisien, petani tetap dapat mencapai hasil maksimal meskipun ketersediaan air terbatas.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah menyerahkan bantuan berupa unit alat tanam *drum seeder dan 8 ton benih padi berkualitas unggul kepada petani di Desa Perina dan Desa Bunkate. Bantuan ini diharapkan langsung memberikan dampak pada percepatan masa tanam yang sedang berjalan.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. "Mekanisasi ini menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja di pedesaan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui hasil panen yang lebih melimpah," ungkapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran BBWS Nusa Tenggara I, perwakilan PT Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian, unsur TNI-Polri (Babinsa & Babinkamtibmas), serta tokoh masyarakat setempat. Langkah masif ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi Nusa Tenggara Barat untuk menjadi lumbung pangan modern yang kompetitif di masa depan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 7 Mei 2026 — Pengurus Daerah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (PD NWDI) Kabupaten Sumbawa resmi menandai dimulainya babak baru perjalanan organisasi dengan menggelar rapat pembentukan panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) Tahun 2026, Kamis (7/5). Agenda strategis ini bukan sekadar rutinitas kelembagaan, melainkan momentum penting untuk memastikan estafet perjuangan, regenerasi kepemimpinan, dan penguatan peran organisasi tetap berjalan kokoh di tengah dinamika zaman.

Rapat yang berlangsung dalam nuansa penuh semangat, persaudaraan, dan komitmen organisatoris tersebut menjadi pijakan awal bagi seluruh kader dalam menyongsong MUSDA yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 14 Mei 2026 di Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa. Forum ini dipandang sebagai penentu arah masa depan organisasi sekaligus ruang evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan kepengurusan yang masa bhaktinya akan berakhir pada Mei 2026.

Keseriusan PD NWDI Kabupaten Sumbawa terlihat dari terbentuknya susunan panitia yang diisi figur-figur berkompeten dan dipercaya mampu menjalankan tugas besar ini secara profesional. Berdasarkan hasil musyawarah, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I ditetapkan sebagai Ketua Panitia MUSDA 2026. Posisi Sekretaris dipercayakan kepada Alimin, QH., S.Ag., M.Si, Bendahara kepada Sukri, S.Pd.I., M.M.Inov, Wakil Sekretaris kepada Lalu Ahmad Zainuddin Wathoni, QH., S.E, dan Mawardi diamanahkan sebagai bidang Humas.

Komposisi tersebut diharapkan menjadi motor penggerak suksesnya seluruh tahapan MUSDA, mulai dari persiapan teknis hingga pelaksanaan forum yang diharapkan melahirkan keputusan-keputusan besar demi kemajuan organisasi.

Ketua Umum PD NWDI Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Maladi, S.Sos., M.T., menegaskan bahwa pelaksanaan MUSDA merupakan amanah organisasi yang tidak bisa ditunda. Berakhirnya masa jabatan kepengurusan saat ini harus dijawab dengan langkah cepat, tertib, dan demokratis agar roda organisasi tetap berjalan tanpa kehilangan arah perjuangan.

Menurutnya, organisasi besar seperti NWDI harus berdiri di atas sistem yang sehat, mekanisme yang jelas, dan kepemimpinan yang lahir dari proses musyawarah yang bermartabat. MUSDA, kata dia, bukan hanya forum pergantian pengurus, tetapi momentum evaluasi, konsolidasi, dan peneguhan visi perjuangan.

“Masa jabatan kepengurusan PD NWDI Kabupaten Sumbawa akan berakhir pada bulan Mei ini. Karena itu, MUSDA harus segera dilaksanakan agar roda organisasi tetap berjalan baik dan estafet kepemimpinan berlangsung secara demokratis, tertib, serta penuh tanggung jawab,” tegas Jamaluddin.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa NWDI sebagai organisasi perjuangan harus terus memperkuat kiprahnya dalam bidang pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, hingga pembinaan generasi muda. Tantangan zaman yang terus berkembang menuntut organisasi untuk tidak hanya menjaga warisan perjuangan, tetapi juga mampu beradaptasi secara progresif tanpa kehilangan nilai dasar.

Karena itu, kepemimpinan baru yang lahir dari MUSDA 2026 diharapkan mampu membawa PD NWDI Kabupaten Sumbawa semakin maju, solid, visioner, dan relevan dengan kebutuhan umat serta masyarakat.

Sementara itu, Ketua Panitia MUSDA, Dr. Supriyadi, S.H.I., M.H.I., menyampaikan optimisme tinggi bahwa seluruh panitia siap bekerja maksimal demi menghadirkan pelaksanaan MUSDA yang sukses, lancar, tertib, dan penuh khidmat. Ia menilai MUSDA bukan hanya agenda struktural, tetapi ruang strategis memperkuat ukhuwah, konsolidasi kader, dan mempertegas arah perjuangan organisasi ke depan.

“Kami siap melaksanakan dan menyukseskan MUSDA PD NWDI Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Panitia akan bekerja maksimal, menjaga soliditas, serta memastikan seluruh persiapan berjalan optimal demi suksesnya forum besar ini,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pengurus, kader, simpatisan, dan keluarga besar NWDI di Kabupaten Sumbawa untuk menjadikan MUSDA sebagai agenda bersama, bukan sekadar tanggung jawab panitia. Menurutnya, keberhasilan MUSDA akan menjadi cermin kedewasaan organisasi dalam menjaga persatuan, semangat pengabdian, dan kesinambungan perjuangan.

Pelaksanaan MUSDA di Kampus Hijau STKIP Paracendekia NW Sumbawa diproyeksikan menjadi momentum lahirnya gagasan-gagasan segar, strategi baru, dan kepemimpinan amanah yang siap menjawab tantangan masa depan. Forum ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pergantian struktur, tetapi juga melahirkan energi baru untuk memperkuat eksistensi NWDI sebagai organisasi pendidikan, dakwah, dan sosial yang terus hadir untuk umat.

Dengan semangat persatuan, kekompakan, dan dedikasi, seluruh elemen PD NWDI Kabupaten Sumbawa kini menatap MUSDA 2026 dengan optimisme tinggi. Sebuah harapan besar tengah disematkan: menjadikan forum ini sebagai titik tolak kebangkitan organisasi menuju masa depan yang lebih kuat, profesional, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan agama. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 7 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengambil langkah strategis dengan menetapkan Teluk Saleh sebagai kawasan konservasi, sekaligus mengunci arah pembangunan pariwisata agar bertumpu pada perlindungan ekosistem, bukan eksploitasi jangka pendek.

Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-196 Tahun 2026 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi dan Perlindungan Hiu Paus di Perairan Teluk Saleh.

Penetapan tersebut menandai perubahan pendekatan pembangunan kawasan: konservasi ditempatkan sebagai fondasi utama, sementara aktivitas ekonomi dan pariwisata akan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh daya dukung lingkungan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan ekosistem.

“Teluk Saleh tidak dibangun dari eksploitasi, tetapi dari perlindungan ekosistemnya. Di situlah letak daya saing dan keberlanjutan kawasan ini,” ujarnya.

Kawasan seluas 73.165,05 hektare tersebut dicadangkan sebagai kawasan konservasi berbasis spesies kategori taman, yang melindungi habitat hiu paus (Rhincodon typus), termasuk area makan, pembesaran, serta jalur pergerakan alaminya sepanjang tahun.

Kebijakan Gubernur ini menegaskan bahwa seluruh rencana pengembangan, termasuk studi kelayakan pariwisata, wajib mengacu pada prinsip konservasi yang telah ditetapkan.

“Studi kelayakan harus mengikuti arah kebijakan konservasi, bukan sebaliknya,” tegas Pria yang akrab disapa Aka ini.

Pendekatan ini sekaligus memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak mengorbankan ekosistem, melainkan menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Pemprov NTB menilai, langkah ini akan memberikan kepastian arah bagi investasi, sekaligus menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan fondasi konservasi yang kuat, Teluk Saleh diarahkan menjadi destinasi pariwisata berbasis ekosistem yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga mampu bertahan dalam jangka panjang, pungkasnya.(AM/Diskominfotik)

Sumbawa Barat,Amarmedia.co.id - 7 Mei 2026 – Kabar gembira bagi para pencari kerja di industri pertambangan! PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), raksasa tambang tembaga dan emas di Indonesia, resmi membuka pintu lebar-lebar bagi talenta terbaik tanah air untuk bergabung dalam operasional mereka.

Melalui proses rekrutmen yang inklusif dan transparan, AMNT berupaya menjaring tenaga kerja kompetitif guna mendorong kinerja operasional yang berkelanjutan. Fokus utama kali ini adalah memperluas akses bagi angkatan kerja lokal di Nusa Tenggara Barat, tanpa menutup peluang bagi putra-putri terbaik di kota-kota besar lainnya.

Vice President Corporate Communications AMNT, Kartika Octaviana, Kamis 7 Mei 2026 dalam keterangannya menegaskan bahwa talenta adalah kunci utama kemajuan perusahaan.

Di AMNT, kami percaya bahwa talenta terbaik adalah kunci untuk mendorong kinerja operasional yang unggul dan berkelanjutan. Melalui proses rekrutmen ini, kami ingin membuka peluang yang lebih luas -khususnya bagi putra-putri daerah – untuk berkembang bersama kami, sekaligus berkontribusi pada kemajuan industri pertambangan nasional,” ujar Kartika. 

Alur Pendaftaran dan Seleksi

Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara online melalui pengisian formulir dan pengiriman Curriculum Vitae (CV). Pastikan Anda mencatat tanggal penting berikut agar tidak ketinggalan:

• Pembukaan Formulir (Wilayah NTB) di mulai 20 Mei 2026 (Mencakup KSB, Kab. Sumbawa, Mataram, dan sekitarnya).
• Batas Akhir Formulir (Luar NTB): 31 Mei 2026 (Khusus kandidat dari Surabaya dan Jakarta).

Kandidat yang lolos seleksi administrasi awal akan diundang untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan  yang terdiri dari wawancara dan tes praktik selama 4-5 hari. Menariknya, AMNT menambah titik lokasi seleksi di Taliwang dan Sumbawa Besar untuk memfasilitasi tingginya antusiasme pelamar lokal.

 Jadwal Seleksi Lanjutan

Berikut adalah jadwal resmi pelaksanaan tes di berbagai titik lokasi:

1. Taliwang  (Kab. Sumbawa Barat) tanggal  5 - 8 Juni 2026
2. Sumbawa Besar (Kab. Sumbawa) tanggal  12 - 15 Juni 2026
3. Mataram tanggal 19 - 22 Juni 2026
4. Surabaya  17 - 20 Juli 2026
5. Jakarta 24 - 27 Juli 2026 

Proses rekrutmen ini Tidak Dipungut Biaya dalam bentuk apa pun. Masyarakat diminta untuk selalu waspada terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. 

Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari kanal komunikasi resmi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Siapkan CV terbaik Anda dan jadilah bagian dari masa depan industri pertambangan Indonesia! (AM)

Jogjakarta, Amarmedia.co.id 6 Mei 2026 – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas pelantikan para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Secara khusus, Abdul Rafiq memberikan ucapan selamat kepada H. Yudi Patria Negara, ST., MM., yang merupakan Sekretaris Umum KONI Sumbawa, atas amanah barunya sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Dalam pernyataannya, Abdul Rafiq menyampaikan bahwa terpilihnya H. Yudi Patria Negara dalam jajaran pejabat struktural merupakan bukti kepercayaan pimpinan terhadap kompetensi dan dedikasi yang selama ini ditunjukkan, baik dalam birokrasi maupun dalam memajukan dunia olahraga di Tana Samawa.

"Keluarga besar KONI Sumbawa merasa bangga. Pelantikan Saudara H. Yudi sebagai Sekretaris Inspektorat adalah langkah strategis yang tepat. Kami yakin, pengalaman beliau sebagai Sekretaris Umum KONI yang terbiasa dengan manajerial organisasi akan membawa dampak positif bagi penguatan fungsi pengawasan di Inspektorat," ujar Abdul Rafiq.

Optimalisasi Birokrasi Menuju Sumbawa Unggul

Senada dengan pesan Bupati Sumbawa, Ir.H. Syarafuddin Jarot, MP . Abdul Rafiq menekankan pentingnya semangat pelayanan dalam rangka optimalisasi peran pemerintah. Menurutnya, birokrasi yang kuat dan bersih adalah fondasi utama untuk membangun Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.

"Penempatan the right man on the right place yang dilakukan Bupati hari ini adalah angin segar bagi percepatan pembangunan daerah. Kami di KONI siap bersinergi dengan birokrasi yang baru dilantik untuk memastikan program-program kemasyarakatan, termasuk pembinaan atlet, berjalan selaras dengan visi besar daerah," tambahnya.

Ketua KONI juga berharap agar H. Yudi Patria Negara dan seluruh pejabat yang dilantik dapat mengimplementasikan budaya pelayanan yang ditekankan Bupati, yakni penerapan pilar "Senyum, Salam, Maaf, dan Tolong".

"Etika pelayanan ini sangat penting. Kita ingin birokrasi kita tidak hanya cerdas secara administratif, tetapi juga sejuk dan humanis dalam melayani masyarakat. Selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang dilantik, mari kita bawa Sumbawa terbang lebih tinggi dengan semangat pengabdian yang tulus," tutup Abdul Rafiq.

Untuk diketahui, prosesi pelantikan 70 Pejabat Struktural dan 6 Kepala Sekolah ini berlangsung khidmat di Aula H. Madilaoe ADT Kantor Bupati Sumbawa sebagai bagian dari langkah penyegaran organisasi dan akselerasi target pembangunan daerah. (AM)

Yogyakarta. Amarmedia.co.id - Demi meningkatkan kualitas narasi dan storytelling, Museum Bala Datu Ranga (MBDR) melakukan studi banding ke lima museum terkemuka di Yogyakarta yaitu Museum Sonobudoyo, Museum Kraton Yogyakarta, Museum Ullen Sentalu, Museum Benteng Vredeburg, dan Diorama Arsip Jogja. Kegiatan studi banding ini berlangsung tanggal 4 – 8 Mei 2026 yang diikuti oleh tiga staf museum yaitu Kurator, Edukator, dan Preparator Museum untuk meningkatkan mutu narasi dan alur penceritaan, penyampaian informasi kepada publik, dan penyajian koleksi dengan tata pameran yang terkonsep. 

Kepada Wartawan, Kamis 7 Mei 2026, Direktur Museum Bala Datu Ranga Yuli Andari Merdekaninggias MA mengatakan bahwa MBDR memilih Yogyakarta sebagai lokasi studi banding museum karena di kota ini eksis museum-museum yang memiliki kualitas bagus dan sudah memenuhi standar museum tingkat nasional maupun internasional. Museum Sonobudoyo misalnya telah dibentuk pada tahun 1931 hasil dari Kongres Kebudayaan Java Instituut di Yogyakarta. Sehingga museum ini merupakan salah satu museum tertua yang ada di Indonesia karena telah eksis bahkan sebelum Indonesia merdeka. Museum kedua yang dikunjungi yaitu Museum Benteng Vredeburg merupakan museum yang menempati bekas bangunan benteng pertahanan Belanda yang dibangun tahun 1760.

Museum Kraton Yogyakarta merupakan museum tipe A yang khusus mengoleksi benda-benda milik Kesultanan Yogyakarta yang terdiri dari beberapa museum yaitu: Museum Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Museum Kereta, Museum Batik, dan Museum Lukisan. Yang berikutnya adalah Museum Ullen Sentalu yaitu museum swasta yang didirikan oleh Keluarga Haryono yang dibangun pada akhir tahun 1980-an yang fokus sebagai pusat studi sejarah, seni, dan budaya Jawa. Lokasi terkakhir yaitu Diorama Arsip Jogja yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPAP DIY).

“Lima institusi yang menjadi lokasi belajar MBDR semuanya memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing. Kami belajar pengelolaan museum dari berbagai aspek mulai dari pengelolaan koleksi, penyajian narasi dan alur penceritaan (kuratorial), perancangan tur museum yang edukatif, dan penggunaan teknologi digitalisasi untuk menyajikan narasi museum. Sehingga harapannya, MBDR bisa belajar banyak untuk menghadirkan sebuah museum berkualitas di Kabupaten Sumbawa,” tegas Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A, Direktur yang merangkap sebagai Kurator Museum Bala Datu Ranga.

Studi banding pengelolaan museum ini merupakan program MBDR yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Dana Indonesiana skema Dukungan Institusional Bagi Keberlanjutan Organisasi Kebudayaan. "Hasil studi banding ini nanti akan dipresentasikan dalam peringatan International Museum Day 2026 (Hari Museum Internasional) yang mengangkat tema “Museum Uniting a Divided World” pada tanggal 18 Mei mendatang di Museum Bala Datu Ranga" pungkasnya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memaparkan berbagai potensi investasi unggulan daerah kepada investor Bulgaria dalam pertemuan penjajakan kerja sama investasi di kantor DPMPTSP di Mataram, Rabu (06/05/2026). 

"NTB merupakan daerah yang sangat strategis untuk investasi, didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti bandara dan pelabuhan yang saling terhubung di seluruh wilayah", tegas Kadis H. Irnadi Kusuma, S.STP., M.E.,. 

Dalam paparannya, Irnadi menawarkan sejumlah sektor strategis yang dinilai memiliki prospek besar, di antaranya sektor peternakan, perikanan, pariwisata, serta energi terbarukan.

Pada sektor peternakan, NTB dikenal memiliki potensi peternakan sapi yang cukup besar dengan kualitas daging yang unggul. Hal ini menjadikan NTB sebagai salah satu daerah penghasil sapi yang kompetitif di tingkat nasional.

Sementara itu, pada sektor perikanan, budidaya udang vaname dinilai memiliki prospek yang sangat menjanjikan dengan kontribusi ekspor mencapai 3,91 persen. Selain itu, komoditas unggulan lainnya meliputi ikan tuna, ikan cakalang, rumput laut, serta produk garam yang terus berkembang.

Di sektor pariwisata, NTB mencatat kontribusi signifikan dengan nilai mencapai Rp5,96 triliun pada tahun 2025. Beragam destinasi unggulan menjadi daya tarik utama, seperti kawasan Kuta Mandalika yang dilengkapi dengan sirkuit internasional, Gili Tramena, wisata hiu paus, hingga Gunung Rinjani yang terkenal secara global.

Selain itu, sektor energi terbarukan juga menjadi prioritas pengembangan seiring dengan menipisnya cadangan bahan bakar fosil. Pengembangan energi baru terbarukan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Sementara itu, investor asal Bulgaria, Daniel Dobrev menyampaikan ketertarikannya terhadap potensi yang ditawarkan. Ia menilai NTB memiliki peluang besar, khususnya pada sektor perikanan, terutama komoditas tuna.

“Saya tertarik pada pengembangan produk tuna secara menyeluruh, tidak hanya daging, tetapi juga berbagai produk olahan lainnya,” ujarnya.

Daniel juga mengungkapkan rencananya untuk mengajak rekan-rekannya berinvestasi di industri pengolahan tuna di NTB. Dalam kunjungannya, ia dijadwalkan meninjau langsung lokasi peternakan sapi serta mengunjungi perusahaan perikanan untuk melihat potensi pengolahan tuna.

Selain itu, ia juga tertarik dengan sektor pariwisata NTB yang dikenal ramah bagi wisatawan muslim, sehingga memiliki daya tarik tersendiri di pasar global.

Menutup pertemuan tersebut, pihak DPMPTSP NTB menegaskan komitmennya untuk terus memaksimalkan promosi potensi daerah kepada investor dari berbagai negara. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur NTB agar proses penjajakan investasi dapat dimatangkan terlebih dahulu di tingkat perangkat daerah sebelum ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi.

Diharapkan, hasil pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam membuka peluang kerja sama investasi yang lebih luas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pertemuan ini juga mengawali rencana kunjungan Dubes Bulgaria pada Juni mendatang dengan mengunjungi beberapa lokasi investasi seperti Labuhan Haji, Lombok Timur. (jmy/dpmptsp/kominfotikntb)

Mataram.Amarmedia.co.id – Di tengah krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, DPD GMNI NTB bersama BEMNUS Bali-Nusra menggelar nonton bareng dan diskusi film dokumenter “Menolak Punah” karya Dandy Laksono dan Aji Yahuti di Nonasuka Kopitiam, Senin (4/5/2026).

Kegiatan ini tidak berhenti pada kritik terhadap dampak destruktif industri fashion, seperti limbah plastik dan mikroplastik, melainkan juga menegaskan bahwa solusi nyata untuk membangun peradaban yang lebih berkelanjutan sudah ada dan bisa dikembangkan dari kearifan lokal.

Dalam diskusi yang menghadirkan Adi Ardiansyah dan ARI Sahde Gare serta dipandu oleh Haerul Azmi, peserta diajak melihat bahwa industri fashion tidak harus selalu identik dengan eksploitasi dan pencemaran.

Indonesia, termasuk NTB, memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi alternatif, mulai dari pewarna alami berbasis tumbuhan, teknik produksi tradisional, hingga praktik fashion berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan bahan pewarna alami dari daun, akar, kulit kayu, dan tanaman lokal terbukti tidak mencemari lingkungan serta lebih aman bagi kesehatan manusia.

Ketua DPD GMNI NTB, Sulhamran, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus berpihak pada model produksi yang berkelanjutan, bukan justru memperkuat industri yang merusak lingkungan.

“Kita tidak kekurangan solusi. Kita punya pengetahuan, sumber daya, dan tradisi yang sudah sejak lama hidup selaras dengan alam. Persoalannya adalah keberpihakan: apakah negara mau mendukung jalan yang berkelanjutan atau terus membiarkan dominasi industri berbasis bahan kimia yang merusak” tegasnya.

DPD GMNI NTB mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan pewarna alami dan industri fashion berkelanjutan, melibatkan komunitas lokal dan pelaku usaha kecil dalam rantai pasok berkelanjutan, dan menjadikan perlindungan ekosistem sebagai prioritas kebijakan, bukan sekadar wacana.

“Jika kita serius ingin menyelamatkan lingkungan, maka negara harus hadir mendukung solusi yang sudah ada di tengah masyarakat, bukan justru memperkuat sistem yang merusak. Ini bukan hanya soal industri, tapi soal arah peradaban” tambah Bung Hamran.

Melalui kegiatan ini, DPD GMNI NTB berharap kesadaran publik tidak hanya berhenti pada rasa prihatin, tetapi bertransformasi menjadi gerakan kolektif dan mendorong perubahan pola konsumsi sekaligus menuntut tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan dan masa depan generasi mendatang. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id 6 Mei 2026 — Komitmen dalam menjalankan kewajiban syariat Islam kembali ditunjukkan oleh Kepala Desa Sabeok, Kecamatan Orong Telu, Agus Mutahir, S.Pd., M.Si., yang menunaikan zakat maal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di kediaman beliau di Desa Sabeok.

Penyerahan zakat maal ini diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama jajaran pimpinan BAZNAS lainnya. Momentum ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan individu, tetapi juga diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat luas, khususnya para aparatur desa dan kalangan muzakki di wilayah Kecamatan Orong Telu.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kesadaran dan keteladanan yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sabeok. Ia menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat, sekaligus sebagai sarana distribusi kekayaan yang berkeadilan.

“Penunaian zakat maal ini bukan hanya sekadar kewajiban individu, tetapi juga bagian dari kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, sehingga pengelolaannya lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Syukri Rahmat.

Sementara itu, Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, dalam sambutannya menyampaikan bahwa zakat merupakan kewajiban yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Sebagai seorang muslim, menunaikan zakat adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, zakat juga menjadi sarana untuk membersihkan harta serta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya berharap masyarakat Desa Sabeok semakin sadar akan pentingnya zakat dan mempercayakan penyalurannya melalui BAZNAS,” ungkapnya.

Pelaksanaan penunaian zakat ini juga menjadi bagian dari standar pelayanan kepada para muzakki yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Setelah proses penyerahan zakat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz M. Lutfi Makki, M.Si. Doa tersebut dipanjatkan sebagai bentuk rasa syukur serta harapan agar zakat yang ditunaikan membawa keberkahan bagi muzakki maupun mustahik yang menerimanya.

Suasana kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial yang menjadi ruh dalam pelaksanaan zakat.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa Bidang Pengumpulan, Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., turut memberikan komentar terkait pentingnya optimalisasi penghimpunan zakat di daerah. Ia menyampaikan bahwa peran tokoh masyarakat dan pemimpin daerah sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran zakat.

“Keteladanan dari para pemimpin, seperti yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sabeok hari ini, memiliki dampak yang sangat besar dalam mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat. Kami di BAZNAS terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada para muzakki, baik dari sisi kemudahan, transparansi, maupun akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sumbawa masih sangat besar dan perlu digali secara maksimal. Dengan pengelolaan yang profesional, zakat diyakini mampu menjadi solusi konkret dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah desa serta berbagai elemen masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik, diharapkan pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas.

Penunaian zakat maal oleh Kepala Desa Sabeok ini menjadi bukti nyata bahwa kesadaran berzakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga dapat menjadi gerakan bersama dalam membangun kesejahteraan umat. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat lainnya untuk turut serta dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial, zakat diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial. (AM(

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat struktural serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Rabu 6 Mei 2026. Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari perjalanan panjang birokrasi untuk terus berbenah demi memperkuat pelayanan publik. Dirinya mengakui bahwa proses pengisian jabatan, khususnya untuk empat OPD yang kosong, telah melalui mekanisme aturan yang cukup panjang dan sempat mengalami kendala administrasi perizinan.

"Proses ini sudah cukup lama kita rencanakan, bahkan sejak sebelum puasa. Namun karena dinamika perizinan yang panjang, baru bisa kita laksanakan hari ini. Ini adalah mutasi keempat dalam masa kepemimpinan kami (Jarot-Ansori) selama satu tahun dua bulan terakhir," ujar Bupati.

Bupati Jarot menegaskan bahwa penataan organisasi ini bukan semata-mata untuk mengganti personel, melainkan untuk memastikan mesin birokrasi berjalan optimal dengan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place).

"Saudara-saudara yang dilantik hari ini adalah orang-orang pilihan. Tantangan ke depan tidak ringan; kita menghadapi perubahan global dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Pejabat tidak boleh lagi hanya terjebak dalam rutinitas," tegasnya.

Salah satu poin menarik dalam arahan Bupati adalah penekanan pada etika pelayanan publik. Ia meminta seluruh ASN dan pejabat di Kabupaten Sumbawa untuk menerapkan budaya ramah dengan empat pilar utama senyum salam maaf dan tolong.

"Mari menghadapi masyarakat dengan wajah yang sejuk, mengawali interaksi dengan sapaan yang sopan, selalu merendah dan meminta maaf dalam setiap instruksi atau pelayanan serta menggunakan kata tolong saat meminta bantuan atau kerja sama.

"Jangan sampai masyarakat yang datang ke Puskesmas atau kantor pelayanan makin sakit hatinya karena bentakan. Gunakan kata maaf dan tolong. Ini harus dibiasakan, tidak hanya di kantor tapi juga di lingkungan keluarga," pesan Bupati Jarot.

Mendorong percepatan pembangunan, Bupati menggunakan analogi "Kuda Penarik Kereta (Benhur)". Beliau mengingatkan bahwa kecepatan sebuah organisasi sangat bergantung pada elemen yang paling lambat.

"Kecepatan kereta yang ditarik beberapa kuda akan mengikuti kuda yang paling lambat. Saya minta para pejabat yang baru dilantik: jadilah kuda yang berlari kencang. Jangan menjadi kuda yang membuat lari kita jalan di tempat. Kita harus bergerak cepat, bukan sekadar maraton, apalagi jalan santai," imbuhnya.

Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi negara dan pemberantasan korupsi. Ia memperingatkan bahwa korupsi biasanya dilakukan secara berjamaah dan dampaknya akan membekas selamanya.

"Korupsi itu pasti ketahuan, kalau tidak saat menjabat, ya saat pensiun, atau jika tidak di dunia, maka di akhirat. Mari kita hindari itu dan fokus memberikan pelayanan terbaik," pungkasnya.

Acara ditutup dengan pembacaan pantun oleh Bupati sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat bagi para pejabat yang baru mengemban amanah:

Pagi hari minum jamu,

singgah sebentar di tepi taman.

Hari ini tugas baru, amanah datang penuh harapan 

Burung Nuri diseberang

Hinggap sebentar di pohon jati,

mutasi bukan sekedar pindah ruang. 

Tapi langkah baru mengabdi, dengan sepenuh hati.

Selanjutnya Bupati Sumbawa bersama Wakil Bupati Sumbawa dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 520 dan 521 Tahun 2026, berikut adalah beberapa nama pejabat yang menduduki posisi baru:

1. Kaharuddin, SE., M.Ec.Dev. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) 
2. Drs. Iwan Sofian, Kepala Dinas Sosial
3. Ulumuddin, SE Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
4. Khaeruddin, SE., M.Si Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. I Made Patrya, AP Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Ardiyansyah, S.AP  Camat Sumbawa
7. Evi Supiati, S.STP., M.Si. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindag
8. Arif Alamsyah, S.STP., M.Si. Kabag Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah
9. Alfiansyah, S.STP Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Silviana, SE Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
11. Yudi Patria Negara, ST, MM Sekretaris Inspektorat
12. Iyang Syahruddin, S.T Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13. Zubhan, ST Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14. Zainuddin, S.Sos, M.M.Inov Camat Alas Barat
15. Irfansyah, S.T., M.T.Kabag Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah
16. Muhammad Alif, S.AP Camat Labangka
17. Hermansyah, SE  Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Bakesbangpol)
18. Hadijah, S.AP  Kabid Perbendaharaan Daerah (BKAD) 
19. Yayat Cahyadi, SE  Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Disdukcapil)
20. Muhammad Jufri, S.Sos., M.Si. Sekretaris Kecamatan Moyo Utara
21. Ita Kussaini, S.Farm, S.E., M.H. Kabag Tata Usaha RSUD Kabupaten Sumbawa 
22.  Arpandinata, S.AP  Kabid Prasarana pada Dinas Perhubungan
23. Mulyadi Hartono, S.AP, M.Si  Sekretaris Kecamatan Utan
24. Hermansyah, S.Pd, M.M.Inov Sekretaris Kecamatan Lenangguar
25. Muhammad, SH Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPBD)
26. Linda Widianti, SE Sekretaris Kecamatan Orong Telu
27. Didin Rohmanuddin, S.STP, M.A  sekretaris Kecamatan Lape (AM)

Oleh Hamzanwadi SPd M.M.Inov

Tuduhan soal aliran dana puluhan miliar ke NTB Care yang diarahkan ke rekening pribadi bukan hanya lemah, ia nyaris tanpa fondasi. Dan di titik ini, klarifikasi dari bang Zulkieflimansyah mantan Gubernur NTB sebelumnya justru membongkar satu hal penting yaitu isu ini lebih banyak dibangun oleh kebisingan, bukan data.

Mari kita luruskan. Dalam sistem keuangan daerah, aliran dana miliaran rupiah tidak mungkin “mengalir diam-diam” tanpa jejak. Ada mekanisme APBD, ada pengawasan berlapis, ada audit. Jadi kalau benar ada Rp31 miliar yang “mengalir”, pertanyaannya sederhana di mana dokumennya? di pos anggaran mana? lewat mekanisme apa?

Sampai hari ini, yang beredar hanya narasi. Tidak ada bukti transaksi, tidak ada laporan audit, tidak ada temuan resmi. Yang ada hanyalah pengulangan isu, seolah-olah jika diulang terus, ia akan berubah menjadi kebenaran.

Lebih jauh, upaya menggiring NTB Care sebagai “mesin anggaran” juga keliru sejak awal. Program ini bekerja sebagai penghubung sosial, bukan pengelola dana besar. Menyulapnya menjadi pusat aliran miliaran rupiah adalah bentuk manipulasi logika yang terlalu dipaksakan.

Ironisnya, ketika ditantang untuk menempuh jalur resmi—audit—pihak-pihak yang paling lantang justru tidak menunjukkan langkah konkret. Ini memperlihatkan satu hal: isu ini lebih nyaman dimainkan di ruang opini daripada diuji di ruang pembuktian.

Pernyataan Bang Zulkieflimansyah untuk membuka diri terhadap audit seharusnya menjadi titik akhir spekulasi. Tapi bagi mereka yang memang sejak awal membangun narasi, kebenaran justru bukan tujuan, yang penting adalah gaduhnya.

Publik tidak boleh terus-menerus disuguhi drama tanpa data. Jika memang ada pelanggaran, buktikan secara resmi. Jika tidak, hentikan produksi tuduhan yang hanya merusak akal sehat.

Karena pada akhirnya, tuduhan tanpa bukti bukanlah kritik tapi itu propaganda. 

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Pemerintah pusat melalui Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka pendaftaran penerima Bantuan Pemerintah Program Pembinaan Ketenagakerjaan Bidang Padat Karya Tahun 2026. 

Pengumuman bernomor B-3.4/3192/PK.03.00/IV/2026 tersebut dirilis 30 April 2026 dan menjadi angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja serta peningkatan infrastruktur berbasis partisipasi warga.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa program ini bertujuan mendukung penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, sekaligus pembangunan lingkungan secara partisipatif. “Yang paling penting diketahui masyarakat, program ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Tidak ada pungutan liar, tidak ada calo. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dikenakan biaya sepeser pun,” tegas H. Varian kepada media ini, Senin (04/05/2026).

Pendaftaran dibuka mulai 30 April hingga 16 Mei 2026 melalui laman resmi https://bizhub.kemnaker.go.id. Masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Sumbawa, dipersilakan mendaftar secara daring. H. Varian mengimbau agar calon peserta memanfaatkan fasilitas umum seperti warnet atau bantuan perangkat desa jika terkendala akses internet. “Jangan sampai ada warga yang tidak tahu karena keterbatasan informasi. Kami di daerah akan membantu sosialisasi,” ujarnya.

Apa saja kegiatan yang akan didanai? 

Program Padat Karya 2026 berfokus pada proyek-proyek yang langsung dirasakan warga, antara lain: pembangunan jalan rabat beton, jalan menggunakan paving blok, pengerasan jalan, tanggul penahan tanah, saluran air di sekitar pemukiman warga, serta irigasi tersier untuk persawahan. Dengan metode padat karya, proyek-proyek ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur tetapi juga menyerap banyak tenaga kerja lokal.

Menurut H. Varian, keunggulan program ini adalah sistem partisipatif yang melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. “Warga bukan sekadar buruh proyek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Ini sekaligus melatih kemandirian dan gotong royong,” tambahnya.

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Bagi warga Sumbawa yang berminat, Disnakertrans setempat telah menyiapkan posko bantuan pendaftaran di kantor dinas. H. Varian juga mengingatkan agar calon pendaftar menyiapkan dokumen identitas diri (KTP/KK), surat keterangan domisili, serta mengikuti petunjuk di laman bizhub.

“Jangan ragu, ini kesempatan emas. Selain mendapatkan penghasilan, Anda juga ikut membangun kampung sendiri. Tapi ingat, waspadai oknum yang mengiming-imingi kelulusan dengan imbalan uang. Laporkan segera jika ada kejanggalan,” pungkas H. Varian.

Masyarakat diimbau segera mendaftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui laman bizhub.kemnaker.go.id atau menghubungi Disnakertrans Kabupaten Sumbawa. Program Padat Karya 2026 diharapkan menjadi langkah nyata pemulihan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dari desa.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Komitmen dalam mendukung dunia pendidikan terus ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa melalui program unggulan Sumbawa Cerdas. Pada Selasa, 5 Mei 2026, program ini menyambangi Kecamatan Orong Telu dengan menghadirkan bantuan bagi siswa/siswi serta tenaga pendidik yang membutuhkan. Kegiatan penyaluran yang berlangsung di Masjid Jami Nurul Iman Desa Sabeok ini menjadi momen penuh harapan bagi 112 penerima manfaat yang terdiri dari siswa SD dan SMP, Guru Tidak Tetap (GTT) di tingkat SD dan SMP se-Kecamatan Orong Telu, serta guru PAUD dari berbagai desa di wilayah tersebut.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.Minov, yang hadir bersama jajaran pimpinan, yakni Wakil Ketua I M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, SH., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Ma.Pd.Sd, serta Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si. Kehadiran lengkap pimpinan ini menegaskan keseriusan BAZNAS dalam memastikan bahwa program pendidikan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, S.Pd., M.M.Inov, yang memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ini. Kehadiran para guru, siswa, serta tokoh masyarakat semakin menambah semarak dan makna dari kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kekeluargaan tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa program Sumbawa Cerdas merupakan salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa anak-anak kita tetap memiliki semangat untuk belajar meskipun dalam keterbatasan. Begitu juga dengan para guru, khususnya GTT dan guru PAUD, yang selama ini telah mengabdikan diri dengan penuh keikhlasan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang perlu kita dukung bersama,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa zakat yang dikelola oleh BAZNAS tidak hanya difokuskan pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan agar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini dapat menjadi penyemangat bagi para siswa untuk terus berprestasi, serta menjadi bentuk apresiasi bagi para guru yang telah berjuang mencerdaskan generasi bangsa,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas perhatian yang diberikan kepada dunia pendidikan di wilayahnya. Ia menilai bahwa program ini sangat tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS yang telah memberikan perhatian kepada siswa dan tenaga pendidik di Kecamatan Orong Telu. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi GTT dan guru PAUD yang selama ini mengabdi dengan segala keterbatasan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa dukungan seperti ini sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar siswa serta semangat mengajar para guru.

“Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut, sehingga kualitas pendidikan di daerah kita semakin meningkat dan anak-anak kita dapat meraih cita-cita mereka,” lanjutnya.

Penyaluran bantuan kepada 112 penerima manfaat berlangsung dengan tertib dan penuh haru. Para siswa tampak antusias menerima bantuan yang diharapkan dapat menunjang kebutuhan belajar mereka. Sementara itu, para GTT dan guru PAUD juga menyampaikan rasa syukur atas perhatian yang diberikan, yang dinilai sangat membantu dalam mendukung tugas mereka sebagai pendidik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BAZNAS, dunia pendidikan, dan masyarakat. Interaksi yang terjalin antara para pimpinan BAZNAS, tenaga pendidik, serta siswa menciptakan suasana yang hangat dan penuh inspirasi.

Masjid Jami Nurul Iman Desa Sabeok pada hari itu menjadi saksi bagaimana kepedulian dan semangat berbagi mampu menghadirkan senyum dan harapan bagi banyak orang. Program Sumbawa Cerdas tidak sekadar memberikan bantuan materi, tetapi juga menanamkan nilai optimisme dan semangat untuk terus maju.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk berkontribusi dalam mendukung pendidikan, serta semakin banyak anak-anak yang mendapatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan bahwa melalui pengelolaan zakat yang baik, perubahan positif di tengah masyarakat bukanlah hal yang mustahil, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bersama.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Program 100 Mustahik per Desa yang digagas oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat zakat secara langsung kepada masyarakat hingga ke pelosok desa. Kali ini, Desa Sabeok di Kecamatan Orong Telu menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penyaluran yang berlangsung pada Selasa, 5 Mei 2026, bertempat di Masjid Jami Nurul Iman Desa Sabeok. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh khidmat, diwarnai suasana haru dan kebersamaan antara para penerima manfaat dan rombongan BAZNAS.

Penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama jajaran pimpinan, yakni Wakil Ketua I M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, SH., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Ma.Pd.Sd, serta Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si. Kehadiran pimpinan secara langsung menjadi bukti keseriusan BAZNAS dalam memastikan penyaluran zakat berjalan tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, S.Pd., M.Si, yang menyambut hangat kedatangan rombongan BAZNAS, serta Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, S.Pd., M.M.Inov, bersama tokoh masyarakat, imam masjid, marbot, dan warga penerima manfaat yang memenuhi area masjid dengan penuh antusias.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa program 100 Mustahik per Desa merupakan bentuk nyata dari komitmen BAZNAS dalam mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara merata hingga ke desa-desa. Ia menyampaikan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang membutuhkan benar-benar merasakan manfaat dari zakat. Kehadiran kami di Desa Sabeok adalah bagian dari ikhtiar untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para imam, marbot, lansia, serta fakir dan miskin,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa peran masyarakat dalam menunaikan zakat sangat menentukan keberlanjutan program-program sosial seperti ini. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian dan kebersamaan dalam membantu sesama.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi penyemangat bagi para penerima untuk terus menjalani kehidupan dengan penuh harapan. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang tinggi kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas perhatian yang diberikan kepada masyarakatnya. Ia menyebutkan bahwa program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas.

“Atas nama pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Sabeok, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami, terutama bagi para lansia, imam, marbot, serta masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

Ia juga berharap agar program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat di masa yang akan datang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa dan lembaga seperti BAZNAS sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami siap mendukung penuh setiap program yang bertujuan untuk membantu masyarakat. Semoga kerja sama ini terus terjalin dengan baik,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada berbagai kelompok penerima manfaat, di antaranya imam masjid, marbot, para lansia, serta fakir dan miskin (duafa). Penyaluran dilakukan secara tertib dengan tetap menjaga suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Para penerima tampak antusias dan bersyukur atas bantuan yang diterima, yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kehadiran Koordinator Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Orong Telu, M. Taufik, juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini, sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah BAZNAS yang konsisten dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Suasana Masjid Jami Nurul Iman pada hari itu dipenuhi dengan nuansa kebersamaan dan kepedulian. Interaksi hangat antara jajaran BAZNAS, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi gambaran nyata bahwa semangat gotong royong masih terjaga dengan baik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi momentum mempererat tali silaturahmi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Program 100 Mustahik per Desa di Desa Sabeok menjadi bukti bahwa kehadiran zakat yang dikelola dengan baik mampu memberikan dampak positif yang luas.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari zakat, serta semakin tumbuh kesadaran untuk saling peduli dan berbagi. BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan, hingga ke pelosok desa.(AM/Adi)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Kepedulian yang tulus kembali ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa melalui program “Sumbawa Sehat” dengan menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga Desa Sabeok, Kecamatan Orong Telu, yakni M. Saleh (18), penyandang disabilitas, dan Zakaria (69), yang mengalami stroke. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 5 Mei 2026, dengan mendatangi langsung rumah masing-masing penerima manfaat, sehingga menghadirkan suasana yang penuh kehangatan dan haru.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, bersama tim BAZNAS, dan turut didampingi oleh Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, S.Pd., M.Si. Kehadiran rombongan tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga membawa perhatian dan semangat baru bagi keluarga penerima manfaat.

Penyerahan pertama dilakukan di kediaman M. Saleh, seorang pemuda yang hidup dengan keterbatasan fisik dan selama ini bergantung pada bantuan keluarga untuk beraktivitas. Kondisi tersebut membuat ruang geraknya sangat terbatas. Dengan adanya bantuan kursi roda, diharapkan Saleh dapat memiliki mobilitas yang lebih baik dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mandiri.

Suasana haru terlihat jelas saat bantuan diserahkan. Keluarga Saleh menyambut dengan penuh rasa syukur, bahkan tak kuasa menahan air mata. Bagi mereka, bantuan ini bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi juga harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik.

Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke rumah Zakaria, seorang lansia yang mengalami stroke dan mengalami keterbatasan dalam bergerak. Dalam kesehariannya, Zakaria hanya bisa terbaring dan membutuhkan bantuan penuh dari keluarga. Kehadiran kursi roda menjadi sangat berarti untuk membantu mobilitas serta memudahkan proses perawatan.

Di tengah suasana sederhana rumah tersebut, penyerahan bantuan berlangsung penuh kehangatan. Keluarga Zakaria tampak terharu dan berulang kali mengucapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa program “Sumbawa Sehat” merupakan bagian dari upaya nyata dalam membantu masyarakat yang menghadapi keterbatasan kesehatan.

“Kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan kondisi kesehatan tetap mendapatkan perhatian. Bantuan ini mungkin sederhana, tetapi kami berharap dapat memberikan manfaat besar, khususnya dalam mendukung aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa BAZNAS akan terus berkomitmen untuk menyalurkan zakat secara tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan kepedulian. Dengan kebersamaan, kita bisa membantu lebih banyak lagi warga yang membutuhkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sabeok, Agus Mutahir, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Sumbawa atas kepedulian yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS yang telah hadir langsung dan memberikan bantuan kepada warga kami. Ini sangat membantu, terutama bagi mereka yang membutuhkan perhatian khusus seperti M. Saleh dan Bapak Zakaria,” ujarnya.

Ia berharap agar program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di Desa Sabeok.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan langsung oleh keluarga penerima manfaat. Dengan penuh haru, keluarga M. Saleh menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima.

“Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ini sangat membantu kami dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua yang telah membantu diberikan kesehatan dan keberkahan,” ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh keluarga Zakaria yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan kursi roda tersebut.

“Terima kasih atas perhatian dan kepedulian ini. Bantuan ini sangat berarti bagi kami,” ujar mereka dengan mata berkaca-kaca.

Momen penyaluran bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian sosial masih hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Melalui program “Sumbawa Sehat”, BAZNAS Kabupaten Sumbawa tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga menghadirkan harapan, semangat, dan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi keterbatasan.

Langkah kecil yang dilakukan ini membawa dampak besar bagi kehidupan penerima manfaat. Diharapkan, semakin banyak pihak yang tergerak untuk berbagi dan peduli, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan manfaat serta memiliki harapan baru dalam menjalani kehidupan.(AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Situasi di wilayah lingkar tambang Kecamatan Lantung memanas setelah puluhan warga Desa Sepukur menggelar aksi protes keras terhadap PT. INTAM, Senin (4/5/2026). Warga mendesak penghentian total aktivitas operasional perusahaan di wilayah Lantung dan Ropang menyusul kekecewaan mendalam terhadap manajemen yang dinilai tertutup dan tidak transparan.

Ketegangan di lapangan meningkat seiring ancaman warga untuk melakukan aksi sweeping serta pemblokiran akses utama mobilisasi logistik perusahaan. Warga menegaskan tidak akan membuka barikade tersebut sebelum adanya kejelasan dan komitmen nyata dari pihak manajemen pusat.

SUMEA: Kehadiran PT. INTAM Picu Konflik Horizontal

Ketua Sumbawa Mining Entrepreneurs Association (SUMEA) Kabupaten Sumbawa, Yosy Larian, memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi warga. Ia mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk segera mengevaluasi kinerja PT. INTAM secara menyeluruh.

"Hingga hari ini, kami menilai kehadiran PT. INTAM tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, operasional mereka justru kerap memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Jika tidak ada perbaikan signifikan, lebih baik perusahaan ini hengkang," tegas Yosy.

Secara khusus, Yosy menyoroti kegagalan fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) PT. INTAM yang dijabat oleh Muhammad Ramadhan Bs (Doni). Ia menilai Humas saat ini tidak mampu membangun komunikasi yang humanis. "Saya minta Pak Doni dipecat. Beliau gagal membangun sinergi. Kami tidak menolak investasi, tapi investasi harus membawa kesejahteraan, bukan masalah," tambahnya.

Senada dengan SUMEA, perwakilan pemuda Desa Sepukur, Dadang Afriansyah, menekankan pentingnya penataan ulang struktur manajemen perusahaan. Menurutnya, sikap eksklusif perusahaan menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis dengan warga.

"Sinergitas tidak akan pernah terwujud jika manajemen tetap tertutup. Jika kondisi ini terus berlanjut, jangan salahkan kami jika masyarakat mengambil langkah lebih jauh untuk mengusir PT. INTAM dari wilayah kami," pungkas Dadang.

Warga mengajukan tiga tuntutan utama yaitu keterbukaan informasi terkait kontribusi wilayah, Kemitraan Lokal yang nelibatkan warga lokal secara aktif dan profesional dalam rantai bisnis serta Evaluasi SDM Strategis dengan perombakan posisi Humas yang dinilai menghambat komunikasi.

Tanggapan Perusahaan: PT. INTAM Janji Evaluasi Internal

Menanggapi gelombang protes tersebut, pihak Humas PT. INTAM akhirnya angkat bicara. Perusahaan menyatakan menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berkomitmen mengedepankan dialog untuk menyelesaikan kebuntuan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Komunikasi sudah dilakukan salah satunya dengan melakukan sosialisasi di wilayah kerja dimana PT Intam melakukan aktivitas lapangan. Aspirasi, masukan, serta kritik dari masyarakat telah kami terima dan akan segera kami komunikasikan dengan pimpinan pusat perusahaan," ujar Doni perwakilan Humas PT. INTAM.

Kemudian lanjutnya, dalam menjalankan operasionalnya, PT Intam menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan ekonomi lokal dengan memprioritaskan kemitraan bersama vendor-vendor yang berada di wilayah Ring 1. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keberadaan perusahaan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat di sekitar area operasional.

Selain aspek pemberdayaan vendor, perusahaan juga aktif dalam berbagai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan meliputi penyaluran bantuan bagi korban terdampak banjir serta dukungan sektor agraris melalui bantuan bibit pertanian bagi kelompok tani setempat. "Program-program ini merupakan bagian dari visi perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan kesejahteraan sosial." Imbuhnya.

Pihak manajemen berjanji akan menjadikan poin-poin keberatan warga sebagai bahan evaluasi internal demi kemajuan bersama di wilayah operasional Lantung dan Ropang. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, warga masih memantau ketat akses logistik di lapangan sembari menunggu keputusan konkret dari pimpinan tertinggi PT. INTAM. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan Tanggapan dan Jawaban terhadap Pendapat Bupati Sumbawa atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Prakarsa DPRD Tahun 2026.

Penyampaian tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin (4/5/2026). Juru bicara Bapemperda, Bunardi, AMd. Pi, memaparkan bahwa pihaknya menerima dengan tangan terbuka seluruh kritik, saran, dan masukan konstruktif dari Pemerintah Daerah demi penyempurnaan regulasi yang akan diberlakukan di "Tana Samawa".

Dalam pidatonya, Bunardi menekankan bahwa Bapemperda akan melakukan filterisasi dan harmonisasi konsepsi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Kami menyambut baik masukan Pemerintah Daerah sebagai upaya penyempurnaan. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan secara cermat, mendalam, dan komprehensif," ujar Bunardi.

Poin utama tanggapan Bapemperda terhadap catatan yang diberikan Bupati Sumbawa yakni terhadap Penyelenggaraan Bantuan Hukum menyetujui perubahan judul menjadi "Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin" agar selaras dengan UU No. 16 Tahun 2011. 

Terkait Pemberdayaan Ormas, Bapemperda berkomitmen mensinkronkan mekanisme pelaporan pada Pasal 32 & 33 dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017 guna ketertiban administrasi. 

Untuk Pengelolaan Pasar & Swalayan Menerima saran untuk melakukan pencabutan Perda lama (Penyusunan Ulang) jika materi perubahan dalam pembahasan Pansus melebihi 50%. 

Terhadap Pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an | menjadikan Raperda ini sebagai payung hukum permanen untuk menjamin keberlanjutan insentif bagi guru TPQ, Imam, dan Marbot. 

"Kami sangat mendukung  sinkronisasi Raperda ini dengan Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2026 terkait pemberian insentif guru TPQ, Imam, dan Marbot. Raperda ini akan menjadi payung hukum permanen agar program tersebut memiliki keberlanjutan (sustainability) di masa depan" ujarnya

Demikian pula untuk Pemajuan Kebudayaan nemastikan tidak terjadi tumpang tindih antara Tim Pemajuan Kebudayaan Desa dengan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS). 

Atas ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) menggunakan mekanisme persandingan materi antara usulan DPRD dan Pemda sesuai Pasal 8 PP No. 12 Tahun 2018. 

Menutup penyampaiannya, Bapemperda berharap agar Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk nantinya dapat bekerja secara transparan dan akomodatif. Bunardi juga meminta agar dalam pembahasan materi muatan yang bersifat mendasar, Pansus melibatkan seluruh pihak terkait secara langsung.

"Semoga ikhtiar ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Sumbawa yang Maju, Unggul, dan Sejahtera," pungkasnya.

Sidang Paripurna ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran eksekutif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat dan insan pers.

Susunan Personalia Bapemperda DPRD Sumbawa 2026 adalah Ketua: Bunardi, AMd.Pi, Wakil Ketua: Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si adapun Anggota anggota adalah Alen Taryadi, SH; Gahtan Hanu Cakita; Syukri, HS, A.Ma; I Ketut Sawitra; Edwan Purnama; Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov; Syamsul Hidayat, SE., M.Si; Sandi, S.Pd., M.M.; Sri Wahyuni, S.AP. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 4 Mei 2026 – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mewakili Bupati Sumbawa, menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan pemerintah. Dalam rapat paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Wabup mengklarifikasi berbagai isu krusial, mulai dari penyertaan modal BUMD hingga mitigasi perundungan siswa.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin oleh Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP.M.M.Inov didampingi Wakil ketua DPRD yakni H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Gitta Liesbano SH MKn, dan Zulfikar Demitry SH.MH.

Menanggapi kekhawatiran sejumlah fraksi terkait beban fiskal daerah, Wabup menegaskan bahwa Raperda Penyertaan Modal BUMD 2026–2030 merupakan instrumen pengendalian, bukan pemborosan. Plafon sebesar Rp100 miliar yang tercantum adalah batas maksimal untuk lima tahun, bukan komitmen yang harus dicairkan sekaligus.

Wabup memaparkan data positif kontribusi dividen dari BUMD yang sehat yakni PT Bank NTB Syariah telah nemberikan dividen Rp14,13 miliar pada 2024 (naik dari tahun sebelumnya). Pemkab Sumbawa merupakan pemegang saham terbesar ke-3. PT BPR NTB Perseroda telah memberikan dividen Rp2,43 miliar pada 2024 (naik signifikan 30% dari 2023).

"Penyertaan modal tidak bersifat otomatis atau sebagai bail out bagi perusahaan yang merugi. Semua berbasis evaluasi kinerja dan rencana bisnis yang jelas. Jika tidak menunjukkan hasil, investasi dapat dihentikan," tegas Wabup Ansori.

Terkait PT Sabalong Samawa pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh pada 2026, termasuk opsi restrukturisasi atau penghentian jika tidak layak secara usaha. Sementara untuk Perumda Air Minum Batulanteh, penyertaan modal diarahkan pada fungsi sosial dan perbaikan teknis untuk menekan kebocoran air.

Komitmen Anti-Perundungan di Momen Hardiknas

Di sela penyampaian jawaban Raperda, Wabup juga menyinggung momentum Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) dan Hari Buruh (1 Mei). Menanggapi isu perundungan (bullying) yang marak, Pemkab Sumbawa melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah mitigasi presisi.

Pemerintah daerah akan segera membentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman sebagai tindak lanjut Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. "Kami ingin memastikan anak-anak kita terlindungi melalui sinergi guru dan orang tua, seperti dalam kegiatan 'Malam Seribu Cahaya' yang baru saja kita lalui," tambahnya.

Mengenai Raperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), Wabup menjamin bahwa Satpol PP akan bertindak humanis dan sesuai SOP. Sanksi pidana hanya akan menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Sementara itu, untuk perbaikan kualitas lingkungan, pemerintah mengajukan Raperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pemerintah berencana membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di wilayah Barat (TPA Lekong) dan wilayah Timur (TPA Teluk Santong) pada periode 2026–2027 guna menjangkau seluruh kecamatan.

"Layanan penyedotan lumpur tinja akan diarahkan melalui skema terjadwal (L2T2) setiap tiga tahun sekali untuk meringankan beban masyarakat," jelas Wabup.

 Wabup menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi (PKS, Golkar, PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Gelora, dan Demokrat-PPP Pembangunan) yang telah menyetujui kelima Raperda tersebut untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. 

Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menghasilkan regulasi yang inklusif demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan komitmen serius dalam memerangi angka stunting. Pada Senin pagi (04/05/2026), Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, secara resmi membuka kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting yang dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, yang menggabungkan intervensi gizi spesifik dengan perbaikan sanitasi lingkungan.

Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran perangkat daerah, camat, lurah, hingga Tim Penggerak PKK dan organisasi perempuan. Tak ketinggalan, tokoh keagamaan, BAZNAS, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya turut hadir, menandakan bahwa isu stunting adalah tanggung jawab kolektif.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan stunting tidak boleh terjebak dalam rutinitas seremonial semata.

“Aksi ini harus benar-benar kita laksanakan secara nyata, bukan hanya formalitas. Penanganan stunting harus dilakukan dengan kerja bersama, mulai dari perbaikan gizi, edukasi, hingga penyediaan sanitasi yang layak seperti pembangunan jamban sehat ini,” tegas Drs. H. Mohamad Ansori.

Intervensi Berkelanjutan dan Pentingnya Sanitasi

Salah satu poin krusial yang disampaikan Wabup adalah mengenai keberlanjutan. Ia meminta agar intervensi tidak hanya dilakukan sekali saja, melainkan dipantau secara konsisten selama minimal satu hingga tiga bulan. Hal ini mencakup Pemberian asupan gizi dan makanan tambahan bagi balita.

Demikian pula dengan edukasi intensif  kepada keluarga mengenai pola asuh dan penguatan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga.

Terkait pembangunan jamban sehat Wabup menjelaskan bahwa sanitasi yang buruk adalah salah satu faktor risiko terbesar penyebab infeksi berulang pada anak, yang berujung pada kondisi stunting. Dengan peletakan batu pertama ini, Kelurahan Berang Biji diharapkan menjadi pionir lingkungan sehat yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Wabup juga memberikan instruksi khusus terkait penguatan data. Sistem monitoring berkala harus diperketat agar bantuan dan intervensi yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang dapat diukur secara nyata.

“Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata lintas sektor, kita yakin dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat menuju Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera,” pungkasnya menutup sambutan.

Kegiatan diakhiri dengan prosesi peletakan batu pertama pembangunan jamban sehat oleh Wakil Bupati. Momen simbolis ini menandai dimulainya langkah konkret perbaikan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat di wilayah tersebut, sebagai fondasi utama dalam mencetak generasi emas Sumbawa di masa depan. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, mengeluarkan pernyataan tegas menyikapi kebijakan baru pemerintah pusat terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Rafiq menginstruksikan seluruh elemen terkait di Kabupaten Sumbawa untuk memastikan harga Gabah Kering Panen (GKP) benar-benar menyentuh angka Rp 6.500 per kilogram di tingkat petani.

Langkah ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri. Kebijakan tersebut mewajibkan gabah petani dibeli minimal Rp 6.500/kg tanpa klasifikasi kualitas yang rumit, selama telah memasuki usia panen.

Sebagai pimpinan partai yang mengakar pada semangat keberpihakan terhadap rakyat kecil, Abdul Rafiq menilai kebijakan ini adalah angin segar bagi petani di "Tau dan Tana Samawa". 

"Kami menyambut baik ketetapan HPP Rp 6.500 ini. Ini adalah bentuk perlindungan nyata bagi petani kita yang selama ini seringkali menjadi pihak paling rentan saat musim panen raya. Jangan biarkan petani Sumbawa berjuang sendiri menghadapi permainan harga," tegas Rafiq dalam keterangan persnya, Senin (4/5/2026).

Meski regulasi pusat sudah jelas, Rafiq mengingatkan bahwa tantangan sesungguhnya ada pada pengawasan di lapangan. Ia mencium adanya potensi praktik tengkulak atau spekulan yang mencoba mengakali aturan dengan dalih kadar air atau kualitas gabah.

Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera melakukan langkah-langkah konkret yakni Pengawasan Ketat

"Dinas Pertanian, Bulog, dan Satgas Pangan (TNI/Polri) harus turun ke penggilingan dan sawah-sawah" ujarnya 

Demikian pula perlu pembentukan posko pengaduan bagi petani yang mendapati hasil panennya ditawar di bawah harga pemerintah dan memastikan penggilingan padi skala besar tidak memonopoli pasar yang dapat mematikan usaha penggilingan kecil di desa-desa.

"Negara tidak boleh kalah oleh praktik spekulan. Peran Bulog sebagai penyerap utama hasil panen sangat krusial agar stabilitas harga terjaga," tambahnya.

Bagi Rafiq, kebijakan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Sumbawa. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, kesejahteraan petani Sumbawa adalah kunci ketahanan pangan nasional.

"Jika harga layak, petani akan termotivasi meningkatkan produktivitas. Ini akan memperkuat ekonomi pedesaan dan memastikan anak-anak petani bisa bersekolah dengan layak," ujar sosok yang juga dikenal sebagai pejuang aspirasi masyarakat ini.

Mengakhiri pernyataannya, Abdul Rafiq menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan di semua tingkatan, mulai dari pengurus cabang hingga tingkat desa, untuk proaktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.

"PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik akan terus berada di garis depan. Kami meminta seluruh kader turut mengawasi agar manfaat kebijakan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat bawah. Petani harus sejahtera, hasil panen harus dihargai dengan layak, dan negara wajib hadir melindungi mereka," pungkasnya. (AM)

MATARAM, Amarmedia.co.id - Aula ballroom dipenuhi kader berbaju putih-hitam dengan logo gajah di dada kiri. Sejak pagi, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat memadati lokasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI NTB di Mataram, Sabtu (2/5/2026).

Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan wajah-wajah baru yang belakangan menyatakan bergabung dengan PSI turut hadir dalam agenda konsolidasi tersebut.

Di tengah suasana yang hangat namun penuh semangat, Ketua Umum Kaesang Pangarep secara resmi melantik jajaran pengurus DPW PSI NTB. Pelantikan itu menjadi penanda dimulainya fase baru konsolidasi PSI di NTB, dengan fokus utama memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya, Kaesang menekankan bahwa kekuatan partai politik tidak hanya ditentukan oleh figur di tingkat pusat, melainkan oleh seberapa kokoh struktur organisasi dibangun sampai ke level desa dan dusun, serta seberapa aktif kader hadir di tengah masyarakat.

“Yang harus kita kejar sekarang adalah penguatan struktur sampai ke bawah. Kalau organisasi kuat hingga akar rumput, maka gerak partai akan hidup. Kalau ada hambatan dalam pembentukan struktur, sampaikan berjenjang supaya bisa kita bantu selesaikan bersama,” kata Kaesang Pangarep.

Ia menegaskan, Dewan Pimpinan Pusat akan memberikan dukungan penuh untuk percepatan pembentukan struktur partai di NTB, termasuk menyiapkan program kerja yang dapat disinergikan dari tingkat DPW hingga DPRt agar kehadiran PSI dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementar itu Ketua DPW PSI NTB, Lalu Budi Suryata, dalam sambutannya menyebut Rakorwil tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum menyatukan arah gerak politik PSI di NTB menuju target yang lebih besar pada Pemilu 2029.

Menurut dia, PSI NTB memasang target meraih dua kursi DPR RI,masing-masing satu kursi dari Pulau Lombok dan satu kursi dari Pulau Sumbawa. 

Di tingkat daerah, PSI juga membidik peningkatan signifikan kursi di DPRD Provinsi NTB dengan target menempatkan kader terbaik hingga posisi pimpinan dewan.

“Kami membangun partai ini dengan fondasi struktur yang kuat. Hari ini, struktur di tingkat kecamatan hampir tuntas seratus persen, sementara pembentukan struktur tingkat desa sedang dirampungkan. 

Dengan kekuatan organisasi yang semakin matang, kami optimistis PSI NTB mampu menjadi kekuatan politik baru yang diperhitungkan pada 2029,” ujar Lalu Budi Suryata.

Optimisme itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, PSI NTB aktif memperluas basis dukungan dengan merangkul sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh sosial dan basis massa yang kuat di daerah. Mereka datang dari beragam latar belakang, mulai dari mantan legislator, tokoh adat, tokoh agama, hingga figur politik yang lama berkecimpung di ruang publik NTB.

Pada kesempatan itu, sejumlah tokoh resmi mengenakan jaket PSI sebagai simbol bergabungnya mereka ke partai berlambang gajah tersebut. Di antaranya H. Rais Ishak, A.A. Ketut Agung Oka Kartha Wirya, H. Lalu Mahdarain, Drs. H. Gaziamansyuri, TGH. Ahmad Mustanir, Multazam, serta I Gede Wenten.

Masuknya sejumlah tokoh itu memberi sinyal bahwa PSI di NTB tengah membangun jejaring politik yang lebih luas dan inklusif. Dengan struktur organisasi yang terus diperkuat hingga desa, dukungan tokoh lintas latar belakang, serta target elektoral yang dipasang cukup tinggi, PSI NTB mulai menyiapkan diri menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan pada Pemilu 2029. (AM)

Lombok Tengah.Amarmedia.co.id - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan silaturahim dengan manajemen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) di kawasan destinasi super prioritas Mandalika, Jumat (01/05/2026). Pertemuan yang berlangsung di titik ikonik Bukit 360 Circuit Mandalika ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi dalam mempromosikan potensi pariwisata NTB ke kancah internasional.

Rombongan pengurus JMSI NTB dipimpin langsung oleh Ketua JMSI NTB, H. Boy Mashudi, dan diterima oleh Manager Stakeholder dan Public Relation ITDC, Gresita Siahaan. Turut hadir dalam agenda tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB Safrudin S.H., M.H yang memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi antara pengelola kawasan dan organisasi media.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua JMSI NTB, H. Boy Mashudi menekankan pentingnya peran media siber dalam menjaga citra positif kawasan Mandalika. Ia menyatakan bahwa JMSI berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dan pengelola kawasan dalam mendiseminasikan informasi yang akurat dan berkualitas.

"Silaturahim ini adalah langkah nyata untuk membangun visi bersama dalam memajukan pariwisata daerah. JMSI NTB siap mendukung penuh publikasi internasional KEK Mandalika melalui jaringan media siber yang profesional guna memastikan pesan kemajuan pembangunan tersampaikan dengan baik ke seluruh dunia," ujar Boy Mashudi.

Senada dengan hal tersebut, Manager Stakeholder dan VIAR ITDC, Gresita Siahaan menyampaikan apresiasi atas inisiatif JMSI NTB. Menurutnya, keberadaan media siber sangat krusial dalam membangun kepercayaan publik dan investor, terutama menghadapi kalender event balap dunia di Sirkuit Mandalika.

"Dukungan media sangat kami butuhkan untuk menjaga stabilitas informasi di kawasan. Pertemuan di Bukit 360 ini menjadi simbol keterbukaan dan kesiapan kami untuk terus berkolaborasi dengan teman-teman media dalam memotret setiap perkembangan positif di Mandalika," ungkap Gresita.

Sementara itu, pihak Dinas Kominfotik NTB melalui Kabid IKP, Safrudin mengapresiasi terjalinnya komunikasi dua arah yang produktif antara ITDC dan JMSI. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi yang sehat, sehingga KEK Mandalika tetap menjadi magnet utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.

Pertemuan diakhiri dengan diskusi santai mengenai strategi komunikasi publik dan sesi dokumentasi dengan latar belakang panorama menyeluruh lintasan sirkuit dan keindahan alam pesisir Lombok Tengah. (AM/Tim)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id (2 Mei 2026) – Kasus tawuran yang melibatkan pelajar dari dua sekolah berbeda, yakni SMPN 2 dan SMPN 3 Sumbawa Besar, beberapa waktu lalu, mendapat perhatian serius dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa (DPKS).

Guna mencegah kejadian serupa terulang kembali, Ketua dan anggota DPKS turun langsung ke dua sekolah tersebut pada Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Tim Dewan Pendidikan yang melakukan kunjungan tersebut terdiri dari Jamhur Husain, Umar, Sanapiah, Jhon Kennedy, dan Sri wahyu Hidayati. Mereka melakukan pertemuan dengan kepala sekolah beserta jajaran guru untuk membahas langkah-langkah konkret pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

Dalam arahannya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Jamhur Husain, menekankan pentingnya memaksimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan.

Menurutnya, TPPK merupakan instrumen penting yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang bertujuan untuk mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan di sekolah, baik fisik, psikis, perundungan, maupun kekerasan seksual.

“Keberadaan TPPK jangan hanya formalitas. Harus benar-benar aktif dalam mendeteksi potensi konflik sejak dini, melakukan mediasi, serta memberikan pendampingan kepada siswa,” tegas Jamhur.

Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas siswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Selain itu, komunikasi dengan orang tua siswa juga harus diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Momentum Hardiknas, lanjutnya, harus menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dalam membentuk karakter dan perilaku siswa.

Dewan Pendidikan berharap, melalui langkah-langkah preventif yang dilakukan secara kolaboratif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, kasus tawuran maupun bentuk kekerasan lainnya tidak lagi terjadi di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id – Keluarga besar SMPN 1 Moyo Utara melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada Sabtu pagi, 2 Mei 2026. Upacara yang berlangsung di lapangan sekolah tersebut berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kekhidmatan.

Bertindak sebagai Pembina Upacara,Idfi Setiawan, S.E.  menyampaikan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dalam pidato tersebut, ditekankan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus meneguhkan spirit pendidikan sebagai proses "memanusiakan manusia".

Dalam amanat yang dibacakan oleh Idvi, poin utama yang menjadi sorotan adalah penerapan pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning). Pendekatan ini merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas interaksi di dalam kelas.

"Jika hendak memajukan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas," ujar Idfi saat membacakan pidato Menteri.

Selain itu, disampaikan pula lima kebijakan strategis kementerian, di antaranya Revitalisasi dan Digitalisasi. " Pembangunan sarana fisik yang nyaman dan penyediaan papan interaktif digital (PID) di ratusan ribu satuan pendidikan" ungkapnya 

Hal kedua adalah tentang Kesejahteraan Guru. Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui sertifikasi yang ditransfer langsung serta beasiswa pendidikan bagi guru yang belum bergelar S1.

Disinggung pula pentingnya Penguatan Karakter dengan nenciptakan budaya sekolah ASRI (Aman, Sehat, Risiko, dan Indah) serta program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keempat adalah Literasi dan Numerasi.Penguatan pada bidang STEM dan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Dan kelima Pendidikan Inklusif dengan memberikan layanan pendidikan yang mudah dan murah bagi anak berkebutuhan khusus serta mereka yang terkendala faktor ekonomi maupun geografis.

Mengakhiri amanatnya, Pembina Upacara mengingatkan seluruh peserta upacara mengenai pentingnya prinsip 3M dalam mewujudkan perubahan pendidikan, yaitu Mindset (pola pikir) yang maju, Mental yang kuat, dan Misi yang lurus.

"Tanpa ketiganya, semua kebijakan hanya akan berhenti sebagai formalitas angka-angka kuantitatif. Mari kita perkuat kerja sama menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat," pungkasnya.

Upacara ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di SMPN 1 Moyo Utara. Para siswa dan guru tampak antusias mengikuti rangkaian acara hingga selesai, mencerminkan semangat Hari Pendidikan Nasional yang membara di tanah Sumbawa.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id  – 02 Mei 2026, Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 dilaksanakan dengan penuh khidmat pada Sabtu, 2 Mei 2026 di SMPN 1 Labuhan Badas. Kegiatan ini menjadi penutup dari rangkaian peringatan Hardiknas yang sebelumnya telah diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa, guru, dan orang tua.

Sejak pagi hari, para siswa sudah mulai berdatangan ke sekolah dengan mengenakan seragam rapi. Guru-guru juga hadir lebih awal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Suasana halaman sekolah terlihat tertib dan tenang. Para peserta upacara berdiri dengan sikap yang baik, mengikuti setiap tahapan dengan penuh perhatian.

Upacara dimulai tepat waktu. Petugas upacara yang merupakan siswa-siswi pilihan menjalankan tugasnya dengan baik. Pengibaran bendera merah putih berlangsung lancar, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama oleh seluruh peserta upacara. Momen ini terasa sangat mengharukan dan penuh makna.

Kepala SMPN 1 Labuhan Badas, Punijan, S. Pd., M. Pd., bertindak sebagai pembina upacara. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan pesan penting tentang makna pendidikan. Ia mengajak seluruh siswa untuk lebih menghargai proses belajar dan tidak hanya mengejar nilai semata.

“Pendidikan bukan hanya soal angka dan prestasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi manusia yang baik, saling menghargai, dan memiliki kepedulian terhadap sesama,” ujar Punijan dalam amanatnya.

Ia juga menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Menurutnya, suasana belajar yang baik akan membantu siswa berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga secara emosional.

“Sekolah harus menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Tempat yang membuat mereka merasa aman, didengar, dan dihargai. Dengan begitu, mereka bisa tumbuh dengan baik,” tambahnya.

Upacara ini juga menjadi momen refleksi bagi seluruh warga sekolah. Para guru terlihat serius mendengarkan amanat pembina upacara. Beberapa siswa bahkan tampak terharu saat mendengarkan pesan yang disampaikan.

Salah satu siswa kelas VIII mengatakan bahwa kegiatan ini membuatnya lebih memahami arti pendidikan. “Saya jadi lebih sadar kalau belajar itu bukan hanya untuk nilai, tapi juga untuk masa depan dan menjadi orang yang lebih baik,” ujarnya.

Kegiatan upacara ini merupakan bagian akhir dari rangkaian peringatan Hardiknas di Kabupaten Sumbawa. Sebelumnya, telah dilaksanakan berbagai kegiatan seperti festival bermain, satu jam bersama orang tua, hingga malam seribu cahaya. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan antara siswa, orang tua, dan guru.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terlihat adanya kebersamaan yang kuat antara semua pihak. Orang tua turut hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan sekolah. Hal ini memberikan dampak positif bagi siswa, karena mereka merasa lebih diperhatikan dan didukung.

Selain itu, kehadiran berbagai pihak dalam rangkaian kegiatan juga menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tidak hanya sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mendidik anak.

Upacara bendera yang dilaksanakan di SMPN 1 Labuhan Badas ini juga menjadi bagian dari upacara serentak yang dilakukan di seluruh SD dan SMP di Kabupaten Sumbawa pada Sabtu, 2 Mei 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat pendidikan di daerah.

Melalui momentum Hardiknas tahun ini, diharapkan dunia pendidikan di Sumbawa dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak hanya fokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa.

Punijan juga menyampaikan harapannya agar seluruh siswa terus semangat belajar dan tidak mudah menyerah. Ia mengingatkan bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, dan semua itu harus dihargai.

“Setiap anak itu istimewa. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari,” katanya.

Di akhir upacara, seluruh peserta kembali diingatkan untuk menjaga semangat kebersamaan dan saling menghormati. Kegiatan ditutup dengan doa bersama agar dunia pendidikan semakin maju dan memberikan manfaat bagi semua.

Upacara Hardiknas di SMPN 1 Labuhan Badas ini berjalan dengan lancar dan penuh makna. Kegiatan ini tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua pihak tentang pentingnya pendidikan yang humanis dan berkelanjutan.

Dengan semangat Hardiknas, diharapkan seluruh elemen pendidikan dapat terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak dan peduli terhadap sesama.

Kegiatan ini meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta. Banyak yang berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan di masa mendatang, karena mampu memberikan nilai-nilai positif yang sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat ini.

Melalui peringatan Hardiknas tahun 2026 ini, SMPN 1 Labuhan Badas menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan yang lebih baik. Dengan kerja sama yang baik antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, masa depan pendidikan di Sumbawa diharapkan akan semakin cerah.(AM/Asmediati)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id – Suasana khidmat menyelimuti lapangan SD Negeri Ngeru Kecamatan Moyo Hilir pada Sabtu pagi, 2 Mei 2026. Seluruh civitas akademika berkumpul untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan semangat pembaruan dan kolaborasi.

