Antara Piring dan Papan Tulis: Membedah Prioritas Anggaran, Rente, dan Masa Depan Human Capital Indonesia

Disusun Oleh  :

 ( 1. Kasdiyanto (NIM: 241027004), 2. Fatimah Az Zahro (NIM: 241027025), 3. Aan Fauzan (NIM : 241027006)

(Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa Program Studi Sosiologi)

Setiap kebijakan yang menyangkut anggaran negara sebenarnya menunjukkan apa yang sedang diprioritaskan oleh pemerintah. Ketika negara memutuskan uang publik akan dipakai untuk apa, di situ juga terlihat apa yang dianggap paling penting untuk masa depan bangsa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak, tapi juga sebagai contoh nyata dari masalah lama dalam kebijakan publik di Indonesia, yaitu antara kebijakan populis yang cepat disukai masyarakat dan investasi jangka panjang yang hasilnya baru terlihat setelah bertahun-tahun.

MBG punya anggaran yang sangat besar, sampai puluhan bahkan ratusan triliun rupiah, padahal anggaran pendidikan yang seharusnya 20 persen dari APBN saja sering “bocor” ke pos-pos yang sebenarnya bukan pendidikan langsung, seperti dana desa atau belanja birokrasi kementerian yang tidak menyentuh sekolah sama sekali. Ironisnya, di saat masih banyak sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang atapnya bocor dan temboknya rusak, pemerintah malah menjadikan program makan gratis sebagai prioritas utama.

Kritik ini bukan berarti menolak pentingnya gizi anak. Banyak penelitian kesehatan memang membuktikan bahwa stunting bisa berdampak buruk pada kemampuan berpikir anak. Tapi masalahnya, tujuan yang baik belum tentu berjalan baik kalau cara pelaksanaannya tidak matang.

Di sinilah letak masalah besarnya: MBG dijalankan lewat rantai pasok (supply chain) yang panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari tender vendor katering di tingkat pusat dan daerah, distribusi bahan makanan, sampai dapur-dapur di ribuan titik pelayanan. Setiap titik dalam rantai ini berpotensi jadi celah untuk rent-seeking behavior, alias perilaku mencari untung secara tidak wajar lewat kekuasaan atau kebijakan, yang biasanya subur di program besar dengan pengawasan lemah.

Kalau kita lihat dari pengalaman program bantuan sosial sebelumnya, seperti bantuan pangan atau bantuan beras, pola korupsinya biasanya sama: harga bahan di-mark up, kualitas bahan baku diturunkan diam-diam demi keuntungan vendor, sampai data penerima yang dimanipulasi. MBG punya risiko yang lebih besar lagi karena dijalankan setiap hari dan pakai bahan makanan segar yang cepat busuk, sementara sistem pengawasan di lapangan sampai sekarang masih jauh dari kata cukup.

Perdebatan soal MBG di ruang publik juga makin ramai karena beberapa pernyataan pejabat yang dianggap kurang tepat. Salah satu yang paling banyak dikritik adalah pernyataan bahwa anak tidak akan bisa belajar dengan baik meski sudah disekolahkan kalau mereka masih lapar. Kedengarannya masuk akal, tapi kalau dipikir lagi, pernyataan ini justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih penting: kenapa gedung sekolah dibiarkan rusak parah, sementara anggaran untuk katering makanan malah jadi prioritas?

Selain itu, ada juga pernyataan soal biaya per porsi makanan yang dianggap terlalu disederhanakan, padahal kenyataannya harga bahan pangan berbeda-beda di setiap daerah, apalagi di wilayah kepulauan yang biaya kirimnya mahal. Pernyataan-pernyataan semacam ini bisa dibilang termasuk symbolic policy, yaitu kebijakan yang dibuat lebih untuk terlihat peduli daripada benar-benar menyelesaikan akar masalahnya.

Menanggapi hal itu, muncul kritik dari kalangan mahasiswa, yang menegaskan bahwa kemiskinan struktural dan stunting adalah masalah yang rumit dan tidak bisa selesai hanya dengan bagi-bagi makanan. Menurut mereka, kemiskinan bukan cuma soal kurang makan, tapi soal ketimpangan yang sudah mengakar, mulai dari akses pendidikan yang tidak merata, kesempatan yang terbatas untuk naik kelas sosial, sampai lingkaran kemiskinan yang terus diwariskan dari orang tua ke anak.

Semua ini hanya bisa diputus lewat human capital investment, atau investasi jangka panjang pada kualitas manusia, terutama lewat pendidikan. Kalau cuma bagi makanan tanpa membenahi sistem pendidikan, itu ibarat mengobati gejala tapi bukan penyakitnya. Mungkin bikin masyarakat senang sesaat, tapi tidak benar-benar mengubah nasib anak-anak dari keluarga miskin dalam jangka panjang. Mahasiswa juga menyoroti bahwa program sebesar ini, dengan pengawasan yang masih lemah, justru rawan jadi ladang baru untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu, bukan benar-benar untuk pemerataan.

Dari semua kritik di atas, argumen utama yang ingin ditekankan adalah: sebaiknya MBG ditunda dulu atau dibatasi skalanya, dan prioritas anggaran negara dialihkan dulu ke pembenahan pendidikan secara menyeluruh.Ini bukan berarti menolak ide memberi gizi untuk anak, tapi lebih ke soal urutan prioritas anggaran yang harus disesuaikan dengan masalah yang paling mendesak.

Setidaknya ada empat hal yang perlu jadi fokus utama. Pertama, perbaikan gedung sekolah yang rusak parah di daerah 3T, karena masih ada puluhan ribu sekolah dalam kondisi buruk yang langsung memengaruhi keselamatan dan semangat belajar siswa. Kedua, peningkatan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini jadi andalan pendidikan di daerah terpencil tapi gajinya masih jauh dari layak, sampai banyak yang akhirnya pindah profesi. Ketiga, pemerataan akses buku dan bahan belajar yang up to date, karena kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah masih besar. Keempat, perluasan akses internet ke sekolah-sekolah di daerah terpencil, yang sekarang jadi kebutuhan dasar di era pembelajaran digital.

Pada akhirnya, inti dari esai ini adalah: kualitas manusia (human capital) yang benar-benar kuat dalam jangka panjang tidak akan lahir dari sekadar menu makan siang yang dibagikan secara massal dan rawan dikorupsi, tapi dari ruang kelas yang layak, guru yang sejahtera, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Kebijakan populis seperti MBG memang terlihat menarik dan cepat mendapat dukungan publik, tapi kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dibangun hanya dari hal yang terlihat instan. Kalau negara memang serius ingin memutus rantai kemiskinan struktural dan stunting, maka anggaran seharusnya lebih dulu diarahkan ke fondasi yang paling mendasar dan paling sulit dikorupsi, yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa kenyang perutnya hari ini, tapi seberapa siap generasi mudanya berpikir untuk masa depan.

Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan alasan menjadikan Program Makan Bergizi Gratis sebagai prioritas utama, sementara masih banyak sekolah di daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas dasar yang layak. Meskipun pemenuhan gizi anak sangat penting, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan investasi mendasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan prioritas anggaran agar kebutuhan gizi dan kualitas lingkungan belajar dapat ditingkatkan secara bersamaan.” (AM)