Perkuat Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Sumbawa Konsultasi Program Strategis Pertanian ke BPLIP dan BRMP NTB

Perkuat Ketahanan Pangan, Komisi II DPRD Sumbawa Konsultasi Program Strategis Pertanian ke BPLIP dan BRMP NTB

Mataram.Amarmedia.co.id– Dalam upaya menjemput bola program pembangunan pertanian pusat untuk daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi NTB dan Balai Penerapan Lintas Instansi Pertanian (BPLIP) Kelas II Mataram, Jumat (24/4).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, S.P., M.Si., Kepala BRMP Provinsi NTB, Hendro Cahyono,S.Pt.M.Sc Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si., serta Sekretaris Komisi II DPRD  Sumbawa, H. Zohran bersama Anggota DPRD.

Hadir pula Ketua Tim Teknis Pengairan BPLIP Dr. Awaluddin. SP.MSi, Ketua Tim Irigasi BPLIP Ayu, Anggota Komisi II Lainnya, Ridwan SP M.Si, Muhammad Zain SIP, H Andi Mappelepui, Adizul Sahabuddin SP.MSi, Sri Wahyuni dan Tim Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Ma'ruf Rahmat SP.

Modernisasi dan Inovasi "PM AAS"

Kepala BRMP, Hendro Cahyono, dalam sambutannya menekankan pentingnya optimalisasi lahan pertanian di NTB, khususnya di Kabupaten Sumbawa yang memiliki potensi lahan sangat luas. Ia mengungkapkan bahwa fokus Kementerian Pertanian saat ini adalah perluasan areal tanam dan modernisasi.

Salah satu inovasi yang akan diuji coba di 15 provinsi, termasuk NTB, adalah sistem PM AAS (Penanaman Model Advantage Agriculture System).

"Sistem ini memungkinkan populasi tanaman meningkat drastis dari 400.000 menjadi 2 juta per hektar dengan hasil mencapai 7,4 hingga 10 ton. Pencanangan perdana akan dilakukan pada 30 April mendatang. Ini momen langka untuk keberhasilan petani kita," ujar Hendro.

Kepala Dinas Pertanian Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, M.Si., menyoroti urgensi penyelesaian administrasi teknis terkait Survey Investigation Design (SID). Ia mendorong agar penunjukan konsultan perencana dilakukan secara efektif mengingat target program fisik harus tuntas pada September agar bisa panen di bulan Desember.

"Kami menyarankan agar perencanaan bisa melibatkan kekuatan lokal seperti Dinas PU atau konsultan di kabupaten agar lebih cepat. Mengingat target Irigasi Perpompaan (Irpom) dan pipanisasi ini sangat ketat waktunya," tegas Ni Wayan. Ia juga mengeluhkan minimnya anggaran operasional untuk pengecekan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) di lapangan.

Komitmen DPRD Sumbawa: Menjemput Bola

Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran Sah, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut koordinasi dari Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian.

"Di tengah kondisi efisiensi keuangan negara, kami sebagai lembaga politik harus proaktif menjemput bola agar program pusat maksimal terserap ke Sumbawa. Kami juga berharap universitas lokal di Sumbawa, seperti UNSA atau UTS, bisa dilibatkan dalam perencanaan SID agar evaluasi lebih dekat dan pemberdayaan lokal tercipta," kata H. Zohran.

Penjelasan Teknis BPLIP Mataram

Menanggapi diskusi tersebut, Kepala BPLIP Kelas II Mataram, Suparman, S.A.P., M.Si., menjelaskan bahwa untuk wilayah NTB terdapat alokasi sekitar 1.403 unit irigasi perpompaan/parit, di mana 12 unit berada di bawah pengawasan langsung balai.

Terkait kendala teknis, Suparman menekankan beberapa poin penting diantaranya masalah percepatan CPCL, Fleksibelitas Perencana dan integritas aturan.

"Pemberkasan dan pembukaan rekening kelompok tani harus segera tuntas agar pencairan dana tidak terhambat" ujar Suparman 

Jika Universitas Negeri (Unram) terkendala personel, alternatif penggunaan jasa PUPR dapat dipertimbangkan agar kontrak SID segera berjalan imbuhnya 

Dijelaskannya dalam proses sangat menekankan integritas dan aturan, Proses pengadaan menggunakan e-katalog untuk menghindari negosiasi ilegal. Selain itu, penapisan lahan dilakukan ketat agar tidak masuk dalam kawasan hutan lindung.

"Kami bekerja berdasarkan aturan teknis yang benar. Selama prosesnya benar, kami akan lakukan meski ada tekanan. Fokus kita adalah percepatan demi kesejahteraan petani," pungkas Suparman.

Tentang BPLIP Kelas II Mataram:

Dibentuk pada 11 Januari, BPLIP Kelas II Mataram saat ini berkantor di gedung BRMP dan mewakili wilayah kerja lintas provinsi meliputi Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara.

BRMP Provinsi NTB adalah kantor yang membidangi modernisasi peralatan mesin pertanian. Hasil temuan dibidang pertanian dilakukan pengkajian, pengujian dan sertifikasi di lembaga ini sebelum di turunkan ke petani. (AM)