PT BPR NTB Perseroda Siapkan Aksi Korporasi 2026: Tekan NPL Satu Digit dan Targetkan Digitalisasi Penuh

PT BPR NTB Perseroda Siapkan Aksi Korporasi 2026: Tekan NPL Satu Digit dan Targetkan Digitalisasi Penuh

MATARAM, Amarmedia.co.id – PT BPR NTB Perseroda menetapkan tahun 2026 sebagai momentum transformasi besar melalui berbagai aksi korporasi strategis. Fokus utama manajemen saat ini adalah menekan angka Non-Performing Loan (NPL) hingga ke level satu digit guna memuluskan langkah kerja sama strategis (linkage) dengan Bank Umum serta mempercepat digitalisasi layanan perbankan.

Direktur Utama PT BPR NTB Perseroda, Faisal, menjelaskan dalam penyampaiannya di hadapan anggota Pansus II DPRD Kabupaten Sumbawa Jumat 8 Mei 2026, bahwa penurunan NPL menjadi syarat mutlak otoritas perbankan (Bank Indonesia dan OJK). Hal ini juga menjadi kunci utama bagi BPR NTB untuk meluncurkan layanan mobile banking secara penuh.

Berdasarkan ikhtisar data keuangan tahun buku 2025, BPR NTB menunjukkan pertumbuhan aset yang signifikan sebagai indikator perluasan pangsa pasar. Total aset per Desember 2025 terealisasi sebesar Rp1,235 triliun, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp1,08 triliun.

Dari sisi profitabilitas, jumlah laba tahun berjalan menunjukkan peningkatan tajam. Pada tahun 2024, laba terealisasi sebesar Rp35,328 miliar, sementara pada tahun 2025 melonjak menjadi Rp50,119 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp38,017 miliar. Sementara itu, penyaluran kredit pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp671,736 miliar.

Meskipun mencatat pertumbuhan laba, manajemen mengakui tantangan besar pada rasio kredit bermasalah. Rasio NPL gross pada tahun 2025 menyentuh angka 14,35%, naik dari 12,7% di tahun sebelumnya. Kenaikan nominal NPL tercatat sebesar Rp29,2 miliar atau tumbuh 23,25%.

Faisal mengidentifikasi beberapa faktor penyebab, di antaranya Faktor Eksternal berupa perlambatan ekonomi pada sektor UMKM dan transisi pemberlakuan sistem gaji SIPD online. Kemudian faktor internal yakni belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian serta pengawasan (monitoring) kredit pasca-pencairan.

Serta di Struktural adanya kekosongan struktur kepengurusan BPR NTB sebagai hasil RUPS Luar Biasa sejak 15 Juli 2025 hingga 7 Maret 2026.

Untuk mengatasi hal tersebut, manajemen melakukan write-off atau hapus buku terhadap nasabah macet periode 2011 hingga Desember 2024 dengan proyeksi mencapai Rp50 miliar. Kebijakan ini murni bersifat akuntansi dan bukan penghapusan tagihan.

"Kami memiliki potensi 'harta karun' atau piutang yang sudah dihapus buku mencapai Rp70 miliar. Ini yang sedang kita kejar kembali melalui pembenahan SDM dan pola penagihan soft collection," ungkap Faisal. Jika piutang ini tertagih, dana tersebut akan langsung masuk sebagai modal dan laba karena cadangannya telah dibentuk 100%.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus merasakan dampak positif dari kinerja BPR NTB melalui pertumbuhan dividen. Berikut rincian dividen Pemkab Sumbawa pada Tahun Buku 2022 sebesar Rp1,656 miliar. Tahun Buku 2023 sebesar Rp1,857 miliar, Tahun Buku 2024 sebesar Rp2,43 miliar dan Proyeksi Tahun Buku 2025 sebesar Rp4,093 miliar.

Hingga 31 Desember 2025, Pemkab Sumbawa memegang 14,85% saham dengan total nominal setoran modal (termasuk kewajiban) sebesar Rp28,725 miliar.

Di sisi inovasi, per April 2026, BPR NTB telah memungkinkan pemilik rekening untuk menerima transfer langsung dari bank umum lain. Manajemen berkomitmen mendorong layanan berbasis aplikasi agar nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor. "Kita sudah hidup di zaman 5.0. Inovasi akan terus dikawal agar izin mobile banking penuh segera terbit," tambah Faisal.

Selain itu, BPR NTB juga menyiapkan dana CSR sebesar Rp1,5 miliar untuk tahun 2026. Alokasi dana ini dibagi menjadi 75% melalui Pemerintah Daerah selaku pemilik saham dan 25% dikelola bank untuk masyarakat.

Menutup keterangannya, manajemen menekankan komitmen pada sektor UMKM yang mencakup lebih dari 60% porsi kredit perusahaan. Terkait sektor pertanian di Sumbawa, bank menerapkan pola supply chain dan penguncian pembeli (off-taker) untuk memitigasi risiko gagal bayar.

"BPR ini tumbuh dari pasar-pasar. DNA kami adalah UMKM. Kami akan kembali ke akar tersebut dengan pelayanan modern namun tetap mempertahankan kedekatan karakter dengan nasabah," pungkasnya. (AM)