Antisipasi Musim Tanam 3, Komisi II DPRD Sumbawa Gelar Monev di Lape : Soroti Masalah Saluran Tersier

Antisipasi Musim Tanam (MT)  3, Komisi II DPRD Sumbawa Gelar Monev di Lape :  Soroti Masalah Saluran Tersier

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Menjelang masuknya Musim Tanam (MT) 3 atau MK II serta guna memastikan penanganan hasil panen berjalan optimal di tengah dinamika kondisi pertanian daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa turun langsung melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) di dua kecamatan sentra pangan, yakni Kecamatan Lape Kamis 17 September 2026.

Langkah pengawasan ini dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas tantangan pertanian di Kabupaten Sumbawa saat ini. Meskipun potensi produksi pangan dan komoditas di Sumbawa terbilang sangat besar, sektor ini masih dihadapkan pada persoalan efisiensi distribusi air irigasi, kestabilan harga komoditas pascapanen, hingga kesiapan infrastruktur pendukung produksi masyarakat.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, S.H., menekankan pentingnya kesiapan matang dari Pemerintah Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Pemda diminta tidak hanya berfokus pada target produksi fisik, tetapi juga memastikan setiap investasi pembangunan benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata yang dapat dinikmati oleh para petani.

"Pemerintah daerah dan OPD terkait harus benar-benar bersiap dari awal. Kita ingin agar masyarakat dan para petani ini benar-benar bisa menikmati penambahan hasil pertanian mereka secara optimal," tegas H. Zohran di sela-sela peninjauan lapangan.

Dalam Monev yang dilakukan di Lape  Komisi II menemukan persoalan krusial pada jaringan irigasi pertanian. H. Zohran mengungkapkan adanya ketimpangan antara pembangunan fisik saluran utama dengan saluran pembagi ke lahan pertanian warga.

Ia membeberkan bahwa jaringan irigasi primer dan sekunder di lokasi tersebut telah dibangun secara permanen menggunakan beton lengkap dengan pintu air yang memadai. Namun, saluran tersier yakni jaringan irigasi kecil yang mengalirkan air langsung ke petakan sawah petani kondisinya masih berupa tanah.

"Di lokasi yang kita tinjau di Lape, ternyata saluran tersiernya masih tanah. Padahal di bagian primer dan sekundernya sudah bagus, sudah dibeton dan ada pintu airnya. Begitu air keluar dari saluran utama, masuk ke saluran tersier yang masih tanah, airnya justru banyak terserap dan hilang. Ini kan sangat disayangkan, investasi besar pada bangunan pintu air primer dan sekunder jadi tidak maksimal dampaknya," terang politisi senior tersebut.

Kondisi saluran tersier yang masih tanah ini dinilai kerap memicu kebocoran debit air, pendangkalan akibat sedimentasi, hingga memicu konflik pembagian air di tingkat petani saat puncak musim tanam.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Sumbawa mendesak Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta OPD terkait untuk segera melakukan inventarisasi dan mengalokasikan anggaran penataan saluran tersier secara terintegrasi. Hal ini penting agar air irigasi dari bendungan atau saluran utama dapat mengalir secara presisi dan efisien hingga ke ujung petakan sawah masyarakat.

Monev ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemkab Sumbawa dalam menyusun prioritas anggaran penguatan infrastruktur pertanian pada perubahan APBD maupun perencanaan anggaran mendatang, demi menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumbawa. (AM)