Soroti SILPA Rp201 Miliar dan Kelangkaan Gas Melon, Fraksi PKS DPRD Sumbawa Sampaikan 10 Poin Evaluasi Kritis ke Pemda

Soroti SILPA Rp201 Miliar dan Kelangkaan Gas Melon, Fraksi PKS DPRD Sumbawa Sampaikan 10 Poin Evaluasi Kritis ke Pemda

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa kembali menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini (9/7/2026) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., didampingi unsur pimpinan dewan Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., dan Zulfikar Demitri, S.H. MH Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, beserta para asisten, kepala dinas, badan, camat, serta lurah se-Kabupaten Sumbawa.

Dalam pemaparannya, Jubir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Andi Mappelepui memberikan apresiasi atas pencapaian realisasi pendapatan daerah yang melampaui target, yakni 101,28% atau setara Rp2,374 triliun, serta keberhasilan Pemda mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Kendati demikian, Fraksi PKS menegaskan bahwa fungsi konstitusional dewan menuntut adanya evaluasi kritis dan objektif agar anggaran negara benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi PKS membedah beberapa parameter kinerja keuangan daerah yang dinilai masih menyisakan ruang evaluasi yang lebar diantaranya menyoroti tajam angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang menembus Rp201.681.074.508,74. Fraksi PKS menilai dana mengendap sebesar ini mengindikasikan lemahnya perencanaan atau lambatnya eksekusi program oleh jajaran eksekutif. Uang ratusan miliar tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk jaminan kesehatan, perbaikan jalan, bantuan petani, dan mutu pendidikan.

Demikian pula Selisih Belanja Rp171 Miliar. Realisasi belanja daerah yang hanya menyentuh angka 92,93% menyisakan selisih anggaran tidak terserap sekitar Rp171 miliar (dari total pagu Rp2,429 triliun). PKS meminta kejelasan terperinci dari OPD terkait mengenai jenis belanja apa saja yang melonggar, terutama pada pos Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan fasilitas publik.

10 Rapor dan Masukan Sektoral Fraksi PKS untuk Pemda Sumbawa

Di samping mengevaluasi angka makro anggaran, Fraksi PKS yang diketuai oleh Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov., menyodorkan 10 poin tuntutan rill yang sedang dihadapi masyarakat Sumbawa hari ini:

Pertama ; Krisis Distribusi Gas Melon (LPG 3 KG)

Fraksi PKS menaruh perhatian serius terhadap kelangkaan berlarut LPG 3 Kg. Ironisnya, saat warga diarahkan ke tabung non-subsidi (5,5 kg dan 12 kg), stok di pangkalan pun ikut sulit didapat. PKS mendesak Pemda membenahi jalur distribusi ketimbang sekadar mengeluarkan klaim normatif bahwa stok aman.

Kedua ; Pelebaran Ruas Jalan Simpang Raberas – Simpang Boak

Pemda diminta segera memperbaiki bahu jalan dan menambah lebar ruas jalan ini karena kondisinya yang berlubang telah memicu rentetan kecelakaan tunggal pengendara roda dua.

Ketiga : Akses Infrastruktur Menuju Kampus.

PKS meminta Pemda memperhatikan jalan penghubung menuju kawasan perguruan tinggi. Pembangunan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang yang memiliki dampak berlipat (multiplier effect) bagi ekonomi lokal dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keempat ; Inovasi PAD Meniru Sistem Banyuwangi

Guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, PKS menyarankan Pemda melakukan terobosan ekstensifikasi, mencontoh Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan sistem penarikan retribusi parkir kendaraan sekali setahun bersamaan dengan pembayaran pajak STNK.

Kelima ; Pembenahan dan Konflik Pasar Utan

Pemda didesak mengambil sikap tegas memediasi para pedagang yang masih bertahan di Pasar Lama Utan serta segera memperbaiki akses jalan menuju Pasar Baru Utan demi mengoptimalkan potensi retribusi pasar yang bernilai besar.

Keenam ; Pembangunan Kembali "Jembatan Cinta" Alas

Akses penghubung di Desa Kalimango, Kecamatan Alas ini mendesak untuk dibangun kembali karena menjadi urat nadi utama para petani menuju lahan pertanian serta jalur perlintasan anak-anak menuju sekolah.

Ketujuh ; Transparansi Tenaga Kerja PT SJR

Seiring mulai beroperasinya PT SJR, PKS menuntut keterbukaan informasi dari Pemda mengenai kuota serapan tenaga kerja lokal (baik skilled maupun non-skilled) serta kepastian porsi bagi hasil yang diterima Kabupaten Sumbawa sebagai daerah penghasil.

Kedelapan ; Alokasi Dana Darurat Tanggul Sungai Moyo

Akibat banjir pada Januari lalu, tanggul penahan tebing di aliran Sungai Moyo (Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara) roboh. PKS mendesak Pemda segera mengucurkan anggaran darurat pada APBD-Perubahan 2026 demi mencegah erosi dan kerusakan pemukiman yang lebih parah.

Kesembilan ; Jembatan Putus di Dusun Kali Baru

Aspirasi warga Dusun Kali Baru, Desa Labuhan Badas, terkait terputusnya jembatan penghubung meminta atensi dan penanganan cepat dari dinas teknis terkait.

Kesepuluh ; Pajak Kendaraan Berat Berpelat Luar.

PKS meminta Pemda memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan berat yang beroperasi di wilayah tambang PT SJR. Pemda didorong membuka peluang bagi subkontraktor lokal agar kendaraan operasional yang digunakan tidak lagi mayoritas menggunakan pelat luar daerah, sehingga pajaknya masuk ke kas daerah Sumbawa.

Layak Dilanjutkan ke Pembahasan Pansus

Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini secara prinsip layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. PKS berharap Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk dapat bekerja maksimal untuk menguliti catatan-catatan di atas demi kemajuan Kabupaten Sumbawa.

Pernyataan sikap politik ini disepakati di Sumbawa Besar pada 9 Juli 2026 oleh struktur internal Fraksi PKS DPRD Sumbawa Muhammad Takdir, S.E.,M.M.Inov. (Ketua Fraksi), Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si.(Wakil Ketua)H. Andi Mappeleppui (Sekretaris), Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov. (Anggota), Ema Yuniarti (Anggota), Alen Taryadi, S.H. (Anggota) (AM)