Pimpin Kunker Komisi III ke BBWS, Gitta Liesbano Desak BBWS Transparan Soal Lokasi P3-TGAI di Sumbawa

Pimpin Kunker Komisi III ke BBWS, Gitta Liesbano Desak BBWS Transparan Soal Lokasi P3-TGAI di Sumbawa

Mataram Amarmedia.co.id – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, SH.MKn, menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan hak-hak petani di Bumi Samawa. Saat memimpin kunjungan kerja Komisi III ke Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I di Mataram, Rabu (11/3/2026), Gitta mendesak adanya transparansi penuh dalam penentuan lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) agar menjangkau wilayah dengan indeks pertanaman rendah yang selama ini terkendala saluran irigasi

Dikatakannya hadir dalam kunjungan kerja tersebut Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD kabupaten Sumbawa Syaifullah, Alen Taryadi SE, Syaiful Arief, H Rusdi, Andi Rusni SE.MM, M Taufiq, Hasanuddin SE, Gahtan Hanu Cakita dan Sekretaris DPRD bersama jajaran. Juga hadir dari Dinas PUPR  Kabupaten Sumbawa  Firma Malanuang ST.

Kepada wartawan Kamis 12 Maret 2026 Gita menjelaskan bahwa Kunjungan ini dilakukan guna memastikan sinkronisasi program pusat dengan kebutuhan riil masyarakat Sumbawa, khususnya dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur irigasi pada tahun anggaran 2026.

DPRD memberikan perhatian khusus pada Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Sebagai program padat karya yang bersentuhan langsung dengan petani, ia menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan lokasi.

"Kunjungan kerja tersebut untuk memastikan bahwa usulan aspirasi masyarakat melalui DPRD mendapatkan ruang dalam kriteria seleksi P3-TGAI tahun 2026. Kami mendorong sebaran lokasi harus menjangkau wilayah dengan indeks pertanaman (IP) rendah yang selama ini terkendala saluran irigasi tersier," ujar Penasehat Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia juga menegaskan agar skema swakelola tetap berbasis pada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) guna menggerakkan ekonomi di tingkat desa.

Selain program padat karya, Gitta juga menyoroti kondisi tiga bendungan besar di Sumbawa yang mulai mengalami penurunan fungsi akibat sedimentasi, yakni Bendungan Batu Bulan, Bendungan Mamak, dan Bendungan Beringin Sila.

"Kami meminta BBWS NT I memberikan perhatian serius pada anggaran Operasi dan Pemeliharaan (O&P) tahun 2026. Bendungan Batu Bulan dan Mamak memerlukan pengerukan sedimen segera agar kapasitas tampungnya kembali optimal untuk menghadapi musim tanam," tegasnya.

Terkait krisis air bersih di wilayah perkotaan, Gitta Liesbano mendorong percepatan rencana pembangunan Bendungan Kereke. Ia menanyakan progres Detailed Engineering Design (DED) dan dokumen Amdal proyek tersebut agar segera masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

"Bendungan Kereke adalah solusi jangka panjang bagi krisis air baku di Kota Sumbawa. DPRD berkomitmen mendukung penuh dari sisi pengawasan dan siap berkoordinasi dengan Pemkab terkait percepatan kesiapan lahan agar proyek ini segera terealisasi," tambahnya.

Dalam diskusi bersama BBWS Nusa Tenggara I tersebut, rombongan Komisi III juga membawa aspirasi terkait penanganan banjir melalui normalisasi sungai, khususnya di wilayah Moyo Hilir, serta usulan pembangunan breakwater atau tanggul pengaman pantai di titik pemukiman pesisir yang terancam abrasi.

"Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah konkret fungsi pengawasan kami. Sinergi antara BBWS dan DPRD sangat krusial untuk meminimalkan konflik perebutan air antarpetani di lapangan dan memastikan infrastruktur air kita benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Sumbawa," pungkas Gitta.(AM)