ICMI Award 2025 Diberikan kepada Prof. Din Syamsuddin, Silaknas Soroti Tata Kelola Lingkungan hingga Integritas Publik

ICMI Award 2025 Diberikan kepada Prof. Din Syamsuddin, Silaknas Soroti Tata Kelola Lingkungan hingga Integritas Publik

Jimbaran, Bali, 5 Desember 2025 — Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) membuka perhelatan Silaturahmi Nasional (Silaknas) dan Milad ke-35 di Jimbaran, Bali, dengan penganugerahan ICMI Award 2025 kepada Prof. Dr. M. Din Syamsuddin. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi luar biasa beliau dalam memajukan bidang pendidikan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia.

Sekretaris PMI, Dea Malela Amiruddin,MSi menjelaskan kepada awak media bahwa prosesi penyerahan award berlangsung khidmat di tengah ratusan cendekiawan Muslim yang hadir.

"Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum ICMI, Prof. Dr. Arif Satria, di atas panggung utama, Momen ini disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin, menunjukkan apresiasi yang jelas kepada tokoh nasional tersebut."ujarnya 

ICMI Award 2025 sekaligus menjadi pengakuan atas kontribusi Prof. Din Syamsuddin dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarumat beragama di kancah global, yang dinilai memberikan dampak signifikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang cerdas, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Di samping seremoni penghargaan, Silaknas ICMI 2025 yang mengusung tema besar terkait Ekosistem Halal, Keuangan Syariah Digital, dan Sinergi IMTAQ-IPTEK menuju Indonesia Emas 2045, menetapkan tiga agenda krusial sebagai fokus pembahasan strategis nasional:

1. Tata Kelola Lingkungan dan SDA

ICMI mendesak negara untuk menerapkan tata kelola lingkungan berbasis ilmu, bukan berbasis izin. Agenda ini meliputi dorongan untuk audit ekologi menyeluruh di wilayah rawan bencana, reformasi total dalam perizinan kawasan hulu, dan pembentukan skema mobilisasi "cendekiawan hijau" untuk perbaikan tata lingkungan.

 2. Kedaulatan Investasi dan Keuangan

Fokus ditekankan pada penguatan peran negara sebagai pengendali utama sektor strategis. Cendekiawan Muslim mendorong tata kelola investasi berbasis kedaulatan memastikan semua fasilitas strategis berada dalam kontrol penuh negara, dan merumuskan etika kebijakan untuk menjaga martabat bangsa di tengah arus investasi global.

3. Reformasi Birokrasi dan Integritas Publik

Silaknas menyoroti perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya terkait integritas dan akuntabilitas. Program yang didorong mencakup digitalisasi anggaran secara menyeluruh, penerapan audit berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi korupsi, serta perumusan pedoman etika publik bagi pejabat.

Pengembangan Ekonomi Umat

Selain isu strategis nasional, Silaknas 2025 juga fokus pada pengembangan ekonomi syariah, seperti pelaksanaan BPJPH Halal Conference untuk menyusun peta jalan industri halal nasional dan Simposium Syariah Digital Financing untuk mengupas potensi keuangan syariah digital. Agenda ini ditegaskan sebagai upaya ICMI untuk Bangkit Menjadi Suara Peradaban dan memberikan solusi berbasis keilmuan dan keislaman bagi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.(AM)