Kadis Kominfotik NTB: Keterbukaan Informasi Publik Membutuhkan Ketahanan Diri

Kadis Kominfotik NTB: Keterbukaan Informasi Publik Membutuhkan Ketahanan Diri

Mataram, NTB.Amarmedia.co.id - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M, menekankan pentingnya ketahanan diri dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP) saat menjadi narasumber dalam Seminar Peningkatan Kapasitas Pengelola Website Tingkat Provinsi NTB tahun 2024.

Seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini dihadiri oleh para pengelola website dari berbagai perwakilan PPID dinas kesehatan Kabupaten/Kota di NTB. Dr. Najam menegaskan bahwa KIP adalah aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Keterbukaan informasi publik adalah fondasi dari pemerintahan yang baik. Namun, untuk mencapainya, kita harus memiliki ketahanan diri, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem pengelolaan informasi," ujar Dr. Najam di Hotel Lombok Plaza pada Rabu, (17/07).

Dr. Najam menjelaskan bahwa ketahanan diri yang dimaksud meliputi kemampuan untuk mengelola informasi dengan baik, menghadapi tantangan teknologi, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan kepada publik adalah akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dalam era digital ini, pengelola website pemerintah harus memiliki ketahanan diri yang kuat. Mereka harus mampu mengelola informasi dengan efektif, menguasai teknologi terkini, dan memastikan integritas dari setiap informasi yang dipublikasikan," tambahnya.

Dalam sesi tanya jawab, Dr. Najam memberikan tips dan solusi praktis terkait tantangan dalam mengelola informasi publik, termasuk pentingnya mengoptimalkan pengawasan publik dan membedakan penggunaan website resmi kantor dengan website pribadi.

"Kita harus optimal dan memperhatikan setiap postingan yang diposting, serta membedakan website pribadi dengan tempat kerja," tutupnya.

Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan KIP di NTB dan mendorong para pengelola website untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.(Pnd/Her)