Darurat Perundungan: Dewan Pendidikan Sumbawa Desak Penguatan Karakter dan Rekomendasikan Langkah Strategis ke Bupati

Darurat Perundungan: Dewan Pendidikan Sumbawa Desak Penguatan Karakter dan Rekomendasikan Langkah Strategis ke Bupati

SUMBAWA, Amarmedia.co.id - 29 April 2026 – Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa menyatakan sikap tegas merespons maraknya kasus perundungan (bullying) yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan belakangan ini. Fenomena ini dinilai telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan lintas sektor yang komprehensif.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Jamhur Husain, dalam keterangannya kepada awak media pada Rabu (29/4), mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat internal khusus bersama Dewan Pendidikan untuk memetakan solusi atas persoalan tersebut.

Keprihatinan Mendalam dan Corengan Pendidikan

Dalam pernyataan resminya, Jamhur menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas berbagai insiden perundungan yang muncul ke permukaan. Menurutnya, tindakan kekerasan antar-pelajar tidak hanya mencoreng citra dunia pendidikan di "Tanah Samawa", tetapi juga memberikan dampak psikologis jangka panjang yang destruktif bagi para peserta didik.

"Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman. Kami sangat menyayangkan hal ini terjadi, karena dampak psikologis bagi korban perundungan sangat berat dan bisa menghambat perkembangan masa depan mereka," ujar JH Akrab disapa.

Dewan Pendidikan menekankan bahwa kunci utama pencegahan berada pada Pendidikan Karakter. Jamhur mendorong agar sekolah-sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan etika dan perilaku.

Selain itu, ia mendesak optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Anti-Bullying di setiap sekolah. "Satgas ini jangan hanya ada di atas kertas, tapi harus berfungsi efektif dalam melakukan pencegahan dini dan penanganan yang cepat jika ditemukan indikasi kekerasan," tegasnya.

Sebagai langkah formal, Dewan Pendidikan telah menyusun draf rekomendasi strategis yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Rekomendasi ini berisi poin-poin krusial untuk meminimalisir serta memutus rantai perundungan di sekolah secara sistematis.

Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut adalah perlunya penguatan regulasi daerah yang secara spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.

Investigasi Lapangan: Kasus SMPN 1 Lenangguar

Merespons laporan masyarakat, Dewan Pendidikan bersama Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa saat ini telah turun langsung ke lapangan. Fokus utama penanganan saat ini adalah dugaan tindak kekerasan yang terjadi di SMPN 1 Lenangguar.

"Kami bergerak cepat. Tim sudah di lapangan untuk memastikan fakta-fakta yang terjadi dan memastikan proses penanganan berjalan sesuai koridor yang adil bagi anak-anak kita," tambahnya.

Di sisi lain, Jamhur Husain mengungkap realita pahit mengenai operasional lembaga yang dipimpinnya. Ia mengakui bahwa pelaksanaan tugas Dewan Pendidikan saat ini belum berjalan maksimal akibat keterbatasan dana operasional.

Meski demikian, dedikasi anggota Dewan Pendidikan tidak surut. Untuk menyiasati kondisi tersebut, para anggota kerap menjalankan fungsi pengawasan dengan menggunakan biaya pribadi untuk turun langsung ke sekolah-sekolah di lapangan maupun memanfaatkan komunikasi telepon seluler untuk memberikan teguran dan masukan intensif kepada pihak sekolah.

Enam Poin Masukan Dewan Pendidikan

Untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat, Dewan Pendidikan Sumbawa menawarkan enam poin masukan konkret:

Pertama : Perlunya kebijakan daerah yang spesifik terkait anti-perundungan.

Kedua : Mendorong sekolah memiliki kanal laporan yang ramah anak dan menjamin kerahasiaan korban.

Ketiga Sinergi pengawasan perilaku siswa antara lingkungan sekolah dan rumah.

Keempat : nengusulkan pelatihan profesional bagi tenaga pendidik dalam menangani kasus perundungan.

Kelima : Memasukkan nilai-nilai anti-kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar dan ekstrakurikuler.

Keenam ; Meminta dukungan anggaran operasional yang memadai agar Dewan Pendidikan dapat bekerja maksimal.

Menutup keterangannya, Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa berharap seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) tidak menutup mata terhadap isu ini. 

"Sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat adalah kunci utama. Kita harus bersatu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berkarakter bagi generasi penerus Sumbawa," pungkas Jamhur. (AM)