APBD Perubahan 2026 Fokus Infrastruktur, Sekda Sumbawa: Akses Produksi Warga Jadi Prioritas!

APBD Perubahan 2026 Fokus Infrastruktur, Sekda Sumbawa: Akses Produksi Warga Jadi Prioritas!

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kebijakan keuangan daerah ini secara khusus diarahkan dan berorientasi pada percepatan perbaikan infrastruktur, penguatan konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan bahwa pembenahan sarana dan prasarana di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fondasi utama dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemkab Sumbawa. Pernyataan tersebut ditegaskan Budi seusai menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa pada Kamis (10/9/2026).

Peningkatan kualitas infrastruktur serta konektivitas wilayah dinilai memiliki dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Aksesibilitas yang memadai tidak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi juga menjadi modal vital dalam memperlancar jalur distribusi dan aktivitas produksi masyarakat.

“Dari semua itu adalah kita akan bicara tentang peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar pemenuhan SPM. Itu menjadi prioritas dan menjadi atensi semua pihak,” ujar Budi.

Secara teknis, pembenahan fisik mencakup penanganan jalan dan jembatan, perbaikan jaringan drainase guna mengantisipasi genangan, hingga penyediaan sarana penunjang sektor pertanian seperti pembuatan sumur dangkal/dalam dan akses jaringan irigasi air. Pemerintah daerah bertekad memastikan seluruh sentra produksi masyarakat terhubung dengan jaringan transportasi yang layak.

“Kita ingin memastikan semua akses produksi masyarakat, minimal dengan adanya perubahan anggaran ini bisa memberikan atensi khusus terhadap jalan, jembatan, termasuk juga jaringan-jaringan drainase,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa pemaknaan pembangunan infrastruktur harus dilihat secara holistik. Pembangunan tidak semata-mata berfokus pada konstruksi fisik jalan atau gedung, melainkan sebagai instrumen pendukung sistemik untuk sektor-sektor strategis lain, termasuk penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif.

“Jangan hanya bicara tentang infrastruktur secara fisik, tetapi infrastruktur juga kita akan bicara di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk juga di bidang-bidang lain. Termasuk juga kita penguatan di investasi,” jelas Budi.

Kebijakan Perubahan APBD 2026 ini dirancang terintegrasi dengan 88 program prioritas daerah. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi awal untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pada T.A. 2027 mendatang.

Meskipun postur kemampuan fiskal daerah pada 2027 mendatang masih akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan serta penerimaan daerah, pemkab telah mengunci desain besar pembangunan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

“Kita belum tahu kekuatan fiskal kita di 2027, tetapi desain besarnya pada KUA-PPAS 2027 yang sudah kita bahas terdahulu juga menjadi rangkaian dari sistem yang kita bangun untuk memberikan perhatian terhadap pelayanan dasar dan infrastrukturnya,” pungkas Budi. (AM)