Wabup Sumbawa Sidak Bapenda: Dorong Disiplin dan Percepatan Digitalisasi Demi Kemandirian Fiskal Daerah

Wabup Sumbawa Sidak Bapenda: Dorong Disiplin dan Percepatan Digitalisasi Demi Kemandirian Fiskal Daerah

Sumbawa Besar, – Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori  melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa pada Kamis (24/7) lalu. Sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang melekat pada jabatan Wakil Bupati, guna memastikan optimalisasi kinerja birokrasi dalam mendukung program pembangunan daerah yang efisien dan tepat sasaran.

Dalam kunjungannya, Wabup Ansori menyampaikan apresiasi terhadap semangat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh sebagian besar pegawai Bapenda. Namun, ia juga tak segan menyoroti beberapa kelemahan yang masih ditemukan, terutama terkait kedisiplinan pegawai dan ketertiban administrasi.

"Ada hal yang patut diapresiasi, semangat melayani masyarakat sudah cukup baik. Namun di sisi lain, kami juga melihat masih ada personel yang belum menunjukkan disiplin kerja yang semestinya," tegas Wabup Ansori. Ia menekankan pentingnya menciptakan suasana kerja yang solid dan saling mendukung antarbidang, khususnya dalam proses pendataan, penagihan, dan perencanaan pendapatan. "Jam kerja harus sesuai tupoksi masing-masing. Kalau kebiasaan negatif ini dibiarkan, akan berdampak pada pelayanan dan berisiko memunculkan kebocoran data atau informasi,” ujarnya.

Menanggapi arahan Wabup, Kepala Bapenda Sumbawa, Agus Mustamin, S.Sos., M.Si., mengakui bahwa saat ini masih terdapat tunggakan pendapatan yang belum tertagih. Meski demikian, ia optimistis target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai visi Pemerintah Daerah dapat tercapai, dengan catatan dilakukan pembenahan menyeluruh.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda, Aulia Asma, S.E., M.Ak., mengungkapkan adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait belum tersedianya alat kontrol atau aplikasi digital dalam pencatatan transaksi wajib pajak. Menurut BPK, kondisi ini menimbulkan asumsi adanya potensi kebocoran sebesar Rp4,2 miliar. "Pelaporan masih manual, belum terintegrasi secara digital. Hal ini menyebabkan data tidak langsung terekam di server, sehingga terkesan ada pajak yang belum dibayar. Kami sedang mengkaji penerapan sistem digitalisasi sebagai solusi," jelas Aulia.

Mendengar hal tersebut, Wabup Ansori menanggapi serius rekomendasi BPK dan meminta Bapenda segera membuktikan kinerjanya dengan langkah konkret menuju digitalisasi. Ia juga menyinggung pentingnya payung hukum untuk mengatur koneksi aplikasi wajib pajak dengan sistem Bappenda.

“Ini bagian dari membangun kemandirian fiskal daerah. Jika digitalisasi berjalan, semua data pendapatan akan tercatat secara real time dan transparan,” tegas Wabup. Sebagai contoh, ia menyebutkan potensi peningkatan pendapatan dari sektor hunian di wilayah Labuhan Jambu, yang menurutnya bisa dimaksimalkan jika didukung sistem dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan perangkat kecamatan.

Melalui sidak ini, Wakil Bupati Sumbawa berharap Bapenda dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kedisiplinan, dan transparansi dalam bekerja, demi tercapainya target pembangunan dan kemandirian keuangan daerah, sejalan dengan visi Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera  (AM)