Soroti Ketimpangan Kenaikan Belanja dan Pendapatan, Fraksi Golkar Minta Pemkab Sumbawa Jaga Kehati-hatian Fiskal

Soroti Ketimpangan Kenaikan Belanja dan Pendapatan, Fraksi Golkar Minta Pemkab Sumbawa Jaga Kehati-hatian Fiskal

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forkopimda, pimpinan SKPD, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam paripurna ini, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyoroti secara tajam lebarnya selisih (gap) antara peningkatan pendapatan daerah dan lonjakan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD 2026.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Ahmad Syukri HS, A.Ma., menyampaikan bahwa target Pendapatan Daerah memang diproyeksikan bertambah sebesar Rp45,83 miliar atau naik 2,42%, dari semula Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun. Namun, di saat yang sama, Belanja Daerah melonjak hingga Rp224,51 miliar atau naik 11,70%, dari semula Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun.

"Fraksi Golkar mencermati adanya perbedaan yang cukup besar antara peningkatan pendapatan dan peningkatan belanja. Ruang fiskal tambahan dari pendapatan tidak sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan belanja yang direncanakan. Karena itu, ketepatan prioritas belanja dan manfaat nyatanya bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama," tegas Ahmad Syukri saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Dalam dokumen pemandangan umumnya, Fraksi Golkar membedah tiga komponen utama pendapatan daerah:

Pertama ;  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target PAD mengalami penyesuaian dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,59 miliar. Penyesuaian ini mencakup pengalihan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD dari pos Retribusi Daerah ke pos Lain-Lain PAD yang Sah sesuai rekomendasi BPK RI atas LKPD 2025. Golkar mendesak agar perbaikan reklasifikasi ini tidak berhenti pada administrasi penganggaran semata, melainkan diikuti konsistensi pengelolaan agar data fiskal tetap akurat.

Kedua  :Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bertambah Rp36,77 miliar (naik 2,25%) menjadi Rp1,69 triliun. Tambahan ini berasal dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pusat sebesar Rp26,36 miliar, penyaluran Dana Treasury Deposit Facility 2026, serta tambahan transfer antar-daerah sebesar Rp10,41 miliar. Fraksi Golkar menekankan agar tambahan dana ini diterjemahkan ke dalam program yang benar-benar menjadi prioritas publik, bukan sekadar penambahan angka di struktur APBD.

Ketiga ;  Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos ini melonjak signifikan sebesar 74,47% (bertambah Rp8,94 miliar) menjadi Rp20,95 miliar, yang bersumber dari dividen/keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara Tahun 2025 yang sebelumnya belum dianggarkan. Golkar meminta agar alokasi dari dana ini diarahkan secara cermat untuk kebutuhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Tantangan Pengelolaan Efektivitas Anggaran

Menutupi pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa tantangan terbesar Pemkab Sumbawa pada Perubahan APBD 2026 adalah efektivitas pengelolaan anggaran di tengah melonjaknya kebutuhan belanja. Setiap tambahan rupiah yang dibelanjakan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja pembangunan.

"Perubahan APBD tidak boleh hanya menghasilkan perubahan angka-angka di atas kertas, tetapi harus benar-benar menghasilkan perubahan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumbawa," ujar Ahmad Syukri.

Adapun  susunan kepengurusan dan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa yang menandatangani Pandangan Umum tersebut Penasihat: H. M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., Ketua: Ademudhita Noorsamsu, S.AP., Wakil Ketua: Hasanuddin HMS, Sekretaris: Gahtan Hanu Cakita, Bendahara: Muhammad Zain, S.P.,Anggota / Juru Bicara: Ahmad Syukri, HS., A.Ma. (AM)