Soroti Keterbatasan Fiskal, Fraksi PKB DPRD Sumbawa Minta Pemda Buka Peta Jalan Pertambangan dan Rekrutmen Tenaga Kerja

Soroti Keterbatasan Fiskal, Fraksi PKB DPRD Sumbawa Minta Pemda Buka Peta Jalan Pertambangan dan Rekrutmen Tenaga Kerja

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Keterbatasan kapasitas fiskal daerah yang dialami Kabupaten Sumbawa mendapat sorotan tajam dari jajaran legislatif. Pemerintah daerah didorong untuk bergerak cepat mencari terobosan dan tidak hanya bergantung pada pola pembiayaan konvensional, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi dan dampak ekonomi dari sektor pertambangan.

Disampaikan di sela-sela Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dihadapan Bupati Sumbawa dan Anggota Sidang Paripurna pada Kamis (10/9/2026), Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sukiman K, S.Pd.I., menegaskan pentingnya transparansi serta kesiapan daerah dalam menyambut industrialisasi sektor pertambangan.

Sukiman meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membuka roadmap (peta jalan) rencana kegiatan pertambangan secara terbuka kepada publik agar masyarakat dan daerah memiliki kepastian, serta tidak terkaget-kaget saat operasional pertambangan mulai berjalan di masa depan.

"Di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah saat ini, Pemda harus memiliki langkah konkret. Kami dari Fraksi PKB meminta Pemda membuka secara transparan ke publik mengenai roadmap kegiatan pertambangan di Sumbawa. Jangan sampai hal ini baru dibuka atau disiapkan secara mendadak sementara pada  tahun depan akan ada kegiatan konstruksi elang Dodo Rinti makanya perlu ada kejelasan terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan" tegas Politisi PKB tersebut.

Selain ketersediaan peta jalan industri tambang, Sukiman juga menyoroti belum kejelasannya rancang bangun bursa kerja di Kabupaten Sumbawa terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pemerintah daerah harus belajar dari dinamika dan permasalahan ketenagakerjaan yang pernah terjadi di daerah tetangga, seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ia mengingatkan agar pola-pola masalah ketenagakerjaan yang sempat memicu gejolak di KSB tidak sampai terulang di Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, persiapan matang mengenai pemetaan potensi sumber daya manusia (SDM) dan skema perekrutan tenaga kerja lokal harus dirancang sejak dini.

"Sampai hari ini kami belum menerima informasi yang jelas mengenai rancang bangun bursa kerja di Kabupaten Sumbawa untuk sektor pertambangan ini. Mohon hal ini menjadi atensi serius bagi Pemda. Jangan sampai permasalahan ketenagakerjaan yang pernah terjadi di KSB terulang kembali di daerah kita," tegasnya.

Sebagai solusi, Sukiman mendesak pihak eksekutif Pemkab Sumbawa untuk segera duduk bersama dan membangun komunikasi intensif dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT). Sinergi dan koordinasi berkesinambungan antara Pemda dan pihak korporasi dinilai sangat krusial untuk memastikan Kabupaten Sumbawa memperoleh hasil, manfaat ekonomi, serta kontribusi daerah yang maksimal.

"Eksekutif dan jajaran terkait harus segera duduk bersama dengan PT AMNT untuk membicarakan berbagai hal strategis ini. Harus ada ruang diskusi yang intensif agar Sumbawa bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, baik dari sisi kontribusi fiskal, pengembangan ekonomi daerah, maupun jaminan penyerapan tenaga kerja lokal," pungkas Sukiman. (AM)