DPRD Sumbawa Gelar Hearing Soal Sengkarut Pupuk Subsidi di Lape, Ridwan SP.M.Si : Ini Masalah Komunikasi, Selesaikan Baik-Baik Jangan Dipersulit

DPRD Sumbawa Gelar Hearing Soal Sengkarut Pupuk Subsidi di Lape, Ridwan SP.M.Si : Ini Masalah Komunikasi, Selesaikan Baik-Baik Jangan Dipersulit

SUMBAWA BESAR, Amarmedia.co.id -  5 JULI 2026 – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar rapat dengar pendapat (hearing) guna menyelesaikan polemik pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Lape Jumat 3 Juli 2026. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut atas surat pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur dan BMC terkait kendala pengalihan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dihadapi oleh PT Multi Agri Nusa Tenggara selaku salah satu distributor resmi atau Pelaku Usaha Distribusi (PUD)

Hadir dalam pertemuan tersebut jajaran Komisi II DPRD Sumbawa, I Nyoman Wisma SIP, H Zohran SH, H Andi Mappelepui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Ir Ni Wayan Rusmayati beserta jajarannya, Katimker Kabupaten Sumbawa, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lape, Syahdan serta jajaran direksi dan komisaris PT Multi Agri Nusa Tenggara.

Menanggapi ketegangan dan adu argumen yang sempat terjadi dalam rapat antara pihak distributor dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kecamatan, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Ridwan SP, M.Si., menilai bahwa akar permasalahan ini sebenarnya tidak terlalu berat dan murni disebabkan oleh sumbatan komunikasi.

"Sebenarnya persoalan ini saya rasakan tidak terlalu berat, cukup dinamis untuk diselesaikan. Kuncinya ada pada komunikasi," ujar Ridwan mengawali pandangannya dalam rapat tersebut.

Legislator asal dapil 1 dari fraksi PKB ini menyadari adanya perbedaan dinamika penyampaian pendapat antara pelaku usaha, politisi, dan pihak birokrasi pemerintahan. Menurutnya, dalam bahasa lokal Sumbawa, ketegasan argumen dalam rapat-rapat evaluasi seperti ini merupakan bentuk gelar semangat atau pemacu untuk memulai perbaikan pelayanan.

Ridwan menyayangkan adanya laporan mengenai sulitnya koordinasi, termasuk adanya panggilan telepon dari pihak distributor atau penyalur yang kerap tidak direspons oleh petugas di lapangan. Ia menegaskan bahwa urusan pemenuhan hajat hidup petani harus menjadi prioritas utama yang dilayani tanpa batas waktu.

"Kalau ini untuk kepentingan orang banyak, kepentingan untuk petani, ibaratnya 24 jam itu hapenya harus tetap selalu 'hidup', selalu on untuk merespons," tegas Ridwan SP.

Lebih lanjut, politisi senior ini mengingatkan fungsi penting dari sinergi struktural di sektor pertanian, mulai dari dinas terkait, distributor, penyalur, hingga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani. Ridwan meminta agar penyusunan data kebutuhan kelompok tani benar-benar dilakukan secara faktual berdasarkan luas lahan di lapangan, bukan sekadar kalkulasi di atas meja kerja.

Ia juga berharap jajaran BPP dan ASN di tingkat bawah dapat menjalankan peran regulasinya secara bijak dan solutif. Ridwan mendorong agar seluruh aparatur pemerintah memegang teguh komitmen untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha demi kelancaran program ketahanan pangan nasional.

"Alhamdulillah kita ini dilantik sebagai pejabat untuk memberikan kemudahan, jadi yang mudah itu jangan dipersulit. Segera selesaikan persoalan-persoalan kecil ini dengan baik di tingkat bawah bersama dinas terkait agar hak-hak petani kita tidak dikorbankan," pungkas Ridwan SP.

Rapat koordinasi ini diakhiri dengan penyusunan draf rekomendasi resmi dari Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa yang menekankan pentingnya pembenahan administrasi, sinkronisasi data RDKK, serta peningkatan koordinasi intensif antara pihak distributor (PUD) BPP Lape, dan Dinas Pertanian Sumbawa guna menjamin asas 7 Tepat (Tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran) dalam penyaluran pupuk subsidi. (AM)