DPRD Sumbawa Soroti Kekurangan Stok Obat

DPRD Sumbawa Soroti Kekurangan Stok Obat

Sumbawa.Amarmedia.co.id  - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar hearing pada Jumat, 14 Maret 2025, untuk membahas ketersediaan stok obat di Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Kabupaten sumbawa termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa. Hasil sidak yang dilakukan sebelumnya mengungkap adanya kekurangan obat yang dianggap sangat berbahaya bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Dalam hearing tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa Muhammad Takdir SE.M.M.Inov, menyampaikan kekhawatirannya atas temuan sidak di Dinas Kesehatan (Dikes) yang menunjukkan kurangnya stok obat. "Ini berbahaya sekali. Harus segera dicari solusinya," tegas Takdir.

Kepala Dinas Kesehatan, Junaidi SSi.M.Si Apt menyampaikan permohonan maaf atas kondisi tersebut. Ia mengakui bahwa kekurangan obat, termasuk obat untuk gangguan jiwa (ODGJ), telah menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. "Sementara RSUD punya stok sendiri – berbeda dengan kami. Kalau kekurangan tidak jarang kami meminjamkan obat pada RSUD. Kami sudah melakukan pengadaan yang sedang berproses, dan akan mempercepat melalui e-katalog untuk kontrak di atas 200 juta. Untuk obat ODGJ, sudah diklik semua," jelas Junaidi, seraya menjanjikan perbaikan ke depannya.

Junaidi menjelaskan bahwa salah satu penyebab kekurangan obat adalah anggaran kesehatan yang terbatas. Dalam lima tahun terakhir, anggaran hanya berkisar antara 3,5 hingga 4,8 miliar rupiah, dengan kenaikan menjadi 5,9 miliar rupiah tahun ini dari Dana Alokasi Khusus (DAK) "Sementara pola konsumsi obat mencapai 7,878 miliar rupiah per tahun," ungkapnya.

Selain itu, proses pengadaan dan pengiriman yang terlambat juga menjadi faktor penyebab kekosongan obat. "Biasanya, kami overstock setiap enam bulan, tetapi jika ada keterlambatan, pasti terjadi kekosongan," tambah Junaidi.

Menanggapi penjelasan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD, Sukiman K SPd I, menyoroti pentingnya perencanaan teknis yang matang. Ia juga menekankan perlunya langkah konkret dari Dikes, terutama dalam pemerintahan baru. "Jika anggaran kurang, kita bisa bahas bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Yang ingin saya dengar adalah langkah konkret yang diambil untuk menuntaskan kebutuhan obat," tegas Sukiman.

Komisi IV DPRD mendesak Dikes untuk mengatur skema pengadaan agar tidak terjadi kekosongan obat dan masyarakat tidak menjadi korban. Mereka juga meminta perbaikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi IV H Jabir SPd, Anggota Syamsul Hidayat SE, Syukri HS AMa, Ema Yuniarti. Dari Pemda hadir Kepala BKAD Didi Hermansyah SE dan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten sumbawa.

Dari Hearing ini menyoroti bahwa kekurangan stok obat di Puskesmas dan Dinas Kesehatan  Sumbawa merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan segera. Komisi IV DPRD mendesak Dikes untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk perbaikan perencanaan pengadaan dan pengelolaan anggaran, demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Di akhir Pertemuan Wakil Ketua Komisi IV H Jabir SPd membacakan  poin rekomendasi komisi 4 DPRD Kabupaten Sumbawa yaitu ; 

Pertama : meminta kepada pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur Administrasi dalam sistem e- katalog dan mempercepat proses pengadaan obat menggunakan sistem pengadaan langsung untuk kondisi darurat agar Puskesmas bisa mendapatkan obat lebih cepat.

Kedua ; Dinas Kesehatan lebih aktif berkoordinasi dengan instansi terkait yang berkompeten dalam pengadaan barang guna memastikan langkah konkrit dalam mengatasi kondisi darurat.

Ketiga ; Pemerintah perlu meningkatkan anggaran kesehatan khususnya dalam pengadaan obat esensial di puskesmas.

Keempat : Meminta kepada Dinas Kesehatan agar segera melakukan komunikasi intens dengan pihak penyedia obat guna memastikan ketersediaan obat di puskesmas. (AM)