Polemik Operasional PT Intam di Sumbawa: Masyarakat Desak Transparansi dan Komitmen Lingkungan

Polemik Operasional PT Intam di Sumbawa: Masyarakat Desak Transparansi dan Komitmen Lingkungan

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id (27/1/2026) – Pertemuan panas terjadi antara tokoh pemuda dari wilayah lingkar tambang,- organisasi Green Action Sumbawa , dan manajemen PT Intam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas Komisi 2,3 dan 4 DPRD Kabupaten Sumbawa tersebut, masyarakat melontarkan kritik tajam terkait dampak lingkungan, minimnya kontribusi sosial, hingga standar keselamatan kerja yang dianggap mengabaikan martabat pekerja lokal.

Masyarakat: "Jangan Sampai Alam Rusak, Tapi Manfaat Tak Terasa"

Mewakili warga Desa Ledang dan sekitarnya, Perwakilan Green Action Sumbawa Aldiansyah ST menyoroti ancaman erosi dan kerusakan hutan akibat aktivitas pengerukan di wilayah hulu pemukiman. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif permanen seperti banjir dan hilangnya akses air bersih, sementara dampak positif bagi desa belum dirasakan secara nyata.

"Kami tidak melarang operasional, tapi kelola sesuai undang-undang. Jangan sampai alam kami dirusak, tapi kontribusi untuk pendidikan dan kesehatan nol. Jika tidak ada manfaat, lebih baik perusahaan angkat kaki," tegas Deni, perwakilan pemuda dalam forum tersebut.

Senada dengan itu, Yossy dari Green Action menuntut perusahaan segera melengkapi alat pelindung diri (APD) bagi pekerja. Ia menyebut adanya temuan pekerja yang beroperasi tanpa standar safety yang memadai. Masyarakat juga melayangkan somasi agar perusahaan menghentikan aktivitas sementara hingga prosedur legal dan sosial dipenuhi secara transparan.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma, menekankan pentingnya hak dasar karyawan, mulai dari kejelasan kontrak, perlindungan BPJS, hingga pengelolaan sampah dengan teknologi. Ia juga mempertanyakan keberadaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang merupakan kewajiban perusahaan.

"Apa untungnya ada PT Intam bagi masyarakat? Kalau dampak negatifnya lebih dominan, wajar jika masyarakat dan Pemda mengkritisi habis-habisan," ujar Wisma.

Jawaban Direktur PT Intam: Komitmen Menuju 2027

Menanggapi gelombang kritik tersebut, Direktur PT Intam Rahmansyah menyampaikan permohonan maaf dan mengapresiasi masukan sebagai "vitamin" untuk perbaikan manajemen. Ia menjelaskan bahwa saat ini perusahaan masih dalam tahap eksplorasi detail, setelah sempat mengalami kendala perizinan dan pergantian investor di masa lalu.

Terkait isu tenaga kerja, pihak perusahaan mengklaim telah mempekerjakan 21 orang staf tetap dan 67 orang dengan status Tenaga Harian Lepas (THL). "Kami harus jujur, dalam tahap eksplorasi ini kami belum bisa menyerap semua aspirasi secara maksimal karena biaya besar keluar namun hasil belum didapatkan," jelasnya.

Mengenai lingkungan, PT Intam menyatakan telah menggandeng konsultan dari Jakarta untuk memetakan "Rona Awal" lingkungan guna mengantisipasi dampak di masa depan. Perusahaan juga menargetkan akan mulai memasuki fase produksi pada tahun 2027 atau 2028.

Di sesi pertama pertemuan, masyarakat mendesak agar transparansi Informasi Dokumen AMDAL dan rencana kerja harus dapat diakses oleh pemerintah kecamatan dan desa.

Demikian pula Kemitraan Lokal Logistik perusahaan seperti bahan pangan harus bersumber dari pengusaha lokal

Hal menarik terkait Kehadiran Fisik Manajemen pengambil keputusan harus menetap di Sumbawa agar komunikasi tidak tersumbat.

Pertemuan ini menjadi peringatan keras bagi PT Intam untuk segera membuktikan komitmennya sebelum melangkah ke tahap produksi massal. (AM)