DPRD Sumbawa Belajar dari Sukses Kota Surabaya, H.M.Berlian: Perlu Digitalisasi dan Validasi Data untuk Capai Target PAD

DPRD Sumbawa Belajar dari Sukses Kota Surabaya, H.M.Berlian: Perlu Digitalisasi dan Validasi Data untuk Capai Target PAD

Surabaya.Amarmedia.co.id–Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kunjungan ini menjadi respons atas target PAD yang tinggi dari Pemerintah Sumbawa, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi cetak biru untuk diterapkan di Sumbawa

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H.M.Berlian Rayes Pimpinan rombongan, menyoroti empat poin penting yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Sumbawa setelah kunjungan ini. Menurutnya, pengalaman dari Surabaya menunjukkan bahwa untuk mencapai target PAD yang optimal, perlu ada pendekatan yang terstruktur dan modern.

"Setelah kunjungan kerja ke Surabaya, ada beberapa hal yang harus kita terapkan," ujar H Berlian Rabu (6/8/2025)"Yang pertama adalah validasi data objek pajak. Data yang akurat adalah fondasi dari pemungutan pajak yang efektif."ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan perlunya pembenahan sistem managemen dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini mencakup proses yang lebih efisien dan transparan. Poin ketiga yang ia sampaikan adalah tentang peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, di mana pemerintah harus berupaya lebih keras untuk mengedukasi dan memotivasi masyarakat agar memenuhi kewajibannya.

Poin terakhir dan yang paling disorot H.Berlian adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang harus didukung oleh sistem digitalisasi. Ia melihat bahwa keberhasilan Surabaya dalam mengoptimalkan PAD tak lepas dari sistem digital yang canggih, yang memungkinkan validasi data, pembayaran online dan pengawasan secara real-time.

Kunjungan Kerja Komisi II ini disambut baik oleh pihak Pemkot Surabaya. Komisi II DPRD Sumbawa secara khusus ingin mendalami model kinerja berbasis teknologi informasi, termasuk bagaimana sistem digitalisasi diterapkan tidak hanya pada PBB-P2, tetapi juga pada berbagai jenis pajak dan retribusi lainnya.

Pemkot Surabaya menjelaskan bahwa mereka berhasil mengembangkan sendiri sistem digitalisasi yang memungkinkan masyarakat membayar pajak melalui ponsel. Sistem ini terbukti efektif dan bahkan digunakan untuk menindak wajib pajak yang tidak patuh, seperti yang dicontohkan dengan penyegelan gerai Indomaret yang tidak membayar pajak.

Kabid Pajak Bapenda Kota Surabaya M.RR. Ekkie Noorisma juga memaparkan bahwa komposisi PAD dalam APBD mereka mencapai 72% dari total Rp 12 triliun, sebuah angka yang fantastis. Angka ini dicapai berkat berbagai strategi, termasuk penagihan aktif, pengawasan objek pajak, pemberian insentif, dan yang terpenting, kolaborasi dengan berbagai pihak seperti bank, kejaksaan, dan pihak swasta.

Haji Berlian  dan anggota dewan lainnya berharap bahwa masukan berharga dari Surabaya ini dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk segera mengadopsi sistem serupa. Dengan komitmen dari semua pihak, dari kepala daerah hingga legislatif, ia yakin bahwa target PAD Sumbawa dapat tercapai.(AM)