Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kurangnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Oleh:

1. Feboan Riman Andara (241027013)

2. Fadhilah Cahya Aulia (241027015)

3. Marlo Sandi Mardana (241027012)

Mahasiswa Program Studi Sosiologi  Universitas Teknologi Sumbawa 

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program nasional yang digagas dan diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Program ini merupakan salah satu misi utama dari Asta Cita yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengatasi stunting, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan. Pelaksanaannya dikelola langsung oleh lembaga Badan Gizi Nasional (BGN).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan andalan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terus menuai berbagai catatan kritis, khususnya terkait tingginya risiko keamanan pangan dan kelemahan tata kelola logistik di lapangan. Hingga awal 2026, Presiden secara terbuka mengakui bahwa dari total distribusi makanan yang masif, tercatat sekitar 28.000 kasus gangguan kesehatan dan keracunan yang menimpa para penerima manfaat. 

Menurut pengamat kebijakan pangan, rasio insiden keracunan program MBG di Indonesia menyentuh angka 5,6 per sejuta porsi (per million serving), jauh melampaui standar negara lain yang juga menjalankan program makan siang sekolah seperti Jepang (0,8) maupun Uni Eropa (1,1). Insiden nyata seperti keracunan massal puluhan siswa di Sukoharjo, distribusi makanan basi di Nunukan, hingga temuan kontaminasi tikus pada wadah makanan di Semarang mempertegas lemahnya kontrol higienitas rantai pasok dari dapur hingga ke tangan siswa.

Akibat kendala kebersihan dan operasional ini, pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas dengan menutup lebih dari 3,000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah di berbagai daerah.

Di sisi lain, integritas pelaksanaan program ini menghadapi tantangan besar menyusul penetapan status tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hidayana.

Kasus ini membongkar praktik jual beli titik atau akses verifikasi kemitraan portal dapur pusat MBG daerah senilai ratusan juta rupiah kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi kualifikasi resmi. Celah regulasi ini sebelumnya sudah diwanti-wanti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui analisis risiko atas draf Perpres MBG, di mana klausul pemangkasan jalur birokrasi dan penunjukan langsung pihak ketiga dengan dalih "percepatan" dinilai sangat rentan disalahgunakan.

Selain masalah operasional dan hukum, program MBG juga dikritik tajam oleh kalangan ekonom dan lembaga riset seperti CISDI dan Universitas Gadjah Mada (UGM) dari segi beban anggaran. Alokasi awal yang bernilai jumbo dikhawatirkan menyedot ruang fiskal nasional yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur sekolah yang rusak serta layanan kesehatan dasar.

Sifat program yang dirancang universal atau menyasar semua murid tanpa memandang latar belakang ekonomi dinilai memicu pemborosan anggaran negara, karena menyubsidi anak-anak dari keluarga mampu yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan tersebut.

Rentetan kritik dan evaluasi faktual ini pada akhirnya memaksa pemerintah untuk menghentikan sementara distribusi MBG guna melakukan audit total terhadap seluruh dapur penyedia dan merombak total struktur internal BGN demi perbaikan standar operasional ke depan.

Lemahnya pengawasan berlapis (multi-layered oversight) dari pemerintah pada fase awal implementasi program MBG terbukti menjadi akar masalah utama yang memicu karut-marutnya operasional dan tata kelola di lapangan. Kurangnya kontrol ketat terhadap standar higienitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berakibat fatal pada munculnya puluhan ribu kasus gangguan kesehatan dan keracunan massal pada siswa, yang akhirnya memaksa pemerintah menutup lebih dari 3.000 dapur bermasalah.

Di samping krisis keamanan pangan, kelonggaran pengawasan regulasi juga menciptakan celah integritas yang masif, sebagaimana dibuktikan oleh Kejaksaan Agung saat menetapkan mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka kasus korupsi jual beli titik lokasi dapur MBG daerah.

Ditambah lagi dengan absennya pengawasan ketat berbasis data kemiskinan, penyaluran anggaran jumbo yang dilakukan secara universal justru memicu pemborosan fiskal karena menyubsidi kelompok keluarga yang secara ekonomi sudah mampu.

Dengan demikian, berbagai gelombang kritik sipil dari kelompok seperti MBG Watch serta langkah pemerintah membekukan operasional sementara untuk melakukan audit total menjadi bukti empiris yang membenarkan judul bahwa sistem pengawasan program ini memang sangat kurang dan membutuhkan reformasi mendalam.

Maka sulusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi mata rantai masalah tersebut, pemerintah wajib merombak total sistem pengendalian internal dengan menerapkan pengawasan berbasis teknologi digital dan kolaborasi lintas lembaga negara.

Pertama, BGN harus mengintegrasikan sistem pemantauan berbasis IoT (Internet of Things) dan kode QR pada setiap boks makanan untuk melacak higienitas, standar gizi, serta rantai pasok logistik secara real-time dari dapur hingga ke tangan siswa untuk mencegah risiko keracunan berulang. Kedua, celah korupsi pengadaan barang dan jasa harus ditutup rapat dengan menjalankan 10 rekomendasi KPK, memperketat pengawasan portal kemitraan, memprioritaskan keterlibatan UMKM lokal, serta menerapkan aturan tegas yang melarang keras pegawai BGN mengelola dapur guna menghindari konflik kepentingan.

Terakhir, untuk menghindari pembengkakan APBN dan memastikan efisiensi anggaran, pengawasan sasaran harus diubah dari sistem universal menjadi sistem klasterisasi atau bantuan tepat sasaran, dengan memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi serta anak-anak dari keluarga prasejahtera berdasarkan basis data kemiskinan nasional yang terverifikasi (AM)