Bahagia di Atas Statistik, Derita di Bawah Realitas

Bahagia di Atas Statistik, Derita di Bawah Statistik

Oleh : Sri Asmediati SPd 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terharunya ketika mendengar hasil survei internasional yang menyebut rakyat Indonesia sebagai salah satu yang paling bahagia di dunia. Survei persepsi semacam ini dirilis oleh lembaga global seperti Gallup dan jejaring akademik internasional. Dalam beberapa hasil survei tersebut, lebih dari 75 persen responden Indonesia menyatakan dirinya bahagia. Angka ini bahkan berada di atas rata-rata global. Pernyataan itu kemudian dikemas sebagai cermin keberhasilan bangsa dalam menjaga optimisme rakyat. Kebahagiaan pun diangkat menjadi simbol kemajuan nasional.

Respon yang jauh berbeda muncul ketika lembaga dunia lain, yakni World Bank, merilis data kemiskinan Indonesia menggunakan standar global. Dengan standar negara berpendapatan menengah atas, sekitar 60 persen penduduk Indonesia—lebih dari 170 juta jiwa—dikategorikan hidup di bawah garis kemiskinan global. Angka ini tentu mengejutkan jika dibandingkan dengan data nasional. Pemerintah menyatakan bahwa standar tersebut tidak relevan dengan konteks Indonesia. Data Badan Pusat Statistik kembali ditegaskan sebagai rujukan utama. Dunia dipercaya ketika memuji, tetapi diperdebatkan ketika mengkritik.

Menurut BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 berada di kisaran 8,4 persen atau sekitar 24 juta orang. Angka ini disebut sebagai yang terendah dalam dua dekade terakhir. Secara statistik, data tersebut terlihat menenangkan dan mudah dirayakan. Namun perbedaannya dengan data World Bank mencapai puluhan persen. Selisih ini bukan sekadar persoalan teknis penghitungan. Ia mencerminkan perbedaan cara pandang tentang apa yang disebut hidup layak.

Survei kebahagiaan sendiri sejatinya mengukur perasaan subjektif warga terhadap kehidupannya. Bahkan World Happiness Report menempatkan Indonesia di kisaran peringkat 80-an dunia, bukan di posisi puncak global. Artinya, klaim “paling bahagia” sangat bergantung pada survei mana yang dipilih. Indikator kebahagiaan tidak menyentuh langsung persoalan upah, harga pangan, atau biaya pendidikan. Kebahagiaan dijawab melalui persepsi, bukan kondisi material. Namun persepsi inilah yang paling mudah dirayakan.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menyampaikan janji politik untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga tahun 2029. Berdasarkan data BPS, kemiskinan ekstrem Indonesia memang relatif kecil, sekitar 0,8 hingga 1 persen penduduk. Jumlah ini setara dengan sekitar dua hingga tiga juta orang. Secara statistik, target tersebut sangat mungkin dicapai. Namun pernyataan ini sekaligus mengakui bahwa kemiskinan non-ekstrem masih akan tetap besar. Kemiskinan tidak dihapus seluruhnya, melainkan dipilah.

Kemiskinan non-ekstrem justru merupakan wajah mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka tidak kelaparan, tetapi hidup dalam keterbatasan yang kronis. World Bank mencatat kelompok ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Satu kenaikan harga pangan atau satu kejadian sakit serius dapat menjatuhkan mereka ke kondisi ekstrem. BPS sendiri mencatat jutaan penduduk berada sedikit di atas garis kemiskinan nasional. Mereka aman dalam statistik, tetapi rapuh dalam kehidupan nyata.

Janji penghapusan kemiskinan ekstrem terdengar heroik dan mudah dipasarkan secara politik. Targetnya sempit, indikatornya jelas, dan waktunya cukup panjang. Dengan bantuan sosial dan penyesuaian garis kemiskinan, angka dapat ditekan. Grafik menurun, pidato pun terdengar sukses. Namun perubahan tersebut lebih banyak terjadi di tabel, bukan di struktur ekonomi. Rakyat berpindah kategori, tetapi belum tentu berpindah kesejahteraan.

Survei kebahagiaan, sebaliknya, memberi panggung yang jauh lebih nyaman bagi kekuasaan. Ia tidak menuntut reformasi upah minimum, tidak menyentuh ketimpangan kepemilikan aset, dan tidak mempersoalkan mahalnya biaya hidup. Survei ini hanya menanyakan satu hal sederhana: apakah seseorang merasa bahagia. Jawaban positif menjadi legitimasi. Jawaban negatif tenggelam dalam rata-rata. Negara pun merasa telah berhasil menjaga rakyatnya.

Padahal kebahagiaan tanpa keamanan ekonomi adalah kebahagiaan yang rapuh. Data menunjukkan inflasi pangan dan biaya kesehatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Banyak keluarga menghabiskan lebih dari separuh pendapatannya hanya untuk kebutuhan dasar. Dalam kondisi demikian, bahagia lebih menyerupai strategi bertahan hidup. Ia bukan tanda kesejahteraan, melainkan daya lenting psikologis. Senyum menjadi mekanisme adaptasi, bukan bukti kemakmuran.

Standar ganda kemudian menjadi pola yang nyaris dilembagakan. Standar global dirangkul ketika hasilnya menguntungkan citra pemerintah. Standar nasional diangkat ketika hasil global terasa terlalu pahit. Metodologi dijadikan tameng politik. Ilmu pengetahuan kehilangan sifat netralnya. Ia berubah menjadi alat legitimasi yang fleksibel.

Sikap kritis terhadap janji politik seharusnya tidak dianggap sebagai pesimisme. Justru itulah bentuk kewarasan warga negara. Janji tanpa peta jalan struktural hanya akan berujung pada pengelolaan angka. Menghapus kemiskinan ekstrem tidak sama dengan menghapus kemiskinan. Menaikkan skor kebahagiaan tidak identik dengan menaikkan kesejahteraan. Statistik bisa membaik tanpa kehidupan rakyat berubah.

Jika suatu hari kemiskinan ekstrem benar-benar berhasil dihapus, hal itu layak diapresiasi. Namun jangan berpura-pura bahwa kemiskinan lain tidak ada. Jangan merayakan kebahagiaan sambil menegosiasikan kenyataan hidup jutaan orang. Negara yang dewasa berani konsisten pada satu standar penilaian. Bukan memilih data sesuai kebutuhan politik. Karena rakyat tidak hidup di grafik, melainkan di dapur, pasar, dan dompet mereka.

Ada dimensi kultural yang kerap luput dibaca oleh survei global maupun dirayakan secara berlebihan oleh penguasa, yakni budaya sungkan dan etos kesantunan masyarakat Indonesia. Dalam banyak situasi, kebahagiaan bukanlah cerminan kesejahteraan, melainkan mekanisme bertahan hidup. Orang tetap tersenyum meski hari itu hanya makan seadanya, tetap ramah meski dompet kosong dan masa depan buram. Sikap itu bukan kepura-puraan murahan, melainkan cara praktis agar hidup tidak runtuh oleh tekanan. Dalam kondisi struktural yang keras, senyum menjadi benteng psikologis terakhir. Namun ketika ketabahan ini dibaca sebagai bukti kesejahteraan, di situlah ironi berubah menjadi legitimasi politik yang menyesatkan.[AM]