Perkuat Konservasi TN Pulau Moyo, DKP NTB dan Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji Sinkronisasi Program Pengawasan Berbasis Masyarakat

Perkuat Konservasi TN Pulau Moyo, DKP NTB dan Koperasi Desa Merah Putih  Labuan Aji Sinkronisasi Program Pengawasan Berbasis Masyarakat

MATARAM.Amarmedia.co.id — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi dengan berbagai mitra strategis guna memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan optimal. Langkah ini diwujudkan melalui Rapat Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Kerja UPT BLUD BPSDKP Wilayah Lombok, Sumbawa-Sumbawa Barat, dan Bima-Dompu serta Lembaga Penerima Hibah TFCCA yang digelar di Mataram, Senin (4/5/2026).

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP NTB,Akmaldin, S.Pi., M.Si., mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.

Sinergi BLUD dan NGO: Menambal Celah Sumber Daya

Dalam pertemuan tersebut, masing-masing UPT BLUD Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) memaparkan rencana aksi untuk tahun anggaran 2026. Forum ini menjadi ruang refleksi bagi BLUD untuk mengukur sejauh mana kemampuan sumber daya internal dan anggaran mandiri dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Forum ini menjadi wadah refleksi bagi tiap BLUD dalam mengukur kemampuannya untuk merealisasikan pelaksanaan rencana aksi tersebut. Artinya, seberapa besar kemampuan BLUD untuk bisa merealisasikan rencana aksi dimaksud dengan sumber daya dan sumber anggaran sendiri sehingga jika masih ada target-target yang belum bisa dilaksanakan sendiri oleh BLUD maka bisa diambil perannya oleh NGO atau mitra lainnya.

Akmaldin, menekankan bahwa peran Non-Governmental Organization (NGO) dan mitra pembangunan sangat krusial dalam mengisi ruang yang belum terjangkau oleh anggaran BLUD.

"Kehadiran NGO dan mitra lainnya memberikan kontribusi signifikan melalui pendampingan teknis, inovasi kegiatan, hingga dukungan sumber daya. Sinkronisasi yang kuat mendesak dilakukan agar kolaborasi berjalan selaras dan saling memperkuat," tegasnya di hadapan para peserta.

Fokus pada Taman Nasional Pulau Moyo

Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah rencana penguatan pengelolaan terumbu karang di kawasan Taman Nasional (TN) Pulau Moyo dan wilayah penyangganya. Dalam hal ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji mengambil peran strategis sebagai lembaga penerima hibah Tropical Forest Conservation Act (TFCA) / TFCCA.

Melalui program kolaborasi ini, Koperasi Desa Merah Putih Labuan Aji fokus pada penguatan Model Pengawasan Berbasis Masyarakat (Pokwasmas) dengan melibatkan warga lokal secara aktif dalam memantau aktivitas di perairan TN Pulau Moyo.

Kemudian untuk meningkatman kapasitas konservasi dengan nelatih masyarakat dalam teknik perlindungan ekosistem laut hingga penyediaan Data Ekologi dengan membangun basis data yang akurat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.

Target jangka panjang dari inisiatif ini adalah meningkatnya tutupan karang hidup dan populasi ikan karang yang bernilai ekonomis penting, sekaligus menekan praktik penangkapan ikan yang merusak (destructive fishing).

Diversifikasi Pendapatan dan Keberlanjutan

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat kolaborasi semua pihak dalam rangka merealisasikan rencana aksi dimaksud. 

Selain aspek ekologi, forum juga menyepakati perlunya diversifikasi sumber pendapatan bagi BLUD. Hal ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program konservasi dan mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan tunggal.

Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih di Desa Labuan Aji diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru melalui sektor wisata bahari yang berkelanjutan, sehingga konservasi memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan kunci DKP Provinsi NTB, di antaranya Akmaldin, S.Pi., M.Si. (Kepala Bidang Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil / KP3K), Syaifuddin Zuhri, S.Pi. (Kepala Bidang Perikanan Tangkap),  Ir. Beny Iskandar.(Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan / SDKP), Karim Marasabessy, S.Pi., M.M (Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan), Koordinator Program serta jajaran Kepala UPT BLUD BPSDKP se-Provinsi NTB.

Dari hasil pertemuan disimpulkan bahwa BLUD masih sangat membutuhkan dukungan dari NGO/mitra dalam rangka melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan ekosistem, melakukan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan kajian untuk pelaksanaan kegiatan wisata Bahari yang ramah lingkungan. (AM)