Penurunan Stunting Di Kabupaten Sumbawa Jadi 21 Persen, Perlu Kerjasama dan Kolaborasi Semua Pihak

Penurunan Stunting Di Kabupaten Sumbawa Jadi 21 Persen, Perlu Kerjasama dan Kolaborasi Semua Pihak

Sumbawa.Amarmedia.co.id - Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Kabupaten Sumbawa cukup tinggi, menunjukkan prevalensi stunting sebesar 29,8 persen. Karena itu, target penurunan sebesar 21,7 persen terus digalakkan.

"Berbagai upaya pencegahan dan penurunan stunting, kami lakukan dan lebih dimaksimalkan melalui intervensi kebijakan, sehingga target penurunan stunting sebesar 21,7 persen dapat dicapai dengan kolaborasi semua sektor," ungkap Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Rusmayadi.

Menurutnya anak stunting mengalami gangguan pertumbuhan otak yang menyebabkan kemampuan kognitif, belajar dan konsentrasi menurun.

"Akibatnya, prestasi akademik anak lebih rendah dan saat dewasa berpotensi memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah," jelasnya saat ditemui media ini di ruang kerjanya pada Senin, (27/04).

Ia menambahkan jika prevalensi stunting tetap tinggi, maka Kabupaten Sumbawa akan kesulitan mencetak generasi unggul dan inovatif yang dibutuhkan untuk menuju generasi emas 2045.

Selain itu, anak yang stunting memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kronis saat dewasa, seperti diabetes dan hipertensi. "Kondisi ini meningkatkan beban biaya kesehatan keluarga dan daerah," sambungnya.

Stunting berkorelasi dengan kemiskinan antargenerasi, keluarga miskin lebih rentan memiliki anak stunting dan anak stunting cenderung memiliki masa depan ekonomi lebih sulit.

"Salah satu program penanganan stunting yang kami laksanakan yakni mengimpleloemtasikan program quick wins. Program ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting terutama sebagai bagian dari implementasi aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di daerah," terangnya.

Rusmayadi mengungkapkan dalam penerapan program itu perlu kerjasama semua pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. "Karena berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa agar mampu meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, terutama dalam bidang kesehatan, gizi dan kesejahteraan keluarga," tutupnyanya. (AM)