Soroti Serapan Belanja dan Program Unggulan, Fraksi PKB Sumbawa Beri Catatan Kritis Untuk Pemda

Soroti Serapan Belanja dan Program Unggulan, Fraksi PKB Sumbawa Beri Catatan Kritis Untuk Pemda

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (9/7/2026), dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung khidmat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi unsur pimpinan dewan Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta jajaran asisten, kepala OPD, camat, dan lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sukiman K, S.Pd.I., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa meskipun mengapresiasi beberapa capaian positif Pemda, Fraksi PKB memberikan coretan tebal pada aspek serapan belanja dan eksekusi program lapangan yang dinilai masih lamban.

Fraksi PKB secara detail membedah dokumen pertanggungjawaban keuangan daerah yang memuat 7 jenis laporan keuangan. Sukiman memaparkan sejumlah kejanggalan dan capaian makro yang memerlukan evaluasi serius diantaranya Realisasi Belanja Lamban. Dari total pagu Belanja Daerah sebesar Rp2,429 triliun Pemda hanya mampu merealisasikan sebesar Rp2,257 triliun atau sekitar 92,93% "Sisa anggaran 7% ini menunjukkan kinerja serapan keuangan yang lamban. Ini harus menjadi bahan evaluasi total pada sistem perencanaan dan kinerja Kepala OPD," tegas Sukiman.

Meski pendapatan daerah naik 1,23% dari target awal, PKB menyayangkan minimnya penjelasan eksekutif mengenai rincian kenaikan tersebut—apakah ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sekadar dana transfer dari pusat.

Fraksi PKB mempertanyakan perbedaan angka Pendapatan antara Laporan Operasional (LO) sebesar Rp2,27 triliun dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang tercatat Rp2,37 triliun. Fraksi PKB mendesak kejelasan apakah selisih Rp100 miliar tersebut merupakan piutang pendapatan daerah yang belum tertagih.

Dengan adanya surplus LO sebesar Rp228 miliar, saldo kas Rp201,9 miliar, dan sisa belanja Rp171 miliar, PKB menilai banyak program prioritas yang justru tidak berjalan.

Di sisi lain, PKB tetap memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemda Sumbawa dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta terjaganya likuiditas kas daerah sebesar Rp201,9 miliar untuk operasional awal tahun.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Fraksi PKB menyodorkan 10 poin tuntutan strategis dan sektoral demi meningkatkan kualitas APBD ke depan diantaranya  PKB meminta Pemda tidak sekadar mengejar angka serapan anggaran di akhir tahun (output), melainkan mengukur secara riil dampak belanja tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di Sumbawa (outcome).

Fraksi PKB Mendorong alokasi dana khusus agar setiap kecamatan memiliki produk unggulan daerah yang didampingi langsung oleh perguruan tinggi lokal untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Mendesak Pemda untuk mewajibkan seluruh pemerintah desa mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terbuka agar dapat diakses dan diawasi langsung oleh masyarakat.

PKB menyoroti klaim Pemda yang menyatakan telah menanam 1 juta pohon dengan anggaran besar. Menurut PKB, program ini memicu pro-kontra di bawah karena minimnya keterlibatan dan informasi di tingkat masyarakat akar rumput.

PKB mendesak Satgas Gas yang telah dibentuk untuk melakukan pendataan pangkalan secara ketat. PKB menemukan fakta lapangan di mana pangkalan sering mendahulukan pelaku usaha komersial/pengecer bermodus UMKM, sehingga jatah masyarakat miskin berbasis rumah tangga sering habis dan memicu kelangkaan serta harga selangit.

Menyusul kemenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Pengadilan Pajak terkait sengketa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Bendungan Beringin Sila sebesar Rp48 miliar, PKB meminta Pemda segera melakukan eksekusi penagihan untuk menambah postur pendapatan daerah.

Fraksi PKB mempertanyakan kinerja OPD terkait mengenai program pemeriksaan kesehatan gratis yang digaungkan dalam visi-misi pemerintahan Jarot-Ansori. PKB menyayangkan realisasi program yang baru menyentuh angka 14% dan menganggap dinas terkait berjalan di tempat.

Terkait rencana penyaluran BPJS Ketenagakerjaan bagi 20.000 pekerja rentan, PKB mengingatkan Pemda untuk berhati-hati. Hal ini dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini masih semrawut, banyak ditemukan data ganda, tidak valid, serta tidak sinkron dengan Baperinda.

PKB menilai sistem kerja birokrasi dari tingkat atas ke bawah di Kabupaten Sumbawa saat ini belum padu padan dan harmonis. PKB secara khusus meminta Sekretaris Daerah (Sekda) untuk lebih optimal mengorkestrasi tata kelola pemerintahan agar visi "Sumbawa Unggul-Maju dan Sejahtera" bisa tercapai.

Menanggapi maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang menjadi perhatian nasional, PKB meminta Pemda mengambil langkah antisipatif dan koordinatif demi melindungi generasi muda serta menjaga marwah identitas lokal falsafah tauhid Samawa: "Adat barenti ko sara, sara barenti ke Kitabullah".

Raperda Disetujui dengan Catatan

Meskipun melayangkan rentetan kritik tajam, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya. Persetujuan ini diberikan dengan catatan mutlak bahwa seluruh rekomendasi yang diajukan wajib ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif.

Pandangan umum tersebut resmi disepakati di Sumbawa Besar pada 9 Juli 2026, ditandatangani oleh jajaran pimpinan Fraksi PKB DPRD Sumbawa Sri Wahyuni (Ketua Fraksi) Sukiman K, S.Pd.I. (Wakil Ketua) Ridwan, S.P., M.Si. (Sekretaris)Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (Bendahara) (AM)