Tahun ini, Hardiknas mengusung tema besar: "Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua". Sebuah tema yang menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang, melainkan standar dasar bagi seluruh anak bangsa.

Dalam amanatnya, Kepala SDN Ngeru, M. Nooh, S.Pd. SD, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam mendidik. Ia menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses panjang yang membutuhkan kesabaran dan hati.

"Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 2 Mei ini bukanlah sekadar seremoni tahunan atau rutinitas baris-berbaris di lapangan. Hari ini adalah momentum sakral bagi kita untuk berhenti sejenak, melakukan refleksi, dan meneguhkan kembali spirit pendidikan nasional di dalam dada kita masing-masing" urainya.

Pendidikan pada hakikatnya harus dilaksanakan secara tulus, penuh kasih, dan sayang. Tujuannya satu: memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses panjang untuk menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah, kodrat alamiah, serta potensi setiap anak sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Maka, inti dari seluruh proses di sekolah ini adalah memuliakan.

Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, telah meletakkan fondasi kokoh melalui Sistem Among, yaitu: Asah (ilmu), Asih (kasih sayang), dan Asuh (pendampingan). Nilai-nilai inilah yang harus kita hidupkan kembali di SDN Ngeru melalui empat pilar utama Mendidik dengan kasih sayang dan menghargai kodrat anak. Anak bukanlah objek yang bisa dibentuk secara paksa, melainkan subjek yang harus dibimbing sesuai bakat dan minat uniknya.

Kedua Kebebasan yang Terarah. Memberikan kemerdekaan belajar, namun tetap dalam koridor nilai-nilai budi pekerti. Bukan kebebasan yang tak terkendali, melainkan kemandirian yang bertanggung jawab.

Ketiga Pendidikan kita tidak boleh tercerabut dari akarnya. Ia harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Dan keempat Gotong Royong. Pendidikan adalah kerja kolosal, tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Untuk Bapak/Ibu Guru teruslah menjadi penggerak. Jangan hanya mengajar materi, tapi jadilah inspirasi. Manfaatkan fleksibilitas Kurikulum Merdeka untuk menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna bagi siswa-siswi kita di SDN Ngeru.

Untuk Anak-anakku Siswa SDN Ngeru. Kalian adalah pusat dari seluruh proses ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan takut bertanya, beranilah mencoba hal baru, dan selalu hargai perbedaan di antara teman. Kalian harus menjadi subjek yang aktif.

Mari kita jadikan Hardiknas 2026 ini sebagai titik awal untuk memperkuat gotong royong kita. Ketika semua pihak bergerak bersama dalam satu irama, maka pendidikan bermutu bukan lagi sekadar cita-cita di atas kertas, melainkan kenyataan yang kita rasakan bersama.

"Dirgahayu Pendidikan Nasional!Terus melaju, kuatkan partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua" pungkasnya.

Upacara bendera ditutup dengan doa bersama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan penuh khidmat, mencerminkan rasa syukur atas perjalanan panjang dunia pendidikan tanah air.

Orang tua murid Sahema wali dari Rafka siswa kelas enam mengatakan harapannya  dengan momentum hardiknas ini akan mempunyai meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik demikian pula wali dari Rista siswa kelas Enam ibu Masenah mengamininya " Semoga anak anak ini bisa melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMP dengan kualitas lebih baik dan tercapai cita-citanya" ujarnya singkat. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Daerah, Kamis (30/04/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi jajaran Wakil Ketua DPRD. Hadir mewakili pihak eksekutif, Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, bersama jajaran Forkopimda dan pejabat lingkup Pemkab Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Syukri HS, A.Ma., menekankan bahwa pembentukan Perda tidak boleh hanya sekadar memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi harus memiliki arah implementasi yang jelas dan berpihak pada rakyat.

"Peraturan yang baik bukan hanya yang kuat secara normatif, tetapi yang mampu diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tegas Syukri saat membacakan pandangan fraksi.

Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan strategis terhadap kelima regulasi yang diusulkan, di antaranya menyoroti rencana penyertaan modal sebesar Rp100 miliar

 Fraksi meminta adanya indikator kinerja yang terukur, evaluasi historis BUMD, serta pengawasan ketat untuk mencegah moral hazard.

Fraksi meminta Satpol PP dalam Ketertiban Umum dan Linmas mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif, bukan represif, serta menghindari tumpang tindih kewenangan.

Terhadap Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik Fraksi Golkar menilai aturan ini sangat strategis bagi kesehatan, namun perlu roadmap infrastruktur yang jelas, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk Kabupaten Layak Anak, Fraksi Golkar mendesak agar kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol administrasi atau sekadar mengejar predikat, melainkan berorientasi pada hasil nyata perlindungan anak.

Terkait reformasi birokrasi, fraksi menekankan bahwa penggabungan urusan dinas harus berbasis analisis beban kerja agar tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

Meski memberikan banyak catatan kritis, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima kelima Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya. Mereka berharap masukan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam mempertajam substansi regulasi.

Pernyataan pandangan umum ini ditandatangani oleh jajaran pengurus fraksi, dengan Penasehat H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan Ketua Fraksi Ade Mudhita Noor Samsu, S.AP.

Wakil Ketua Hasanuddin HMS. Sekretarus Gahtan Hanu Cakita. Bendahara Muhammad Zain, S.P. Anggota Syukri, HS. A.Ma. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap menyetujui untuk membahas lebih lanjut lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026. Meski memberikan lampu hijau, partai berlambang banteng moncong putih ini memberikan sederet catatan kritis, mulai dari persoalan penyertaan modal BUMD hingga penguatan mitigasi bencana.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa

Sikap politik tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Jamilah, S.Pd. SD, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbawa pada Kamis (30/4/2026).

Soroti Penyertaan Modal Rp100 Miliar

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD tahun 2026–2030. Hj. Jamilah menegaskan bahwa alokasi dana sebesar Rp100 miliar harus berbasis kajian kelayakan yang terukur, bukan sekadar pemberian modal tanpa arah bisnis yang jelas.

"Fraksi PDIP mempertanyakan apa dasar prioritas pembagian modal, terutama porsi terbesar pada Bank NTB Syariah. Kami juga meminta langkah konkret pemerintah terhadap BUMD yang kurang sehat, seperti PT Sabalong Samawa," tegas Hj. Jamilah di hadapan pimpinan sidang dan Wakil Bupati Sumbawa.

Terkait Ranperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Fraksi PDIP meminta Satpol PP dan instansi terkait tidak hanya mengedepankan tindakan represif. 

"Dalam menertibkan kelompok rentan seperti pengemis dan masyarakat miskin, diperlukan pendekatan yang humanis dan solutif. Upaya pencegahan melalui edukasi harus menjadi prioritas utama," tambahnya.

Mengenai Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA), PDIP mendesak agar kebijakan ini tidak berhenti pada dokumen formalitas. Hj. Jamilah menuntut strategi nyata untuk menekan angka pernikahan dini dan kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di daerah.

Sementara untuk Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), fraksi menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur seperti IPLT dan IPALD agar aturan ini benar-benar bisa menekan pencemaran lingkungan tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Terakhir, menanggapi perubahan struktur perangkat daerah, Fraksi PDIP secara khusus memberikan dukungan terhadap peningkatan status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi Tipe A. 

"Mengingat tingginya potensi bencana di Sumbawa, penguatan BPBD sangat strategis. Namun, kami mengingatkan agar penataan organisasi ini tetap mengedepankan prinsip rightsizing untuk mencegah pembengkakan belanja pegawai yang membebani APBD," jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima kelima Ranperda tersebut untuk dibahas ke tahap selanjutnya dengan catatan penyempurnaan substansial pada proses pembahasan di tingkat komisi atau pansus nanti.

Adapun Susunan Fraksi PDIP Sumbawa, antara lain Penasehat Gitta Liesbano, SH., M.Kn, Ketua I Nyoman Wisma, S.I.P, dan Sekretaris H. Jabir, S.PdBendahara I Ketut Sawitra dan Wakil Ketua Hj. Jamila,S.PD.SD 

Denpasar, Amarmedia.co.id (1 Mei 2026) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar kegiatan Koordinasi Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di , pada 29–30 April 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 70 Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari seluruh Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Sekretaris Daerah Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo S.Sos., M.AP hadir didampingi Sekretaris BKAD, Kaharuddin SE., M.Si.

Dihubungi wartawan, Jumat (1/5/2026), Sekda Sumbawa menjelaskan bahwa forum tersebut membahas strategi dan kepemimpinan fiskal daerah melalui lima aspek kunci.

“Pertama, Spending Better yang menekankan penajaman kualitas belanja melalui sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, penguatan penganggaran berbasis kinerja, serta percepatan penyerapan anggaran untuk mengurangi idle cash,” ujarnya.

Aspek kedua adalah Collecting More, yakni optimalisasi pendapatan daerah melalui penggalian potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta penguatan sinergi basis data perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, Asset Management yang menitikberatkan pada transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi sumber pendapatan (revenue center) melalui strategi pemanfaatan aset secara profesional.

Kemudian, Creative Financing yang mendorong daerah untuk mengeksplorasi sumber pembiayaan non-konvensional, termasuk investasi daerah dan peluang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Terakhir adalah Integrity, yakni penguatan sistem pengendalian intern yang terintegrasi, mitigasi risiko keuangan, serta pembangunan budaya integritas guna mencegah penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sekda yang disapa Doktor Budi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dengan melakukan realokasi dan penyesuaian kualitas belanja daerah, terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, Pemkab Sumbawa juga akan memformulasikan kembali strategi peningkatan pendapatan daerah, memperkuat manajemen aset, serta mengusulkan distribusi dana bagi hasil yang lebih proporsional sesuai potensi sumber daya alam daerah.

“Potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan harus menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah ke depan,” tandasnya. (SR) 

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan catatan kritis dan mendalam terhadap penjelasan Bupati Sumbawa mengenai 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2026. Dalam Sidang Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Sumbawa, Fraksi PAN menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dan regulasi harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa

Juru bicara Fraksi PAN H Rusdi mengawali penyampaiannya dengan menekankan bahwa pembangunan daerah adalah bentuk ibadah sosial. Namun, Fraksi ini memberikan peringatan keras terkait prioritas penggunaan anggaran daerah yang dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat.

 Sorotan Tajam Penyertaan Modal BUMD: "Rakyat atau Investasi?"

Salah satu poin paling krusial yang disoroti adalah rencana penyertaan modal kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fraksi PAN mempertanyakan urgensi investasi besar di tengah kondisi infrastruktur publik yang masih memprihatinkan.

Terhadap PT Sabalong Samawa (Perseroda), Fraksi PAN mempertanyakan lonjakan investasi yang mencapai 400%. "Ini bukan angka yang biasa. Kami meminta penjelasan komprehensif mengenai analisis kelayakan usaha dan potensi risiko agar tidak menjadi beban keuangan daerah," tegas Haji Rusdi jubir Fraksi PAN.

Atas Perumda Air Minum Batu Lanteh Terkait kucuran dana Rp10 miliar, PAN mendesak agar dana tersebut tidak digunakan untuk menutup defisit operasional, melainkan untuk perbaikan sistem seperti menekan kebocoran air (Non-Revenue Water) dan digitalisasi meteran.

Untuk penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah & BPR sebesar Rp50 miliar ke Bank NTB Syariah, PAN menuntut transparansi Return on Investment (ROI) yang jelas. Begitu pula dengan BPR, di mana tingkat kredit macet (NPL) harus dibuka secara transparan kepada publik.

"Mana yang lebih prioritas: penyertaan modal BUMD atau perbaikan jalan rusak, irigasi, pupuk, dan puskemas?"tanya Fraksi PAN retoris dalam naskahnya.

 Penataan Perangkat Daerah: Hindari 'Overload' Organisasi

Terhadap Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi PAN mengingatkan agar restrukturisasi tidak hanya menjadi beban fiskal baru. Pembentukan dinas Tipe A akan meningkatkan belanja pegawai dan tunjangan.

PAN menyoroti ketidakpastian karier ASN dan risiko non-job akibat perubahan struktur yang tidak matang. Fraksi ini meminta dokumen evaluasi kinerja organisasi sebelumnya sebelum melangkah ke pembahasan lebih lanjut.

 Kabupaten Layak Anak (KLA): Jangan Sekadar Simbolik

Fraksi PAN menyambut baik inisiatif KLA, namun memberikan catatan pahit mengenai kondisi riil di lapangan. Mereka menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak di Sumbawa.

PAN menilai anggaran untuk perlindungan perempuan dan anak saat ini masih sangat terbatas, sehingga upaya preventif dan edukasi menjadi tidak maksimal.

Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Mengenai SPALD, Fraksi PAN menekankan pentingnya strategi implementasi yang realistis. Kewajiban penyedotan tinja berkala harus dibarengi dengan kesiapan armada dan instalasi pengolahan (IPLT). Kebijakan ini akan menghadapi resistensi jika tidak dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat melalui sosialisasi yang masif.

Fraksi PAN menyimpulkan bahwa pada prinsipnya mereka siap membahas Ranperda ini lebih lanjut, dengan catatan Pemerintah Daerah (Pemda) harus melengkapi dokumen pendukung, mulai dari kajian akademis, analisis dampak fiskal, hingga data baseline yang akurat. 

Sidang paripurna ini menjadi momentum penting bagi eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa regulasi yang lahir di tahun 2026 benar-benar menjadi solusi atas persoalan masyarakat Sumbawa, bukan menambah beban birokrasi.

Adapun Susunan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Penasihat / Anggota : Syamsul Hidayat,S.E.,M.Si Ketua / Anggota : Ida Rahayu, S.AP Sekretaris / Anggota : H. Rusdi Bendahara/anggota : Marliaten. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah tahun 2026. Dalam sidang paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Gerindra memberikan sorotan tajam, terutama terkait rencana penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa.

Kritik Pedas Penyertaan Modal: Usul "Suntik Mati" PT Sabalong Samawa

Juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa meski Gerindra memahami upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi BUMD, terdapat catatan merah bagi perusahaan daerah yang terus merugi.

Pemerintah merencanakan total penyertaan modal sebesar Rp 100 Miliar untuk periode 2026-2030, dengan rincian PT Bank NTB Syariah Rp 50 Miliar, PT BPR NTB (Perseroda) Rp 30 Miliar, PT Sabalong Samawa (Perseroda) Rp 10 Miliar dan Perumdam Batulanteh Rp 10 Miliar

Jubir Fraksi Taufik menegaskan bahwa rencana suntikan dana untuk PT Sabalong Samawa dianggap tidak masuk akal. 

 "BUMD ini selalu dihadapkan pada kerugian berkepanjangan. PT Sabalong Samawa sesungguhnya mengalami sakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Menurut kami, lebih pantas diambil tindakan 'suntik mati' agar tidak terus menjadi beban pemerintah daerah," tegasnya.

Gerindra menuntut penjelasan komprehensif dan jaminan penataan menyeluruh jika pemerintah tetap bersikeras mempertahankan BUMD tersebut. Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan urgensi dana Rp 10 Miliar untuk Perumdam Batulanteh mengingat pelayanan air bersih kepada masyarakat dinilai masih jalan di tempat.

Berbeda dengan catatan kritis pada sektor BUMD, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap tiga Ranperda lainnya.

Terhadap Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Gerindra menilai regulasi ini sangat mendesak untuk mencegah pencemaran lingkungan di wilayah padat penduduk dan menjadi solusi kunci di daerah rawan kekeringan melalui konsep daur ulang air limbah.

Untuk ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda ini guna mewujudkan cita-cita Generasi Emas 2045. Gerindra mengapresiasi capaian predikat "KLA Kategori Nindya" yang diraih Sumbawa pada 2023 dan mendorong peningkatan standar pelayanan anak di masa depan.

Terhadap Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Fraksi Gerindra mendorong pengesahan Ranperda ini sesuai amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, namun dengan catatan agar Satpol PP lebih optimal dalam mengawal produk hukum daerah.

Perubahan Perangkat Daerah

Terhadap Ranperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi Gerindra menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut selama dasar-dasar pembentukannya memiliki landasan hukum yang kuat dan rasional.

Menutup pemandangan umum tersebut, Muhammad Taufik berharap seluruh aspirasi dan kritik yang disampaikan Gerindra dapat dijawab secara transparan oleh Pemerintah Daerah dalam tahap pembahasan selanjutnya.

"Kami ingin setiap produk aturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan menjadi pijakan untuk mengakselerasi roda pembangunan daerah secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat Sumbawa," pungkasnya.

Adapun Susunan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa (2024-2029) Ketua: Andi Rusni, SE., MM. Wakil Ketua:Muhammad Faisal, SAP., MM.Inov. Sekretaris: Muhammad Tahir, SH. Bendahara: Edwan Purnama dan Anggota: Muhammad Taufik (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang pesta demokrasi mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa tancap gas dalam memastikan integritas data pemilih. Memasuki Triwulan II tahun 2026, KPU Sumbawa resmi menggelar kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) di berbagai wilayah kecamatan.

Langkah "jemput bola" ini diambil sebagai upaya konkret menjaga akurasi dan validitas data pemilih agar tetap mutakhir. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, S.IP, menegaskan bahwa verifikasi langsung di lapangan adalah kunci utama untuk meminimalisir kesalahan administratif.

“Coktas ini adalah bentuk verifikasi faktual. Petugas kami akan mencocokkan data langsung di lapangan, mulai dari pengecekan identitas hingga memastikan setiap warga yang sudah memenuhi syarat masuk ke dalam daftar,” ujar Syamsi saat dikonfirmasi Jumat (1/5/2026)

Apa Saja yang Dilakukan dalam Coktas? Proses verifikasi ini tidak hanya sekadar mendata, tetapi mencakup tiga agenda utama yakni Validasi Identitas, Koreksi Data dan penyaringan pemilih baru.

"Mencocokkan data yang ada dengan dokumen kependudukan asli di lapangan.Memperbaiki elemen data yang tidak sesuai atau mengalami perubahan dan mengakomodasi warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak kehilangan hak suaranya" jelasnya.

Meskipun saat ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang terdeteksi memiliki potensi ketidaksesuaian data tinggi, Syamsi memastikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

KPU Sumbawa juga memastikan bahwa setiap data yang masuk akan melewati proses penyaringan yang ketat. Hasil dari Coktas ini nantinya tidak langsung final, melainkan akan diuji kembali dalam forum resmi.

“Hasil Coktas akan kami bawa ke rapat pleno setiap tiga bulan sekali. Kami melibatkan Bawaslu dan Dukcapil agar data yang dihasilkan benar-benar valid, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tambah Syamsi.

Melalui gerakan proaktif ini, diharapkan potensi sengketa data pemilih di masa depan dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus menjamin setiap hak suara masyarakat Sumbawa terlindungi dengan baik. (Am)

Penulis: Zainuddin  

Editor:Abdul Ma'ruf Rahmat 

Sumbawa.Olat Rawa Amarmedia.co.id – Suasana haru dan penuh keberkahan menyelimuti kediaman Kepala Desa Olat Rawa pada Jumat, 1 Mei 2026. Di hari yang istimewa tersebut, Kepala Desa Olat Rawa, Suprianto, menunaikan kewajiban zakat maal dari hasil peternakannya dengan penuh keikhlasan. Zakat berupa seekor sapi disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus kepedulian terhadap sesama.

Penyerahan zakat maal tersebut diterima langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama jajaran pimpinan, yakni Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.Sd, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.H.I.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan Kepala Desa Olat Rawa yang telah menyalurkan zakat maal melalui BAZNAS. Ia menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian sosial yang mampu mengangkat kesejahteraan umat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa yang telah mempercayakan penyaluran zakat maal berupa seekor sapi melalui BAZNAS. Ini adalah contoh nyata kepemimpinan yang tidak hanya memikirkan pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam, kaum muslimin yang memiliki ternak sapi minimal 30 ekor wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu satu ekor sapi berumur satu tahun. Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa dalam setiap rezeki yang Allah titipkan, terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan.

Sementara itu, Kepala Desa Olat Rawa, Suprianto, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya karena dapat menunaikan zakat maal melalui BAZNAS. Ia menyampaikan bahwa zakat bukanlah beban, melainkan jalan untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

“Saya merasa sangat senang dan bersyukur dapat menunaikan kewajiban zakat ini. Semoga apa yang kami lakukan menjadi berkah, tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya dengan penuh haru.

Momentum ini menjadi semakin bermakna karena dilaksanakan pada hari Jumat, hari yang dikenal penuh keberkahan. Penyerahan zakat tersebut tidak hanya menjadi simbol ibadah personal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya para peternak, untuk lebih peduli dan sadar akan kewajiban zakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Desa juga menyampaikan himbauan kepada seluruh peternak, khususnya di wilayah Olat Rawa dan sekitarnya, agar tidak ragu menunaikan zakat maal.

“Saya mengajak seluruh peternak yang telah memenuhi syarat agar menunaikan zakatnya. Jangan menunda, karena zakat adalah kewajiban yang akan membawa keberkahan dalam usaha kita. Mari kita salurkan melalui BAZNAS agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap kesadaran berzakat dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Menurutnya, ketika zakat ditunaikan dengan benar, maka kesenjangan sosial dapat berkurang dan kesejahteraan umat akan meningkat.

Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah desa dan lembaga zakat dalam membangun kepedulian sosial. Dengan adanya peran aktif BAZNAS, penyaluran zakat dapat dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Para tamu yang hadir pun turut merasakan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Penyerahan zakat yang sederhana namun sarat makna tersebut menjadi pengingat bahwa keberkahan hidup tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi dari sejauh mana kita mampu berbagi.

Diharapkan, langkah yang dilakukan oleh Kepala Desa Olat Rawa ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi para peternak lainnya untuk ikut menunaikan zakat maal. Sebab, di balik setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah, terdapat janji balasan yang berlipat ganda.

Semoga semangat berbagi ini terus tumbuh dan menjadikan masyarakat semakin peduli, saling membantu, serta hidup dalam keberkahan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Sebuah langkah penuh kepedulian kembali ditunjukkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa melalui program “Sumbawa Peduli”. Program ini diwujudkan dengan pembangunan “Bale Umat”, yang merupakan singkatan dari Bale Umin Masyarakat, yaitu rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dimulai dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Brang Biji, Kamis (30 April 2026).

Suasana haru menyelimuti kegiatan tersebut. Warga setempat turut menyaksikan momen bersejarah ketika harapan akan tempat tinggal yang layak akhirnya mulai terwujud. Rumah milik Nurhadianto Dwi Priyatno, yang merupakan pasangan tunawicara bersama istrinya, menjadi titik awal program mulia ini. Kehadiran bantuan ini menjadi harapan besar bagi mereka untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, didampingi Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.SD, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI. Turut hadir Camat Sumbawa Drs. Iwan Sofyan, Lurah Brang Biji Muhammad Chatur Saputra, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Camat Sumbawa, Drs. Iwan Sofyan, menyampaikan apresiasi tinggi atas program yang diinisiasi oleh BAZNAS.

“Kami sangat mengapresiasi langkah nyata BAZNAS Sumbawa dalam membantu masyarakat kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menghadirkan harapan dan semangat baru bagi warga. Ini adalah wujud nyata kepedulian sosial yang patut didukung bersama,” ujarnya.

Selanjutnya, Lurah Brang Biji, Muhammad Chatur Saputra, juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada warganya.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian BAZNAS. Bantuan ini bukan hanya membangun rumah, tetapi juga membangun masa depan dan harapan bagi keluarga penerima,” ungkapnya dengan penuh haru.

Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari amanah umat yang harus disalurkan dengan tepat sasaran.

“InsyaAllah, BAZNAS Sumbawa akan membangun dua unit rumah setiap bulannya. Mohon doa dan dukungan agar program ini terus berjalan dan memberi manfaat luas,” tuturnya.

Di tengah suasana haru tersebut, keluarga penerima manfaat juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam. Dengan keterbatasan yang dimiliki, ungkapan terima kasih disampaikan dengan penuh ketulusan kepada BAZNAS dan semua pihak yang telah membantu.

Keesokan harinya, Jumat (1 Mei 2026), peletakan batu pertama kembali dilaksanakan di Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, untuk rumah milik Bapak Ahmad. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan BAZNAS, Sekretaris Camat Moyo Hilir, serta Kepala Desa Olat Rawa, Supianto.

Dalam sambutannya, Sekretaris Camat (Sekcam) Moyo Hilir, H. Herman, S.KM., M.PH, menyampaikan apresiasi atas program tersebut.

“Atas nama pemerintah Kecamatan Moyo Hilir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BAZNAS Sumbawa. Program ini sangat membantu masyarakat kami yang membutuhkan dan menjadi bukti nyata kepedulian serta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Olat Rawa, Supianto, juga mengungkapkan rasa syukur dan harapannya.

“Bantuan ini sangat berarti bagi warga kami. Semoga menjadi berkah dan membawa kebahagiaan bagi keluarga penerima,” ucapnya.

Penerima manfaat di Desa Olat Rawa pun turut menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang diberikan.

“Terima kasih kepada BAZNAS dan semua pihak. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dan keluarga,” ungkapnya dengan penuh haru.

Program Bale Umin Masyarakat ini menjadi bukti nyata bahwa kepedulian mampu menghadirkan perubahan besar. Di balik setiap batu yang diletakkan, tersimpan doa dan harapan untuk kehidupan yang lebih layak, aman, dan penuh keberkahan bagi masyarakat Sumbawa. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Komitmen BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam menebar manfaat bagi masyarakat kembali dibuktikan. Program bantuan untuk 100 mustahik per desa yang sebelumnya telah dilaunching oleh Bupati Sumbawa beberapa bulan lalu, kini mulai direalisasikan secara bertahap dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sumbawa, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap fakir, miskin, serta para pejuang keagamaan seperti imam masjid, marbot, dan guru ngaji.

Hingga saat ini, sudah tiga desa yang merasakan manfaat program tersebut, yakni Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang, Desa Labangka Kecamatan Ropang, dan terbaru Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir yang dilaksanakan pada Jumat, 1 Mei 2026.

Penyaluran bantuan di Desa Olat Rawa dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, bersama jajaran pimpinan, yaitu Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua II Lukman Hakim, S.H., M.Si, Wakil Ketua III Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.SD, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Camat Moyo Hilir, H. Herman, S.KM., M.PH, Kepala Desa Olat Rawa, Supianto, serta anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi, S.Pd., M.M.

Dalam sambutannya, Sekcam Moyo Hilir, H. Herman, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas program yang sangat membantu masyarakat di wilayahnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS Sumbawa yang telah menghadirkan program luar biasa ini. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat kami, khususnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Kepala Desa Olat Rawa, Supianto, juga mengungkapkan rasa syukur dan harapannya.

“Program ini membawa kebahagiaan bagi warga kami. Semoga BAZNAS terus diberikan kekuatan untuk membantu lebih banyak masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sandi, S.Pd., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap program tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah BAZNAS yang konsisten membantu masyarakat. Program ini sangat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata. Semoga terus berlanjut dan menjangkau seluruh desa di Sumbawa,” ungkapnya.

Salah satu penerima manfaat, Sahri, tak mampu menyembunyikan rasa harunya. Dengan penuh syukur, ia mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterimanya.

“Terima kasih banyak kepada BAZNAS. Bantuan ini sangat membantu kami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, menegaskan bahwa program ini merupakan amanah yang harus disalurkan kepada yang berhak.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan zakat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. InsyaAllah program 100 mustahik per desa ini akan terus kami lanjutkan hingga menjangkau seluruh desa di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Program ini bukan sekadar bantuan, tetapi juga menjadi simbol hadirnya harapan baru bagi masyarakat kecil. Dari desa ke desa, BAZNAS terus menyalakan cahaya kepedulian, memastikan tidak ada yang tertinggal dalam merasakan kesejahteraan.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan catatan kritis dan tajam terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (30/4/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD, yakni H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Dari jajaran eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar , para Asisten, serta jajaran Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam pandangan umum yang dibacakan, juru bicara Fraksi PKS  H.Andi Mappelepui menegaskan posisinya untuk melakukan fungsi kontrol secara maksimal.Ia menyatakan bahwa DPRD bukanlah sekadar lembaga formalitas untuk menyetujui program pemerintah.

"DPRD bukan tempat untuk mengamini, tetapi tempat untuk menguji, mengkritisi, dan bila perlu menolak. Fraksi PKS memilih berdiri pada posisi yang jelas bersama rakyat, bukan sekadar membenarkan kebijakan pemerintah," tegasnya.

Salah satu poin  yang disoroti adalah Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebesar Rp100 miliar. Fraksi PKS menilai Pemerintah Daerah belum berhasil meyakinkan publik bahwa BUMD yang ada layak menerima tambahan modal. Tidak ada jaminan bahwa dana tersebut tidak akan berakhir sebagai pemborosan anggaran yang "dilegalkan" melalui Perda.

" Kami bertanya secara terbuka, apakah ini benar-benar investasi, atau sekadar upaya menutupi kelemahan manajemen BUMD selama ini? Mengapa penyertaan modal didahulukan, sementara evaluasi kinerja tidak dipublikasikan secara transparan? Ujar  Haji Andi.

Fraksi PKS mempertanyakan transparansi evaluasi kinerja BUMD, khususnya PT Sabalong Samawa. PKS merekomendasikan penghentian sementara bantuan sampai perusahaan tersebut pulih dari beban utang. "Jangan jadikan APBD sebagai 'penyelamat' kegagalan manajemen BUMD. Kita butuh dividen, bukan beban fiskal jangka panjang," tambahnya.

Mengenai Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, PKS mengingatkan agar aturan ini tidak menjadi alat kontrol sosial yang menekan rakyat kecil. Mereka menekankan agar Satpol PP bertindak humanis dan sesuai prinsip HAM, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap masyarakat ekonomi lemah tanpa solusi relokasi.

"Ketertiban tidak boleh dibangun dengan cara menekan kebebasan masyarakat. Fraksi PKS menolak jika rakyat kecil (pedagang kecil/warga prasejahtera) menjadi objek utama penertiban, sementara pelanggaran skala besar justru luput dari penegakan hukum" ujarnya.

Terkait Ranperda Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD), PKS mencium indikasi bahwa regulasi ini lebih didorong oleh kepentingan proyek fisik daripada kesiapan sistem operasional. PKS menolak adanya pungutan atau retribusi baru jika layanan yang diberikan belum layak dan berfungsi optimal.

Faksi PKS juga memberikan catatan pada Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA). Ia mendesak pemerintah untuk jujur melihat realitas tingginya kasus kekerasan anak dan pernikahan dini di lapangan, daripada sekadar mengejar penghargaan administratif.

Sementara untuk Ranperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, PKS mempertanyakan efektivitas penggabungan OPD. Mereka memperingatkan agar reformasi birokrasi ini tidak menciptakan kekacauan baru di masa transisi yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Meski memberikan catatan yang cukup keras, Fraksi PKS menyatakan kesiapannya untuk membahas kelima Ranperda tersebut secara lebih mendalam pada tingkat Panitia Khusus (Pansus). Faksi PKS menuntut perbaikan substansi yang mendasar agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kemaslahatan rakyat Sumbawa.

Penyampaian pemandangan Umum Fraksi ditutup dengan penyerahan dokumen Pandangan Umum Fraksi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme legislasi yang berlaku.

Adapun Susunan Personalia Fraksi PKS DPRD Sumbawa adalah Ketua Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov.l, Wakil Ketua Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si, Sekretaris: H. Andi Mappaleppui, Anggota: Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., Ema Yuniarti, Alen Taryadi, S.H. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan Bupati Sumbawa atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026, Kamis (30/4/2026).

Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov. Dalam memimpin persidangan, Ketua didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD, yakni H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H.

Turut hadir dari pihak eksekutif, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, anggota Forkopimda, Asisten I Sekretariat Daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, hingga para camat dan lurah di-Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Fraksi Partai NasDem memberikan sejumlah catatan terhadap lima Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah. Juru bicara Fraksi NasDem H.Zohran SH menyatakan bahwa setiap regulasi yang dilahirkan harus menjamin kepastian hukum dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Adapun lima Ranperda yang dibahas meliputi: pertama; Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun Anggaran 2026—2030;

Kedua; Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Sumbawa tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

Ketiga; Ranperda tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Keempat; Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa;

Kelima; Ranperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Mengenai Ranperda Penyertaan Modal BUMD, Fraksi NasDem menekankan pentingnya target yang terukur. NasDem mengingatkan agar penyertaan modal tidak hanya menjadi beban APBD, melainkan harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

"Fraksi Partai NasDem menekankan bahwa penyertaan modal harus dirancang untuk meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Hal ini harus dibarengi dengan target yang terukur, baik dalam aspek peningkatan pelayanan masyarakat maupun kontribusi dividen, agar investasi ini tidak sekadar menjadi beban APBD di tengah keterbatasan fiskal" ujar Haji Orek.

Sementara itu, terkait Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Fraksi NasDem menuntut adanya pendekatan yang humanis.

"Kami memahami urgensi Ranperda ini guna sinkronisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun, Fraksi NasDem menegaskan bahwa pendekatan humanis dan asas kemanfaatan hukum harus dikedepankan. Hukum harus membawa kebahagiaan dan kemaslahatan bagi masyarakat; jangan sampai peraturan ini justru mematikan ekonomi rakyat kecil tanpa solusi relokasi yang layak.," tegas H Zohran 

Fraksi yang mengusung semangat restorasi ini juga memberikan dukungan penuh terhadap Ranperda Kabupaten Layak Anak. Mereka berharap regulasi ini tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sumbawa melalui integrasi peran pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Di sektor lingkungan, NasDem mendorong kesiapan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik guna mencegah pencemaran lingkungan yang lebih luas.

Terakhir, menanggapi penataan perangkat daerah, NasDem mengingatkan agar penyederhanaan organisasi (simplifikasi) tetap berorientasi pada hasil dan tidak menurunkan kualitas pelayanan publik. Birokrasi diharapkan menjadi lebih lincah (agile) dan akseleratif.

"Kami siap berperan aktif untuk memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas, berpihak pada rakyat, serta berlandaskan kepastian dan kemanfaatan hukum. Semoga rangkaian pembahasan ini mendorong Sumbawa menjadi daerah yang unggul, maju, dan sejahtera" pungkas Haji Orek.

Rapat Paripurna ini diakhiri dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi kepada pimpinan rapat untuk kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) bersama Pemerintah Daerah.

Adapun Susunan Personalia Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa:

Dewan Penasihat:Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Ketua:Bunardi, A.Md.Pi., Wakil Ketua: H. Zohran, S.H., Sekretaris: Edy Syarifuddin,Bendahara:Hasanuddin, S.E. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id, Kamis, 30 April 2026. Rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa kembali berlanjut. Setelah sebelumnya dilaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan siswa dan orang tua, kini memasuki tahap ketiga, yaitu kegiatan Malam Seribu Cahaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis malam, 30 April 2026, dan dipusatkan di SMPN 1 Labuhan Badas.

Sejak sore hari, suasana sekolah sudah mulai ramai. Siswa datang bersama orang tua mereka. Para guru juga tampak sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan kegiatan. Lampu-lampu kecil dan lilin mulai ditata dengan rapi. Halaman sekolah yang biasanya digunakan untuk kegiatan belajar, malam itu berubah menjadi tempat yang penuh cahaya dan suasana hangat.

Kegiatan Malam Seribu Cahaya ini berlangsung dengan sangat khidmat. Semua yang hadir mengikuti rangkaian acara dengan tertib. Tidak ada suara gaduh, yang terdengar hanya lantunan doa dan suara lembut dari pembawa acara. Banyak siswa yang terlihat duduk berdampingan dengan orang tua mereka. Suasana ini terasa sangat menyentuh.

Acara dimulai dengan pembukaan sederhana. Kemudian dilanjutkan dengan doa bersama. Dalam momen tersebut, para siswa diajak untuk merenung dan mengingat peran orang tua dalam kehidupan mereka. Banyak siswa yang terlihat menunduk, bahkan beberapa tampak meneteskan air mata. Orang tua yang hadir juga terlihat terharu melihat anak-anak mereka.

Selain dihadiri oleh siswa, orang tua, dan guru, kegiatan ini juga dihadiri oleh tamu undangan dari BNN Sumbawa serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kehadiran mereka menambah makna kegiatan ini. Mereka ikut menyaksikan langsung suasana penuh haru yang terjadi di tengah-tengah siswa dan orang tua.

Perwakilan dari BNN Sumbawa juga memberikan pesan singkat kepada para siswa. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga diri dari pengaruh negatif, terutama penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh para siswa.

“Kami berharap anak-anak bisa menjaga diri, memilih pergaulan yang baik, dan tetap fokus pada masa depan. Kegiatan seperti ini sangat baik karena mendekatkan anak dengan orang tua,” ujar salah satu perwakilan BNN Sumbawa.

Tokoh masyarakat yang hadir juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Mereka menilai bahwa kegiatan Malam Seribu Cahaya bukan hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi generasi muda.

Setelah doa bersama, acara dilanjutkan dengan penyalaan lilin. Setiap siswa memegang satu lilin kecil. Cahaya dari lilin-lilin tersebut membuat suasana semakin indah. Dari kejauhan, tampak seperti lautan cahaya yang bergerak perlahan. Momen ini menjadi simbol harapan dan semangat dalam dunia pendidikan.

Kepala SMPN 1 Labuhan Badas, Punijan, S. Pd., M. Pd., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia mengatakan bahwa Malam Seribu Cahaya bukan sekadar acara seremonial, tetapi memiliki makna yang dalam.

“Kegiatan ini kami hadirkan untuk memberikan ruang bagi siswa dan orang tua untuk saling memahami. Pendidikan bukan hanya tentang pelajaran di kelas, tetapi juga tentang hubungan yang baik antara anak dan orang tua. Kami berharap momen ini bisa menjadi kenangan yang tidak terlupakan,” ujar Punijan.

Ia juga menambahkan bahwa pihak sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua. Menurutnya, kehadiran orang tua di sekolah memberikan dampak positif bagi perkembangan anak.

“Ketika orang tua hadir dan terlibat langsung, anak akan merasa lebih diperhatikan. Ini sangat penting untuk membangun semangat belajar mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Dikbud Sumbawa, Junaidi, S. Pd., M. Pd., yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, juga memberikan sambutan. Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Malam Seribu Cahaya ini. Ini adalah bagian dari rangkaian Hardiknas yang tidak hanya meriah, tetapi juga penuh makna. Kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan,” kata Junaidi.

Ia juga menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Hardiknas tahun ini memang dirancang untuk lebih melibatkan orang tua. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara anak, orang tua, dan sekolah.

“Kami ingin pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan komunikasi antara anak dan orang tua bisa semakin baik,” jelasnya.

Selama kegiatan berlangsung, beberapa siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan mereka kepada orang tua. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada juga yang meminta maaf. Momen ini menjadi salah satu bagian yang paling menyentuh.

Seorang siswa terlihat memeluk ibunya sambil menangis. Ia mengaku jarang berbicara dari hati ke hati dengan orang tuanya. Namun, melalui kegiatan ini, ia merasa lebih berani untuk mengungkapkan perasaannya.

Orang tua yang hadir juga memberikan respon yang positif. Banyak dari mereka yang merasa kegiatan ini sangat bermanfaat. Mereka bisa lebih memahami apa yang dirasakan oleh anak-anak mereka.

“Saya sangat terharu. Selama ini mungkin saya terlalu sibuk, sehingga kurang mendengarkan anak. Malam ini saya jadi lebih mengerti,” ujar salah satu orang tua siswa.

Para guru juga merasa bangga melihat antusiasme siswa dan orang tua. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa yang akan datang.

Menjelang akhir acara, semua peserta kembali diajak untuk berdoa bersama. Cahaya lilin yang masih menyala menjadi saksi dari momen penuh haru tersebut. Setelah itu, acara ditutup dengan suasana yang tenang dan penuh kehangatan.

Kegiatan Malam Seribu Cahaya ini menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian peringatan Hardiknas di Kabupaten Sumbawa. Selain memberikan kesan yang mendalam, kegiatan ini juga berhasil mempererat hubungan antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, diharapkan dunia pendidikan tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan hubungan yang harmonis dalam keluarga. Malam itu, cahaya lilin bukan hanya menerangi halaman sekolah, tetapi juga menerangi hati setiap orang yang hadir.(AM/Asmediati)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., memimpin langsung gerakan bertajuk "Satu Jam Bersama Orangtua di Sekolah"yang dilaksanakan serentak di berbagai jenjang sekolah pada Kamis pagi 30 April 2026 . Program ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan upaya strategis Pemda untuk meruntuhkan sekat komunikasi antara anak, orangtua, dan guru.

Membangun Jembatan Hati di Ruang Kelas

Budi Sastrawan menegaskan bahwa kehadiran orangtua di dalam kelas selama 60 menit merupakan investasi emosional yang tak ternilai. Menurutnya, selama ini ada "mata rantai yang terputus" di mana orangtua seringkali hanya mengetahui hasil akhir (nilai), tanpa memahami proses dan pergulatan batin anak di sekolah.

"Pendidikan tidak boleh menjadi menara gading yang memisahkan anak dari realitas keluarganya. Hari ini, kita saksikan orangtua tidak lagi hanya berdiri di gerbang saat menjemput, tapi hadir secara utuh di bangku sebelah anak mereka. Inilah esensi pendidikan yang humanis," ujar Kadis Dikbud saat memantau kegiatan tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kegiatan ini berhasil mengungkap sisi-sisi kejujuran siswa yang selama ini terpendam:

Banyak siswa yang akhirnya berani mengungkapkan kesulitan belajar (seperti rasa takut pada pelajaran tertentu) yang selama ini tidak tersampaikan di rumah.

Sejumlah wali murid menyadari adanya perbedaan karakter anak saat di rumah dan di sekolah, memberikan perspektif baru bagi mereka dalam mendidik.

Di tingkat SMP, kegiatan ini menjadi instrumen rekonsiliasi komunikasi bagi anak usia remaja yang cenderung tertutup kepada orangtuanya.

Kadis Dikbud menekankan bahwa sekolah tidak bisa berjalan sendirian. Keberhasilan transformasi pendidikan di Sumbawa sangat bergantung pada kolaborasi tiga pilar utama Sekolah, Orangtua, dan Masyarakat.

Menuju "Malam Seribu Cahaya"

Sebagai penutup rangkaian kegiatan hari ini, Budi Sastrawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung program-program partisipatif seperti ini. Setelah sukses dengan Festival Bermain dan Satu Jam Bersama Orangtua rangkaian Hardiknas 2026 akan dipuncaki dengan kegiatan "Malam Seribu Cahaya".

"Kita ingin membangun kebiasaan baru di Sumbawa. Kita ingin orangtua hadir secara utuh dalam proses tumbuh kembang anak. Jika komunikasi di rumah dan sekolah sudah selaras, maka karakter anak akan terbentuk dengan kokoh," tambah Budi Sastrawan dengan optimis.

Program ini diharapkan menjadi titik balik bagi pola asuh dan pola didik di Kabupaten Sumbawa, di mana pendidikan bukan lagi soal mengejar angka di atas kertas, melainkan tentang membangun kedekatan hati dan karakter yang berkelanjutan.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Kamis 30 April 2026 — Suasana pagi di sejumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa terasa berbeda. Sejak pukul 07.00 WITA, para orangtua tampak hadir mendampingi anak-anak mereka di kelas. Kegiatan bertajuk “Satu Jam Bersama Orangtua di Sekolah” ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung sederhana, namun penuh makna. Selama satu jam, orangtua duduk berdampingan dengan anak, mengikuti aktivitas belajar, dan terlibat dalam percakapan yang lebih dekat. Tidak sedikit anak yang memanfaatkan momen ini untuk bercerita tentang kesehariannya di sekolah, termasuk hal-hal yang selama ini jarang disampaikan di rumah.

Di salah satu sekolah dasar, terlihat seorang siswa memegang tangan ibunya sambil bercerita pelan. Di sudut lain, ada ayah yang mendengarkan anaknya membaca cerita dengan penuh perhatian. Suasana hangat seperti ini tampak hampir di semua kelas.

Kepala sekolah menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial. Tujuannya adalah membuka ruang komunikasi yang lebih jujur antara anak dan orangtua. “Kadang anak sulit menyampaikan isi hatinya di rumah. Dengan suasana sekolah yang mereka kenal, anak jadi lebih berani bicara,” ujar salah satu guru.

Anak-anak pun terlihat antusias. Mereka tampak senang karena orangtuanya bisa melihat langsung bagaimana proses belajar mereka di kelas. Beberapa siswa bahkan menunjukkan buku tugas dan hasil karya mereka dengan rasa bangga.

Salah satu siswa kelas lima mengaku senang karena ibunya bisa datang ke sekolah. “Biasanya saya cerita sedikit saja di rumah. Tapi tadi saya bisa cerita banyak, termasuk kalau saya kadang takut saat pelajaran matematika,” katanya dengan jujur.

Orangtua juga merasakan hal yang sama. Banyak dari mereka mengaku baru benar-benar memahami kondisi anak di sekolah setelah mengikuti kegiatan ini. “Saya jadi tahu ternyata anak saya agak pemalu di kelas. Selama ini saya kira dia aktif seperti di rumah,” ujar seorang wali murid.

Menurutnya, kegiatan seperti ini perlu terus dilakukan karena membantu orangtua lebih peka terhadap perkembangan anak. Ia juga merasa lebih dekat secara emosional setelah berbincang langsung di kelas.

Kegiatan “Satu Jam Bersama Orangtua” ini dirancang tidak kaku. Guru hanya berperan sebagai pendamping, sementara interaksi lebih banyak terjadi antara anak dan orangtua. Beberapa kelas mengisi waktu dengan membaca bersama, menulis cerita singkat, atau sekadar berbincang santai.

Di tingkat sekolah menengah pertama, di SMPN 1 Labuhan Badas suasana sedikit berbeda. Anak-anak yang sudah mulai remaja tampak lebih canggung di awal. Namun seiring waktu, mereka mulai membuka diri. Beberapa siswa bahkan menyampaikan harapan dan keluhan mereka secara langsung kepada orangtua.

Seorang guru mengatakan bahwa momen ini sangat penting, terutama bagi anak usia remaja. “Di usia ini, anak sering merasa tidak dipahami. Kegiatan seperti ini bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki komunikasi,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S. Ip. M. Si., turut memberikan tanggapan terkait kegiatan ini. Ia menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memperkuat hubungan antara sekolah, anak, dan keluarga.

“Kami ingin pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga terhubung erat dengan keluarga. Orangtua memiliki peran besar dalam perkembangan anak, bukan hanya dalam hal akademik, tetapi juga karakter,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa selama ini masih ada jarak antara orangtua dan kehidupan sekolah anak. Melalui kegiatan ini, diharapkan jarak tersebut bisa diperkecil.

“Dengan hadir langsung di kelas, orangtua bisa melihat bagaimana anak belajar, bagaimana mereka berinteraksi, dan apa saja tantangan yang dihadapi. Ini penting agar orangtua tidak hanya menilai dari hasil, tetapi juga memahami proses,” lanjutnya.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara anak dan orangtua akan berdampak positif pada perkembangan emosional anak. Anak yang merasa didengar cenderung lebih percaya diri dan nyaman dalam belajar.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Peran orangtua sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekolah dan orangtua harus saling mendukung,” tegasnya.

Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari para guru. Mereka merasa terbantu karena orangtua bisa melihat langsung kondisi di kelas. Dengan begitu, komunikasi antara guru dan orangtua menjadi lebih terbuka.

Seorang guru kelas menyampaikan bahwa setelah kegiatan ini, biasanya orangtua lebih mudah diajak berdiskusi tentang perkembangan anak. “Kami berharap komunikasi ini tidak berhenti hari ini saja, tetapi terus berlanjut,” katanya.

Di beberapa sekolah, kegiatan ditutup dengan refleksi singkat. Anak dan orangtua diminta menyampaikan kesan mereka. Banyak anak yang mengatakan merasa lebih dekat dengan orangtuanya. Sementara orangtua mengaku tersentuh dengan cerita anak yang selama ini tidak pernah mereka dengar.

Kegiatan “Satu Jam Bersama Orangtua” ini menjadi bukti bahwa hal sederhana bisa membawa dampak besar. Hanya dengan meluangkan waktu satu jam, hubungan antara anak dan orangtua bisa menjadi lebih hangat.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini tidak hanya diisi dengan upacara atau kegiatan formal, tetapi juga menghadirkan ruang kebersamaan yang nyata. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya soal nilai dan prestasi, tetapi juga tentang hubungan yang sehat antara anak dan orangtua.

Dengan adanya kegiatan ini, sekolah berharap ke depan akan semakin banyak orangtua yang terlibat aktif dalam pendidikan anak. Karena pada akhirnya, keberhasilan anak tidak lepas dari dukungan keluarga yang kuat.

Pagi itu mungkin hanya berlangsung satu jam, tetapi maknanya bisa dirasakan jauh lebih lama. Sebuah langkah kecil yang membuka jalan bagi komunikasi yang lebih baik di masa depan.(AM/Asmediati)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id -- Keseriusan aparat dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan wilayah perairan kembali dibuktikan. Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polres Sumbawa bersama jajaran Dit Polairud Polda NTB turun langsung melaksanakan kegiatan Sambang Nusa Presisi di wilayah pulau terluar berpenghuni, tepatnya di Pulau Medang, Desa Medang, Kecamatan Labuhan Badas.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Polairud Polres Sumbawa, IPTU Baiq Shinta Dewi Ratna Negari, SH, mendampingi Kasubdit Patroli Dit Polairud Polda NTB, AKBP Kurniawadin, SPI., MM. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata bahwa negara tidak boleh kalah cepat dan tidak boleh absen di wilayah terluar.

Bukan sekadar kunjungan seremonial, kegiatan ini membawa misi penting di tengah berbagai persoalan klasik masyarakat pesisir. Mulai dari minimnya akses informasi, lemahnya pengawasan, hingga potensi pelanggaran hukum di sektor perairan, semuanya menjadi perhatian serius aparat.

Dalam kesempatan tersebut, Polairud memberikan sejumlah edukasi strategis kepada masyarakat. Di antaranya sosialisasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagai pengingat bahwa praktik ilegal di laut tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam keberlanjutan mata pencaharian nelayan.

Selain itu menyampaikan edukasi terkait Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM. Hal ini penting guna mencegah potensi penyalahgunaan distribusi BBM yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Tak hanya itu, masyarakat diperkenalkan dengan layanan digital E-Pas Kecil untuk pembuatan dokumen kapal secara online. Inovasi ini diharapkan mampu mendorong modernisasi administrasi pelayaran rakyat yang selama ini dianggap rumit dan memakan waktu.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pembangunan tidak cukup hanya direncanakan dari balik meja. Kehadiran langsung di tengah masyarakat, khususnya di wilayah terluar, menjadi kunci utama dalam menjawab kebutuhan riil warga.

Polairud membuktikan bahwa pengamanan wilayah perairan bukan hanya soal patroli semata, tetapi juga membangun kesadaran hukum serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dengan langkah nyata ini, pesan yang ingin disampaikan jelas: negara hadir, bahkan hingga ke titik terluar negeri. (AM/Hps)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id - Dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas, Bhabinkamtibmas Desa Rhee Polsek Rhee, AIPDA Alfian Harris, melaksanakan kegiatan sambang desa sekaligus memantau langsung perkembangan tanaman jagung hibrida milik warga binaan di Dusun Rhee Berru, Desa Rhee, Senin siang (27/04/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kapolsek Rhee Ipda Romy Octovian Munir, menyampaikan bahwa kehadiran Polri di tengah lahan pertanian merupakan wujud nyata dukungan terhadap Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Melalui program Presisi Polri, kami berkomitmen untuk terus mendampingi petani. Kehadiran Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memberikan motivasi agar masyarakat lebih semangat dalam mengelola potensi pertanian, sehingga stabilitas pangan di tingkat desa hingga nasional dapat terjaga," ungkap Kapolsek.

Dalam kegiatan yang dimulai pukul 12.00 WITA tersebut, AIPDA Alfian Harris berdialog langsung dengan para petani mengenai kondisi tanaman jagung. Selain memantau pertumbuhan fisik tanaman, personel Polri ini juga memberikan imbauan agar pemilik lahan konsisten melakukan perawatan secara optimal, termasuk menjaga kebersihan lahan dari gulma dan hama.

Masyarakat juga diajak untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti penyuluh pertanian maupun kepolisian, apabila menemui kendala teknis atau gangguan keamanan di sekitar area lahan. Hal ini penting untuk memastikan proses produksi jagung hibrida berjalan lancar hingga masa panen tiba dengan hasil yang maksimal.

Kegiatan sambang dialogis ini terbukti efektif dalam mempererat tali silaturahmi antara Polsek Rhee dengan warga masyarakat. Sinergitas yang kuat antara kepolisian dan petani diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terciptanya situasi Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang kondusif di wilayah pedesaan.

Hingga berakhirnya kegiatan, situasi di wilayah hukum Polsek Rhee, khususnya di Desa Rhee, terpantau sangat aman dan terkendali. Masyarakat menyambut positif kehadiran Polri yang peduli terhadap sektor pertanian, menjadikannya sebagai penyemangat dalam mewujudkan kesejahteraan melalui sektor pangan. (AM/Hps)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id -- Aksi pencurian di sebuah bengkel milik warga di Dusun Genang Genis, Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, berhasil digagalkan langsung oleh pemiliknya. Terduga pelaku berinisial H alias D (23), seorang oknum mahasiswa, tertangkap basah saat tengah mengangkut sejumlah komponen mesin motor, Selasa malam (28/04/2026).

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., melalui Kapolsek Sumbawa Iptu Rohmad Rondhi, memberikan apresiasi atas keberanian dan kewaspadaan korban yang berhasil mengamankan pelaku tanpa tindakan main hakim sendiri.

"Kami sangat menghargai tindakan cepat warga yang segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti sudah kami amankan di Mapolsek untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap keamanan lingkungan, terutama pada jam-jam rawan," tegas Kapolsek.

Peristiwa ini bermula sekitar pukul 19.10 WITA, saat pemilik bengkel, FB (42), baru saja kembali dari membeli makanan. Saat melintasi bengkelnya, ia merasa curiga melihat pintu samping bengkel dalam keadaan terbuka. Setelah dilakukan pengecekan ke dalam, FB mendapati terduga pelaku H alias D sedang memegang pelek (pelang) motor.

Tidak hanya itu, sejumlah barang berharga milik korban ternyata sudah dipindahkan ke luar pagar bengkel dan siap untuk diangkut menggunakan sepeda motor matic jenis Yamaha Xeon milik pelaku. Menyadari aksinya diketahui, pelaku tidak dapat berkutik dan langsung diamankan oleh pemilik bengkel bersama warga sekitar sebelum diserahkan ke pihak kepolisian.

"Dalam penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang hendak dicuri antara lain, 2 buah pelek (pelang) motor, 5 unit blok mesin motor, 1 unit mesin krengkes, 1 unit swing arm. Selain komponen motor tersebut, petugas juga menyita satu unit sepeda motor matic jenis Yamaha Xeon yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya." jelas Iptu Rohmad Rondhi.

Personel Polsek Sumbawa yang menerima laporan segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi (pulbaket). Terduga pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif guna mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan dalam aksi serupa di lokasi lain.

Situasi di wilayah Desa Kerato pasca kejadian terpantau aman dan kondusif berkat respons cepat kepolisian dalam mengamankan pelaku dari potensi amuk massa. (AM/Hps)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 29 April 2026 – Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) intensif bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna merespons eskalasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Sumbawa. Rapat yang berlangsung diRuang Komisi IV pada Rabu (29/4) ini menghadirkan jajaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), BPBD Sumbawa, serta Dinas Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menekankan pentingnya pergeseran strategi penanganan bencana, dari yang semula bersifat reaktif menjadi lebih preventif dan terintegrasi melalui lima poin kesimpulan strategis.

Ketua Komisi IV beserta anggota, Muhammad Takdir, SE, M.M.Inov, Sukiman, K.S.P.d I Bunardi, A.Md.Pi, dan Ema Yuniarti, mendorong penguatan ketahanan fiskal daerah. Dewan meminta pemerintah daerah memastikan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang proporsional.

"Dibutuhkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai regulasi turunan. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi OPD teknis agar penyerapan dana BTT dalam situasi darurat bisa lebih cepat (speed of response) namun tetap akuntabel," tegas Takdir 

Mengingat pola banjir di Sumbawa sering kali memiliki siklus berulang, Komisi IV meminta BPBD Kabupaten Sumbawa untuk menyusun perencanaan mitigasi dan pemulihan pascabencana yang lebih komprehensif. Fokus utama diarahkan pada penguatan pemetaan mata anggaran yang menitikberatkan pada upaya preventif dan rehabilitasi yang terukur.

Salah satu terobosan yang diusulkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Mitigasi. Satgas ini akan melibatkan pemangku kepentingan kunci secara luas, mulai dari Sekda, Bapperida, TNI/Polri, hingga instansi teknis seperti PUPR, Dinas Pertanian, LH, serta pihak balai (BWS dan Balai Jalan).

Langkah kolaboratif ini bertujuan untuk mengintegrasikan program kerja lintas instansi agar risiko bencana dapat diminimalisir baik secara struktural (pembangunan fisik) maupun non-struktural (kebijakan dan edukasi).

Selain jalur birokrasi, komisi IV DPRD juga meminta penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). FPRB diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat demi menciptakan ketangguhan daerah yang mandiri berbasis komunitas.

Menutup kesimpulan rapat, Komisi IV menginstruksikan penguatan koordinasi vertikal yang terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, hingga BNPB. Hal ini dipandang penting guna memastikan keselarasan data, distribusi sumber daya yang tepat sasaran, serta sinkronisasi kebijakan darurat antara daerah dan pusat.

Rapat ini diharapkan menjadi titik balik manajemen bencana di Kabupaten Sumbawa agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan iklim di masa depan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna menyikapi kasus perundungan dan pemukulan yang terjadi di SMKN 1 Plampang. Rapat yang berlangsung di ruang Rapat Pimpinan DPRD ini menghadirkan pihak sekolah, KCD Dikpora IV, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, serta orang tua siswa, Rabu (29/4).

Hadir pula, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Orong Telu, Dewan Pendidikan Sumbawa, serta orang tua/wali murid korban perundungan (bullying) terkait kasus di SMK Negeri 1 Plampang dan SD Negeri 1 Sebeok, Kecamatan Orong Telu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, SE., M.M.Inov, didampingi Sekretaris Komisi Sukiman K, S.Pd.I, serta anggota komisi lainnya yakni Syamsul Hidayat, SE, Ema Yuniarti, dan Bunardi, A.Md Pi. Hadir pula Kadis Dikbud Sumbawa Budi Sastrawan dan Siti Sukmawati dari KCD Dikpora Wilayah IV.

Dalam pertemuan tersebut Perwakilan KCD Dikpora Wilayah IV Sumbawa Siti Kusmawati mengungkapkan hasil investigasinya bahwa bahwa bibit konflik bermula sekitar empat bulan lalu. Saat itu, terjadi perselisihan antara siswa bernama Adil dan Desta di dalam kelas hanya karena masalah pinjam-meminjam penggaris. Meski sempat didamaikan secara internal oleh guru, rupanya bara konflik belum sepenuhnya padam.

Masalah kembali mencuat pada hari Kamis pekan lalu. Siswa bernama Dika, yang saat kejadian empat bulan lalu berstatus sebagai saksi, tiba-tiba diinterogasi dan dituduh sebagai informan. Nahas, Dika kemudian menjadi sasaran pemukulan hingga mengalami luka di bagian wajah dan pendarahan di hidung.

Sorotan DPRD: Lemahnya Keamanan dan SOP Mediasi

Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, memberikan catatan kritis mengenai masuknya pihak luar ke lingkungan sekolah saat proses mediasi sedang berlangsung.

"Kami menyayangkan mengapa orang luar bisa masuk saat mediasi. Sekolah harus memiliki SOP yang jelas agar lingkungan pendidikan tetap steril dari intervensi luar yang justru bisa memperkeruh suasana," tegas Takdir. Ia meminta agar nilai-nilai pembinaan karakter lebih diutamakan daripada sekadar penyelesaian administratif.

Senada dengan itu, Anggota Komisi IV Syamsul Hidayat menyoroti adanya "salah sasaran" dalam pemukulan ini. "Anak yang menjadi saksi (Dika) justru menjadi korban. Kami merasa prihatin, apalagi sampai ada luka fisik yang cukup serius. Sekolah harus bertindak cepat agar suasana kebatinan orang tua tidak semakin terluka," ujarnya.

Keluhan Orang Tua: Minim Empati dan Respons Lambat

Ahmad Nawawi, orang tua dari Dika (korban), menyampaikan kekecewaannya terhadap pihak sekolah. Ia menilai sekolah kurang responsif dan terkesan membiarkan kasus ini berlarut.

"Saya datang ke sekolah mencari jawaban, tapi penanganannya mengecewakan. Sebagai orang tua, saya sedih melihat anak saya dipukul karena hanya menjadi saksi. Kami membawa masalah ini ke Polsek Plampang karena merasa di sekolah tidak ada kepastian," ungkapnya dengan nada emosional.

Kepala SMKN 1 Plampang H.Sutono,SE,M.M.Inov mengakui adanya kekurangan dalam proses penanganan masalah. Ia menyebutkan faktor keterbatasan personel bimbingan konseling (BK) yang memiliki latar belakang bukan pendidikan psikologi yang tepat.

"Kami menyadari ada kekurangan dalam proses mediasi, termasuk keterlambatan memanggil orang tua secara langsung. Namun, kami telah berupaya maksimal. Ke depan, ini menjadi bahan evaluasi dan introspeksi kami di sekolah," jelasnya.

Anggota Komisi IV, Bunardi, mengusulkan agar ke depan ada kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan.

"Kuncinya adalah komunikasi. Jangan hanya mengandalkan surat panggilan yang dibawa siswa, karena sering tidak sampai ke orang tua. Libatkan Dewan Pendidikan untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah agar kasus serupa tidak terulang," saran Bunardi.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2026, Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama ; Meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah, serta melakukan evaluasi terhadap fasilitas sekolah guna memastikan tidak ada titik buta (blind spot), seperti pojok kantin atau belakang gedung, yang tidak terpantau melalui pemasangan CCTV.

 Kedua ; Memastikan seluruh sekolah memaksimalkan peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), serta mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman.

 Ketiga ; Mendorong sekolah untuk membuat Pakta Integritas Antiperundungan yang ditandatangani oleh siswa dan orang tua pada saat penerimaan siswa baru.

 Keempat ; Mendorong sekolah, komite sekolah, dan Dewan Pendidikan untuk berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi terkait kerentanan perundungan (bullying) di satuan pendidikan, serta cara mendeteksi perubahan perilaku anak yang menjadi korban atau pelaku perundungan.

Kelima ; Mengharapkan orang tua melakukan pengawasan terhadap penggunaan perangkat digital anak di luar jam sekolah guna mencegah perundungan dunia maya (cyber bullying).

Keenam : Memasifkan “Program Kolaboratif” antara anak, guru, dan orang tua (ayah/ibu) guna mengoptimalkan keterlibatan dan komunikasi, serta memperkuat kedekatan dan perlindungan anak dari rumah hingga ke sekolah.

Ketua Komisi IV Muhammad Takdir menekankan bahwa meski kondisi finansial daerah terbatas, semangat untuk membina mental dan karakter anak bangsa tidak boleh kendor. "Jangan sampai keterbatasan finansial menghilangkan nilai-nilai pengabdian kita dalam mendidik anak-anak," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 29 April 2026– Kabupaten Sumbawa hari ini memperingati tiga momentum besar sekaligus: Hari Posyandu Nasional, Hari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) serta rangkaian menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei mendatang. 

Pusat kegiatan kali ini terasa berbeda dengan kehadiran Ketua Tim Penggerak (TP) Posyandu Kabupaten Sumbawa di SMP Negeri 1 Sumbawa Besar Hj Ida Fitriah Syarafuddin Jarot SE. Kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan membawa misi besar transformasi layanan dasar bagi masyarakat yakni mendekatkan Layanan Melalui 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengusung tema "Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat", Ketua TP Posyandu Kabupaten menekankan bahwa Posyandu kini bukan lagi sekadar tempat menimbang bayi.

"Kita sedang mewujudkan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang menjadi garda terdepan dalam pemenuhan 6 SPM dasar: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial," ujar Hj Ida dalam sambutannya.

Ada pemandangan menarik saat kunjungan di SMPN 1 Sumbawa Besar. Ketua TP Posyandu menyempatkan diri bermain permainan tradisional bersama putranya di hadapan para siswa. Aksi ini dilakukan untuk menggelorakan kembali semangat budaya lokal sebagai bagian dari edukasi parenting yang menyenangkan.

Langkah ini sejalan dengan upaya penguatan literasi anak sejak dini. Ia mengajak seluruh elemen untuk menghidupkan kembali perpustakaan desa dan taman bacaan sekolah sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang pendidikan guna menuntaskan program Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP Posyandu juga menegaskan peran vital Posyandu dalam intervensi stunting secara konvergen (spesifik dan sensitif). Melalui pemberdayaan kader, Posyandu diharapkan mampu melakukan pendampingan intensif bagi keluarga berisiko stunting, menjadi pusat Informasi, Edukasi, dan Komunikasi (KIE) untuk berbagai layanan dasar dan memberikan rujukan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat.

Selaku pimpinan lembaga, dirinya telah menginstruksikan seluruh TP Posyandu di tingkat kecamatan, desa, hingga kelurahan untuk bergerak serentak. Fokus utamanya adalah melakukan pemantauan hari buka layanan serta memastikan kehadiran negara dalam setiap urusan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

"Dengan semangat kolaborasi, kita wujudkan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Bersama Posyandu, kita bangun Kabupaten Layak Anakdemi mewujudkan Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera,"ujarnya.

"Selamat Hari Posyandu Nasional 2026! Mari jadikan Posyandu sebagai ujung tombak kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh Tau dan Tana Samawa" pungkasnya. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 29 April 2026 – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap tegas merespons maraknya kasus perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan belakangan ini. Fenomena ini dinilai telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan lintas sektor yang komprehensif.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Jamhur Husain, dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (29/4), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat internal khusus bersama Dewan Pendidikan untuk memetakan solusi atas persoalan tersebut.

Keprihatinan Mendalam dan Corengan Pendidikan

Dalam pernyataan resminya, Jamhur menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas berbagai insiden perundungan yang muncul ke permukaan. Menurutnya, tindakan kekerasan antar-pelajar tidak hanya mencoreng citra dunia pendidikan di "Tanah Samawa", tetapi juga memberikan dampak psikologis jangka panjang yang destruktif bagi para peserta didik.

"Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman. Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena dampak psikologis bagi korban perundungan sangat berat dan bisa menghambat perkembangan masa depan mereka," ujar JH Akrab disapa.

Dewan Pendidikan menekankan bahwa kunci utama pencegahan berada pada Pendidikan Karakter. Jamhur mendorong agar sekolah-sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan etika dan perilaku.

Selain itu, ia mendesak optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di setiap sekolah. "Satgas ini jangan hanya ada di atas kertas, tapi harus berfungsi efektif dalam melakukan pencegahan dini dan penanganan yang cepat jika ditemukan indikasi kekerasan," tegasnya.

Sebagai langkah formal, Dewan Pendidikan telah menyusun draf rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Rekomendasi ini berisi poin-poin krusial untuk meminimalisir serta memutus rantai perundungan di sekolah secara sistematis.

Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut adalah perlunya penguatan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.

Investigasi Lapangan: Kasus SMPN 1 Lenangguar

Merespons laporan masyarakat, Dewan Pendidikan bersama Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa saat ini telah turun langsung ke lapangan. Fokus utama penanganan saat ini adalah dugaan tindak kekerasan yang terjadi di SMPN 1 Lenangguar.

"Kami bergerak cepat. Tim sudah di lapangan untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi dan memastikan proses penanganan berjalan sesuai koridor yang adil bagi anak-anak kita," tambahnya.

Di sisi lain, Jamhur Husain mengungkap realita pahit mengenai operasional lembaga yang dipimpinnya. Ia mengakui bahwa pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan saat ini belum berjalan maksimal akibat keterbatasan dana operasional.

Meski demikian, dedikasi anggota Dewan Pendidikan tidak surut. Untuk menyiasati kondisi tersebut, para anggota kerap menjalankan fungsi pengawasan dengan menggunakan biaya pribadi untuk turun langsung ke sekolah-sekolah di lapangan maupun memanfaatkan komunikasi telepon seluler untuk memberikan teguran dan masukan intensif kepada pihak sekolah.

Enam Poin Masukan Dewan Pendidikan

Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, Dewan Pendidikan Sumbawa menawarkan enam poin masukan konkret:

Pertama : Perlunya kebijakan daerah yang spesifik terkait anti-perundungan.

Kedua : Mendorong sekolah memiliki kanal laporan yang ramah anak dan menjamin kerahasiaan korban.

Ketiga Sinergi pengawasan perilaku siswa antara lingkungan sekolah dan rumah.

Keempat : nengusulkan pelatihan profesional bagi tenaga pendidik dalam menangani kasus perundungan.

Kelima : Memasukkan nilai-nilai anti-kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler.

Keenam ; Meminta dukungan anggaran operasional yang memadai agar Dewan Pendidikan dapat bekerja maksimal.

Menutup keterangannya, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa berharap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) tidak menutup mata terhadap isu ini. 

"Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah kunci utama. Kita harus bersatu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkarakter bagi generasi penerus Sumbawa," pungkas Jamhur. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Suasana penuh keceriaan tampak mewarnai halaman sejumlah sekolah di Kabupaten Sumbawa pada Rabu pagi 29 April 2026. Tawa anak-anak berpadu dengan senyum hangat para orangtua dalam sebuah kegiatan yang diberi nama Festival Bermain. Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 di daerah tersebut.

Festival bermain ini tidak sekadar menghadirkan permainan biasa. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang pertemuan yang hangat antara anak dan orangtua. Mereka tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi benar-benar terlibat bersama, bermain bersama, dan saling memahami dalam suasana yang menyenangkan.

Sejak pagi, para siswa sudah berdatangan dengan wajah cerah. Orangtua yang mendampingi juga tampak antusias. Tidak sedikit dari mereka yang mengaku jarang memiliki waktu bermain bersama anak karena kesibukan sehari-hari. Karena itu, kegiatan ini menjadi momen yang terasa sangat berharga.

Berbagai jenis permainan tradisional dan edukatif disiapkan oleh pihak sekolah. Mulai dari permainan kelompok, lomba ketangkasan, hingga aktivitas kreatif yang melibatkan kerja sama antara anak dan orangtua. Gelak tawa terdengar di setiap sudut. Tidak ada jarak antara guru, siswa, dan orangtua. Semua menyatu dalam kebersamaan.

Kegiatan ini dirancang dengan tujuan utama untuk mempererat hubungan emosional antara anak dan orangtua. Dalam dunia yang semakin sibuk dan serba cepat, interaksi sederhana seperti bermain bersama sering kali terabaikan. Padahal, momen seperti inilah yang sangat dibutuhkan anak dalam proses tumbuh kembangnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., dalam keterangannya menyampaikan bahwa Festival Bermain bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih humanis.

“Pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Pendidikan sejati juga tumbuh dari kedekatan antara anak dan orangtua. Melalui kegiatan ini, kita ingin mengingatkan kembali bahwa kehadiran orangtua dalam kehidupan anak sangat penting, bukan hanya sebagai penopang, tetapi juga sebagai sahabat dalam belajar dan bermain,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan pendidikan yang melibatkan keluarga akan memberikan dampak yang lebih kuat dibandingkan jika hanya mengandalkan sekolah semata. Anak-anak yang merasa dekat dengan orangtuanya cenderung lebih percaya diri, lebih terbuka, dan memiliki semangat belajar yang lebih baik.

“Festival bermain ini adalah langkah kecil, tetapi memiliki makna besar. Kita ingin membangun kebiasaan baru, di mana orangtua tidak hanya mengantar dan menjemput anak, tetapi juga hadir secara utuh dalam proses tumbuh kembang mereka,” lanjutnya.

Para guru juga turut berperan aktif dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga ikut bermain bersama siswa dan orangtua. Hal ini menciptakan suasana yang akrab dan penuh kehangatan. Sekat formal antara guru dan wali murid pun terasa mencair.

Salah satu orangtua siswa mengaku sangat senang dengan kegiatan ini. Ia merasa mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana anaknya berinteraksi di lingkungan sekolah. Selain itu, ia juga bisa merasakan kembali masa kecilnya melalui permainan tradisional yang sudah lama tidak dimainkan.

“Biasanya saya hanya dengar cerita dari anak. Hari ini saya bisa melihat langsung dan ikut merasakan. Ternyata menyenangkan sekali. Anak saya juga terlihat lebih bahagia,” ungkapnya.

Sementara itu, para siswa tampak begitu menikmati setiap rangkaian kegiatan. Mereka terlihat lebih berani, lebih ekspresif, dan tidak ragu menunjukkan kedekatan dengan orangtua mereka di depan teman-temannya. Hal ini menjadi gambaran bahwa hubungan yang hangat di rumah akan terbawa hingga ke lingkungan sekolah.

Festival Bermain ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga permainan tradisional sebagai bagian dari budaya lokal. Di tengah gempuran teknologi dan permainan digital, anak-anak perlu tetap dikenalkan pada permainan yang mengandung nilai kebersamaan, kerja sama, dan sportivitas.

Kegiatan ini menjadi awal dari rangkaian peringatan Hardiknas di Kabupaten Sumbawa. Pada hari berikutnya, Kamis, 30 April 2026, akan dilanjutkan dengan kegiatan bertajuk “Satu Jam Bersama Orangtua di Sekolah”. Dalam kegiatan ini, orangtua akan diajak masuk ke ruang kelas untuk mengikuti proses belajar bersama anak.

Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada orangtua tentang bagaimana proses pembelajaran berlangsung. Dengan demikian, orangtua dapat lebih mudah mendampingi anak saat belajar di rumah.

Tidak hanya itu, pada malam harinya akan digelar kegiatan “Malam Seribu Cahaya”. Kegiatan ini direncanakan menjadi simbol harapan dan semangat dalam dunia pendidikan. Cahaya-cahaya yang dinyalakan diharapkan menjadi representasi dari mimpi, harapan, dan masa depan anak-anak Sumbawa.

Kadis Dikbud kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam dunia pendidikan. Ia berharap momentum Hardiknas tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi titik refleksi bersama.

“Kita ingin pendidikan di Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Dan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh sekolah. Harus ada kolaborasi yang kuat antara guru, orangtua, dan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam mendukung pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga sekolah semata.

Festival Bermain yang berlangsung hari ini menjadi bukti bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan utama dalam dunia pendidikan. Di tengah berbagai tantangan, momen sederhana seperti bermain bersama mampu menghadirkan kebahagiaan yang tulus.

