DPRD Sumbawa Sidak Stok Obat Di Sejumlah Puskesmas

DPRD Sumbawa Sidak Stok Obat Di Sejumlah Puskesmas

Sumbawa. Amarmedia.co.id - DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan inspeksi mendadak kesejumlah puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Ditemukan ttok obat Puskesmas di Kabupaten Sumbawa mengalami kekosongan. 

Hadir dalam sidak tersebut Anggota DPRD kabupaten Sumbawa  Andi Rusni Sae.M.M, Muhammad Taufiq dan Syamsul Hidayat SE. Kepada Awak media Andi Rusni  Selasa 11 Maret 2025 mengungkapkan bahwa hampir semua Puskesmas di kabupaten ini mengalami kekosongan obat. Penyebab utama adalah ketersediaan obat di Dinas Kesehatan yang tidak mencukupi. 

Hampir semua Puskesmas kekurangan obat terutama jenis-jenis tertentu seperti Paracetamol sirup, tetanus serta obat untuk pasien dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Jika stok di Dinas Kesehatan kosong maka otomatis Puskesmas juga tidak memiliki persediaan" ujar Andis akrab di sapa. 

Berdasarkan diskusi dengan pihak instalasi farmasi kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan terang Andis. diketahui bahwa salah satu penyebab utama kekosongan obat adalah keterbatasan anggaran. 

Rencana awal pengadaan obat selama 14 bulan membutuhkan dana sebesar 7,9 miliar sementara dana yang tersedia baru mencapai 6,8 miliar. 

Jika anggaran yang tersedia hanya 6,8 miliar maka jangka waktu ketersediaan obat harus disesuaikan dari target awal 18 bulan maka siapkan saja ketersediaan obat dengan dana yang ada 12 hingga 14 bulan ke depan karena kekurangannya hanya sekitar 1,1 miliar jelas Andis. 

Iya juga menyoroti masalah dalam sistem pengadaan obat. Sejak pergantian PPK ketersediaan obat sering mengalami kendala. Menurutnya pihak perencanaan obat sebenarnya sudah mengajukan permintaan tetapi ketika mengharuskan pemesanan melalui sistem e-catalog versi 6 yang saat ini masih dalam proses perbaikan. 

"Apakah harus menunggu sistem e-catalog versi 6 diperbaiki baru bisa memesan obat? Padahal ada aturan yang memungkinkan pemesanan dilakukan secara offline jika Siti mengalami gangguan tegasnya 

Dia berharap kejadian ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Standar pelayanan kesehatan harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal. 

Terpisah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Junaedi APt yang dikonfirmasi membenarkan adanya kekosongan item obat di puskesmas. Tahun sebelumnya untuk mengantisipasi hal seperti ini dilakukan peminjaman di kabupaten lain. Pinjaman obat antar daerah ini biasa dilakukan sehingga pelayanan obat terhadap masyarakat tetap dapat dilaksanakan. 

Menurut Junaedi yang mencuat saat sidak adalah kekurangan obat untuk penyakit gangguan jiwa. Pihaknya telah meminjam dari Pemprov NTB namun hanya diberikan 9 jenis obat untuk gangguan jiwa sebab stok di provinsi juga terbatas. 

Atas kejadian ini terang Junaedi tentu Dinas Kesehatan berusaha untuk mempercepat proses pengadaan obat sehingga kekosongan obat bisa teratasi. "Mudah-mudahan obat-obat tadi Segera tiba" ujarnya. 

Juanidi  menjelaskan biasanya jika terjadi kekosongan obat di Puskesmas maka akan dikirim dari dinas kesehatan. Namun jika di Dinas Kesehatan toko obatnya juga kosong pihak Puskesmas melakukan pengadaan Melalui denah BLUD. Tentunya pengadaan obat ini harus sesuai mekanisme yang berlaku. 

Kemudian lanjutnya penyebab keterbatasan stok adalah keterlambatan standarisasi PPK yang dipersyaratkan oleh Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga PPK ada keterlambatan dalam pemesanan obat tahun ini. "Kami meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa atas kekosongan obat ini pihaknya akan berupaya agar hal ini tidak terjadi lagi (AM)