Dorong Iklim Investasi Kondusif, Sekda Sumbawa Buka Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dorong Iklim Investasi Kondusif, Sekda Sumbawa Buka Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen menciptakan iklim investasi yang tertib, transparan, dan kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Langkah konkret ini diwujudkan melalui pembukaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Implementasi Pengawasannya pada Kamis (17/9/2026), bertempat di Meeting Room Kaloka Hotel, Sumbawa Besar.

Acara yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., serta dihadiri oleh Kepala DPMPTSP, Sekretaris Dinas, jajaran pejabat teknis terkait, serta puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Sekda Budi Prasetiyo menegaskan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko (Risk-Based Approach) merupakan elemen krusial dalam merawat tata kelola pelayanan publik. Sistem ini dirancang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para investor dan pelaku usaha lokal.

Menurut Doktor Budi akrab disapa, pemahaman komprehensif terhadap mekanisme berbasis risiko tidak hanya diwajibkan bagi jajaran aparatur birokrasi sebagai penyedia layanan, tetapi juga menjadi modal penting bagi pelaku usaha agar dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal dan sesuai dengan standar yang berlaku.

“Pemahaman yang selaras terhadap mekanisme perizinan ini penting bagi kedua belah pihak. Bagi aparatur, ini memandu tata cara pelayanan yang akuntabel. Sedangkan bagi pelaku usaha, ini membantu memenuhi kewajiban perizinan dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai regulasi,” ujar H.Budi.

Lebih jauh, Sekda menggarisbawahi pentingnya keterbangunan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Melalui DPMPTSP dan OPD teknis pendukung, Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendampingan, memberikan transparansi informasi, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan proporsional sesuai dengan tingkatan risiko usaha (rendah, menengah, atau tinggi).

Doktor Budi mengingatkan bahwa semangat penyederhanaan izin tidak boleh mengabaikan aturan keselamatan dan kepatuhan hukum. Pemerintah daerah ingin memastikan proses bisnis berjalan lancar tanpa menanggalkan aspek kontrol.

“Pelayanan perizinan harus mampu memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat serta pelaku usaha, tanpa mengabaikan aspek pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Melalui Bimtek ini, Pemkab Sumbawa berharap dapat menyamakan persepsi dan membangun pemahaman kolektif antara pemerintah dan dunia usaha. Langkah sinkronisasi ini diproyeksikan dapat menekan hambatan birokrasi, meminimalisir kendala di lapangan, serta mampu memacu pertumbuhan nilai investasi yang berimbas langsung pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Sumbawa. (AM)