Dengan dimulainya rangkaian peringatan Hardiknas melalui kegiatan yang penuh makna ini, diharapkan semangat pendidikan di Kabupaten Sumbawa semakin tumbuh dan menguat. Anak-anak tidak hanya belajar dengan kepala, tetapi juga dengan hati. Dan orangtua pun kembali diingatkan bahwa kehadiran mereka adalah bagian penting dari perjalanan pendidikan anak.

Hari itu, bukan hanya anak-anak yang belajar. Orangtua dan guru pun ikut belajar—tentang arti kebersamaan, tentang pentingnya waktu, dan tentang bagaimana menciptakan kenangan indah yang akan terus hidup dalam ingatan anak-anak mereka.(AM/Asmediati)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kabupaten Sumbawa setiap tahunnya selalu terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menghimbau masyarakat lebih bijak dalam penggunaan air bersih.

"Memasuki musim kemarau, masyarakat kabupaten sumbawa diminta bijka untuk menggunakan air. Hal ini dilakukan agar saat puncak kemarau tidak terlalu terdampak krisis air bersih," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetiyo.

Untuk mengantisipasi krisis air bersih saat musim kemarau seperti saat ini. "Saat ini sedang kami upayakan antisipasi termasuk peringatan dini waspada kemarau panjang salah satunya adalah masalah penggunaan air bersih," sambung Budi saat ditemui media ini pada Senin, (27/04).

Dalam hal ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan PDAM terkait stok kebutuhan air bersih di masyarakat dan hingga saat ini masih tercukupi.

"Begitu juga dengan BPBD Kabupaten Sumbawa, PMI Kabupaten Sumbawa maupun Polres Sumbawa tetap disiagakan, ketika ada masyarakat yang membutuhkan air bersih dapat langsung disalurkan," jelas Budi.

Meski demikian Ia tetap mengimbau agar masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan air bersih termasuk yang memili sumur dan bak penampungan.

"Berdasarkan pengalaman musim kemarau pada tahun-tahun sebelumnya, cukup banyak desa yang tergolong rawan kekeringan," terang Budi.

Saat ini Pemda Kabupaten Sumbawa melalui BPBD Kabupaten Sumbawa sedang melakukan pemetaan yang akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan air bersih serta upaya mitigasi kekeringan di masa mendatang.

Budi Prasetiyo rasetiyo meminta kepada masyarakat melalui pemerintah desa dapat melaporkan sesegaramungkin ketika terdampak bencana kekeringan dan krisis air bersih sehingga langkah antisipasi dapat dilaksanakan secepatnya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - Selasa 28 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program pendistribusian bantuan di wilayah Kecamatan Ropang dan Kecamatan Lantung. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026, dengan melibatkan dua tim yang bergerak secara bersamaan di dua kecamatan tersebut.

Tim 1 dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, didampingi unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Kegiatan dipusatkan di Kecamatan Ropang, tepatnya di Desa Labangkar, bertempat di Masjid Nurul Hidayah. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri oleh unsur pemerintah setempat, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat. Turut hadir dalam kegiatan ini Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Muhammad Zain, S.IP, serta Koordinator Wilayah DIKBUD Kecamatan Lantung–Ropang, Muhammad Nur, S.Pd., M.M.Inov.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Desa Labangkar, Raja Ungang Abdullah, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian BAZNAS terhadap masyarakat di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa bantuan ini sangat berarti, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan serta lembaga pendidikan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Selanjutnya, Camat Ropang, Andry Agung Dewanto, S.STP., M.AP, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap program-program BAZNAS. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ropang.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari amanah zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat. Ia menekankan bahwa BAZNAS terus berupaya memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.

“Program ini kami arahkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya sektor pendidikan dan keagamaan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban sekaligus menjadi motivasi bagi penerima untuk terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Tim 2 bergerak di Kecamatan Lantung yang dipimpin oleh Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si. Kegiatan di wilayah ini dilaksanakan di Masjid Nurul Iman, Desa Ai Mual, Kecamatan Lantung, dan berlangsung dengan lancar serta mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat.

Adapun bantuan yang disalurkan pada kegiatan kali ini menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, di antaranya seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Lantung dan Ropang yang meliputi PAUD, TK, SD, dan SMP. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada lembaga pendidikan keagamaan seperti TPQ, serta kepada para marbot, imam masjid, dan kaum duafa.

Program ini merupakan wujud nyata kepedulian BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta membantu masyarakat yang kurang mampu. Dengan menjangkau berbagai elemen masyarakat, diharapkan bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak luas dan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya BAZNAS dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam rangka membangun kesejahteraan umat secara bersama-sama.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa kembali menegaskan perannya sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola dana zakat, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas berbagai permasalahan sosial.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan programnya sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 28 April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyampaikan Laporan Hasil Reses I Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (28/4).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah dan undangan lainnya.

Reses yang dilaksanakan pada 10–13 Februari 2026 lalu di lima daerah pemilihan (dapil) ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam laporannya, Juru Bicara DPRD Kabupaten Sumbawa Syamsul Hidayat SE.MSi menekankan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan akselerasi pembangunan guna merespon dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, mulai dari pelosok desa hingga wilayah perkotaan yang mencakup sektor infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Pada sektor Infrastruktur, Fokus pada Akses Pertanian dan Pemukiman

Bidang Fisik, Sarana, dan Prasarana mendominasi usulan warga. Fokus utama tertuju pada pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mempermudah mobilisasi hasil bumi.

Untuk Pembangunan JUT, Mencakup wilayah luas seperti Dusun Abadi (Desa Gapit), Dusun Jotang Bawah, Desa Mata, Suka Damai, Labuhan Kuris, hingga wilayah Kuang Bira dan Unter Lenga Rhee.

Untuk Akses Lingkungan Pemasangan paving block dan perbaikan jalan lingkungan di puluhan titik, termasuk Desa Pulau Bungin, Kelurahan Uma Sima, Lempeh, hingga kawasan pondok pesantren dan sekolah.

Tak ketinggalan demi konektivitas antarwilayah, Perbaikan ruas jalan strategis seperti lintas Pungkit-Lantung, Langam-Pungkit, dan akses menuju SMP 1 Moyo Utara.

Pentingnya Pengamanan Tebing & Air diantaranya Pembangunan talud/bronjong penahan tebing di Desa Batulanteh dan Sepukur, serta normalisasi sungai di Tiu Nangka dan Labosa untuk mencegah banjir tahunan.

Pada Sektor Ekonomi mengharapkan modernisasi Alat Produksi dan Ketahanan Energi guna mendongkrak ekonomi kerakyatan, masyarakat meminta dukungan sarana produksi yang lebih modern dan kepastian stok energi.

Di bidang Pertanian & Peternakan, Usulan pengadaan Hand Traktor, Combine Harvester serta bantuan bibit ternak unggul seperti Sapi Bali, Kuda, dan Kambing Etawa.

Di Sektor Kelautan, Nelayan memerlukan bantuan mesin ketinting, jaring bagang, hingga sarana budidaya kerang mutiara.

Pemberdayaan Perempuan & UMKM Bantuan modal usaha "Bakulan" serta peralatan pertukangan, menjahit, dan katering bagi kelompok PKK.

Pada sektor Energi, DPRD mencatat adanya krisis kelangkaan Gas LPG 3kg di wilayah Juru Mapin, Dalam Alas, hingga Labuhan Badas, dan mendesak adanya penambahan kuota.

Ketiga : Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius dengan fokus pada fasilitas dasar serta ketepatan sasaran bantuan sosial seperti BPJS dan KIP.

Pada Pendidikan & Pariwisata diusulkan pengadaan beasiswa S1/S2, lab komputer, dan pengembangan wisata Hiu Paus di Labuan Jambu melalui pengadaan speedboat serta sertifikasi pendamping wisata.

Dibidang Kesehatan, Rehabilitasi Pustu (Lito & Semamung), penambahan alkes, serta evaluasi kedisiplinan tenaga medis di daerah pelosok.

Dibidang Religi & Sosial, Rehabilitasi puluhan rumah ibadah (Masjid/Mushalla) di berbagai desa serta kejelasan honorarium bagi imam masjid dan guru ngaji.

DPRD Kabupaten Sumbawa juga memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, mitigasi bencana, peningkatan validasi data kemiskinan, serta penguatan pelayanan dasar.

Melalui laporan ini, DPRD berharap aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun mendatang.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan pembangunan daerah. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi, menunjukkan prevalensi stunting sebesar 29,8 persen. Karena itu, target penurunan sebesar 21,7 persen terus digalakkan.

"Berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting, kami lakukan dan lebih dimaksimalkan melalui intervensi kebijakan, sehingga target penurunan stunting sebesar 21,7 persen dapat dicapai dengan kolaborasi semua sektor," ungkap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi.

Menurutnya anak stunting mengalami gangguan pertumbuhan otak yang menyebabkan kemampuan kognitif, belajar dan konsentrasi menurun.

"Akibatnya, prestasi akademik anak lebih rendah dan saat dewasa berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah," jelasnya saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Senin, (27/04).

Ia menambahkan jika prevalensi stunting tetap tinggi, maka Kabupaten Sumbawa akan kesulitan mencetak generasi unggul dan inovatif yang dibutuhkan untuk menuju generasi emas 2045.

Selain itu, anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis saat dewasa, seperti diabetes dan hipertensi. "Kondisi ini meningkatkan beban biaya kesehatan keluarga dan daerah," sambungnya.

Stunting berkorelasi dengan kemiskinan antargenerasi, keluarga miskin lebih rentan memiliki anak stunting dan anak stunting cenderung memiliki masa depan ekonomi lebih sulit.

"Salah satu program penanganan stunting yang kami laksanakan yakni mengimpleloemtasikan program quick wins. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting terutama sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah," terangnya.

Rusmayadi mengungkapkan dalam penerapan program itu perlu kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. "Karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam bidang kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga," tutupnyanya. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id - Pemerintah Provinsi NTB memperkuat langkah percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, pada Selasa, (28/4/2026) di Ruang Anggrek Kantor Gubernur. 

Rapat ini menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal. 

Faozal menegaskan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi pusat yang masuk dapat memberikan dampak maksimal di daerah. 

Ia menyebut poin-poin yang ditekankan dalam rapat tersebut juga selaras dalam upaya mencapai triple agenda 

yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas. 

"Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat yang fantastis dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah," ujarnya.

Salah satu fokus utama adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini masih menghadapi kendala biaya tinggi.

"Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala high cost. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar," kata Faozal.

Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian serius. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung untuk meningkatkan tingkat hunian hotel.

"Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu," ujarnya.

Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program nasional tersebut.

"Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong sebagai konsolidator agar distribusi stabil dan tidak kalah bersaing dengan produk luar daerah," jelasnya.

Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau.

"Keberlanjutan TPA Kebon Kongok harus dijaga, termasuk penanganan sampah di pintu masuk utama dari bandara hingga Mataram. Ini penting untuk menjaga citra NTB tetap asri," katanya.

Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum juga menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.

"Kita harus mengawal program nasional seperti tiga juta rumah, sekaligus merespons kebutuhan daerah terkait perbaikan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan," ujar Faozal.

Tak kalah penting, sektor energi dan sumber daya mineral juga mendapat perhatian, khususnya dalam percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.

"Penetapan WPR dan IPR harus dipercepat untuk menekan illegal mining yang merusak lingkungan. Ini juga bagian dari upaya menata sektor pertambangan agar lebih tertib," tegasnya.

Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi di daerah.

"Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga harus mampu menjembatani kebijakan nasional agar tidak terjadi gap antara pusat dan daerah," ujarnya.

Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Bappeda, Biro Ekonomi dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran. (Rab/her/kominfotik)

Sumbawa. Amarmedia.co.id - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 di Kabupaten Sumbawa hampir tuntas dan pemerintah memastikan seluruh Calon Jemaah Haji (CJH) yang diberangkatkan dalam keadaan sehat dan memenuhi semua persyaratan.

Sebanyak 330 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kabupaten Sumbawa akan diberangkatkan melalui kloter 14 embarkasi Lombok. CJH itu, akan diberangkatkan dari Sumbawa pada tanggal 8 Mei 2026 menuju asrama haji di Mataram.

"Sebanyak 330 CJH asal Kabupaten Sumbawa akan diberangkatkan dalam 1 kloter menuju Aran Saudi melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam)," ungkap Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.

Ia mengatakan total jemaah haji asal Kabupaten Sumbawa untuk musim haji tahun 2026 berjumlah 330 orang calon jemaah haji.

"Jumlah tersebut terdiri atas 323 jemaah kategori reguler dan 7 jemaah kategori lansia, untuk jadwal pemberangkatan kloter 14 akan diterbangkan pada tanggal 8 Mei 2026 dan dilepas secara langsung oleh Bupati Sumbawa di Pendopo Bupati," ujarnya saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Senin, (27/04).

Menurutnya seluruh CJH dalam kondisi siap berangkat, karena sebelumnya pihak Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa telah menggelar pelatihan manasik secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten.

Ia mengimbau kepada seluruh CJH untuk tetap menjaga kondisi kesehatan menjelang pemberangkatan.

"Para jemaah kami minta mempersiapkan fisik serta mengatur pola makan secara seimbang," tutupnya.(AM)

Oleh. Asmediati 

Setiap tanggal 28 April, kita memperingati Hari Puisi Nasional. Hari ini bukan sekadar penanda di kalender, tetapi juga ajakan untuk kembali menengok sesuatu yang sering kita tinggalkan: kepekaan hati. Di tengah dunia yang serba cepat, puisi hadir sebagai ruang jeda, tempat manusia bisa berhenti sejenak dan mendengar suara batinnya sendiri.

Puisi sering dianggap sederhana. Hanya kumpulan kata yang ditata dengan rima dan irama. Namun di balik kesederhanaannya, puisi menyimpan kekuatan yang tidak kecil. Ia mampu menyampaikan perasaan yang sulit diungkapkan secara langsung. Bahkan, dalam beberapa baris saja, puisi bisa menghadirkan makna yang panjang dan dalam.

Hari Puisi Nasional juga tidak bisa dilepaskan dari sosok penyair besar Indonesia, Chairil Anwar. Karyanya yang tajam, jujur, dan penuh keberanian masih terasa hidup hingga hari ini. Ia menulis bukan sekadar untuk keindahan, tetapi juga untuk menyuarakan kegelisahan zamannya. Dari sini kita belajar bahwa puisi bukan hanya tentang kata-kata indah, tetapi juga tentang keberanian menyuarakan kebenaran.

Di era digital seperti sekarang, puisi mengalami perubahan cara hadir. Dulu, puisi lebih sering kita temukan di buku atau majalah. Kini, puisi bisa dengan mudah kita temui di media sosial. Banyak orang menulis puisi singkat di platform digital, membagikan perasaan mereka kepada dunia. Ini menunjukkan bahwa puisi tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman.

Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Kemudahan dalam menulis dan menyebarkan puisi kadang membuat kita lupa pada kedalaman makna. Banyak puisi yang ditulis sekadar untuk terlihat puitis, tanpa benar-benar menyentuh perasaan. Padahal, kekuatan puisi justru terletak pada kejujuran. Puisi yang lahir dari hati akan lebih mudah sampai ke hati pembacanya.

Hari Puisi Nasional seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali makna tersebut. Bahwa menulis puisi bukan tentang siapa yang paling indah kata-katanya, tetapi siapa yang paling jujur menyampaikan perasaannya. Puisi tidak harus rumit. Kata-kata sederhana pun bisa menjadi puisi yang kuat, selama ia lahir dari pengalaman yang nyata.

Selain itu, puisi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Ia bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak didengar. Puisi bisa mengangkat isu-isu kemanusiaan, ketidakadilan, bahkan lingkungan. Dengan cara yang halus, puisi mampu menyentuh kesadaran pembacanya. Kadang, satu puisi bisa lebih menggugah daripada seribu pidato.

Di lingkungan pendidikan, puisi sering kali dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Banyak siswa merasa kesulitan memahami makna puisi. Padahal, jika diajarkan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, puisi bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Guru memiliki peran penting untuk menunjukkan bahwa puisi bukan sesuatu yang jauh dan rumit, tetapi sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka.

Puisi juga bisa menjadi sarana untuk melatih empati. Ketika seseorang membaca puisi, ia belajar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini penting di zaman sekarang, ketika banyak orang lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Puisi mengajarkan kita untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda.

Di tengah kehidupan yang sering dipenuhi tekanan, puisi juga bisa menjadi tempat pelarian yang sehat. Menulis puisi bisa membantu seseorang menenangkan pikirannya. Ia menjadi cara untuk menyalurkan perasaan tanpa harus melukai orang lain. Dalam hal ini, puisi tidak hanya menjadi karya seni, tetapi juga menjadi bagian dari kesehatan emosional.

Hari Puisi Nasional 2026 seharusnya tidak hanya dirayakan dengan membaca atau menulis puisi. Lebih dari itu, hari ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali budaya literasi. Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membaca satu puisi setiap hari, atau mencoba menulis beberapa baris tentang apa yang kita rasakan.

Tidak perlu takut salah atau merasa tidak berbakat. Puisi bukan milik penyair saja. Puisi adalah milik semua orang. Setiap orang memiliki cerita, dan setiap cerita bisa menjadi puisi. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk menuliskannya.

Akhirnya, puisi mengajarkan kita tentang keheningan di tengah kebisingan. Ia mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus disampaikan dengan keras. Ada kalanya, kata-kata yang lembut justru lebih bermakna. Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, puisi mengajak kita untuk melambat, merasakan, dan memahami.

Maka, pada Hari Puisi Nasional ini, mari kita tidak hanya merayakan puisi sebagai karya, tetapi juga sebagai cara hidup. Cara untuk lebih peka, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Karena pada akhirnya, puisi bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita memahami hidup itu sendiri.[AM]

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Panduan Teknis Kegiatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 yang digagas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si., kepada wartawan Selasa (28/4) menegaskan bahwa program ini merupakan langkah strategis dan progresif dalam membangun karakter generasi muda Sumbawa melalui pendekatan pendidikan yang humanis, berbasis budaya lokal, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan yang dimulai dari Festival Permainan Rakyat Sumbawa, Satu Jam Bersama Ayah/Ibu di Sekolah, Malam Seribu Cahaya, hingga Upacara Peringatan Hardiknas, dinilai sebagai bentuk inovasi pendidikan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembangunan moral, emosional, sosial, dan budaya anak-anak Sumbawa.

PDI Perjuangan memandang bahwa pendidikan harus menjadi fondasi utama pembangunan bangsa, sejalan dengan semangat perjuangan ideologis partai dalam menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, berbudaya, dan berkepribadian.

Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif, termasuk tantangan era digital yang semakin kompleks.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa menilai bahwa penguatan kearifan lokal melalui permainan tradisional dan seni budaya daerah merupakan bagian penting dalam menjaga identitas generasi muda di tengah arus modernisasi dan perkembangan dunia maya yang tidak terbendung.

Melalui momentum Hardiknas 2026, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebangkitan pendidikan Sumbawa dengan menempatkan anak sebagai pusat pembangunan masa depan.

“Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa. Program ini adalah langkah konkret membangun generasi Sumbawa yang cerdas, berbudaya, dan terlindungi,” ujar Abdul Rafiq, SH., M.Si.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat, memperkuat karakter bangsa, serta menjaga nilai-nilai gotong royong dan kebudayaan lokal sebagai pilar utama kemajuan daerah.(AM)

Sumbawa, 27 April 2026 — Inovasi dalam penghimpunan dana umat terus berkembang di Kabupaten Sumbawa. Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, menunjukkan komitmennya terhadap transformasi digital dengan menyalurkan infak melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa menggunakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja beliau pada Senin (27/4/2026), dan disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, yakni Ketua Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris Dr. Supriyadi, M.HI. Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara lembaga legislatif dan BAZNAS dalam mendorong modernisasi sistem pengelolaan zakat dan infak di daerah.

Dengan hanya memindai kode QR melalui ponsel, proses penyaluran infak kini menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan efisien. Tidak lagi bergantung pada transaksi tunai, metode ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi muda yang akrab dengan teknologi digital.

Dalam kesempatan tersebut, H. M. Berlian Rayes menyampaikan bahwa penggunaan QRIS bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif untuk memperkuat budaya berbagi di tengah masyarakat.

“Pemanfaatan QRIS ini adalah langkah konkret untuk mempermudah masyarakat dalam berinfak. Kita ingin menghilangkan hambatan-hambatan teknis yang selama ini mungkin membuat orang menunda untuk berbagi. Sekarang, kapan saja dan di mana saja, cukup dengan satu kali scan, kita sudah bisa menyalurkan infak melalui BAZNAS,” ujar Berlian Rayes.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi juga membawa dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat.

“Dengan sistem digital, semua transaksi tercatat dengan baik. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dan infak. Saya berharap langkah ini bisa menjadi contoh dan diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk ASN, pelaku usaha, dan generasi muda,” tambahnya.

Lebih jauh, Berlian Rayes juga mengajak seluruh masyarakat Sumbawa untuk tidak ragu memanfaatkan kemudahan teknologi dalam beribadah sosial.

“Kita hidup di era digital, maka cara kita berbuat kebaikan juga harus menyesuaikan. QRIS ini adalah jembatan agar semangat berbagi tetap hidup, bahkan semakin kuat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua I DPRD Sumbawa. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kami sangat mengapresiasi Bapak Berlian Rayes yang telah menunjukkan langsung bagaimana infak dapat dilakukan secara mudah melalui QRIS. Ini bukan hanya simbolis, tetapi juga edukasi kepada masyarakat bahwa berinfak kini semakin praktis dan modern,” ungkap Syukri Rahmat.

Ia menjelaskan bahwa penerapan QRIS merupakan bagian dari strategi BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara lebih luas dan efektif.

“Dengan QRIS, kami berharap dapat menjangkau lebih banyak muzaki, terutama dari kalangan milenial dan generasi digital. Ini adalah peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan,” jelasnya.

Selain itu, Syukri Rahmat juga menegaskan bahwa seluruh dana yang dihimpun akan dikelola secara profesional dan disalurkan secara tepat sasaran.

“Kami berkomitmen untuk menjaga amanah masyarakat. Dana yang masuk melalui QRIS maupun metode lainnya akan kami kelola secara transparan dan disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.

Ia juga berharap kolaborasi antara DPRD dan BAZNAS dapat terus diperkuat guna menciptakan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang uji coba teknologi, tetapi juga momentum penting dalam mendorong transformasi budaya berinfak di tengah masyarakat. Dengan kemudahan yang ditawarkan QRIS, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terdorong untuk berpartisipasi dalam gerakan berbagi.

Digitalisasi zakat dan infak menjadi salah satu kunci dalam menghadapi tantangan zaman, di mana kecepatan, kemudahan, dan transparansi menjadi kebutuhan utama. Kabupaten Sumbawa melalui BAZNAS kini mengambil langkah maju dengan menghadirkan solusi yang relevan dan adaptif.

Langkah yang dilakukan oleh H. M. Berlian Rayes ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan lainnya untuk turut mendukung inovasi serupa. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat, potensi zakat dan infak diyakini dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berencana terus mengembangkan layanan digital lainnya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. QRIS hanyalah awal dari transformasi besar menuju pengelolaan zakat yang lebih modern, inklusif, dan berdampak luas.

Dengan semangat inovasi dan kolaborasi, harapan akan terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial melalui pengelolaan zakat yang optimal semakin nyata. Dari sebuah ruang kerja di DPRD Sumbawa, pesan kuat itu digaungkan: berbagi kini semakin mudah, cepat, dan terpercaya. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 27 April 2026 — Dukungan terhadap penguatan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus mengalir dari berbagai kalangan, termasuk unsur pimpinan DPRD. Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, SH., MH., menunjukkan komitmennya dengan menyalurkan infak melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam sebuah kegiatan yang berlangsung di ruang kerjanya, Senin (27/4/2026).

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI. Momentum ini menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga legislatif dan BAZNAS dalam mendorong optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di daerah.

Dalam suasana yang penuh kehangatan dan semangat kebersamaan, penyaluran infak tersebut tidak hanya menjadi bentuk ibadah personal, tetapi juga pesan moral kepada masyarakat luas tentang pentingnya berbagi melalui lembaga resmi yang terpercaya.

Zulfikar Demitry, yang akrab disapa Ikang, menyampaikan bahwa dukungan terhadap program BAZNAS merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial sebagai wakil rakyat.

“Kami di DPRD tentu sangat mendukung program-program BAZNAS, karena ini menyangkut langsung kepentingan umat dan masyarakat luas. Penyaluran infak melalui BAZNAS adalah langkah yang tepat, karena dikelola secara profesional dan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” ujar Ikang.

Ia menegaskan bahwa keberadaan BAZNAS memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai persoalan sosial, terutama terkait kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

“BAZNAS bukan hanya lembaga pengumpul zakat, tetapi juga mitra pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Program-programnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ikang juga mengajak masyarakat Sumbawa untuk menyalurkan zakat dan infak melalui BAZNAS sebagai lembaga resmi yang memiliki sistem pengelolaan yang jelas dan akuntabel.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS. Ini adalah lembaga yang amanah, transparan, dan memiliki jaringan penyaluran yang luas. Dengan menyalurkan melalui BAZNAS, kita bisa memastikan bahwa bantuan kita benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga berharap agar kesadaran masyarakat untuk berinfak terus meningkat, sehingga potensi dana umat di Kabupaten Sumbawa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan bersama.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Wakil Ketua III DPRD Sumbawa. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Kami sangat mengapresiasi Bapak Zulfikar Demitry yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program BAZNAS. Ini adalah bentuk nyata sinergi antara DPRD dan BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat,” ungkap Syukri Rahmat.

Ia menambahkan bahwa dukungan dari para pimpinan daerah sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

“Ketika para pemimpin memberikan contoh langsung, maka masyarakat akan lebih percaya dan termotivasi untuk ikut berpartisipasi. Ini adalah langkah strategis dalam membangun budaya berbagi yang kuat di tengah masyarakat,” jelasnya.

Syukri Rahmat juga menegaskan bahwa seluruh dana yang dihimpun oleh BAZNAS akan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

“Kami berkomitmen untuk menjaga amanah masyarakat. Setiap dana yang masuk akan kami kelola dengan penuh tanggung jawab dan disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program yang telah kami rancang, baik di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa BAZNAS terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dengan menghadirkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakat dan infak.

“Kami terus berinovasi agar layanan kami semakin mudah diakses oleh masyarakat. Baik melalui metode konvensional maupun digital, semua kami siapkan agar masyarakat dapat berinfak dengan nyaman dan aman,” tambahnya.

Kegiatan penyaluran infak yang dilakukan oleh Wakil Ketua III DPRD Sumbawa ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekosistem zakat di daerah. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

Sinergi antara DPRD dan BAZNAS Kabupaten Sumbawa diharapkan terus terjalin dengan baik, sehingga berbagai program sosial yang dijalankan dapat semakin efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks pembangunan daerah, peran zakat dan infak menjadi salah satu instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan.

Melalui langkah nyata yang dilakukan oleh Zulfikar Demitry ini, pesan tentang pentingnya berbagi dan kepedulian sosial kembali ditegaskan. Bahwa di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, semangat gotong royong dan solidaritas tetap menjadi kekuatan utama.

Ke depan, diharapkan semakin banyak tokoh masyarakat, pejabat publik, dan elemen lainnya yang mengikuti langkah serupa. Dengan demikian, potensi besar zakat dan infak di Kabupaten Sumbawa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat dan kemajuan daerah.

Dari ruang kerja Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, sebuah pesan sederhana namun bermakna luas disampaikan: berbagi adalah tanggung jawab bersama, dan BAZNAS adalah jembatan amanah untuk mewujudkannya. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Kasus perundungan (bullying) yang menimpa siswa di SDN Sebeok, Kecamatan Orong Telu, memicu reaksi keras dari berbagai pihak. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta pemerintah daerah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, KEPADA Wartawan Minggu (26/4) menegaskan bahwa insiden ini merupakan alarm keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk bertumbuh, justru tercemar oleh tindakan yang mengancam psikologis anak.

Abdul Rafiq meminta Pemerintah Daerah melalui dinas terkait untuk tidak menganggap remeh kejadian ini. Ia mendesak adanya langkah konkret yang mencakup dua sisi: rehabilitasi dan pembinaan.

"Kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Harus ada penanganan psikologis bagi korban agar tidak trauma berkepanjangan, sekaligus pembinaan edukatif bagi pelaku. Kita butuh solusi yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar penyelesaian formalitas," ujar Abdul Rafiq 

Waspada "Wabah" Perilaku Negatif dari Media Sosial

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa juga menyoroti korelasi antara derasnya arus informasi digital dengan perilaku siswa di sekolah. Di era media sosial, tren negatif sangat mudah ditiru oleh anak-anak jika tidak ada filter yang kuat.

DPC PDI Perjuangan mengkhawatirkan jika kasus di SDN Sebeok tidak ditangani dengan tepat, hal tersebut bisa menjadi "wabah" yang menjalar ke sekolah-sekolah lain akibat pengaruh konten dunia maya yang tidak terkontrol.

Sebagai langkah mitigasi, PDI Perjuangan menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam pencegahan bullying yaitu Pendidikan Karakter, Peran Orang Tua dan Kepekaan Guru.

"Masifkan edukasi pengendalian emosi dan etika berkomunikasi bagi siswa, peran orang tua menjadi garda terdepan dalam mengawasi perilaku anak dan penggunaan gawai dan menuntut tenaga pendidik lebih sensitif dalam mendeteksi perubahan perilaku siswa sejak dini Ya" jelasnya.

Ini adalah tanggung jawab kolektif. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, berkarakter, dan beradab demi masa depan generasi muda Sumbawa," tutup Abdul Rafiq. (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id—Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai partai politik tidak bisa lagi sekadar hadir sebagai mesin elektoral menjelang pemilu. Partai didorong mengambil tanggung jawab utama dalam menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat sebagai strategi mendasar memperbaiki kualitas demokrasi, sekaligus menekan praktik politik uang yang masih mengakar.

“Selama pemilih tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, maka politik uang akan terus menemukan momentumnya,” tandas Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Ahad (26/4/2026).

Analis politik kawakan Bumi Gora yang karib disapa Didu ini menegaskan, problem utama demokrasi elektoral di Indonesia hari ini bukan hanya pada desain sistem, melainkan pada rendahnya literasi politik pemilih. Kondisi tersebut menciptakan ruang subur bagi praktik transaksional dalam setiap kontestasi.

“Praktik politik uang itu bukan semata soal moralitas kandidat. Bukan. Tapi juga terkait dengan struktur kesadaran pemilih yang belum terbentuk,” ujarnya.

Menurut Didu, partai politik adalah aktor paling strategis untuk mengisi kekosongan tersebut. Sebagai pilar demokrasi, partai tidak hanya berfungsi merekrut dan mengusung kandidat, tetapi juga mendidik masyarakat agar menjadi pemilih rasional, kritis, dan berorientasi program.

Ia menyoroti bahwa dalam berbagai kontestasi, baik pemilu legislatif maupun pilkada, praktik politik uang masih menjadi fenomena laten. Hal itu, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari pendekatan partai yang cenderung pragmatis dan berorientasi jangka pendek.

Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu pemicu utama. Dalam banyak kasus, kandidat didorong menggunakan cara instan untuk meraih suara, termasuk praktik transaksional.

“Ketika biaya politik mahal dan pendidikan politik rendah, maka yang terjadi adalah transaksi. Pemilih diposisikan sebagai objek, bukan subjek demokrasi,” katanya.

Didu juga menyoroti tingginya jumlah pemilih mengambang (swing voters) dan pemilih pemula yang belum memiliki preferensi politik kuat. Kelompok ini kerap menjadi sasaran mobilisasi berbasis uang maupun popularitas semata.

Partai Jangan Musiman

Dalam analisanya, Didu mengkritik pola kerja partai politik yang cenderung musiman. Aktivitas partai meningkat drastis menjelang pemilu, namun minim interaksi dengan masyarakat di luar siklus tersebut.

“Partai politik hari ini terlalu event oriented. Mereka hadir saat pemilu, tapi absen dalam proses pembentukan kesadaran politik masyarakat sehari-hari,” tegasnya.

Padahal, pendidikan politik merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi. Partai, kata dia, seharusnya hadir melalui diskusi publik, pelatihan kader, sekolah politik, hingga advokasi isu-isu masyarakat.

Tanpa kehadiran berkelanjutan, partai akan terus terjebak dalam politik elektoral yang dangkal dan kehilangan fungsi ideologisnya.

Didu juga menyoroti keberadaan dana bantuan negara untuk partai politik. Ia menilai, dana tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk pendidikan politik, bukan sekadar operasional internal.

“Negara sudah memberikan dukungan finansial kepada partai. Maka ada konsekuensi moral dan politik bahwa dana itu harus kembali ke publik dalam bentuk pendidikan politik,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Selama ini, publik dinilai belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari bantuan negara kepada partai.

Didu mendorong adanya indikator kinerja yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan politik, sehingga penggunaan anggaran dapat diukur secara konkret dan berdampak nyata.

Rencana *revisi Undang-Undang Partai Politik oleh DPR RI* dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat kewajiban pendidikan politik. Selama ini, menurut Didu, aturan yang ada masih bersifat normatif dan belum memiliki turunan teknis yang kuat.

“Perlu ada penguatan regulasi yang lebih detail. Misalnya kewajiban program pendidikan politik yang terstruktur, indikator capaian, hingga sanksi bagi partai yang tidak menjalankan fungsi tersebut,” katanya.

Ia juga mengaitkan pembahasan revisi tersebut dengan isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sistem yang semakin kompetitif, partai dituntut memperkuat basis pemilih secara substantif, bukan sekadar mengandalkan mobilisasi jangka pendek.

Selain faktor eksternal, Didu menyoroti problem internal partai, terutama dalam hal rekrutmen politik yang cenderung pragmatis—lebih mengutamakan popularitas dan modal dibanding kapasitas dan ideologi.

“Kalau partai tidak serius membangun kader ideologis, maka pendidikan politik juga akan kehilangan arah. Karena yang diajarkan bukan nilai, tapi sekadar strategi menang,” ujarnya.

Fenomena perpindahan kader antar partai yang didorong kepentingan karier politik semata juga dinilai memperlemah identitas dan fungsi pendidikan politik partai.

Sebagai solusi, Didu mendorong pendekatan pendidikan politik yang lebih kontekstual dan adaptif. Partai perlu masuk ke ruang-ruang komunitas, seperti kelompok pemuda, organisasi masyarakat, hingga komunitas digital.

Menurutnya, karakter pemilih muda—terutama generasi milenial dan Gen Z—menuntut metode edukasi yang berbeda, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital.

Selain itu, kolaborasi dengan kampus, organisasi masyarakat sipil, dan media massa dinilai penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik.

“Pendidikan politik tidak boleh indoktrinatif. Harus mendorong pemilih menjadi kritis dan mandiri,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan politik bukan tugas tambahan, melainkan inti dari keberadaan partai dalam sistem demokrasi. Jika dijalankan konsisten, kualitas pemilih akan meningkat dan praktik politik uang dapat ditekan.

Tolak Penggabungan Pilkada

Di sisi lain, Didu menyatakan penolakannya terhadap wacana penggabungan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilu legislatif daerah yang kerap didorong dengan alasan efisiensi biaya.

Menurutnya, demokrasi tidak bisa direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran. Kualitas representasi, kedalaman partisipasi, dan kesehatan sistem politik harus menjadi pertimbangan utama.

“Demokrasi adalah investasi jangka panjang. Jangan direduksi jadi pengeluaran jangka pendek,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika efisiensi dijadikan alasan utama, maka secara ekstrem dapat berujung pada pembatasan partisipasi politik, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pengalaman Pemilu serentak 2019, kata dia, menunjukkan bahwa penggabungan pemilu tidak selalu menghasilkan efisiensi yang sehat. Sistem lima kotak justru menimbulkan beban berat bagi penyelenggara dan berdampak pada kualitas pelaksanaan.

Selain itu, penggabungan pilkada berpotensi menenggelamkan isu-isu lokal. Perhatian publik cenderung tersedot pada isu besar dan figur nasional, sehingga kandidat kepala daerah tidak lagi bertarung dengan gagasan berbasis kebutuhan daerah.

“Pemilih akhirnya tidak memilih berdasarkan program lokal, tapi karena popularitas atau afiliasi politik yang lebih luas,” ujarnya.

Dari sisi pemilih, kompleksitas juga meningkat. Dalam satu waktu, pemilih harus membuat banyak keputusan sekaligus, yang berpotensi menimbulkan kelelahan memilih (ballot fatigue).

“Dalam konteks Indonesia, fenomena ini sudah nyata. Banyak pemilih kebingungan karena harus memilih banyak kandidat sekaligus, yang pada akhirnya menurunkan kualitas keputusan politik,” kata Didu.

Sebagai alternatif, Didu menawarkan pendekatan yang lebih substantif, seperti reformasi internal partai melalui transparansi rekrutmen kandidat dan penguatan kaderisasi, pendidikan politik berkelanjutan, serta penguatan regulasi pembiayaan politik agar biaya politik tidak menjadi beban utama kandidat.

“Intinya, penggabungan pilkada dengan pemilu legislatif daerah bukanlah solusi. Efisiensi biaya tidak bisa dijadikan justifikasi untuk mengorbankan kualitas demokrasi,” pungkasnya.

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Budi Sastrawan, S.IP., M.Si secara resmi akan meluncurkan gerakan "Bersama Ayah/Ibu Kami Terlindungi" sebagai tema utama Hardiknas 2026. Langkah ini diambil berdasarkan data uji sosiometri di sejumlah SMP yang menunjukkan perlunya penanganan serius terhadap isu perundungan (bullying). Melalui program ini, pemerintah daerah ingin menggeser pola penanganan masalah anak dari sekadar prosedur administratif menjadi pendekatan batiniah yang lebih menyentuh antara sekolah, anak, dan orang tua.

Dalam keterangannya kepada awak media Minggu 26 April 2026, Kadis Dikbud Budi Sastrawan mengatakan bahwa rangkaian acara akan dimulai pada 29 April 2026 dengan Festival Permainan Rakyat yang mewajibkan kolaborasi antara orang tua dan anak dalam permainan tradisional seperti Balogo dan Main Hadang. "Kegiatan ini dirancang untuk mencairkan sekat komunikasi dan membangun kembali rasa saling percaya melalui kegembiraan bermain. Budi menekankan bahwa kearifan lokal adalah media terbaik untuk menciptakan interaksi sehat yang selama ini mulai hilang di tengah dinamika remaja yang kian kompleks" jelasnya.

Kemudian lanjutnya, Pada 30 April pagi, suasana akan lebih emosional melalui agenda "Satu Jam Bersama Ayah/Ibu di Sekolah". Dalam sesi ini, ruang kelas menjadi tempat privat bagi anak untuk mencurahkan seluruh isi hati dan keresahan sosial mereka langsung kepada orang tua tanpa intervensi pihak lain. Budi menjelaskan bahwa kehadiran orang tua sebagai pendengar aktif sangat penting untuk memvalidasi perasaan anak, sehingga anak merasa memiliki pelindung utama dalam menghadapi tekanan di lingkungan pergaulannya.

Puncak komitmen moral akan dilaksanakan pada malam harinya melalui prosesi "Malam Seribu Cahaya" yang diisi dengan aksi pemadaman lampu serentak selama lima menit. Di bawah cahaya senter ponsel, para orang tua, guru, dan tokoh masyarakat akan membacakan ikrar setia untuk menjaga anak-anak dari pengaruh negatif dan praktik perundungan. Prosesi kontemplasi ini bertujuan menyentuh kesadaran kolektif bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa ditunda lagi demi masa depan mereka.

Seluruh rangkaian ini akan diakhiri dengan upacara bendera serentak pada 2 Mei 2026 di seluruh SD dan SMP se-Kabupaten Sumbawa. Budi Sastrawan berharap momentum Hardiknas kali ini menjadi titik balik bagi dunia pendidikan di Sumbawa untuk lebih memanusiakan manusia. Dengan memadukan data saintifik dan ketulusan hati, diharapkan tercipta lingkungan sekolah yang tidak hanya mengejar prestasi, tetapi juga menjamin keamanan fisik dan psikologis bagi setiap peserta didik. (AM)

Oleh Asmediati

Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, kita kembali diingatkan pada satu kenyataan yang tidak nyaman: dunia pendidikan kita belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman bagi semua anak. Di beberapa daerah, kabar tentang aksi perundungan yang melibatkan pelajar menjadi cermin buram yang sulit diabaikan. Di saat seharusnya kita bersiap merayakan semangat belajar dan kemajuan pendidikan, justru luka-luka sosial itu muncul ke permukaan.

Perundungan bukan sekadar persoalan anak-anak yang “bercanda berlebihan”. Ia adalah bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis, yang meninggalkan dampak panjang. Seorang anak yang menjadi korban bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak aman, bahkan kehilangan semangat untuk datang ke sekolah. Di sisi lain, pelaku perundungan sering kali tumbuh tanpa menyadari bahwa tindakannya melukai orang lain, karena lingkungan sekitar tidak memberikan batasan yang jelas.

Fenomena ini tidak bisa dilihat sebagai kesalahan satu pihak saja. Ada banyak lapisan yang saling terkait. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial memiliki peran yang sama besar. Ketika anak tumbuh dalam suasana yang kurang hangat, minim perhatian, atau terbiasa melihat konflik diselesaikan dengan kekerasan, maka pola itu mudah terbawa ke lingkungan sekolah. Di sana, ia mungkin mencari “kuasa” dengan cara menindas teman yang dianggap lebih lemah.

Sekolah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman setelah rumah, kadang belum mampu sepenuhnya mengantisipasi persoalan ini. Tidak semua guru memiliki waktu dan ruang untuk memahami kondisi psikologis setiap siswa. Beban administrasi yang tinggi, jumlah siswa yang banyak, serta keterbatasan fasilitas sering membuat pengawasan tidak berjalan optimal. Akibatnya, tindakan perundungan bisa terjadi di sudut-sudut yang luput dari perhatian.

Namun, menyalahkan kondisi semata juga tidak cukup. Kita perlu jujur mengakui bahwa budaya saling mengejek, merendahkan, bahkan mempermalukan orang lain masih dianggap biasa. Di media sosial, hal seperti ini bahkan sering dianggap hiburan. Anak-anak yang tumbuh dalam budaya seperti itu bisa saja menganggap perundungan sebagai sesuatu yang wajar. Padahal, luka yang ditinggalkan tidak pernah sederhana.

Momentum Hardiknas seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi. Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik atau prestasi lomba. Lebih dari itu, pendidikan adalah tentang membentuk manusia yang beradab, yang mampu menghargai orang lain, dan memiliki empati. Jika masih ada anak yang takut datang ke sekolah karena diintimidasi, maka ada yang perlu kita perbaiki bersama.

Upaya pencegahan perundungan harus dimulai dari hal-hal sederhana namun konsisten. Di lingkungan keluarga, orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Mendengarkan cerita mereka, memahami perasaan mereka, dan memberi contoh bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Anak yang merasa dihargai di rumah cenderung lebih mampu menghargai orang lain di luar.

Di sekolah, pendekatan yang lebih humanis perlu diperkuat. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping. Membuka ruang dialog dengan siswa, mengenali tanda-tanda adanya perundungan, dan berani bertindak ketika melihat ketidakadilan. Sekolah juga bisa membuat program sederhana seperti kegiatan literasi, diskusi kelompok, atau permainan kolaboratif yang menumbuhkan rasa kebersamaan.

Selain itu, penting untuk menciptakan sistem pelaporan yang aman bagi korban. Banyak kasus perundungan tidak terungkap karena korban takut untuk berbicara. Mereka khawatir akan mendapat balasan yang lebih buruk atau tidak dipercaya. Jika sekolah mampu menyediakan ruang yang aman dan responsif, maka peluang untuk mencegah kasus berulang akan lebih besar.

Peran masyarakat juga tidak kalah penting. Lingkungan yang peduli akan lebih cepat menangkap gejala-gejala awal perundungan. Tetangga, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal bisa menjadi bagian dari solusi dengan menciptakan suasana yang lebih ramah bagi anak-anak. Kegiatan bersama, seperti gotong royong atau acara budaya, bisa menjadi sarana untuk menanamkan nilai kebersamaan sejak dini.

Tidak kalah penting, kita juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial. Banyak kasus perundungan saat ini tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui dunia maya. Komentar yang merendahkan, penyebaran foto atau video tanpa izin, hingga ujaran kebencian bisa menjadi bentuk perundungan digital yang dampaknya tidak kalah besar. Edukasi tentang etika bermedia sosial perlu terus digaungkan, baik di sekolah maupun di rumah.

Hardiknas 2026 seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan dengan upacara dan pidato. Ia harus menjadi pengingat bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Bahwa setiap anak berhak merasa aman, dihargai, dan didukung untuk berkembang. Bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari angka kelulusan, tetapi juga dari bagaimana kita memperlakukan sesama.

Perundungan mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya dalam waktu singkat, tetapi ia bisa dikurangi jika ada kesadaran kolektif. Langkah kecil yang dilakukan secara bersama-sama akan membawa perubahan besar. Mulai dari kata-kata yang lebih baik, sikap yang lebih peduli, hingga keberanian untuk menegur ketika melihat ketidakadilan.

Di daerah kita, harapan itu tetap ada. Dengan kekayaan nilai budaya dan semangat kebersamaan yang kuat, masyarakat memiliki modal sosial yang besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih sehat. Tinggal bagaimana semua pihak mau bergerak, tidak saling menyalahkan, tetapi saling menguatkan.

Menjelang Hardiknas ini, mungkin kita perlu bertanya pada diri sendiri: sudahkah kita menjadi bagian dari solusi? Sudahkah kita menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak di sekitar kita? Jika jawabannya belum, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai.

Karena pada akhirnya, pendidikan yang baik bukan hanya melahirkan anak-anak pintar, tetapi juga manusia yang memiliki hati. Dan di situlah masa depan yang sesungguhnya dibangun.(AM)

Oleh: Purna Aprianti 

Editor: Abdul Ma'ruf Rahmat SP 

Berpuisi bukan sekadar urusan melisankan kata dengan nada yang diatur sedemikian rupa. Di balik setiap baris naskah yang digenggam seorang siswa di atas panggung, ada proses panjang yang sering kali menguras air mata, tenaga, hingga kewarasan. Sebagai pendamping, saya menyebutnya sebagai proses "menjemput takdir" sebuah karya sastra.

Ingatan saya melompat kembali ke masa FLS2N di Kupang. Saat itu, perhatian saya tersita oleh seorang siswi berbakat. Ada sesuatu pada pandangan matanya, senyum tipisnya, dan suara kecilnya yang syahdu. Itulah awal mula kami "berproses seperti orang gila." Menyiapkan empat jenis puisi bukanlah perkara mudah. Saya masih ingat bagaimana ia kelelahan hingga tertidur di panggung aula SMKN 1 Sumbawa. Di sana, saya hanya bisa duduk menjaganya, memastikan air minum dan makanan kesukaannya tersedia saat ia terbangun nanti.

Strategi di Balik Selera Juri

Dunia kompetisi puisi adalah perpaduan unik antara pakem ilmu sastra dan subjektivitas atau selera juri. Kami tidak hanya berlatih teknik, tapi juga melakukan "riset." Sesaat setelah Technical Meeting di Kupang, saya meminta nama lengkap dewan juri dan mulai menelusuri jejak digital mereka.

Kami mencoba membedah kecenderungan estetika para juri agar naskah yang diciptakan bisa beresonansi dengan keinginan mereka tanpa kehilangan jati dirinya. Hasilnya? Alhamdulillah, kami berhasil meraih Juara 3 Nasional—satu-satunya piala yang dibawa pulang oleh kontingen NTB kala itu. Sebuah pembuktian bahwa kerja keras yang dipadukan dengan strategi yang tepat tidak akan mengkhianati hasil.

Kisah serupa berulang tahun lalu. Pendampingan dilakukan untuk dua siswa dari latar belakang berbeda: satu dari SMA Negeri 2 Sumbawa Besar dan satu lagi dari SLB Negeri 1 Sumbawa Besar. Melatih anak inklusi memberikan spektrum pembelajaran yang jauh berbeda. Ada kenikmatan luar biasa saat mendampingi anak-anak hebat ini melampaui keterbatasan mereka hingga berhasil mewakili NTB ke tingkat nasional. Di titik ini, juara bukan lagi prioritas utama, melainkan proses kemanusiaan yang terjadi di dalamnya.

Memberikan Hak pada Bunyi

Lantas, apa sebenarnya esensi dari berpuisi? Bagi saya, berpuisi adalah menyampaikan makna melalui nada, intonasi, dan ekspresi yang presisi. Kuncinya adalah memahami makna terdalam dari setiap diksi.

"Jangan lupakan bahwa setiap bunyi memiliki maknanya. Berilah hak untuk setiap bunyi agar diucapkan dengan benar, sehingga pesan yang tersimpan di balik kata sampai dengan utuh ke telinga pendengar."

Sering kali kita melihat pembaca puisi yang salah menangkap aura emosi. Jangan sampai kita bersedih pada puisi sukacita, atau berteriak lantang pada puisi tentang kematian. Ada bunyi-bunyi tertentu yang mewakili setiap rasa. Kejelian menemukan bunyi itulah yang membedakan seorang pembaca puisi biasa dengan seorang penutur rasa.

Rindu yang Menguntai Kembali

Setelah sekian lama terbenam dalam rutinitas di hadapan layar laptop, ada kerinduan yang membuncah untuk kembali menguntai kata. Saya rindu meregangkan jiwa dengan nuansa bunyi dan bersenandung melalui diksi-diksi indah.

Pendidikan dan literasi adalah jalan panjang yang tak ada ujungnya. Melalui Rumah Literasi Yarita, kami akan terus berkomitmen menemani anak-anak hebat ini untuk terus berproses, menikmati setiap rima, dan menemukan jati diri mereka melalui keajaiban puisi. Selamat berproses, anak-anakku. Mari kita beri hak pada setiap rasa yang ingin bicara.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh dunia pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Kali ini, Zifana Kalila Azrhiel, siswi berbakat dari SMPN 2  Unter Iwes (SpenDaUI), berhasil menyabet gelar Juara 1 dalam ajang Speech Competition pidato berbahasa Inggris tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kompetisi bergengsi tersebut diselenggarakan oleh STKIP Paracendekia NW Sumbawa yang berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 20 hingga 23 April 2026. Keberhasilan Kalila, sapaan akrabnya, menjadi bukti nyata kualitas kompetensi siswa daerah dalam penguasaan bahasa internasional di level provinsi.

Kepala SMPN 2 Unter Iwes, Nur Aini Furqan, S.Pd., M.Pd. tidak dapat menyembunyikan rasa bangga dan harunya atas pencapaian luar biasa anak didiknya tersebut. Dalam keterangannya, ia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kalila yang telah berjuang maksimal.

"Yes, you did it Kalila! Ibu sangat bangga padamu, nak. Alhamdulillah, salah satu siswa hebat SMPN 2 Unter Iwes kembali membuktikan kemampuannya. Semoga prestasi ini menjadi motivasi dan menginspirasi teman-teman yang lain untuk terus berkarya," ujar Nur Aini dengan nada bangga.

Lebih lanjut, Nur Aini menekankan bahwa prestasi ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi tim pendidik yang solid. Ia memberikan apresiasi khusus kepada para pembimbing yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengasah bakat siswa.

"Terima kasih tak terhingga kepada pembina hebat English Club, Ibu Trisagita Oktavianti, S.Pd dan ibu Nani Suhriani, S.Pd. Dedikasi kalian luar biasa dalam membimbing Kalila. Tak lupa, dukungan dari seluruh bapak dan ibu guru Spenda UI yang tetap semangat dalam upaya mencerdaskan anak bangsa," tambahnya.

Keberhasilan Zifana Kalila Azrhiel di ajang ini semakin memperkuat posisi SMPN 2 Unter Iwes sebagai salah satu sekolah yang konsisten dalam mencetak siswa-siswi berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik di tingkat regional.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id– Dalam upaya menjemput bola program pembangunan pertanian pusat untuk daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi NTB dan Balai Penerapan Lintas Instansi Pertanian (BPLIP) Kelas II Mataram, Jumat (24/4).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, S.P., M.Si., Kepala BRMP Provinsi NTB, Hendro Cahyono,S.Pt.M.Sc Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si., serta Sekretaris Komisi II DPRD  Sumbawa, H. Zohran bersama Anggota DPRD.

Hadir pula Ketua Tim Teknis Pengairan BPLIP Dr. Awaluddin. SP.MSi, Ketua Tim Irigasi BPLIP Ayu, Anggota Komisi II Lainnya, Ridwan SP M.Si, Muhammad Zain SIP, H Andi Mappelepui, Adizul Sahabuddin SP.MSi, Sri Wahyuni dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Ma'ruf Rahmat SP.

Modernisasi dan Inovasi "PM AAS"

Kepala BRMP, Hendro Cahyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi lahan pertanian di NTB, khususnya di Kabupaten Sumbawa yang memiliki potensi lahan sangat luas. Ia mengungkapkan bahwa fokus Kementerian Pertanian saat ini adalah perluasan areal tanam dan modernisasi.

Salah satu inovasi yang akan diuji coba di 15 provinsi, termasuk NTB, adalah sistem PM AAS (Penanaman Model Advantage Agriculture System).

"Sistem ini memungkinkan populasi tanaman meningkat drastis dari 400.000 menjadi 2 juta per hektar dengan hasil mencapai 7,4 hingga 10 ton. Pencanangan perdana akan dilakukan pada 30 April mendatang. Ini momen langka untuk keberhasilan petani kita," ujar Hendro.

Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si., menyoroti urgensi penyelesaian administrasi teknis terkait Survey Investigation Design (SID). Ia mendorong agar penunjukan konsultan perencana dilakukan secara efektif mengingat target program fisik harus tuntas pada September agar bisa panen di bulan Desember.

"Kami menyarankan agar perencanaan bisa melibatkan kekuatan lokal seperti Dinas PU atau konsultan di kabupaten agar lebih cepat. Mengingat target Irigasi Perpompaan (Irpom) dan pipanisasi ini sangat ketat waktunya," tegas Ni Wayan. Ia juga mengeluhkan minimnya anggaran operasional untuk pengecekan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) di lapangan.

Komitmen DPRD Sumbawa: Menjemput Bola

Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran Sah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut koordinasi dari Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian.

"Di tengah kondisi efisiensi keuangan negara, kami sebagai lembaga politik harus proaktif menjemput bola agar program pusat maksimal terserap ke Sumbawa. Kami juga berharap universitas lokal di Sumbawa, seperti UNSA atau UTS, bisa dilibatkan dalam perencanaan SID agar evaluasi lebih dekat dan pemberdayaan lokal tercipta," kata H. Zohran.

Penjelasan Teknis BPLIP Mataram

Menanggapi diskusi tersebut, Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, S.A.P., M.Si., menjelaskan bahwa untuk wilayah NTB terdapat alokasi sekitar 1.403 unit irigasi perpompaan/parit, di mana 12 unit berada di bawah pengawasan langsung balai.

Terkait kendala teknis, Suparman menekankan beberapa poin penting diantaranya masalah percepatan CPCL, Fleksibelitas Perencana dan integritas aturan.

"Pemberkasan dan pembukaan rekening kelompok tani harus segera tuntas agar pencairan dana tidak terhambat" ujar Suparman 

Jika Universitas Negeri (Unram) terkendala personel, alternatif penggunaan jasa PUPR dapat dipertimbangkan agar kontrak SID segera berjalan imbuhnya 

Dijelaskannya dalam proses sangat menekankan integritas dan aturan, Proses pengadaan menggunakan e-katalog untuk menghindari negosiasi ilegal. Selain itu, penapisan lahan dilakukan ketat agar tidak masuk dalam kawasan hutan lindung.

"Kami bekerja berdasarkan aturan teknis yang benar. Selama prosesnya benar, kami akan lakukan meski ada tekanan. Fokus kita adalah percepatan demi kesejahteraan petani," pungkas Suparman.

Tentang BPLIP Kelas II Mataram:

Dibentuk pada 11 Januari, BPLIP Kelas II Mataram saat ini berkantor di gedung BRMP dan mewakili wilayah kerja lintas provinsi meliputi Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

BRMP Provinsi NTB adalah kantor yang membidangi modernisasi peralatan mesin pertanian. Hasil temuan dibidang pertanian dilakukan pengkajian, pengujian dan sertifikasi di lembaga ini sebelum di turunkan ke petani. (AM)

Oleh. Asmediati 

Ada sesuatu yang diam-diam bergerak di negeri ini—tak riuh, tak pula gemerlap, tetapi terus hidup dan mengakar. Ia adalah kebiasaan membaca. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik pada Februari 2026 mungkin hanya menampilkan deretan angka dan nama daerah. Namun di balik itu, tersimpan kisah tentang ketekunan yang jarang disorot.

Siapa sangka, daerah seperti Nusa Tenggara Timur justru berdiri di urutan teratas dalam hal minat baca. Disusul Nusa Tenggara Barat dan Sumatra Selatan, lalu beberapa wilayah lain yang selama ini tidak selalu menjadi pusat perhatian. Fakta ini seperti mengetuk pelan kesadaran kita: bahwa semangat membaca tidak selalu lahir dari kemewahan fasilitas.

Di banyak tempat, buku bukan benda yang mudah dijangkau. Perpustakaan mungkin jauh, koleksi terbatas, dan akses digital belum merata. Namun justru dalam keterbatasan itulah, keinginan untuk membaca menemukan bentuknya yang paling jujur. Ia tidak bergantung pada kenyamanan, melainkan pada kebutuhan untuk memahami dunia.

Barangkali kita terlalu lama mengira bahwa literasi tumbuh seiring dengan kemajuan kota. Bahwa gedung-gedung tinggi, jaringan internet cepat, dan toko buku besar adalah syarat utama lahirnya budaya membaca. Kenyataannya tidak selalu demikian. Ada ruang-ruang sederhana—di sudut sekolah, di beranda rumah, atau di bawah cahaya lampu seadanya—di mana halaman demi halaman dibaca dengan penuh kesungguhan.

Membaca, dalam konteks ini, bukan sekadar aktivitas. Ia menjadi semacam jalan keluar. Jalan untuk melihat kemungkinan lain, untuk mengenal dunia yang lebih luas, bahkan untuk memahami diri sendiri. Ketika seseorang membaca, ia sedang membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat.

Namun kita juga perlu jujur pada diri sendiri. Tingginya minat baca di beberapa daerah tidak serta-merta berarti persoalan literasi di Indonesia sudah selesai. Justru ini seperti alarm halus: mengapa daerah lain belum menunjukkan hal yang sama? Apa yang kurang? Apakah soal akses, kebijakan, atau sekadar kurangnya dorongan dari lingkungan terdekat?

Membaca tidak tumbuh begitu saja. Ia perlu dirawat. Di rumah, ia dimulai dari hal-hal kecil—orang tua yang menyediakan waktu, yang memberi contoh, yang tidak menjadikan buku sebagai sesuatu yang asing. Di sekolah, ia hidup dari cara guru memperkenalkan bacaan, bukan sebagai kewajiban yang membebani, tetapi sebagai pengalaman yang menyenangkan.

Di luar itu, ada peran yang lebih besar: kebijakan dan perhatian. Buku perlu hadir lebih dekat dengan masyarakat. Perpustakaan tidak boleh hanya menjadi bangunan sepi. Komunitas literasi harus diberi ruang untuk tumbuh. Sebab dari tempat-tempat sederhana itulah, kebiasaan membaca sering kali bersemi.

Kita juga tidak bisa menutup mata terhadap perubahan zaman. Hari ini, membaca tidak lagi identik dengan buku cetak. Layar ponsel pun menjadi jendela baru. Artikel, cerita pendek, bahkan tulisan singkat di media sosial—semuanya bagian dari lanskap literasi modern. Tantangannya adalah menjaga agar apa yang dibaca tetap bermakna, tidak sekadar lewat begitu saja.

Di tengah arus informasi yang deras, kemampuan untuk memilih dan memahami menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membaca itu sendiri. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi penonton dari kata-kata yang melintas cepat, tanpa sempat benar-benar mengerti.

Barangkali yang paling menarik dari data ini bukanlah siapa yang berada di peringkat pertama. Melainkan pesan yang tersirat di dalamnya: bahwa membaca bisa tumbuh di mana saja. Tidak harus menunggu sempurna. Tidak perlu menunggu lengkap.

Ada harapan yang pelan-pelan menyala dari timur, dari selatan, dari tempat-tempat yang sering dianggap jauh. Harapan bahwa generasi yang akrab dengan bacaan akan tumbuh dengan cara pandang yang lebih luas. Mereka tidak hanya membaca untuk tahu, tetapi juga untuk mengerti dan merasakan.

Dan pada akhirnya, mungkin itulah yang paling kita butuhkan—bukan sekadar angka yang tinggi, tetapi manusia-manusia yang mau membuka halaman, menelusuri makna, dan tidak lelah mencari pengetahuan. Sebab dari sanalah perubahan sering kali bermula: dari satu buku, satu pembaca, dan satu keinginan kecil untuk memahami dunia lebih dalam.[]

Refleksi menghadapi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026

Oleh : Junaidi, S.Pd.,M.Pd

(Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa)

Dunia pendidikan kita hari ini seolah sedang berjalan di padang gersang, kehilangan oase yang dahulu begitu rimbun oleh nilai-nilai ketulusan dan pengabdian. Kita terjebak dalam bangunan-bangunan megah dan kurikulum yang padat, namun sering kali lupa bahwa pendidikan sejatinya adalah proses "menuntun" jiwa, bukan sekadar mengisi botol kosong dengan tumpukan informasi. Ada kerinduan mendalam untuk kembali ke rahim pendidikan yang hangat, sebuah ruang di mana sekolah dan keluarga tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, melainkan menyatu dalam satu napas untuk menjaga ruang batin anak agar tetap suci dan terbebas dari kepungan pengaruh negatif lingkungan yang kian liar.

Pondasi pendidikan masyarakat Sumbawa sejatinya telah mewariskan protokol ruhani yang sangat luar biasa, menempatkan hati sebagai sumber utama dari setiap gerak kehidupan. Segalanya bermula dari niat yang dipasrahkan sepenuhnya ke hadirat Sang Khaliq, sebuah titik nol di mana ego manusia ditanggalkan sebelum melangkah. Niat ini kemudian tidak dibiarkan menguap begitu saja, melainkan direnungkan secara mendalam dengan menjadikan hati sebagai kompas kehidupan. Dalam keheningan renungan itu, seorang insan menimbang kemanfaatan dan kesucian langkahnya, memastikan bahwa apa yang akan ia kerjakan selaras dengan kehendak langit dan harmoni alam semesta.

Setelah perenungan batin itu tuntas, tahap selanjutnya bukanlah langsung bertindak, melainkan kembali memasrahkan diri secara total kepada Sang Pemilik Ilmu sebagai pengakuan atas keterbatasan insani. Kesadaran inilah yang membuat para pendahulu kita tidak pernah merasa sombong atas karya-karya monumental yang mereka lahirkan, karena mereka merasa hanyalah perantara dari ilmu Tuhan yang Maha Luas. Baru setelah proses spiritual itu genap, mulai dari niat, renungan hati, hingga kepasrahan akhir, tangan mulai bergerak memulai aktivitas. Inilah rahasia mengapa karya-karya masa lalu memiliki "ruh" yang tetap tegak melintasi zaman, karena ia lahir dari rahim ketulusan batin yang terjaga.

Namun kini, lingkungan yang seharusnya menjadi rahim tempat bertumbuh telah berubah wajah menjadi supermarket raksasa yang serba instan, di mana koneksi digital sering kali lebih kuat daripada koneksi batin antara anak dan orang tuanya. Anak-anak kita dikepung oleh kemudahan fasilitas yang justru memutus dialog mereka dengan nilai-nilai luhur dan realitas sosial yang nyata. Tanpa sinkronisasi antara sekolah dan rumah untuk menghidupkan kembali peran hati sebagai filter utama, jiwa anak menjadi rapuh dan mudah terisi oleh residu negatif dari layar-layar gawai. Kita kehilangan keheningan yang seharusnya menjadi ruang bagi anak untuk belajar merasakan kehadiran Tuhan di tengah hiruk-pikuk modernitas yang mekanistik.

Kesadaran untuk "pulang ke rahim" pendidikan menjadi sangat mendesak menjelang Hardiknas 2026, sebagai ikhtiar untuk membangun kembali ekosistem yang melindungi kesucian jiwa anak. Sekolah harus bertransformasi menjadi taman yang tidak hanya mengasah otak, tetapi juga membasuh hati melalui filosofi Balong Ate, sementara keluarga harus kembali menjadi madrasah pertama yang mengajarkan seni kejujuran batin. Kita perlu menciptakan dialog yang jujur antara guru dan orang tua, bukan sekadar membahas angka di rapor, melainkan mendiskusikan bagaimana menjaga agar batin anak tetap memiliki kompas yang tajam di tengah godaan supermarket kehidupan yang kian liar dan transaksional.

Membangun kembali konektivitas batin berarti menempatkan keteladanan di atas instruksi, di mana anak melihat harmoni antara ucapan dan perbuatan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Di tengah gempuran teknologi yang sering kali menjauhkan manusia dari jati dirinya, sentuhan kasih sayang yang tulus dari guru dan kehadiran utuh orang tua di rumah adalah perisai terkuat bagi anak. Kita harus mampu meyakinkan generasi ini bahwa setiap karya yang dimulai dengan kepasrahan batin akan menghasilkan keberkahan yang tak terhingga bagi dunia. Hanya dengan hati yang dijadikan sumber utama pendidikan, mereka akan mampu berdiri tegak menghadapi badai zaman tanpa harus mengotori kesucian jiwanya.

Pada akhirnya, refleksi 2 Mei ini adalah ajakan untuk merapatkan barisan, menghubungkan kembali jembatan yang terputus antara sekolah dan keluarga demi menjaga marwah batin anak-anak kita. Jika setiap aktivitas pendidikan dikembalikan pada niat yang suci, renungan yang dalam, dan kepasrahan yang total, maka anak-anak kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kedalaman jiwa. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk memuliakan hati sebagai pusat kendali pendidikan, sehingga lahir generasi tercerahkan yang karyanya tidak hanya megah secara rupa, namun juga suci secara makna.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 23 April 2026 — Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, secara resmi membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog versi 6 bagi para penyedia se-Pulau Sumbawa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Madilaoe ADT Lantai III, Kantor Bupati Sumbawa, dengan diikuti puluhan peserta dari berbagai unsur pengadaan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, para Kepala Bagian PBJ Provinsi NTB, narasumber dan tim teknis, jajaran kepala perangkat daerah Kabupaten Sumbawa, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, serta para penyedia barang dan jasa.

Dalam laporannya, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTB, Marga Sulkifli Rayes, S.IP., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan penyegaran terkait proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Setelah sebelumnya dilaksanakan di Pulau Lombok, kegiatan ini kembali digelar di Pulau Sumbawa dengan melibatkan 58 peserta. Pelaksanaan di wilayah ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi para penyedia, sekaligus menjadi ruang diskusi yang konstruktif dalam memahami penggunaan aplikasi SPSE, SiKaP, dan E-Katalog secara lebih optimal.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa bimtek ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh proses belanja daerah berjalan secara transparan, akuntabel, tepat waktu, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendukung visi pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui tata kelola yang kredibel dan profesional.

“Setiap rupiah yang dibelanjakan adalah amanah rakyat. Karena itu, proses pengadaan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta diperkuat dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 11 Tahun 2021. Seluruh proses tersebut dijalankan melalui aplikasi SiRUP sebagai bentuk transparansi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas.

Menutup sambutannya, Bupati Sumbawa mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya mengandalkan sistem, tetapi juga membangun komitmen dan integritas dalam setiap tahapan pengadaan. Ia menegaskan bahwa SiRUP, RUP, dan E-Katalog harus menjadi instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(AM/Jhe)

Sumbawa Alas.Amarmedia.co.id– Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Andi Mappelepui, melakukan kunjungan kerja lapangan ke Pasar Alas pada Rabu (22/04/2026). Dalam kunjungan tersebut, legislator asal daerah pemilihan V dari Fraksi PKS ini menyoroti kondisi tata kelola pasar yang dinilai masih jauh dari kata ideal dan terkesan semrawut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, H. Andi mengungkapkan keprihatinannya melihat penumpukan pedagang yang meluber hingga ke area luar bangunan pasar dan bahu jalan umum. Ironisnya, kondisi ini terjadi di saat banyak ruang kosong dan lapak di bagian dalam pasar yang justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

"Pelaku pasar terlalu membeludak di area luar, padahal ruang kosong di dalam pasar masih tersedia. Potensi untuk menampung pedagang rutinitas, terutama pedagang ikan dan sayur, sebenarnya masih sangat luas jika dilakukan penataan yang baik," tegas H. Andi Mappelepui di sela-sela kunjungannya.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kekacauan ini adalah banyaknya los atau "peti" milik pedagang musiman yang hanya aktif saat musim panen atau momen lebaran saja. Lapak-lapak tersebut banyak yang mangkrak dan tidak ada aktivitas harian, namun tetap dikuasai karena pemiliknya rutin membayar retribusi bulanan.

"Banyak tempat yang mangkrak, hanya bayar retribusi tapi tidak ada aktivitas. Akibatnya, pedagang rutinitas yang benar-benar butuh tempat jualan setiap hari justru terpaksa menggunakan badan jalan. Padahal itu jelas dilarang, tapi mereka terpaksa karena penataan di dalam masih amburadul oleh lapak-lapak pasif tersebut," lanjutnya.

Lebih lanjut, politisi PKS ini mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) melalui dinas terkait untuk segera mengambil sikap tegas. Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas, tetapi juga menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

"Pemda harus segera bertindak mengatasi persoalan Pasar Alas ini. Jika ditata dengan rapi, diprioritaskan untuk pedagang aktif, dan fasilitas yang mangkrak dialihkan kepada yang benar-benar berjualan, maka pasar akan tertata baik dan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dipastikan bisa lebih meningkat lagi," pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan revitalisasi manajemen pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa, khususnya di wilayah Barat. (AM)

SUMBAWA Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menekankan bahwa sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah kini menjadi pilar penting dalam mempercepat pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SPSE, SIKaP, dan E-Katalog Versi 6 bagi penyedia se-Pulau Sumbawa, Kamis (23/04/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini dihadiri oleh jajaran Biro PBJ Setda Provinsi NTB, pimpinan OPD, serta para pelaku usaha (penyedia) dari berbagai wilayah di Pulau Sumbawa.

Dalam arahannya, Bupati Jarot menegaskan bahwa di tengah pesatnya teknologi, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi guna mempermudah pelayanan. Salah satu instrumen transparansi yang wajib dipenuhi adalah pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP.

"Perencanaan pengadaan tidak boleh dikerjakan setengah hati. Mengumumkan RUP melalui SIRUP bukanlah pilihan, melainkan amanat Undang-Undang dan rakyat. Ini adalah jendela informasi bagi masyarakat untuk melihat bagaimana anggaran dikelola secara transparan," tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan bahwa kecepatan dan akurasi dalam menginput data ke dalam sistem sangat berpengaruh pada perputaran ekonomi daerah. Keterlambatan input RUP, menurutnya, secara otomatis akan menghambat realisasi pembangunan fisik maupun non-fisik di lapangan.

Terkait implementasi E-Katalog Versi 6, Bupati menyebutnya sebagai langkah besar dalam transformasi digital. Versi terbaru ini diharapkan mampu menyederhanakan proses belanja pemerintah namun tetap menjaga akuntabilitas.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan amanat Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2022 mengenai percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pelibatan UMKM dan Koperasi lokal.

"E-Katalog V.6 ini adalah pintu masuk bagi produk-produk lokal kita untuk bersaing dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita ingin ekonomi lokal bergerak lebih kencang melalui keterlibatan aktif UMKM kita dalam sistem ini," jelasnya.

Meski teknologi terus berkembang dan sistem semakin canggih, Bupati mengingatkan bahwa faktor manusia tetap menjadi penentu utama keberhasilan pengadaan.

"Pengadaan yang baik tidak lahir hanya dari sistem yang canggih. Yang terpenting adalah komitmen, kesungguhan, dan integritas dari para pelaksana serta penyedia barang dan jasa," pungkas Bupati Syarafuddin Jarot.

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan para penyedia se-Pulau Sumbawa memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem terbaru, sehingga kendala teknis di lapangan dapat diminimalisir demi kelancaran pembangunan di daerah (AM).

Sumbawa.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini ditandai dengan pencanangan tiga desa di Kecamatan Moyo Hilir sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Poto, Kamis (23/4/2026).

Tiga desa yang menjadi pionir program ini adalah Desa Poto, Desa Ngeru, dan Desa Moyo Mekar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.Si., mewakili Bupati Sumbawa, serta Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, S.ST., M.Si.

Data: Dasar Kebijakan, Bukan Sekadar Angka

Dalam sambutannya, Rachman Ansori menegaskan bahwa Program Desa Cantik adalah langkah strategis untuk membangun budaya kerja berbasis data mulai dari level akar rumput. Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data seringkali menjadi pemicu kebijakan yang tidak tepat sasaran.

"Data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan dasar pengambilan keputusan. Selama ini kita sering menemukan ego sektoral dalam data; data di desa berbeda dengan dinas, dan berbeda pula dengan BPS. Melalui Desa Cantik, kita sinkronkan semua dalam semangat Satu Data Indonesia," ujar Ansori.

Ia juga menekankan pentingnya perubahan paradigma di tingkat desa. Aparatur desa diharapkan tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan "kira-kira" atau asumsi, melainkan berdasarkan fakta lapangan yang tervalidasi.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, menjelaskan bahwa Desa Cantik bukanlah sekadar pelatihan teknis, melainkan gerakan perubahan budaya. BPS telah menyiapkan Agen Statistik Desa (ASIK) sebagai penggerak utama dalam mengelola ekosistem data di tingkat desa.

"Masalah utama kita adalah data yang tidak seragam dan tidak terhubung. Desa Cantik menjadi pintu masuk untuk memperbaiki ini. Dengan adanya agen statistik di desa, kita membangun standar data dan SDM yang paham cara mengolah informasi menjadi alat pembangunan," jelas Yudi.

Selain pencanangan Desa Cantik, Yudi juga mengingatkan agenda besar nasional yang akan dilaksanakan pada Mei–Agustus 2026, yakni Sensus Ekonomi. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah desa dan masyarakat untuk memberikan data yang jujur dan akurat.

"Target kita besar. Kami berharap Desa Cantik di Sumbawa mampu meraih predikat terbaik pada Hari Statistik Nasional, 26 September 2026 mendatang. Ini akan menjadi pondasi kokoh bagi pembangunan daerah yang berbasis data akurat," tambahnya.

