Logika Absurd Negara : 1 Anak Kurang Gizi, 5 Anak Diberi Gizi

Dalam kehidupan sehari-hari, tak ada orang tua waras yang menghukum lima anak hanya karena satu anak berbuat salah. Akal sehat mengajarkan bahwa masalah individual diselesaikan secara individual, bukan secara kolektif. Namun logika sederhana ini justru runtuh ketika negara merumuskan kebijakan publik. Atas nama kepedulian, kesalahan berpikir disulap menjadi kebajikan politik. Negara lalu tampil seolah bijak, padahal sesungguhnya sedang mengabaikan rasionalitas. Dari titik inilah absurditas kebijakan mulai dinormalisasi.

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami kekurangan gizi dijadikan dasar pembentukan program makan bergizi gratis untuk semua anak. Secara komunikasi politik, kalimat ini terdengar empatik dan mudah diterima publik. Namun secara logika kebijakan, ia mengandung lompatan berpikir yang berbahaya. Masalah yang diakui bersifat parsial langsung diterjemahkan sebagai masalah total. Tidak ada jembatan argumentasi yang menjelaskan mengapa yang empat harus menanggung solusi untuk yang satu. Di sinilah komunikasi negara berubah dari penjelasan menjadi pembenaran.

Dalam logika berpikir yang sehat, kesalahan ini dikenal sebagai generalisasi ceroboh. Fakta bahwa sebagian anak kekurangan gizi tidak otomatis melegitimasi perlakuan yang sama kepada seluruh anak. Kebijakan yang rasional selalu bergerak dari data menuju ketepatan sasaran. Ketika data justru dipakai untuk memperluas sasaran tanpa batas, maka data kehilangan maknanya. Negara berhenti berpikir presisi dan mulai berpikir simbolik. Akibatnya, solusi tidak lagi mengikuti masalah, melainkan ambisi.

Lebih jauh, logika ini menyerupai konsep tanggung jawab kolektif yang telah lama ditinggalkan dalam hukum modern. Dalam prinsip keadilan, yang bersalah atau bermasalah tidak boleh digeneralisasi. Anak yang cukup gizi diperlakukan seolah kekurangan gizi. Anak dari keluarga mampu disubsidi seakan-akan tidak mampu. Negara menghapus batas antara kebutuhan dan keinginan. Keadilan dikorbankan demi keseragaman semu.

Jika logika ini dipelihara maka suatu saat nanti kita akan memberi obat antibiotik kepada semua anak kita karena satu diantaranya terluka. 

Dalam teori keadilan John Rawls, kebijakan publik hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling rentan. Prinsip difference principle menegaskan bahwa ketimpangan hanya sah secara moral apabila memperbaiki posisi mereka yang paling lemah. Artinya, negara tidak dituntut memperlakukan semua orang sama, melainkan memperlakukan secara adil sesuai kebutuhan. Kebijakan yang menyebar sumber daya ke semua kelompok justru berpotensi mengurangi manfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Dalam kerangka Rawls, kebijakan seperti itu gagal memenuhi standar keadilan substantif. Negara tampak adil di permukaan, tetapi sesungguhnya abai pada inti keadilan itu sendiri.

Ketika kebijakan kehilangan presisi, politik masuk mengambil alih arah. Program yang tepat sasaran tidak menarik secara elektoral karena tak terlihat dan tak spektakuler. Sebaliknya, program massal mudah diklaim sebagai keberhasilan pemimpin. Makan gratis untuk semua anak lebih fotogenik daripada intervensi gizi yang terukur. Simbol lebih dijual daripada hasil. Di sinilah ambisi politik mulai menunggangi nalar kebijakan.

Program berskala raksasa selalu membutuhkan anggaran raksasa. Di tengah kondisi APBN yang tertekan, pilihan ini terasa semakin tidak masuk akal. Masalah yang hanya menyentuh sebagian anak justru dibebankan ke seluruh keuangan negara. Negara seolah lupa bahwa setiap rupiah memiliki biaya peluang. Ketika anggaran dihamburkan, sektor lain terpaksa dikorbankan. Akal sehat fiskal pun ikut dikalahkan.

Lebih problematis lagi, proyek besar selalu melahirkan rantai pengadaan yang panjang. Di sana ada dapur massal, logistik, distribusi, dan kontrak tanpa akhir. Semakin luas sasaran, semakin besar ruang inefisiensi. Ketepatan sasaran justru menjadi musuh utama proyek besar. Negara akhirnya lebih sibuk mengelola proyek daripada menyelesaikan masalah. Anak dijadikan alasan, sementara proyek menjadi tujuan.

Jika logika seperti ini diterima, negara sedang menciptakan preseden berpikir yang berbahaya. Setiap masalah parsial akan selalu dijawab dengan solusi massal. Rasionalitas digeser oleh emosi kolektif. Kritik akan dianggap sebagai penentangan terhadap kepedulian. Negara tidak lagi berpikir sebagai pemecah masalah, melainkan pengelola persepsi. Akal sehat publik perlahan dilatih untuk menyerah.

Kritik terhadap kebijakan ini bukanlah sikap anti-anak atau anti-gizi. Justru sebaliknya, ini adalah pembelaan terhadap anak yang benar-benar membutuhkan. Kepedulian sejati selalu menuntut ketepatan, bukan pemborosan. Negara yang waras menyasar masalah, bukan memperluasnya demi citra. Anak lapar memang tidak bisa menunggu. Tetapi akal sehat juga tidak boleh dikorbankan hanya agar proyek besar cepat disajikan.[AM)