Inspektorat Gelar Rakor Penguatan Pengawasan, Wabup H. Ansori Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Inspektorat Gelar Rakor Penguatan Pengawasan, Wabup H. Ansori Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Sumbawa Besar. Amarmedia.co.id — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkomitmen memperkuat benteng sistem pengawasan internal demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis (18/06/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah SE, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Sumbawa. Rakor ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan mempererat sinergi pengawasan demi memastikan seluruh program pembangunan berjalan di rel yang tepat.

Wabup: Pengawasan Bukan untuk Mencari Kesalahan

Dalam pengarahannya, Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori menyatakan bahwa pengawasan merupakan instrumen vital dalam memastikan seluruh program kerja pemerintah daerah berjalan sesuai regulasi serta memberikan output yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Wabup secara khusus menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah untuk memiliki komitmen baja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan hanya sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan hukum pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Saya minta seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian poin-poin yang masih mengganjal,” tegas H. Ansori.

Lebih lanjut, Wabup mengingatkan pentingnya menempatkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai rujukan utama pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui PKPT, Inspektorat diharapkan optimal dalam menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan (assurance & consulting), serta mitigasi risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang kuat bukan bertujuan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai upaya preventif untuk memastikan semua program tepat sasaran, taat aturan, dan memberikan hasil optimal untuk masyarakat. Mari jadikan pengawasan ini sebagai bagian dari budaya kerja organisasi kita,” tambahnya.

Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Fokus Utama

Senada dengan Wakil Bupati, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., memaparkan bahwa esensi dari rakor ini adalah untuk mengunci komitmen seluruh pimpinan perangkat daerah dalam melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Didi Hermansyah menggarisbawahi bahwa salah satu menu utama dalam rakor kali ini adalah akselerasi atau percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK. Tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi BPK, menurut Didi, menjadi parameter mutlak dalam mengukur keseriusan pemda melakukan reformasi birokrasi di bidang keuangan dan administrasi.

Melalui pelaksanaan rakor pengawasan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis dapat membangun pola kemitraan yang lebih solid antara Inspektorat sebagai *auditor* internal dengan seluruh OPD selaku eksekutor program. Sinergi yang kuat ini diharapkan dapat mendongkrak capaian akuntabilitas daerah, mengikis potensi fraud, dan menyukseskan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera. (AMDIN/ADR - Prokopim Sumbawa)