Acara ini ditutup dengan harapan besar agar kantor-kantor desa di Moyo Hilir mulai menampilkan data visual yang mudah dipahami masyarakat, sehingga transparansi dan literasi data dapat tumbuh secara organik di tengah warga.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa, Kabag Prokopim Setda Sumbawa, Camat Moyo Hilir dan Kepala Desa se-Kecamatan Moyo Hilir. (AM)

SUMBAWA.Amaredia.co.id — Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., menghadiri kegiatan pengembangan budidaya jagung yang diinisiasi oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Sumbawa Besar. Kegiatan yang dipusatkan di lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Ai Maja pada Kamis (23/04/2026) tersebut menjadi bukti nyata sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Kepada awak media. Gitta Liesbano memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Ia menilai pemanfaatan lahan SAE Ai Maja bukan sekadar aktivitas pertanian biasa, melainkan langkah strategis dalam memproduksi harapan bagi warga binaan.

"Di lahan ini, kita tidak hanya memproduksi pangan, tetapi juga memproduksi harapan. Jagung adalah simbol kemakmuran dan tiang penyangga ekonomi masyarakat Sumbawa. Memaksimalkan potensi ini berarti kita sedang membangun masa depan," ujar Gitta 

Bekal Kemandirian Warga Binaan

Gitta menekankan bahwa keterampilan yang diperoleh warga binaan dalam budidaya jagung akan menjadi modal sosial dan ekonomi yang sangat berharga saat mereka kembali ke tengah masyarakat nantinya. Menurutnya, proses pembinaan di Lapas saat ini telah bertransformasi ke arah pemberdayaan yang produktif.

Ia pun menyisipkan pesan motivasi yang menyentuh bagi para warga binaan yang terlibat dalam program tersebut. 

"Masa lalu adalah pelajaran, namun masa depan adalah milik siapa saja yang mau berusaha. Saya berharap saudara-saudara pulang nanti dengan kepala tegak, membawa keahlian sebagai petani yang tangguh, dan siap berkontribusi bagi pembangunan daerah," tuturnya.

Sinergi Pemerintah dan Lembaga Pemasyarakatan

Lebih lanjut, pimpinan DPRD Sumbawa ini menegaskan komitmen legislatif untuk terus mendukung program-program kemandirian seperti ini. Ia memandang perlu adanya penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemasyarakatan agar program ketahanan pangan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.

"Kesejahteraan adalah hak setiap warga negara, termasuk warga binaan. Namun, kesejahteraan itu harus dijemput melalui proses belajar dan kerja nyata seperti yang kita saksikan hari ini," tambah Gitta.

Kegiatan pengembangan budidaya jagung ini diakhiri dengan peninjauan lahan secara langsung. Diharapkan, setiap bulir jagung yang tumbuh di tanah Ai Maja menjadi saksi perubahan positif bagi warga binaan dalam menatap masa depan yang lebih cerah dan produktif.(AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang berlangsung di Aula Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Rabu (22/04/2026) ini, bertujuan untuk mempercepat transformasi digital di sektor administrasi kependudukan.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa di era digitalisasi, pemerintah dituntut untuk terus melahirkan inovasi yang mampu mempermudah, mempercepat, dan mengefisiensi pelayanan publik. Menurutnya, IKD atau KTP Digital merupakan salah satu terobosan krusial yang akan sangat berguna bagi aktivitas sehari-hari masyarakat.

"Inovasi-inovasi ini penting agar kita dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dukungan semua pihak, terutama para ASN, sangat diperlukan untuk mensukseskan program ini," ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap agar seluruh ASN tidak hanya sekadar menggunakan aplikasi tersebut, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak atau pelopor bagi masyarakat luas.

"Kami harapkan para ASN dapat menjadi pelopor untuk aktivasi IKD di tengah masyarakat," tegasnya di hadapan sejumlah pimpinan OPD yang hadir.

Keamanan dan Integrasi Data

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa, H. Varian Bintoro, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKD dirancang untuk memberikan kemudahan akses data kependudukan dalam satu genggaman. 

Aplikasi IKD tidak hanya memuat KTP digital, tetapi juga terintegrasi dengan berbagai dokumen penting lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, hingga NPWP. Untuk menjamin keamanan pengguna, aplikasi ini telah dilengkapi dengan fitur autentikasi berlapis guna mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan data pribadi.

"Identitas Kependudukan Digital ini nantinya tidak hanya digunakan oleh ASN, tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat karena sangat mempermudah urusan administrasi," jelas Varian.

Tantangan Capaian Pengguna

Meski memiliki segudang manfaat, capaian penggunaan IKD di Kabupaten Sumbawa saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pengguna IKD baru mencapai 1.354 orang, angka yang sangat kecil dibandingkan dengan total pemegang KTP di Kabupaten Sumbawa yang mencapai 338.000 jiwa.

Melalui sosialisasi masif kepada ASN ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis angka aktivasi IKD akan meningkat signifikan, seiring dengan meningkatnya literasi digital di lingkungan birokrasi dan masyarakat umum.(AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id– Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB Tahun 2026. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah memperpanjang masa pendaftaran atlet guna memenuhi kuota sejumlah cabang olahraga.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi kesiapan KONI kabupaten/kota yang digelar pada 17 April 2026 di ruang rapat Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.

Rapat dihadiri seluruh Ketua KONI kabupaten/kota se-NTB, Chief de Mission (CDM), serta operator aplikasi SPORTA. Sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari tugas dan kewenangan CDM, progres pendaftaran atlet, kesiapan tuan rumah, skema pembiayaan, hingga strategi publikasi Porprov.

Ketua Umum KONI NTB, H. Mori Hanafi, menegaskan bahwa pelaksanaan Porprov XII NTB harus lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya. Ia menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk menyukseskan ajang olahraga terbesar di NTB tersebut.

“Porprov kali ini harus lebih baik, lebih tertib, dan lebih berkualitas. Dibutuhkan kerja sama semua pihak, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Berdasarkan data hingga 11 April 2026 pukul 00.00 WITA, jumlah pendaftar melalui aplikasi SPORTA tercatat sebanyak 4.452 atlet serta 1.075 pelatih dan official dari 10 kabupaten/kota.

Namun, masih terdapat 25 cabang olahraga dengan total 117 nomor pertandingan yang belum memenuhi syarat untuk dipertandingkan karena minimnya jumlah peserta.

Atas kondisi tersebut, rapat memutuskan memperpanjang masa pendaftaran selama tiga hari, mulai 20 hingga 22 April 2026. Langkah ini diharapkan dapat dimanfaatkan daerah untuk melengkapi kekurangan peserta di cabang olahraga yang belum memenuhi kuota.

Beberapa cabang olahraga yang masih kekurangan peserta di antaranya aerosport, anggar, angkat besi, atletik, balap sepeda, hingga taekwondo, tinju, dan wushu.

Selain itu, rapat juga menyepakati sejumlah hal teknis. Untuk konsumsi atlet dan official, pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing kabupaten/kota, sementara panitia provinsi hanya menanggung konsumsi wasit dan juri.

Di sektor akomodasi, peserta akan ditempatkan di hotel kelas melati hingga bintang di wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa Barat. Sistem penempatan dilakukan berdasarkan cabang olahraga dengan komposisi dua orang per kamar. Pembiayaan dilakukan secara sharing.

Sementara itu, dalam hal publikasi, seluruh daerah diminta aktif menyosialisasikan Porprov melalui berbagai media dengan tetap menjaga netralitas, tanpa unsur politik maupun promosi rokok dan minuman keras.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq SH, M.Si., didampingi Sekretaris Umum KONI, H. Yudi Patria Negara, menyatakan bahwa pihaknya langsung menindaklanjuti hasil rapat di tingkat provinsi dengan menggelar rapat koordinasi internal.

“Rapat di provinsi kemarin membahas fungsi dan kewenangan CDM, hak dan kewajiban kabupaten/kota, termasuk sharing hotel, konsumsi, serta hal-hal teknis lainnya. Ini murni pembahasan teknis persiapan Porprov,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kabupaten Sumbawa siap mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh KONI NTB.

“Yang jelas, Sumbawa Insyaallah siap dengan apa yang diinginkan oleh provinsi. Kita sudah menyiapkan seluruh personel, tinggal implementasi saja,” tegasnya.

Rencananya, upacara pembukaan dan penutupan Porprov XII NTB Tahun 2026 akan dipusatkan di Kota Mataram, dengan opsi lokasi di GOR Turida atau Lapangan Sangkareang. (AM/ir1)

Oleh. Asmediati 

Pagi di Sumbawa Besar selalu datang dengan cara yang sederhana—angin yang pelan, suara langkah anak-anak menuju sekolah, dan langit yang perlahan membuka hari. Di antara rutinitas yang tampak biasa itu, ada satu sosok yang diam-diam menanam sesuatu yang tak kasatmata: harapan. Namanya Rosidah, S.Pd, seorang guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Sumbawa Besar, yang menjadikan kata sebagai jalan hidupnya.

Ia bukan sekadar pengajar yang berdiri di depan kelas, menjelaskan paragraf dan tanda baca. Rosidah adalah perajut makna. Di tangannya, kata-kata tidak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan. Ia mengajak murid-muridnya mendengar bahasa seperti mendengar detak—kadang lirih, kadang berdebar, tetapi selalu punya arti. Ia tidak memaksa mereka menulis sempurna, melainkan mendorong mereka menulis jujur. Karena baginya, kejujuran adalah awal dari segala keindahan dalam bahasa.

Di sela-sela kesibukannya sebagai pendidik, Rosidah menempuh jalan sunyi yang tidak semua orang pilih: menulis. Ia menulis puisi ketika dunia terasa terlalu padat untuk disimpan sendiri. Ia menulis cerpen ketika realitas membutuhkan cara lain untuk diceritakan. Kata-katanya lahir bukan dari keinginan untuk terlihat, tetapi dari kebutuhan untuk menyuarakan.

Puisi-puisinya seperti bisikan yang mengendap lama di dada—tentang ibu, tentang kehilangan, tentang rindu yang tidak pernah benar-benar pulang. Sementara cerpen-cerpennya berjalan pelan, membawa pembaca masuk ke kehidupan yang akrab: rumah-rumah sederhana, percakapan sehari-hari, dan perasaan yang sering disembunyikan. Ia tidak mencari kehebohan dalam cerita. Ia justru menemukan kekuatan dalam hal-hal kecil yang sering terlewat.

Dalam salah satu tulisannya tentang sosok ibu, Rosidah menulis dengan cara yang begitu tenang, seolah ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, tetapi justru di situlah letak kekuatannya. Ia membuat pembaca berhenti sejenak, mengingat, dan mungkin diam-diam menitikkan air mata.

Namun, dunia Rosidah tidak berhenti pada tulisan. Ia melangkah lebih jauh—menjadikan literasi sebagai gerakan hidup. Ia aktif menghidupkan budaya membaca dan menulis di tengah masyarakat Tana Samawa, sebuah upaya yang sering kali tidak mudah di tengah derasnya arus zaman. Ia percaya bahwa literasi bukan hanya soal kemampuan membaca huruf, tetapi kemampuan memahami kehidupan.

Ada satu hal yang membuat perjalanan Rosidah menjadi berbeda: kecintaannya pada budaya. Di tengah modernitas yang serba cepat, ia memilih untuk menoleh ke belakang, memungut sesuatu yang hampir terlupakan, lalu membawanya kembali dengan cara yang baru. Ia merawat Satera Jontal, warisan tulisan kuno Sumbawa, dengan ketekunan yang sunyi namun penuh makna.

Bagi banyak orang, Satera Jontal mungkin hanya jejak masa lalu—sesuatu yang tersimpan dalam naskah, jauh dari kehidupan sehari-hari. Tetapi bagi Rosidah, itu adalah identitas. Ia melihatnya bukan sebagai sesuatu yang harus disimpan rapi di rak sejarah, melainkan sesuatu yang harus dihidupkan kembali.

Dan ia menemukan caranya sendiri.

Melalui batik.

Dengan tangan dan imajinasi, ia mengalihkan aksara kuno itu ke dalam motif-motif kain. Setiap garis bukan sekadar ornamen, tetapi huruf yang bercerita. Setiap pola bukan sekadar hiasan, tetapi jejak budaya. Batik-batik itu menjadi jembatan—menghubungkan masa lalu dengan masa kini, mengajak generasi muda mengenal kembali apa yang hampir hilang.

Di sana, di atas sehelai kain, Satera Jontal tidak lagi diam. Ia bergerak, ia hidup, ia dikenakan. Ia masuk ke ruang-ruang yang sebelumnya tak pernah ia singgahi. Dan tanpa banyak kata, Rosidah telah melakukan sesuatu yang besar: ia menghidupkan kembali ingatan kolektif sebuah daerah.

Sebagai bagian dari pengembang kurikulum di sekolahnya, Rosidah membawa semangat yang sama ke dalam dunia pendidikan. Ia tidak ingin sekolah menjadi tempat yang terputus dari akar budaya. Ia percaya bahwa pendidikan harus tumbuh dari tanahnya sendiri—dari nilai, dari tradisi, dari cerita yang diwariskan.

Ia mengajarkan bahwa menjadi modern tidak berarti melupakan asal. Justru dengan mengenal siapa diri kita, kita bisa melangkah lebih jauh tanpa kehilangan arah.

Gaya menulis Rosidah tidak berisik. Ia tidak berusaha menggurui. Ia hanya bercerita—dan justru karena itu, tulisannya terasa dekat. Ia seperti seseorang yang duduk di samping kita, berbicara pelan, tetapi membuat kita berpikir lama setelah percakapan itu selesai.

Ada kelembutan dalam setiap kalimatnya, tetapi juga keteguhan. Ia tidak menulis untuk mengesankan, tetapi untuk menyampaikan. Dan dalam dunia yang sering dipenuhi kata-kata kosong, kejujuran seperti itu menjadi sesuatu yang langka.

Rosidah adalah gambaran tentang bagaimana seorang perempuan bisa menjalani banyak peran tanpa kehilangan dirinya. Ia adalah guru yang sabar, penulis yang jujur, dan penjaga budaya yang tekun. Ia tidak mencari panggung, tetapi karyanya menemukan jalannya sendiri.

Di ruang kelas, ia menyalakan cahaya kecil di benak murid-muridnya. Dalam tulisan, ia meninggalkan jejak yang bisa dibaca kapan saja. Dan melalui batik, ia menjahit masa lalu agar tetap hadir di masa kini.

Mungkin tidak semua orang mengenalnya. Mungkin namanya tidak selalu disebut dalam panggung besar. Tetapi seperti banyak hal penting dalam hidup, apa yang ia lakukan bekerja dalam diam—perlahan, tetapi pasti.

Dan di sanalah letak kekuatannya.

Rosidah, S.Pd, tidak hanya mengajarkan bahasa. Ia mengajarkan cara memahami kehidupan. Ia tidak hanya menulis cerita. Ia sedang menulis warisan.

Dari Sumbawa, ia menjaga kata. Dari kata, ia menjaga budaya. Dan dari budaya, ia menjaga kita—agar tidak lupa dari mana kita berasal.[]

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Museum selama ini seringkali dipersepsikan hanya sebagai ruang sunyi penyimpan artefak masa lalu. Namun, Museum Bala Datu Ranga di bawah kepemimpinan Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A, mendobrak stigma tersebut. Melalui program publik bertajuk “Movie at the Museum”atau dalam bahasa lokal disebut Panto Film Pang Museum, institusi ini mengambil posisi tegas: bersuara untuk Palestina.

Perhelatan yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut pada 21-23 April 2026 ini mengusung tema besar “Palestina dalam Museum, Sinema, dan Testimoni.” Program ini bukan sekadar hiburan visual, melainkan sebuah upaya kolektif untuk mempertajam rasa solidaritas kemanusiaan warga Sumbawa terhadap genosida yang tengah terjadi di tanah Palestina.

Literasi Melalui Lensa: Empat Film, Satu Narasi Perlawanan

Sebagai pembuka, museum menayangkan empat buah film yang memotret realitas kehidupan rakyat Palestina dari berbagai dimensi waktu dan perspektif:1. Ismail (2013): Sebuah refleksi sejarah. 2. Women Testimonies of Nakba (2024): Kesaksian perempuan tentang tragedi pengusiran massal. 3. 200 Meters(2020):Gambaran nyata hambatan fisik dan tembok yang memisahkan keluarga.4. The Shadow of West (1986): Analisis kritis terhadap narasi Barat.

Setelah sesi menonton bareng (nobar), acara dilanjutkan dengan diskusi mendalam yang menghadirkan tiga pemantik ide: Gita Hastarika (Asosiasi Fana), Yuli Andari Merdikaningtyas (Direktur Museum), dan DG Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov (Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa).

Mengapa Museum Harus Berpihak?

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: Apa relevansi sebuah museum dalam isu politik global seperti Palestina? Merujuk pada pandangan akademisi permuseuman Salsabila Sakinah (2025),  memaparkan tiga alasan filosofis dan politis mengapa museum harus membela Palestina:

Dikatakan Yuli bahwa Salsabila Sakinah (2025), seorang akademisi dan praktisi tentang permuseuman memberi alasan yang kuat museum harus berpihak dan membela Palestina yang sedang mengalami penjajahan dan genosida oleh Israel.  

Pertama, Membela Palestina adalah jalan menebus ‘dosa kolonialisme’ museum. Museum adalah institusi yang lahir dari rahim kolonialisme. Keberadaan museum-museum pertama di dunia berawal dari benda-benda koleksi yang diambil dari tanah jajahan dan dibawa oleh si penjajah ke negerinya. Jelas, museum punya ‘dosa kolonialisme’ yang beberapa abad terakhir coba ditebus oleh banyak museum dengan berbagai cara, salah satunya adalah upaya repatriasi atau pengembalian benda-benda koleksi museum ke negara asalnya. Apa yang dilakukan oleh Israel di tanah Palestina saat ini adalah penjajahan, pembersihan etnis, dan genosida yang tidak berperikemanusiaan. Membela Palestina menunjukkan keberpihakan kita pada pihak yang tertindas dan terjajah. Hal ini sesuai dengan konstitusi negara kita seperti yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Kedua, sebuah kebudayaan sedang dihancurkan. Sebagai institusi yang melindungi dan menjaga warisan budaya, museum tidak boleh diam saja. Praktik genosida yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina telah menghancurkan segala-galanyanya, termasuk memusnahkan jejak peradaban dan kehidupan rakyat Palestina serta memutus rantai tradisi dan budaya Palestina yang diwariskan antar generasi. Salah satu tugas dan fungsi museum adalah melestarikan kebudayaan. Museum harus mengambil sikap dan bertindak untuk menyuarakan anti genosida yang tengah berlangsung salah satunya dengan bersuara dan menggunakan media yang punya kekuatan untuk mengubah persepsi publik dari segala bentuk propaganda pro-Zionis yang disebarkan Israel dan sekutunya. Literasi melalui film dan bersuara dalam diskusi setelah pemutaran salah satunya. Movie at Museum sebagai program publik Museum Bala Datu Ranga membawa misi tersebut.

Ketiga, museum memiliki kekuatan sebagai otoritas kultural di masyarakat. Museum adalah institusi yang secara politis tidak bisa dibilang ‘netral’ meski tujuan utamanya adalah memberikan literasi dan edukasi pada publik melalui koleksi dan program yang dimilikinya. Museum harus ‘berpihak’ pada suara dan narasi yang selama ini terbungkam. Selama ini, propaganda Barat bersembunyi dibalik kata kunci “Holocaust” dan menolak apa yang dilakukan rezim Zionis kepada rakyat Palestina sebagai sebuah genosida. Pengekalan narasi ini sering terjadi dengan menggunakan museum maupun monumen peringatan sebagai agen strategis yang membawa misi mereka. Beberapa museum di dunia terutama di negara-negara Eropa mengusung tema tentang “Holocaust” dengan semboyan “Never Again”. Namun mengapa justru survivor genosida NAZI ini malah menjadi oppressor bagi orang Palestina yang mempertahankan tanah air mereka. 

Museum Bala Datu Ranga melalui program publik Movie at the Museum ini berkomitmen untuk memperkuat literasi dan edukasi masyarakat Sumbawa melalui sinema. "Kami percaya pada kekuatan sinema dalam membangun kesadaran. Suara-suara rakyat Palestina yang selama ini terbungkam sudah sepantasnya diangkat dan diresonansikan" tutup Yuli (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 22 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperluas langkah strategis dalam membangun peradaban zakat melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui silaturrahim dengan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi Nusa Tenggara Barat Wilayah IV Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd., yang berlangsung pada Rabu (22/4/2026) di ruang kerja Kepala KCD.

Rombongan BAZNAS Sumbawa dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, didampingi Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris Dr. Supriyadi, M.H.I. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan, menandai komitmen kedua belah pihak untuk membangun sinergitas dalam menciptakan peradaban zakat di Kabupaten Sumbawa.

Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa zakat memiliki peran strategis tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor pendidikan sebagai fondasi dalam membangun kesadaran zakat sejak dini.

Menurutnya, pendidikan menjadi ruang yang sangat efektif untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial, termasuk kesadaran berzakat, kepada generasi muda. Dengan terbangunnya sinergi antara BAZNAS dan Dikpora, diharapkan akan lahir program-program yang mampu memberikan dampak nyata, baik dalam bentuk edukasi zakat, bantuan pendidikan, maupun pemberdayaan siswa dari keluarga kurang mampu.

Kepala KCD Dikpora NTB Wilayah IV Sumbawa, Junaidi, S.Pd., M.Pd., menyambut baik kunjungan dan inisiatif yang dilakukan oleh BAZNAS Sumbawa. Ia menyatakan kesiapan penuh untuk menjalin kerja sama yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung program-program BAZNAS yang menyentuh dunia pendidikan.

Junaidi menilai bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, terutama bagi peserta didik yang membutuhkan dukungan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk bersinergi dalam berbagai program, termasuk sosialisasi zakat di lingkungan sekolah serta penguatan karakter siswa melalui nilai-nilai kepedulian sosial.

Wakil Ketua I BAZNAS Sumbawa, Dr. M. Ihsan Safitri, menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi mampu diwujudkan dalam program konkret yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan inovatif dalam mengelola zakat agar lebih produktif dan berdampak luas.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua IV, M. Lutfi Makki, yang melihat sinergi ini sebagai peluang besar untuk mengoptimalkan potensi zakat di daerah melalui penguatan jaringan dan kemitraan strategis. Sementara itu, Sekretaris BAZNAS Sumbawa, Dr. Supriyadi, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam membangun kolaborasi yang lebih luas antara BAZNAS Sumbawa dan KCD Dikpora NTB Wilayah IV. Dengan semangat kebersamaan dan visi yang sejalan, kedua pihak optimistis dapat menghadirkan berbagai program yang tidak hanya memperkuat peran zakat, tetapi juga mendorong terwujudnya masyarakat Sumbawa yang lebih sejahtera, berdaya, dan berkeadilan.

Silaturrahim ini sekaligus menegaskan bahwa peradaban zakat hanya dapat terwujud melalui kerja sama yang solid antara berbagai elemen, termasuk sektor pendidikan. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, zakat diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi kekuatan transformasi sosial yang membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - 22 April 2026 – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa mengambil langkah cepat dalam menyikapi keresahan masyarakat terkait terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa mengenai larangan menanam jagung di kawasan hutan dan Tanah Negara. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan DPRD, lembaga legislatif ini berupaya mempertemukan kepentingan kelestarian lingkungan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH, serta dihadiri anggota Komisi II lainnya, yakni Muhammad Zain, SIP, H. Andi Mappelepui, dan Kaharuddin Z. Turut hadir jajaran OPD teknis Pemda Sumbawa, pihak Balai KPH Wilayah IV, Camat Moyo Hulu, serta Kepala Desa Mokong bersama Ketua BPD Desa Mokong 

Menyerap Kekhawatiran Konstituen

Dalam forum tersebut, DPRD memberikan panggung seluas-luasnya bagi Kepala Desa Mokong, M. Sidik Z, untuk menyampaikan aspirasi warga. Sidik mengungkapkan beban psikologis yang dialami warganya akibat ancaman pidana 10 tahun dan denda Rp5 miliar yang tertuang dalam regulasi rujukan SE tersebut.

"Ada 600 hektar lahan yang sudah digarap warga selama 30 hingga 40 tahun. Ini tumpuan hidup satu-satunya. Kami memohon solusi agar masyarakat tidak dihantui rasa takut saat mencari nafkah," ujar Kades Mokong di hadapan anggota Komisi II.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II, H. Zohran, menegaskan bahwa DPRD memahami kegelisahan tersebut. Ia menekankan bahwa fungsi DPRD adalah memastikan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Dari jalannya diskusi yang dinamis, Komisi II DPRD Sumbawa memberikan catatan kritis sekaligus arahan strategis kepada pihak eksekutif dan Balai KPH. DPRD mendesak agar kebijakan ini tidak berhenti pada "larangan" semata, melainkan harus dibarengi dengan solusi peralihan komoditas.

Muhammad Zain SIP dan H. Andi Mappelepui, serta Kaharuddin Z anggota Komisi II, menyatakan dukungan terhadap pelestarian hutan namun meminta pemerintah tidak melupakan aspek historis garapan masyarakat. Senada dengan itu, pimpinan rapat merumuskan langkah-langkah strategis yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemda.

Rekomendasi dan Langkah Tindak Lanjut DPRD

Sebagai representasi rakyat, Komisi II DPRD Sumbawa merumuskan empat poin penting sebagai "Jalan Tengah" penyelesaian polemik yakni  meminta Balai KPH Wilayah IV segera melakukan verifikasi terhadap 600 hektar lahan di Desa Mokong untuk memastikan status hukumnya (Hutan Lindung, Produksi, APL, atau Perhutanan Sosial) sehingga dapat diambil kebijakan yang tepat.

Juga mendorong Pemda melalui Dinas Pertanian dan DLH untuk mendampingi masyarakat beralih dari pola monokultur ke agroforestri, termasuk bantuan bibit tanaman buah/hutan sebagai pengganti jagung.

Komisi II menekankan kepada  Pemda dan KPH melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Fokus utama adalah edukasi mengenai pencegahan banjir dan longsor, serta penetapan batas kawasan yang jelas agar tidak ada pembukaan lahan baru secara ilegal.

Dan hal penting komisi II mendukung semangat Surat Edaran  Bupati Sumbawa dalam menjaga sumber mata air dan kelestarian alam, namun tetap mengawal prosesnya agar ada keadilan bagi petani yang sudah lama menggarap lahan.

DPRD Sumbawa berkomitmen untuk terus mengawal proses verifikasi lahan ini. H. Zohran menegaskan bahwa SE Bupati harus dimaknai sebagai sinyal bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kawasan hutan, namun pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi mereka yang sudah lama bergantung pada lahan tersebut melalui regulasi yang ada seperti Perhutanan Sosial.

"Pertemuan ini adalah sinyal agar semua pihak berhati-hati. Kami di DPRD akan mengawal proses verifikasi ini. Tujuan kita jelas: hutan kembali hijau, namun keadilan bagi masyarakat tetap terpenuhi," tutup H. Zohran (AM

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  22 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini menjadi inti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa terkait polemik Surat Edaran (SE) Bupati mengenai larangan menanam jagung di kawasan hutan, Area Peruntukan Lain (APL), Perhutanan Sosial, dan Tanah Negara.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD tersebut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV, serta Pemerintah Desa Mokong.

Bukan Larangan Mutlak, Melainkan Pengaturan untuk Keselamatan

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, ST. MM, mengklarifikasi bahwa Surat Edaran tersebut merupakan langkah mempertegas regulasi pusat, yakni UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemda menekankan bahwa kebijakan ini bukan bermaksud mematikan ekonomi warga, melainkan mengatur pola budidaya yang lebih bertanggung jawab.

"Surat Edaran ini sifatnya mengatur dan mempertegas. Fokus utama kita adalah pada kawasan hutan dan lahan dengan kemiringan ekstrem yang berisiko tinggi memicu bencana alam seperti banjir dan kerusakan infrastruktur yang merugikan masyarakat luas," jelas Ivan.

Kepala Balai KPH Wilayah IV, Ahyar, S.Hut, memaparkan data mengenai kerusakan hutan yang semakin masif akibat pola budidaya jagung monokultur. Ia menjelaskan bahwa tanaman jagung bersifat intoleran terhadap naungan, sehingga masyarakat seringkali mematikan pohon pelindung untuk mendapatkan sinar matahari penuh.

"Visi Sumbawa Hijau Lestari tidak akan tercapai jika praktik monokultur jagung di dalam kawasan terus dibiarkan. Ini adalah pintu masuk untuk menata kembali pola budidaya masyarakat agar tetap produktif tanpa merusak vegetasi hutan," tegas Ahyar.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si, menyoroti dampak penggunaan bahan kimia dalam pembersihan lahan yang kerap mematikan ekosistem sekitar. Ia mengajak masyarakat mulai beralih ke komoditas alternatif yang lebih ramah lingkungan namun tetap memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menanggapi keresahan warga Desa Mokong yang mengelola sekitar 600 hektar lahan, Pemda bersama Komisi II DPRD merumuskan sejumlah langkah solutif:

Pertama : Balai KPH Wilayah IV akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan status hukum lahan 600 hektar tersebut guna mencari peluang penyesuaian status sesuai aturan yang berlaku.

Kedua : Mendorong Transformasi ke Agroforestri, Pemda melalui Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup mendorong skema Perhutanan Sosial, mengubah pola monokultur menjadi agroforestri dengan memberikan bantuan bibit tanaman buah atau tanaman hutan produktif.

Ketiga : Pemerintah akan mengedepankan pendekatan humanis dalam menyosialisasikan regulasi, dengan tujuan utama menjaga sumber mata air dan mencegah bencana banjir/longsor.

Keempat :  Menyiapkan opsi tanaman pengganti seperti porang, kacang hijau, atau kacang tanah yang telah terbukti memiliki skala ekonomi kompetitif.

Andi Kusmayadi, SPi. M.Si dari Bapparida menambahkan bahwa ke depan, Pemda akan memformulasikan mekanisme Integrated Area Development (IAD) untuk menandingi skala ekonomi jagung melalui kawasan yang dikelola secara terpadu.

Komitmen untuk Masa Depan

Sekretaris Komisi II DPRD, H. Zohran, SH yang memimpin rapat, menutup pertemuan dengan memberikan sinyal positif. Ia menekankan pentingnya verifikasi agar tercipta keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian.

"Kami mendukung kebijakan dalam SE Bupati ini demi kelestarian alam dan sumber mata air. Kolaborasi antara KPH dan Pemda diharapkan mampu memperkuat implementasi perhutanan sosial yang menyejahterakan rakyat sekaligus menjaga hutan tetap hijau," pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id  22 April 2026 – Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menyikapi keresahan masyarakat terkait terbitnya Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa mengenai larangan menanam jagung di kawasan hutan, APL, Perhutanan Sosial dan Tanah Negara.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH ini dihadiri oleh jajaran anggota Komisi II lainnya, yakni Muhammad Zain SIP, H Andi Mappelepui, Dan Kaharuddin Z sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, diantaranya Dinas Pertanian, Ir Ni Wayan Rusmawati M.Si, Kabag Perekonomian dan SDA Ivan Indrajaya ST.MM, Bagian Hukum, Kabid Ekonomi Bapparida Andi Kusmayadi SPi.M.Si,Camat Moyo Hulu, pihak Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Ahyar S.Hut serta Pemerintah Kecamatan Moyo hulu dan Kepala Desa Mokong M Sidik Z.

Keresahan Warga Desa Mokong: 600 Hektar Lahan Terancam

Kepala Desa Mokong, M Sidik Z menyampaikan bahwa SE Bupati tersebut memicu kekhawatiran luar biasa bagi warganya. Menurutnya, terdapat sekitar 600 hektar lahan di wilayahnya berupa tegalan dan sawah yang telah digarap masyarakat selama 30 hingga 40 tahun untuk menanam jagung sebagai sumber penghidupan utama.

"Masyarakat kami dihantui ketakutan karena ancaman pidana yang disebutkan bisa mencapai 10 tahun dan denda Rp 5 Milyar berdasarkan regulasi yang dirujuk. Kami memohon solusi, sebab lahan ini adalah satu-satunya tumpuan hidup mereka dan sekarang ada yang sudah menjadi sawah" ungkap Sidik

Selain masalah lahan, Kades Mokong juga mempertanyakan terkait batasan kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan administrasi pertanahan (sporadik)

Menanggapi hal tersebut, Kepala Balai KPH Wilayah IV, Ahyar S.Hut, menjelaskan bahwa latar belakang SE Bupati ini adalah kondisi kerusakan hutan yang semakin masif akibat pola budidaya jagung secara monokultur di kawasan hutan.

Menurutnya Jagung bersifat intoleran, artinya membutuhkan sinar matahari penuh. Dalam praktiknya, masyarakat sering mematikan pohon pelindung agar jagung bisa tumbuh, yang berakibat pada matinya vegetasi hutan.

Pola monokultur jagung memicu erosi dan hilangnya daya serap air, yang menjadi penyebab utama banjir di berbagai wilayah Sumbawa.

"Visi Sumbawa Hijau Lestari tidak akan tercapai jika kita terus membiarkan praktik monokultur jagung di dalam kawasan. Kami mendukung SE ini sebagai pintu masuk untuk menata kembali pola budidaya masyarakat," tegas Ahyar.

Penjelasan Pemerintah Daerah: Mengatur, Bukan Melarang Total

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Ivan Indrajaya, ST. MM, mengklarifikasi bahwa SE Bupati tersebut sifatnya mengatur dan mempertegas regulasi yang sudah ada di tingkat pusat (UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja).

Larangan difokuskan pada kawasan hutan dan lahan dengan kemiringan ekstrem yang berisiko tinggi menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur.

Pemerintah daerah telah menyiapkan opsi tanaman alternatif yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun tetap ramah lingkungan, seperti porang, kacang hijau, atau kacang tanah.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rumawati, M.Si, menekankan pentingnya verifikasi lapangan. "Kita harus jujur, banyak lahan di pegunungan kini gundul karena jagung. Pak Bupati tegas menolak penanaman jagung di kawasan hutan demi menyelamatkan alam kita," ujarnya.

Kesimpulan dan Langkah Tindak Lanjut

Dari hasil RDP tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan beberapa poin penting sebagai jalan tengah:

Pertama :  meminta Balai KPH wilayah IV melakukan verifikasi lapangan terhadap 600 hektar lahan di Desa Mokong yang telah di rambah masyarakat guna memastikan status hukum lahan oleh KPH apakah masuk dalam kawasan hutan lindung, Hutan Produksi, APL, perhutanan sosial atau Lahan Negara sehingga dapat diubah statusnya berdasarkan aturan yang berlaku.

Kedua : mendorong transformasi skema Perhutanan sosial bagi daerah deliniasi yang memenuhi persyaratan dari monokultur menjadi agroforestri dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah (Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup) agar bisa mengalihkan penanaman jagung dengan memberikan bantuan bibit tanaman buah atau hutan 

Ketiga : meminta kepada Pemda dan KPH melakukan sosialisasi regulasi secara persuasif dengan tujuan utama adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup /hutan agar mencegah terjadinya banjir dan longsor serta melakukan penetapan batas kawasan yang jelas sehingga pembukaan lahan baru dapat dicegah.

Keempat : mendukung kebijakan dalam surat edaran Bupati Sumbawa demi menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup serta sumber mata air dengan memperkuat implementasi agroforestri dan perhutanan sosial melalui kolaborasi yang baik antara KPH dan Pemda Sumbawa. 

"Pertemuan ini memberikan sinyal agar masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas di kawasan hutan. Kami akan mengawal proses verifikasi lahan ini agar ada keadilan bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian hutan, dan ini adalah legacy yang baik bagi anak cucu kita kelak" tutup H. Zohran (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat peran strategisnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui kegiatan sosialisasi kepada berbagai elemen masyarakat. 

Kali ini, sosialisasi pengoptimalan ZIS dilaksanakan pada kegiatan Silaturahmi Akbar Penyuluh Pertanian Kabupaten Sumbawa yang diselenggarakan oleh DPD PERHIPTANI Kabupaten Sumbawa.

Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, bertempat di Aula BPP Kecamatan Sumbawa, dan dihadiri oleh para penyuluh pertanian dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa. Suasana acara berlangsung penuh keakraban dan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PERHIPTANI Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan antar penyuluh sekaligus meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam mendukung pembangunan pertanian di daerah. Ia juga mengapresiasi kehadiran BAZNAS yang dinilai memberikan wawasan baru terkait peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, para penyuluh tidak hanya fokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pembangunan sosial, termasuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah,” ujarnya.

Sementara itu, dalam sambutan dari KATIMKER (Ketua Tim Kerja), disampaikan bahwa penyuluh pertanian memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak di lapangan. 

Oleh karena itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk BAZNAS, menjadi langkah penting dalam mendorong kesejahteraan petani secara menyeluruh.

“Penyuluh bukan hanya pendamping teknis, tetapi juga agen perubahan di tengah masyarakat.

Dengan pemahaman yang baik tentang ZIS, penyuluh dapat turut mendorong kesadaran sosial di kalangan petani,” ungkapnya.

Dalam sesi 

sosialisasi, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa memaparkan pentingnya optimalisasi pengelolaan ZIS melalui lembaga resmi. Ia menjelaskan bahwa zakat yang dihimpun oleh BAZNAS dikelola secara profesional dan disalurkan ke berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Zakat yang disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa kami kelola dengan sebaik-baiknya ke dalam berbagai kategori program, seperti bantuan kesehatan, bantuan proposal, bantuan modal usaha, bantuan pendidikan, bantuan untuk masjid, dan program sosial lainnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa alasan utama pengelolaan zakat melalui BAZNAS adalah karena prinsip pengelolaan yang amanah, transparan, dan akuntabel, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi.

Selain itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa juga berpesan secara khusus kepada para penyuluh pertanian yang hadir. Ia berharap para penyuluh dapat menjadi contoh sekaligus penggerak di tengah masyarakat.

“Jika Bapak/Ibu penyuluh telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Sumbawa, maka sampaikanlah kepada para petani di wilayah binaan untuk turut menyalurkan ZIS-nya melalui BAZNAS. Dengan demikian, manfaatnya akan lebih luas dan terarah,” pesannya.

Pesan tersebut disambut positif oleh para peserta yang hadir, mengingat peran penyuluh yang sangat dekat dengan masyarakat petani di tingkat desa. Dengan komunikasi yang intens, diharapkan penyuluh mampu menjadi jembatan dalam meningkatkan kesadaran berzakat di kalangan petani.

Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan di sektor pertanian serta peluang kolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis zakat.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan selama sesi berlangsung.

Melalui kegiatan ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berharap dapat memperluas jangkauan sosialisasi serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya para penyuluh pertanian. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi pengelolaan ZIS serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian di Kabupaten Sumbawa. (Gam)

Museum Bala Datu Ranga: Rumah Bersejarah, Penjaga Memori Komunitas

Oleh: Yuli Andari Merdikaningtyas, M.A

(Direktur Museum Bala Datu Ranga, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sumbawa)

Sumbawa.Amarmedia.co.id Untuk kedua kalinya Museum Bala Datu Ranga (MBDR) berpartisipasi dalam perayaan International House Museum Days (IHMD) 2026. Bersama dengan lebih dari 500 museum rumah di seluruh dunia, MBDR menyemarakkan IHMD 2026 pada tanggal 18 – 19 April 2026. Keterlibatan MBDR dalam kegiatan ini tidak lepas dari bergabungnya museum ini sebagai salah satu anggota International Council of Museum (ICOM) komite Museum Rumah Bersejarah (DEMHIST). 

Didedikasikan untuk Museum atau Rumah Bersejarah di Seluruh Dunia

Penyelenggara utama kegiatan IHMD 2026 ini menyatakan: “IHMD didedikasikan untuk rumah-rumah bersejarah milik tokoh-tokoh besar yang hadir dalam sejarah, maupun kediaman para tokoh terkemuka seperti para sastrawan, ilmuan, politisi, seniman, dan sebagainya. Kami mendapat dukungan dan berkolaborasi dengan International Council of Museum (ICOM) DEMHIST (Komite Internasional untuk Museum Rumah Bersejarah), ICOM ICLCM (Komite Internasional untuk Museum Sastra dan Komposer), ICOM Italia, dan Jaringan Museum Eropa untuk Rumah Tokoh Terkemuka (European Network of House Museums and Illustrious Figures).”

Masih menggunakan format yang sama dengan tahun sebelumnya, para partisipan IHMD 2026 yaitu museum rumah dari seluruh dunia secara serentak membuka pintu museum rumah mereka selama dua hari berturut-turut yaitu tanggal 18 dan 19 April 2026 untuk publik. Selama dua hari, semua benua akan berkumpul atas nama budaya dan kenangan untuk menjelajahi rumah-rumah kecil atau vila-vila monumental, studio seniman dan museum lengkap, tempat tinggal permanen, rumah peristirahatan musim panas, dan rumah-rumah kolektor—tempat-tempat di mana tokoh-tokoh bersejarah dari setiap bidang pengetahuan, seni, sastra, sains, dan pemerintahan dilahirkan atau tinggal. Aktivitas yang dilakukan pun sangat bervariasi mulai dari tur museum, pertunjukan seni, workshop kerajinan, lomba-lomba seni, nonton film, maupun berkumpulnya komunitas untuk mengenang dan menapaktilasi kenangan masa lalu mereka. MBDR pun tak kalah dalam menyusun agenda.Kegiatannya antara lain tur museum, nonton bareng film sejarah dan budaya lokal, dan temu komunitas untuk mengenang rumah bersejarah di sekitar mereka.

Museum Bala Datu Ranga dalam peta partisipan IHMD 2026

Museum Bala Datu Ranga: Rumah Bersejarah, Penjaga Memori Komunitas

Museum Bala Datu Ranga terletak di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, menempati rumah bersejarah yang dibangun pada tahun 1886 milik Datu Ranga Abdul Madjid Daeng Matutu, Perdana Menteri Terakhir Kesultanan Sumbawa. Sejak tahun 2022, Bala Datu Ranga bertransformasi dari kediaman seorang tokoh adat Kesultanan Sumbawa menjadi museum rumah bersejarah. Tahun ini, usia Bala Datu Ranga menginjak 140 tahun. Secara fisik bangunan, Bala Datu Ranga merupakan bangunan kayu dengan arsitektur tradisional Sumbawa. Perayaan IHMD 2026 ini diisi dengan tur museum, nonton bareng film budaya, dan temu komunitas untuk mengenang cerita dan membangkitkan ingatan kolektif.

Hari pertama IHMD 2026 diisi dengan kunjungan 3 (tiga) sekolah dasar yaitu SDN 6 Sumbawa, SDN 14 Sumbawa, dan SDN Raberas. Tur museum bagi anak-anak diisi dengan berjalan mengelilingi Bala Datu Ranga dan mengeksplorasi sejarah rumah panggung tradisional Sumbawa di era Kesultanan Sumbawa mulai dari Tebongan (kolong) rumah, ruang pamer museum, dan loteng dengan metode storytelling yang menarik. Setelah itu anak-anak diajak untuk menceritakan kesan dan pengalaman mereka tur keliling MBDR.

Tur Museum: Eksplorasi Tebongan Bala Datu Ranga untuk mengenalkan material kayu bahan utama rumah tradisional Sumbawa di Era Kesultanan Sumbawa

Hari kedua perayaan IHMD 2026 diisi dengan temu komunitas untuk menapak tilas dan menelusuri ingatan tentang bangunan bersejarah dan ruang-ruang waktu untuk berinteraksi di masa lalu. Undangan khusus dilayangkan untuk dua komunitas yaitu Komunitas Seni Asy Syahadah dan Forum Ilmiah Remaja Sumbawa (FIRS), eksplorasi ingatan masa lalu mulai dilakukan. Dengan menggunakan foto-foto lama sebagai panduan untuk mengingat, para pengunjung dipancing untuk bercerita tentang kenangan, kondisi masa lalu dan masa kini serta harapan yang dituju di masa depan. 

Tur Museum untuk mengingat dan mengenang masa lalu di Rumah Bersejarah Bala Datu Ranga

Rumah bersejarah sebagai tempat bernaung dan berinteraksi berfungsi sebagai penjaga memori komunitas, sebagai lorong waktu masa lalu dan masa kini, serta sebagai penanda aktivitas kebudayaan berjalan dan terus berlanjut. Harapan juga ditujukan kepada MBDR, agar dapat menjadi ruang interaksi budaya yang dapat menaungi dan mewadahi energi kreatif komunitas. Selamat merayakan Hari Internasional Museum Rumah 2026. Sampai bertemu di International House Museum Days 2027 mendatang dengan agenda dan aktivitas yang lebih beragam dan menarik. (AM)

Oleh ; Asmediati 

SAYA selalu terpikir, apa yang terbaru dari sosok R.A. Kartini setiap kali tanggal 21 April tiba dan orang-orang mengenang hari kelahirannya?

Yang pasti, sudah banyak tulisan tentang Kartini. Dan lagi, apa yang baru untuk diketahui?

Semua orang mafhum Kartini pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Kartini harum namanya. Kartini adalah Pahlawan Kemerdekaan Nasional atas jasanya memperjuangkan kesetaraan gender dan hak pendidikan.

Sebagai pahlawan, ia tidak berjuang mengangkat senjata, tetapi berjuang melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan menjadi “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Senjata yang digunakannya adalah pena.

Yang diperjuangkan Kartini adalah kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam pendidikan. Pendidikan di zaman kolonial Belanda, dalam benak Kartini, harus juga dinikmati perempuan.

Kartini tak ingin perempuan hanya berkutat di sumur, dapur, dan kasur. Perempuan harus berani lebih dari itu, tanpa menghilangkan kodratnya.

Itu sebabnya tokoh-tokoh emansipasi perempuan layaknya Kartini memperjuangkan tekad yang sama. Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang, salah satunya. Ia pendiri Perguruan Diniyyah Puteri, madrasah khusus perempuan. Dalam pikiran Rahmah, perempuan harus pintar, punya jiwa kepemimpinan, setidaknya kelak menjadi pendamping hidup para pemimpin sehingga pemikiran-pemikirannya turut menjadi arah kebijakan.

Kartini memang keren dan populer. Tapi tokoh perempuan lain yang tak kalah hebat juga banyak. Sebut saja Dewi Sartika (pendiri Sakola Istri), Rohana Kudus (jurnalis perempuan pertama), Sariamin Ismail atau Selasih atau Selasih Selaguri (novelis perempuan pertama), dan Maria Walanda Maramis (pelopor pendidikan perempuan di Minahasa). 

Tokoh lainnya termasuk Rasuna Said, Nyai Ahmad Dahlan, serta pejuang fisik seperti Cut Nyak Dien. Indonesia tak kekurangan perempuan hebat.

Di era digital hari ini, di mana kita menempatkan sosok Kartini agar tetap menjadi teladan?

Tentu, jawabannya terus berubah mengikuti zaman. 

Kartini hidup di masa ketika akses pendidikan bagi perempuan nyaris tertutup. Hari ini, pintu itu telah terbuka lebar. Perempuan bisa sekolah setinggi-tingginya, bekerja di berbagai bidang, bahkan memimpin. 

Namun, apakah itu berarti perjuangan telah selesai?

Ternyata tidak.

Problem perempuan hari ini bukan lagi sekadar akses, tetapi juga kompleksitas. Perempuan modern menghadapi tekanan berlapis. Macam-macam tekanannya. 

Mulai dari tuntutan karier, tanggung jawab domestik, ekspektasi sosial, hingga standar kecantikan yang dibentuk media. 

Di satu sisi, mereka didorong untuk mandiri dan sukses. Di sisi lain, mereka tetap dibebani peran-peran tradisional yang tak sepenuhnya berubah.

Di sinilah semangat Kartini menemukan relevansinya kembali.

Kartini bukan sekadar nama, bukan sekadar peringatan tahunan, sebaliknya api yang seharusnya terus menyala. Api itu adalah keberanian berpikir, keberanian melawan ketidakadilan, keberanian menuangkan gagasan lewat tulisan, dan keberanian untuk bermimpi melampaui batas zamannya.

Semangat Kartini hari ini bisa dipungut dalam bentuk yang berbeda. Kartini hadir pada perempuan yang berani bersuara ketika dipinggirkan, hidup pada ibu yang memperjuangkan pendidikan anak-anaknya di tengah keterbatasan ekonomi, dan tampak pula pada perempuan pekerja yang tetap tenang dan tegak meski sering diremehkan. 

Bahkan, Kartini berdenyut pada gadis-gadis muda yang menolak dikurung oleh stigma dan berani menentukan jalan hidupnya sendiri.

Namun, kita juga tak boleh menutup mata. Masih banyak perempuan yang berada dalam posisi rentan. Kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi di tempat kerja, hingga ketimpangan akses di daerah terpencil masih menjadi persoalan nyata. 

Kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh semua perempuan.

Di titik ini, kita seperti diingatkan kembali bahwa perjuangan belum selesai. Dan tidak akan pernah selesai.

Yang baru dari Kartini bukanlah sosoknya, karena Kartini telah lama kita kenal. Yang baru adalah bagaimana kita memaknai semangatnya dalam konteks kekinian. 

Kartini hari ini bukan hanya mereka yang berpendidikan tinggi atau berkarier cemerlang. Kartini hari ini juga mereka yang bertahan, dengan segala amuk-ombak yang bergemuruh di dadanya, yang berjuang dalam diam, yang tetap kuat meski keadaan tidak selalu berpihak.

Perempuan sering diibaratkan seperti lilin. Ia memberi cahaya, tetapi perlahan habis terbakar. Analogi itu terasa puitis, tetapi juga getir. Sebab, terlalu sering perempuan diminta berkorban tanpa henti. Untuk anak, keluarga, bahkan masyarakat, sementara dirinya sendiri kerap terabaikan.

Padahal, semangat Kartini bukan mengorbankan diri sampai habis, tetapi juga berani memerdekakan diri, berdiri tegak setara, dan memiliki hak untuk bahagia tanpa harus kehilangan diri sendiri.

Jika semangat itu padam, habislah sudah.

Karena itu, merayakan Kartini seharusnya bukan sekadar mengenakan kebaya atau mengunggah kutipan di media sosial. Merayakannya harus menjadi refleksi dengan pertanyaan: sudahkah kita memberi ruang yang adil bagi perempuan? Sudahkah kita mendengar suara hati mereka? Sudahkah kita memastikan bahwa perempuan tidak lagi menjadi “lilin” yang diam-diam habis terbakar?

Kartini telah menyalakan api itu lebih dari seabad lampau. Tugas kita hari ini adalah menjaganya tetap hidup, di mana saja: rumah, sekolah, tempat kerja, dan dalam cara kita memandang perempuan.

Percayalah kita, bahwa selama api itu menyala, harapan tidak akan pernah padam.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id – Provinsi NTB kini tidak hanya dikenal karena pariwisata dan keindahan sirkuit Mandalikanya tetapi juga sebagai "laboratorium" sukses ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan ekonomi syariah NTB seperti sektor perbankan syariah, industri halal dalam hal ini makanan, fashion dan pariwisata, telah menjadikan NTB sebagai magnet baru bagi penguatan ekonomi syariah secara nasional.

Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 di Lombok Raya, Senin 20 April 2026.

“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujar Alfi Wijaya dengan optimistis.

Ia mengungkapkan bahwa di tengah lesunya industri BPR Syariah (BPRS) secara nasional, performa industri perbankan syariah di NTB justru tampil memukau dan sehat. Alfi mengungkapkan bahwa NTB telah menjadi kiblat baru bagi para pelaku industri untuk belajar.

Menurutnya, kondisi industri BPRS di tingkat pusat sedang "tidak baik-baik saja" akibat tekanan profitabilitas dan kenaikan pembiayaan bermasalah. Namun, NTB justru menunjukkan anomali positif yang luar biasa. Data berbicara:

Pangsa Pasar Fantastis: BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 10 persen. Kualitas kredit kerjaga diperkuat dengan Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di NTB sangat rendah, yakni di angka 1 persen.

"Keberhasilan ini, tidak lepas dari tata kelola yang mumpuni, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan bisnis dengan masyarakat lokal yang sangat religius," tegasnya mengagumi.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa sistem ekonomi syariah adalah jawaban atas ketidakpastian global saat ini. Volatilitas harga energi dan konflik geopolitik dinilai sangat menekan dunia usaha.

“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal sekaligus membuka secara resmi Rakernas tersebut.

Miq Iqbal menilai keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov NTB kini tengah mengambil langkah agresif untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, di antaranya mendorong seluruh BPR milik daerah bertransformasi menjadi BPRS.

Kemudian Miq Iqbal juga mendorong pembenahan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah. Melakukan penguatan menyeluruh sebagai lokomotif perbankan daerah serta mengonsolidasikan seluruh lembaga keuangan daerah agar lebih terarah dalam membiayai sektor ultra mikro.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026. 

Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah nasional.

Kepercayaan Himbarsi menjadikan NTB sebagai tuan rumah menjadi momentum krusial untuk terus menginspirasi ketahanan ekonomi nasional melalui jalur syariah.

Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” turut dihadiri sebanyak 140 lebih BPRS seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia serta sejumlah pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. (Manikpkominfo)

Sumbawa,Amarmedia.co.id  21 April 2026 — Kecepatan respons dan semangat gotong royong menjadi kunci penyelamatan pemukiman padat penduduk di Dusun Kali Baru, Desa Labuhan Sumbawa, pada Senin (20/4) siang. Meski si jago merah sempat mengamuk dan melalap dua unit rumah, aksi heroik petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa bersama warga setempat berhasil mencegah api merembet lebih luas.

Laporan kebakaran diterima oleh Mako Damkartan pada pukul 11.43 WITA. Menyadari lokasi kebakaran berada di area padat dengan material bangunan yang didominasi kayu, tim Pleton 1 Mako langsung bergerak cepat. Hanya dalam waktu tiga menit, tepat pukul 11.46 WITA, armada tempur Damkartan sudah tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKK).

Kecepatan ini terbukti sangat krusial. Mengingat objek yang terbakar adalah rumah panggung berbahan kayu, api dengan sangat cepat membesar dan mengancam puluhan rumah lain yang letaknya berhimpitan.

Di lokasi kejadian, pemandangan luar biasa terlihat ketika petugas Damkar yang mengerahkan 3 unit Fire Truck bekerja sama dengan warga setempat, Babinsa, Babinkamtibmas, serta aparat desa. Tanpa komando panjang, warga membantu mengarahkan selang dan mengevakuasi barang-barang di sekitar lokasi untuk memutus jalur api.

Kepala Dinas Damkartan Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, S Sos M.Si yang turun langsung memimpin operasi, memberikan apresiasi tinggi atas kesigapan semua pihak. 

 "Berkat kesigapan anggota Disdamkartan dan dukungan penuh warga masyarakat, api dapat kita lokalisir sehingga tidak meluas ke rumah terdampak lainnya di sekitar lokasi," ungkapnya dalam laporan resmi.

Akibat musibah ini, dua unit rumah milik Ilham (Sagena) dan Ari Baharuddin beserta isinya hangus terbakar. Sementara itu, dua unit rumah lainnya milik Syaifuddin dan Ahmad Suhermansyah turut terdampak pada bagian lesplang atap serta kusen, namun berhasil diselamatkan dari kehancuran total.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa yang terjadi di tengah terik matahari ini. Kerugian materiil sementara diperkirakan mencapai Rp350 juta. Api dinyatakan benar-benar padam dan terkendali pada pukul 12.45 WITA, setelah tim melakukan pendinginan intensif untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat, khususnya di area pemukiman padat, untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya kebakaran.

Keberhasilan memadamkan api dalam waktu singkat ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah melalui instansi teknis dan kepedulian masyarakat adalah benteng terkuat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 20 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi memulai langkah strategis untuk mencetak generasi Qur’ani yang unggul menjelang perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi NTB ke-XXXI tahun 2026. Melalui pembukaan Training Center (TC) yang berlangsung di Aula Hotel Suci, Senin (20/4), Pemkab Sumbawa menetapkan target ambisius namun realistis: menembus posisi 5 besar di tingkat provinsi.

Hadir mewakili Bupati Sumbawa, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Jaya Kusuma, S.Sos, menekankan bahwa persiapan menuju MTQ bukan sekadar urusan teknis vokal atau hafalan, melainkan sebuah ikhtiar batin untuk membangun karakter bangsa.

Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa MTQ tidak boleh terjebak dalam aspek seremonial semata. Beliau memandang Training Center ini sebagai kawah candradimuka untuk membentuk insan yang jiwanya menyatu dengan wahyu Ilahi.

"Kita ingin melahirkan bukan hanya peserta yang siap tampil secara teknis, tapi insan yang benar-benar menyatu dengan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari," ujar Jaya Kusuma saat membacakan sambutan Bupati di hadapan Ketua MUI, Kepala Kemenag, dan para kafilah.

Bagi Pemerintah Daerah, keberhasilan dalam MTQ adalah simbol keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter. Bupati mengingatkan bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah agar nilai-nilai Al-Qur’an hidup di tengah keluarga, sekolah, hingga birokrasi pemerintahan di Sumbawa.

Menyadari peta persaingan di tingkat Provinsi NTB yang semakin ketat dan berbasis teknologi—seperti yang dilakukan Kabupaten Lombok Tengah—Bupati meminta seluruh pelatih dan peserta untuk tidak membuang waktu. 

Ada pesan khusus mengenai disiplin spiritual yang ditekankan oleh Bupati. Beliau menginstruksikan agar setiap elemen di TC mengutamakan usaha batin selain usaha lahiriah.

"Disiplin dimulai dari kita semua, para pelatih. Jika masuk waktu shalat, laksanakan shalat berjamaah. Perhatikan betul usaha-usaha batinnya. Kita ingin meraih prestasi dengan cara yang berkah," imbuhnya.

Salah satu poin kebanggaan yang diangkat adalah kemandirian kafilah Sumbawa. Saat ini, Kabupaten Sumbawa sepenuhnya mengandalkan putra-putri daerah asli (Tau Samawa) tanpa mengambil peserta dari luar daerah. Hal ini dipandang sebagai bukti nyata bahwa pembinaan di tingkat lokal berjalan dengan baik.

Bupati menitipkan harapan besar kepada para pelatih agar membangun kedekatan personal dengan peserta. Kebersamaan antarpelatih juga menjadi kunci agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat mengganggu konsentrasi anak didik.

"Membangun daerah adalah kerja kolektif. Kami di jajaran pemerintahan berkomitmen mendukung penuh perkembangan tilawah Al-Qur’an sebagai marwah pengabdian Sabalong Samalewa," tutup Jaya Kusuma. ( AM)

SUMBAWA,Amarmedia.co.id - 20 April 2026– Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus menunjukkan tren positif. Hal ini terungkap dalam acara Ekspose Hasil Evaluasi Pelayanan Publik dan Launching Development Aplikasi Pelayanan Publik (SILABRASI SIGAP) yang dibuka langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., di Aula Madilaoe ADT, Senin (20/4).

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berhasil meraih nilai 86,87 dengan kategori B (Baik). Meski angka tersebut menunjukkan performa yang solid, Bupati menegaskan bahwa nilai di atas kertas bukanlah tujuan akhir.

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan refleksi mendalam. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak boleh cepat berpuas diri hanya karena angka-angka statistik.

"Pemerintah daerah harus membuka diri dan bercermin secara jujur terhadap pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh sekadar nilai survei, tetapi yang terpenting adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam mempermudah kehidupan mereka sehari-hari," tegas Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah dan Kecamatan harus dijaga konsistensinya. Bupati mendorong adanya pembaruan dokumen administrasi yang dinamis serta peningkatan kualitas layanan, baik yang bersentuhan langsung dengan warga maupun melalui sistem digital.

Digitalisasi Layanan Lewat "SILABRASI SIGAP"

Sebagai langkah konkret mempercepat transformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sumbawa resmi meluncurkan aplikasi SILABRASI SIGAP. Inovasi ini diharapkan menjadi jembatan digital yang memperpendek jarak antara kebutuhan masyarakat dengan solusi dari pemerintah.

Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel, selaras dengan semangat reformasi birokrasi yang sedang digalakkan di Tanah Samawa.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos, M.S.E., memaparkan rincian teknis di balik capaian nilai 86,87 tersebut. Data dihimpun dari 3.867 sampel populasi yang memberikan respon sepanjang semester I dan II tahun 2025.

Ada tujuh unsur utama yang menjadi tolok ukur penilaian masyarakat, yaitu:1. Sarana dan Prasarana,2. Waktu Penyelesaian3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 4. Persyaratan Layanan, 5. Penanganan Pengaduan, 6. Perilaku Pelaksana dan 7. Kompetensi Pelayanan

"Dari total respon yang masuk, sebanyak 15,47% Perangkat Daerah dan Kecamatan berhasil meraih kategori Sangat Baik (A), sementara sisanya sebanyak 17,53% berada di kategori Baik (B)," jelas Rachman Ansori.

Kegiatan ekspose ini turut dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandakan komitmen kolektif untuk menghapus ego sektoral dan memperkuat koordinasi demi pelayanan publik yang paripurna.

Dengan capaian SKM yang baik dan peluncuran aplikasi SILABRASI SIGAP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat terus meningkatkan standar pelayanan publik hingga mencapai kategori tertinggi, sejalan dengan marwah pengabdian Sabalong Samalewa. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 20 April 2026 – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar kunjungan silaturahmi ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa pada Senin (20/4/2026). Kedatangan rombongan wakil rakyat ini disambut langsung oleh Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K.,dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan Komisi II, H. Zohran, SH, didampingi Muhammad Zain, SIP,. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, khususnya terkait isu ekonomi, pembangunan, dan perlindungan konsumen di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, H. Zohran menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kapolres Sumbawa yang baru baru ini diperingati dengan semarak. DPRD merasa perlu memberikan apresiasi atas dedikasi Ibu Kapolres di wilayah hukum Sumbawa. Secara khusus, Komisi II memberikan apresiasi tinggi terhadap gerak cepat Polres Sumbawa dalam mengungkap kasus kriminal ekonomi baru-baru ini.

"Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Polres Sumbawa dalam menangkap pelaku pengoplosan LPG bersubsidi ke non-subsidi. Ini adalah langkah nyata melindungi hak masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi," ujar H. Zohran.

Poin penting lain yang dibahas adalah mengenai pembangunan fasilitas SPPG di lingkungan Polres Sumbawa. H. Zohran menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemantauan, pembangunan gedung yang dilakukan pihak Polres murni menggunakan dana pihak ketiga, bukan bersumber dari anggaran daerah maupun pusat (APBD/ APBN).

"Kami mengonfirmasi bahwa pembangunan ini dikelola melalui yayasan, dalam hal ini Yayasan Kemala Bhayangkari, dan 100 persen menggunakan dukungan pihak ketiga. Ini penting untuk memperjelas status pembangunan tersebut di mata publik," tambahnya.

Terkait perlindungan konsumen, DPRD meminta Polres Sumbawa untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE). Fokus utama yang ditekankan adalah pada kuantitas atau volume isi gas, bukan sekadar kualitasnya. Hal ini untuk memastikan masyarakat menerima isi gas yang sesuai dengan takaran yang seharusnya (gas melon 3 kg).

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Sumbawa AKBP Marieta menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan legislatif. Terkait pengamanan distribusi energi, ia menegaskan bahwa Polres Sumbawa siap berkontribusi penuh.

"Kami berterima kasih atas dukungan DPRD. Terkait penyaluran gas LPG 3 kg, kami siap mengamankan jalannya distribusi dan berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap kuantitas isi gas melon agar masyarakat tidak dirugikan," tegas AKBP Marieta.

Mengenai pembangunan gedung, Kapolres membenarkan bahwa proyek tersebut dilakukan secara mandiri melalui mekanisme yang sah melalui Yayasan Kemala Bhayangkari tanpa membebani anggaran daerah.

Pertemuan yang berlangsung produktif ini ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di Kabupaten Sumbawa demi kesejahteraan masyarakat. (AM)

Oleh ; Asmediati 

Menulis opini tentang isu sosial bukan sekadar menyampaikan pendapat pribadi. Kekuatan tulisan terletak pada premis yang logis, argumen yang relevan, dan analisis yang meyakinkan. Premis adalah fondasi dari setiap opini; jika premisnya rapuh, seluruh argumen akan mudah runtuh. Dengan premis yang kokoh, pembaca dapat mengikuti alur pemikiran kita dan memahami alasan di balik pandangan yang kita ajukan.

1. Menentukan Premis Utama

Langkah pertama adalah menentukan premis utama, inti gagasan yang menjadi dasar opini. Premis utama harus spesifik, jelas, dan relevan dengan isu sosial yang dibahas. Misalnya, daripada menulis “Kemiskinan itu buruk,” lebih logis dan analitis jika dikatakan:

“Ketimpangan akses pendidikan memperburuk kemiskinan generasi muda di wilayah perkotaan.”

Premis ini tidak hanya menyatakan fakta, tetapi langsung menyiapkan pembaca untuk analisis penulis: mengapa masalah itu terjadi dan apa implikasinya. Menurut Anthony Weston dalam A Rulebook for Arguments, premis yang kuat harus spesifik, relevan, dan dapat diuji, agar argumen tidak mudah disanggah.

2. Menyusun Premis Pendukung yang Mengarahkan Analisis

Setelah premis utama, susun premis pendukung yang memberi alasan dan bukti bagi premis utama, sekaligus menuntun pembaca ke arah analisis kita. Premis pendukung ini bisa berupa data, fakta, contoh nyata, atau pendapat ahli.

Contoh:

Premis 1: “Survei BPS 2025 menunjukkan 40% anak usia sekolah di kota besar tidak mendapatkan pendidikan dasar yang memadai.”

Premis 2: “Sekolah yang memiliki akses teknologi dan guru berkualitas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan literasi siswa.”

Analisis singkat: “Ini menunjukkan bahwa hanya menyediakan sekolah tidak cukup; kualitas dan akses harus menjadi prioritas.”

Kesimpulan mini: “Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus fokus pada kualitas dan pemerataan akses.”

Menurut Richard Paul, ahli critical thinking, premis pendukung yang logis membantu pembaca membedakan antara fakta dan opini, sekaligus meningkatkan kredibilitas penulis.

3. Menggunakan Pertanyaan Retoris, Kontras, dan Analogi

Pertanyaan retoris dapat mendorong pembaca berpikir dan mempersiapkan mereka menerima analisis kita. Misalnya:

“Jika anak-anak tidak memiliki akses pendidikan yang memadai, apakah kita bisa berharap mereka keluar dari lingkaran kemiskinan?”

Kontras juga efektif untuk menekankan analisis:

 “Di kota X, akses pendidikan memadai dan kemiskinan menurun, sementara di kota Y, akses terbatas dan kemiskinan tetap tinggi.”

Analogi ringan juga membuat argumen mudah diingat:

 “Membangun sekolah tanpa memastikan guru berkualitas ibarat membangun rumah tanpa pondasi; terlihat megah tapi rapuh.”

4. Memastikan Premis Dapat Diuji

Premis yang kuat harus dapat dibuktikan. Data, survei, penelitian, atau contoh nyata membuat argumen lebih meyakinkan. Misalnya, klaim “Siswa malas membaca karena malas” terlalu subjektif; lebih logis jika diganti dengan data seperti:

 “70% siswa lebih memilih media sosial daripada membaca buku.”

John Dewey menekankan bahwa pemikiran kritis adalah inti literasi sosial. Premis yang dapat diuji membuat pembaca berpikir dan menilai bukti secara rasional, sehingga analisis penulis menjadi lebih kredibel.

5. Menggunakan Contoh dan Ilustrasi Sosial

Cerita singkat atau contoh nyata membantu pembaca merasakan konteks sosial dan melihat analisis kita secara konkret.

 “Di Kampung X, meski ada sekolah, anak-anak harus menempuh perjalanan 5 km. Banyak yang akhirnya putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa akses fisik juga menjadi bagian penting dari ketimpangan pendidikan.”

Contoh seperti ini menguatkan premis dan argumen sekaligus menunjukkan arah analisis kita: masalah sosial sering lebih kompleks daripada sekadar jumlah fasilitas.

6. Menyusun Alur Argumen Bertahap

Menyusun alur argumen secara bertahap adalah kunci agar opini kita mudah diikuti. Setiap paragraf sebaiknya fokus pada satu premis utama, kemudian disertai premis pendukung, bukti, analisis singkat, dan diakhiri kesimpulan mini. Alur ini membantu pembaca berpikir sejalan dengan logika kita, dari pengamatan masalah sosial → bukti → analisis → pandangan penulis.

Misalnya, jika menulis opini tentang ketimpangan pendidikan di kota besar, paragraf pertama bisa menekankan premis utama: “Ketimpangan akses pendidikan memperburuk kemiskinan generasi muda.” Paragraf kedua menyajikan data dan fakta sebagai premis pendukung: “Survei BPS 2025 menunjukkan 40% anak usia sekolah di kota besar tidak mendapatkan pendidikan dasar yang memadai.” Paragraf ketiga memberi analisis: “Fakta ini menunjukkan bahwa hanya menyediakan sekolah tidak cukup; kualitas dan akses harus menjadi prioritas.” Dengan susunan ini, pembaca dibimbing secara logis menuju pandangan penulis.

Paragraf berikutnya bisa menambahkan contoh konkret atau studi kasus:

 “Di Kampung X, meski ada sekolah, anak-anak harus menempuh perjalanan 5 km. Banyak yang akhirnya putus sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa akses fisik juga menjadi bagian penting dari ketimpangan pendidikan.”

Gunakan transisi logis antar paragraf dengan kata penghubung seperti selain itu, lebih jauh, sebaliknya, hal ini menunjukkan, atau oleh karena itu:

“Selain akses fisik, kualitas guru juga menentukan hasil belajar. Di sekolah dengan guru berkualitas, literasi siswa meningkat signifikan, menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus memperhatikan kualitas tenaga pengajar, bukan hanya kuantitas sekolah.”

Dengan struktur bertahap, opini menjadi logis, mudah diikuti, dan mengarahkan pembaca ke analisis dan pandangan penulis secara natural.

7. Membuat Kesimpulan yang Kuat

Kesimpulan harus merangkum premis utama, menegaskan analisis, dan menunjukkan implikasi sosial, sehingga opini meninggalkan kesan dan arah jelas.

a. Rangkum Premis Utama dan Bukti Pendukung

“Melihat fakta bahwa 40% anak di kota besar tidak mendapatkan pendidikan dasar yang memadai dan banyak sekolah memiliki akses terbatas, jelas bahwa ketimpangan pendidikan memperburuk kemiskinan generasi muda.”

b. Tegaskan Analisis dan Pandangan Penulis

 “Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan harus fokus pada kualitas dan pemerataan akses pendidikan, bukan sekadar jumlah sekolah baru.”

c. Tunjukkan Dampak atau Implikasi Sosial dan Ajakan Berpikir

 “Jika pemerintah dan pemangku kebijakan serius memperhatikan kualitas guru dan akses pendidikan, generasi muda di kota besar memiliki peluang keluar dari lingkaran kemiskinan, membangun masyarakat yang lebih adil dan berdaya. Apakah kita siap memastikan setiap anak mendapat pendidikan yang layak agar mereka bisa meraih masa depan yang lebih baik?”

Dengan tambahan data, kutipan ahli, analogi, transisi logis, dan kalimat ajakan berpikir, opini tentang isu sosial kini lebih persuasif, logis, dan analitis, meninggalkan kesan kuat bagi pembaca.[]

Bupati menyampaikan bahwa sosialisasi ini krusial untuk mencegah kesalahpahaman di masyarakat maupun internal tenaga kependidikan terkait rotasi dan masa jabatan. 

Berdasarkan aturan terbaru, masa jabatan kepala sekolah kini dibatasi 4 tahun per periode dengan batas maksimal 8 tahun. Berdasarkan kajian, sejumlah besar kepala sekolah di Sumbawa akan memasuki masa purna tugas jabatan sesuai aturan ini.

Penundaan mutasi kepala sekolah beberapa waktu lalu merupakan langkah strategis pemda untuk menunggu payung hukum yang jelas dari Pemerintah Pusat (Permendikdasmen No. 7/2025).

Calon kepala sekolah harus memenuhi standar kompetensi yang mencakup rekam jejak yang baik, kemampuan manajerial, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi pendidikan (Digitalisasi Sekolah).

Pemkab Sumbawa terus mendorong penggunaan perangkat digital seperti smartboard dan laptop dalam proses belajar mengajar, yang wajib dikuasai oleh setiap pimpinan sekolah.

Bupati mengajak seluruh insan pendidikan untuk melihat regulasi ini sebagai upaya penyegaran dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. "Kita ingin melahirkan pemimpin sekolah yang tidak hanya cakap mengatur guru, tetapi juga visioner dalam membawa sekolahnya bersaing di era digital," pungkasnya.

Hadir dalam acara ini perwakilan Kementerian Dikdasmen RI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, PGRI, Dewan Pendidikan, serta para pengawas dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bertempat di Kabupaten Sumbawa, Senin (20/4/2026). 

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa aturan baru ini membawa perubahan fundamental, terutama mengenai pembatasan masa jabatan kepala sekolah. Jika sebelumnya tidak ada aturan baku, kini masa jabatan ditetapkan selama empat tahun untuk satu periode dan dapat diperpanjang hingga maksimal delapan tahun.

"Masa jabatan pertama empat tahun, bisa diperpanjang sampai delapan tahun. Setelah itu tidak bisa lagi menjabat terus-menerus. Kita harus patuh pada aturan pusat agar tidak muncul anggapan bahwa pemerintah daerah memberhentikan sepihak. Ini murni tuntutan regulasi," tegas Bupati di hadapan para kepala sekolah dan pengawas yang hadir.

Bupati Jarot juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sengaja menunda sejumlah kebijakan mutasi sebelumnya demi menunggu kejelasan aturan ini. Hal ini dilakukan agar transisi kepemimpinan di sekolah-sekolah di Kabupaten Sumbawa berjalan sesuai koridor hukum dan meminimalisir kegaduhan.

Selain aspek masa jabatan, Bupati menekankan bahwa standar kompetensi kepala sekolah ke depan akan jauh lebih ketat. Kepala sekolah tidak lagi hanya dituntut mahir dalam laporan administratif, tetapi wajib memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) yang kuat serta mampu beradaptasi dengan teknologi digital, seperti penggunaan smartboard dan perangkat pembelajaran digital lainnya.

"Menjadi kepala sekolah bukan hanya soal administrasi, tapi bagaimana mengelola guru dan lingkungan sekolah di tengah era digitalisasi pendidikan," tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Siti Maimunah Mutmainnah dari Kementerian Dikdasmen, Kepala IGTK NTB Dr. Wirman Kasmayadi, jajaran DPRD Sumbawa, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan se-Kabupaten Sumbawa (AM)

MATARAM.Amarmedia.co.id  – Semangat sportivitas mewarnai pelaksanaan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Federasi ORADO ( Organisasi Domino Nasional ) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026 yang sukses digelar pada 19 April 2026 di Kota Mataram.

