Belajar dari Yogyakarta, Komisi III DPRD Sumbawa Siapkan Transformasi Ruang Terbuka Hijau Berbasis Budaya

Belajar dari Yogyakarta, Komisi III DPRD Sumbawa Siapkan Transformasi Ruang Terbuka Hijau Berbasis Budaya

Jogjakarta .Amarmedia.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) strategis ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa, 30 Juni 2026.

Kunjungan ini dirancang sebagai studi komparatif guna mengadopsi kisah sukses Pemda Provinsi DIY dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pariwisata yang berbasis pada kekuatan budaya lokal. Yogyakarta dipilih karena dinilai sebagai kiblat di Indonesia yang berhasil mengintegrasikan pembangunan infrastruktur modern dengan pelestarian warisan sejarah, tanpa mengorbankan aspek ekologis serta pertumbuhan ekonomi lokal.

Rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Sumbawa, Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Turut hadir Ketua Komisi III Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov., Sri Wahyuni, S.A.P., beserta anggota komisi lainnya: Alen Taryadi, S.H., Saipul Arif, H. Zainuddin Sirat, M. Taufik, Hasanuddin, S.E., H. Rusdi, dan Hj. Jamila, S.Pd.S.D.

Delegasi legislatif ini didampingi oleh Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Haviedz, S.T., M.Ec.Dev., serta perwakilan eksekutif dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yakni Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Arief Hidayat, S.T., dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Hj. Rahmawaty, S.Pi., M.Si. Kedatangan rombongan diterima secara resmi oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM Provinsi DIY, Setiyanto, S.T.

Dalam sambutannya, Gitta Liesbano menekankan pentingnya kunjungan ini bagi masa depan penataan ruang di Kabupaten Sumbawa. "Kami melihat adanya kebutuhan mendesak untuk menata kawasan strategis dan mengembangkan RTH publik. Kami tidak ingin RTH di Sumbawa nantinya hanya sekadar menjadi ruang hijau fisik yang kaku. Kami ingin RTH yang dibangun memiliki jiwa—hidup secara sosial, berfungsi secara ekologis, dan bermakna secara kultural dengan mencerminkan identitas lokal tau Samawa" tegas Gitta.

Dalam diskusi intensif,Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR-ESDM DIY Setiyanto ST memaparkan strategi penataan kawasan Malioboro yang mengedepankan prinsip filosofis "sumbu imajiner". Penataan jalan yang memprioritaskan pejalan kaki, kendaraan non-mesin, dan transportasi umum, penggunaan ornamen karakter lokal, aksara Jawa, dan pohon peneduh sebagai penanda filosofis kawasan.

" Di DIY kami melakukan pengintegrasian fasilitas seperti pemusatan parkir di gedung khusus untuk mengurangi beban di jalan utama, serta penataan estetika bangunan secara bertahap" jelasnya 

Pemerintah Provinsi DIY memproyeksikan operasional kawasan yang mampu membiayai dirinya sendiri mulai tahun 2027.

Menanggapi paparan tersebut, anggota Komisi III, Alen Taryadi, menyoroti pentingnya pelibatan sektor swasta dan komunitas agar tidak membebani APBD, sementara H. Zainuddin Sirat mendalami aspek pengelolaan sampah dan kewenangan daerah terkait perusahaan skala besar. 

Setiyanto menjelaskan bahwa seluruh ketentuan pembangunan dan perizinan di Jogjakarta diperkuat dengan regulasi yang kuat, yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Berdasarkan hasil studi, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa menetapkan langkah strategis yang akan diadaptasi ke dalam kebijakan daerah.

Pertama : Penataan RTH Berkelanjutan: Menyusun Perda RTH yang mengoptimalkan fungsi ekologis dan sosial, termasuk pengembangan konsep Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang inklusif dan ramah disabilitas.

Kedua : Revitalisasi Warisan Budaya: Mengadopsi metode storytelling (narasi sejarah) untuk mengemas situs bersejarah seperti Istana Dalam Loka, Bala Kuning, dan Bala Putih agar menjadi pusat wisata edukasi yang berkarakter.

Ketiga : Penguatan Ekonomi Lokal. Menerapkan model pemberdayaan UMKM di sekitar kawasan wisata untuk menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitar.

Ketua Komisi III, Syaifullah, menyatakan komitmennya untuk mengawal hasil kunjungan ini menjadi output kebijakan yang konkret. "Kami akan menindaklanjuti poin hasil diskusi ini ke dalam fungsi legislasi dan mendorong kolaborasi lintas sektoral antara DLH, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, kami akan mengawal alokasi APBD agar program revitalisasi fisik dan penyediaan fasilitas publik mendapatkan porsi yang optimal," pungkas Syaifullah.

Kunjungan ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya pembangunan Sumbawa yang modern, namun tetap kokoh berpijak pada akar budaya leluhur. (AM)