Perkuat Tata Kelola Pembangunan, Sekda Sumbawa Buka Forum Satu Data Tahun 2026

Perkuat Tata Kelola Pembangunan, Sekda Sumbawa Buka Forum Satu Data Tahun 2026

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa membuka secara resmi Forum Satu Data Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/9/2026). Kegiatan ini digelar guna memperkuat tata kelola data daerah agar senantiasa akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam arahannya, Sekda Dr. H.Budi menegaskan bahwa data berkualitas merupakan fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Kebijakan serta program pemerintah daerah menurutnya harus dirumuskan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar perkiraan.

“Data bukan sekadar angka dan informasi, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan mengukur keberhasilan pembangunan. Karena itu, kualitas data harus menjadi perhatian bersama,” tegas Sekda di hadapan para peserta forum.

Imbau Sinergi Seluruh Perangkat Daerah

Lebih lanjut, penerapan kebijakan Satu Data memerlukan komitmen tinggi serta sinergi lintas sektor. Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menjaga keseragaman standar dan keterpaduan pengelolaan.

Keberadaan Forum Satu Data 2026 diharapkan mampu menjadi ruang koordinasi konkret untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun operasional pengelolaan data di wilayah Kabupaten Sumbawa. Langkah ini penting agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.

Forum strategis ini dihadiri oleh pemangku kepentingan kunci di lingkungan Pemkab Sumbawa, antara lain Kepala BPS Kabupaten Sumbawa (sebagai pembina data), Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sumbawa, Para Camat se-Kabupaten Sumbawa dan Unsur terkait lainnya

Melalui penguatan integrasi data ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data (data-driven governance). Dengan begitu, setiap program pembangunan daerah ke depan dirancang lebih presisi, efektif, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat.(AM)