Ajang bergengsi ini menjadi panggung mencari talenta handal bagi para atlet domino terbaik dari seluruh Pengurus Cabang (Pengcab) ORADO kabupaten/kota se-NTB untuk menunjukkan kemampuan, strategi, dan ketangkasan mereka dalam kompetisi yang berlangsung kompetitif dan penuh integritas.

Kejurprov tahun ini mencatat partisipasi penuh dari seluruh Pengcab ORADO se-NTB, di mana masing-masing mengutus dua tim terbaiknya. Setiap tim terdiri dari dua atlet yang didampingi oleh official, sehingga menghadirkan puluhan atlet yang saling beradu kemampuan. 

Kehadiran jajaran pengurus serta tokoh olahraga daerah turut menambah semarak sekaligus menunjukkan dukungan terhadap pengembangan olahraga domino di NTB.

Ketua ORADO NTB, I Putu Dedy Saputra, menegaskan bahwa Kejurprov merupakan bagian penting dari strategi pembinaan atlet di daerah. Ia menyebut keikutsertaan seluruh Pengcab sebagai bukti soliditas organisasi dalam mencetak atlet berprestasi. 

"ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan juga sarana memperkuat kesiapan NTB untuk bersaing di tingkat nasional," kata I Putu Dedy Saputra, Senin 20 April 2026 di Mataram

Selanjutnya Putu Dedy mengatakan, untuk menjaga kualitas dan keadilan pertandingan, panitia menunjuk Abdurahman sebagai wasit utama yang memimpin jalannya kompetisi. 

"Dengan pengalaman yang dimiliki, kepemimpinan wasit dinilai mampu memastikan seluruh pertandingan berjalan sesuai aturan yang berlaku secara nasional, sehingga memberikan rasa keadilan bagi seluruh peserta," ujar Putu Dedy. 

Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana, Shandi Maulani Ahmad, menyampaikan apresiasi atas kelancaran kegiatan serta tingginya antusiasme peserta.

 Ia menilai pelaksanaan Kejurprov berlangsung sangat kompetitif dan menunjukkan bahwa pembinaan olahraga domino di NTB berjalan dengan baik. 

"Fokus selanjutnya, menurutnya, adalah mempersiapkan para juara untuk berlaga di tingkat nasional," kata Shandi Maulani Ahmad 

Selanjutnya I Putu Dedy Saputra menambahkan, Prestasi para atlet di Kejurprov ini akan menjadi dasar penentuan kontingen NTB yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ORADO di Megamendung, Bogor, pada 24 April 2026. 

"Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, para atlet dan official diharapkan mampu menjaga kondisi serta performa terbaik demi membawa nama baik Nusa Tenggara Barat di kancah nasional," tandas I Putu Dedy Saputra. 

Sementara itu sebagai organisasi olahraga, ORADO NTB terus berkomitmen mengembangkan potensi masyarakat di cabang olahraga domino melalui pembinaan berkelanjutan dan kompetisi yang berkualitas. 

Kejurprov ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendorong lahirnya atlet-atlet unggulan yang siap berprestasi di tingkat nasional hingga lebih tinggi lagi.(AM)

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id  - 20 April 2026 – Di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Brang Biji, suasana haru begitu terasa saat rombongan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melangkah masuk untuk melakukan silaturrahim. Di tempat itulah, seorang tokoh nasional, sastrawan, budayawan, sekaligus inspirasi bagi banyak generasi, Dinullah Rayes, tengah berjuang melawan sakit yang telah ia jalani selama kurang lebih dua bulan terakhir.

Pria kelahiran 7 Februari 1939 itu kini terbaring lemah. Usia yang tak lagi muda dan kondisi kesehatan yang menurun tak mampu menghapus jejak panjang pengabdiannya. Karya-karya sastra yang ia lahirkan, pemikiran budaya yang ia tanamkan, serta keteladanan hidup yang ia tunjukkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan masyarakat Tau dan Tana Samawa.

Kehadiran tim BAZNAS pada Senin, 20 April 2026, menjadi momen yang penuh makna dan sarat emosi. Dipimpin langsung oleh Ketua BAZNAS Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, bersama Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri serta Sekretaris Dr. Supriyadi, M.HI, rombongan hadir membawa bukan hanya bantuan, tetapi juga kepedulian, doa, dan penghormatan yang tulus.

Saat rombongan mendekat, suasana seketika menjadi hening. Tatapan mata Dinullah Rayes yang teduh, meski dalam kondisi lemah, seolah menyampaikan banyak hal yang tak terucapkan. Di balik keterbatasannya, terpancar keteguhan hati seorang pejuang—yang sepanjang hidupnya telah mengabdikan diri bagi kemajuan bangsa dan keluhuran budaya.

Ketua BAZNAS, Syukri Rahmat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kunjungan ini adalah bentuk penghargaan atas jasa besar Dinullah Rayes. “Beliau adalah sosok yang telah memberikan banyak kontribusi nyata. Tidak hanya melalui karya, tetapi juga melalui nilai-nilai kehidupan yang beliau wariskan. Kami hadir sebagai bentuk penghormatan dan kepedulian,” ungkapnya dengan penuh empati.

Sebagai wujud apresiasi, BAZNAS juga menyerahkan bantuan kepada keluarga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban yang tengah dihadapi. Namun lebih dari itu, kehadiran BAZNAS menjadi simbol bahwa pengabdian tulus tidak pernah dilupakan oleh masyarakat.

Wakil Ketua I BAZNAS, Dr. M. Ihsan Safitri, menegaskan pentingnya menjaga nilai silaturrahim dan kepedulian sosial, terutama kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa. Sementara itu, Sekretaris BAZNAS, Dr. Supriyadi, M.HI, mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan kesembuhan Dinullah Rayes agar dapat kembali pulih seperti sediakala.

Di tengah suasana yang penuh haru, sebuah pesan sederhana namun menyentuh hati disampaikan oleh Dinullah Rayes. Dengan suara yang lirih dan penuh ketulusan, beliau menyampaikan harapannya agar BAZNAS dan seluruh pengurusnya senantiasa diberikan kesuksesan, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Doa tersebut menjadi bukti bahwa di tengah kondisi sakit yang beliau alami, kepedulian dan cintanya terhadap sesama tetap hidup dan tak pernah padam.

Ucapan tersebut sontak menggetarkan hati yang hadir. Sebab di saat dirinya tengah berjuang melawan sakit, beliau justru masih memikirkan dan mendoakan orang lain. Sebuah keteladanan yang begitu dalam dan jarang ditemukan—cerminan dari jiwa besar yang selama ini ia tunjukkan dalam kehidupannya.

Doa-doa pun dipanjatkan bersama, mengiringi harapan akan kesembuhan beliau. Suasana khidmat menyelimuti ruangan, menghadirkan rasa kebersamaan dan kepedulian yang begitu kuat. Air mata haru tak terbendung, menjadi saksi bahwa cinta dan penghormatan kepada seorang tokoh tidak pernah luntur oleh waktu.

Kunjungan ini menjadi pengingat bagi semua bahwa menghargai jasa para tokoh adalah bagian dari nilai kemanusiaan. Bahwa mereka yang telah mengabdikan hidupnya layak untuk terus dikenang, dihormati, dan didampingi, terutama di masa-masa sulit.

Dinullah Rayes mungkin kini tengah beristirahat dalam perjuangannya melawan sakit. Namun semangat, karya, dan nilai-nilai yang telah ia tanamkan akan terus hidup dalam hati masyarakat. Silaturrahim yang terjalin pada 20 April 2026 ini bukan sekadar kunjungan, melainkan sebuah wujud cinta, penghormatan, dan pengakuan atas pengabdian yang luar biasa.

Dan di hari itu, di tengah kesunyian yang menyelimuti, BAZNAS hadir—membawa harapan, doa, dan kekuatan. Sebuah kehadiran yang sederhana, namun penuh makna, yang akan terus dikenang dalam perjalanan kehidupan seorang Dinullah Rayes. (AM)

Lenangguar.Amarmedia.co.id– Wujud kepedulian antarsama ditunjukkan oleh civitas akademika Universitas Samawa (UNSA). Tepat pada hari ini, Minggu (19/4/2026), Mahasiswa UNSA dan UKM Seni serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Samawa turun langsung ke Dusun Pemangong, Desa Lenangguar, untuk menyalurkan bantuan bagi para korban musibah kebakaran.

Bantuan yang diserahkan merupakan hasil kolektif dari gerakan sosial yang digalang oleh mahasiswa selama beberapa waktu terakhir. Uniknya, sumber bantuan tidak hanya berasal dari internal kampus, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat umum.

Hasil Kolaborasi Car Free Night dan Donasi Online

Ketua BEM UNSA Fitra Andian menjelaskan bahwa bantuan yang dibawa hari ini merupakan akumulasi dari berbagai aksi penggalangan dana. Mulai dari aksi turun ke jalan dalam momen Car Free Night (CFN), hingga kampanye donasi secara online yang menyasar netizen dan civitas akademika Universitas Samawa.

"Ini adalah buah dari solidaritas. Kami menghimpun sedikit demi sedikit dari masyarakat saat CFN dan juga melalui kanal digital. Alhamdulillah, hari ini bisa kami sampaikan amanah tersebut kepada saudara-saudara kita di Pemangong," ujar Pilianus Rohan Woti Wuli Ketua UKM  di lokasi.

Disambut Hangat oleh Pemerintah Desa

Kedatangan rombongan mahasiswa ini disambut langsung oleh Kepala Desa Lenangguar bersama Kepala Dusun Pemangong. Raut haru terpancar dari para korban kebakaran saat menerima paket bantuan yang terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan logistik lainnya.

Kepala Desa Lenangguar Syahruddin, SP menyampaikan apresiasi yang mendalam atas inisiatif para mahasiswa. Menurutnya, bantuan ini sangat berarti untuk meringankan beban psikologis dan ekonomi para warga yang sedang tertimpa musibah.

Pesan Pembina: Mahasiswa Harus Peka Sosial

Turut hadir dalam aksi sosial tersebut, Andi Rachmat, selaku Pembina Mahasiswa Universitas Samawa. Dalam keterangannya, ia menekankan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari pendidikan karakter bagi mahasiswa agar tidak hanya cerdas di dalam kelas, tetapi juga peka terhadap realitas sosial.

"Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi dari pengabdian masyarakat. Kami ingin mahasiswa memiliki empati yang tinggi. Apa yang mereka kumpulkan melalui CFN dan online adalah bukti bahwa mahasiswa bisa menjadi jembatan kebaikan antara masyarakat umum dan mereka yang membutuhkan bantuan," ungkap Andi Rachmat.

Aksi penyaluran bantuan ini berjalan lancar dengan tetap mengedepankan semangat kekeluargaan. Diharapkan, bantuan tersebut dapat membantu proses pemulihan para korban kebakaran di Dusun Pemangong agar dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. (AM)

Mataram.Amarmedia.co.id- Sinta Agathia M.Iqbal resmi dilantik sekaligus dikukuhkan sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) NTB periode 2026-2031. Proses pelantikan sejaligus pengukuhan tersebut dipimpin langsung Ketua umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Pusat Prof. Dr. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PD, KHOM, FACP, secara during.

Usai dilantik, Bunda Sinta mengungkapkan, bahwa upaya untuk menurunkan kasus kanker harus terus dimaksimalkan, karena isu kesehatan seperti kanker tidak bisa diserahkan hanya kepada ahli dalam hal ini dokter, namun perlu keterlibatan masyarakat. Karena ia menilai sistem kerjasama yang baik adalah kunci untuk langkah kerja yang akan ditempuh kedepan.

“ Ini isu yang sangat besar, kita tahu resikonya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi kita harus kerjakan bareng bareng karena itu modal terbesar kita,” jelas Ketua Yayasan Kanker Indonesia NTB periode 2026-2031, Sinta Agathia M. Iqbal di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur, Jumat (17/4/2026).

Sebelumnya, Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Pusat Prof. Dr. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, Sp.PD, KHOM, FACP, dalam sambutannya menegaskan bahwa momen ini merupakan titik penting perubahan, khususnya dalam hal penyesuaian terhadap perkembangan regulasi di bidang hukum dan perpajakan. YKI kini dituntut untuk bertransformasi menjadi organisasi yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan, tidak hanya sebagai wadah sosial, tetapi juga sebagai institusi yang taat regulasi.

“Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif atau formalitas, tetapi menyangkut perubahan cara kerja, tata kelola organisasi, hingga pola koordinasi antara pusat dan daerah,” ujarnya.

Ke depan, YKI akan memperkuat sistem koordinasi antara pengurus pusat dan daerah melalui penerapan program nasional yang terstandar, namun tetap memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Setiap daerah diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan lokal serta menjalankan program secara mandiri dengan tetap dalam kerangka koordinasi nasional.

Selain itu, YKI juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Setiap kegiatan dan program akan didorong untuk memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan transparan, guna memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa tantangan kanker di Indonesia masih sangat besar. Sudoyo melanjutkan, tingginya angka kasus kanker, 90% dipengaruhi oleh faktor risiko gaya hidup dan lingkungan, dan menjadi perhatian serius dikarenakan kasus kanker Indonesia telah mengalahkan negara-negara besar India, Rusia, Cina, Amerika Serikat. Oleh karena itu, Sudoyo menyerukan upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus utama yang harus diperkuat. 

Selanjutnya ia mendorong YKI harus berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat serta deteksi dini kanker. Edukasi kepada masyarakat diyakini menjadi kunci dalam menurunkan angka kejadian kanker dalam jangka panjang.

“Penurunan angka kanker tidak hanya bergantung pada fasilitas pengobatan, tetapi justru pada upaya pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Kegiatan ini juga dirangkai perayaan hari jadi Yayasan Kanker Indonesia ( YKI) ke 49 tahun. (AM/diskomknfotik)

Mataram,Amarmedia.co.id, 17 April 2026 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas sektor dalam perlindungan perempuan dan anak melalui peluncuran inisiatif Ruang Bersama Indonesia.

Gubernur Dr HL Muhamad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, persoalan perempuan dan anak menjadi perhatian serius karena beberapa masalah sosial seperti narkoba dan pernikahan dini berakar dari pola asuh akibat kemiskinan. 

"Pemprov akan berbuat yang terbaik untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak NTB", ujar Gubernur di Pendopo di Mataram, Jumat (17/04/2026). 

Untuk itu, komitmen perlindungan anak dan perempuan dimulai dari pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan melalui Desa Berdaya. 

Dikatakan Gubernur, salah satu penyumbang kemiskinan yang termasuk pula kelompok rentan untuk perlindungan anak dan perempuan adalah perlindungan keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di desa. Program KUR PMI ini tidak hanya memfasilitasi biaya keberangkatan namun menyediakan skema pembiayaan untuk tabungan selama bekerja dan dapat mandiri setelah kontrak diluar negeri berakhir. 

Dalam struktur birokrasi, Pemprov dengan penggabungan Dinas DP3AP2KB kedalam Dinas Sosial dan hadirnya direktorat khusus perempuan dan anak di Polda NTB menjadi bentuk konkrit perhatian pemerintah. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa program ini merupakan gerakan kolaboratif dari tingkat pusat hingga desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat.

“Inisiatif ini berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang bisa bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi, bersinergi, dan bergerak bersama,” ujar Menteri Arifah.

Ruang Bersama Indonesia dirancang sebagai platform kolaborasi di tingkat akar rumput, dengan mengintegrasikan berbagai unsur seperti: Pendamping desa,Tenaga kesejahteraan sosial, Aparat keamanan, Serta organisasi masyarakat.

Program ini juga menempatkan peran strategis perempuan desa sebagai motor penggerak perubahan sosial.

“Ruang Bersama Indonesia adalah gerakan bersama di tingkat desa yang mengikat seluruh potensi yang ada agar tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menyelesaikan persoalan secara kolektif,” tegas Menteri Arifah.

Dalam implementasinya, KemenPPPA mendorong penguatan peran PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Kolaborasi juga diperluas dengan berbagai organisasi, termasuk Seruni Kabinet, guna memastikan program berjalan efektif hingga ke tingkat paling bawah.

Sebagai langkah strategis lainnya, KemenPPPA terus memperkuat layanan pengaduan SAPA 129.

Layanan ini menjadi kanal utama bagi masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, maupun laki-laki yang kini juga menunjukkan peningkatan signifikan.

“Kami ingin memastikan masyarakat tidak bingung harus melapor ke mana. SAPA 129 hadir sebagai layanan terpadu yang mudah diakses,” ujar Menteri.

Menteri Arifah juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu perempuan dan anak, termasuk keberhasilan menurunkan angka pernikahan usia anak secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, berbagai upaya perlindungan pekerja migran dan pembinaan keluarga turut menjadi perhatian strategis pemerintah daerah.

“Ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka kerja kolaborasi menjadi lebih ringan dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Inisiatif Ruang Bersama Indonesia merupakan bagian dari implementasi agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi, pemerintah optimistis berbagai persoalan sosial, khususnya terkait perempuan dan anak, dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kami berharap gerakan ini dapat dimulai dari NTB dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun masyarakat yang aman, inklusif, adil, dan setara,” tutup Menteri Arifah.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri menyerahkan penghargaan kepada beberapa institusi atas komitmennya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak seperti Kepala Kejati, Wahyudi, SH, MH, Kombes Ni Made Pujewati, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTB.Rektor Unram, Prof Sukardi dan Joko Jumadi, LPA Kota Mataram. (AM/kominfotikntb).

MATARAM.Amarmedia.co.id — Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlangsung di Mataram, Kamis (16/4/2026). Dalam forum tersebut, Bupati Jarot menegaskan komitmen Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi besar Provinsi NTB.

Disela-sela kegiatan, Ir. H. Syarafuddin Jarot dalam keterangannya menyatakan bahwa pembangunan Kabupaten Sumbawa tidak dapat berjalan secara terisolasi. Menurutnya, konektivitas antarwilayah dan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat menjadi kunci utama percepatan ekonomi di Tau dan Tana Samawa.

“Kita belajar dari forum ini bahwa membangun daerah tidak bisa sendiri. Harus ada interkoneksi yang kuat. Apa yang kita rencanakan di Sumbawa harus saling menguatkan dengan program di tingkat provinsi agar setiap anggaran yang kita kucurkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah,” ujar Bupati Jarot.

Ia juga menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini selaras dengan marwah Sabalong Samalewa, di mana gotong royong dan kebersamaan menjadi fondasi dalam menuntaskan persoalan krusial, mulai dari sektor pertanian hingga infrastruktur wilayah. 

Dalam Musrenbang ini, Bupati berharap program-program strategis yang diusulkan oleh Kabupaten Sumbawa—termasuk penguatan sektor agroforestri dan hilirisasi hasil tani—mendapat ruang sinkronisasi yang tepat dalam peta jalan pembangunan NTB ke depan.(AM)

Mataram, Amarmedia.co.id - 18 April 2026 - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB, H. Amir, saat mewakili Gubernur NTB dalam kegiatan Halalbihalal dan Pengajian Umum di NWDI Center, Kota Mataram, Sabtu (18/4).

Kegiatan yang dihadiri ribuan jamaah ini turut menghadirkan Ketua Umum PB NWDI, Muhammad Zainul Majdi, yang memberikan tausiyah mengenai pentingnya etika sosial dan penguatan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan H. Amir, disampaikan bahwa momentum Idulfitri 1447 H harus dimaknai sebagai sarana memperkuat nilai-nilai spiritual sekaligus mempererat silaturahmi.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Selain itu, Pemprov NTB tetap berkomitmen mewujudkan visi NTB Makmur dan Mendunia melalui tiga pilar utama, yaitu pengentasan kemiskinan melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta optimalisasi sektor pariwisata berkelas dunia.

“Momentum Idulfitri harus menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan sekaligus memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong kemajuan NTB,” ujar H. Amir saat membacakan sambutan Gubernur.

Dalam tausiyahnya, Muhammad Zainul Majdi menekankan pentingnya menjaga kehormatan sesama sebagai fondasi utama dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah. Mengacu pada Surah Al-Hujurat ayat 10–12, beliau mengingatkan umat agar senantiasa menjaga lisan, menghormati privasi, serta menjauhi perilaku ghibah.

“Persaudaraan bukan sekadar ucapan, tetapi diwujudkan dalam sikap nyata untuk saling menghormati, menjaga kehormatan, dan tidak saling menyakiti,” tegas TGB di hadapan para jamaah.

“Surah Al-Hujurat mengajarkan kita untuk tidak merendahkan sesama, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, dan menjauhi ghibah sebagai bagian dari menjaga harmoni sosial,” tambahnya.

Kegiatan Halalbihalal ini ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat NTB. Melalui momentum ini, diharapkan sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat semakin kokoh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. (AM/diskominfotik)

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, bertindak sebagai pembina upacara dan menyampaikan amanat yang menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Sumbawa saat ini.

Dalam amanatnya, Ketua DPRD menegaskan bahwa upacara paripurna bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan ruang sinkronisasi antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan sedikitnya empat persoalan penting yang harus segera dituntaskan bersama.

Pertama, terkait jeritan petani di tengah panen raya. Menurutnya, tingginya curah hujan dan minimnya fasilitas pengering menyebabkan kadar air jagung dan padi meningkat sehingga harga jual hasil panen menurun. DPRD Sumbawa, lanjutnya, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendorong bantuan mesin pengering dan alat mesin pertanian lainnya agar segera direalisasikan. Ia juga meminta pemerintah daerah memastikan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) benar-benar akurat agar bantuan tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan petani kecil.

Kedua, mengenai kelangkaan LPG 3 kilogram. Ketua DPRD menilai persoalan tersebut telah membebani ekonomi rumah tangga masyarakat. Ia menyebut DPRD tengah mengupayakan penambahan kuota LPG 3 kilogram, namun menegaskan bahwa penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat di tingkat pangkalan dan pengecer. Ia meminta tim pengawas pemerintah daerah bertindak tegas terhadap pangkalan maupun pengecer yang melakukan pelanggaran.

Ketiga, terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 21 desa pada tahun 2026. Ketua DPRD berharap seluruh ASN dan aparat desa dapat menjaga netralitas serta tidak menjadi pemain di balik layar. Ia mengingatkan bahwa Pilkades harus berjalan jujur dan adil agar melahirkan pemimpin desa yang benar-benar ingin membangun desa, bukan hasil dari transaksi politik.

Keempat, ia menegaskan komitmen terhadap gerakan “Sumbawa Hijau Lestari”. Menurutnya, kebijakan larangan menanam jagung di kawasan hutan bukan dimaksudkan untuk menghalangi mata pencaharian petani, tetapi untuk menjaga kelestarian lingkungan, menertibkan tata ruang, serta mencegah kerusakan hutan dan pendangkalan bendungan. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program agroforestri sebagai solusi jangka panjang.

Mengakhiri amanatnya, Ketua DPRD mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk kembali pada marwah pengabdian “Sabalong Samalewa”, menghilangkan ego sektoral antarinstansi, dan memperkuat kerja bersama demi kepentingan masyarakat.

“Rakyat Sumbawa tidak butuh tumpukan laporan, mereka butuh bukti bahwa pemerintah dan DPRD benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya. (AM)

Kehadiran keduanya menjadi wujud penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan yang masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah NTB.

Dalam sambutannya, Wagub Dinda menegaskan bahwa persoalan kekerasan tidak boleh lagi ditutup-tutupi. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama dalam penanganan dan pencegahan, dengan dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga.

“Perlindungan harus dimulai dari rumah tangga. Peran seorang ibu sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia bagi keluarga,” ujarnya.

Menurut Wagub Dinda, anak yang tumbuh dalam keluarga yang harmonis akan memiliki ketahanan mental yang kuat, sehingga mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk narkoba dan tindak kekerasan.

Menanggapi tingginya angka kekerasan di sejumlah wilayah, Wagub Dinda mengajak seluruh pihak untuk menghentikan budaya saling menyalahkan dan mulai mengambil langkah nyata.

“Sudah saatnya kita berhenti saling menyalahkan. Mari kita bergerak bersama, sekecil apa pun langkah yang kita lakukan, untuk menekan angka kekerasan agar tidak terus meningkat dan terulang kembali,” tegasnya.

Dirinya juga mendorong agar isu pencegahan kekerasan dapat menjadi materi wajib di lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan pondok pesantren, guna meningkatkan pemahaman hukum serta kesadaran perlindungan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Menteri PPPA RI, Arifah Fauzi, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi NTB dan sivitas akademika dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Dirinya menegaskan bahwa konstitusi telah menjamin persamaan hak seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk perempuan dan anak. Ini menjadi landasan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Arifah menyampaikan bahwa perempuan dan anak merupakan bagian terbesar dari populasi Indonesia, sehingga memiliki peran strategis dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Perempuan dan anak memiliki posisi yang sangat penting dalam melahirkan generasi berkualitas. Karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin masa depan,” pungkasnya.(AM)

Mataram,Amarmedia.co.id -  18 April 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus menunjukkan komitmen dan ikhtiar nyata dalam menekan serta mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini ditegaskan dalam Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak yang digelar oleh Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Mataram, Sabtu (18/4).

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P. hadir langsung memberikan sambutan sekaligus mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dalam kegiatan Seminar Nasional Kampanye Anti Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak pada Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Mataram Serta Pemberian Penghargaan KPD Mitra Kementerian PPPA. 

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi memberikan apresiasi atas langkah dan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak.

Dirinya menekankan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta keluarga.

Sementara itu, dalam sambutannya Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukanlah isu yang harus ditutupi, melainkan dihadapi secara terbuka dengan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.

“Hari ini kita tidak bermaksud untuk menutup-nutupi. Ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan gerakan bersama dari kita semua, termasuk organisasi perempuan yang bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tegasnya. 

Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya para ibu, untuk mengambil peran strategis dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sejahtera sebagai benteng pertama perlindungan anak.

“Kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Dengan keluarga yang baik dan bahagia, kita akan melahirkan anak-anak dengan mental yang kuat, yang mampu melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk kekerasan dan penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Wakil Gubernur tidak menampik bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah wilayah di NTB, khususnya Pulau Sumbawa dan Bima, masih cukup tinggi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menghentikan budaya saling menyalahkan dan beralih pada aksi nyata.

“Jika kita terus saling menyalahkan, tidak akan ada solusi. Mari berhenti saling menyalahkan dan mulai bergerak, sekecil apapun langkah kita, untuk menekan angka kasus agar tidak terus meningkat dan tidak terulang di masa depan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia berharap lembaga pendidikan, termasuk madrasah, pondok pesantren, dan sekolah umum, dapat menjadikan isu perlindungan perempuan dan anak sebagai agenda utama yang wajib ditaati bersama.

Wakil Gubernur NTB juga menyampaikan bahwa kehadiran Menteri PPPA memberikan makna mendalam bagi perjuangan pemerintah daerah dan seluruh perempuan NTB dalam memerangi kekerasan.

“Secara khusus, kehadiran Ibu Menteri memberikan arti yang sangat mendalam bagi perjuangan kami. Ini menjadi penguat semangat bagi seluruh perempuan NTB untuk terus bergerak melawan kekerasan,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, ia berharap kunjungan Menteri PPPA ke NTB meninggalkan kesan baik dan dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kami berharap Ibu Menteri mendapatkan kesan yang baik di NTB dan selalu merindukan untuk kembali datang ke daerah kami,” pungkasnya.

Seminar ini merupakan bagian dari kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Mengangkat pesan bahwa keamanan (safety) adalah hak, bukan sekadar harapan, serta pentingnya menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Serta, mendorong keterlibatan berbagai pihak, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. (kominfotikntb)

JAKARTA Amarmedia.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., menyampaikan kritik tajam dan solusi strategis dalam Rapat Koordinasi terkait kuota serta distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, H. Zohran menyoroti ketimpangan distribusi yang memicu praktik ilegal dan lonjakan harga yang kini mencapai Rp35.000 di tingkat konsumen Sumbawa.

Soroti Praktik "Transfusi" dan Pengoplosan

H. Zohran secara khusus menyoroti adanya masalah migrasi atau "transfusi" gas LPG dari tabung subsidi 3 kg ke tabung non-subsidi. Menurutnya, besarnya margin harga antara barang subsidi dan non-subsidi menjadi pemantik utama maraknya praktik pengoplosan di lapangan.

"Kami melihat ada disparitas harga yang sangat lebar, yang kemudian memicu praktik pengoplosan. Ini sangat merugikan rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama," tegas H. Zohran di hadapan pejabat Dirjen Migas dan BPH Migas.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan ketat mampu menjamin ketersediaan stok di tengah kondisi geopolitik global yang tidak stabil, seperti konflik di Selat Hormuz yang berdampak pada kuota nasional.

Sebagai solusi konkret, H. Zohran mendesak pemerintah dan Pertamina untuk menerapkan kebijakan OVOO (One Village One Outlet). Ia mendorong agar setiap desa di Kabupaten Sumbawa memiliki minimal satu pangkalan resmi.

"Untuk mengontrol Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tetap di angka Rp19.500, status sub-pangkalan atau pengecer harus ditingkatkan menjadi pangkalan resmi. Dengan begitu, distribusi langsung menyasar konsumen akhir dan rantai distribusi yang rumit bisa dipangkas," jelasnya.

H. Zohran juga meminta pihak operator (Pertamina) untuk mempermudah akses bagi pengecer yang ingin melegalkan usahanya menjadi pangkalan, agar harga di masyarakat tidak lagi liar.

Selain masalah distribusi fisik, politisi senior NasDem Sumbawa ini juga menyoroti ketidaksinkronan data antara Pemerintah Daerah dan Pertamina. Ia mencatat adanya perbedaan pendekatan antara basis data "Penerima Manfaat" milik Dinas ESDM Provinsi dengan data "NIK" yang digunakan Pertamina.

"Data ini harus diselaraskan. Jangan sampai warga yang berhak justru tidak terdata, sementara stok di lapangan fluktuatif—kadang langka, kadang melimpah. Pengawasan harus berbasis data yang akurat agar tidak ada penumpukan stok di satu pihak," tambah Zohran.

Meskipun Dirjen Migas menyampaikan bahwa kuota nasional rata-rata turun 6%, H. Zohran bersama rombongan DPRD Sumbawa yang dipimpin I Nyoman Wisma, S.I.P., tetap bersikukuh meminta pusat mempertimbangkan kebutuhan riil Sumbawa sebesar 16.987 Metrik Ton.

"Harapan kami sangat besar kepada pusat. Situasi di daerah sudah sangat menekan. Jangan sampai ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah meningkat hanya karena persoalan gas yang tidak kunjung usai," pungkasnya.

Rapat tersebut ditutup dengan komitmen Dirjen Migas untuk menampung aspirasi penambahan kuota tersebut dan akan melaporkannya kepada pimpinan kementerian, serta mendorong percepatan perubahan Perpres agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran bagi petani dan nelayan sasaran. (AM)

Penulis: Abdul Ma'ruf Rahmat 

JAKARTA.Amarmedia.co.id– Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa bersama Pemerintah Daerah menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) di Jakarta, Kamis (16/4/2026). Kedatangan mereka bertujuan untuk memperjuangkan penambahan kuota LPG bersubsidi 3 kg menyusul kelangkaan akut dan lonjakan harga yang mencekik masyarakat di "Tanah Samawa".

Pimpinan rombongan DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma, S.I.P., mengungkapkan adanya anomali data yang sangat merugikan daerah. Di saat sektor rumah tangga, UMKM dan pertanian membutuhkan pasokan energi lebih besar, kuota LPG 3 kg untuk Sumbawa justru terus dipangkas setiap tahunnya.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Komisi II DPRD H Zohran SH, Anggota Komisi II Ida Rahayu SAP, Muhammad Zain SIP, Juliansyah SE, Dan anggota komisi III Andi Rusni SE MM, Ketua Komisi IV Muhammad Takdir SE M.M.Inov. dari Pemda hadir Kabag Perekonomian dan SDA Ivan Indrajaya ST MM bersama tim Ahli DPRD Abdul Ma'ruf Rahmat SP.

"Tahun 2024 kita ada di angka 12.192 Metrik Ton (MT), tapi tahun 2026 ini ditetapkan turun menjadi 11.003 MT. Padahal, kalkulasi riil kebutuhan masyarakat kami mencapai 16.987 MT" tegas Nyoman di hadapan pejabat Dirjen Migas.

Akibat ketimpangan ini, harga di tingkat konsumen melambung hingga Rp35.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp19.500.

Praktik "Transfusi" Gas dan Isu Distribusi

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa H. Zohran, S.H. menyoroti adanya disparitas harga yang memicu praktik ilegal berupa "transfusi" atau pengoplosan gas dari tabung 3 kg ke tabung non-subsidi. Ia juga menyoroti ketidaksinkronan data antara Pemerintah Daerah yang menggunakan pendekatan "Penerima Manfaat" dengan Pertamina yang berbasis NIK.

Sebagai solusi, pihak DPRD mengusulkan pertama Penerapan OVOO (One Village One Outlet memastikan setiap desa memiliki minimal satu pangkalan resmi disesuaudemgan sebaran jumlah penduduk dan dusun.

Kedua ; Peningkatan Status Sub-Pangkalan: Agar kontrol harga lebih mudah dilakukan hingga ke konsumen akhir.

Ketiga ;  Penyederhanaan Izin. Meminta Pertamina mempermudah pengecer untuk naik status menjadi pangkalan resmi guna memangkas rantai distribusi.

Respon Dirjen Migas: Dampak Geopolitik Global

Menanggapi keluhan tersebut, perwakilan Direktorat Migas, Suko Hadi, menjelaskan bahwa penurunan kuota terjadi secara nasional (rata-rata 6%). Hal ini juga dipicu oleh situasi geopolitik di Selat Hormuz yang mengganggu stabilitas anggaran subsidi energi nasional.

"Penetapan kuota berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Namun, saat ini pemerintah sedang menyusun draf Perpres baru untuk memperketat klasifikasi penerima agar subsidi benar-benar jatuh ke tangan petani, nelayan, dan rumah tangga miskin yang berhak," ujar tim teknis Dirjen Migas.

Antisipasi Pengoplosan dan Langkah Preventif

Kabag Perekonomian dan SDA Pemda Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M., menambahkan bahwa di lapangan ditemukan  agen yang memiliki izin ganda (subsidi dan non-subsidi). 

"Kami kesulitan memfilter konsumen karena keterbatasan kewenangan. Ada risiko hukum jika kami bertindak terlalu jauh tanpa payung regulasi yang kuat," jelasnya.

Sebagai langkah jangka pendek, muncul  ketentuan di Pertamina  pembelian berbasis KTP dengan batasan maksimal 5 tabung per bulan serta kajian untuk penerbitan Surat Edaran (SE) Bupati untuk melarang ASN dan masyarakat mampu menggunakan LPG bersubsidi.

Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa poin penting diantaranya adalah Dirjen Migas menampung usulan kuota 16.987 MT untuk dilaporkan kepada pimpinan kementerian. Pemda dan DPRD diminta memperketat pengawasan terhadap agen dengan izin ganda guna mencegah pengoplosan.Dan  Koordinasi Harga Masalah margin keuntungan dan HET akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi NTB.

Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik penyelesaian krisis energi di Kabupaten Sumbawa, agar masyarakat tidak lagi terbebani oleh harga mahal dan kelangkaan barang pokok. (AM)

Penulis : Abdul Ma'ruf Rahmat SP

JAKARTA.Amarmedia.co.id – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, I Nyoman Wisma, SIP, melakukan langkah strategis dengan "jemput bola" ke Jakarta guna memastikan keberlanjutan dukungan pusat bagi sektor pertanian daerah. Dalam pertemuan resmi di Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pertanian RI, Nyoman Wisma menegaskan pentingnya percepatan infrastruktur irigasi sebagai kunci optimalisasi sawah rakyat di Kabupaten Sumbawa.

Didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbawa H.M. Berlian Rayes beserta jajaran Komisi II, III dan IV rombongan diterima langsung oleh Kapoksi Direktorat Konservasi Air, Ibu Risda, dan KBU Direktorat Konservasi Sumber Daya Air, Faisal. Pertemuan ini membahas proyeksi kegiatan pembangunan infrastruktur pengairan yang akan dialokasikan untuk tahun anggaran 2026.

Fokus pada Aksesibilitas Air: Memperbanyak Cekdam dan Embung

Dalam pemaparannya, I Nyoman Wisma mengapresiasi bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) dan program perpompaan yang telah berjalan. Namun, ia memberikan catatan strategis bahwa petani membutuhkan penampungan air yang lebih dekat dengan lahan mereka melalui pembangunan cekdam dan embung.

 "Kami mengapresiasi program yang sudah masuk. Namun, aspirasi dari bawah menunjukkan bahwa petani kita sangat membutuhkan infrastruktur penampung air seperti cekdam dan embung agar air lebih dekat ke sawah. Kami berharap program ini bisa masuk dalam prioritas penganggaran 2026 secara kontinu," tegas Nyoman Wisma di hadapan jajaran Kementan.

Nyoman Wisma yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menambahkan bahwa keberhasilan program UPLAND pada komoditas bawang merah harus menjadi pemantik untuk memperluas pola pengairan yang efektif ke komoditas lain, termasuk padi, agar produktivitas lahan kering di Sumbawa bisa meningkat secara signifikan.

Menanggapi dorongan tersebut, pihak Kementan RI melalui Ibu Risda menyampaikan komitmennya untuk terus memprioritaskan Kabupaten Sumbawa. Untuk tahun 2026, telah direncanakan alokasi pembangunan infrastruktur yang meliputi 256 unit Irigasi Perpompaan, 19 unit Irigasi Perpipaan 21 unit Bangunan Konservasi Air (termasuk Dam Parit dan Long Storage).

Selain itu, Kementan juga mengarahkan agar DPRD dan Pemerintah Daerah aktif berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP LIP) yang berkantor pusat di Lombok untuk mempermudah verifikasi lapangan dan operasional di tingkat daerah.

Nyoman Wisma juga menyambut positif rencana pemerintah pusat untuk melakukan Cetak Sawah Baru seluas 2.000 hektar di Sumbawa pada tahun 2026. Ia menekankan bahwa perluasan lahan ini harus dibarengi dengan kepastian ketersediaan sumber air agar tidak gagal di tengah jalan.

"Cetak sawah ini adalah peluang besar. Kami di DPRD mendukung penuh, termasuk pembentukan 12 Brigade Pertanian yang melibatkan generasi muda. Dengan teknologi dan air yang cukup, pertanian kita akan lebih modern dan menjanjikan bagi kaum milenial," lanjutnya.

Menutup pertemuan tersebut, I Nyoman Wisma memastikan bahwa Komisi II akan mengawal ketat 21 unit kegiatan konservasi air yang sudah masuk dalam daftar verifikasi. Ia berharap sinergi antara pusat dan daerah ini dapat meningkatkan kontribusi Sumbawa terhadap kebutuhan pangan NTB dari 20% menjadi 30%.

"Tugas kami adalah memastikan kebijakan pusat mendarat dengan tepat di sawah-sawah petani. Jika infrastruktur irigasi beres, kesejahteraan petani Sumbawa pasti meningkat," pungkasnya.

Penulis:Abdul Ma'ruf Rahmat

JAKARTA.Amarmedia.co.id – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, memberikan catatan kritis dan tajam dalam pertemuan resmi bersama Direktorat Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air, Kementerian Pertanian, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Haji Zohran Orek akrab disapa menekankan bahwa keberhasilan peningkatan produksi pangan di Kabupaten Sumbawa sangat bergantung pada ketersediaan air yang konsisten, bukan sekadar perluasan lahan.

Dalam pemaparannya, H. Zohran menggarisbawahi peran strategis Kabupaten Sumbawa sebagai lumbung pangan. Saat ini, Sumbawa menyumbang sekitar 20% kebutuhan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Target kita adalah meningkatkan kontribusi itu menjadi 30 persen. Caranya bukan hanya dengan mencetak sawah baru, tapi memastikan lahan yang sudah ada memiliki sumber air yang cukup, jangan sampai kita cetak sawah tapi airnya tidak tersedia," tegas H. Zohran.

H. Zohran juga mendorong pemerintah pusat untuk melirik potensi sumber air di Jaran Pusang yang dinilai mampu mengairi wilayah Plampang, Muer, hingga Selante. Menurutnya, program konservasi air seperti cekdam, embung, dan perpompaan air tanah harus dialokasikan lebih banyak ke Sumbawa mengingat karakteristik wilayahnya yang memiliki banyak lahan kering.

Ia juga menyoroti infrastruktur pendukung bendungan besar yang sudah ada yaitu Bendungan Beringin Sila, H.Zohran mendesak agar pembangunan irigasi primer dan sekunder segera dituntaskan agar manfaat bendungan bisa dirasakan maksimal oleh petani.

Terhadap Komoditas Unggulan, meski mendukung pengembangan bawang merah melalui program UPLAND, ia mengingatkan agar komoditas tersebut tidak menggeser dominasi padi sebagai pilar ketahanan pangan.

Menanggapi poin-poin kritis tersebut, Kapoksi Direktorat Konservasi Air, Ibu Risda, mengakui ketajaman analisis H. Zohran. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2026, pemerintah pusat telah mengalokasikan 256 unit irigasi perpompaan, 19 unit irigasi perpipaan, 21 unit pengelolaan air/konservasi.

"Pertanyaan Pak Zohran sangat kritis. Untuk cekdam dan dam parit, kami akan prioritaskan melalui pola swakelola agar petani memiliki rasa memiliki yang tinggi. Kami juga meminta DPRD mengawal pelaksanaan 21 kegiatan yang sudah masuk, agar Sumbawa bisa terus menjadi prioritas di tahun-tahun mendatang," ujar Ibu Risda.

Keberlanjutan Program UPLAND

Terkait program UPLAND yang akan berakhir, H. Zohran bersama rombongan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD H.M. Berlian Rayes memastikan bahwa keberhasilan program ini di Sumbawa—khususnya pada komoditas bawang merah—harus tetap berkelanjutan melalui koperasi dan dukungan dana desa maupun APBD, meski masa kontrak pusat berakhir pada 2026.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, serta jajaran anggota Komisi  lainnya seperti Ida Rahayu SAP , Muhammad Zain SIP, Juliansyah SE serta Anggota Komisi III Andi Rusni SE.MM, H Rusdi dan Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, SE.M.M.Inov, didampingi Sekdis Pertanian  Mukhlis dan Kabag Perekonomian Setda Sumbawa. Ivan Indrajaya ST MM bersama Staf Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Ma'ruf Rahmat SP.(AM)

JAKARTA.Amarmedia.co.id– Guna memastikan keberlanjutan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Rabu (15/4).

Kunjungan ini dilakukan untuk melakukan sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan riil petani di lapangan, terutama terkait alokasi anggaran infrastruktur irigasi tahun 2026.

Komitmen Pusat untuk Pertanian Sumbawa

Kapoksi Direktorat Konservasi Air, Ibu Risda, menyambut hangat rombongan dari "Tana Samawa". Ia memaparkan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode krusial bagi pencapaian target ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Menteri Pertanian.

"Kami tengah mengejar target besar untuk mendukung ketahanan pangan di 2026. Secara khusus, infrastruktur irigasi di daerah tadah hujan dan lahan kering menjadi prioritas, di mana wilayah Sumbawa memiliki potensi yang sangat sejalan dengan program kami," ujar Risda.

Dalam paparannya, Risda merinci sejumlah alokasi yang disiapkan untuk tahun 2026, mencakup 256 unit irigasi perpompaan, 19 unit irigasi perpipaan, serta 21 unit bangunan konservasi air seperti dam parit dan long storage.

Apresiasi dan Catatan Kritis DPRD Sumbawa

Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa, H.M. Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi pusat, terutama melalui program UPLAND yang telah terbukti meningkatkan produktivitas komoditas unggulan seperti bawang merah dan bawang putih di Sumbawa.

"Kami mendukung penuh keberlanjutan program ini. UPLAND telah mengangkat marwah pertanian kami. Namun, kami juga berharap ada peningkatan porsi program pusat lainnya agar lebih banyak petani yang tersentuh manfaatnya," ungkap Haji Berlian.

Senada dengan itu, Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH, memberikan catatan tajam mengenai integrasi antara perluasan lahan (Oplah) dengan ketersediaan sumber air. Sebagai praktisi pertanian, ia mengingatkan agar program Cetak Sawah Baru (Oplah) tidak gagal karena ketiadaan air.

"Sumbawa adalah penyumbang pangan 20 persen bagi NTB, dan kita targetkan naik ke 30 persen. Tapi ingat, jangan sekadar cetak sawah tanpa ada sumber airnya. Kami mendorong percepatan jaringan irigasi primer dan sekunder di Bendungan Beringin Sila agar fungsionalitasnya maksimal," tegas Zohran.

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa program UPLAND yang sedianya berakhir tahun 2025 lalu telah diupayakan untuk diperpanjang (extend) hingga 2026. Kabag Perekonomian Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, juga memastikan bahwa modal yang disalurkan melalui BPR dengan bunga rendah (4%) akan terus dipantau agar tetap berkelanjutan bagi petani.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertanian Sumbawa, Mukhlis, menambahkan bahwa untuk tahun 2026, Sumbawa mendapatkan alokasi cetak sawah baru seluas 2.000 hektar. "Desain teknisnya sedang dikerjakan oleh Unram. Kami juga sudah menyiapkan 12 Brigade Pertanian dari kalangan milenial sebagai upaya regenerasi SDM pertanian kita," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, pihak Direktorat meminta DPRD dan Pemkab Sumbawa untuk memperkuat koordinasi dengan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BP LIP) yang berpusat di Lombok. Hal ini penting untuk mengatasi kendala operasional pasca ditariknya sejumlah kewenangan anggaran ke pusat.

Kapoksi Risda juga menekankan agar verifikasi lapangan dipercepat. Dari 256 usulan unit perpompaan untuk Sumbawa, baru 30 unit yang terverifikasi. "Kami minta dukungan DPRD untuk mengawal ini di tingkat bawah. Jika lokasinya siap dan memenuhi syarat teknis, kami akan prioritaskan," pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, SIP, serta anggota Komisi DPRD lainnya yakni Ida Rahayu, SAP, Juliansyah SE, Muhammad Zain SIP. Hadir Anggota Komisi III Andi Rusni, SE MM, dan H Rusdi, Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, SE MM.Inov. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa mulai memanaskan mesin menyambut Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) mendatang. Guna memastikan hasil terbaik, KONI Sumbawa secara resmi meluncurkan program Training Center (TC) terpusat dengan penekanan pada peningkatan intensitas latihan dan disiplin tinggi.

Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, menegaskan bahwa fase TC ini adalah masa krusial. Ia meminta seluruh atlet dan pelatih untuk mengubah pola pikir dari latihan rutin biasa menjadi latihan kompetisi yang spartan.

"Latihan yang dijalani selama TC tidak boleh disamakan dengan latihan rutin biasa. Frekuensi dan intensitasnya harus ditingkatkan secara signifikan agar atlet benar-benar siap secara fisik maupun mental saat berlaga nanti," ujar Rafiq dalam keterangannya Kamis 16 April 2026.

Abdul Rafiq juga menyoroti pentingnya peran pelatih di setiap Cabang Olahraga (Cabor). Menurutnya, keberhasilan TC sangat bergantung pada kemampuan pelatih dalam menyusun program yang sistematis dan terukur. 

Berdasarkan hasil evaluasi internal KONI selama tiga bulan terakhir, memang terjadi peningkatan progres pada diri atlet. Namun, Rafiq mencatat masih ada aspek yang perlu diperkuat, terutama mengenai konsistensi latihan dan manajemen waktu yang lebih ketat.

Dukungan Kebijakan: Usulkan Dispensasi ke Bupati

Salah satu tantangan nyata yang ditemukan di lapangan adalah terbatasnya waktu latihan bagi atlet dan pelatih yang memiliki keterikatan kerja atau studi. Menanggapi hal ini, KONI Kabupaten Sumbawa tengah menempuh langkah strategis dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada Bupati Sumbawa.

Dispensasi ini ditujukan bagi para atlet dan pelatih yang berstatus:

 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK, PPPK Paruh Waktu, Pelajar dan Mahasiswa.

"Kami melihat di lapangan, banyak atlet dan pelatih yang baru bisa masuk arena latihan setelah menyelesaikan tugas di instansi masing-masing. Semangat mereka luar biasa, namun waktu yang tersedia sangat terbatas jika harus berbagi dengan jam kerja atau belajar," jelas Abdul Rafiq.

Dengan adanya kebijakan dispensasi tersebut, KONI berharap para atlet dapat fokus 100% pada program TC tanpa terbebani urusan kedinasan atau akademik untuk sementara waktu. 

Rafiq menutup dengan optimisme bahwa dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat akan menjadi modal kuat bagi kontingen Sumbawa. "Ini adalah bentuk investasi daerah di bidang olahraga. Dengan dukungan semua pihak, kami optimis atlet Kabupaten Sumbawa mampu meraih prestasi maksimal di ajang Porprov," pungkasnya. (AM)

Oleh  : Muhammad Yamin SE.M.Si (Wakil Rektor Universitas Samawa)

Setahun pemerintahan Bupati Sumbawa bapak Ir.Syarafuddin Jarot, MP. Sangat menarik untuk kita lihat. Karena latar belakang Bupati Sumbawa bukan dari Birokrasi dan juga bukan dari Politisi (Tdk bergabung dalam kepengurusan partai politik secara structural sebelum menjabat sebagai Bupati), tapi dari dunia usaha, tepatnya Perusahaan Tambang, yaitu PT.Newmon Nusa Tenggara dengan jabatan terakhir Senior Manajer Eksternal.

Saya melihat ada beberapa catatan penting dalam setahun pemerintahan bapak Syarafuddin Jarot sebagai Bupati Sumbawa, dan saya kira ini yang menjadi pondasi kuat dalam proses lahirnya program-program strategis daerah maupun adanya program-program nasional di Sumbawa, yaitu :

Pertama ; Bupati Sumbawa menetapkan kebijakan yang paling mendasar bagi masyarakat Sumbawa terutama bagi umat musliam, yaitu agar Sholat berjamaah terutama diwaktu subuh (Subuh berjamaah).

Kedua ; Bupati Sumbawa bapak Syarafuddin Jarot selalu membangun silaturahmi dengan tokoh2 Sumbawa, baik yang berada di Sumbawa, Mataram dan di Jakarta. (Silaturahmi dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki-- HR. Bukhari_Muslim)

Ketiga ; Bupati Sumbawa bergerak dan terus bergerak dengan ihlas (Bekerja dengan Niat Ibadah).

Dari tiga catatan diatas, meski terlihat sederhana namun memberikan resonansi (efek getar) yang kuat terhadap berhasilnya Bupati Sumbawa Bapak Ir. H. Syarafuddin Jarot dalam mendapat bantuan-bantuan pusat, baik berupa pembangunan fisik teknis seperti jalan lingkar selatan maupun pembangunan social ekonomi yang akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumbawa tiga sampai lima tahun kedepan, seperti Investasi Industri Unggas senilai 1,3 Triliun rupiah, Hilirisasi Komoditas Udang dan Garam, atau 12 Program Strategis Daerah senilai 154.889.079.440 rupiah. Dan yang tidak kalah menariknya konsep pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah Sumbawa adalah pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), yaitu konsep pembangunan yang sangat penting saat ini karena berkaitan dengan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan. Dan saat ini Sumbawa membangun untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Kita bisa melihat bagaimana program pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sumbawa untuk jangka panjang pondasi dasarnya sudah masuk dalam Program Strategis Daerah dan segera terealisasi, seperti industry ungas, hilirisasi komoditas udang dan garam, serta koperasi merah putih. Dan yang tidak kalah manariknya, pemerintah kita bukan hanya jargon mengembangkan UMKM, tapi ikut menfasilitasi baik dari sisi bantuan modal, tempat ruang usaha UMKM tersebut, dan setiap malam minggu kita bisa menikmati dan merasakan bagaimana peredaran uang di sekitaran Lapangan Pahlawan Sumbawa, bukan hanya bagi para pelaku usaha kecil mikro, tapi bagi masyarakat sekitarnya, pemuda mengelola parkiran, penyewaan listrik dan menfasilitasi pedagang dengan meja kursi dari beberapa rumah depan sekolah mengah pertama negeri 2 Sumbawa. Dan Car Free Night ini salah satu LEGACY yang akan dicatat Sejarah Sumbawa, karena CFN ini mengingatkan kita yang lahir dibawah tahun 80an, yaitu pasar malam yang diadakan satu minggu full dalam setahun.

Kalau kita lihat bagaimana pondasi-pondasi kuat guna pembangunan ekonomi di pemerintahan ini, terlihat bagaimana melakukan diversifikasi ekonomi daerah. Sekarang dan kedepan sector unggulan kita bukan hanya dari pertanian (jagung dan ternak sapi) semata, tapi Perikanan, UMKM_KuBe dan industry kreatif. Dan saat ini Bupati Sumbawa mulai menggagas program agroforestry sebagai solusi bagi masyarkat tani kita yang merambah perhutan social untuk penanaman jagung. Kalau kita menulis program-program dari pemerintahan ini terlalau banyak untuk ditulis, terutama yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedepan, seolah olah pemerintahan ini sdh berjalan tiga tahun. Bidang social bagaimana Pendidikan Siswa Bergizi dan Kartu Sumbawa Pintar, pembangunan sekolah rakyat dan peningkatan pelayanan kesehatan merata, pelatihan2 serta sertifikasi kompetensi di BLk Sumbawa.

Bidang Lingkungan, Bupati Sumbawa mengomandani langsung penanaman pohon, meski terjadi perdebatan dari pola yang dilakukan oleh Bupati Sumbawa, tapi yang saya tangkap, Bupati coba memberikan contoh dan semangat kerja yang tinggi yang pasti akan melahirkan dampak social secara perlahan baik bagi ASN atau aparatur yang selama ini apatis, maupun masyarakat sekitar hutan. Dan untuk memberikan kepastian dalam menjaga hutan kita dari rambahan penanaman jagung, Bupati mengeluarkan Surat Edaran yang melarang penanaman Jagung di Kawasan Hutan dan Perhutanan Sosial. Serta membentuk satgas pengamanan Hutan. Kita bisa melihat, Bupati Sumbawa memberi contoh dengan aksi lapanagan dan setelah itu mengeluarkan landasan administratifnya serta yang selanjutnya akan terpolarisasi secara sitematis.

Pertanyaannya, bagaimana Bupati bisa melahirkan banyak program-program daerah dan nasional yang di bawa ke daerah dalam setahun terakhir ini,,?

Saya bukan seorang ustad atau ahli hadis dan Al-Quran, tapi saya meyakini bahwa semua keberhasilan yang diraih Bupati Sumbawa setahun ini, karena efek getar dari keberkahan Kebijakan Sholat Subuh Berjamaah, silaturahmi yang kuat dan gerakan ihklas yg di dilakukan Bupati Sumbawa selama setahun ini.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “Seusai sholat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki “ (HR. Ath-Tabrani). Artinya setelah sholat subuh, kita sebaiknya memulai aktivitas untuk mencari rezeki dari pada tidur lagi. Selain itu ada juga hadis lain yang menyebutkan, “ Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya dipagi hari terdapat barokah dan keberuntungan” (HR. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar). Jadi pagi hari setelah sholat subuh adalah waktu yang baik untuk memulai aktivitas mencari rezeki. Saya memaknai Bupati mengawali langkahnya untuk membangun Sumbawa setelah pelantikan, ibarat tidak tidur setelah sholat subuh.()

Sumbawa,Amarmedia.co.id 16 April 2026 — Di sebuah rumah sederhana di Kelurahan Seketeng, Kamis pagi itu (16/4/2026), suasana berbeda terasa. Bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan sebuah pertemuan penuh makna antara kepedulian dan ketulusan, antara pengabdian masa lalu dan perhatian di masa kini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa melaksanakan kegiatan silaturahmi kepada salah satu sosok yang begitu dikenal di dunia penyiaran lokal, Ahmad Zuhri Muhtar, atau yang akrab disapa Bang Mek. Sosok yang selama puluhan tahun mengabdikan diri sebagai penyiar radio ini kini tengah menghadapi ujian kesehatan yang membatasi aktivitasnya.

Dalam kunjungan tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyerahkan bantuan berupa kursi roda sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Bang Mek. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, yang hadir bersama Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI.

Kehadiran rombongan BAZNAS tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga menghadirkan semangat dan dukungan moral bagi Bang Mek dan keluarganya. Percakapan hangat yang terjalin memperlihatkan betapa kuatnya nilai kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat Sumbawa.

Program ini merupakan bagian dari BAZNAS Sumbawa Sehat, sebuah inisiatif yang berfokus pada bantuan di bidang kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program ini, BAZNAS terus berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi daerah.

Dalam momen penuh haru tersebut, Bang Mek tampak tidak mampu menyembunyikan rasa emosinya. Dengan suara yang bergetar dan mata yang berkaca-kaca, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BAZNAS Sumbawa. Bantuan ini sangat berarti bagi saya. Semoga semua pengurus BAZNAS senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam menjalankan amanah. Semoga BAZNAS semakin maju dan berjaya ke depannya,” ungkapnya dengan tulus.

Bagi masyarakat Sumbawa, nama Bang Mek bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai penyiar radio yang telah menghibur, menginformasikan, dan menemani hari-hari masyarakat selama bertahun-tahun. Suaranya pernah menjadi bagian dari kehidupan banyak orang, menghadirkan kehangatan di udara dan menjembatani informasi di tengah keterbatasan masa lalu.

Kini, ketika kondisi kesehatan membatasi geraknya, perhatian dari berbagai pihak menjadi sangat berarti. Apa yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa bukan sekadar bantuan materi, tetapi juga bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan oleh Bang Mek kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial yang menjadi bagian dari amanah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

“Kami hadir di sini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial. BAZNAS tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga berusaha hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan. Bang Mek adalah salah satu tokoh yang telah banyak berjasa, dan sudah sepatutnya kita memberikan perhatian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa program BAZNAS Sumbawa Sehat akan terus digalakkan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di bidang kesehatan, baik melalui bantuan alat kesehatan, biaya pengobatan, maupun bentuk dukungan lainnya.

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban yang dirasakan. Lebih dari itu, kami ingin menyampaikan bahwa Bang Mek tidak sendiri. Ada banyak pihak yang peduli dan siap membantu,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan, kepedulian, dan gotong royong masih sangat kuat di tengah masyarakat. Di saat seseorang menghadapi masa sulit, kehadiran orang lain dengan niat tulus dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa.

Silaturahmi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumbawa ini juga menjadi contoh bagaimana lembaga dapat menjalankan perannya tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara emosional dan sosial. Menyentuh hati, mendekatkan diri kepada masyarakat, dan menghadirkan harapan di tengah keterbatasan.

Di akhir kunjungan, doa dipanjatkan dengan penuh harap. Semoga Bang Mek diberikan kesembuhan dan kekuatan dalam menjalani masa pemulihan. Dan semoga langkah-langkah kebaikan seperti ini terus berlanjut, menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk saling peduli dan membantu sesama.

Karena pada akhirnya, kebaikan sekecil apa pun akan selalu menemukan jalannya untuk memberi arti yang besar bagi kehidupan orang lain. (AM)

SUMBAWA.Amarmedi.co.id – Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa mengambil tindakan tegas terhadap maraknya penggunaan knalpot racing atau knalpot "brong" yang kian meresahkan warga. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas banyaknya aduan masyarakat yang merasa terganggu oleh kebisingan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Sumbawa.

Penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar ini dinilai bukan sekadar pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori polusi suara. Suara bising yang dihasilkan sangat mengganggu kenyamanan warga, terutama mereka yang tinggal di pinggir jalan raya utama, serta mengusik ketertiban umum di lingkungan bermasyarakat.

"Kegiatan penindakan ini kami laksanakan untuk memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman. Knalpot brong adalah sumber polusi suara yang wajib dibasmi karena mengganggu ketenangan warga," ungkap Kapolres Sumbawa dalam keterangannya.

Meskipun imbauan melalui sosialisasi langsung di jalan maupun media sosial telah masif dilakukan, tingkat kepatuhan sebagian pengendara terpantau masih rendah. Hal ini terbukti dari data penindakan yang dilakukan personel Polres Sumbawa secara rutin.

Periode Penindakan Januari 2026 – April 2026 Total Barang Bukti:210 Unit Knalpot Racing/Brong

Status Pelanggaran Tidak sesuai standar teknis dan kelaikan jalan.

Banyaknya jumlah barang bukti yang disita menunjukkan bahwa masih ada celah kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan berlalu lintas yang ada.

Kapolres Sumbawa menegaskan bahwa penindakan ini akan terus dilakukan secara konsisten di berbagai titik strategis. Pihak kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai disiplin dari diri sendiri demi kenyamanan Kabupaten Sumbawa.

 "Kami menghimbau masyarakat agar tetap tertib dan menaati peraturan yang berlaku. Dengan tertib berlalu lintas, kita tidak hanya menjaga keselamatan diri sendiri, tapi juga menghargai hak kenyamanan orang lain di sekitar kita," tambahnya.

Polres Sumbawa kembali mengingatkan pesan keselamatan bagi para pengendara "Ingat, tertib berlalu lintas membawa keselamatan dan kenyamanan, karena banyak orang tersayang yang menunggu kita pulang di rumah." pungkasnya (AM)

Refleksi atas Instruksi Ketua Umum dan Kegelisahan Lapangan tentang Ketahanan Pangan

Kamis , 16 April 2026

MATARAM Amarmedia.co.id - TATKALA instruksi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Hj Megawati Soekarno Putri itu saya terima, saya tidak langsung menjawabnya dengan kata-kata. Saya justru terdiam.

Bagi saya, ini bukan sekadar arahan organisasi. Ini adalah panggilan yang menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Tentang masa depan pangan bangsa. Tentang nasib rakyat, dan tentang tanggung jawab kita sebagai kader.

Ketika disampaikan bahwa Negara bisa menghadapi kesulitan pangan jika pola tanam tidak segera diubah, saya tidak melihatnya sebagai kemungkinan. Saya melihatnya sebagai kenyataan yang sedang berjalan.

Instruksi itu seperti membuka kembali seluruh ingatan. Puluhan tahun berjalan bersama rakyat. Menyusuri sawah, mendaki bukit, turun ke lembah. Mendengar keluh kesah petani, menyaksikan perubahan tanah, dan merasakan pelan-pelan bagaimana alam kita tidak lagi sama.

Dan saya… tidak bisa menahan perasaan. Saya menangis. Bukan karena lemah. Tapi karena sadar, apa yang diingatkan Ibu Mega itu benar adanya.

Saya sering berdiri di tengah sawah. Melihat hamparan padi yang hijau. Indah. Menenangkan. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang tidak banyak orang lihat. 

Tanah itu lelah. Hari ini padi. Besok padi lagi. Musim berikutnya, tetap padi. Tidak ada jeda. Tidak ada selingan. Tidak ada kesempatan bagi tanah untuk memulihkan dirinya.

Dulu, tidak seperti ini. Dulu, petani kita mengenal jeda. Mengenal rotasi. Setelah padi, mereka tanam palawija. Kedelai. Jagung. Tanaman lain yang memberi ruang bagi tanah untuk “bernapas”.

Sekarang, semuanya berubah. Kenapa? Karena padi cepat menghasilkan uang. Dan ketika kebutuhan hidup mendesak, siapa yang bisa menyalahkan petani?

Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, siapa yang sekarang mengingatkan mereka bahwa tanah juga punya batas?

Saya ingat betul masa lalu itu. Ada penyuluh pertanian. Mereka datang ke desa. Duduk bersama petani. Berdiskusi. Memberi arahan. Mengatur pola tanam. Bahkan sampai menentukan kapan harus menanam dan apa yang harus ditanam.

Mereka bukan sekadar petugas. Mereka adalah penuntun. 

Sekarang? Hampir tidak ada. Datanglah ke Kotaraja di Lombok Timur. Anda akan melihat sendiri, bagaimana di sana Balai Penyuluhan yang dulu aktif, kini banyak yang rusak. Fungsinya hilang. Datang pula ke Narmada, Lombok Barat. Anda akan menemukan hal yang serupa. Penyuluh ada di atas kertas, tapi tidak hadir di tengah sawah.

Akibatnya, petani berjalan sendiri. Dan ketika petani berjalan sendiri, keputusan yang diambil bukan lagi berdasarkan keseimbangan alam, tapi kebutuhan paling mendesak hari ini.

Saya sering bertanya dalam hati: Bagaimana kita bisa bicara ketahanan pangan, kalau yang menjaga arah di lapangan sudah tidak ada?

*Mendengar yang Sama*

Banyak orang mungkin melihat saya berjalan ke sana kemari. Naik bukit. Turun lembah. Masuk kampung. Bertemu petani. Mungkin ada yang berpikir itu sekadar aktivitas biasa. Tapi bagi saya, itu adalah cara untuk mendengar.

Saya naik ke bukit, bertemu masyarakat yang hidup di lereng. Saya bilang ke mereka, “Mari kita tanam talas. Tanam keladi. Jangan hanya bergantung pada padi.”

Saya turun ke lembah, bertemu petani sawah. Saya ajak mereka berpikir tentang masa depan.

Saya tidak datang membawa teori. Saya datang membawa kegelisahan.

Dan yang saya temukan selalu sama: Mereka mau berubah… tapi tidak ada yang membimbing.

Saya juga menyaksikan perubahan yang lain. Di Pulau Sumbawa, tanah begitu luas. Tapi justru karena luas itu, pengelolaannya tidak terkendali. Dulu, petani dari Bima datang ke Sumbawa. Membuka lahan. Menanam bawang. Para petani kita dari Bima sungguh petani ulung yang ulet. Mengolah lahan yang tadinya tandus menjadi hijau. Tapi tanpa pengaturan, mereka masuk ke kawasan hutan. Membabat pohon. Dan memilih menanam jagung.

Awalnya terlihat berhasil. Tapi sekarang? Banjir datang setiap tahun. Alam tidak pernah diam. Ia mencatat. Ia mengingat. Dan pada waktunya, ia menjawab.

Hal yang sama bisa terjadi di Lombok, jika kita tidak belajar dari apa yang terjadi di Sumbawa. 

Saya tidak menutup mata terhadap pembangunan. Kota seperti Mataram harus berkembang. Tapi saya juga melihat konsekuensinya. Lahan pertanian terus berkurang. Tanah produktif berubah fungsi. Ini adalah dilema yang nyata.

Karena itu, saya melihat harapan harus dijaga di wilayah lain. Di kabupaten-kabupaten yang masih memiliki lahan luas. Saya selalu berpikir. Kalau kota terus tumbuh, maka desa harus kita jaga. Kabupaten-kabupaten lain di NTB harus menjadi benteng terakhir pertanian kita. 

Kalau ini gagal kita lakukan, maka kita bukan hanya kehilangan lahan. Kita kehilangan masa depan.

Terus terang, saya takut. Bukan takut untuk hari ini. Tapi untuk masa depan. 

Bagaimana kalau suatu saat nanti, uang ada… tapi makanan tidak ada?

Bagaimana kalau anak cucu kita hidup di tanah yang sudah kehilangan kesuburannya?

Bagaimana kalau perubahan iklim semakin keras, dan kita tidak siap?

Ketakutan ini bukan hanya milik saya. Ini adalah ketakutan yang kini mulai dirasakan oleh banyak orang. Hanya saja belum semua berani mengatakannya.

*Penyuluh Adalah Kunci*

Di tengah semua itu, saya masih percaya, kita belum terlambat. Tapi kita harus jujur. Kita harus mengakui bahwa ada yang salah dalam cara kita mengelola pertanian hari ini.

Dan kita harus berani kembali ke hal-hal mendasar. Menghidupkan kembali penyuluh pertanian. Mengatur ulang pola tanam. Mendorong diversifikasi pangan. Serta menjaga hutan dan keseimbangan alam.

Saya selalu bilang ke masyarakat. “Kalau di lereng-lereng itu ditanami tumpang sari, kita tidak akan pernah kelaparan.”

Itu bukan teori. Itu keyakinan.

Karena itu, Instruksi Ibu Mega itu kini tidak lagi sekadar kalimat bagi saya. Ia menjadi beban moral. Ia menjadi panggilan. Ia menjadi pengingat bahwa perjuangan politik tidak hanya soal kekuasaan, tapi soal keberlanjutan kehidupan.

Saya tahu, sebagai kader, kita punya keterbatasan. Tapi negara tidak boleh punya keterbatasan dalam menjaga pangan rakyatnya. Pemerintah harus hadir. Penyuluh harus dihidupkan. Sistem harus dibangun kembali. Karena kalau tidak, semua yang kita lakukan hari ini hanya akan menjadi cerita, tanpa masa depan.

Saya sering berpikir, kapan pemerintah mulai menjauh dari sawah?

Bukan dalam arti fisik. Kantor-kantor pemerintah masih berdiri. Program-program masih dibuat. Anggaran tetap disusun setiap tahun. Tapi ada sesuatu yang hilang. Kedekatan.

Dulu, negara terasa hadir sampai ke pematang. Lewat penyuluh. Lewat pengaturan air. Lewat kebijakan yang benar-benar menyentuh praktik di lapangan.

Sekarang, negara seperti berbicara dari jauh. Kebijakan lahir di ruang rapat. Disusun dengan data. Dirancang dengan logika. Tapi sering kali kehilangan sentuhan realitas.

Petani tidak butuh konsep yang rumit. Mereka butuh arah yang jelas. Dan hari ini, arah itu kabur.

Ada satu hal yang membuat saya gelisah. Hari ini, pertanian seolah menjadi urusan semua orang. Banyak pihak turun tangan. Banyak program digerakkan. Banyak inisiatif diluncurkan.

Tapi justru di situlah masalahnya. Karena ketika semua merasa berwenang, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab.

Kita melihat sendiri, urusan pertanian diambil alih oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi di bidang itu. Polisi mengurus jagung. Tentara mengurus padi. Niatnya mungkin baik. Tapi pertanian bukan sekadar aktivitas tanam-menananam.

Ia adalah ilmu. Ia adalah sistem. Ia adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tanpa pemahaman itu, intervensi justru bisa merusak.

Pertanian tidak bisa dikelola secara sporadis. Ia membutuhkan orkestra. Dan dalam orkestra itu, penyuluh adalah dirigen yang hari ini justru tidak diberi panggung.

Masalah lain yang tidak kalah besar adalah cara kita memandang pangan itu sendiri. Pangan sering kali dilihat sebagai angka produksi. Berapa ton dihasilkan. Berapa hektare ditanam. Berapa persen kenaikan.

Angka-angka itu penting. Tapi tidak cukup. Karena di balik angka, ada kualitas tanah. Ada keberlanjutan. Ada keseimbangan ekologi yang tidak selalu bisa diukur dalam laporan.

Saya melihat kecenderungan kebijakan yang terlalu mengejar hasil cepat. Komoditas yang sedang “naik” didorong besar-besaran. Tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 

Hari ini jagung. Besok mungkin komoditas lain. Sementara tanah terus dipaksa mengikuti logika pasar. Padahal, pertanian tidak bisa tunduk sepenuhnya pada pasar. Ia harus tunduk pada hukum alam. Dan hukum alam tidak bisa dinegosiasikan.

Ada satu kekhawatiran lain yang jarang dibicarakan. Generasi muda semakin jauh dari pertanian. Mereka melihat orang tua mereka bekerja keras di sawah, tapi hidup tetap sulit. Mereka melihat ketidakpastian. Mereka melihat tidak ada jaminan masa depan.

Akhirnya, mereka pergi. Ke kota. Ke sektor lain. Meninggalkan sawah yang dulu menjadi sumber kehidupan keluarga.

Pertanyaannya. Siapa yang akan mengolah tanah kita di masa depan?

Kalau tidak ada regenerasi, maka krisis pangan bukan lagi kemungkinan. Ia akan menjadi kenyataan. Dan lagi-lagi, di sinilah peran negara seharusnya hadir. Membuat pertanian menjadi sektor yang layak, menjanjikan, dan bermartabat. Bukan sektor yang ditinggalkan.

*Terlena Kelimpahan Semu*

Selama ini, mungkin kita merasa aman. Pasar masih penuh. Beras masih tersedia. Harga mungkin naik turun, tapi tidak sampai membuat kita benar-benar panik. Tapi justru di situlah bahaya terbesar.

Kita terlena. Kita mengira semuanya baik-baik saja, padahal fondasinya sedang rapuh. Ketergantungan pada satu jenis pangan. Degradasi tanah yang terus berlangsung. Hilangnya sistem penyuluhan. Kerusakan hutan. Perubahan iklim.

Semua ini seperti retakan kecil. Tidak terlihat dari jauh. Tapi jika dibiarkan, akan menjadi patahan besar.

Sejarah banyak mengajarkan. Krisis pangan sering datang bukan karena tidak ada tanda, tetapi karena tanda-tandanya diabaikan.

Saya percaya satu hal. Pertanian tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar atau inisiatif individu. Negara harus kembali memimpin.

Bukan dalam arti mengontrol semuanya secara kaku. Tapi memastikan ada sistem yang berjalan. Negara harus menghidupkan kembali penyuluh sebagai ujung tombak. Negara harus menata ulang kebijakan berbasis ekologi, bukan sekadar produksi. Negara harus melindungi lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali. Negara harus mendorong diversifikasi pangan secara serius, bukan sekadar slogan. Dan Negara harus membangun kembali kepercayaan petani bahwa mereka tidak berjalan sendiri.

Karena tanpa kepemimpinan negara, pertanian akan berjalan liar. Dan ketika pertanian berjalan liar, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil panen, tapi masa depan bangsa.

Sampai di sini, saya semakin memahami, Instruksi Ibu Mega itu bukan sekadar arahan. Ia adalah peringatan. Peringatan bahwa kita sudah terlalu lama membiarkan banyak hal berjalan tanpa arah. Peringatan bahwa waktu kita tidak banyak. Dan peringatan bahwa kalau kita tidak bergerak sekarang, kita akan menyesal di kemudian hari.

Saya merasakan itu bukan hanya sebagai kader, tetapi sebagai manusia yang hidup dan tumbuh bersama rakyat. Instruksi itu menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Dan karena itu, ia tidak bisa dijawab dengan biasa-biasa saja. Ia harus dijawab dengan kesungguhan.

Kegelisahan tidak boleh berhenti menjadi perasaan. Ia harus berubah menjadi gerakan. Gerakan untuk menghidupkan kembali kesadaran tentang pentingnya tanah. Gerakan untuk mengajak petani berani mencoba pola tanam yang lebih beragam. Gerakan untuk mendorong pemerintah membuka mata dan bertindak nyata, dan gerakan untuk menggerakkan semua elemen, tapi dengan arah yang jelas. 

Saya sadar, ini bukan pekerjaan mudah. Tapi saya juga sadar, tidak ada pilihan lain. Karena kalau kita diam, maka yang akan kita wariskan bukan kemakmuran, melainkan krisis.

*Pangan dan Jalan Ideologi*

Saya sering merenung, di tengah perjalanan panjang ini, tentang apa sebenarnya yang sedang kita perjuangkan? 

Apakah sekadar menang dalam kontestasi politik? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih mendasar?

