Jelang Implementasi UU ASN 2023, Abdul Rafiq Desak Pemda Sumbawa Prioritaskan Nasib Guru Honorer

Jelang Implementasi UU ASN 2023, Abdul Rafiq Desak Pemda Sumbawa Prioritaskan Nasib Guru Honorer

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH.M.Si, memberikan atensi serius terhadap masa depan tenaga pendidik non-ASN di Sumbawa. Pada Senin (11/5/2026), Rafiq mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa (Pemda) untuk segera mengambil langkah strategis terkait pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan efektif sepenuhnya pada Januari 2027.

Menurut Rafiq, regulasi baru tersebut akan menyederhanakan status kepegawaian pemerintah menjadi hanya dua kategori: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini menuntut kesiapan ekstra dari pemerintah daerah agar tidak ada guru honorer yang terpinggirkan.

Abdul Rafiq menekankan bahwa guru honorer adalah pilar penting pembangunan SDM di Sumbawa. Banyak dari mereka yang telah mengabdi belasan tahun di pelosok daerah dengan fasilitas terbatas.

"Kami berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melakukan langkah konkret melalui pendataan dan pemetaan menyeluruh. Data ini harus valid, mencakup masa pengabdian, kualifikasi, hingga sebaran wilayah tugas," tegas Rafiq.

Ia menambahkan bahwa pemetaan ini akan menjadi dasar kuat bagi daerah dalam menyusun formasi PPPK, sehingga para guru yang telah berdedikasi tetap memiliki ruang untuk melanjutkan pengabdian mereka sesuai amanat undang-undang.

Guru honorer adalah bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. Mereka hadir mengisi kekurangan tenaga pendidik, bahkan banyak yang telah bertahun-tahun mengabdi di sekolah-sekolah, termasuk di wilayah terpencil, dengan keterbatasan kesejahteraan namun tetap menunjukkan dedikasi luar biasa bagi dunia pendidikan.

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumbawa mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem kepegawaian nasional. Namun demikian, aspek kemanusiaan, pengalaman pengabdian, dan kebutuhan riil daerah harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaannya.

Kami percaya, apabila Pemda Sumbawa mulai mempersiapkan langkah sejak dini, maka proses transisi menuju sistem ASN yang lebih tertata dapat berjalan baik tanpa mengorbankan nasib para guru honorer.

"Pendidikan adalah investasi masa depan daerah. Maka memperhatikan kesejahteraan dan kepastian nasib guru honorer merupakan bagian dari tanggung jawab bersama" pungkasnya (AM).