Blokade Logistik PT. INTAM Berlanjut, Warga Sepukur Desak Evaluasi Total Manajemen

Blokade Logistik PT. INTAM Berlanjut, Warga Sepukur Desak Evaluasi Total Manajemen

Sumbawa.Amarmedia.co.id— Situasi di wilayah lingkar tambang Kecamatan Lantung memanas setelah puluhan warga Desa Sepukur menggelar aksi protes keras terhadap PT. INTAM, Senin (4/5/2026). Warga mendesak penghentian total aktivitas operasional perusahaan di wilayah Lantung dan Ropang menyusul kekecewaan mendalam terhadap manajemen yang dinilai tertutup dan tidak transparan.

Ketegangan di lapangan meningkat seiring ancaman warga untuk melakukan aksi sweeping serta pemblokiran akses utama mobilisasi logistik perusahaan. Warga menegaskan tidak akan membuka barikade tersebut sebelum adanya kejelasan dan komitmen nyata dari pihak manajemen pusat.

SUMEA: Kehadiran PT. INTAM Picu Konflik Horizontal

Ketua Sumbawa Mining Entrepreneurs Association (SUMEA) Kabupaten Sumbawa, Yosy Larian, memberikan dukungan penuh terhadap aspirasi warga. Ia mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk segera mengevaluasi kinerja PT. INTAM secara menyeluruh.

"Hingga hari ini, kami menilai kehadiran PT. INTAM tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, operasional mereka justru kerap memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Jika tidak ada perbaikan signifikan, lebih baik perusahaan ini hengkang," tegas Yosy.

Secara khusus, Yosy menyoroti kegagalan fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) PT. INTAM yang dijabat oleh Muhammad Ramadhan Bs (Doni). Ia menilai Humas saat ini tidak mampu membangun komunikasi yang humanis. "Saya minta Pak Doni dipecat. Beliau gagal membangun sinergi. Kami tidak menolak investasi, tapi investasi harus membawa kesejahteraan, bukan masalah," tambahnya.

Senada dengan SUMEA, perwakilan pemuda Desa Sepukur, Dadang Afriansyah, menekankan pentingnya penataan ulang struktur manajemen perusahaan. Menurutnya, sikap eksklusif perusahaan menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis dengan warga.

"Sinergitas tidak akan pernah terwujud jika manajemen tetap tertutup. Jika kondisi ini terus berlanjut, jangan salahkan kami jika masyarakat mengambil langkah lebih jauh untuk mengusir PT. INTAM dari wilayah kami," pungkas Dadang.

Warga mengajukan tiga tuntutan utama yaitu keterbukaan informasi terkait kontribusi wilayah, Kemitraan Lokal yang nelibatkan warga lokal secara aktif dan profesional dalam rantai bisnis serta Evaluasi SDM Strategis dengan perombakan posisi Humas yang dinilai menghambat komunikasi.

Tanggapan Perusahaan: PT. INTAM Janji Evaluasi Internal

Menanggapi gelombang protes tersebut, pihak Humas PT. INTAM akhirnya angkat bicara. Perusahaan menyatakan menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berkomitmen mengedepankan dialog untuk menyelesaikan kebuntuan.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat adanya sumbatan komunikasi. Aspirasi, masukan, serta kritik dari masyarakat telah kami terima dan akan segera kami komunikasikan dengan pimpinan pusat perusahaan," ujar Doni perwakilan Humas PT. INTAM.

Pihak manajemen berjanji akan menjadikan poin-poin keberatan warga sebagai bahan evaluasi internal demi kemajuan bersama di wilayah operasional Lantung dan Ropang. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, warga masih memantau ketat akses logistik di lapangan sembari menunggu keputusan konkret dari pimpinan tertinggi PT. INTAM. (AM)