Soroti Kinerja BUMD, Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa Beri Catatan Kritis Terhadap 5 Ranperda 2026

Soroti Kinerja BUMD, Fraksi Gerindra DPRD Sumbawa Beri Catatan Kritis Terhadap 5 Ranperda 2026

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id - Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa secara resmi menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah tahun 2026. Dalam sidang paripurna yang berlangsung khidmat tersebut, Gerindra memberikan sorotan tajam, terutama terkait rencana penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.A.P., M.M.Inov., didampingi para Wakil Ketua DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, serta para pejabat lingkup Pemkab Sumbawa.

Kritik Pedas Penyertaan Modal: Usul "Suntik Mati" PT Sabalong Samawa

Juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, menyampaikan bahwa meski Gerindra memahami upaya pemerintah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi BUMD, terdapat catatan merah bagi perusahaan daerah yang terus merugi.

Pemerintah merencanakan total penyertaan modal sebesar Rp 100 Miliar untuk periode 2026-2030, dengan rincian PT Bank NTB Syariah Rp 50 Miliar, PT BPR NTB (Perseroda) Rp 30 Miliar, PT Sabalong Samawa (Perseroda) Rp 10 Miliar dan Perumdam Batulanteh Rp 10 Miliar

Jubir Fraksi Taufik menegaskan bahwa rencana suntikan dana untuk PT Sabalong Samawa dianggap tidak masuk akal. 

 "BUMD ini selalu dihadapkan pada kerugian berkepanjangan. PT Sabalong Samawa sesungguhnya mengalami sakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Menurut kami, lebih pantas diambil tindakan 'suntik mati' agar tidak terus menjadi beban pemerintah daerah," tegasnya.

Gerindra menuntut penjelasan komprehensif dan jaminan penataan menyeluruh jika pemerintah tetap bersikeras mempertahankan BUMD tersebut. Selain itu, Gerindra juga mempertanyakan urgensi dana Rp 10 Miliar untuk Perumdam Batulanteh mengingat pelayanan air bersih kepada masyarakat dinilai masih jalan di tempat.

Berbeda dengan catatan kritis pada sektor BUMD, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap tiga Ranperda lainnya.

Terhadap Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Gerindra menilai regulasi ini sangat mendesak untuk mencegah pencemaran lingkungan di wilayah padat penduduk dan menjadi solusi kunci di daerah rawan kekeringan melalui konsep daur ulang air limbah.

Untuk ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) Fraksi Gerindra menyetujui Ranperda ini guna mewujudkan cita-cita Generasi Emas 2045. Gerindra mengapresiasi capaian predikat "KLA Kategori Nindya" yang diraih Sumbawa pada 2023 dan mendorong peningkatan standar pelayanan anak di masa depan.

Terhadap Ranperda Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Fraksi Gerindra mendorong pengesahan Ranperda ini sesuai amanat Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, namun dengan catatan agar Satpol PP lebih optimal dalam mengawal produk hukum daerah.

Perubahan Perangkat Daerah

Terhadap Ranperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi Gerindra menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut selama dasar-dasar pembentukannya memiliki landasan hukum yang kuat dan rasional.

Menutup pemandangan umum tersebut, Muhammad Taufik berharap seluruh aspirasi dan kritik yang disampaikan Gerindra dapat dijawab secara transparan oleh Pemerintah Daerah dalam tahap pembahasan selanjutnya.

"Kami ingin setiap produk aturan yang dihasilkan benar-benar efektif dan menjadi pijakan untuk mengakselerasi roda pembangunan daerah secara menyeluruh demi kesejahteraan rakyat Sumbawa," pungkasnya.

Adapun Susunan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbawa (2024-2029) Ketua: Andi Rusni, SE., MM. Wakil Ketua:Muhammad Faisal, SAP., MM.Inov. Sekretaris: Muhammad Tahir, SH. Bendahara: Edwan Purnama dan Anggota: Muhammad Taufik (AM)