Atasi Ilegal Loging dan Ilegal Mining Rambo Dorong Pemda Bentuk Tim Khusus

Atasi Ilegal Loging dan Ilegal Mining Rambo Dorong Pemda Bentuk Tim Khusus

Sumbawa.Amarmedia.co.id| Maraknya aksi Ilegal Loging dan Ilegal Mining dibeberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Tayeb dari Fraksi PDI Perjuangan pada sidang Paripurna DPRD Sumbawa Selasa (17/10/2023). Dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa untuk segera melakukan penindakan dan pencegahan meluasnya ilegal Mining dan Loging tersebut.

"Sekarang ini kita mengalami kekeringan dan air bersih sulit diperoleh sebagian masyarakat Kabupaten Sumbawa, banyak sudah keluah yang masuk dari masyarakat. Hal ini tak bisa dilepaskan dari penyebnya yakni ilegal logging" Ungkap Rambo akrab disapa politisi PDI Perjuangan dari Dapil II Sumbawa.

Kemudian lanjutnya, berdasarkan pengamatan kami khususnya di bagian selatan ada 4 kecamatan yang sudah marak illegal logging dan perambahan hutan dan ini sangat parah. Ada yang mengakui mereka melakukan itu tanpa izin dan ada yang juga berizin, oleh karenanya Kami meminta Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kepada masyarakat agar kami semua tahu.

"Atas hal tersebut, Kami minta perhatian pemerintah daerah jika tidak bisa menasehati dan menghimbau tolong dihentikan, tolong melibatkan tim khusus. Hutan kita ini sudah hancur lebur. Demikian pula ketika mereka masyarakat daerah transmigrasi ingin memanfaatkan lokasi hutan yang di luar kawasan hutan lindung berikan penjelasan pula mana wilayahnya sehingga masyarakat tidak salah ditangkap." Urai Rambo

"Kami minta Pemda membentuk Tim Khusus untuk menangani atau menanggulangi persoalan ini agar tidak menyebar luas"Pungkasnya.

Atas hal ini pimpinan sidang Syamsul Fikri AR.SAg.M.Si mengapresiasi masukan dan pertanyaan anggota DPRD."Kami DPRD memberikan apresiasi kepada yang telah bertanya dan memberikan masukan, terhadap Ilegal Loging dan Ilegal Mining, Kami DPRD memberikan opsi kepada Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan yang memiliki kewenangan mengelola hutan yakni Pemerintah Daerah Provinsi NTB. Atas usulan Anggota DPRD tolong diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Daerah Sumbawa karena ini sangat urgent dan merupakan masukan yang baik pada pemerintah daerah"Pungkas Fikri (AM)