DPRD Sumbawa Sampaikan Laporan Hasil Reses I Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna

DPRD Sumbawa Sampaikan Laporan Hasil Reses I Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id - 28 April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menyampaikan Laporan Hasil Reses I Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (28/4).

Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah dan undangan lainnya.

Reses yang dilaksanakan pada 10–13 Februari 2026 lalu di lima daerah pemilihan (dapil) ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam laporannya, Juru Bicara DPRD Kabupaten Sumbawa Syamsul Hidayat SE.MSi menekankan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan akselerasi pembangunan guna merespon dinamika kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput, mulai dari pelosok desa hingga wilayah perkotaan yang mencakup sektor infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan, serta pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Pada sektor Infrastruktur, Fokus pada Akses Pertanian dan Pemukiman

Bidang Fisik, Sarana, dan Prasarana mendominasi usulan warga. Fokus utama tertuju pada pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk mempermudah mobilisasi hasil bumi.

Untuk Pembangunan JUT, Mencakup wilayah luas seperti Dusun Abadi (Desa Gapit), Dusun Jotang Bawah, Desa Mata, Suka Damai, Labuhan Kuris, hingga wilayah Kuang Bira dan Unter Lenga Rhee.

Untuk Akses Lingkungan Pemasangan paving block dan perbaikan jalan lingkungan di puluhan titik, termasuk Desa Pulau Bungin, Kelurahan Uma Sima, Lempeh, hingga kawasan pondok pesantren dan sekolah.

Tak ketinggalan demi konektivitas antarwilayah, Perbaikan ruas jalan strategis seperti lintas Pungkit-Lantung, Langam-Pungkit, dan akses menuju SMP 1 Moyo Utara.

Pentingnya Pengamanan Tebing & Air diantaranya Pembangunan talud/bronjong penahan tebing di Desa Batulanteh dan Sepukur, serta normalisasi sungai di Tiu Nangka dan Labosa untuk mencegah banjir tahunan.

Pada Sektor Ekonomi mengharapkan modernisasi Alat Produksi dan Ketahanan Energi guna mendongkrak ekonomi kerakyatan, masyarakat meminta dukungan sarana produksi yang lebih modern dan kepastian stok energi.

Di bidang Pertanian & Peternakan, Usulan pengadaan Hand Traktor, Combine Harvester serta bantuan bibit ternak unggul seperti Sapi Bali, Kuda, dan Kambing Etawa.

Di Sektor Kelautan, Nelayan memerlukan bantuan mesin ketinting, jaring bagang, hingga sarana budidaya kerang mutiara.

Pemberdayaan Perempuan & UMKM Bantuan modal usaha "Bakulan" serta peralatan pertukangan, menjahit, dan katering bagi kelompok PKK.

Pada sektor Energi, DPRD mencatat adanya krisis kelangkaan Gas LPG 3kg di wilayah Juru Mapin, Dalam Alas, hingga Labuhan Badas, dan mendesak adanya penambahan kuota.

Ketiga : Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Budaya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian serius dengan fokus pada fasilitas dasar serta ketepatan sasaran bantuan sosial seperti BPJS dan KIP.

Pada Pendidikan & Pariwisata diusulkan pengadaan beasiswa S1/S2, lab komputer, dan pengembangan wisata Hiu Paus di Labuan Jambu melalui pengadaan speedboat serta sertifikasi pendamping wisata.

Dibidang Kesehatan, Rehabilitasi Pustu (Lito & Semamung), penambahan alkes, serta evaluasi kedisiplinan tenaga medis di daerah pelosok.

Dibidang Religi & Sosial, Rehabilitasi puluhan rumah ibadah (Masjid/Mushalla) di berbagai desa serta kejelasan honorarium bagi imam masjid dan guru ngaji.

DPRD Kabupaten Sumbawa juga memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur prioritas, mitigasi bencana, peningkatan validasi data kemiskinan, serta penguatan pelayanan dasar.

Melalui laporan ini, DPRD berharap aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan RKPD dan APBD tahun mendatang.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan pembangunan daerah. (AM)