BPR NTB Menuju Syariah 2026: Incar Bisnis Gadai Emas Rp4 Triliun hingga Janjikan Bunga Murah bagi ASN

BPR NTB Menuju Syariah 2026: Incar Bisnis Gadai Rp4 Triliun hingga Janjikan Bunga Murah bagi ASN "

MATARAM.Amarmedia.co.id— PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB Perseroda tengah mematangkan langkah strategis untuk melakukan konversi menjadi BPR Syariah pada tahun 2026. Rencana besar ini mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Direksi PT BPR NTB dengan Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di kantor pusat BPR NTB, Jumat (8/5/2026).

Direktur PT BPR NTB Faisal menjelaskan bahwa proses konversi menuju sistem syariah bukan sekadar didasari oleh faktor mayoritas penduduk Muslim di NTB, melainkan murni pertimbangan potensi bisnis yang besar. Selama ini, status konvensional membatasi ruang gerak BPR dalam memasarkan produk tertentu.

"Ada potensi luar biasa di segmen ultra UMKM, salah satunya usaha pergadaian emas dan elektronik yang tidak bisa kami jalankan di sistem konvensional saat ini. Data tahun 2023 menunjukkan potensi emas yang digadaikan di NTB mencapai Rp 4 triliun. Ini peluang yang akan kita sasar pada 2026," ujarnya di hadapan anggota Pansus 2.

Selain rencana konversi, BPR NTB juga tengah membahas kerja sama dengan bank umum untuk menekan harga jual kredit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K. Pihaknya berambisi menawarkan suku bunga yang jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya.

"Jika sebelumnya di angka 12 persen, ke depan insyaallah bisa di bawah itu. Kami ingin memberikan pilihan yang lebih ringan bagi teman-teman ASN dan P3K," tambahnya.

Meski mengapresiasi capaian laba yang menyentuh angka kisaran Rp 50 miliar, jajaran Pansus 2 DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan sejumlah catatan kritis. Ketua Pansus, I Nyoman Wisma SIP menyoroti angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang dinilai masih cukup tinggi di angka 14 persen.

"Angka NPL 14 persen ini menjadi kewajiban direksi untuk segera mencari langkah konkret dan strategis untuk menekannya. Masalah kredit macet ini berbanding lurus dengan kesehatan bank dan keberlanjutan laba ke depan," tegas Wisma.

Selain NPL, pihak legislatif juga mempertanyakan rincian terkait cadangan dari laba rugi serta kebijakan penghapusan bukuan yang perlu ditampilkan secara transparan agar posisi keuangan bank terlihat lebih objektif.

Di sisi lain, Direktur BPR NTB yang baru menjabat sejak Maret 2026 tersebut memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa. Ia menilai Pemkab Sumbawa sebagai salah satu pemegang saham yang paling peduli terhadap perkembangan bank daerah ini.

"Dukungan Pemkab Sumbawa sangat terasa. Kepala cabang kami rutin dipanggil setiap bulan, ditanya apa kendalanya, apa yang bisa dibantu. Ini bentuk supervisi dan dukungan nyata yang sangat membantu perkembangan kami di daerah," ungkapnya.

Hadir dalam pertemuan itu Wakil Ketua DPRD H.M.Berlian Rayes SAg.M.M.Inov, Sekretaris Pansus H Zohran SH, bersama anggota Pansus lainnya. Dari BPR NTB Perseroda hadir pula Komisaris Utama Aku I Kholic, Komisaris Independen RianPramuniarti, Syarif Mustaan dan Direktur kepatuhan Dani M.

Pertemuan tersebut berakhir dengan komitmen bersama untuk terus mengawal proses kemajuan BPR NTB  dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya di sektor UMKM dan kesejahteraan pegawai. (AM)