Bagi saya, jawaban itu menjadi semakin jelas ketika saya berdiri di tengah sawah, berbicara dengan petani, dan mendengar langsung kegelisahan mereka. Perjuangan politik, pada akhirnya, harus kembali ke hal paling dasar: kehidupan manusia.

Dan pangan adalah fondasinya. Tanpa pangan, tidak ada kedaulatan.

Tanpa pangan, kemerdekaan menjadi rapuh. Tanpa pangan, negara hanya berdiri secara formal, tanpa kekuatan sejati.

Di titik inilah, saya memahami bahwa persoalan pertanian bukan sekadar urusan teknis. Ia adalah persoalan ideologi.

Kita sering mendengar istilah kedaulatan pangan. Diucapkan dalam pidato. Ditulis dalam dokumen. Dijadikan program. 

Tapi di lapangan, saya bertanya: Apakah kita benar-benar menjalankannya?

Kedaulatan pangan bukan hanya soal cukup makan. Ia adalah soal kemampuan bangsa untuk menentukan sendiri sistem pangannya.

Artinya, petani berdaulat atas lahannya. Negara berdaulat atas kebijakannya. Rakyat tidak bergantung pada pihak luar untuk kebutuhan paling mendasar. 

Namun hari ini, kita menghadapi paradoks. Di satu sisi, kita berbicara tentang kedaulatan. Di sisi lain, kita membiarkan sistem pertanian kita berjalan tanpa arah yang jelas.

Ketika pola tanam tidak diatur, ketika penyuluh tidak hadir, ketika tanah dibiarkan rusak, di situlah kedaulatan mulai terkikis, perlahan tapi pasti.

Saya teringat pada satu gagasan besar Bung Karno: BERDIKARI. Berdiri di atas kaki sendiri.

Gagasan ini bukan sekadar retorika. Ia adalah fondasi berpikir tentang bagaimana sebuah bangsa harus hidup. 

Dalam konteks pangan, berdikari berarti, kita tidak boleh menggantungkan hidup pada pihak lain untuk makan.

Bayangkan sebuah bangsa yang harus bergantung pada impor untuk kebutuhan pokoknya. Apa yang terjadi jika suatu hari akses itu terputus?

Sejarah dunia sudah berkali-kali menunjukkan, ketika krisis global terjadi, setiap negara akan lebih dulu menyelamatkan dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, hanya bangsa yang memiliki sistem pangan kuat yang akan bertahan.

Dan berdikari bukan hanya soal produksi. Ia adalah soal sistem, disiplin, dan kesadaran kolektif.

Karena itu, dalam setiap kebijakan, selalu ada pertanyaan mendasar: berpihak kepada siapa?

Dalam konteks pangan, keberpihakan itu harus jelas. Kepada petani. Tapi keberpihakan tidak cukup dengan kata-kata. Ia harus hadir dalam bentuk nyata. Kebijakan yang melindungi lahan mereka, sistem yang membantu mereka meningkatkan produktivitas tanpa merusak tanah, dan pendampingan yang membuat mereka tidak berjalan sendiri .Saya melihat hari ini, petani sering kali berada di posisi yang sulit.

Di satu sisi, mereka dituntut untuk terus memproduksi. Di sisi lain, mereka tidak diberi cukup dukungan untuk menjaga keberlanjutan. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah masalah politik.

Karena keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menentukan siapa yang diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya di masa depan.

Sebagai kader partai, saya menyadari satu hal penting. Partai tidak boleh hanya hadir saat pemilu. Partai harus hadir di tengah kehidupan rakyat. Termasuk dalam urusan yang paling mendasar seperti pangan.

Oleh sebab itu, Instruksi Ibu Ketua Umum bukan sekadar perintah organisasi.

Ia adalah panggilan untuk kembali ke akar. Ke akar ideologi. Ke akar perjuangan. Ke akar hubungan dengan rakyat.

Tapi saya juga jujur. Kita punya keterbatasan. Tidak semua kader memiliki lahan. Tidak semua kader memiliki kapasitas teknis untuk mengatur pertanian.

Di sinilah batas antara peran partai dan peran negara menjadi jelas. Partai bisa menggerakkan kesadaran. Tapi negara harus menghadirkan sistem.

Dan tanpa sistem itu, gerakan apa pun akan sulit mencapai hasil yang berkelanjutan.

Saya tidak ingin menutup mata terhadap kenyataan. Kita pernah berada dalam kekuasaan. Kita pernah memiliki kesempatan untuk membangun sistem yang lebih kuat.

Dan hari ini, kita harus berani melakukan refleksi. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang belum? Dan apa yang harus diperbaiki ke depan?

Refleksi ini bukan untuk menyalahkan. Tapi untuk memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Karena dalam urusan pangan, kesalahan kecil hari ini bisa menjadi krisis besar di masa depan.

Instruksi Ibu Ketua Umum kini saya pahami sebagai ajakan untuk kembali ke jalur ideologis. Bahwa perjuangan kita bukan hanya soal kekuasaan, tapi soal kedaulatan rakyat.

Dan kedaulatan itu dimulai dari hal paling sederhana: Kemampuan untuk makan dari hasil tanah sendiri.

Karena itu, menjawab instruksi ini tidak cukup dengan program biasa. Ia harus dijawab dengan Keberanian mengubah cara pandang. Kesungguhan membangun sistem. Konsistensi dalam berpihak pada rakyat kecil. 

Ini bukan pekerjaan satu hari. Ini bukan pekerjaan satu periode. Ini adalah kerja sejarah.

Dan jika kita gagal, apa yang akan terjadi?

Saya sering membayangkan satu kemungkinan yang paling buruk. Bagaimana jika kita tidak berubah? Bagaimana jika pola tanam tetap seperti sekarang? Bagaimana jika tanah terus rusak? Bagaimana jika generasi petani semakin berkurang?

Maka suatu saat, kita akan sampai pada titik di mana Produksi menurun. Ketergantungan meningkat. Harga melonjak. Dan rakyat kecil yang paling merasakan dampaknya. 

Saat itu terjadi, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa kita tidak tahu. Karena tanda-tandanya sudah ada hari ini.

Kita Sedang Diuji

Mungkin inilah ujian kita sebagai generasi. Apakah kita hanya akan menikmati apa yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, lalu membiarkannya habis? Atau kita akan menjadi generasi yang memperbaiki, merawat, dan memastikan semuanya tetap ada untuk yang akan datang?

Saya memilih untuk tidak diam. Karena saya tahu, di balik setiap butir nasi yang kita makan, ada tanah yang bekerja. Dan tanah itu… sekarang sedang meminta kita untuk lebih peduli. 

Tentu saja, saya menulis ini bukan sebagai teori. Saya menulis ini dari pengalaman, dari pertemuan dengan rakyat, dari apa yang saya lihat sendiri di lapangan.

Saya tidak ingin kita terlambat. Karena bagi saya, pertanian itu adalah sumber kehidupan. Kita boleh memiliki banyak uang. Tapi kalau tidak ada makanan yang bisa dibeli, semua itu tidak ada artinya.

Karena itu, saya percaya. Merawat tanah adalah merawat masa depan. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa ditunda lagi.

Sumbawa, Anarmedia.co.id - 15 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pada Rabu (15/4/2026), jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan silaturahim ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa dan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H.. beserta jajaran di ruang kerja Kepala Kejari.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, didampingi oleh Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri serta Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si. Pertemuan berlangsung hangat, penuh keakraban, dan sarat dengan semangat kolaborasi untuk mendukung program-program sosial keumatan di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan bahwa silaturahim ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara BAZNAS dengan institusi penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Sumbawa, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, termasuk aparatur negara, dalam menunaikan zakat.

“BAZNAS hadir tidak hanya sebagai lembaga pengelola zakat, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami memandang penting untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Negeri Sumbawa,” ujar Syukri Rahmat.

Ia menambahkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sumbawa sangat besar, terutama dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan instansi vertikal. Dengan adanya dukungan dan peran aktif dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, diharapkan pengumpulan zakat dapat lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Syukri Rahmat juga memaparkan berbagai program unggulan BAZNAS Kabupaten Sumbawa, mulai dari program bantuan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut dikelola secara transparan, profesional, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan pengelolaan yang amanah dan transparan. Dukungan dari Kejaksaan Negeri tentu menjadi energi positif bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Iwan Arto Koesoemo, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam menjalin silaturahim. Ia menilai bahwa peran BAZNAS sangat strategis dalam mendukung pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan di daerah.

“Kami menyambut baik kehadiran BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Ini adalah langkah yang sangat positif dalam membangun sinergi antar lembaga. Kami melihat bahwa pengelolaan zakat memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Kejari Sumbawa menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program-program BAZNAS, termasuk dalam hal sosialisasi zakat di lingkungan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Ia menegaskan bahwa jajaran Kejari siap berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran pegawai untuk menunaikan kewajiban zakat melalui BAZNAS.

“Kami siap untuk disosialisasikan lebih lanjut terkait pengelolaan zakat oleh BAZNAS di lingkungan Kejaksaan Negeri Sumbawa. Ini tentu menjadi bagian dari kontribusi kami dalam mendukung program pemerintah dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk bertukar gagasan dan pandangan terkait penguatan tata kelola zakat yang lebih efektif dan berdampak. Kedua belah pihak sepakat bahwa kolaborasi yang baik antara lembaga keagamaan dan institusi penegak hukum dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata.

Di akhir pertemuan, suasana penuh keakraban semakin terasa dengan adanya diskusi ringan dan harapan bersama untuk terus menjalin komunikasi yang intensif di masa mendatang. Silaturahim ini diharapkan tidak hanya menjadi pertemuan seremonial semata, tetapi menjadi awal dari kerja sama yang berkelanjutan dan produktif.

Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis antara BAZNAS Kabupaten Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa, diharapkan upaya pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat semakin optimal, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang membutuhkan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi dan kolaborasi antar lembaga merupakan kunci penting dalam membangun daerah yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkeberkahan. (AM)

JAKARTA.Amarmedia.co.id  – Di tengah kesibukan menjaga kedaulatan ruang udara wilayah Barat Indonesia, Markas Komando Daerah TNI Angkatan Udara l (Makodau l) di Halim Perdanakusuma menjadi saksi sebuah diskusi hangat yang penuh inspirasi. Marsekal Pertama (Marsma) TNI Arief Hartono, S.H., MNSA., yang juga lulusan NDCP saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Daerah TNI AU l (Kaskodau I) menerima kunjungan silaturahmi yang kental dengan nuansa kekeluargaan.

Pertemuan yang dihadiri oleh tim Amarmedia.co.id bersama Dewan Rosi ini berlangsung dalam suasana santai Rabu 15/4/2026. Sambil menikmati kudapan ringan dan seruput kopi yang nikmat, dialog mengalir dinamis, mulai dari tantangan pertahanan udara hingga dinamika pembangunan di daerah.

Menakar Geliat Pembangunan Sumbawa

Salah satu poin penting dalam obrolan tersebut adalah perhatian Marsma Arief terhadap perkembangan Sumbawa. Sebagai perwira tinggi yang memiliki kedekatan emosional dengan daerah, beliau mengamati bahwa Sumbawa kini sedang berada dalam tren positif pembangunan. Bagi Sang Jenderal bintang satu ini, kemajuan daerah merupakan fondasi penting bagi stabilitas dan kekuatan nasional secara menyeluruh.

Untaian Hikmah: Dari Pikiran Menjadi Manfaat

Di sela diskusi mengenai kebijakan, Marsma Arief Hartono menitipkan pesan mendalam bagi generasi muda sebagai calon pemegang tongkat estafet bangsa. Beliau membagikan filosofi pembentukan jati diri yang sangat logis namun spiritual:

"Selalulah mawas diri, karena pikiran akan menjadi ucapan. Jaga setiap ucapanmu, karena ucapan akan menjelma menjadi perbuatan. Dan ingatlah, perbuatan yang dilakukan terus-menerus akan mengkristal menjadi karakter," tegas perwira yang akrab dengan panggilan "Ababil" ini.

Dirinya menekankan agar pemuda tidak menyia-nyiakan waktu. "Bentuklah karaktermu untuk hal-hal yang berkualitas, agar kelak kehadiranmu benar-benar bermanfaat bagi orang banyak."

Dewan Rosi: Membawa Aspirasi, Menjemput Inspirasi

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Rosi akrab  Muhammad Zain SIP Dewan dapil II Sumbawa dari Fraksi Golkar menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Marsma Arief Hartono dalam menerima masukan dari daerah. Dewan Rosi memaparkan bagaimana Sumbawa sedang berbenah, mulai dari infrastruktur hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Kehadiran kami di sini adalah bentuk sinergi. Kami ingin memastikan bahwa gerak pembangunan di Sumbawa sejalan dengan semangat nasional. Mendengar pandangan beliau memberikan kami perspektif baru tentang bagaimana kedisiplinan dan karakter harus menjadi fondasi utama pembangunan," ujar Dewan Rosi.

Profil Lengkap: Marsma TNI Arief Hartono, S.H., MNSA.

Untuk mengenal lebih dekat sosok pimpinan di jajaran TNI Angkatan Udara ini, berikut adalah profil singkat beliau:

Nama Lengkap Marsma TNI Arief Hartono, S.H., MNSA. 

Tempat, Tanggal Lahir :  Sumbawa Besar, NTB, 17 Juli 1970 

Lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) 1994 

Jabatan Saat Ini | Kepala Staf Komando Daerah TNI AU l (Kaskodau l) 

Callsign / Julukan  "Ababil" 

Latar Belakang Korps Penerbang Pesawat Tempur 

Perjalanan Karier dan Visi:

Karier Cemerlang: Sebelum menjabat sebagai Kaskodau I sejak 30 September 2025, sebelumnya beliau dipercaya mengemban amanat sebagai Panglima Komando Sektor ll Makasar (Pangkosek II Koopsud) Pengalaman operasionalnya di wilayah udara Indonesia Timur dan Skadron tempur di Indonesia Barat yg sekarang tempat pesawat tempur Rafale hadir, menjadikannya sosok strategis dalam pertahanan nasional.

Putra Daerah: Meski lahir di desa kecil di Nusa Tenggara Barat, Arief Hartono membuktikan bahwa prinsip hidup, dedikasi dan ibadah mampu mewujudkan cita-cita masa kecil menjadi penerbang tempur TNI AU hingga mencapai pangkat perwira tinggi.

Gaya Kepemimpinan: Dikenal sebagai pimpinan yang inklusif dan humanis. Beliau aktif dalam pembinaan kemampuan prajurit dan sering membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat serta pemuda untuk menyerap aspirasi pembangunan daerah.

Visi Utama TNI AU: Mendukung penuh terwujudnya TNI AU yang Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis serta peningkatan integritas prajurit serta kesiapan mendukung operasional di wilayah tanggung jawab Kodau I.

Diskusi di Makodau I ini membuktikan bahwa sinergi antara visi militer dan semangat pembangunan daerah dapat bertemu dalam satu meja—lewat segelas kopi dan komitmen untuk kemajuan bersama.

Penulis :  Abdul Ma'ruf Rahmat 

JAKARTA.Amarmedia.co.id -  Sebagai langkah konkret dalam mengawal aspirasi petani di tengah puncak panen raya, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan koordinasi sl dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Selasa (14/04/2026).

Rombongan yang dipimpin oleh HM. Berlian Rayes SAg M.M.Inov bersama anggota Pimpinan Komisi II dan anggota lainnya, didampingi oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Mukhlis, SP., dan Kabag Perekonomian SDA, Ivan Indrajaya ST MM. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Kapoksi Data, Evaluasi, dan TLHP Ditjen PSP, Sri Hartono, mewakili Dirjen PSP.

Fokus pada Masalah Pasca-Panen: Petani Butuh Dryer

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Dinas Pertanian Sumbawa, Mukhlis, SP, memaparkan kondisi krusial yang dihadapi petani saat ini. Memasuki puncak panen padi dan jagung pada bulan April, kendala utama yang dihadapi adalah tingginya kadar air akibat curah hujan yang masih tinggi.

"Petani sangat membutuhkan Dryer (mesin pengering) dengan kapasitas besar, minimal 10 ton hingga 30 ton. Tanpa alat ini, harga gabah dan jagung di tingkat pengusaha anjlok karena kadar air yang tinggi," tegas Mukhlis.

Selain masalah pengering, Dinas Pertanian juga merilis data kekurangan alat mesin pertanian (Alsintan) yang masih sangat signifikan di Sumbawa, di antaranya kekurangan sekitar 1.400 unit Traktor Roda 4, 1.759 unit Traktor Roda 2, serta lebih dari 2.400 unit Pompa Air.

Inovasi dan Infrastruktur Pertanian

Sekretaris Komisi II H Zohran juga memberikan penekanan pada beberapa poin penting diantaranya 

modernisasi alsintan dalam menopang produksi pertanian I Nyoman Wisma dan H. Rusdi mengusulkan pengadaan mesin tanam otomatis (transplanter), sumur bor untuk lahan tadah hujan, hingga penggunaan Drone semprot serta Corn Combine Harvester untuk efisiensi panen jagung.

Andi Rusni, SE. MM menyoroti kebutuhan Jalan Usaha Tani (JUT) spesifikasi beton bertulang untuk wilayah topografi ekstrem seperti Batulanteh agar akses pengangkutan hasil panen tidak terhambat.

Terkait Status Aset M. Zain, SIP, mendesak percepatan hibah Alsintan bantuan tahun 2025 menjadi milik daerah agar dapat dikelola melalui retribusi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumbawa Jadi Prioritas Nasional

Menanggapi aspirasi tersebut, Sri Hartono menyatakan bahwa meskipun ada keterbatasan anggaran, Kabupaten Sumbawa tetap menjadi skala prioritas nasional mengingat statusnya sebagai salah satu sentra pangan utama.

Kementan juga mensosialisasikan mekanisme pengusulan baru melalui Permentan No. 2 Tahun 2026, di mana pengajuan kini harus dilakukan melalui sistem aplikasi terintegrasi.

"Daerah harus segera menyesuaikan diri dengan sistem E-Proposal terbaru ini. Kami juga mengingatkan pentingnya pembentukan UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan) agar alat bantuan yang diberikan memiliki umur ekonomi yang panjang dan biaya perawatannya mandiri," jelas Sri Hartono.

Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen bersama bahwa DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa akan segera melengkapi administrasi hibah serta mengawal usulan teknis melalui aplikasi agar bantuan dryer dan mesin panen jagung dapat segera terealisasi. (AM)

MEDAN,Amarmedia.co.id -  Kasus kekerasan yang melibatkan seorang aktivis 98 bernama Acil Lubis ( AC Lubis )  dan Kepala Lingkungan setempat berinisial Kurniawan ( KR ) yang terjadi pada hari Minggu tanggal  15 /02/2026 lalu  , di Komplek Perumahan Graha Jermal, Jalan Jermal VII, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, kini menjadi sorotan publik. Pasalnya, terduga pelaku AC Lubis  hingga saat ini telah mangkir dari panggilan kepolisian, meskipun sudah ada laporan resmi yang tercatat.

Laporan polisi dengan nomor B / 101 / II / 2026/SPKT /PolSEK Medan Area / POLRESTABES/ POLDA SUMATERA UTARA dibuat oleh korban, Abdul Rouf dan Ramadi nomor: STPL / B / 267/II / 2026/SPKT / POLDA SUMATERA UTARA, terkait peristiwa yang terjadi pada bulan Februari 2026 lalu.

Kronologi nya , Kejadian bermula ketika Abdul Rouf yang ditemani Rahmadi sedang mencari umpan pancing di area kompleks tersebut. Tanpa alasan yang jelas, mereka dihentikan oleh sekuriti kompleks yang bernama Frans ( FR ) . Tak lama kemudian, AC Lubis diduga kuat langsung melayangkan pukulan tangan kanan ke arah muka Abdul Rouf, yang kemudian disusul oleh tindakan kekerasan dari sekuriti lainnya.

Ironisnya, Kepala Lingkungan KR  yang kebetulan berada di lokasi bukannya menenangkan situasi, malah ikut terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut. Ia diduga menendang dan memukul menggunakan dengkul ke arah perut dan muka kedua korban serta diduga menusuk kepala Abdul Rouf dengan mengunakan pulpen .

Tindakan yang semakin memprihatinkan dan tidak manusiawi pun terjadi. Abdul Rouf diborgol, diseret layaknya penjahat tanpa proses hukum, bahkan diduga dikencingi dan dipaksa memakan kotoran manusia oleh para pelaku. Perlakuan ini jelas melanggar hak asasi manusia dan norma hukum yang berlaku.

Akibat dari penganiayaan tersebut Adul Rouf mengalami bocor di bagian kepala , wajah lebam , muntah muntah yang berkepanjangan serta tidak dapat melakukan aktivitas selama beberapa waktu .

Berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, para terduga pelaku diduga melanggar ketentuan hukum dapat di kenakan pasal 466 KUHP Jo 262 KUHP , ancaman hukumannya diatas 5 tahun penjara .

Selain itu, tindakan pemborgolan, penyeretan, dan perlakuan memalukan lainnya juga dapat dikenakan pasal tambahan terkait perampasan kemerdekaan dan penghinaan terhadap martabat manusia.

Di tempat terpisah , Kuasa hukum korban, Henry Pakpahan, memberikan pernyataan keras terkait kasus ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para pelaku adalah tindakan yang sangat memalukan dan keji , apalagi melibatkan seorang yang dikenal sebagai aktivis dan pejabat lingkungan yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

"Ini adalah tindakan main hakim sendiri yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Bagaimana mungkin seorang aktivis yang seharusnya memperjuangkan keadilan justru melakukan kekerasan sewenang-wenang? Begitu juga dengan Kepala Lingkungan yang seharusnya menjaga ketertiban, malah ikut menjadi pelaku. Perbuatan mereka jelas melanggar hukum dan harus dipertanggungjawabkan seberat-beratnya," tegas Henry Pakpahan.

Lanjut , Ia juga menyoroti sikap para pelaku yang mangkir dari panggilan polisi. "Mangkir dari panggilan hukum menunjukkan ketidakpatuhan dan rasa takut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Ini bukan sikap orang yang bersih dan benar. Kami menuntut agar mereka segera hadir dan mempertanggungjawabkan semua tindakan mereka di depan hukum," tambahnya.

Lebih lanjut  , Henry Pakpahan juga menyampaikan tuntutan tegas kepada pihak kepolisian, khususnya Polsek Medan Area, untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan tegas dan tanpa pandang bulu.

"Kami meminta Kapolsek Medan Area bapak AKP .M.Ainul Yaqin  dan jajarannya untuk bekerja cepat, profesional, dan tegas. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja. Hukum tidak boleh terlihat seperti 'tumpul ke atas dan runcing ke bawah'. Siapapun pelakunya, baik itu aktivis, pejabat lingkungan, atau orang biasa, jika bersalah maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Keadilan harus sama rata untuk setiap warga negara," tegasnya.

Saat awak media ini mengkonfirmasi Kanit Reskrim Medan Area Iptu Khairul Fajri Lubis di Polsek Medan Area pada tanggal (13 /04 ) membenarkan kalau Acil Lubis telah mangkir dari panggilan Lidik ( penyelidikan  ) juru periksa Polsek Medan Area tanpa alasan yang jelas .

Kanit juga berjanji akan segera melengkapi berkas serta bukti bukti yang ada untuk melanjutkan ketahap sidik .

Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian diharapkan segera mengambil langkah hukum untuk memanggil dan memproses para terduga pelaku agar keadilan dapat segera ditegakkan.(Tim)

Moyo Utara, Amarmedia.co.id -14 April 2026 — Potensi zakat peternakan sapi di Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, diperkirakan mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar Rp 2 miliar per tahun. Estimasi ini didasarkan pada jumlah populasi sapi yang mencapai kurang lebih 12.000 ekor yang tersebar di berbagai desa, termasuk Desa Pungkit, yang menjadi salah satu sentra peternakan rakyat di wilayah tersebut.

Potensi besar ini menjadi perhatian serius Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari sektor peternakan. Sebagai langkah konkret, BAZNAS melaksanakan kegiatan sosialisasi zakat di Dusun Limung, Desa Pungkit, Kecamatan Moyo Utara, pada Selasa, 14 April 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov., bersama Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, M.Si., serta Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, M.HI. Turut hadir Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa, Syaifuddin, SP, Camat Moyo Utara Awaluddin Safari, SH, serta para petani dan peternak setempat.

Acara berlangsung di rumah salah seorang peternak, Bapak Idi, yang menjadi tuan rumah sekaligus peserta aktif dalam diskusi. Suasana kegiatan berlangsung khidmat namun penuh keakraban, mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap upaya peningkatan pemahaman tentang kewajiban zakat di sektor peternakan.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS menyampaikan bahwa potensi zakat peternakan di Moyo Utara merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat jika dikelola secara optimal. Ia menjelaskan bahwa zakat ternak memiliki ketentuan khusus dalam syariat Islam, termasuk nisab dan haul, yang perlu dipahami oleh para peternak agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama.

“Dengan jumlah populasi sapi yang mencapai 12.000 ekor, jika sebagian besar telah memenuhi nisab dan haul, maka potensi zakatnya bisa mencapai sekitar Rp 2 miliar. Ini adalah potensi yang luar biasa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Materi sosialisasi juga disampaikan secara mendalam oleh Wakil Ketua I BAZNAS, yang menguraikan secara teknis perhitungan zakat ternak, syarat wajib zakat, serta manfaat sosial dan ekonomi dari pengelolaan zakat yang terorganisir. Ia menekankan pentingnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah sekaligus instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Diskusi interaktif menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan ini. Bapak Idi, sebagai tuan rumah, menyampaikan pertanyaan terkait mekanisme perhitungan zakat sapi serta waktu yang tepat untuk menunaikannya. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BAZNAS atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas sosialisasi ini. Banyak hal yang sebelumnya kami belum pahami, sekarang menjadi lebih jelas, terutama tentang kewajiban zakat ternak,” ungkapnya.

Camat Moyo Utara dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh desa. Ia menilai bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat masih perlu ditingkatkan, khususnya di sektor-sektor produktif seperti peternakan.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar dan mau menunaikan zakatnya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa menyatakan dukungannya terhadap program BAZNAS. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS sangat penting dalam mengoptimalkan potensi zakat peternakan.

“Kami siap mendukung dari sisi data dan pembinaan peternak, agar potensi ini benar-benar bisa diwujudkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama antara BAZNAS, pemerintah kecamatan, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dengan potensi yang besar dan dukungan berbagai pihak, diharapkan zakat peternakan di Moyo Utara dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi berbasis keumatan di Kabupaten Sumbawa. (AM/Adi)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai mematangkan kesiapan para garda terdepan penyelenggara. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas Pilkades di Aula Madilaoe ADT, Senin (13/04/2026).

Acara ini menjadi persiapan untuk memastikan suksesi kepemimpinan di 21 desa berjalan tanpa hambatan hukum maupun konflik kepentingan.

Menjaga Amanah, Menghindari Politisasi

Dalam arahannya, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa profesionalisme dan integritas adalah harga mati bagi setiap panitia. Ia mengingatkan bahwa tugas ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan amanah undang-undang yang menentukan arah masa depan desa.

"Panitia yang terpilih harus menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Ikuti aturan yang berlaku, jangan melenceng, dan yang terpenting jangan sampai Pilkades dijadikan sebagai objek politik oleh pihak manapun," tegas Bupati di hadapan para Camat dan Panitia.

Bupati berharap melalui Bimtek ini, seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama mengenai regulasi sehingga mampu menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.S.E, melaporkan bahwa Bimtek ini merupakan tahapan kedua dari total 19 tahapan yang telah disusun.

Berikut adalah rincian pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Sumbawa:

Gelombang I (Tahun 2026) Diikuti oleh 20 desa secara reguler (serentak) dan 1 desa melaksanakan Pemilihan Antar Waktu (PAW).

Gelombang II (Tahun 2028): Direncanakan akan diikuti oleh 119 desa

Gelombang III (Tahun 2030) Menjadi gelombang terakhir dalam siklus kepemimpinan desa di Sumbawa.

Sinergi Lintas Sektor

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Camat, serta Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa. Kehadiran seluruh elemen ini menunjukkan komitmen kolektif Pemkab Sumbawa untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat dari tingkat paling bawah.

Dengan dimulainya Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimistis Pilkades 2026 akan menjadi pijakan kuat menuju tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, unggul, dan berintegritas. (Humas)

Mataram, Amarmedia.co.id - 13 April 2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama DPRD NTB mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman ilegal berbasis teknologi informasi dan judi online yang kian masif dan berdampak luas.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pinjaman atau Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Secara Ilegal dan Judi Online yang digelar di Aruna Senggigi Resort & Convention, Senin (13/4/2026).

FGD yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Akademisi Unram Dr. Muhammad Risnain, Azhar, S.Pd, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.

Selain itu, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan Polda NTB, anggota DPRD NTB, aktivis sosial, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dari berbagai perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi Informatika kabupaten/kota se-NTB, sebagai bentuk keterlibatan lintas sektor dalam penanganan isu yang bersifat kompleks dan multidimensi.

Dalam paparannya, Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, menegaskan bahwa pinjaman ilegal dan judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sporadis, melainkan telah berkembang menjadi masalah sistemik yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

“Ini bukan sekedar isu digital. Ini adalah isu perlindungan masyarakat dan masa depan daerah. Jika tidak segera diintervensi, kita berpotensi menghadapi krisis sosial-ekonomi baru di NTB,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, praktik pinjaman ilegal di NTB menunjukkan tren peningkatan signifikan, dengan korban yang didominasi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta generasi muda. 

Di sisi lain, judi online berkembang secara adaptif melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial dan aplikasi pesan instan.

Dampaknya, lanjut Aka, tidak hanya terbatas pada persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial yang lebih luas, seperti konflik keluarga, penyalahgunaan data pribadi, hingga menurunnya produktivitas masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah secara lebih sistematis melalui regulasi yang kuat.

“Regulasi nasional sudah tersedia, tetapi belum cukup efektif tanpa penguatan di tingkat daerah. Karena itu, Ranperda ini menjadi instrumen penting agar negara benar-benar hadir melindungi masyarakat,” ujarnya.

Aka juga menegaskan peran strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan isu ini, yakni sebagai fasilitator, integrator, dan akselerator.

Sebagai fasilitator, pemerintah diharapkan mampu menyediakan sistem pengaduan yang mudah diakses serta informasi yang akurat bagi masyarakat. Sebagai integrator, pemerintah harus menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem penanganan terpadu. Sementara sebagai akselerator, pemerintah dituntut mempercepat edukasi dan intervensi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Diskominfotik NTB diposisikan sebagai pusat kendali (command center) dalam perlindungan ruang digital daerah, dengan peran utama dalam monitoring konten, koordinasi pemblokiran, penyediaan informasi publik, serta pengembangan sistem pengaduan terpadu.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD NTB, Azhar, menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan langkah strategis dalam menjawab keresahan masyarakat yang semakin meningkat.

“Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kuat agar penanganan tidak lagi parsial, tetapi terintegrasi dan memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan itu, akademisi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Muhammad Risnain, menekankan pentingnya pendekatan regulasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan literasi digital dan perlindungan masyarakat.

FGD ini juga menyoroti perlunya model intervensi terintegrasi yang mencakup lima pilar utama, yaitu penguatan regulasi daerah, pembentukan satgas terpadu, literasi digital massal, sistem pengaduan yang efektif, serta intervensi ekonomi bagi masyarakat rentan.

Ia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Judi Online. Inisiatif ini dinilai sebagai manuver konstitusional yang berani dan berpotensi menjadi regulasi daerah pertama di Indonesia yang secara spesifik menangani kejahatan keuangan digital.

"Kita sedang menghadapi pergeseran pola kejahatan. Dulu judi dan utang rentenir ada lapak fisiknya, sekarang semuanya invisible atau tidak kasat mata, terjadi di dalam genggaman tangan dan ruang privat. Dampak destruktifnya sangat nyata: lonjakan angka perceraian secara tiba-tiba, aset keluarga melayang tanpa kontrol, hingga tekanan psikologis dan ekonomi ekstrem yang memicu tindakan fatal," ujar Dr. Risnain.

Melalui forum ini, diharapkan Ranperda yang tengah disusun dapat segera disahkan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat NTB dari ancaman pinjaman ilegal dan judi online.

“Ini bukan sekedar regulasi, tetapi langkah strategis untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Dan ini harus kita mulai sekarang,” tutup Aka. (AM/Diskominfo)

MEDAN,Amarmedia.co.id -  12 April 2026 Tokoh masyarakat yang dikenal dengan dedikasinya membantu masyarakat, Guntur Sahputra (GS), kembali menjadi sasaran fitnahan yang tidak berdasar melalui berbagai media online dan media sosial. Yang tersebar di Facebook , tik tok dan media online yang menyatakan bahwa GS akan diperiksa oleh Polrestabes Medan atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebesar Rp. 3 miliar , adalah salah total dan menyesatkan.

Kasus ini bermula dari tahun 2024 lalu , permintaan bantuan Ferlautan Banjarnahor (FR) kepada GS untuk memfasilitasi pembayaran ganti rugi tanah seluas 20 hektare kepada masyarakat pemilik lahan di sekitar Kelompok Tani Desa Bandar Khalifah.

Masyarakat meminta ganti rugi sebesar Rp 6,1 miliar kepada FR. Namun, karena FR tidak memiliki uang sebesar itu, maka FR meminta bantuan uang kepada GS untuk membayarkan terlebih dahulu sebesar Rp 1,1 miliar , dengan perjanjian secara lisan akan di bayar FR sehabis lebaran pada tahun 2024 lalu .

Atas upaya baik ini, justru GS dilaporkan ke Polrestabes Medan dengan dugaan melanggar Pasal 378 atau pasal 372 Jo pasal  486 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, FR yang di duga memiliki sejumlah hutang dengan GS dan tindakan yang dilakukan GS adalah bentuk kepedulian sosial ,  bukan tindak pidana.

GS juga menuturkan melalui pesan WhatsApp kepada media ini mengatakan " ada proyek pembuatan parit hingga saat ini pembayaran uang borongan parit itu diduga belum juga dibayarkan kepada pekerja oleh FR , tapi karena aku kasihan disaat mau lebaran aku duluan yang bayar kepada  pekerja , semua karena berdasarkan rasa kemanusiaan yang aku miliki " ungkap GS .

Lanjut , ditempat terpisah berita yang menyebutkan  GS "akan diperiksa sebagai tersangka tipu gelap" adalah pemalsuan fakta yang parah.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, GS menegaskan dengan tegas:

"Benar, saya dipanggil ke Polrestabes hari Senin besok (13/4). Tapi panggilan itu hanya untuk mediasi, bukan diperiksa atas dugaan tipu gelap seperti yang diberitakan."

Fakta ini membuktikan bahwa oknum wartawan yang menulis berita tersebut tidak memahami atau sengaja mengabaikan isi surat panggilan kepolisian. Mereka tampaknya tidak melakukan verifikasi yang benar, melainkan hanya menyebarkan informasi yang merugikan nama baik seseorang.

" Kami menilai bahwa pemberitaan yang menyudutkan GS ini tidak objektif dan penuh kepalsuan. Sangat kuat dugaan bahwa berita tersebut dibuat bukan berdasarkan fakta, melainkan karena kepentingan pribadi atau pesanan pihak tertentu yang ingin menjatuhkan citra tokoh yang selama ini berbuat baik untuk masyarakat. " Ujar kuasa hukum Henry Pakpahan,S.H

Tindakan seperti ini adalah bentuk penyalahgunaan media yang sangat menyedihkan dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia pers.

Tuntutan  : hormati hukum dan etika jurnalistik .

Kami menuntut agar semua pihak, terutama media dan wartawan, untuk:

1. Memeriksa fakta dan konfirmasi sebelum menulis dan tidak menyebarkan berita bohong (hoaks) atau opini .

2. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat, serta melindungi hak jawab dan hak koreksi bagi yang dirugikan.

3. Berhenti membuat fitnahan yang dapat merusak nama baik orang lain tanpa bukti yang sah.

Guntur Sahputra adalah tokoh yang selalu berdiri di samping masyarakat. Upaya untuk menodai namanya dengan berita palsu tidak akan berhasil, karena kebenaran pasti akan terungkap.

Kami akan terus memantau perkembangan ini dan siap mengambil langkah hukum jika fitnahan ini terus berlanjut. (Tim)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id -- Semangat kebersamaan dan sinergitas lintas sektoral ditunjukkan oleh jajaran personel Polri, TNI, Pemerintah Kecamatan, serta masyarakat Moyo Hulu. Secara bahu-membahu, mereka melaksanakan aksi gotong royong pembersihan lingkungan di titik strategis Simpang Bendungan Batu Bulan, Sabtu pagi (11/04/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WITA ini melibatkan personel Polsek Moyo Hulu, di antaranya Bripka Bayu Saputra, Brigpol Yudha Ade Maulana, S.H., dan Brigpol I Made Suparta. Aksi ini juga diikuti oleh personel TNI serta perangkat pemerintah setempat dan warga sekitar.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah membersihkan tumpukan sampah plastik serta puing-puing sisa bangunan yang berserakan di sepanjang pinggir jalan persimpangan. Material sampah yang telah dikumpulkan kemudian langsung diangkut menggunakan truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K., melalui Kapolsek Moyo Hulu Iptu Husni, menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan ini bukan hanya sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga untuk memperkuat ikatan silaturahmi dengan instansi samping dan masyarakat.

"Gotong royong ini adalah bentuk nyata sinergitas kami di lapangan. Selain mewujudkan wilayah Kecamatan Moyo Hulu yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan, kehadiran personel di tengah masyarakat juga bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan aman dan lancar," jelasnya.

Melalui aksi bersih-bersih ini, Simpang Bendungan Batu Bulan yang merupakan salah satu akses penting di wilayah tersebut kini tampak lebih rapi dan bebas dari pemandangan sampah yang mengganggu. Masyarakat pun memberikan apresiasi atas gerak cepat petugas dalam menjaga estetika dan kesehatan lingkungan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 10.00 WITA. Hingga saat ini, situasi di wilayah hukum Polsek Moyo Hulu tetap terpantau dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. (MA)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Gelombang aspirasi masyarakat Desa Mata pecah di depan Kantor BPN/ATR Sumbawa dan Kantor Bupati Sumbawa, Senin (13/04/2026). Ratusan warga dari Dusun Mata Timur RT 08 Panco turun langsung menyuarakan kegelisahan mereka atas polemik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

Persoalan ini bermula dari terbitnya sertifikat atas nama warga Desa Jotang, Kecamatan Empang. Dalam dokumen tersebut, lokasi lahan tercatat berada di Desa Jotang. Namun berdasarkan kondisi faktual yang diyakini masyarakat, lahan tersebut berada di wilayah administratif Desa Mata, tepatnya di Dusun Mata Timur, Kecamatan Tarano.

Tokoh masyarakat setempat, Rasyid, menyampaikan bahwa perbedaan antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan menjadi sumber keresahan warga. Ia menilai, persoalan ini perlu segera ditangani secara cermat agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

Masyarakat pun mendorong adanya penelusuran menyeluruh terhadap proses penerbitan sertifikat, termasuk tahapan pengukuran dan verifikasi data. Mereka berharap setiap proses dilakukan secara hati-hati, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, masyarakat bersama Aliansi LSM Peduli Keadilan mengikuti hearing dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara bernomor UP.0301/234/IV/2026.

Dalam salah satu poin penting hasil hearing, disebutkan bahwa permohonan penerbitan sertifikat terhadap 17 persil dengan luas sekitar 34 hektare di wilayah Desa Mata akan dilakukan peninjauan kembali. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Aliansi LSM Pengawal Keadilan juga menegaskan bahwa pihak yang mengajukan keberatan merupakan masyarakat yang selama ini menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh proses sesuai ketentuan hukum apabila di kemudian hari ditemukan fakta yang berbeda di lapangan.

Dalam upaya menjaga keberimbangan informasi, pihak media juga telah meminta keterangan kepada panitia di Kantor ATR/BPN Sumbawa. Namun hingga berita ini disusun, belum ada kutipan maupun tanggapan resmi yang disampaikan terkait hal tersebut.

Usai hearing, masyarakat Desa Mata melanjutkan penyampaian aspirasi dengan menemui Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot. Mereka berharap pemerintah daerah dapat hadir sebagai penengah dan memberikan solusi yang adil, sehingga tercipta kepastian hukum serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

Di tengah dinamika yang berkembang, harapan masyarakat tetap sederhana, yakni kejelasan status lahan, kepastian hukum, dan penyelesaian yang berpihak pada kebenaran di lapangan. (AM/Jhe)

SUMBAWA – Semangat kepedulian sosial ditunjukkan oleh para pensiunan yang tergabung dalam Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Sumbawa. Pada Ahad (12/4/2026), jajaran pengurus PWRI terjun langsung menyalurkan bantuan bagi warga terdampak musibah kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas.

Penyaluran bantuan tersebut dipusatkan di Kantor Desa Kalimango dan diterima langsung oleh para korban serta warga terdampak. Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa jiwa pengabdian para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak surut meski sudah tidak lagi aktif di pemerintahan.

Ketua Tim PWRI Kabupaten Sumbawa, HM Ali Tunru, S.Sos, dalam sambutannya menekankan bahwa para pensiunan tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial di tengah masyarakat.

"Kami berharap bantuan yang diberikan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan masyarakat terdampak, meskipun jumlah yang kami salurkan terbatas. Ini adalah wujud kepedulian kami sebagai bagian dari masyarakat," ujar Ali Tunru.

Kehadiran dan bantuan dari para purna tugas ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah tingkat kecamatan maupun desa. Camat Alas, Dr. Usman, menyampaikan rasa terima kasih atas kepekaan sosial yang ditunjukkan oleh anggota PWRI. Ia menilai langkah ini sangat berarti bagi moril warga Kalimango yang sedang tertimpa musibah.

Senada dengan Camat, Kepala Desa Kalimango, Heri Darfan, SE, mengaku salut atas dedikasi para pensiunan tersebut.

"Kami sangat menaruh rasa hormat dan berterima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota PWRI. Meskipun telah purna tugas, bapak-bapak sekalian tetap peduli dan hadir di tengah sesama yang membutuhkan," ungkap Heri.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan penyerahan bantuan kepada perwakilan keluarga terdampak. Aksi ini diharapkan dapat memicu semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat lainnya untuk turut membantu pemulihan pasca-kebakaran di Desa Kalimango.(AM)

Mataram.Amarndia.co.id – Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran standar, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.

Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menegaskan, langkah tegas tersebut penting untuk menjamin kualitas pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar Rifai, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, penangguhan ratusan dapur MBG ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Ia menekankan, perbaikan tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga sistem distribusi dan pengawasan kualitas makanan.

Rifai mengingatkan, berbagai persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program MBG. Bahkan, kasus keracunan akibat kualitas makanan yang buruk harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru. Semua pihak harus memastikan makanan yang diterima benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek kualitas, PP STN juga menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Rifai menyebut, pengadaan bahan baku oleh SPPG harus memprioritaskan petani, kelompok tani, serta koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ia menilai, selama ini masih ada potensi dominasi kelompok tertentu dalam distribusi bahan pangan yang berisiko menghambat pemerataan ekonomi. Karena itu, keterlibatan langsung petani dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa,” jelasnya.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026. Melalui program MBG, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

Dengan ribuan dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, Rifai melihat adanya peluang besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal.

 Jika dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan petani dan nelayan.PP STN pun mendorong sejumlah langkah konkret pasca-penangguhan SPPG.

 Di antaranya, memastikan seluruh dapur yang disuspend segera memenuhi standar SLHS, IPAL, serta memiliki pengawasan gizi dan manajemen operasional yang memadai.

Selain itu, mereka meminta adanya sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani lokal. Keterlibatan organisasi tani juga dinilai penting dalam proses pengawasan agar rantai pasok berjalan adil dan berkelanjutan.

“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani dan masyarakat desa memperoleh peningkatan pendapatan. Ini bentuk nyata gotong royong membangun Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera,” pungkas Rifai. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 13 April 2026 — Mantan Bupati Sumbawa periode 2000–2005, Drs. H.A. Latif Madjid, SH, menunaikan zakat maal melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa, Senin (13/4/2026). Penyerahan zakat tersebut berlangsung di kediaman beliau di Kompleks Pragas, Kelurahan Seketeng.

Zakat maal diserahkan langsung oleh Drs. H.A. Latif Madjid dan diterima oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov. Dalam kegiatan tersebut, Ketua BAZNAS didampingi oleh Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan Indah Setia Ningsih, A.Md.Pd.SD, Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi dan Umum M. Lutfi Makki, M.Si, serta Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI.

Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan apresiasi atas penunaian zakat yang dilakukan oleh mantan Bupati Sumbawa tersebut. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keteladanan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui lembaga resmi.

“Penunaian zakat melalui BAZNAS merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariat sekaligus upaya mendukung pengelolaan zakat yang lebih terarah dan terorganisir,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, termasuk para tokoh dan pemimpin daerah. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Drs. H.A. Latif Madjid diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

Kegiatan penyerahan zakat berlangsung dalam suasana sederhana dan khidmat. Selain sebagai bentuk ibadah, kegiatan tersebut juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara tokoh masyarakat dan pengelola zakat di Kabupaten Sumbawa.

BAZNAS Kabupaten Sumbawa sendiri terus mengembangkan berbagai program penyaluran zakat yang menyasar sektor-sektor strategis, seperti bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, pihak BAZNAS juga menegaskan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar distribusinya dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dengan sistem pengelolaan yang terstruktur, dana zakat dapat dihimpun dan disalurkan secara merata kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sumbawa secara rutin melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat, infak, dan sedekah sebagai bagian dari kewajiban dan kepedulian sosial. Edukasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, baik secara langsung maupun melalui media.

Rangkaian kegiatan penyerahan zakat maal tersebut ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Wakil Ketua IV Bidang SDM, Administrasi dan Umum. Doa ini merupakan bagian dari tradisi BAZNAS setiap menerima zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki.

Melalui doa tersebut, diharapkan setiap amal ibadah yang ditunaikan mendapatkan keberkahan serta diterima oleh Allah SWT. Selain itu, doa juga dipanjatkan agar harta yang telah dizakatkan menjadi bersih dan membawa manfaat bagi para penerima.

Tradisi doa ini menjadi salah satu bentuk penghormatan BAZNAS kepada para muzaki sekaligus sebagai pengingat akan nilai spiritual dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat.

Dengan adanya kegiatan ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berharap kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat semakin meningkat. Penyaluran zakat melalui lembaga resmi diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan terukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keteladanan yang ditunjukkan oleh mantan Bupati Sumbawa tersebut dinilai menjadi contoh konkret bahwa kewajiban zakat dapat dilaksanakan secara konsisten dalam berbagai kondisi. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran tokoh masyarakat sangat penting dalam membangun budaya berzakat di tengah masyarakat.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperluas jangkauan program penyaluran zakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat yang membutuhkan. (AM)

Oleh ; Asmediati

GURU-GURU hebat tak kurang di Indonesia. Sekolah-sekolah dengan gedung mewah tak sedikit pula. Gizi siswa juga tercukupi. Tapi tingkat literasi dan numerasi masih rendah. Apa yang salah?

Kompas.id edisi Kamis, 9 April 2026, menurunkan berita berjudul “Pemerintah Akui Tingkat Literasi dan Numerasi Masih Rendah”. Hal itu tergambar dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia tahun 2022 yang mengalami penurunan di semua bidang, yakni literasi membaca (359 poin), matematika (366 poin), dan sains (383 poin). 

Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor 369 poin. 

Selain itu, hanya sekitar 25 persen siswa Indonesia mencapai tingkat kecakapan minimum dalam membaca dan 18 persen dalam matematika. Padahal, kompetensi literasi dan numerasi dasar merupakan prasyarat bagi kesiapan generasi muda menghadapi dinamika global.

Menyikapi itu, pemerintah berupaya memfokuskan penguatan literasi dan numerasi sejak sekolah dasar sebagai fondasi utama kemampuan membaca, menulis, dan berpikir.

Namun, jika ditelisik lebih dalam, rendahnya tingkat literasi dan numerasi kita jelas tidak lahir dari satu sebab tunggal. Ia merupakan akumulasi dari persoalan struktural yang telah lama mengendap dalam sistem pendidikan.

Rendahnya skor PISA di tengah mulai terpenuhinya fasilitas fisik dan dukungan logistik menunjukkan bahwa persoalan pendidikan kita bukan semata soal gedung sekolah, ruang kelas nyaman, atau program makan bergizi gratis. Masalah sesungguhnya berada pada wilayah yang lebih mendasar: kualitas proses belajar, kultur berpikir, dan ekosistem intelektual yang belum tumbuh sehat.

Kita masih terjebak dalam budaya literasi yang seremonial. Buku diperlakukan sebagai atribut kegiatan, bukan sebagai alat berpikir. Sekolah ramai menggelar lomba membaca, menulis, pojok literasi, atau gerakan membaca lima belas menit, tetapi sering gagal menjadikan membaca dan menulis sebagai kebiasaan intelektual yang hidup. Banyak siswa mampu membaca teks, tetapi tidak mampu menangkap substansi di balik teks. Mereka bisa melafalkan paragraf, namun gagap saat diminta menafsirkan argumen, menarik simpulan, atau menghubungkan bacaan dengan realitas.

Di ruang kelas, persoalannya tak kalah serius. Pembelajaran kita masih terlalu berorientasi pada penuntasan materi, bukan penguasaan konsep. Guru didorong mengejar target kurikulum, bukan memastikan setiap anak benar-benar memahami apa yang dipelajarinya. Numerasi akhirnya direduksi menjadi hafalan rumus. Literasi dipersempit menjadi kemampuan menjawab soal bacaan. Yang lahir bukan pembelajar kritis, tetapi penghafal yang terlatih.

Padahal, inti kemampuan numerasi bukanlah mengingat formula, tetapi menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah. 

Begitu pula literasi bukan sekadar membaca kata demi kata, melainkan memahami konteks, menimbang informasi, lalu memungut esensi secara kritis. Selama pembelajaran masih berjalan satu arah. Guru menerangkan, siswa mencatat, lalu menghafal. Maka, sulit berharap skor PISA akan membaik.

Di luar sekolah, tantangan lain datang dari perubahan budaya informasi. Generasi hari ini tumbuh dalam banjir konten digital yang serba cepat. Mereka akrab dengan video pendek, teks singkat, dan informasi instan. Akibatnya, daya tahan mereka untuk membaca teks panjang dan mencerna gagasan kompleks terus menurun. Budaya scrolling perlahan menggantikan budaya membaca mendalam.

Masalahnya, sekolah belum cukup adaptif menghadapi perubahan ini. Digitalisasi pendidikan sering hanya ditafsirkan sebagai pemindahan materi ke layar, bukan transformasi cara belajar. Gawai hadir di kelas, tetapi tidak diiringi strategi pedagogis yang menjaga fokus dan kedalaman berpikir. Teknologi akhirnya lebih sering menjadi distraksi ketimbang alat belajar.

Persoalan berikutnya adalah rendahnya relevansi pembelajaran dengan realitas. Matematika masih diajarkan secara terisolasi dan abstrak. Anak-anak mampu menghitung persentase, namun gagap saat harus mengalkulasi aspek finansial riil seperti bunga kredit atau nilai inflasi. Mereka mempelajari statistik tanpa dibekali kemampuan untuk mendekode narasi di balik data yang bertebaran di media. Demikian pula literasi, siswa sekadar membaca untuk menuntaskan kurikulum, bukan menggunakannya sebagai pisau analisis untuk membedakan fakta dari disinformasi di tengah riuhnya jagat digital.

Pendidikan akhirnya terjebak menjadi aktivitas akademik yang steril dari kehidupan. Anak belajar untuk menjawab soal, bukan untuk memahami dinamika kehidupan.

Di tengah persoalan itu, guru sebagai ujung tombak pembelajaran justru dibebani pekerjaan administratif yang berlebihan. Bejibun. Menumpuk. Banyak guru berkualitas, tetapi energi mereka habis untuk mengisi aplikasi, menyusun laporan, mengunggah dokumen, dan memenuhi berbagai tuntutan birokrasi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca referensi, merancang pembelajaran kreatif, atau mendampingi siswa secara personal justru terkuras di meja administrasi.

Akibatnya, banyak guru mengajar sekadarnya. Berbasis buku teks. Mengikuti pola aman. Tidak sempat mendalami materi, apalagi berinovasi. Padahal, literasi dan numerasi tumbuh dari ruang kelas yang hidup, dari dialog yang tajam, dari guru yang hadir sepenuhnya sebagai intelektual pembelajar.

Karena itu, pembenahan tidak bisa dilakukan secara kosmetik. Kita membutuhkan perubahan paradigma.

Kurikulum harus diarahkan kembali pada penguatan logika kontekstual, bukan hafalan mekanis. Anak-anak perlu dibiasakan membaca lingkungan di sekitar mereka sebagai bahan belajar. Soal matematika harus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tugas membaca harus menuntut analisis, bukan sekadar rangkuman. Siswa harus dilatih menulis argumen, menyusun pendapat, menafsirkan data, dan memecahkan masalah nyata di lingkungan mereka.

Budaya membaca mendalam pun harus dibangun serius. Sekolah perlu menyediakan ruang bagi siswa untuk berinteraksi dengan bacaan panjang, berdiskusi, menulis refleksi, dan melatih konsentrasi tanpa gangguan gawai. Membaca tidak boleh berhenti sebagai ritual lima belas menit sebelum pelajaran, tetapi harus menjadi kebiasaan intelektual yang hidup di seluruh ekosistem sekolah.

Model evaluasi juga harus berubah. Selama ujian masih didominasi pilihan ganda yang hanya mengukur daya ingat, siswa tidak akan pernah terdorong berpikir mendalam. Sistem penilaian harus memberi ruang lebih luas bagi esai analitis, proyek riset kecil, presentasi argumentatif, dan penyelesaian masalah berbasis data.

Perpustakaan sekolah pun sudah waktunya direvitalisasi. Perpustakaan tak boleh lagi sekadar menjadi ruang simpan statis atau pelengkap akreditasi. Perpustakaan harus menjadi jantung intelektual sekolah. Ruang tempat siswa membaca, berdiskusi, membedah teks, menafsirkan data, dan melakukan riset kecil. Pustakawan pun harus diposisikan sebagai mitra guru dalam membangun budaya literasi, bukan sekadar penjaga rak buku.

Namun, sebesar apa pun pembenahan di sekolah, literasi tidak akan tumbuh optimal bila berhenti di pagar sekolah. Rumah dan lingkungan sosial harus ikut menjadi ekosistem pembentuk budaya baca. Percuma guru mendorong siswa membaca jika di rumah anak tidak pernah melihat orang tuanya menyentuh buku. Percuma sekolah membangun perpustakaan jika lingkungan sekitar lebih memuliakan gawai daripada pengetahuan.

Rendahnya literasi dan numerasi bukan cermin ketidakmampuan siswa semata. Potret itu cermin dari sistem pendidikan yang terlalu lama sibuk pada formalitas, tetapi kurang serius membangun substansi. Kita membanggakan gedung, tetapi lupa menghidupkan ruang pikir di dalamnya. Kita rajin membuat program, tetapi abai memastikan dampaknya. Kita sibuk mengurus administrasi, tetapi lupa menumbuhkan nalar.

Makan bergizi gratis adalah investasi fisik yang baik. Tetapi tanpa gizi intelektual berupa pembelajaran mendalam, budaya membaca, dan latihan bernalar, kita hanya akan menghasilkan generasi yang sehat tubuhnya, tetapi lemah daya pikirnya.

Jika pendidikan adalah jalan menuju kemajuan bangsa, maka literasi dan numerasi adalah fondasinya. Dan fondasi tidak akan pernah kokoh jika yang dibangun hanya tampilan luarnya.[]

Sumbawa,Amarmedia.co.id- 12 April 2026 — Musibah kebakaran hebat melanda Dusun Pamangong A, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 17.00 WITA. Peristiwa tersebut menghanguskan tiga unit rumah warga hingga rata dengan tanah serta merusak sejumlah bangunan lainnya.

Tiga rumah yang terbakar total masing-masing milik Muhammad MT, Siti Sawiyah, serta Maryam/Hasbullah. Selain itu, lima bangunan lainnya mengalami kerusakan sekitar 75 persen, yakni rumah A. Kadir AW, rumah Supardi, bangunan PAUD Sultan Hasanuddin, rumah Lukmansah, serta rumah Ari Janariah.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena sebagian besar harta benda warga tidak sempat diselamatkan saat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya.

Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Berkat kesigapan tim pemadam kebakaran yang dibantu oleh masyarakat, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 18.30 WITA.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi para korban yang kini harus kehilangan tempat tinggal dan memulai kembali kehidupan dari awal. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan guna membantu pemulihan kondisi para korban.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak, BAZNAS Kabupaten Sumbawa bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada para korban pada Ahad (12/4/2026), sehari setelah kejadian.

Bantuan tersebut diserahkan langsung di lokasi kebakaran oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, didampingi Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai untuk membantu meringankan beban para korban.

Kegiatan penyaluran bantuan turut disaksikan oleh Camat Lenangguar, Andry Rahman, S.STP, serta Kepala Desa Lenangguar, Syahruddin, S.P.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa warga Dusun Pamangong A. Ia mengajak para korban untuk tetap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan tersebut.

“Kami turut prihatin atas musibah ini. Kami berharap para korban dapat bersabar dan tetap tabah. InsyaAllah ada hikmah di balik musibah ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa BAZNAS akan terus hadir melalui berbagai program sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat seperti bencana kebakaran.

Sementara itu, Camat Lenangguar, Andry Rahman, menyampaikan apresiasi atas respons cepat BAZNAS Kabupaten Sumbawa dalam membantu masyarakat terdampak.

“Kami mengapresiasi langkah cepat BAZNAS dalam menyalurkan bantuan kepada warga kami yang tertimpa musibah. Ini sangat membantu dan menunjukkan kepedulian nyata,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Dr. Supriyadi, S.HI., M.HI., menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program BAZNAS Sumbawa Peduli yang secara khusus menyasar masyarakat terdampak bencana, termasuk kebakaran.

“Program ini merupakan wujud komitmen BAZNAS dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah, termasuk kebakaran. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban,” jelasnya.

Salah satu penerima bantuan, Hasbullah, mewakili para korban menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS dan semua pihak yang telah membantu kami. Bantuan ini sangat berarti bagi kami yang sedang mengalami musibah,” ujarnya.

Musibah kebakaran ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di lingkungan permukiman. Selain itu, peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya solidaritas dan kepedulian sosial antar sesama dalam membantu warga yang sedang tertimpa musibah.

Diharapkan, para korban dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa dengan dukungan dari berbagai pihak. (AM)

Mataram,Amarmedia.co.id - 11 April 2026 - Umat muslim di Nusa Tenggara Barat menghadapi banyak masalah sosial. Salah satunya yang sensitif adalah pelecehan seksual. Gubernur HL Muhamad Iqbal berharap, Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB berperan lebih sensitif. 

"Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma pondok pesantren kita rentan terhadap kejahatan seksual", tegas Gubernur sembari berharap MUI lebih berperan dalam ijtihad sosial. 

Hal itu dikatakannya saat pelantikan pengurus MUI NTB periode 2025 - 2030 yang dihadiri pula oleh Menteri Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nusron Wahid, SS, MSi di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/04/2026). 

Masalah lain adalah kemiskinan ekstrim yang jumlahnya 114 ribu kepala keluarga di 106 desa sebagai salah satu program strategis Pemprov NTB selain ketahanan pangan dan pariwisata berkualitas. 

Gubernur Iqbal mengatakan, pembangunan spiritual tidak disebutkan menjadi program strategis karena telah menjadi kewajiban bagi pemerintah yang menjamin program lain tercapai karena perilaku spiritual yang baik. 

Sementara itu, Menteri ATR/ BPN dalam kuliah kebangsaannya di acara yang sama mengingatkan pula bahwa tegaknya negara karena ilmu para ulama, keadilan hukum dan politik yang menyejahterakan rakyat. 

"Maka MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama memiliki peran besar", sebut Nusron. 

Dirinya menyitir pesan ulama besar Abdul Qodir Jaelani yang mencirikan ulama yang patut diikuti adalah ulama yang memiliki ilmu dengan referensi keilmuan (sanad) yang jelas hingga Nabi Muhammad, mendedikasikan hidupnya dengan ibadah dan yang terpenting takut kepada Alloh SWT. 

Ketua MUI Pusat bidang Informasi, Komunikasi dan Digital, KH Masduki Baidlowi, MSi yang melantik pengurus MUI NTB menambahkan bahwa tantangan MUI perihal keumatan adalah kepercayaan kepada para ulama. 

"Ini karena otoritasnya tergerus dan diambil oleh algoritma media sosial yang kecenderungannya mengabaikan substansi dan keilmuan tapi menggantinya dengan isu viral yang lebih banyak bersifat kurang penting dan dangkal.

Ketua MUI terpilih, Dr TGH Badrun, MPd dalam kesempatan tersebut mengatakan, MUI NTB dengan 124 orang yang terdiri dari guru besar, doktor, ulama dan cendekiawan yang siap mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan umat. (AM/jmy/ kominfotikntb)

Sumbawa.Amarmedia.co.id– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memantapkan langkah dalam menjaga keseimbangan alam sembari meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Program Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS) di Hotel Transit, Sumbawa Besar, Kamis (09/04/2026).

Kegiatan  yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan (OPD dan lintas sektor) ini bukan sekadar diskusi rutin, melainkan upaya Pemkab Sumbawa dalam menyinkronkan kebijakan pusat, provinsi, hingga daerah. Fokus utamanya adalah memperkuat program unggulan "Sumbawa Hijau Lestari" yang menjadi napas pembangunan lingkungan di tanah Samawa.

Dalam arahannya, Bupati H.Syarafuddin Jarot menekankan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan kebijakan pencegahan illegal logging dan gerakan penanaman kembali berjalan sukses.

"Kegiatan ini adalah wadah untuk menyatukan langkah. Kita ingin memastikan seluruh kebijakan lingkungan tidak hanya menjaga alam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat. Kita targetkan Sumbawa menjadi role model nasional dalam sinkronisasi program agroforestri," ujar Bupati Jarot penuh optimisme.

Komitmen Tegas: Lindungi Gunung, Selamatkan Bendungan

Di sisi lain, Bupati juga menunjukkan sisi tegasnya dalam menjaga aset vital daerah. Komitmen ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Edaran yang melarang keras penanaman jagung di kawasan hutan, area perhutanan sosial, dan tanah negara. 

Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi bencana akibat penggundulan hutan yang berdampak pada sedimentasi dan hilangnya mata air. Secara khusus, Bupati menyoroti keberadaan Bendungan Beringin Sila sebagai infrastruktur vital yang harus dilindungi dari dampak kerusakan hutan.

"Jika gunung-gunung di atas Bendungan Beringin Sila terus dibiarkan gundul, maka sedimentasi akan menumpuk di bendungan. Kita harus bertindak sekarang sebelum dampak buruknya semakin luas," tegas Bupati.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk berhenti bekerja secara parsial dan mulai memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beliau meyakini bahwa sekecil apapun langkah yang dilakukan secara bersama-sama akan membuahkan hasil yang berkelanjutan bagi anak cucu nanti.

Dengan semangat sinkronisasi antara Program FAPE-PS dan "Sumbawa Hijau Lestari", Kabupaten Sumbawa optimistis mampu menjadi pionir pengelolaan hutan di Indonesia. Langkah nyata ini menjadi pondasi kuat untuk mewujudkan visi besar: Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera.(AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumbawa kembali terbongkar. Dalam operasi gabungan yang melibatkan Satpol PP, Bea Cukai, TNI, Polri, dan Kejaksaan Negeri, aparat berhasil mengamankan ribuan barang kena cukai (BKC) ilegal dari sejumlah titik.

Operasi yang digelar selama dua hari, 9 hingga 10 April 2026, menyasar wilayah Kecamatan Sumbawa dan Kecamatan Lape. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan informasi awal yang telah dipetakan sebelumnya.

Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil menyita 15.195 batang rokok ilegal serta 3.255 gram tembakau iris dengan berbagai jenis pelanggaran, mulai dari tanpa pita cukai hingga penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan.

Kasat Pol PP Kabupaten Sumbawa, Abdul Haris, S.Sos, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menekan peredaran barang ilegal yang berpotensi merugikan negara.

“Operasi ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga sebagai langkah menjaga ketertiban serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran barang ilegal,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator lapangan, Mukhtamarwan, S.Pt, menyampaikan bahwa seluruh sasaran operasi telah melalui proses pemetaan sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, kegiatan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ini hasil kerja sama lintas instansi yang solid,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, tim gabungan juga berhasil mengamankan 1 unit mobil box beserta sopir yang diduga kuat menjadi bagian dari distribusi rokok ilegal di wilayah Kecamatan Lape. Hal ini mengindikasikan adanya pola distribusi yang terorganisir.

Seluruh barang bukti yang berhasil diamankan telah diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai Sumbawa untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat respons positif dari masyarakat. Warga bahkan berharap agar operasi serupa terus dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan peningkatan sosialisasi terkait bahaya dan konsekuensi hukum dari peredaran rokok ilegal.

Pemerintah daerah pun memastikan akan terus menggencarkan langkah penindakan sekaligus edukasi kepada masyarakat, guna menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kabupaten Sumbawa.(AM/MA)

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Suasana sore yang tenang di Dusun Pemangong A, Desa Lenangguar, berubah menjadi mencekam pada Sabtu (11/04/2026). Kebakaran hebat melanda pemukiman warga, menghanguskan tiga unit rumah panggung dan berdampak pada lima bangunan lainnya, termasuk sebuah fasilitas pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kronologi Kejadian

Berdasarkan laporan keterangan Kepala Damkartan Kabupaten Sumbawa H Sahabuddin.S.Sos.MSi, api mulai terlihat sekitar pukul 17.00 WITA. Mengingat struktur bangunan yang didominasi material kayu (rumah panggung), api dengan cepat menjalar dan melahap habis hunian milik bapak Muhammad MT (5 KK), ibu Siti Sawiyah (2 KK), serta keluarga Maryam/Hasbullah (2 KK).

Hanya dalam hitungan menit, petugas Damkartan Pos Lenangguar tiba di lokasi setelah menerima laporan warga. Dibantu oleh warga setempat, anggota TNI/Polri, dan petugas PLN, mereka berjibaku melawan kobaran api agar tidak merembet lebih luas ke rumah-rumah permanen di sekitarnya.

Meski api mengamuk dengan hebat, kesigapan tim di lapangan berhasil melokalisir keadaan. Berikut adalah rincian dampak musibah tersebut Rusak Berat (Habis Terbakar) sebanyak 3 unit rumah panggung.Terdampak (Kerusakan Atap/Kusen) sebanyak 5 unit bangunan, termasuk milik A. Kadir AW, Supardi, Lukmansyah, Janariah, serta gedung PAUD Sultan Hasanuddin

Taksiran kerugian diperkirakan mencapai Rp 300 juta. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Api akhirnya berhasil dijinakkan sepenuhnya pada pukul 20.07 WITA.

Berdasarkan penyelidikan sementara dari pihak kepolisian, musibah ini diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik di salah satu rumah korban. Namun, investigasi lebih lanjut masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab pastinya.

Kehilangan tempat tinggal bukan sekadar kehilangan materi, tapi juga kehilangan ruang penuh kenangan. Mari kita selipkan doa untuk para korban di Dusun Pemangong A agar diberikan ketabahan dan kekuatan untuk bangkit kembali. Terima kasih kepada para petugas Damkar dan warga yang telah menunjukkan arti "gotong royong" yang sesungguhnya di tengah musibah ini. (AM)

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Kebakaran melanda Dusun Pemangong A, Desa Lenangguar, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa pada Sabtu sore, 11 April 2026. Api dengan cepat menghanguskan 3 unit rumah panggung dan merusak 5 unit bangunan lainnya.

Berdasarkan laporan resmi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Kabupaten Sumbawa, H. Sahabuddin, laporan kebakaran diterima pada pukul 17.00 WITA. Tim Damkartan Pos Lenangguar segera dikerahkan dan tiba di lokasi pada pukul 17.07 WITA.

Karena sebagian besar bangunan yang terbakar terbuat dari material kayu, api dengan cepat menjalar. Akibatnya, 3 rumah panggung milik Muhammad MT, Siti Sawiyah, dan Maryam/Hasbullah hangus terbakar beserta isinya. Selain itu, terdapat 5 unit rumah dan bangunan lain yang terdampak, antara lain milik A. Kadir AW, Supardi, PAUD Sultan Hasanuddin, Lukmansyah, dan Janariah. Kerusakan pada bangunan terdampak meliputi atap, kusen jendela, dan pintu.

Pemadaman dilakukan dengan melibatkan 1 unit mobil pemadam kebakaran, personel Damkartan Regu 1 Zona Lenangguar, serta dibantu oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, petugas PLN, Babinsa, Babinkamtibmas, dan warga sekitar. Berkat kerja sama yang cepat dan sigap, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan total pada pukul 20.07 WITA tanpa memakan korban jiwa.

Sementara itu, dugaan sementara penyebab kebakaran diduga berasal dari konsleting listrik di salah satu rumah korban, namun masih dalam penyelidikan lebih lanjut pihak kepolisian. Kerugian materiil diperkirakan mencapai sekitar Rp 300 juta.

Setelah situasi dinyatakan aman, tim Damkartan kembali ke pos pada pukul 20.20 WITA. (AM)

Mataram Amarmedia.co.id– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan memperkuat kolaborasi dalam membangun daerah, menyusul telah ditetapkannya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa penetapan Sekda merupakan bagian penting dari penguatan tata kelola pemerintahan yang harus disikapi secara konstruktif oleh semua pihak.

“Sekda telah dilantik berdasarkan keputusan Presiden. Karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menguatkan dalam membangun rumah besar kita bersama, yaitu Nusa Tenggara Barat. Mari kita dukung Pak Sekda Abul Chair dengan seluruh kapasitas dan kemampuan yang beliau miliki,” ujar pria yang akrab disapa Aka.

Ia menekankan bahwa dinamika pendapat yang berkembang di tengah masyarakat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Baik dukungan maupun kritik, menurutnya, memiliki posisi yang sama penting sebagai bagian dari kontrol publik.

“Harapan dan kritik dari masyarakat sama-sama penting. Pemerintah Provinsi NTB menghargai seluruh pandangan yang berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar,” tegasnya.

Lebih lanjut disampaikan, penetapan Sekda definitif ini juga menjawab harapan publik yang dalam beberapa waktu terakhir mendorong agar posisi tersebut segera diisi secara definitif, termasuk untuk memperkuat konsolidasi kepemimpinan birokrasi bersama para kepala perangkat daerah.

Dengan telah lengkapnya struktur kepemimpinan birokrasi, termasuk Sekda definitif dan jajaran perangkat daerah yang telah memiliki kewenangan penuh, maka saat ini merupakan momentum penting untuk mempercepat kerja-kerja pembangunan secara lebih terarah dan terukur.

“Mesin birokrasi kita kini telah lengkap, dengan arah kebijakan yang jelas, serta didukung oleh pimpinan dan perangkat yang memiliki kewenangan penuh. Ini saatnya kita bergerak cepat, bekerja efektif, dan menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat NTB,” lanjutnya.

Aka juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga semangat kebersamaan, serta menjadikan perbedaan pandangan sebagai energi positif dalam membangun daerah.

“Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi. NTB adalah rumah bersama. Mari kita letakkan kepentingan daerah di atas segalanya, dengan semangat kolaborasi dan saling menghargai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terus mengawal, menilai, dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pembangunan NTB. Setiap masukan adalah bagian penting dari upaya kita mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tutupnya.

MATARAM.Amarmedia.co.id -Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2029 diprediksi menjadi momentum krusial bagi arah demokrasi di tingkat lokal. Keberanian mendorong kader muda untuk maju sebagai kandidat kepala daerah bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat dan adaptif.

”Membuka ruang yang lebih luas bagi kader muda untuk tampil sebagai kandidat kepala daerah, adalah prasyarat utama bagi lahirnya demokrasi yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (11/4/2026).

Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, tanpa keberanian memberi panggung kepada generasi baru, NTB hanya akan mengulang pola lama yang stagnan, di mana kekuasaan berputar pada figur yang sama, sementara tantangan zaman terus berubah.

”Regenerasi itu nggak cuma pergantian usia. Tetapi pembaruan cara pandang, energi, dan keberanian untuk menghadirkan solusi yang lebih relevan bagi masa depan daerah,” tandas Didu.

Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengungkapkan, tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Di sisi lain, tuntutan masyarakat juga kian. Itu sebabnya, kebutuhan akan kepemimpinan daerah yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, menjadi semakin mendesak. 

Didu melihat adanya kecenderungan stagnasi dalam kontestasi politik lokal. Hal ini ditunjukkan dengan figur-figur yang sama terus mendominasi panggung Pilkada dari periode ke periode. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya menghambat lahirnya gagasan baru, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kompetisi politik itu sendiri.

“Jika ruang kontestasi hanya diisi oleh aktor yang sama, maka yang terjadi bukan kompetisi gagasan, melainkan sekadar pengulangan pola. Demokrasi menjadi kehilangan daya dorongnya sebagai mekanisme perubahan,” tandas Didu.

Ia menjelaskan bahwa kader muda memiliki sejumlah keunggulan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, generasi muda juga cenderung memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap inovasi kebijakan publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, hal ini menjadi penting mengingat banyaknya persoalan baru yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan berbasis data.

Menurut Didu, generasi muda juga memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan kelompok demografis produktif yang saat ini mendominasi struktur penduduk NTB. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi politik yang lebih efektif, sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.

Namun demikian, Didu tak menampik, bahwa jalan bagi kader muda untuk masuk dalam kontestasi Pilkada tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama terletak pada mekanisme rekrutmen politik di internal partai yang masih cenderung pragmatis. Partai politik, dalam banyak kasus, lebih memilih mengusung kandidat dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sudah mapan, ketimbang memberi kesempatan kepada kader muda yang masih dalam tahap membangun basis dukungan.

“Di sinilah letak persoalannya. Partai politik sering kali terjebak dalam logika jangka pendek. Padahal, jika ingin menjaga keberlanjutan organisasi dan demokrasi, mereka harus berani berinvestasi pada kaderisasi,” tegasnya.

Didu menilai bahwa pimpinan partai politik memiliki peran kunci dalam mendorong perubahan ini. Keberanian untuk memberi ruang bagi kader muda harus dibarengi dengan sistem pembinaan yang terstruktur, mulai dari pendidikan politik, penguatan kapasitas kepemimpinan, hingga pemberian panggung dalam berbagai level kontestasi. Tanpa itu, kader muda akan sulit bersaing secara setara dengan kandidat yang telah memiliki modal sosial dan politik yang kuat.

