Pemda Gelar Rakor Verifikasi Lapangan Secara Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pemda Gelar Rakor Verifikasi Lapangan Secara Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak 

Sumbawa.Amarmedia.co.id | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Koordinasi oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak dengan agenda Verifikasi Lapangan secara Hibrid dan mengevaluasi Kabupaten Layak Anak bersama Tim Penilai Provinsi NTB dan Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Selasa (31/5/2O23) bertempat di Ruang Rapat H Hasan Usman Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa. 

Wakil Bupati Sumbawa Hj Dewi Noviany SPd.MPd membuka secara resmi kegiatan evaluasi dimaksud secara tatap muka dan zoom meeting bersama Tim Provinsi NTB dan Kementerian PPPA. Dalam sambutan dan arahannya disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengapresiasi pelaksanaan verifikasi lapangan secara hybrid Kabupaten Layak Anak di kabupaten Sumbawa.

"Hasil evaluasi KLA tahun 2022, kabupaten Sumbawa mendapat predikat sebagai Kabupaten layak Anak Tingkat Pratama dan berharap tahun ini dapat lebih ditingkatkan. Semoga tim dapat memberikan masukan saran yang konstruktif untuk perbaikan penyempurnaan sistem KLA di Kabupaten Sumbawa dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Sumbawa." Ucap Wabup Hj. Novy

"Kami memiliki harapan, kedepan kiranya melalui evaluasi ini dapat memberikan motivasi peningkatan kinerja bagi daerah Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu indikator dalam pemberian reward insentif daerah" Tutur Hj. Novy 

Kegiatan rakor yang dimoderatori oleh Kepala Bappeda Sumbawa yang diwakili oleh kabid PPM Yuni Ilmi Kurniati S.STP MSi menyampaikan paparan terhadap capaian dan kluster KLA dan kelembagaan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) dan OPD terkait.  

Selanjutnya dalam zoom meeting Forum Anak Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan juga dilaksanakan wawancara secara zoom di ruang terpisah, untuk berdiskusi terkait pelaksanaan Forum Anak 

Dalam kesempatan tersebut Kementerian PPPA menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan mencari kesalahan tetapi sebagai bentuk pembinaan dan pemantauan KLA, selanjutnya untuk mendukung penguatan kebijakan agar daerah menyusun kebijakan khusus dengan peraturan daerah tentang KLA.(AM/Ruf)