Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Sumbawa Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD-P TA 2026

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan DPRD Sumbawa Sampaikan Pandangan Umum Ranperda APBD-P TA 2026

Sumbawa Besar.Amarmedia.co id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Sidang Paripurna Kedua dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Berdasarkan pantauan, hadir langsung Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, para pimpinan SKPD, para camat, serta para tamu undangan.

Dalam persidangan tersebut, Ahmad Nawawi hadir membacakan Pemandangan Umum Fraksi Demokrat PPP Pembangunan. Menyampaikan tanggapan atas penjelasan Bupati Sumbawa pada Paripurna Pertama (21/9/2026), fraksi menyerahkan sejumlah catatan kritis, analisis data, hingga rekomendasi strategis terkait efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sorotan Postur Anggaran APBD-P 2026

Fraksi Demokrat PPP Pembangunan memaparkan sejumlah hal terkait dinamika pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

Pada Sektor Pendapatan Daerah, Kenaikan Total Pendapatan naik sebesar Rp45,83 miliar (2,42%), sehingga total pendapatan pasca-perubahan menjadi Rp1,94 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bertambah Rp108,36 juta (0,04%) menjadi Rp251,59 miliar. Meski naik, fraksi menyoroti penurunan pada retribusi daerah dan meminta penjelasan langkah mitigasinya.

Terhadap BLUD Kesehatan ada Pengalihan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD menjadi komponen Lain-lain PAD yang Sah (sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LKPD TA 2025) ditegaskan agar berjalan taat asas tanpa mengganggu fleksibilitas operasional pelayanan kesehatan.

Dana Transfer & Keuntungan AMNT meningkat Rp36,77 miliar (2,25%) menjadi Rp1,69 triliun. Sementara sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah melonjak signifikan 74,47% (naik Rp8,94 miliar) menjadi Rp20,95 miliar, yang bersumber dari keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara TA 2025.

Terhadap Sektor Belanja Daerah, Total Belanja Daerah melonjak sebesar Rp224,51 miliar (11,70%) menyentuh angka Rp2,14 triliun. Belanja Operasi Naik Rp165,75 miliar (10,41%) menjadi Rp1,76 triliun. Fraksi mendesak agar alokasi insentif pemungut pajak/retribusi, kekurangan belanja BPJS Kesehatan, hingga jaminan kecelakaan/kematian pekerja rentan disalurkan tepat waktu.

Kemudian Belanja Modal mengalami kenaikan terbilang ekstrem sebesar 103,12% (bertambah Rp51,93 miliar) menjadi Rp102,28 miliar. Fraksi menekankan agar penguatan modal ini benar-benar diarahkan untuk investasi infrastruktur vital publik.

Untuk Sektor Pembiayaan Daerah, Penerimaan Pembiayaan melonjak Rp176,68 miliar menjadi Rp201,68 miliar, yang sepenuhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya untuk menutup defisit anggaran (sehingga SiLPA tahun berkenaan menjadi nihil/Rp0). Selain itu, pengalihan penyertaan modal PT BPR NTB untuk Program UPLAND dialihkan menjadi Belanja Operasional dan Belanja Modal Program UPLAND.

5 Desakan Program Strategis Akhir Tahun

Mengingat sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan TA 2026 yang efektif kurang dari tiga bulan, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mendesak Pemerintah Daerah Sumbawa untuk memfokuskan anggaran pada lima program strategis yakni Alokasi BTT untuk Korban Longsor Lawang Tua (Lantung), mendesak eksekutif memanfaatkan pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20,01 miliar untuk penanganan darurat dan santunan layak bagi korban bencana tanah longsor di kawasan tambang rakyat Lawang Tua, Kecamatan Lantung.

 Akselerasi Perbaikan Jalan Kabupaten

Meminta lonjakan belanja modal diprioritaskan untuk pemeliharaan rutin maupun berkala pada ruas jalan rusak sepanjang ~951,57 km. Beberapa titik prioritas yang disorot antara lain Jalan Labuhan Kuris – Tanjung Bila, Jalan Penyaring – Dusun Baru, Jalan Sebewe – Lu Air, Jalan Langam – Mamak (dinilai belum pernah diperbaiki selama 27 tahun), Ruas Jalan Samapuin – Perate, Ruas jalan antar-desa di Kecamatan Ropang, Sambungan Jalan Lingkar Mapin Beru (Kecamatan Alas Barat), Ruas jalan dalam Kota Sumbawa Atensi Khusus perbaikan akses jalan menuju Dusun Labuhan Jontal, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang.

Terhadap Ketahanan Layanan Kesehatan & Obat-Obatan, Jaminan ketersediaan obat-obatan esensial di Puskesmas pasca-peralihan BLUD serta penyelesaian sisa kuota BPJS APBD (UHC) agar tidak ada warga miskin terhambat mendapat pelayanan medis.

Atas Program Padat Karya Berskala Lingkungan fraksi mendorong proyek Penunjukan Langsung (PL) infrastruktur permukiman berbasis padat karya (cash-for-work), seperti pembersihan drainase kota untuk mitigasi banjir sekaligus mendongkrak daya beli warga.

Penyaluran Saprodi Pertanian & Program UPLAND dengan memastikan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) segera didistribusikan menjelang musim tanam, serta memastikan alokasi operasional Program UPLAND berjalan lancar untuk komoditas unggulan dataran tinggi.

Di akhir pemandangannya, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan yang diketuai oleh H. Zainuddin Sirat bersama jajaran anggota (Sri Wahyuni, S.AP., Saipul Arif, Juliansyah, S.E., Sri Hastuti, dan Ahmad Nawawi) menyatakan siap dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD TA 2026 untuk dibahas ke tahap persidangan selanjutnya. (AM)