Tegang dan Blak-blakan, Hearing DPRD Sumbawa Bahas Krisis Air Irigasi: Petani Moyo Mekar Terancam Gagal Panen Inilah Rekomendasi DPRD

Tegang dan Blak-blakan, Hearing DPRD Sumbawa Bahas Krisis Air Irigasi: Petani Moyo Mekar Terancam Gagal Panen Inilah Rekomendasi DPRD

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id , 12 Agustus 2025 — Rapat Dengar Pendapagabungan Komisi II dan III DPRD Kabupaten Sumbawa hari ini Selasa 12 Agustus 2025 berlangsung tegang dan blak-blakan, dipicu oleh keluhan mendesak dari petani di Desa Moyo Mekar yang menghadapi ancaman gagal panen akibat krisis air irigasi. Hearing yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan petani, kepala desa, serta UPT dan dinas terkait, bertujuan mencari solusi cepat sebelum konflik fisik pecah di lapangan.

Pimpinan Rapat I Nyoman Wisma, menegaskan urgensi masalah ini dengan menyangkut hajat hidup petani." Ia menyadari bahwa keluhan petani tentang ketiadaan air, yang sudah dijanjikan sejak 11 Agustus, bisa memicu keresahan hingga konflik. "Kalau sampai ribut fisik itu yang enggak enak, makanya kita cepat," ujarnya, menjelaskan mengapa surat undangan hearing dikeluarkan secara mendadak.

Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Unter Samoko Desa Moyo Mekar Ridwan memaparkan kekecewaan mendalam atas kegagalan panen tahun lalu dan janji yang tidak ditepati. Ia menyebutkan bahwa meskipun telah ada kesepakatan distribusi air dari Bendungan Batu Bulan, air tidak kunjung sampai ke lahan petani.

"Yang jadi masalah airnya banyak, tidak nyampe di petani," tegasnya. Ia menyalahkan beberapa masalah teknis, seperti pengerukan sedimentasi yang tidak dilaksanakan dan keberadaan "pelompong liar" atau lubang ilegal yang menghancurkan saluran air.

Senada dengan itu, Kepala Desa Moyo Mekar Saghiruddin menyampaikan protes keras dan emosional. Ia menggambarkan kondisi petani yang "lapar" dan tidak bisa bekerja. "Tolonglah, sebenarnya saya tadi malam tidak bisa tidur," ungkapnya, mengancam akan kembali menutup pintu air jika tuntutan petani diabaikan, yang dapat memicu perkelahian sesama petani.

Atas hal ini Camat Moyo hilir mengakui bahwa sebelumnya pernah dilakukan pertemuan dengan para pihak  yakni KUPT Pengairan Batu Bulan, P3A dan petani Orong Masin dan  salah satu kendala yang menjadi terhambatnya penyaluran air adalah pelaksanaan project pengerukan sedimentasi yang molor.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPT Pengairan Bendungan Batu Bulan Syafruddin mengakui adanya kendala di lapangan. Mereka menjelaskan bahwa proyek pengerukan sedimentasi yang dijadwalkan di titik BKI 13 hingga BKI 17 mengalami keterlambatan. Mereka juga mengidentifikasi sekitar 50 titik "pelompong liar" yang menyebabkan air berkurang drastis di hilir.

Atas permasalahan ini perwakilan OP 4 dan IRWA II menyanggupi untuk melakukan pemantauan dan pengawalan ketat agar proyek berjalan cepat sehingga air dapat kembali mengalir ke lokasi persawahan orong Masin. " Selepas ini kami mengintruksikan kepada Operator Pelaksana (OP) untuk bekerja cepat sehingga selambatnya esok Rabu air sudah bisa didistribusikan menuju lokasi persawahan.

Perwakilan Kelompok Tani menambahkan bahwa solusi yang diharapkan adalah mengatasi gagal panen membutuhkan suplai air yang cukup karena kini padi berumur 1,5 hingga 2 bulan merupakan fase tanam krusial bagi keberhasilan budidaya padi. 

Forum Komunikasi P3A NTB Sampaikan 4 Tuntutan untuk Atasi Krisis Air Irigasi

Dalam kesempatan itu Ketua Forum Komunikasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (FKP3A) Nusa Tenggara Barat Iwan Firmansyah menyampaikan empat poin tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Tuntutan ini diajukan untuk mengatasi krisis air irigasi yang mengancam sektor pertanian, khususnya akibat terhambatnya distribusi air ke wilayah hilir.

Pertama  FKP3A meminta legislatif untuk segera merumuskan dan membuat Peraturan Daerah (Perda) Inisiatif DPRD mengenai pengelolaan irigasi dan sumber daya air. Payung hukum ini diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas untuk mengatasi persoalan tata kelola air secara berkelanjutan.

Kedua :  FKP3A mendesak pihak kontraktor agar segera menyelesaikan masalah sedimentasi yang menyebabkan terganggunya distribusi air. Endapan lumpur dan material lain telah menutup saluran, sehingga air tidak dapat dialirkan ke lahan pertanian di wilayah hilir.

ketiga  FKP3A meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa membentuk Tim Pengawal Distribusi Air yang melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan kelembagaan P3A. Tim ini diharapkan dapat memastikan air sampai ke petani dan mencegah terjadinya penutupan atau penyimpangan aliran air secara ilegal.

Keempat ; FKP3A menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025. Dalam lembaran Inpres tersebut, pada poin 8 huruf d, diinstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk melaksanakan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi dan pemberdayaan sumber daya manusia guna mendukung swasembada pangan sesuai kewenangannya. Tuntutan ini bertujuan agar P3A sebagai garda terdepan di tingkat petani mendapatkan dukungan dan pembinaan yang maksimal.

Setelah mendengar semua masukan, Wakil ketua Komisi II Muhammad Tahir SH membacakan tiga rekomendasi tegas yang dihasilkan dari hearing tersebut:

1. Meminta kepada UPT Pengairan Bendungan Batu Bulan untuk segera mengairi wilayah Desa Moyo Mekar dan sekitarnya agar pasokan air tercukupi dan petani tidak mengalami gagal panen.

2. Proyek pengerukan sedimentasi di BKI 13 sampai BKI 17 harus dipercepat dan diawasi secara intensif. Batas waktu air dapat sampai di petani paling lambat Rabu, 13 Agustus 2025

3. Segera bentuk tim gabungan dari Dinas Pertanian, Dinas PUPR, BWS NTB I, OP 4, UPT Pengairan Batu Bulan, IP3A, GP3A, P3A, Babinsa, dan Babinkamtibmas, Kepala Desa Moyo Mekar untuk melakukan monitoring langsung di lapangan, termasuk di desa-desa lain yang dilewati jaringan irigasi.

Hearing ditutup dengan harapan agar semua pihak berkolaborasi dan menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing. DPRD menegaskan bahwa rekomendasi ini adalah keputusan akhir, dan masalah air irigasi yang berlarut-larut harus segera diselesaikan. (AM)