Selain peran partai, Didu juga menyoroti pentingnya sikap legowo dari para tokoh senior. Ia menekankan bahwa dalam tradisi demokrasi yang sehat, regenerasi kepemimpinan harus dipandang sebagai proses alami yang perlu didukung, bukan dihambat. Tokoh senior, menurutnya, memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai sekaligus mentor bagi generasi berikutnya.

“Sudah saatnya para senior mengambil peran sebagai pembimbing. Memberikan ruang, membuka akses jaringan, serta mentransfer pengalaman. Ini bukan soal kehilangan panggung ya.... Ini tentang memastikan kesinambungan kepemimpinan,” katanya.

*Dinasti Politik Jadi Tantangan*

Dalam analisis yang lebih tajam, Didu juga mengkritisi masih kuatnya praktik dinasti politik di sejumlah daerah. Ia menilai bahwa fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang mempersempit ruang kompetisi bagi kader muda. Ketika akses terhadap kekuasaan hanya berputar di lingkar keluarga tertentu, maka prinsip meritokrasi menjadi sulit mewujud.

“Dinasti politik harusnya tentang bagaimana peluang itu didistribusikan. Jika sejak awal sudah tidak setara, maka hasil akhirnya pun sulit mencerminkan kualitas terbaik,” ujarnya.

Menurut Didu, praktik dinasti politik juga berpotensi melemahkan akuntabilitas publik. Kedekatan personal dalam lingkar kekuasaan dapat mengaburkan mekanisme kontrol, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.

Ia menegaskan bahwa Pilkada 2029 harus menjadi titik balik untuk mengurangi dominasi dinasti politik. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan melalui kombinasi antara reformasi internal partai, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan regulasi yang mendorong kompetisi yang lebih adil.

Selain isu regenerasi dan dinasti politik, Didu juga menyoroti pentingnya pendekatan representasi dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Dalam konteks NTB yang sangat majemuk, ia menilai bahwa komposisi pasangan calon yang mencerminkan keberagaman sosial, termasuk suku dan kelompok masyarakat, menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi politik.

“Perpaduan latar belakang dalam pasangan kepala daerah harus kita akui menjadi simbol komitmen terhadap inklusivitas. Ini penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman,” jelasnya.

Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata. Representasi yang dibangun harus memiliki basis substantif, di mana masing-masing kandidat benar-benar memahami dan mampu memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Tanpa itu, representasi hanya akan menjadi alat politik yang dangkal dan tidak berdampak pada kualitas kebijakan.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa perpaduan latar belakang dalam pasangan kepala daerah juga dapat memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya keberagaman pengalaman dan sudut pandang, kebijakan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

Dalam konteks yang lebih luas, Didu melihat bahwa keberhasilan mendorong kader muda dalam Pilkada 2029 akan sangat ditentukan oleh sinergi antara berbagai aktor, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem politik yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan muda yang berkualitas.

“Ini bukan hanya tugas satu pihak. Semua elemen harus bergerak bersama. Kita perlu menciptakan ruang yang memungkinkan kader muda tumbuh, belajar, dan berkompetisi secara sehat. Dan kabar gembiranya, kita masih punya waktu untuk mewujudkan ini hingga 2029 mendatang,” ujarnya.

Karena itu, Didu mendorong agar masyarakat, khususnya pemilih muda, lebih aktif dalam mengawal proses demokrasi. Partisipasi yang kritis dan rasional dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan.

”Jika kita ingin demokrasi daerah kita lebih berkualitas, maka kita harus berani berubah. Memberi ruang bagi kader muda sebuah keharusan. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam siklus lama yang tidak membawa kemajuan berarti,” pungkasnya. (Didu)

Mataram.Amarmedia.co.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP mewakili Bupati Sumbawa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) strategis antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kepala Daerah serta kepala Bappeda se-Provinsi NTB. Acara yang dibuka oleh Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, ini berlangsung di Ruang Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026).

Rakor ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi pemerintah pusat, terutama dalam menghadapi tantangan agraria yang kian kompleks.

Kepada amarmedia.co.id, Doktor Budi akrab disapa menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ruang diskusi terbuka yang sangat berharga bagi pemerintah kabupaten. Menurutnya, arahan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, sangat dibutuhkan untuk mengurai sumbatan persoalan tata ruang di tingkat lokal.

"Ini menjadi wadah bagi kami untuk menyampaikan aspirasi dan kendala nyata di lapangan. Kami mendapatkan arahan langsung guna menyelesaikan persoalan tata ruang dan pertanahan agar sinkron dengan visi pembangunan nasional," ujar Doktor Budi

Sekda menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa fokus pada tiga isu utama yang menjadi perhatian Menteri pelayanan pertanahan, penataan ruang, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Menanggapi arahan Gubernur mengenai ketahanan pangan dan sertifikasi aset, Sekda memaparkan kondisi spesifik yang dihadapi Kabupaten Sumbawa. Sebagai lumbung pangan di NTB, Sumbawa menghadapi dilema antara akselerasi investasi industri dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dengan masuknya berbagai investasi besar di sektor pertanian dan peternakan terintegrasi, pemetaan tata ruang yang presisi sangat mendesak agar lahan produktif tidak tergerus secara liar.

Selaras dengan komitmen Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa juga tengah memacu sertifikasi aset-aset daerah guna memperkuat administrasi dan nilai ekuitas pemerintah daerah.

Sinkronisasi tata ruang kabupaten menjadi kunci agar para investor yang masuk ke Sumbawa memiliki kepastian hukum, sehingga tidak ada hambatan administratif di masa mendatang.

Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Dikatakannya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menekankan bahwa pengendalian alih fungsi lahan adalah kunci mutlak. Hal ini senada dengan langkah proaktif yang ingin diambil Pemkab Sumbawa dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian sambil tetap membuka diri terhadap industri.

"Langkah percepatan sertifikasi aset dan sinkronisasi tata ruang ini sangat penting sebagai dasar penguatan nilai daerah dan dukungan terhadap skema pembiayaan pembangunan ke depan," tambah Sekda.

Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan tata ruang yang rapi dan status lahan yang jelas, Kabupaten Sumbawa optimis dapat meningkatkan daya saing investasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan produktivitas petani.(AM)

Mataram.Amarmedia.co.id, 10 April 2026 – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal membuka acara Rapat Koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta seluruh Kepala Daerah se-NTB yang berlangsung di Ruang Tambora Kantor Gubernur NTB, Jum’at (10/04).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB menegaskan bahwa tata ruang merupakan instrumen krusial yang menjadi titik tolak bagi berbagai kebijakan di bidang investasi, pembangunan, dan sosial.

"Saat ini, pemerintah pusat telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyesuaian tata ruang yang belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, termasuk pengembangan industri terkait," ujar Gubernur NTB.

Menyikapi kekhawatiran terkait terhambatnya pembangunan akibat belum sinkronnya tata ruang antara provinsi dan kabupaten/kota, Pemprov NTB telah mengambil langkah proaktif. Pemerintah provinsi secara terbuka telah mengundang para investor untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan mereka, termasuk memetakan kemungkinan revisi tata ruang yang perlu diakomodasi dalam waktu dekat. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian hukum dan kenyamanan bagi para pelaku usaha.

Selain fokus pada isu tata ruang, Rapat Koordinasi ini juga menjadi momentum penting bagi pengamanan aset daerah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov NTB dan Kementerian ATR/BPN.

Gubernur memaparkan bahwa dari total lebih dari 1.400 aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB, saat ini baru sekitar 20% yang telah memiliki sertifikat resmi.

"Ke depan, melalui sensus aset yang telah kita lakukan, kita akan mempercepat proses sertifikasi sebagai dasar penguatan nilai ekuitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka mendukung berbagai skema pembiayaan pembangunan ke depan," tegasnya.

Melalui kehadiran Menteri ATR/BPN, Pemprov NTB berharap forum koordinasi ini dapat menjadi ruang diskusi terbuka bagi para wali kota, bupati, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan aspirasi dan kendala di lapangan, sekaligus mendapatkan arahan langsung dari pemerintah pusat guna menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan pertanahan di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam arahannya menyampaikan bahwa terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian pihaknya, yakni persoalan pertanahan, tata ruang, serta alih fungsi lahan.

“Kami fokus pada tiga hal. Pertama isu pertanahan, kedua tata ruang secara umum, dan ketiga terkait alih fungsi lahan yang harus dikendalikan,” tegas Nusron.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara akselerasi pembangunan dan perlindungan lahan, khususnya dalam mendukung visi ketahanan pangan nasional. Pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya, adalah kunci mutlak agar kebijakan strategis dapat berjalan selaras tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup serta produktivitas sektor pertanian.

Pertemuan strategis ini diharapkan menjadi langkah maju dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, guna mengurai berbagai tantangan agraria dan tata ruang secara komprehensif demi kemajuan daerah. (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id– Kepala Samsat Sumbawa, Syaharuddin, SE, memberikan apresiasi tinggi terhadap terobosan pelayanan yang terus dilakukan oleh jajaran Bapenda Sumbawa. Salah satunya melalui kegiatan Samsat Night yang digelar di area Car Free Night (CFN) Lapangan Pahlawan malam ini.

Syaharuddin menegaskan bahwa inisiatif jemput bola ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas instansi untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya.

Dalam keterangannya, Sabtu 11 April 2026, Syaharuddin Daeng akrab disapa merasa bangga dengan sinergi yang terbangun. Baginya, memberikan kemudahan akses layanan adalah kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

"Mantap Bapenda Sumbawa beserta jajarannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama Samsat Sumbawa untuk memberi apresiasi dan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraannya di kegiatan CFN nanti malam," ungkap Syahruddin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kehadiran Samsat di tengah pusat keramaian merupakan strategi penting dalam memajukan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Hal ini bagian dari bentuk kontribusi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Terima kasih Pak Kabid dan jajaran atas supportnya di giat CFN malam nanti," tambahnya.

Layanan STNK 5 Tahun di Alas: Didukung Dana Sharing Opsen

Selain fokus pada kegiatan malam nanti, Syaharuddin juga membawa kabar baik mengenai peningkatan infrastruktur layanan di wilayah Sumbawa. Rencana perluasan layanan administrasi kendaraan, khususnya perpanjangan STNK 5 tahun, kini sudah memasuki tahap persiapan akhir.

Layanan ini telah mendapatkan persetujuan (ACC) dari Dirlantas Polda NTB. Menariknya, pemenuhan infrastruktur pendukung untuk layanan ini akan disokong penuh melalui skema dana sharing Opsen dari Bapenda Kabupaten Sumbawa.

"Insya Allah, bulan Agustus mendatang kita akan melakukan launching pelaksanaan layanan STNK 5 tahun di Drive Thru Alas. Terkait infrastruktur pelayanannya, akan disuport oleh Bapenda Kabupaten Sumbawa melalui dana sharing Opsen," jelas Syaharuddin.

Pemanfaatan dana Opsen ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas fasilitas publik. Dengan adanya layanan di Alas, masyarakat di wilayah barat Sumbawa seperti alas Barat, Rhee, Utan tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kota Sumbawa Besar untuk mengurus siklus lima tahunan kendaraan mereka.

"Saat ini kita tinggal menunggu persiapan perangkat pendukungnya saja. Harapannya, ini menjadi kado bagi masyarakat untuk pelayanan yang lebih cepat dan dekat. Gass Pull! pungkasnya.

Sumbawa.Amarmedia.co.id – Ada kabar gembira bagi warga Sumbawa yang ingin mengurus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa harus mengganggu jam kerja. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui layanan Samsat Night kembali hadir menyapa masyarakat di lokasi Car Free Night (CFN) Lapangan Pahlawan nanti malam (11/4)

Layanan jemput bola ini sengaja dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan yang sibuk di siang hari, sekaligus memberikan suasana bayar pajak yang lebih santai sambil menikmati hiburan malam minggu.

Bapenda tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menyiapkan kejutan khusus bagi para wajib pajak yang taat. 

Kepada awak media, Sabtu 11 April 2026, mewakili kepala Bapenda Sumbawa melalui Kabid Penagihan dan pemeriksaan Pajak, Muhammad Yakub, SE, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momen ini. Ia menekankan bahwa kepatuhan membayar pajak akan langsung diganjar dengan apresiasi kecil namun berkesan.

 "Ayo bayar Pajak Kendaraan Bermotor anda nanti malam di Samsat Night lokasi CFN Lapangan Pahlawan. Sebagai bentuk apresiasi, kami memberikan hadiah souvenir menarik atas pembayaran PKB anda di stand Layanan Samsat Keliling," ujar Jakub.

Kenapa Harus ke Samsat Night? karena Praktis."Tidak perlu mengantre lama di kantor induk pada jam kerja, Lokasi Strategis Berada di pusat keramaian CFN Lapangan Pahlawan Sumbawa, bisa sambil jalan-jalan atau kulineran. Menarik lagi, ada Hadiah Langsung. Khusus malam ini, ada souvenir cantik menanti Anda di stand" ujarnya.

Ia mengingatkan untuk warga yang ingin membayar agar jangan lupa membawa dokumen persyaratan seperti STNK asli dan KTP asli sesuai nama di STNK untuk mempercepat proses layanan.

"Sampai jumpa nanti malam di Lapangan Pahlawan! Mari menjadi warga bijak yang taat pajak demi pembangunan daerah yang lebih baik" pungkasnya

Kolaborasi Kuat demi Optimalisasi PAD

Kegiatan ini mendapat apresiasi penuh dari Kepala Samsat Sumbawa, Syahruddin, SE. Beliau menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata kolaborasi antar instansi untuk mempermudah masyarakat sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Mantap Bapenda Sumbawa beserta jajarannya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama Samsat Sumbawa untuk memberi apresiasi dan hadiah kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraannya di kegiatan CFN nanti malam," ungkap Syahruddin.

Lebih lanjut, Syahruddin menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi penting dalam memajukan daerah.

"Hal ini bagian dari bentuk kontribusi dalam rangka optimalisasi PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Terima kasih Pak Kabid dan jajaran atas support-nya di giat CFN nanti malam " tambahnya.  (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id- Pelarian terduga pelaku pencurian inventaris milik SDN Badas berinisial DS (18) akhirnya terhenti. Personel Polsek Labuan Badas berhasil mengamankan pelaku di depan Kantor KUA Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, Kamis malam (09/04/2026).

Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pengaduan Kepala Sekolah SDN Badas, Ibu Dwi Handayani, pada 25 Maret 2026 lalu. Berdasarkan olah TKP, pelaku diduga masuk ke ruang guru melalui lubang ventilasi jendela, membongkar lemari, serta menggasak satu set panci dan sebuah unit kipas angin.

Kapolres Sumbawa AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S.I.K, melalui Kapolsek Labuan Badas Iptu Eko Riyono, S.H.,M.Si., menjelaskan bahwa keberhasilan penangkapan ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, khususnya keluarga pelaku sendiri.

"Kami mendapatkan informasi krusial dari paman pelaku mengenai keberadaan keponakannya. Pihak keluarga mengaku merasa jengkel dan malu atas perilaku pelaku yang selama ini meresahkan, sehingga mereka memilih kooperatif dengan pihak kepolisian," jelas Kapolsek.

Mendapat informasi tersebut, Aiptu Gunardi langsung bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 20.02 WITA, pelaku berhasil ditemukan dan diamankan tanpa perlawanan untuk kemudian dibawa ke Mapolsek Labuan Badas guna proses penyidikan lebih lanjut.

Setelah mengamankan pelaku, tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil menyita barang bukti berupa satu unit kipas angin dari tangan seorang warga di Dusun Badas yang menjadi tempat pelaku menjual barang hasil curiannya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa pemuda asal Desa Mokong ini ternyata sudah melakukan aksi pencurian lebih dari satu kali di lokasi berbeda. Saat ini, pelaku beserta barang bukti telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku." ujar Iptu Eko Riyono.

Situasi di wilayah hukum Polsek Labuan Badas pasca penangkapan terpantau aman dan kondusif. Polri mengapresiasi keberanian keluarga pelaku yang turut membantu penegakan hukum demi ketertiban lingkungan. (AM)

Sumbawa Besar.Amaredia.co.id – Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Samapuin, menjadi saksi hangatnya silaturahim antara tokoh ulama internasional, Prof.Dr. K.H. Din Syamsuddin, M.A., dengan warga setempat pada momentum Halalbihalal, Jumat (10/4/2026).

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., tokoh masyarakat Dr. A. Rachman Alamudy, Kapolsek Sumbawa, serta Babinsa Samapuin Ketua dan Sekretaris LPM Samapuin, Achmad Fachri SH dan Abdul Ma'ruf Rahmat. Kehadiran Prof. Din yang juga merupakan putra daerah kebanggaan Sumbawa ini disambut antusias oleh jamaah yang memadati masjid.

Dalam tausiyahnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Umum MUI Pusat ini berbagi kisah perjalanan hidupnya yang melintasi berbagai organisasi besar di Indonesia. Lahir dan besar di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU), namun kemudian dipercaya memimpin Muhammadiyah, Prof. Din menegaskan bahwa perbedaan organisasi bukanlah alasan untuk berpecah belah.

"Organisasi itu hanyalah alat perjuangan, bukan tujuan (ghoyah). Tujuannya sama: Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan umat Islam. Jangan sampai perbedaan organisasi menjadi bahan pertentangan di antara kita," pesan Prof. Din di hadapan warga Samapuin.

Pengasuh dan pendiri PMI Dea Malela ini  mengingatkan agar masyarakat waspada terhadap upaya adu domba yang sering kali merusak persatuan umat, terutama di tingkat akar rumput. Prof. Din menekankan pentingnya menjaga kerukunan seperti kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah yang disatukan oleh iman.

Pesan Persatuan Dunia Islam dari Samapuin Sumbawa

Tidak hanya bicara soal lokal, Prof. Din juga menyampaikan kegelisahannya terhadap kondisi dunia Islam saat ini, khususnya agresi yang menimpa Iran dan Palestina. Beliau mengungkapkan sedang memprakarsai sebuah dokumen mendesak terkait persatuan umat Islam sedunia untuk peradaban baru.

"Kami sedang menyusun pesan kepada seluruh dunia agar umat Islam bersatu menghadapi tantangan global. Tidak saatnya lagi kita mempersoalkan perbedaan kecil di saat saudara-saudara kita menghadapi ujian berat," tambahnya.

Motivasi untuk Anak Muda: "Dulu Saya Penjual Pisang Goreng"

Suasana menjadi cair saat Prof. Din memberikan motivasi kepada anak-anak Kelurahan Samapuin. Dengan rendah hati, beliau menceritakan masa kecilnya yang penuh perjuangan.

"Saya ini orang kampung, dulu pernah jual pisang goreng. Tapi jangan pernah menyerah. Saya dorong anak-anak di Samapuin untuk terus belajar, jangan hanya tamat SD. Gantungkan cita-citamu setinggi langit," ujar tokoh yang dikenal luas di kancah internasional ini.

Sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat, acara ditutup dengan pemberian surprise doorprize kepada anak-anak kelas 6 SD yang hadir. Prof. Din berharap dari Kelurahan Samapuin akan lahir generasi-generasi hebat yang mampu berkiprah di tingkat nasional maupun internasional, namun tetap memiliki akar spiritual yang kuat.

Acara Halalbihalal ini ditutup ramah tamah antar warga, memperkuat komitmen masyarakat Samapuin untuk menjaga semangat kerukunan dan persatuan. (AM)

Penulis: Abdul Ma'ruf Rahmat

Sumbawa, Amarmedia.co.id - 10 April 2026 — Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama BAZNAS Kabupaten Sumbawa resmi melaksanakan launching Program Desa Sadar Zakat yang dipusatkan di Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang. Kegiatan berlangsung di Masjid Al-Muttaqin pada Jumat (10/4/2026) usai pelaksanaan salat Jumat dan dihadiri ratusan masyarakat serta unsur pemerintah daerah.

Launching program ini dihadiri langsung oleh Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sumbawa. Dihadiri pula doleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa H. Faisal Salim, S.Ag., M.M.Inov, Kepala Kementerian Haji dan Umroh H. Ardi Suzami, S.Hi., M.M.Inov. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong penguatan peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial di daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Desa Brang Kolong ditetapkan sebagai salah satu pilot project Desa Sadar Zakat di Kabupaten Sumbawa. Penetapan ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem pengelolaan zakat berbasis desa yang lebih terstruktur, transparan, dan berkelanjutan.

Camat Plampang, Sudarli, S.Pt., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program di wilayahnya. Ia menilai bahwa Desa Sadar Zakat merupakan inovasi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat sekaligus memperkuat kepedulian sosial.

Menurutnya, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah desa, tokoh agama, serta masyarakat. Ia berharap program ini mampu menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kecamatan Plampang maupun di Kabupaten Sumbawa secara umum.

Selanjutnya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa, Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov, menyampaikan laporan terkait kondisi dan potensi zakat di daerah. Ia mengungkapkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sumbawa sangat besar, terutama dari sektor pertanian dan peternakan, namun masih perlu dioptimalkan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis masyarakat.

Program Desa Sadar Zakat, lanjutnya, menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan literasi zakat sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Sebelum sambutan Bupati, dilakukan penyerahan bantuan dari BAZNAS kepada Masjid Al-Muttaqin sebesar Rp10.000.000. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang berpusat di masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat.

Selain itu, BAZNAS juga menyalurkan bantuan konsumtif kepada 100 mustahik di Desa Brang Kolong. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa zakat yang dihimpun dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Momen launching semakin bermakna dengan adanya partisipasi langsung dari masyarakat dalam menunaikan zakat. Salah satu warga, Sahabuddin, menyerahkan zakat berupa satu ekor sapi kepada BAZNAS. Selain zakat ternak, masyarakat juga menyerahkan zakat dalam bentuk gabah dan bawang merah sebagai hasil pertanian.

Penyerahan zakat secara langsung ini menjadi simbol kuat tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa program yang diluncurkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi langsung diimplementasikan oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menegaskan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa melalui Program Desa Sadar Zakat, pemerintah daerah ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat agar zakat dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak nyata.

“Zakat bukan hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga kekuatan sosial yang mampu mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga berharap Desa Brang Kolong dapat menjadi contoh sukses yang dapat direplikasi di desa-desa lain. Ia mengajak seluruh kepala desa untuk aktif berperan dalam mengedukasi masyarakat serta mendukung pengelolaan zakat di wilayah masing-masing.

Kepala Desa Brang Kolong, H. Ahmad, SH, menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Ia menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan yang diberikan serta komitmennya untuk menjadikan desanya sebagai model Desa Sadar Zakat yang berhasil.

Menurutnya, program ini membuka peluang besar dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat serta memperkuat nilai kebersamaan. Ia juga optimistis bahwa dengan dukungan semua pihak, program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata.

Antusiasme juga terlihat dari para kepala desa se-Kabupaten Sumbawa yang hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menyatakan kesiapan untuk mengadopsi program serupa di desa masing-masing sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran ratusan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bukti tingginya dukungan terhadap Program Desa Sadar Zakat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BAZNAS, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu berjalan secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Sumbawa.

Launching Desa Sadar Zakat di Desa Brang Kolong tidak hanya menjadi seremoni, tetapi juga menjadi titik awal gerakan bersama dalam membangun kesadaran zakat di tingkat desa. Ke depan, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat aktif dalam menunaikan zakat, sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat.(AM)

Sumbawa Besar, NTB.Amarmedia.co.id-- Dalam upaya memastikan kesiapan operasional serta memberikan motivasi langsung kepada personel di tingkat kewilayahan, Kapolres Sumbawa, AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H., S.I.K., melaksanakan rangkaian kunjungan kerja (Kunker) ke tiga Polsek jajaran, yakni Polsek Utan, Polsek Rhee, dan Polsek Sumbawa, pada Rabu (08/04/2026).

Didampingi Wakapolres Sumbawa KOMPOL Didik Harianto, S.H., beserta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Sumbawa, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk melakukan pengawasan, pembinaan, sekaligus silaturahmi tatap muka bersama seluruh personel di garis depan.

Mengawali agenda di setiap Polsek, Kapolres Sumbawa melakukan pengecekan mendalam terhadap kondisi fisik Markas Komando (Mako). Pemeriksaan meliputi kebersihan ruang kerja, kelayakan sarana prasarana pelayanan publik, hingga kondisi kamar sel tahanan.

Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung tugas kepolisian berada dalam kondisi prima untuk memberikan pelayanan terbaik dan rasa nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum maupun administrasi.

Dalam sesi tatap muka, AKBP Marieta menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi anggota yang tetap menjalankan tugas secara maksimal meskipun di tengah keterbatasan jumlah personel. Ia menegaskan bahwa pimpinan Polres Sumbawa terus berupaya mengusulkan penambahan anggota ke tingkat Polda serta memperjuangkan peningkatan status Polsek Sumbawa menjadi Prarular.

Beberapa poin penekanan utama yang disampaikan Kapolres dalam arahannya antara lain, Gardu terdepan Polri di desa diharapkan terus memperkuat komunikasi dengan perangkat desa/kelurahan serta merawat kendaraan dinas dengan baik menggunakan dana operasional yang tersedia, Tegasan keras diberikan agar tidak ada satu pun personel yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Integritas adalah harga mati dalam menjaga nama baik institusi, Seluruh anggota diminta memahami regulasi terbaru, termasuk implementasi KUHP yang baru, guna menghindari kesalahan prosedur dalam penegakan hukum di lapangan.

Kapolres menekankan pentingnya kerja sama antar-fungsi. "Hilangkan ego sektoral. Setiap fungsi harus saling mendukung karena kita adalah satu kesatuan yang bertujuan memberikan rasa aman bagi masyarakat," tegasnya.

Selain memberikan arahan, kunjungan ini juga digunakan untuk menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi personel di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi selama kunjungan, situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Utan, Rhee, dan Sumbawa secara umum berada dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif.

Rangkaian kegiatan yang dimulai sejak pagi hari tersebut berakhir pada sore hari di Mapolsek Sumbawa. Seluruh prosesi kunjungan kerja dan tatap muka berjalan dengan aman, lancar, serta ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol soliditas internal Polres Sumbawa. (MA)

Mataram.Amarmedia.co.id- Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal secara resmi melantik Abul Chair, Ak sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang berlangsung di Pendopo Gubernur, Kamis 09 April 2026. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2026 yang ditetapkan pada 17 Maret 2026.

"Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ucap gubernur melantik.

Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB mengingatkan bahwa dalam ajaran Islam terdapat ibadah sholat dilakukan secara berjamaah. Sholat yang dilakukan sendiri-sendiri akan mendapatkan pahala hanya satu tetapi kalau dilakukan secara berjamaah maka pahalanya dua puluh tujuh kali lipat. Untuk itu, membangun NTB harus dilakukan berjamaah dan kolaborasi bersama. 

"Mari kita berjamaah untuk membangun NTB, sehingga kita mendapatkan 27 kali lipat pahalanya. Mudah-mudahan niat baik dan ikhtiar membangun NTB ke depan diridhoi, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah SWT," harap Miq Iqbal.

Miq Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Sekda NTB yang baru dilantik, semoga ini menjadi awal yang baik mewujudkan tata kelola birokrasi yang lebih terarah. Gubernur mengakui bahwa selama setahun ini dirinya belum maksimal membangun networking di luar karena harus berkantor setiap hari disebabkan belum adanya Sekda NTB Definitif. Sehingga agenda besar di luar daerah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. 

"Alhamdulillah hari ini kita sudah punya Sekda. Pak sekda nanti kita jarang bertemu karena saya harus banyak kegiatan diluar untuk mengkonsolidasikan program kita NTB. Nanti pak Sekda yang mengurus NTB dari dalam," ungkap Miq Iqbal 

Gubernur mengungkapkan bahwa roda kepemimpinan sudah berjalan selama setahun dan alhamdulillah pemerintah Provinsi NTB sudah membangun pondasi yang cukup kuat. Miq Iqbal memilih membangun NTB tidak untuk berlari dengan suasana rapuh. Beliau memilih berlari sedikit lebih pelan tetapi dengan pondasi yang kuat.

"Bapak sekarang sudah dilantik hari ini insyaallah pondasi kita sudah cukup kuat untuk melangkah," tegasnya dengan bangga

Miq Iqbal juga menambahkan bahwa siapapun yang mencintai tanah ini, siapapun yang mencintai provinsi ini maka dia adalah orang NTB. Karena itu, selamat datang dan jadilah warga NTB yang merupakan bagian dari keluarga besar kami di NTB. Gubernur yakin bahwa siapa pun yang pernah ke NTB pasti akan merasa aman. 

"Kita sama-sama mencintai NTB dan mengabdi untuk membangun NTB ke depannya. Saya yakin budaya latar belakang bapak dengan budaya kami di NTB tidak jauh sehingga tidak sulit buat bapak untuk mencintai NTB seperti bapak mencintai tanah kampung halaman bapak sendiri," harap Miq Iqbal pada Sekda NTB yang baru.

Seperti diketahui, Sekda NTB, Abul Chair yang dilantik hari ini merupakan pria kelahiran Madura dan menjabat sebagai kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur.

Dalam pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB, Forkompinda Provinsi NTB serta seluruh Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (Manikpkominfo)

Oleh Asmediati

BAGI saya, perilaku Generasi Z di media sosial itu unik. Mereka punya akun di berbagai platform, khususnya Instagram, tapi sebagian akun itu sepi. Nyaris tanpa unggahan. ‘Zero post’.

Bahkan, tak jarang konten yang sempat dibagikan justru dihapus kembali.

Berbeda dengan Gen Milenial atau X. Media sosial mereka ramai oleh foto, status, dan cerita personal. Perilaku Gen Milenial atau X ingin terlihat, sementara Gen Z ingin melihat tanpa terlihat.

Kalaupun sesekali terlihat, lebih sering unggahan Gen Z tak terlihat.

Sudah pasti, tak terlihat di situ bukan berarti Gen Z tidak aktif. Mereka generasi ‘digital natif’ yang sulit melepaskan ponsel dari genggamannya. Kepala mereka sering menunduk. Jari mereka terus menggulir layar, teliti melihat atau membaca sebuah konten yang ditemukan, menyukai, menyimpan, mengikuti tren, dan lainnya.

Mereka ada, tapi seolah tak ada.

Fenomena ‘zero post’ bukan istilah akademik yang baku, tapi cukup populer dalam membaca perilaku digital Generasi Z, bahkan Generasi Alpha. 

Istilah ini merujuk pada akun yang hampir tidak pernah memposting apa pun di ‘feed’ media sosial mereka. Kosong. Atau hanya menyisakan satu-dua unggahan lama sebagai penanda bahwa akun itu pernah membagikan konten.

Gen Z dan Alpha tetap konsumen aktif. Mereka menonton video pendek, membaca komentar, mengikuti isu, bahkan terlibat dalam percakapan, tapi lebih sering melalui ruang privat seperti pesan langsung atau grup kecil sesama mereka.

Ada beberapa lapis alasan yang menjelaskan mengapa generasi ini memilih jalan “tidak terlihat”. 

Mereka sadar akan privasi. 

Generasi Z tumbuh bukan dalam euforia awal media sosial, melainkan dalam fase ketika risiko digital sudah nyata seperti kebocoran data, perundungan daring, hingga jejak digital yang bisa menghantui masa depan.

Mereka belajar dari generasi sebelumnya yang terlalu mudah berbagi. Prinsipnya, apa yang tidak diunggah, tidak bisa disalahgunakan.

Alasan lain adalah tekanan sosial yang kian halus tetapi kuat. 

Media sosial bukan lagi sekadar ruang berbagi, tapi juga arena kurasi diri. Hidup terasa seperti panggung yang menuntut kesempurnaan. Harus bahagia, harus produktif, atau harus menarik. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit yang memilih mundur. Bukan keluar dari media sosial, tapi keluar dari tuntutan untuk tampil.

Selain itu, terjadi kelelahan digital. Arus informasi yang tak pernah berhenti melahirkan kejenuhan. Setiap hari ada tren baru, standar baru, bahkan kecemasan baru. Dalam situasi seperti itu, menjadi penonton terasa lebih ringan daripada menjadi pencipta. Konsumsi lebih nyaman daripada produksi.

Berikutnya, pergeseran ruang ekspresi. Banyak dari mereka sebenarnya tetap aktif, tapi tidak di ruang publik. Mereka memiliki akun kedua, akun privat, atau lingkaran kecil tempat mereka merasa lebih nyaman dan aman. 

Di sana, mereka bisa lebih jujur, lebih cair, tanpa tekanan audiens yang luas.

Dengan kata lain, mereka tidak berhenti berekspresi. Mereka hanya memindahkan panggungnya.

Fenomena ini juga bisa dibaca sebagai kritik diam-diam terhadap budaya media sosial itu sendiri. Setelah era ‘over-sharing’, di mana segala hal dibagikan, dari yang remeh hingga yang intim, lahir generasi yang justru memilih menyaring, bahkan menahan diri.

Ada semacam kesadaran baru bahwa eksistensi tidak selalu harus terlihat. Bahwa nilai diri tidak harus ditentukan oleh jumlah unggahan, jumlah suka, atau jumlah pengikut.

Dalam konteks ini, ‘zero post’ bukanlah ketiadaan, melainkan pilihan.

Ya, pilihan untuk mengontrol diri. Pilihan untuk menjaga batas. Pilihan untuk tidak selalu ikut arus.

Menariknya, pilihan ini juga mengubah cara kita memahami kehadiran di ruang digital. Jika dulu kehadiran diukur dari visibilitas, seberapa sering muncul, seberapa ramai interaksi, kini kehadiran bisa bersifat diam. Tidak tampak, tapi tetap ada. Tidak bersuara, tapi tetap menyimak.

Generasi ini mengajarkan bahwa menjadi pengamat juga merupakan posisi yang aktif. Bahkan, dalam banyak hal, lebih reflektif. Mereka melihat lebih banyak, menyerap lebih dalam, dan sering kali lebih kritis terhadap apa yang mereka konsumsi.

Dari fenomena ini, ada pelajaran penting yang bisa kita tarik. Tidak semua hal perlu dibagikan. Di tengah budaya yang mendorong keterbukaan tanpa batas, kemampuan untuk menahan diri justru menjadi bentuk kedewasaan.

Dan, generasi ‘zero post’ menunjukkan bahwa kehati-hatian adalah bagian dari kecerdasan.

Relasi sosial tidak selalu harus luas. Ada pergeseran dari kuantitas ke kualitas. Dari ingin dilihat banyak orang menuju ingin dipahami oleh orang yang tepat.

Eksistensi mereka, diam bukan berarti pasif. Dalam dunia yang serba reaktif, memilih tidak bereaksi bisa menjadi bentuk kontrol diri yang kuat.

Barangkali kita memang sedang menyaksikan fase baru dalam budaya digital. Dari yang semula berisik dan penuh pamer, menuju yang lebih sepi dan selektif. Dari yang serba terbuka, menuju yang lebih terjaga.

Jika generasi sebelumnya berlomba untuk terlihat, generasi ini justru belajar untuk tidak selalu terlihat. Dan mungkin, di situlah letak paradoks sekaligus kekuatannya. Mereka tidak ingin dilihat semua orang, tapi ingin dipahami oleh orang yang tepat.

Di dunia yang makin bising, pilihan untuk diam ternyata bukan berarti kehilangan suara, namun cara elegan untuk tetap utuh menjaga privasi dan kewarasan diri.[]

Rapat yang berlangsung pada Rabu, 8 April 2026, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumbawa, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov. Sidang ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta para pejabat teras lingkup Pemkab Sumbawa.

Apresiasi Kinerja "Jarot-Ansori" dan Filosofi Bagerik

Dalam laporannya, juru bicara Pansus, H. Zainuddin Sirat memberikan apresiasi tinggi atas capaian nyata Pemerintahan Jarot-Ansori yang baru dilantik pada 2025 lalu. Pansus menilai pemerintah berhasil melakukan lobi anggaran pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai total Rp380 miliar untuk tiga ruas strategis: Batu Dulang-Tepal, Tepal-Batu Rotok, dan Lenangguar-Teladan.

"Kami mengapresiasi kolaborasi apik Bupati dan Wakil Bupati dalam mengamalkan Filosofi Bagerik'. Di tengah keterbatasan APBD akibat refocusing, pemerintah mampu menjemput dana pusat untuk membangun infrastruktur Sumbawa," ujar H. Zainuddin Sirat.

Selain proyek besar, Pansus juga memuji langkah cepat pemeliharaan rutin (patching jalan) di puluhan ruas jalan kota dan desa, seperti Jalan Diponegoro, Bung Karno, hingga akses menuju Olat Rarang.

Catatan Kritis: Waktu Pelaksanaan dan Evaluasi Ropang

Meski memberi apresiasi, Pansus memberikan catatan tegas terkait teknis pelaksanaan di lapangan diantaranya 

Pansus meminta pemeliharaan jalan dilakukan pada awal tahun (Triwulan I atau II). Kebiasaan mengerjakan proyek di akhir tahun dinilai kurang tepat karena tingginya curah hujan yang membuat jalan cepat rusak kembali.

Pansus meminta pertanggungjawaban dinas teknis terkait perbaikan jalan di Kecamatan Ropang yang dianggap belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pansus menyoroti beberapa titik krusial yang membutuhkan intervensi segera yaitu SPAM Desa Kelungkung, Anggaran Rp1,58 miliar pada 2025 dinilai belum tuntas karena masalah teknis pipa. Pansus meminta penggantian pipa menjadi jenis Pressure Nominal (PN) 20 agar mampu menahan debit air dari sumber Batu Dulang.

Pansus mendorong penataan bantaran sungai di wilayah Brang Biji-Samapuin melalui pembangunan talud dan penguatan tebing pengaman secara terpadu.

Jalan Langam-Mamak menjadi sorotan tajam karena sudah 27 tahun belum tersentuh perbaikan. Ruas ini bersama jalur Simpang Rhee-Seseng dan akses Bajo (Utan) diminta menjadi prioritas utama tahun depan.

Jembatan Cinta (Alas). Pembangunan jembatan penghubung tiga desa di Kecamatan Alas (Desa Luar, Baru, dan Kalimango) dinilai mendesak sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan siswa di wilayah tersebut.

Laporan disusun dan dirumuskan oleh para anggota Pansus sebagai berikut H. Zainuddin Sirat (Ketua), H. Zohran, SH (Wakil Ketua), Syamsul Hidayat, SE., M.Si. (Sekretaris), dengan para anggota H. Andi Mappelepui, Gathan Hanu Cakita, H. Jabir, S.Pd.,Bunardi, A.Md.Pi.,Muhammad Zain, S.AP.,Andi Rusni, SP., MM.,Muhammad Tahir, SH.,Sri Wahyuni, Alen Taryadi, SH. M. dan Taufik

Pansus berharap seluruh rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh dinas teknis guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa, Amarmedia.co.id 8 April 2026 — Bertempat di ruang kerja Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gita Liesbano, S.H., M.Kn., politisi PDI Perjuangan, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan aksi gotong royong bersih yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama tim teknis.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah nyata dan strategis dalam menjawab persoalan kebersihan, khususnya maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di sejumlah titik.

“Ini adalah bentuk kepedulian dan sinergi yang patut diapresiasi. Kegiatan ini juga sangat membantu kami selaku pihak legislatif dalam mendorong terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata,” ujarnya.

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menekan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan bersama.

Lebih lanjut, Gita berharap kegiatan gotong royong tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Edukasi kepada masyarakat, penegakan aturan terhadap TPS liar, serta penguatan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat penting,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Shakti Bitongo, S.T., M.Eng., menegaskan komitmen pihaknya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah melalui kerja kolaboratif dan penguatan sarana pendukung.

“Kami terus mengoptimalkan peran tim teknis di lapangan, termasuk peningkatan layanan pengangkutan sampah serta dukungan sarana dan prasarana seperti armada truk sampah dan alat berat. Ini merupakan bagian dari upaya kami dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sekaligus mendukung target daerah dalam meraih penghargaan Adipura. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (9/4), ini menjadi momentum penting dalam memperkokoh sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa LKD dan LKK, yang mencakup RT, RW, PKK, LPM, Posyandu, hingga Karang Taruna, bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar warga.

"Lembaga-lembaga ini adalah mitra strategis pemerintah. Saya sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu yang telah melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Eksistensi kalian adalah kunci dalam memastikan pelayanan dasar—mulai dari kesehatan melalui Posyandu hingga kerukunan warga melalui RT/RW—berjalan dengan baik," ujar Bupati di hadapan 165 perwakilan desa dan kelurahan se-Kabupaten Sumbawa.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya adaptasi terhadap regulasi terbaru, seperti transformasi Posyandu dan penguatan peran Karang Taruna. Ia menegaskan bahwa posisi LKD dan LKK kini semakin kuat secara hukum untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD untuk memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan ini.

"Kami menyadari penguatan lembaga memerlukan dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, saya berkomitmen memprioritaskan alokasi anggaran pendukung melalui APBD maupun DPA perangkat daerah terkait. Saya juga meminta komitmen serupa dari Pemerintah Desa agar meningkatkan anggaran operasional LKD/LKK melalui APBDes," tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh elemen, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, untuk bekerja secara kolaboratif dan partisipatif. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat visi pembangunan daerah yang inklusif.

"Mari kita bangun Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera dengan semangat kebersamaan. Dengan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan, kita songsong masa depan menuju Indonesia Emas," tutup Bupati.

Acara ini turut dihadiri oleh Asisten I dan III, Kepala Perangkat Daerah, Ketua TP-PKK Kabupaten Sumbawa, serta para Camat dan Lurah se-Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.– Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran lembaga kemasyarakatan desa maupun kelurahan (RT, RW, LPM, Posyandu, PKK, Karang Taruna) sebagai garda terdepan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dalam gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tingkat Kabupaten Sumbawa tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT, Kantor Bupati Sumbawa, pada Kamis (9/4/2026) ini menjadi ruang sinergi bagi perangkat daerah, maupun kecamatan, desa dan kelurahan peserta yang terdiri dari Camat, Lurah, Kepala Desa, hingga perwakilan pengurus RT, RW, kelompok PKK RT/Kelompok PKK RW maupun Kelompok PKK Dusun, Posyandu, dan Karang Taruna se-Kabupaten Sumbawa.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, saat membuka acara secara resmi, menekankan bahwa LKD maupun LKK bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan urat nadi pembangunan yang bersentuhan langsung dengan warga. Dengan gaya yang akrab, Bupati bahkan mengawali sambutannya dengan pantun yang menekankan pentingnya peran RT dan RW baik di desa maupun di kota.

 "RT dan RW adalah ujung tombak. Mau Bupati, Gubernur, bahkan Presiden pun, urusan paling bawah tetap bersinergi dan ada di tangan RT/RW. Mereka adalah mitra kerja pemerintah desa maupun kelurahan dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, hingga pelayanan masyarakat," tegas Bupati.

H Jarot juga menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BKAD untuk memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran bagi lembaga-lembaga ini, baik melalui APBD maupun dorongan penguatan operasional melalui APBDesa.

Dalam sesi yang sama, Ketua Tim Penggerak -PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pembina Posyandu Kabupaten Sumbawa, Ny. Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, SE, mengajak seluruh elemen untuk mengakhiri budaya kerja sektoral atau "jalan sendiri-sendiri". 

Hj. Ida menyoroti transformasi Posyandu yang kini tidak hanya melayani kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan masyarakat yang mencakup 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ia memperkenalkan tiga budaya kerja baru bagi para kader yakni berbasis data, bukan asumsi, Berbasis kolaborasi, bukan sektoral dan berorientasi hasil bukan sekadar menggugurkan kewajiban.

"Jika keluarga sehat, maka desa akan kuat. Dan jika desa kuat, maka Kabupaten Sumbawa akan maju," ujarnya optimis sebelum menutup dengan pantun ajakan kolaborasi.

Laporan DPMD: Adaptasi Regulasi Terbaru

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, S.Sos., M.SE melaporkan bahwa Rakor ini bertujuan meningkatkan capacity building pengurus LKD/LKK dalam menghadapi dinamisasi kebijakan pusat, termasuk implementasi UU Nomor 3 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU Desa) maupun juknis LKD Posyandu yaitu permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, dan Permensos Nomor 9 tahun 2025 sebagai perubahan atas permenso nomor 25 thn 2019 tentang Karang Taruna. 

"LKD dan LKK harus menjadi wadah partisipatif yang optimal sebagai aktor pembangunan yang mandiri," jelas Rachman.

Dukungan Bank NTB Syariah: Sinergi dan Apresiasi Kader

Acara Rakor kali ini terasa lebih semarak dengan kehadiran dan dukungan penuh dari Direktur Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa. Kehadiran pihak perbankan ini menjadi bukti nyata kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para pengurus LKD dan LKK, Bank NTB Syariah memberikan dukungan moral serta menyediakan berbagai doorprize menarik bagi para peserta. Hal ini disambut antusias oleh para kader yang hadir, menambah semangat sportivitas dan kebersamaan dalam forum koordinasi tersebut.

Secara teknis, pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan peninjauan ulang (review) terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang LKD serta menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbu) untuk LKK agar sinkron dengan regulasi terbaru.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta di akar rumput. Beberapa poin penting yang muncul dalam diskusi interaktif meliputi Kepala Desa Baru Tahan berbagi pengalaman mengenai konsistensi peningkatan insentif kader Posyandu melalui Dana Desa sebagai bentuk apresiasi kewenangan lokal. Kepala Desa Juru Mapin menyoroti pentingnya data riil dari kelompok Dasa Wisma dalam pemenuhan SPM pekerjaan umum, seperti kebutuhan sanitasi dan air bersih.

Dalam kesempatan itu juga muncul apresiasi perwakilan Ketua RT "Baru kali ini kami dilibatkan dalam kegiatan setingkat kabupaten seperti ini. Ini membuat kami tambah semangat bekerja," ungkap salah satu pengurus RT dari Desa Kerato.

Melalui penguatan kelembagaan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap tercipta kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan lembaga kemasyarakatan desa maupun keluraha. Sinergi yang kuat ini diharapkan mampu mempercepat visi pembangunan daerah yang inklusif menuju Indonesia Emas.

Dalam sesi pemaparan teknis, Kabid Kelembagaan desa dan Sosbudasyarakat DPMD , Yuni Ilmi kurniati S.STP.M.Si memaparkan pentingnya kedudukan LKD/LKK yang tersebar di seluruh wilayah. Sebagai tindak lanjut, akan terus upaya dilakukan tinjauan ulang upaya fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK serta (review) terhadap Perda Nomor 14 Tahun 2019 guna menyesuaikan dengan regulasi terbaru, termasuk penyusunan Ranperbup LKK.

Meskipun kondisi fiskal daerah fluktuatif, komitmen penguatan LKD tetap menjadi prioritas. Desa Baru Tahan, misalnya, berbagi pengalaman tetap konsisten meningkatkan insentif kader Posyandu melalui dana desa sebagai bentuk ikhtiar memajukan kewenangan lokal berskala desa dan inovasi dlm kegiatan posyandu dan melibatkan BUMDesa.

Melalui penguatan kelembagaan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Camat, Kepala Desa, dan seluruh elemen LKD/LKK serta partisipasi masyarakat demi mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - Bupati Sumbawa yang diwakili Sekretaris Daerah Sumbawa - Dr.H. Budi Prasetiyo,S.Sos.,M.AP, membuka secara resmi sppg yayasan Kemala Bhayangkari cabang Sumbawa, pada kesempatan tersebut turut hadir Forkopimda, KA spbg Yayasan Kemala Bhayangkari, forkopimja Kecamatan Sumbawa, Lurah seketeng dan Lurah Uma Sima, Rabu (8/4/2026) acara bertempat di belakang Polsek Sumbawa

Pada kesempatan tersebut Sekda menekankan pentingnya SPPG (Sarana Pelayanan Publik Gratis) untuk masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting. SPPG yang baru dibuka pertama kali ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan tepat sasaran.

"SPPG ini adalah bentuk pengejawantahan program makan bergizi gratis oleh pemerintah. Kita harus memastikan bahwa sasaran-sasaran itu adalah sasaran yang tepat," kata Sekda Sumbawa.

Sekda Sumbawa menyampaikan bahwa semua SOP (Standar Operasional Prosedur) telah dipenuhi dan harus dijalankan dengan baik. Ia juga meminta dukungan penuh dari semua pihak untuk memastikan bahwa SPPG dapat berjalan dengan lancar.

"SPPG ini juga menandakan bahwa kuantitas SPPG di kabupaten Sumbawa mulai meningkat. Kita menuju target di angka 122 SPPG yang harus ada di kabupaten," ujarnya.

Sekda Sumbawa juga menyampaikan bahwa SPPG yang sempat ditutup sementara akan segera dibuka kembali setelah dilakukan pendampingan oleh dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup.

"Kita berharap bahwa SPPG ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam penurunan angka stunting," tutup Sekda Sumbawa.

Sementara itu Kapolres Sumbawa - AKBP Marieta Dwi Ardhini, S.H.,S .I. K mengatakan, bahwa Polres Sumbawa siap mengawasi pelaksanaan SPPG (Sarana Pelayanan Publik Gratis) di Sumbawa. SPPG ini akan memberikan manfaat kepada 2.976 penerima manfaat di Kecamatan Sumbawa.

"Untuk sementara, kita akan melayani 1000 penerima manfaat dan akan melakukan evaluasi untuk memastikan SPPG ini berjalan dengan baik dan lancar," kata Kapolres Sumbawa.

Kapolres Sumbawa juga menyatakan bahwa Polres Sumbawa akan melakukan pengawasan pada setiap tahapan proses SPPG untuk memastikan tidak ada hambatan-hambatan yang berarti.

"BGN sudah menunjuk kepala dan ada yang sudah ditunjuk dari BGN dengan sertifikasi yang ada. Kami dari Polres akan tetap melakukan pengawasan," ujarnya.

Kapolres Sumbawa berharap bahwa SPPG ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Sumbawa dan dapat berjalan dengan berkelanjutan,"tutup Kapolres Sumbawa. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id -  09 April 2026 - Bupati Sumbawa, bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa kembali menunjukkan komitmennya dalam efisiensi energi dengan bersepeda menuju Kantor, saat akan memimpin apel pagi rutin di halaman kantor bupati sumbawa, yang dihadiri oleh para Asisten, serta OPD terkait, pada Kamis, 09 April 2026.   

Bupati Sumbawa mengayuh sepeda menuju kantor sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran bersama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini juga menjadi simbol perubahan pola pikir, bahwa kebijakan tidak cukup disampaikan, tetapi harus dimulai dari teladan pimpinan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan, kegiatan bersepeda yang dilakukan ini juga telah dijadikan contoh baik bagi OPD di wilayah Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, beliau mengajak untuk terus membiasakan kegiatan ini. Kegiatan bersepeda ini merupakan suatu langkah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan menjaga lingkungan agar tetap lestari, ungkapnya.  

Selain bersepeda, Bupati Sumbawa juga sudah terlebih dahulu menggaungkan dan melaksanakan program “Sumbawa Hijau Lestari”, yaitu dengan melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. Juga dengan melakukan penertiban terhadap illegal logging (pembalakan liar). Hal ini dilakukan untuk terus menjaga bumi Sumbawa.

Bupati Sumbawa melanjutkan, banyak pihak yang merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam program “Sumbawa Hijau Lestari Ini”. Beliau berharap, impian untuk Sumbawa hijau dengan hutan yang terjaga akan segera terwujud. Dengan begitu, maka akan semakin banyak dan terjaga juga sumber mata air di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, satu pohon yang ditanam tidak hanya bermanfaat untuk Kabupaten Sumbawa saja, tetapi juga berfungsi secara global sebagai penjaga iklim, pungkasnya.

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Suasana pagi di Kota Sumbawa Besar pada Kamis (9/4/2026) terasa sedikit berbeda. Alih-alih deru mesin kendaraan dinas, masyarakat yang melintas di sepanjang jalur Pendopo menuju Kantor Bupati disuguhi pemandangan menarik: rombongan pimpinan daerah yang kompak mengayuh sepeda untuk berangkat bekerja.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, tampak memimpin rombongan didampingi Sekretaris Daerah, Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., MAP. Keduanya memulai perjalanan dari kediaman resmi (Pendopo) dengan semangat pagi yang menular sejak beberapa hari secara berkelanjutan Bupati Sumbawa bersepeda ke Kantor.

Ada yang unik dari penampilan Sekda Sumbawa pagi itu. Doktor Budi tampil ikonik dengan sepeda ontel klasik, yang merupakan ciri khas komunitas PUSAKA (Purang Sapeda Loka). Komunitas ini dikenal konsisten menjaga semangat pelestarian budaya melalui kecintaan terhadap sepeda tua.

Sembari mengayuh pedal, Sekda sesekali melempar senyum dan menyapa warga yang berpapasan. "Mari bersepeda hari ini!" serunya ramah kepada para pengguna jalan, mengajak masyarakat untuk sesaat beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.

Turut serta dalam rombongan "Gowes Dinas" ini antara lain Muhammad Sofyan, ST (Kepala Dinas PU), Khairuddin, SE., M.Si (Kabag Pembangunan Setda), H. Yudi Patria Negara, ST., MT (Sekdis DPM PTSP) Sejumlah staf Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa.

Pesan Bupati: Menjawab Tantangan Global dengan Efisiensi

Setibanya di halaman Kantor Bupati Sumbawa, Bupati Syarafuddin Jarot menekankan bahwa aksi bersepeda ini bukan sekadar hobi atau ajang olahraga, melainkan sebuah pernyataan sikap (statement) menghadapi situasi ekonomi dunia.

"Kondisi global saat ini menuntut kita untuk lebih peka. Fluktuasi ekonomi dan tantangan energi mengharuskan kita melakukan langkah-langkah konkret dalam penghematan dan efisiensi," ujar Bupati Jarot. 

Ia menambahkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi contoh terdepan dalam mengubah gaya hidup yang lebih hemat energi namun tetap produktif. Menurutnya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat adalah langkah kecil dengan dampak besar bagi lingkungan dan anggaran daerah.

Sehat dan Hemat Sebagai Budaya Kerja

Senada dengan Bupati, Sekda Dr. Budi Prasetyo mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus mengedepankan pola hidup sehat sebagai penunjang kinerja.

"Setiba di kantor, semangatnya harus tetap sama tetap berorientasi pada penghematan dan gaya hidup sehat. Jika badan bugar dan mindset kita efisien, maka pelayanan kepada masyarakat pun akan jauh lebih maksimal," pungkas Doktor Budi sebelum memulai rutinitas birokrasinya.

Aksi spontan para petinggi Kabupaten Sumbawa ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk kembali memasyarakatkan olahraga sepeda sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di "Tanah Samawa". (AM)

Sumbawa, 8 April 2026 — Jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Buer bersama Polres Sumbawa menangani peristiwa penemuan jenazah seorang laki-laki di wilayah Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (08/04/2026) sekitar pukul 12.30 Wita di rumah milik orang tua korban yang berlokasi di RT 03 RW 05 Dusun Kramat, Desa Tarusa, Kecamatan Buer. Korban ditemukan dalam kondisi tergantung dengan menggunakan tali nilon warna biru pada bagian kayu plafon rumah.

Korban diketahui bernama Amiruddin (35 tahun), warga RT 003 RW 004 Dusun Masjid, Desa Baru, Kecamatan Alas.

Penemuan tersebut pertama kali diketahui oleh saksi Ragiel Fauzi (35 tahun) dan ayah korban, Kamaruddin (56 tahun). Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian korban diketahui beberapa hari tidak terlihat dan sempat mengalami perubahan perilaku serta mengamuk tidak menentu.

Sekitar pukul 12.30 Wita, setelah melaksanakan salat Dzuhur, saksi bersama ayah korban memasuki rumah dan menemukan korban dalam kondisi tergantung, kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Mendapat laporan tersebut, pihak Polsek Buer segera mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta berkoordinasi dengan Polres Sumbawa untuk penanganan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, pihak kepolisian tidak melakukan autopsi terhadap jenazah, dan kemudian jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Berdasarkan keterangan pihak Puskesmas Alas, korban sebelumnya diketahui sempat melakukan pemeriksaan terkait kondisi kejiwaan pada Sabtu (04/04/2026).

Pihak keluarga korban menyatakan telah mengikhlaskan atas meninggalnya korban.

Kapolsek Buer, IPTU Totok Arisuwondo, SH, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, mulai dari penerimaan laporan, olah TKP, hingga koordinasi lintas unit.

Pihak kepolisian juga memastikan bahwa proses penanganan berjalan dengan baik serta tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dalam berkoordinasi dengan keluarga korban. (AM/Jhe)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id -  7 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat melalui program Desa Sadar Zakat. Sebagai bagian dari persiapan implementasi program tersebut, jajaran pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa melaksanakan audiensi bersama Bupati Sumbawa pada Senin, 6 April 2026, bertempat di ruang kerja Bupati Sumbawa.

Audiensi ini dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., serta pimpinan BAZNAS Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Ketua BAZNAS Syukri Rahmat, S.Ag., M.M. Inov, Wakil Ketua I Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si., Wakil Ketua II Lukman Hakim, M.Si., Wakil Ketua IV M. Lutfi Makki, MSI, dan Sekretaris BAZNAS Dr. Supriyadi, MHI. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaboratif, mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan sosial di Kabupaten Sumbawa.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan secara langsung rencana pelaksanaan launching program Desa Sadar Zakat yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada Jumat, 10 April 2026, bertempat di Desa Brang Kolong, Kecamatan Plampang. Desa Brang Kolong dipilih sebagai salah satu pilot project dalam implementasi awal program tersebut, dengan harapan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Sumbawa.

Program Desa Sadar Zakat sendiri merupakan salah satu inovasi BAZNAS dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan zakat berbasis desa. Melalui program ini, diharapkan akan terbentuk ekosistem zakat yang lebih terorganisir, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para mustahik.

Lebih lanjut, Ketua BAZNAS juga menjelaskan bahwa kegiatan launching nantinya akan dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada para mustahik melalui Program 100 Mustahik per Desa. Program ini menjadi salah satu bentuk konkret pendayagunaan zakat yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat kurang mampu di tingkat desa. Dengan adanya program ini, diharapkan bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan dukungan lintas sektor, BAZNAS Kabupaten Sumbawa berencana mengundang seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Sumbawa untuk hadir dalam kegiatan launching tersebut. Kehadiran para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa dinilai sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program Desa Sadar Zakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.

Menanggapi paparan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah progresif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, program Desa Sadar Zakat merupakan salah satu upaya strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pembangunan daerah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bupati juga menyampaikan harapannya agar program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh camat dan kepala desa dalam menyukseskan program tersebut. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara BAZNAS, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, diharapkan program Desa Sadar Zakat dapat berkembang secara luas dan berkelanjutan.

Selain itu, Bupati Sumbawa juga mengingatkan pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat. Ia berharap BAZNAS Kabupaten Sumbawa terus melakukan inovasi dan penguatan kelembagaan guna menjawab tantangan pengelolaan zakat di masa yang akan datang.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara BAZNAS dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya meningkatkan peran zakat sebagai solusi terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, program Desa Sadar Zakat diharapkan mampu menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, BAZNAS Kabupaten Sumbawa optimis bahwa melalui program ini, kesadaran masyarakat dalam berzakat akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antar sesama. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan semata, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Kabupaten Sumbawa.(AM)

Oleh: Ariady Achmad.

Selasa , 7 April 2026.

Menunggu adalah pekerjaan yang paling dibenci, tetapi paling sering dipaksakan kepada rakyat. Dalam politik Indonesia, menunggu bukan lagi sekadar fase—ia telah menjadi pola. Terutama ketika menyangkut satu janji yang selalu diulang dari rezim ke rezim: pemberantasan korupsi.

Sejak Reformasi 1998, agenda ini tidak pernah absen dari panggung kekuasaan. Ia menjadi semacam sumpah politik yang wajib diucapkan, tetapi tidak selalu ditepati dengan konsistensi yang sama.

Pada era Joko Widodo, harapan publik terhadap pemberantasan korupsi sempat mencapai titik tinggi. Gaya kepemimpinan yang sederhana, citra sebagai “orang luar” dari lingkaran elite lama, serta komitmen awal terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan harapan bahwa ada perubahan nyata.

Namun perjalanan waktu menghadirkan realitas yang lebih kompleks.

Revisi Undang-Undang KPK pada 2019 menjadi titik balik yang signifikan. Banyak kalangan menilai perubahan tersebut melemahkan independensi lembaga antirasuah itu. Publik kembali diminta menunggu—menunggu pembuktian bahwa pelemahan itu tidak akan mengganggu efektivitas pemberantasan korupsi.

Yang terjadi kemudian justru memperpanjang daftar pertanyaan.

Penanganan kasus-kasus besar dianggap tidak lagi seagresif sebelumnya. Persepsi publik terhadap KPK mengalami erosi. Dan di tengah itu semua, narasi resmi tetap sama: proses berjalan, reformasi sedang dilakukan, hasil akan terlihat dalam waktu yang tepat.

Rakyat kembali diminta menunggu

Kini, tongkat estafet kekuasaan berada di tangan Prabowo Subianto. Harapan baru kembali dibangun, dengan janji yang tidak jauh berbeda: penegakan hukum yang tegas, pemerintahan yang bersih, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

Masyarakat Indonesia bukan lagi publik yang naif.

Pengalaman masa lalu membentuk kesadaran baru: janji politik harus diuji, bukan sekadar dipercaya. Dan ujian itu tidak bisa ditunda terlalu lama.

Di sinilah menunggu berubah menjadi ruang kritis.

Apakah pemerintahan baru akan melanjutkan pola lama—mengelola harapan tanpa terobosan struktural?

Ataukah benar-benar berani mengambil langkah yang mungkin tidak populer, tetapi substansial dalam memberantas korupsi?

Karena sesungguhnya, masalah korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan individu yang melanggar hukum. Ia adalah persoalan sistemik—melibatkan jaringan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kompromi politik yang saling terkait.

Dalam konteks seperti ini, menunggu bisa menjadi jebakan.

Jika tidak disertai dengan tekanan publik yang konsisten, waktu justru akan dimanfaatkan untuk mempertahankan status quo. Janji akan terus diulang, sementara perubahan berjalan di tempat

Lebih jauh lagi, menunggu yang terlalu lama tanpa hasil berisiko menciptakan normalisasi.

Korupsi tidak lagi dilihat sebagai kejahatan luar biasa, tetapi sebagai bagian dari “realitas yang tak terhindarkan”. Ketika ini terjadi, yang runtuh bukan hanya sistem hukum, tetapi juga standar moral publik.

Dan ketika moral publik runtuh, pemberantasan korupsi tidak lagi menjadi agenda kolektif—melainkan sekadar slogan kosong.

Di titik ini, kita perlu jujur: menunggu tidak selalu mulia.

Ia bisa menjadi bentuk kesabaran yang konstruktif, tetapi juga bisa berubah menjadi pembiaran yang destruktif. Garis pemisahnya terletak pada satu hal: apakah menunggu disertai dengan kesadaran kritis, atau justru dengan sikap pasrah.

Rakyat tidak bisa lagi hanya menunggu dalam diam Menunggu harus disertai dengan pengawasan, kritik, dan keberanian untuk menuntut. Karena dalam politik, kekuasaan cenderung bergerak bukan hanya karena niat baik, tetapi juga karena tekanan.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bukan hanya apa yang dijanjikan oleh para pemimpin, tetapi apa yang benar-benar mereka lakukan.

Dan waktu—yang selama ini diminta untuk kita tunggu—akan menjadi saksi paling jujur.

Apakah era Joko Widodo akan dikenang sebagai masa harapan yang meredup?

Apakah era Prabowo Subianto akan menjadi koreksi atau justru kelanjutan dari pola yang sama?

Jawabannya ada pada keberanian untuk bertindak bukan retorika semata dan pada kesediaan rakyat untuk tidak berhenti menuntut. Karena pada akhirnya, menunggu bukanlah tujuan

Dan jika fase itu terlalu lama tanpa hasil, maka yang tersisa bukan lagi harapan—melainkan kekecewaan yang terakumulasi.

MATARAM. Amarmedia.co.id — Dukungan terhadap kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah terus mengalir. Kali ini datang dari kalangan masyarakat sipil. Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, yang akrab disapa Didu, menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai langkah penting menjaga ketahanan pangan nasional.

Sebagai analis sekaligus aktivis lingkungan yang pernah menjabat sebagai Eksekutif Daerah Walhi NTB dua periode dari tahun 1996 s.d 2002 , Didu menilai arah kebijakan tersebut sudah tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa kunci utama keberhasilan implementasi ada pada kualitas data dan kemampuan pemerintah membaca kondisi riil di daerah.

“Secara prinsip kita dukung. Ini penting untuk masa depan pangan kita. Tapi jangan sampai kebijakan besar ini tersandung hal mendasar seperti data yang tidak sinkron atau tidak akurat. Kalau datanya bermasalah, di lapangan pasti ribut,” ujarnya , rabu 8 April 2026. 

Didu menegaskan bahwa sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama agar kebijakan tidak menimbulkan konflik baru, baik antarinstansi maupun dengan masyarakat.

Selain soal data, ia juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam penerapan kebijakan. Menurutnya, kondisi tiap daerah sangat beragam, sehingga pendekatan yang terlalu kaku justru bisa kontraproduktif.

“Jangan semua dipukul rata. Ada daerah yang masih sangat agraris, ada juga yang tekanan pembangunannya tinggi seperti di perkotaan. Kalau dipaksakan sama, itu tidak adil dan bisa menghambat pertumbuhan daerah,” tegasnya.

Lebih jauh didu mengatakan propinsi NTB bertipe iklim kering mempunyai luasan 2.975,47 km2 atau sekitar 91,2 % dari luas wilayah propinsi tersebut, 89,2 % dari luasan tersebut merupakan lahan kering dan sisanya merupakan lahan basah non rawa. 

Alih fungsi lahan Pertanian 

Selanjutnya berdasarkan data dinas pertanian dan perkebunan NTB ( 2023 ) puluhan ribu lahan pertanian pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. 

"Di pulau Lombok , wilayah alih fungsi lahan yang paling tinggi di kota Mataram yakni 638,10 Ha pertahun," kata didu 

Lebih lanjut didu memerinci alih fungsi lahan pertanian produktif di kabupaten tahun 2023 tercatat 1.624,80 Ha, untuk Lombok Utara tercatat 5.061,50 Ha. Lombok Tengah tercatat 3.118,59Ha. Lombok Timur 6.891.20 Ha. 

Sementara itu di Pulau Sumbawa alih fungsi Lahan pertahun di kabupaten Sumbawa mencapai 3.974, 30 Ha. Kabupaten Bima 2.958, 50 Ha. Dompu 1.668, 40 Ha. Kabupaten Sumbawa Barat 607, 60 Ha. Kota Bima 395, 10 Ha. 

"Untuk itu guna mengembalikan atau mengganti lahan pertanian yang sudah beralih fungsi tersebut di perlukan ekstensifikasi dan intensifikasi lahan non produktif melalui Tehnologi Tepat Guna yang berkelanjutan guna mendukung kemandirian pangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah sebagai langkah penting menjaga ketahanan pangan nasional," tandas didu . 

Terkait ketentuan sekitar 87 persen lahan sawah yang tidak boleh dialihfungsikan, Didu sepakat bahwa pendekatan skala provinsi lebih rasional dibandingkan penerapan kaku di tingkat kabupaten/kota. Ia menilai, skema ini memberi ruang penyesuaian yang lebih sehat antarwilayah.

“Kalau ditarik ke level provinsi, itu lebih fleksibel. Daerah yang butuh ekspansi bisa bergerak, tapi secara keseluruhan kita tetap jaga keseimbangan lahan sawah. Jadi tujuan besarnya tidak hilang,” jelasnya.

Didu juga mengingatkan bahwa perlindungan lahan sawah tidak bisa hanya mengandalkan larangan atau pembatasan. Pemerintah, kata dia, perlu serius menghadirkan insentif bagi petani agar tetap mau mempertahankan lahannya.

“Kalau petani tidak sejahtera, ya jangan heran kalau lahan pelan-pelan dilepas. Jadi selain dilindungi, harus ada insentif nyata—akses pasar, teknologi, infrastruktur, itu penting,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai peran pemerintah daerah sangat krusial karena merekalah yang paling memahami kondisi lapangan. Oleh karena itu, ruang diskresi yang terukur perlu diberikan agar implementasi kebijakan bisa lebih adaptif tanpa keluar dari kerangka nasional.

Menutup pernyataannya, Didu mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan ini secara jangka panjang, bukan sekadar sebagai aturan administratif.

“Ini bukan cuma soal regulasi, tapi soal bagaimana kita menjaga keberlanjutan hidup ke depan. Kuncinya sederhana: data harus beres, kebijakan harus lentur, dan semua pihak harus diajak bicara,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Memasuki kuartal pertama tahun 2026, SMAN 2 Sumbawa (SMANDA) membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta dalam peta pendidikan Nusa Tenggara Barat, melainkan pemain kunci yang patut diperhitungkan. Di bawah komando Kepala Sekolah Ainun Asmawati, S.Pd., M.Pd., sekolah ini mencatatkan lonjakan prestasi yang signifikan, mulai dari penguatan karakter hingga pencapaian akademik tingkat nasional.

Kepala Sekolah SMAN 2 Sumbawa, Ainun Asmawati, menegaskan bahwa Smanda telah bertransformasi menjadi wadah eksplorasi tanpa batas. Sekolah tidak lagi hanya terpaku pada jalur konvensional.

“Ke depan, kita akan terus fasilitasi semua potensi siswa, tanpa terkecuali. Sains, olahraga, seni, penelitian, hingga peluang menjadi Paskibraka,” tegas Ainun saat ditemui awak media pada Rabu (08/04/2026).

Paskibraka: Simbol Disiplin dan Mental Baja

Salah satu bukti nyata keberhasilan pola pembinaan di Smanda adalah lolosnya G.P. Widhi Antara, siswa kelas X.5, ke seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bagi Widhi, pencapaian ini adalah perwujudan mimpi masa kecil.

G.P. Widhi Antara yang memiliki Hobi Basket & Renang berharap menjadi pribadi disiplin dan membanggakan orang tua.Targetnya bisa menembus tingkat pusat dan mengibarkan bendera di Istana Negara.

Widhi juga mencatat bahwa perubahan di sekolah sangat terasa secara sistemik. “Saya melihat ada peningkatan signifikan pada rapor pendidikan sekolah, terutama di bidang karakter dan iklim keamanan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ungkapnya.

Hanya dalam kurun waktu satu bulan terakhir, Smanda melaporkan statistik yang impresif di berbagai bidang yakni Jalur SNBP terjadi Kenaikan signifikan dengan jumlah kelulusan Naik Tajam, Penelitian (OPSI) Proposal lolos ke tingkat Nasional meningkat,Delegasi Paskibraka ke Tingkat Provinsi Konsisten/Menguat, dan Rapor Pendidikan dengan Skor Karakter & Keamanan Sekolah semakin membaik.

Strategi "Attitude" Sebagai Penentu

Ainun Asmawati menekankan bahwa keberhasilan siswa Smanda dalam menembus persaingan ketat, baik di ajang Paskibraka maupun Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik atau intelektual semata.

“Aspek fisik hanyalah satu bagian. Faktor mental, wawasan luas, dan attitude (sikap) menjadi penentu utama kualitas siswa Smanda. Inilah yang membuat mereka mampu bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik lainnya,” pungkas Ainun dengan optimis.

Dengan komitmen yang kuat dan atmosfer sekolah yang semakin kondusif, SMAN 2 Sumbawa kini mantap menatap sisa tahun 2026 sebagai tahun penuh prestasi di level nasional maupun internasional. (AM)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id— Kebijakan syarat kepemilikan SIM A bagi peserta pelatihan excavator yang disorot Pansus DPRD dalam LKPJ 2025 dijelaskan oleh Sekretaris Disnakertrans Sumbawa, Aulia Asman, sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan dunia kerja yang mensyaratkan kelengkapan administrasi dan kompetensi tenaga operator alat berat.

Hal ini disampaikan saat ditemui media ini, Rabu (08/04/2026), menyusul kritik pansus yang menilai syarat tersebut tidak relevan dan berpotensi membatasi akses peserta.

Aulia menegaskan, kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan persyaratan yang berlaku di dunia kerja, di mana operator alat berat umumnya diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi atau SIO serta SIM B1 Umum atau B2 Umum.

“Ketika mereka masuk dunia kerja, minimal harus memiliki SIM B1 Umum. Sementara untuk mendapatkan SIM B1 Umum, syarat dasarnya adalah memiliki SIM A. Jadi, kebijakan ini kami ambil agar pelatihan benar-benar mengarah pada kesiapan kerja,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa pemenuhan syarat dasar tersebut, peserta berpotensi menghadapi hambatan administratif saat melamar pekerjaan meskipun telah memiliki sertifikat pelatihan.

“Kalau peserta sudah punya sertifikat, tapi tidak memenuhi syarat administrasi kerja, itu justru akan menghambat mereka sendiri. Maka kami siapkan dari awal,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak menutup ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut, terutama jika dinilai memberatkan dan tidak sejalan dengan prinsip akses pelatihan yang inklusif.

“Kalau memang dipandang terlalu berat, tentu akan kami diskusikan kembali dengan pimpinan,” katanya.

Di sisi lain, usulan pansus agar seleksi peserta dilakukan melalui uji kompetensi awal seperti tes kepribadian, psikomotorik, kesadaran keselamatan kerja, hingga ketahanan kerja dinilai sebagai pendekatan yang lebih komprehensif. Namun, Disnakertrans mengakui penerapan mekanisme tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit.

“Secara substansi itu memang dibutuhkan, tetapi penerapannya memerlukan tim seleksi dan biaya tambahan. Kemarin kami memilih syarat yang paling dasar karena menyesuaikan kondisi yang ada,” ungkapnya.

Selain persoalan persyaratan, efektivitas pelatihan juga dihadapkan pada keterbatasan sarana. Dalam satu kelas berisi 16 peserta, Disnakertrans saat ini hanya mampu menyediakan satu hingga dua unit excavator, sehingga peserta harus bergantian dalam praktik lapangan.

Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi intensitas latihan peserta. Kehadiran simulator excavator disebut dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan waktu belajar, khususnya bagi peserta yang menunggu giliran praktik.

“Dengan simulator, peserta yang belum mendapat giliran tetap bisa berlatih. Itu akan membuat proses pelatihan jauh lebih efektif,” jelasnya.

Namun, pengadaan fasilitas tersebut masih bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia. Saat ini, jumlah instruktur dan tenaga pelatihan di BLK Sumbawa sekitar 16 orang, yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pelatihan maupun pengembangan program baru.

“Kondisi ini membuat tidak semua pelatihan bisa memiliki instruktur. Ini juga menjadi kendala kalau ingin meningkatkan kapasitas pelatihan,” katanya.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Disnakertrans menegaskan tetap berupaya menjaga agar pelatihan tidak hanya menghasilkan sertifikat, tetapi benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta melalui penyesuaian dengan kebutuhan industri.

“Kami tidak mendiamkan persoalan yang ada. Semua sudah kami usulkan untuk dianggarkan. Intinya, kami tetap berupaya agar pelatihan ini benar-benar meningkatkan peluang kerja peserta,” pungkasnya. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id -  8 April 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa bersama BPJS Kesehatan resmi menyepakati sejumlah program kerja sama strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kaum duafa di Kabupaten Sumbawa. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Selasa, 8 April 2026, bertempat di ruang rapat (meeting room) BAZNAS Sumbawa.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Sumbawa, DG.Syukri Rahmat SAg.M.M.Inov beserta para pimpinan lainnya dan sekretaris BAZNAS. Sementara dari pihak BPJS Kesehatan, hadir Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Rahmatullah, bersama jajaran timnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati beberapa program kerja sama utama. Program pertama adalah perlindungan kesehatan bagi kaum duafa, yang meliputi fakir dan miskin di Kabupaten Sumbawa. Program ini menjadi prioritas utama mengingat masih adanya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jaminan kesehatan namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem yang ada.

Ketua BAZNAS Sumbawa, Syukri Rahmat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan umat. Ia menegaskan bahwa BAZNAS memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun dapat memberikan manfaat nyata, khususnya dalam bidang kesehatan.

“Melalui kolaborasi ini, kami berharap masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Sumbawa dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan berkelanjutan. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama dalam mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan, Rahmatullah, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BAZNAS Sumbawa dalam menjalin kerja sama tersebut. Ia menilai bahwa sinergi antara lembaga pengelola zakat dan penyelenggara jaminan kesehatan nasional merupakan langkah strategis yang dapat memperluas cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

“BPJS Kesehatan menyambut baik kerja sama ini. Kami percaya bahwa kolaborasi dengan BAZNAS akan memperkuat upaya kita dalam memberikan perlindungan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya.

Selain program perlindungan kesehatan bagi kaum duafa, kedua pihak juga menyepakati program pembayaran infak bagi pegawai BPJS Kesehatan melalui BAZNAS Sumbawa. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pegawai dalam kegiatan sosial keagamaan serta memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dan pengelola dana umat.

Dalam implementasinya, pegawai BPJS Kesehatan akan diberikan kemudahan untuk menyalurkan infak secara rutin melalui BAZNAS Sumbawa. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk bantuan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program ketiga yang disepakati adalah perlindungan kesehatan bagi amil BAZNAS Sumbawa. Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan zakat, amil memiliki peran penting yang perlu didukung dengan jaminan kesehatan yang memadai. Melalui kerja sama ini, para amil diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang dan optimal dalam menjalankan tugasnya.

Sekretaris BAZNAS Sumbawa Supriyadi dalam kesempatan tersebut menambahkan bahwa perlindungan kesehatan bagi amil merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melayani umat. Ia berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Rapat koordinasi ini juga membahas mekanisme teknis pelaksanaan dari masing-masing program, termasuk pendataan penerima manfaat, skema pembiayaan, serta sistem monitoring dan evaluasi. Kedua pihak sepakat untuk membentuk tim teknis guna memastikan bahwa seluruh program dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Suasana diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai masukan dan ide yang disampaikan oleh peserta rapat. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua lembaga untuk tidak hanya berhenti pada kesepakatan, tetapi juga memastikan implementasi yang optimal di lapangan.

Di akhir pertemuan, dilakukan penegasan komitmen bersama antara BAZNAS Sumbawa dan BPJS Kesehatan untuk terus memperkuat kerja sama di masa mendatang. Kedua pihak berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sinergi antara lembaga sosial dan lembaga layanan publik.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Sumbawa, khususnya kaum duafa, dapat merasakan manfaat nyata dalam bentuk akses layanan kesehatan yang lebih baik. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial di kalangan pegawai serta memperkuat kelembagaan BAZNAS sebagai mitra strategis dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Langkah ini menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Ke depan, BAZNAS Sumbawa dan BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi program yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian, kerja sama ini diharapkan menjadi awal dari berbagai inisiatif positif lainnya yang dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (AM/Adi)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 8 April 2026. Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., ini berfokus pada penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, Pimpinan DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., serta Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, S.Sos., M.AP. Turut hadir unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran Kepala OPD, Camat, dan Lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Apresiasi Anggaran IJD Rp380 Miliar: Wujud "Filosofi Bagerik"

Dalam laporannya, Pansus memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintahan Jarot-Ansori atas keberhasilannya mengupayakan dana pusat melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai total Rp380 Miliar. Anggaran fantastis ini dialokasikan untuk tiga ruas jalan utama yakni 1. Ruas Jalan Batu Dulang–Tepal (Tahap awal senilai Rp83,3 Miliar telah dimulai), 2. Ruas Tepal–Batu Rotok, 3. Ruas Lenangguar–Teladan.

Pansus menilai pencapaian ini merupakan implementasi nyata dari "Filosofi Bagerik" — sebuah nilai adat tana Samawa yang berarti bergerak lincah dan aktif menjemput bola ke Pemerintah Pusat di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat refocusing

Meski mengapresiasi upaya Routine Maintenance (tambal sulam) di puluhan ruas jalan kota dan desa, Pansus memberikan catatan tegas terkait teknis pelaksanaan yakni Pansus mendesak agar pemeliharaan jalan dilakukan pada Triwulan I atau II. Selama ini, perbaikan di akhir tahun sering sia-sia karena langsung rusak diterjang curah hujan tinggi. Pansus menemukan pola swakelola jalan di Ropang belum optimal dan meminta dinas teknis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan pengawasannya.

Ruas strategis seperti Uma Buntar–Kelungkung didesak segera ditingkatkan ke konstruksi Hot Mix Asphalt (HMA) untuk mendukung kawasan pertanian.

Pansus juga menyoroti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kelungkung senilai Rp1,5 Miliar yang belum maksimal. Masalah utama terletak pada spesifikasi pipa (PN 10 dan 16) yang tidak mampu menahan debit dan elevasi air dari Batu Dulang. Pansus meminta intervensi anggaran untuk mengganti pipa menjadi Pressure Nominal (PN) 20.

Di sektor lingkungan perkotaan, Pemerintah Daerah diminta memberikan perhatian khusus pada bantaran sungai Brang Biji–Samapuin. Kawasan ini masih tergolong kumuh dan membutuhkan pembangunan talud serta tebing pengaman sungai yang terpadu dengan jalan lingkungan.

Infrastruktur yang Terlupakan: "Jembatan Cinta" dan Jalan Langam

Pansus memaparkan daftar panjang ruas jalan rusak berat yang membutuhkan perhatian segera pada tahun anggaran mendatang seperti Ruas Langam–Mamak yang di anggap tidak tersentuh perbaikan selama 27 tahun. Ruas Strategis Lainnya Simpang Rhee–Seseng, Simpang Bajo–Desa Bajo (4 km), dan akses menuju Pasar Baru Utan.

Pembangunan jembatan penghubung tiga desa (Luar, Baru, dan Kalimango) di Kecamatan Alas dinilai sangat mendesak karena menjadi penghambat utama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah.

Pansus berharap kolaborasi apik antara Bupati dan Wakil Bupati terus ditingkatkan guna mempertahankan kemantapan jalan dan memenuhi hak dasar infrastruktur bagi seluruh masyarakat Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (8/4/2026) dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus). Sidang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD, H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pimpinan DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, serta para kepala OPD dan tokoh masyarakat.

Sorotan Sektor Ketenagakerjaan: Syarat SIM A Dinilai Tidak Rasional

Dalam laporannya, Pansus memberikan perhatian besar pada Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, khususnya pelatihan operator alat berat. Meski mendukung penuh tingginya animo masyarakat terhadap pelatihan Alat Berat ekskavator, Pansus menemukan ganjalan pada persyaratan administrasi.

Pansus secara tegas meminta Pemerintah Daerah menghapus syarat kepemilikan SIM A dan kemampuan mengemudikan kendaraan roda empat bagi calon peserta pelatihan ekskavator. Syarat ini dinilai tidak relevan, diskriminatif, dan berpotensi membatasi akses bagi tenaga kerja lokal yang potensial.

"Kami menyarankan agar persyaratan tersebut diganti dengan mekanisme seleksi yang lebih profesional seperti tes psikomotorik, safety awareness dan tes ketahanan kerja. Ini jauh lebih objektif untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon operator," ungkap juru bicara Pansus H Zainuddin Sirat 

Guna meningkatkan kualitas lulusan, Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2026 untuk pengadaan Simulator Excavator. Simulator dianggap sebagai tahap krusial untuk pembelajaran yang aman dan efisien sebelum peserta terjun ke lapangan.

Selain simulator, Pansus juga merekomendasikan pengadaan Unit Ekskavator yang dilakukan secara bertahap untuk sarana praktik lanjutan dan perluasan cakupan. Pelatihan tidak hanya terbatas pada ekskavator, tetapi merambah ke Bulldozer, Loader, hingga Mining Dump Truck.

Diungkapkan Haji Ude akrab disapa, hal ini bisa sebagai sumber PAD Baru. "Fasilitas yang lengkap nantinya bisa membuka peluang retribusi jasa pelatihan mandiri bagi pihak swasta/industri" ujar H Ude yang juga ketua fraksi Demokrat PPP Pembangunan.

Pansus menemukan fakta bahwa sebagian peralatan praktik di UPT BLK Sumbawa sudah tidak relevan dengan teknologi industri saat ini. Contohnya, pelatihan mekanik roda empat masih menggunakan mesin konvensional sistem karburator dan platina.

Sebagai solusi cepat, Pansus merekomendasikan pemanfaatan kendaraan dinas yang sudah tidak terpakai namun sudah menggunakan teknologi modern seperti EFI (Electronic Fuel Injection) dan sistem pengapian DIS/ESA untuk dijadikan media praktik.

Visi besar yang dititipkan Pansus adalah peningkatan klasifikasi UPT BLK Kabupaten Sumbawa menjadi BLK Kelas A atau BLK Mandiri. Dengan standar sarana dan manajemen yang lebih maju, BLK diharapkan mampu mencetak lulusan tersertifikasi nasional yang siap mengisi kebutuhan industri skala besar, baik di tingkat lokal maupun nasional, sejalan dengan Program Unggulan ke-4 Pemerintahan Jarot–Ansori. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan catatan strategis terhadap kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Rabu 8 April 2026

BKAD diingatkan untuk memperkuat fungsinya sebagai instansi vital dalam struktur keuangan daerah.

Pansus menegaskan bahwa BKAD memiliki peran krusial sebagai "penjaga gawang" APBD. Hal ini berkaitan dengan kewajiban lembaga tersebut dalam memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai koridor hukum, transparan, dan akuntabel.

"Tanggung jawab BKAD sangat besar karena hasil kinerjanya menentukan opini atas laporan keuangan daerah. Profesionalisme, ketelitian, dan integritas tidak bisa ditawar lagi," tegas juru bicara Pansus dalam sidang tersebut.

Sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pansus mendorong BKAD dan pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam mengawal potensi pendapatan dari sektor pertambangan. 

Pansus menyoroti beberapa sumber potensial seperti Land Rent (Iuran Tetap), Royalti, hingga Bagi Hasil Keuntungan Bersih. Pansus mendesak adanya pembagian yang lebih adil bagi Sumbawa sebagai daerah terdampak. 

"Dampak lingkungan dan infrastruktur ditanggung oleh daerah, maka porsi pendapatan harus lebih besar. Kenaikan pendapatan dari sektor tambang di tahun 2026 harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," tulis Pansus dalam laporannya.

Evaluasi Pajak: Apresiasi Hotel, Kritisi MBLB

Terkait realisasi pendapatan, Pansus memberikan catatan beragam diantaranya apresiasi Sektor Jasa, Pajak Hotel melampaui target hingga 140,05% (Rp4,5 Miliar) dan Restoran mencapai 173,53% (Rp2,25 Miliar). Meski begitu, Pansus menyayangkan minimnya penggunaan tapping box oleh pengusaha dan meminta sosialisasi masif dilakukan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) hanya terealisasi 58%, sementara pajak tanah liat anjlok di angka 3,14%. Penurunan ini dinilai sebagai dampak langsung dari berkurangnya proyek konstruksi dan alokasi anggaran pusat maupun daerah pada 2025.

Guna mengejar target kenaikan pendapatan sebesar 15-20 persen di tahun mendatang, Pansus memberikan solusi konkret terkait keterbatasan SDM di lapangan. Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk menambah jumlah petugas penagihan.

"Kami menyarankan pemanfaatan skema PPPK Paruh Waktu untuk ditempatkan di Bapenda maupun OPD penghasil lainnya. Langkah ini penting untuk memperluas jangkauan layanan dan memaksimalkan potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap optimal," Urai Haji Ude.

Dengan berbagai catatan ini, Pansus DPRD berharap BKAD dan OPD terkait dapat meningkatkan akurasi proyeksi pendapatan di tahun 2026 demi memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Sumbawa. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026).

Dalam laporan yang dibacakan, Juru Bicara Pansus H Zainuddin Sirat menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun transisi sekaligus fondasi bagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa (Jarot-Ansori). Pansus memberikan catatan kritis serta apresiasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun anggaran tersebut.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian serius Pansus adalah angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai Rp202,25 Miliar. Pansus mempertanyakan apakah angka besar ini murni merupakan penghematan atau cermin ketidakmampuan OPD dalam mengeksekusi anggaran.

"Di satu sisi kita bicara efisiensi, tapi di sisi lain masih banyak lubang jalan yang belum tertutup dan kebutuhan rakyat yang belum terlayani. Kami meminta kejujuran OPD, jangan hanya menyodorkan data manis di atas kertas," tegas Haji Ude yang juga  Ketua Pansus.

Berdasarkan data realisasi APBD 2025  untuk Pendapatan Daerah terealisasi 101,30 % (Rp 2.374.538.077.308,21), belanja daerah 92,93 % (Rp 2.257.765.529.905,32) penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp93.486.596.780,06, sedangkan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp8.005.000.000,00, dan pembiayaan daerah terealisasi 100 % (Rp85,481,596,780.06) adapun sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 sebesar Rp.202.254.144.182,95,

Kemudian terkait perubahan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada APBD Perubahan 2025 mengalami penurunan sebesar Rp101,58 Miliar (-4,14%). APBD Murni: Rp2,456 Triliun dan APBD Perubahan: Rp2,354 Triliun

Pada Sektor Belanja Daerah (Mengalami Kenaikan). Meskipun pendapatan berkurang, belanja daerah justru tercatat bertambah sebesar Rp9,40 Miliar (4,06%). Pada APBD Murni: Rp231,94 Miliar dan pada APBD Perubahan: Rp241,34 Miliar

Untuk Pembiayaan dan SiLPA terjadi lonjakan drastis. Pada pos Penerimaan Pembiayaan dan SiLPA sebesar 1.769,73%. Yakni Penerimaan Pembiayaan meningkat dari Rp5 Miliar menjadi Rp93,48 Miliar. SiLPA Mengalami kenaikan sebesar Rp88,48 Miliar (dari semula Rp5 Miliar menjadi Rp93,48 Miliar) dan Pengeluaran Pembiayaan: Tetap/tidak berubah di angka Rp8,005 Miliar

Secara keseluruhan, gambaran realisasi APBD tahun 2025 menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang cukup efektif, dengan pendapatan yang melampaui target dan penyerapan belanja yang optimal. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa.

Sektor Pendidikan: Pemerataan Guru Masih Rendah

Di bidang pendidikan, Pansus memberikan sorotan pada Indeks Pemerataan Guru yang hanya mencapai 0,60 dari target 0,91. Hal ini menunjukkan penumpukan guru masih terjadi di wilayah perkotaan, sementara pelosok desa kekurangan tenaga pengajar. Selain itu, realisasi Kurikulum Muatan Lokal di tingkat PAUD tercatat 0% karena ketiadaan anggaran, yang menjadi catatan keras bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pansus mendorong penguatan Program Unggulan Jarot-Ansori melalui pelatihan operator alat berat. Namun, Pansus meminta pemerintah menghapus syarat "bisa menyetir mobil" untuk pelatihan ekskavator karena dinilai tidak relevan dan diskriminatif. Sebagai gantinya, Pansus mengusulkan pengadaan Simulator Ekskavator pada APBD Perubahan 2026 dan modernisasi peralatan bengkel di BLK yang dianggap sudah ketinggalan zaman.

Meski mengapresiasi digitalisasi pelayanan di RSUD Sumbawa, Pansus mendesak Pemerintah Daerah untuk melakukan lobi intensif ke Pemerintah Pusat (Kemenkes dan DPR-RI) guna mempercepat penyelesaian RSUD Baru di Sering. Pansus menekankan bahwa kondisi RSUD lama sudah sangat mendesak dan tidak memadai untuk pelayanan jangka panjang.

Pansus menekankan pentingnya peran Bapperida sebagai filter perencanaan dan BKAD sebagai penjaga gawang keuangan yang akuntabel. Pansus juga menyarankan penguatan SDM penagihan pajak melalui skema PPPK Paruh Waktu untuk mengoptimalkan kemandirian fiskal daerah.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes,SAg.M.M.Inov dihadiri oleh Pimpinan DPRD lainnya Gitta Liesbano SH MKn dan Zulfikar Demitry SH, dari Pemda hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mohamad Ansori, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Sumbawa. (AM)

Evaluasi LKPJ 2025: Pansus DPRD Sumbawa Bedah Capaian Pendapatan dan Tekankan Transparansi Aset

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja dan rapat evaluasi ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumbawa Senin 6 April 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025, dengan fokus utama pada sektor pelayanan, pendapatan, dan pembiayaan daerah.

Wakil Ketua Pansus, H. Zohran SH, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan amanat konstitusi untuk melihat sejauh mana delegasi wewenang Bupati kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijalankan. Menurutnya, skema pembangunan daerah sangat bergantung pada kesehatan fiskal yang mencakup tiga pilar utama.

"Pelayanan publik akan maksimal jika didukung oleh pendapatan yang baik. Kami mengapresiasi adanya kenaikan pendapatan di beberapa sektor, namun kami juga memberikan catatan kritis terhadap perpindahan pos-pos pendapatan agar tetap akuntabel," ujar H. Zohran di hadapan Kepala dan jajaran BKAD. Hadir anggota Pansus Lainnya Sri Wahyuni dan H Jabir SPd.

Kepala BKAD Kabupaten Sumbawa Kaharuddin SE.M.Ec Dev dalam penjelasannya memaparkan angka capaian sementara tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Meskipun angka tersebut masih bersifat auditif karena menunggu hasil pemeriksaan rinci BPK pada Mei mendatang, realisasi pendapatan secara umum telah melampaui target.

Berikut adalah rincian capaian pendapatan daerah tahun 2025:

Total Pendapatan: 100,85%, Pendapatan Asli Daerah (PAD): 109,85%, Pendapatan Transfer Pusat: 100,75%, Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Provinsi) 120,80%

"Kami berani menyampaikan angka ini meskipun sifatnya sementara karena memang tuntutan LKPJ harus masuk di bulan Maret. Angka final atau fixed baru akan kita peroleh setelah audit BPK keluar pada Mei mendatang," jelas Kepala BKAD.

Salah satu poin yang dibahas adalah pendapatan dari sektor pertambangan, khususnya terkait PT Amman Mineral (AMNT).  Berdasarkan regulasi UU Minerba dan UU Nomor 1 Tahun 2022 (HKPD), daerah mendapatkan bagian dari keuntungan bersih serta land rent dan royalti.

Dari total sekitar Rp400 miliar dana bagi hasil yang masuk, Kabupaten Sumbawa mendapatkan porsi signifikan yang diharapkan dapat memperkuat postur APBD untuk pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

Rapat juga membahas mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Anggota DPRD, H. Jabir SPd, sempat mempertanyakan kepastian angka SilPA agar bisa dijelaskan kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, pihak BKAD menjelaskan bahwa SilPA muncul dari beberapa komponen, termasuk kelebihan target pendapatan dan belanja yang tidak terekseskusi, seperti tunjangan profesi guru (TPG) yang ditransfer pusat di akhir tahun (30-31 Desember) sehingga tidak sempat terbayar di tahun berjalan.

"Ada sekitar Rp28 miliar yang masuk di detik-detik terakhir tahun anggaran. Secara sistem, kita tidak bisa langsung eksekusi karena harus mengubah Perbup terlebih dahulu. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari Silpa yang akan kita gunakan untuk belanja wajib dan mengikat di tahun berjalan," tambah Kepala BKAD.

Pansus juga memberikan catatan khusus mengenai keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik atau Pajak Penerangan Jalan (PJU). 

Pansus meminta agar implementasi pajak PJU benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk perbaikan lampu jalan, bukan sekadar menjadi angka pendapatan. Sementara untuk UHC, BKAD memastikan akan terus melakukan efisiensi dan pemilahan anggaran agar layanan kesehatan gratis tetap terjamin bagi masyarakat yang membutuhkan. (AM)

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id - . 6 April 2026 — Dalam upaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumbawa menjalin sinergi strategis dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Sumbawa. Kolaborasi ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi yang berlangsung di meeting room BAZNAS Kabupaten Sumbawa pada Senin (6/4/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Ketua GAPENSI Kabupaten Sumbawa, Abd. Rivai, yang didampingi oleh sejumlah anggota, di antaranya Abd. Hakim dan Sabariah. Dari pihak BAZNAS, hadir Ketua beserta jajaran pimpinan lainnya serta Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk mengoptimalkan potensi zakat, khususnya dari sektor jasa konstruksi dan usaha.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Kabupaten Sumbawa menyampaikan bahwa potensi zakat dari sektor jasa dan pendapatan profesional di daerah masih sangat besar, namun belum tergarap secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi seperti GAPENSI, untuk mendorong kesadaran dan partisipasi para pelaku usaha dalam menunaikan kewajiban zakat.

“Sinergi dengan GAPENSI ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, khususnya dari sektor jasa konstruksi. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi contoh bagi organisasi lain untuk turut serta dalam memperkuat peran zakat dalam pembangunan sosial,” ujarnya.

Ketua GAPENSI Kabupaten Sumbawa, Abd. Rivai, dalam kesempatan tersebut menyatakan komitmen penuh organisasinya untuk mendukung program-program BAZNAS. Ia menegaskan bahwa anggota GAPENSI siap berpartisipasi aktif dalam menunaikan zakat, termasuk zakat sebesar 2,5 persen dari pendapatan dan jasa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 24 Tahun 2023.

“Kami dari GAPENSI Kabupaten Sumbawa menyambut baik kerja sama ini. Kami siap mendukung program BAZNAS, termasuk dalam hal kewajiban zakat 2,5 persen dari pendapatan jasa. Ini adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan kami sebagai pelaku usaha,” ungkap Abd. Rivai.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif di kalangan anggota GAPENSI agar zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas mekanisme teknis pengumpulan zakat dari anggota GAPENSI, termasuk penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS yang telah disediakan oleh BAZNAS. Sistem ini dinilai memudahkan proses pembayaran serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

Sebagai bentuk komitmen awal, dalam kesempatan tersebut pengurus GAPENSI juga melakukan penyerahan infak secara langsung melalui QRIS BAZNAS. Penyerahan ini disaksikan oleh seluruh pengurus BAZNAS yang hadir dalam rapat, sebagai simbol dimulainya kolaborasi konkret antara kedua lembaga.

Sekretaris BAZNAS Kabupaten Sumbawa menjelaskan bahwa digitalisasi dalam pengumpulan zakat merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat menunaikan kewajibannya dengan lebih mudah, cepat, dan aman.

“Dengan adanya QRIS, proses pembayaran zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih praktis. Ini juga sejalan dengan upaya kami untuk meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS,” jelasnya.

Selain membahas penghimpunan dana, rapat koordinasi ini juga menyinggung rencana pemanfaatan zakat untuk program-program produktif yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. BAZNAS Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk menyalurkan dana yang terkumpul secara tepat sasaran, baik dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Kolaborasi dengan GAPENSI diharapkan dapat memperluas basis muzakki (pembayar zakat), khususnya dari kalangan pengusaha jasa konstruksi, sehingga penghimpunan dana ZIS dapat meningkat secara signifikan. Dengan meningkatnya dana yang terkumpul, diharapkan pula program-program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Di akhir kegiatan, kedua belah pihak sepakat untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi guna memastikan implementasi kerja sama berjalan efektif. BAZNAS dan GAPENSI juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh anggota GAPENSI mengenai pentingnya zakat serta mekanisme pembayarannya.

.

Melalui kolaborasi ini, BAZNAS Kabupaten Sumbawa optimistis dapat mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi umat yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. GAPENSI sebagai mitra strategis diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong kepatuhan zakat di kalangan pelaku usaha, sekaligus menjadi teladan dalam praktik filantropi Islam di daerah.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, sinergi antara BAZNAS dan GAPENSI Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat, serta memperkuat peran zakat sebagai pilar penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. (AM)

Sumbawa,Amarmedia.co.id - 6 April 2026 — Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M., menunaikan zakat maal melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumbawa pada Senin (6/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbawa dan turut didampingi oleh istri beliau, Heny Tasniasanti.

Penyerahan zakat maal tersebut diterima langsung oleh Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa beserta jajaran pimpinan Baznas dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Momentum ini menjadi salah satu bentuk komitmen pimpinan DPRD dalam mendukung penguatan pengelolaan zakat secara profesional dan terpercaya di daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Baznas Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa beserta keluarga dalam menyalurkan zakat maal melalui Baznas.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa yang telah menunaikan zakat maal melalui Baznas. Ini merupakan bentuk keteladanan yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya bagi para pejabat dan aparatur di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Baznas Kabupaten Sumbawa berkomitmen untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dana yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan.

Lebih lanjut, Ketua Baznas berharap langkah yang dilakukan oleh Ketua DPRD ini dapat menjadi inspirasi dan mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menunaikan kewajiban zakat.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menyampaikan bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

“Menunaikan zakat bukan hanya kewajiban sebagai umat Islam, tetapi juga bentuk kepedulian sosial kita terhadap sesama, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Sekretaris DPRD, serta seluruh pegawai di lingkungan DPRD untuk bersama-sama menunaikan zakat, infaq, dan sedekah melalui Baznas Kabupaten Sumbawa.

“Saya mengajak seluruh anggota DPRD, Sekretaris, dan seluruh pegawai DPRD dan masyarakat Kabupaten Sumbawa untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah melalui Baznas. Dengan pengelolaan yang terorganisir dan profesional, kita dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang berhak,” tegasnya.

Menurutnya, peran lembaga seperti Baznas sangat strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat secara efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga pemerintah dan Baznas perlu terus diperkuat.

Kegiatan penyerahan zakat maal ini juga menjadi simbol kepedulian sosial pimpinan daerah sekaligus upaya membangun budaya berbagi di lingkungan pemerintahan. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat luas untuk semakin meningkatkan kesadaran dalam menunaikan kewajiban zakat.

Selain itu, melalui optimalisasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pimpinan dan anggota DPRD, Baznas Kabupaten Sumbawa optimis dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (AM)

SUMBAWA, Amarmedia.co.id -5 APRIL 2026 – Suasana khidmat menyelimuti Istana Bala Kuning pada Minggu malam (5/4). Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, yang juga menyandang gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa, menghadiri acara Dzikir dan Doa Bersama dalam rangka memperingati 15 tahun Penobatan sekaligus Malikelis (ulang tahun) ke-85 Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV.

Bagi Bupati Jarot, momentum ini bukan sekadar seremoni adat, melainkan refleksi mendalam atas jati diri Tau Samawa (orang Sumbawa) di tengah arus modernisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyimak dengan seksama Pasatotang (pesan/titah) Sultan yang dibacakan oleh Pariwa Adat LATS, Dr. KH. Lalu Zulkifli Muhadli, SH., MM. Bupati menegaskan bahwa filosofi Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah harus tetap menjadi kompas dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan sosial.

 "Kehadiran Sultan sebagai Puen Rea adalah pilar yang menjaga marwah Tau ke Tana Samawa. Titah beliau agar kita tetap jernih, tidak goyah oleh provokasi, dan memperkuat persatuan adalah pesan yang sangat relevan bagi kita semua saat ini," ujar Bupati H.Jarot.

Salah satu poin penting dalam Pidato Kebudayaan yang disampaikan Bupati adalah mengenai hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ia menyoroti kearifan lokal Sumbawa yang telah lama mengenal konsep keberlanjutan.

Bupati Jarot memaparkan bahwa nilai-nilai seperti Mole Pade Antap (Keberhasilan panen dan pangan), Balong Ai Kayu (Ketersediaan air dan hutan yang terjaga),

dan Telas Kebo Jaran (Kesejahteraan ternak dan hewan),

Nilai-nilai ini, menurutnya, sangat sejalan dengan visi pemerintah daerah melalui program Sumbawa Hijau Lestari. 

"Alam Tana Samawa bukanlah warisan yang bisa kita habiskan begitu saja, melainkan titipan untuk anak cucu. Apa yang kita lakukan di pemerintahan hari ini harus bersinergi dengan nafas kebudayaan kita yang sangat menghargai kelestarian alam," tegasnya.

Persaudaraan Tanpa Batas: Sumbawa dan KSB

Kehadiran Bupati KSB, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si. (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu), dalam acara tersebut juga mempertegas ikatan emosional dan sejarah yang tak terpisahkan antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. 

Bupati Jarot sepakat bahwa kedua daerah ini berasal dari akar peradaban yang sama, yakni Kesultanan Sumbawa. Sinergi antara dua pemimpin daerah ini menunjukkan bahwa nilai Basiru (gotong royong) dan Tulung (tolong menolong) tetap hidup dalam pembangunan di wilayah Samawa secara keseluruhan.

Acara yang berlangsung hingga pukul 23.00 WITA ini ditutup dengan ramah tamah yang hangat. Bupati Sumbawa berharap agar semangat takwa dan falsafah Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge (Takut kepada Allah, Malu berbuat buruk) senantiasa menjadi jati diri kolektif demi mewujudkan Sumbawa yang beradab dan bermartabat.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Sumbawa (Wakil Dea Pati Kanadi Ling Samawa), Drs. Mohamad Ansori beserta istri; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P.; Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si.; dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dan KSB.

Hadir pula pegiat adat dalam internal LATS yang terdiri dari: Pariwa Adat LATS yaitu Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. dan Muhammad Yakub Daeng Kusuma Dewa, S.Sos; Sekretaris Majelis Adat LATS: Yuli Andari Merdikaningtyas, MA; Ketua Dewan Syara’ LATS: Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov.; Ketua Pajatu Adat LATS: Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si; Anggota Dewan Adat LATS yang terdiri dari para sesepuh Kesultanan Sumbawa; Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa dan LATS Kamutar Telu (Kabupaten Sumbawa Barat).  (AM/Yuli)

Sumbawa.Istana Bala Kuning,Amarmedia.co.id -  Hari Ahad  5 April 2026 kemarin,  Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mengadakan Dzikir dan Doa Bersama dalam rangka memperingati dua momen penting sekaligus yaitu 15 (lima belas) tahun Penobatan Sultan dan Malikelis (Milad/Ulang Tahun) ke- 85 Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Tepat setelah shalat Isya’ para undangan mulai berdatangan di Istana Bala Kuning, diantaranya pegiat adat dalam internal LATS yang terdiri dari: Pariwa Adat LATS yaitu Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. dan Muhammad Yakub Daeng Kusuma Dewa, S.Sos; Sekretaris Majelis Adat LATS: Yuli Andari Merdikaningtyas, MA; Ketua Dewan Syara’ LATS: Dea Guru Syukri Rahmat, S.Ag., M.M.Inov.; Ketua Pajatu Adat LATS: Dr. Muhammad Ikhsan Safitri, M.Si; Anggota Dewan Adat LATS yang terdiri dari para sesepuh Kesultanan Sumbawa; Pajatu Adat LATS Kabupaten Sumbawa dan LATS Kamutar Telu (Kabupaten Sumbawa Barat). 

Turut hadir dalam acara ini Bupati Sumbawa yang telah disematkan gelar adat Dea Pati Kanadi Ling Samawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP beserta istri; Bupati KSB (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu), H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si.; Wakil Bupati Sumbawa (Wakil Dea Pati Kanadi Ling Samawa), Drs. Mohamad Ansori beserta istri; Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.A.P.; Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heri Wibowo, S.Si., M.Si.; dan sejumlah tokoh masyarakat Sumbawa dan KSB. Sambil menunggu para undangan, panitia menyuguhkan pemutaran cuplikan rekaman video penobatan Sultan Muhammad Kaharuddin IV yang berlangsung pada tanggal 5 April 2011.

Tepat pukul 20.00 WITA, acara pertama dimulai. Diisi dengan Dzikir bersama yang dipimpin oleh Ketua Dewan Syara’ LATS. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an. Setelah acara pembukaan selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara inti yaitu Pengantar dan Penyampaian Titah Sultan Sumbawa XVIII, Dewa Masmawa Sultan Muhammad Kaharuddin IV yang disampaikan oleh Pariwa Adat LATS, Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. Titah ini diawali dengan refleksi 15 Tahun Penobatan Sultan. Refleksi ini mengingatkan kita tentang kekayaan sejarah terutama di Era Kesultanan Sumbawa yang mewarnai peradaban Islam di Nusantara. 

“Penobatan Sultan Sumbawa tidak hanya penting bagi keberlanjutan peradaban Tau Samawa yang dapat menghadirkan historical pride (kebanggan sejarah) pada generasi kita sekarang, namun juga memberikan arah dan panduan terhadap jati diri kita sebagai Tau Samawa kepada anak cucu kita di masa sekarang dan akan datang,” tegas Buya Zul, sapaan akrab Dr. KH. Lalu Zulkifi Muhadli, SH., MM. Nilai-nilai luhur Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah adalah filosofi warisan leluhur Tau Samawa yang sangat kaya makna. Kehadiran Sultan dimaknai sebagai “Puen Rea” dimana entitas masyarakat adat Tau Samawa masa kini berlindung dan bernaung. Sultan adalah penjaga marwah Tau Ke Tana Samawa.

Selanjutnya Manik/Titah Sultan dibacakan yang buntinya sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim 

Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, serta dengan penuh tanggung jawab terhadap masa depan Tana Samawa, pada momentum yang penuh makna ini, Kami menyampaikan PASATOTANG sebagai berikut: 

“Di tengah gelombang zaman yang penuh ketidakpastian, kami menyerukan kepada seluruh Tau Samawa: tetaplah teguh, tetaplah jernih, dan jangan pernah goyah oleh provokasi. Perkuat persatuan, eratkan kebersamaan, karena di sanalah kekuatan kita bertumpu. Hidupkan Adat Barenti Ko Syara’, Syara’ Barenti Ko Kitabullah. Jangan biarkan filosofi ini hanya menjadi simbol—jadikan ia napas dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan. Bangkitkan kembali semangat Basiru (Gotong Royong) dan Tulung (Tolong Menolong), agar kita saling menguatkan, saling menjaga, dan tidak meninggalkan satu pun di antara kita. 

Kami ingatkan: jadilah penjaga harmoni—bagi lembaga adat, bagi seluruh elemen masyarakat—untuk merawat kesejukan, meneguhkan persaudaraan, dan menolak segala yang memecah belah. Dan kepada kita semua, ingatlah: alam adalah amanah. Ia bukan warisan yang dihabiskan, melainkan titipan yang harus dijaga, agar tetap lestari bagi anak cucu kita. 

Berlandaskan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, berpegang pada falsafah ‘Taket Ko Nene, Kangila Boat Lenge’, marilah kita teguhkan kebersamaan Tau dan Tana Samawa—menuju kehidupan yang selamat, beradab, dan bermartabat. Kini, esok, dan sepanjang masa.” 

Demikian PASATOTANG ini Kami sampaikan untuk menjadi parenti (pedoman) bagi seluruh Tau Samawa. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa membimbing langkah kita, menjaga Tana Samawa, dan menguatkan kita dalam menjaga nilai, budaya, dan kehidupan yang beradab dan bermartabat. 

Samawa Datu, 5 April 2026 M / 17 Syawwal 1447 H 

DEWA MASMAWA SULTAN MUHAMMAD KAHARUDDIN IV 

Setelah pembacaan Manik/Titah Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Bupati Sumbawa (Dea Pati Kanadi Ling Samawa) Ir. Syarafuddin Jarot, MP menyampaikan Pidato Kebudayaan. Refleksi 15 Tahun Penobatan Sultan ini menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat jati diri kita sebagai Tau Samawa dan melihat hubungan relasi antara manusia dan alam sekitarnya. Harmonisasi antara Tau Samawa dan alam sekitarnya dapat dilihat dari adanya istilah “Mole Pade Antap”, “Balong Ai Kayu”, dan “Telas Kebo Jaran”. Hal ini sinergi dengan program Sumbawa Hijau Lestari yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Sumberdaya alam dan budaya Sumbawa bukan untuk dihabiskan, namun titipan untuk generasi mendatang. Alam dan budaya kita selalu bersinergi dan melengkapi.

Usai pidato dari Bupati Sumbawa, giliran H. Amar Nurmansyah, ST., MT., Bupati KSB (Dea Pati Kanadi Ling Kamutar Telu) menyampaikan sambutannya yang diawali dengan cerita personal tentang kawasan Kesultanan Sumbawa yang hari ini berada di Kecamatan Sumbawa. Ingatan personal ini menjadi refleksi dari memori kolektif yang dapat dilihat sebagai pentingnya pewarisan nilai-nilai budaya Tau Samawa bagi generasi muda. “Kabupaten Sumbawa dan KSB memiliki akar yang sama yaitu sebuah peradaban masa lalu di Era Kesultanan Sumbawa. Kita memiliki akar dan pohon besar yang sama tempat kita bernaung. Hal ini merupakan kekayaan dan warisan yang tak ternilai harganya yang harus kita jaga untuk semakin memperkuat jadi diri kita sebagai Tau Samawa.” 

Berakhirnya sambutan dari Bupati KSB, maka acara inti ditutup dan diisi dengan silaturrahmi dan ramah tamah. Suasana keakraban muncul sebagai bentuk kekuatan tali persaudaraan yang penuh dengan harmoni. Acara berakhir pada pukul 23.00 WITA. (AM)

MATARAM,Amarmedia.co.id - 5 April 2026 – Pengurus Provinsi Olahraga Domino Indonesia (ORADO) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sukses menggelar agenda strategis berupa Training of Referee (Pelatihan Wasit) serta Pelantikan Pengurus masa bakti 2026-2030. Rangkaian acara yang berlangsung selama dua hari, yakni 4-5 April 2026, dipusatkan di Aula Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB.

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi perkembangan olahraga domino di NTB, terutama dalam standarisasi kompetisi dan penguatan organisasi di tingkat daerah.

Pelantikan Pengurus ORADO NTB 2026-2030

Dalam sesi resmi, Ketua PB ORADO yang diwakili oleh Ketua Bidang OK PB ORADO Muh. Imam Taufik Rusdin, secara resmi melantik I Putu Dedy Saputra sebagai Ketua ORADO NTB periode 2026-2030.

Pelantikan ini diharapkan menjadi babak baru bagi ORADO NTB dalam membawa cabang olahraga ini lebih profesional dan diterima luas oleh masyarakat.

Standarisasi Wasit Melalui Training of Referee

Sejalan dengan pelantikan, ORADO NTB menggelar Training of Referee yang menghadirkan pelatih yang juga Ketua Bidang Teknik dan Wasit PB ORADO Isra Prasetya Idris. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan calon wasit utusan dari 10 Pengurus Cabang (Pengcab) ORADO se-NTB,sekaligus melantik dan mengukuhkan10 Pengurus Cabang ORADO Kabupaten dan Kota se-NTB.

Ketua Panitia Pelaksana, Shandi Maulani Ahmad, dalam sambutannya menekankan bahwa pelatihan ini merupakan langkah krusial untuk menciptakan ekosistem olahraga domino yang jujur, adil, dan profesional.

"Tujuan utama kami menyelenggarakan kegiatan ini adalah agar ORADO NTB memiliki sumber daya manusia yang siap melakukan pembinaan atlet secara terukur. Selain itu, kami berkomitmen untuk mensosialisasikan domino agar tidak lagi dipandang negatif oleh masyarakat. Kami ingin menegaskan bahwa bermain domino adalah olahraga yang mengandalkan strategi, kecerdasan, dan akal sehat," ujar Shandi.

Mengubah Paradigma Masyarakat

Dalam sambutannya I Putu Dedy Saputra mengatakan, melalui kepengurusan baru dan kehadiran wasit-wasit tersertifikasi di tiap kabupaten/kota, ORADO NTB bertekad untuk mengubah wajah atau stigma permainan domino, olahraga yang kerap identik dengan perjudian, kini diarahkan sepenuhnya menjadi ajang kompetisi prestasi yang menjunjung tinggi sportivitas.

Dengan selesainya pelatihan ini, diharapkan seluruh Pengcab di NTB dapat segera melakukan sosialisasi dan menggelar Kejuaraan Cabang dengan standar regulasi yang baku, sesuai dengan pedoman dari PB ORADO. (AM)

Oleh: Ariady Achmad & Tim

Minggu : 5 April 2026

Serangan rudal yang menghantam Teheran pada 28 Februari 2026 menjadi bukti nyata manifestasi sistem dominasi global yang mengatasnamakan pertahanan diri. Eskalasi militer ini sejatinya lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan absolut.

Dunia menyaksikan bagaimana dentuman bom di Iran merupakan bahasa kepentingan yang tidak pernah disiarkan oleh media arus utama. Perang ini menjadi operasi yang dirancang secara sistematis oleh para pemain besar di balik layar kekuasaan.

Analisis geopolitik menunjukkan bahwa serangan terhadap Iran bukan sekadar operasi militer biasa. Fenomena ini adalah bentuk nyata dari sebuah sistem internasional yang sangat haus akan dominasi politik dan ekonomi global.

Narasi Iran sebagai ancaman global tidak muncul secara tiba-tiba melainkan melalui proses panjang laporan kebijakan yang sangat masif. Pembingkaian media secara global memainkan peran sentral dalam menjaga agar isu ini tetap berada di pusat perhatian.

Lalu, persepsi bahaya tersebut sengaja diproduksi dan diperbesar untuk melegitimasi tindakan militer di mata masyarakat internasional. Strategi ini berhasil menciptakan urgensi semu yang secara langsung menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam lingkaran elite.

Industri pertahanan menjadi jantung dari ekosistem konflik ini karena perang merupakan bisnis yang tidak pernah mengenal rugi. Para kontraktor senjata global selalu berada di barisan terdepan setiap kali ketegangan antarnegara mulai memuncak secara dramatis.

Raksasa militer seperti Lockheed Martin hingga Raytheon Technologies meraup keuntungan melimpah dari setiap kontrak senjata baru. Nilai saham mereka justru menguat tajam saat stabilitas sebuah kawasan mulai goyah dan hancur akibat dentuman meriam.

Logika ekonomi modern kini menempatkan perdamaian sebagai sebuah anomali yang harus dihindari demi menjaga aliran modal tetap lancar. Uang mengalir deras ke kantong para pengambil kebijakan melalui berbagai mekanisme pendanaan yang terlihat sangat legal.

Hubungan timbal balik antara politisi dan korporasi besar menciptakan jaringan donor yang sangat sulit untuk dipisahkan. Setiap keputusan strategis negara sering kali hanya mengekor pada kepentingan para pemilik modal yang mengendalikan arah kebijakan.

*Arsitektur Kekuasaan dan Terorisme Negara Modern* 

Lembaga pemikir atau think tank internasional bertugas memproduksi wacana untuk membingkai realitas agar terlihat rasional. Dari sinilah lahir definisi ancaman dan legitimasi perang yang seolah-olah demi kepentingan keamanan nasional negara-negara adidaya.

Fenomena revolving door di departemen pertahanan menunjukkan bagaimana pejabat publik dan eksekutif industri bertukar posisi secara berkala. Simbiosis ini mengaburkan batas antara keputusan politik murni dan syahwat bisnis para pemain industri senjata.

Ekosistem kepentingan tersebut membuat keputusan untuk menyerang kedaulatan negara lain menjadi bagian dari strategi korporasi yang terstruktur. Negara dan perusahaan kini seolah telah menyatu dalam satu visi untuk menguasai sumber daya global.

Dukungan tanpa batas terhadap Israel dinilai bukan sekadar urusan geopolitik melainkan bagian dari kalkulasi politik domestik yang sangat rumit. Iran secara sengaja diposisikan sebagai lawan permanen guna menjaga agar narasi ancaman tetap laku dijual.

Status lawan permanen tersebut sangat berguna untuk mempertahankan anggaran militer yang mencapai angka fantastis setiap tahunnya. Hal ini menciptakan ketergantungan akut antara industri perangkat perang dan arah kebijakan luar negeri sebuah negara.

Dunia perlu bertanya secara jujur mengenai praktik kekerasan yang dilegalkan oleh negara melalui instrumen hukum internasional. Ketika negara menggunakan kekuatan militer untuk menciptakan ketakutan, maka esensi terorisme telah bergeser menjadi instrumen kekuasaan yang sah.

Perbedaan mendasar hanya terletak pada kepemilikan legitimasi hukum untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur dan warga sipil. Teror tidak lagi hanya milik kelompok non-negara, melainkan telah menjadi alat diplomasi koersif yang sangat mematikan.

Konsep deep system yang melibatkan lembaga keuangan internasional bergerak searah untuk mempertahankan aliran keuntungan. Dalam kacamata ini, konflik bukan lagi dianggap sebagai kegagalan diplomasi melainkan sebuah mekanisme yang berfungsi sangat efektif.

Arsitektur kekuasaan global ini tidak selalu bergerak dalam sebuah konspirasi terbuka namun memiliki tujuan yang sangat seragam. Mereka memastikan kekuasaan tetap terpusat dan keuntungan material terus mengalir ke kelompok oligarki yang memegang kendali.

Tragedi perang tahun 2026 ini membuka tabir gelap bahwa dunia dikelola oleh jaringan kepentingan yang melampaui hukum internasional. Nilai-nilai kemanusiaan sering kali dikorbankan demi stabilitas ekonomi para pemain besar di panggung geopolitik dunia.

Realitas pahit ini menunjukkan bahwa dunia masih terjebak dalam ilusi keamanan yang sebenarnya diciptakan oleh para arsitek perang. Keberanian untuk mengakui pola ini menjadi langkah awal untuk menghentikan siklus kekerasan yang terorganisir, (AM)

SUMBAWA.Amarmedia.co.id — Suasana riuh Car Free Night (CFN) Kabupaten Sumbawa malam ini, Sabtu (4/4/2026), terasa berbeda dan penuh khidmat. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Unit Mahasiswa Universitas Samawa (UNSA) dalam aksi kemanusiaan bertajuk "Pray For Alas".

Kolaborasi ini hadir di tengah keramaian masyarakat untuk mengetuk pintu hati warga Sumbawa agar bahu-membahu meringankan beban saudara-saudari kita di Kecamatan Alas yang baru saja tertimpa musibah kebakaran hebat.

Seni Musik untuk Amal

Tidak sekadar orasi, aksi penggalangan dana ini dikemas dengan apik melalui pergelaran seni musik. Alunan melodi dari para mahasiswa ini berhasil menarik perhatian pengunjung CFN untuk berhenti sejenak dan menyisihkan rezeki mereka.

Pembina kegiatan, Andi Rachmat saat ditemui awak media di lokasi menyampaikan bahwa kolaborasi dengan pihak swasta seperti IM3 bertujuan untuk memperluas jangkauan pesan kemanusiaan ini.

"Malam ini kami hadir disupport IM3 dalam bentuk tenda tidak hanya untuk menggalang dana, tapi juga menunjukkan bahwa kepedulian bisa disalurkan melalui kreativitas. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Sumbawa untuk mengulurkan tangan. Sekecil apa pun bantuan kita, itu sangat berarti bagi mereka yang sedang berduka di Alas," ujar Andi Rachmat 

Kebutuhan Mendesak yang Diharapkan.

Panitia membuka posko donasi langsung di area CFN bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk. Adapun bantuan yang sangat dibutuhkan saat ini antara lain: Sembako (Bahan pangan pokok), Obat-obatan dan peralatan medis dasar, Pakaian layak pakai, Uang tunai

Aksi kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat solidaritas bagi seluruh warga Kabupaten Sumbawa. Mari tunjukkan bahwa dalam kesulitan, warga Sumbawa tidak pernah membiarkan saudaranya berjalan sendirian.

Mataram, Amarmedia.co.id - 3 April 2026 — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah memacu program "Desa Berdaya" sebagai senjata utama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Gora. Program ambisius ini dirancang untuk menyentuh akar persoalan di tingkat desa melalui dua skema utama: Tematik dan Transformatif.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., mengungkapkan bahwa program ini bukan sekadar bantuan cuma-cuma, melainkan sebuah gerakan terintegrasi yang memanfaatkan sumber daya sosial dan ekonomi lokal.

"Inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan potensi wisata desa agar menjadi destinasi mendunia," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

Skema Tematik: Lompatan Ekonomi Desa

Dalam skema Tematik, Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh desa (1.021) dan kelurahan (145) di NTB mendapatkan bantuan keuangan khusus hingga tahun 2029. Untuk tahun 2026, sebanyak 256 desa dan kelurahan terpilih menjadi pionir dengan kucuran dana masing-masing sebesar Rp300 juta.

Namun, Lalu Hamdi menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Pemerintah telah menyiapkan 'menu' kegiatan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang harus dipatuhi.

"Ini bantuan keuangan khusus. Desa harus mengajukan proposal sesuai potensi keunggulan mereka agar terjadi lompatan pertumbuhan ekonomi. Kami akan melakukan verifikasi administrasi dan substansi sebelum merekomendasikan penetapan kepada Gubernur," jelasnya.

Skema Transformatif: Intervensi Langsung ke Kepala Keluarga

Berbeda dengan skema Tematik yang berbasis wilayah, skema Transformatif menyasar langsung unit terkecil, yakni Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem. Berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan BPS melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), teridentifikasi 6.711 KK di 40 desa yang akan diintervensi pada tahap pertama tahun 2026.

Lalu Hamdi memaparkan bahwa pemilihan 40 desa tersebut dilakukan dengan pertimbangan matang, mencakup karakteristik wilayah mulai dari pesisir, rural, lingkar hutan, hingga kawasan pertanian, serta tingkat kedalaman kemiskinannya.

"Setiap KK sasaran akan menerima bantuan sosial sebesar Rp7 juta. Uang ini diarahkan untuk membangkitkan mata pencaharian mereka," tambahnya.

Pendampingan Ketat dan Revitalisasi Usaha

Guna memastikan ketepatan sasaran dan penggunaan dana, Pemprov NTB mengerahkan 144 pendamping desa. Para pendamping ini akan menjalani diklat khusus pada 6-8 April mendatang untuk membekali mereka dengan kemampuan pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pasca diklat, para pendamping diwajibkan turun langsung menemui keluarga sasaran untuk menentukan jenis usaha yang paling relevan dengan minat dan potensi lokal.

"Kami ingin melihat apakah mereka punya keahlian yang sempat mati suri, misalnya karena dampak pandemi lalu. Fokus kita adalah revitalisasi usaha. Pendamping akan membantu menentukan mata pencaharian yang pas agar bantuan Rp7 juta tersebut benar-benar menjadi modal produktif, bukan konsumtif," pungkasnya.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, akademisi, hingga pihak swasta (filantropi), program Desa Berdaya diharapkan mampu mengubah wajah desa di NTB dari wilayah tertinggal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(Am/san/diskominfotik)

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Kamis, 2 April 2026 – Pada hari Selasa, 31 Maret 2026, Baznas kembali menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Dusun Po', Desa Kalimango, Kecamatan Alas. Penyaluran bantuan dilakukan di Lantai II Aula Kantor Desa Kalimango dan dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Baznas, Dr. M. Ihsan Safitri, M.Si, dan Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, ADM, dan Umum, M. Lutfi Makki, M.Si. Penyerahan bantuan ini juga disaksikan oleh Camat Alas, Dr. Usman, MM, serta Kepala Desa Kalimango Hery Darfan, S.P.

Pada tahap kedua penyaluran bantuan ini, Baznas memberikan bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp 750.000 untuk setiap rumah yang hangus terbakar, dengan total 30 rumah yang menerima bantuan tersebut, serta Rp 400.000 untuk setiap rumah yang terdampak kebakaran namun tidak sepenuhnya hancur, dengan total 18 rumah yang mendapatkan bantuan ini. Dengan demikian, total bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang tunai mencapai Rp 29.700.000.

Sebelumnya, pada tahap pertama, Baznas telah menyalurkan bantuan berupa sembako kepada para korban kebakaran untuk membantu meringankan kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Kali ini, Baznas memutuskan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk memberikan fleksibilitas lebih bagi para korban dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka setelah kebakaran.

Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Baznas, Dr. M. Ihsan Safitri, dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban dan membantu mereka memulai kembali kehidupan mereka. "Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban keluarga-keluarga yang terdampak, dan memberikan semangat baru untuk bangkit dari musibah ini," ujar Dr. Ihsan Safitri. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja sama antara Baznas dan seluruh elemen masyarakat yang turut serta dalam mendukung penyaluran bantuan ini.

Sementara itu, Wakil Ketua 4 Bidang Administrasi, ADM, dan Umum Baznas, M. Lutfi Makki, M.Si, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyaluran bantuan. "Kami sadar bahwa meskipun bantuan ini tidak dapat menggantikan semuanya, namun kami berharap bantuan ini bisa memberikan sedikit kelegaan dan semangat kepada masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan," ujarnya.

Camat Alas, Dr. Usman, MM, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Baznas atas bantuan yang diberikan kepada warga Desa Kalimango. "Bantuan ini sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang terdampak kebakaran. Kami akan terus mendampingi mereka untuk memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik," ungkap Dr. Usman.

Salah satu penerima manfaat, Mawardi, yang rumahnya hangus terbakar dalam kejadian tersebut, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterimanya. "Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada Baznas yang telah memberikan bantuan uang tunai ini. Setelah kebakaran, kami benar-benar merasa kehilangan, dan bantuan ini sangat membantu kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mulai berpikir tentang langkah berikutnya," ujarnya dengan haru.

Dengan adanya penyaluran bantuan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak kebakaran dapat segera bangkit dan memulai kehidupan baru dengan semangat yang lebih kuat. Baznas, sebagai lembaga amil zakat nasional, berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi-situasi darurat seperti kebakaran.

30 rumah yang hangus terbakar menerima Rp 750.000 per rumah, total Rp 22.500.000 18 rumah yang terdampak kebakaran menerima Rp 400.000 per rumah, total Rp 7.200.000

Dengan kebersamaan dan kepedulian, kita semua berharap agar para korban kebakaran ini bisa segera pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik, serta dapat kembali membangun rumah dan kehidupan mereka yang sempat terhenti akibat bencana ini.

Titik balik kinerja AMMN diperkirakan terjadi setelah melewati periode transisi pada 2025. Tahun lalu, hasil produksi yang belum optimal memberikan tekanan signifikan terhadap pos pendapatan maupun laba bersih perseroan. 

Dalam risetnya, Phintraco Sekuritas melaporkan kinerja AMMN pada 2025 masih berada dalam tekanan. Pendapatan perseroan pada 2025 diestimasi mencapai US$1.144,78 juta, atau turun 57% secara tahunan.

Phintraco menyebutkan bahwa penurunan tersebut merupakan konsekuensi dari rendahnya volume produksi pada tahap awal Fase 8 atau tahap eksplorasi anyar yang dimulai setelah selesainya Fase 7 pada akhir 2024. Meski demikian, terdapat sinyal positif berupa peningkatan kinerja secara bertahap sejak kuartal I/2025 hingga kuartal III/2025. Tren ini mengindikasikan aktivitas produksi dan pengapalan AMMN mulai kembali ke level yang lebih konsisten jika dibandingkan dengan awal tahun lalu. 

Memasuki 2026, AMMN dinilai berpeluang mencatatkan pemulihan yang lebih solid. Tambang Batu Hijau diproyeksikan memasuki fase produksi normal setelah melewati masa transisi. Kondisi ini diharapkan mendongkrak penjualan dan menekan biaya per unit melalui penyerapan biaya tetap yang lebih efisien. “Tahun fiskal 2026 berpotensi menjadi titik balik bagi AMMN,” tulis Phintraco dalam riset yang dipublikasikan pada pertengahan Februari 2026. 

Senada dengan proyeksi pemulihan tersebut, Research Analyst Henan Sekuritas Dennis Tay menyebut AMMN telah menunjukkan transformasi signifikan dalam skala dan efisiensi operasional sejak mengambil alih kontrol penuh pada 2016. Dennis mencatat, volume bijih yang ditambang melonjak dari sekitar 52 juta ton menjadi 322 juta ton pada 2024. Di saat yang sama, perseroan berhasil menekan biaya penambangan unit dari US$3,65 per ton menjadi US$2,24 per ton. "Peningkatan produktivitas aset dan manajemen kontraktor yang optimal telah memperkuat basis biaya AMMN menjadi lebih kompetitif dan tangguh," ujar Dennis dalam laporan risetnya yang dipublikasikan Memasuki tahun fiskal 2026, Dennis menilai AMMN akan memanen hasil dari integrasi vertikal pasca-rampungnya pembangunan smelter pada 2025. 

Amman Mineral (AMMN) yang Harga Sahamnya Tertekan Fasilitas pemurnian itu memiliki kapasitas tahunan sebesar 220.000 ton katoda tembaga dan 830.000 ton asam sulfat, serta pemurnian logam berharga (PMR) yang mampu menghasilkan 579.000 oz emas dan 1,8 juta oz perak. Meskipun saat ini masih dalam fase ramp-up, operasional smelter AMMN diprediksi akan mencapai kapasitas penuh pada akhir 2026. Hal ini diyakini akan memperkuat visibilitas pendapatan dan normalisasi margin perseroan.

Dengan kombinasi utilisasi smelter yang lebih tinggi, perbaikan kadar bijih, dan kenaikan volume produksi, Dennis memprediksi AMMN akan memasuki fase akselerasi laba. Pendapatan diproyeksikan tumbuh dengan CAGR sebesar 23% pada 2024-2028, sementara EBITDA diperkirakan melesat dengan CAGR 39%. AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK - TradingView Margin EBITDA juga diramal akan melompat, dari sekitar 50% pada 2026 menjadi 63% pada 2028.

Kondisi ini didukung prospek harga tembaga global yang kuat seiring tingginya permintaan untuk kebutuhan elektrifikasi, kendaraan listrik, infrastruktur digital, hingga kecerdasan buatan (AI). Henan Sekuritas menyematkan rekomendasi beli untuk saham AMMN dengan target harga Rp9.550 per saham. Target tersebut mencerminkan potensi kenaikan yang cukup lebar dari level harga saat ini. Di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham AMMN saat ini bertengger di level Rp4.950 per saham hingga perdagangan Jumat (13/3). Adapun banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 22,96% sepanjang tahun berjalan. 

Penulis : Dionisio Damara Tonce

Referensi Bisnis.com dengan judul "Bersiap Rebound Saham Amman (AMMN) Menuju Level Rp9.550", 

JAKARTA.Amarmedia.co.id– Di tengah fluktuasi pasar modal awal tahun 2026, saham raksasa tambang tembaga asal Sumbawa, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), kini tengah menjadi sorotan tajam para investor. Bukan karena kinerjanya yang merosot tanpa alasan, melainkan karena harganya yang dinilai sedang "salah harga" alias terdiskon cukup dalam.

Hingga perdagangan medio Maret 2026, saham AMMN nangkring di level Rp4.950 per lembar. Jika ditarik garis dari awal tahun (YTD), angka ini mencerminkan koreksi sebesar 22,96%. Namun, di balik penurunan ini, sejumlah analis justru melihat peluang rebound yang masif menuju target harga Rp9.550.

Tekanan pada harga saham AMMN sepanjang 2025 merupakan dampak logis dari masa transisi operasional. Perseroan baru saja beralih dari Fase 7 ke Fase 8 di Tambang Batu Hijau, Nusa Tenggara Barat. Pada tahap awal eksplorasi baru ini, volume produksi memang belum optimal, yang berimbas pada estimasi penurunan pendapatan hingga 57% secara tahunan di 2025.

Namun, angin segar mulai berembus memasuki tahun fiskal 2026. Phintraco Sekuritas dalam risetnya menyebutkan bahwa tahun ini akan menjadi titik balik (turning point) bagi AMMN. 

"Aktivitas produksi dan pengapalan AMMN mulai menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Memasuki 2026, fase produksi normal akan mendongkrak penjualan dan menekan biaya per unit secara lebih efisien," tulis Phintraco.

Senjata Utama: Smelter dan Integrasi Vertikal

Optimisme para analis bukan tanpa dasar. Salah satu pendorong utama (catalyst) adalah rampungnya pembangunan smelter yang kini dalam fase peningkatan kapasitas (ramp-up). Fasilitas ini diproyeksikan mencapai kapasitas penuh pada akhir 2026 dengan output 220.000 ton katoda tembaga per tahun.579.000 oz emas dan 1,8 juta oz perak dari pemurnian logam berharga (PMR).

Research Analyst Henan Sekuritas, Dennis Tay, menekankan bahwa integrasi vertikal ini akan memperkuat margin perusahaan secara signifikan. "Margin EBITDA diramal akan melonjak dari 50% pada 2026 menjadi 63% pada 2028," ungkapnya.

Di sisi lain, faktor eksternal juga mendukung. Tingginya permintaan tembaga dunia untuk kebutuhan infrastruktur digital, kendaraan listrik (EV), hingga teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat harga komoditas ini tetap kokoh.

Dengan kombinasi harga saham yang sedang "diskon" hampir 23% dan fundamental yang diprediksi melesat, Henan Sekuritas tetap menyematkan rekomendasi BELI dengan target harga Rp9.550. Jika target ini tercapai, artinya ada potensi kenaikan (upside) hampir dua kali lipat dari harga saat ini.

Kini pertanyaannya bukan lagi "apakah bisa?", melainkan "seberapa cepat" AMMN mampu mengakselerasi produksinya untuk menjemput target harga tersebut. Bagi investor jangka panjang, kondisi "terdiskon" saat ini bisa jadi adalah pintu masuk sebelum AMMN benar-benar memanen hasil dari smelter dan Fase 8 di Sumbawa. (AM)

Mataram, Amarmedia.co.id (2/4/2026) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menyiapkan pembentukan aplikasi layanan aduan cepat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini menjadi respons cepat atas tingginya angka kekerasan yang terus meningkat di NTB, termasuk kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak.

Aplikasi yang berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB ini akan dilengkapi dengan nomor darurat serta sistem pelaporan cepat, aman, dan rahasia yang dapat diakses seluruh masyarakat.

Urgensi pembentukan layanan ini tidak lepas dari kondisi masih maraknya kasus kekerasan pada anak di Provinsi NTB. Berdasarkan data terbaru dari aplikasi Simfoni PPA tahun 2025 tercatat sebanyak 637 kasus terjadi di seluruh kabupaten/kota dengan total korban mencapai 654 anak.

Dari total korban tersebut, anak perempuan menjadi kelompok paling rentan dengan jumlah 503 korban, sementara korban laki-laki tercatat sebanyak 151 anak.

Tak hanya itu, praktik pernikahan anak juga masih menjadi persoalan serius yang berkorelasi dengan tingginya kekerasan terhadap anak dan perempuan, sekaligus berdampak pada masalah sosial lain seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga stunting.

“Kita bergerak cepat. Dalam waktu dekat akan dibentuk aplikasi layanan aduan cepat untuk merespons kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di bawah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak,” ujar Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB, Lalu Juhamdi, ditemui di ruang kerjanya Rabu (1/3/2/026). 

Menurut Miq Jo sapaan akrabnya menambahkan, melalui aplikasi ini masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke instansi tertentu untuk melapor. Cukup melalui aplikasi atau nomor darurat, laporan dapat disampaikan secara cepat dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses pendampingan bagi korban serta penegakan hukum terhadap pelaku hingga ke tahap pengadilan.

Sebagai bagian dari penguatan langkah tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak Provinsi NTB bersama para mitra juga akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pondok pesantren, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Rakor ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi dalam memperkuat pencegahan kekerasan secara langsung di masyarakat.

Aplikasi layanan aduan cepat ini dijadwalkan akan diluncurkan dalam waktu dekat sebagai bentuk komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan dan mengentaskan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. (AM/kominfotikntb)

Mataram, Amarmedia.co.id -2026 – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat arah kebijakan pelatihan vokasi dengan mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) terhubung langsung dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, guna memastikan lulusan siap kerja dan berdaya saing.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat melakukan kunjungan kerja ke BLK dalam rangka evaluasi program pelatihan serta kesiapan tenaga kerja lokal menghadapi dinamika pasar kerja.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur meninjau sejumlah fasilitas pelatihan, khususnya pada kejuruan teknik dan otomotif, serta berdialog langsung dengan para instruktur untuk menyerap berbagai masukan dari lapangan.

“BLK harus menjadi garda terdepan dalam mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Pelatihan harus selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” tegasnya.

Berdasarkan pemaparan pihak BLK, program pelatihan saat ini berjalan dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana prasarana serta belum optimalnya keterkaitan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Dinda menekankan pentingnya penguatan konsep link and match antara BLK dan dunia industri sebagai kunci peningkatan kualitas lulusan.

Selain itu, ia juga mendorong agar pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi turut mengembangkan aspek kewirausahaan.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada sektor formal. Lulusan BLK juga harus mampu menjadi wirausahawan dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta dilakukan evaluasi kurikulum secara berkala, peningkatan kompetensi instruktur, serta penguatan kerja sama strategis dengan dunia industri agar pelatihan yang diberikan tetap relevan dan adaptif.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dan dunia industri, BLK diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat pengembangan talenta yang adaptif, produktif, dan siap bersaing di tingkat regional maupun nasional.(AM/Diskominfotik)

Mataram, Amarmedia.co.id - 2 April 2026 - Awal tahun 2026 menjadi periode krusial bagi infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tingginya intensitas hujan pada bulan Januari hingga Februari memicu bencana banjir yang berdampak langsung pada rusaknya akses jalan, terutama di wilayah Pulau Sumbawa meliputi Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bergerak cepat dengan menyiapkan skema pendanaan darurat dan membentuk tim teknis di lapangan.

Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., mengungkapkan bahwa penanganan kerusakan jalan akibat bencana banjir akan menggunakan skema dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini diambil agar fungsi infrastruktur dapat segera pulih demi kelancaran mobilisasi masyarakat.

"Karena ini terkait bencana banjir, maka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali," ujar Ilham saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (1/4).

Meski demikian, Ilham memberikan catatan bahwa perbaikan melalui dana BTT bersifat sementara, bukan permanen. Penanganan permanen memerlukan proses pengadaan reguler yang lebih panjang dan waktu pengerjaan yang lebih lama sesuai kaidah normatif.

Ia juga menyebutkan terkait penurunan nilai TKD dari pusat berdampak langsung pada daya jangkau pembangunan infrastruktur di daerah. Banyak rencana perbaikan jalan yang sebelumnya telah masuk dalam daftar tunggu, kini harus dievaluasi kembali.

"Kondisi anggaran kita saat ini memang sedang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini bukan hanya angka di atas kertas, tapi berimplikasi pada berapa kilometer jalan yang bisa kita perbaiki tahun ini," ujarnya.

Akibat pemangkasan ini, PUPR tidak lagi bisa menggunakan pendekatan "pemerataan," melainkan harus beralih ke strategi "skala super prioritas." Artinya, hanya ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan memiliki dampak ekonomi paling vital yang akan mendapatkan intervensi anggaran.

Lebih jauh, penanganan skala besar melalui BTT, Gubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC). Tim ini dirancang untuk menangani kerusakan jalan kategori ringan, seperti lubang-lubang kecil yang jika dibiarkan dapat meluas dan membahayakan pengguna jalan.

"Hajat Pak Gub dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditambal agar tidak makin parah, yang nantinya justru akan memakan biaya lebih besar jika kerusakannya melebar," jelasnya.

Sistem kerja TRC akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Melalui laporan warga, tim akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan eksekusi perbaikan.

Untuk memastikan efektivitas di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berkedudukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

"Kepala Balai masing-masing wilayah yang memegang kendali agar responsnya bisa cepat (fast response). Namun, kami juga menekankan bahwa keberhasilan TRC ini harus didukung ketersediaan anggaran yang memadai. Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran tidak ada, tentu gerak kami terbatas," tegasnya.

Melalui kombinasi skema BTT untuk kerusakan akibat bencana dan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap konektivitas antarwilayah tetap terjaga meski di tengah tantangan cuaca ekstrem.(AM/san/diskominfotik)

Medan,Amarmedia.co.id - 02 April 2026 Tim hukum dari GS dan rekan ingin menyampaikan klarifikasi Terkait video dalam akun Facebook dan berita di media online yang telah disebarkan pada tanggal 31/03/2026 lalu, oleh beberapa media yang diragukan kebenaran dan konfirmasinya .

Berita tersebut menyebutkan bahwa wanita yang muncul dalam video tersebut merupakan warga kawasan Jermal XV yang diduga sedang mengunakan narkoba jenis " sabu ". Namun, setelah melalui proses verifikasi dan penyelidikan yang cermat, dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta. Wanita dalam video bukanlah warga Jermal XV, melainkan seorang pendatang dengan domisilinya hingga saat ini belum dapat dipastikan dengan jelas.

Awak media ini berusaha mengkonfirmasi warga setempat dengan mencari tahu kebenaran, pada hari Selasa (01/04/2026). Seorang warga yang tidak ingin di publikasikan namanya mengatakan , "Perempuan itu bukan penduduk resmi dari Jermal XV ini. Dia cuma pendatang di sini , mungkin hanya ikut dengan suaminya atau dengan siapa . Karena kami tidak kenal dengan dia " ucap warga.

Kuat dugaan ,  bahwa video dan berita tersebut dibuat hanya untuk menjatuhkan atau menjebak nama baik dari GS. Jurnalis yang menulis berita tersebut tanpa konfirmasi dan memiliki bukti yang kuat diduga sengaja menaikkan berita atas pesanan atau kepentingan tertentu.

Kami menyadari bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kawasan Jermal XV serta merusak citra daerah tersebut. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya dan selalu memverifikasi setiap informasi sebelum menyebarkannya. Kami juga berharap agar media yang sebelumnya telah menyebarkan informasi salah dapat melakukan koreksi agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

Tim resmi yang mewakili GS dengan penuh keyakinan dan tegas mengeluarkan bantahan resmi atas tuduhan yang telah menyebar luas, yang menyatakan bahwa GS merupakan aktor atau pengendali peredaran narkotika di kawasan Jermal XV Kasawasan Medan Denai. Tuduhan ini adalah fitnah yang tidak memiliki dasar fakta sama sekali, dibuat dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak nama baik, menghancurkan reputasi, dan mengganggu kehidupan normal GS.

GS memiliki catatan hukum yang bersih dan tidak pernah terlibat dalam kasus narkotika sebelumnya. Tuduhan yang muncul saat ini hanyalah spekulasi yang tidak berdasarkan bukti objektif.

Tidak ada keterlibatan dalam jaringan narkoba Jermal XV . Berdasarkan informasi yang kami miliki dan hasil konfirmasi yang telah kami lakukan, GS tidak memiliki hubungan apapun dengan aktivitas narkotika di kawasan Jermal XV. Operasi yang dilakukan oleh Polrestabes Medan pada Januari 2026 lalu yang mengamankan 10 penyalahguna narkoba dan menyita barang bukti terkait narkotika serta perjudian, juga tidak menunjukkan adanya keterlibatan GS dalam bentuk apapun.

Kuasa hukum GS, Henry Pakpahan,S.H mengatakan " Kami patut menaruh  kecurigaan, bahwa Fitnah sengaja di ciptakan sebagai bentuk penghancuran nama baik GS . Kami menduga bahwa tuduhan ini sengaja dibuat untuk menjauhkan perhatian dari upaya nyata penumpasan narkotika atau untuk memenuhi kepentingan tertentu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab " ungkap Henry Pakpahan .

GS tidak memiliki hubungan apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan setiap bentuk aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkotika di mana pun, termasuk kawasan Medan Denai. Tuduhan yang muncul hanyalah spekulasi kosong tanpa bukti konkrit yang mendukung.

"Selama ini, GS telah aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan sumber daya manusia muda di wilayah Medan Denai . Semua upaya ini menunjukkan komitmen GS untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi daerahnya ". Ujar salah seorang. (Tim)

Mataram.Amarmedia.co.id– Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor DPRD Kota Mataram pada Kamis (2/4/2026). Kunjungan ini dilakukan guna mendalami praktik terbaik (best practice) terkait pengelolaan pendapatan daerah dan penataan infrastruktur perkotaan.

Rombongan Pansus DPRD Sumbawa diterima langsung oleh Kepala Bagian (Kabag) Umum Sekretariat DPRD Kota Mataram, Wirahadi, beserta jajaran staf Setwan setempat.

Fokus pada Tiga Pilar Utama

Wakil Ketua Pansus sekaligus pimpinan rombongan, H. Zohran SH, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk membedah tiga poin krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni pembiayaan, pendapatan, dan pelayanan publik. 

"Kami ingin mengetahui secara mendalam apa saja langkah konkret yang dilakukan DPRD dan Pemerintah Kota Mataram, khususnya dalam mengoptimalkan sektor-sektor tersebut untuk kemudian bisa menjadi referensi perbaikan di Kabupaten Sumbawa," ujar H. Zohran.

Dalam pertemuan tersebut, Kabag Umum Setwan DPRD Kota Mataram, Wirahadi, memaparkan keberhasilan Kota Mataram dalam melakukan penataan taman dan estetika kota. Fokus utama mereka adalah membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap kebersihan melalui berbagai inovasi lingkungan.

"Salah satu kunci kami adalah inovasi penataan lingkungan. Kami terus mendorong program yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan kesadaran warga agar menjaga kebersihan kota secara mandiri," ungkap Wirahadi.

Diskusi berkembang hangat saat membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Staf Setwan Kota Mataram mengungkapkan bahwa salah satu kontributor terbesar bagi PAD mereka berasal dari retribusi parkir melalui sistem upah pungut yang terorganisir. Selain itu, pengelolaan retribusi kebersihan dan performa PDAM juga menjadi poin yang dipelajari oleh Pansus Sumbawa.

Di sisi lain, Sekretariat DPRD Kota Mataram juga berbagi mengenai tantangan administrasi yang sedang dihadapi, khususnya mengenai Penyelesaian permasalahan pegawai honorer, Proses penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Mataram Sebagai Barometer NTB

Pemilihan Kota Mataram sebagai tujuan konsultasi bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisis capaian makro, Kota Mataram tetap menjadi barometer di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang stabil di sektor kesehatan dan pendidikan. 

Sektor perdagangan dan jasa (MICE) yang kuat serta keberhasilan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Mandalika dan Kebon Roek, menjadi daya tarik utama bagi Pansus LKPJ DPRD Sumbawa untuk melakukan komparasi data.

Hasil dari pertemuan ini nantinya akan disusun menjadi rekomendasi strategis bagi DPRD Kabupaten Sumbawa untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah guna penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. (AM)