Tata Niaga dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak, Komisi II DPRD Sumbawa Temui Disnakkeswan dan BKHIT NTB

Tata Niaga dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak, Komisi II DPRD Sumbawa Temui Disnakeswan dan BKHIT NTB

Mataram.Amar.media.co.id -  21 Mei 2026 – Dalam upaya menjaga stabilitas populasi ternak serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa melakukan kunjungan kerja dan konsultasi ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB dan Balai Karantina Kesehatan Hewan  Ikan Tumbuhan Provinsi NTB, Kamis (21/5/2026).

Fokus utama kunjungan ini adalah mendalami mekanisme tata niaga dan pengawasan lalu lintas ternak keluar daerah, guna memastikan keberlanjutan sektor peternakan di Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu lumbung ternak nasional.

Rombongan Komisi II DPRD Sumbawa yang hadir dipimpin oleh Sekretaris Komisi II, H. Zohran, SH, didampingi para anggota yaitu Ridwan, SP, M.Si, Muhammad Zain, SIP, Ahmad Nawawi, Kaharuddin, H. Andi Mappelepui, Juliansyah, SE, dan Ade Mudhita Noorsamsu, SIP bersama Staf Ahli Abdul Ma'ruf Rahmat dan Andi .

Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhammad Riadi, S.AP, M.Ec.Dev., beserta jajaran bidang Tata Niaga Ternak. Hadir pula dalam rapat koordinasi tersebut Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi NTB, drh. Ina Soelistiani, beserta staf, serta Kepala Disnakeswan Kabupaten Sumbawa, drh. Rini Handayani, M.Si.

Dalam pemaparannya, Kadisnakkeswan Provinsi NTB Muhammad Riadi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan logistik ternak menjadi kunci utama dalam menggenjot PAD. Dengan adanya fasilitas pelabuhan yang memadai, arus pengiriman ternak akan lebih terkontrol dan retribusi daerah akan meningkat.

"Pembangunan pelabuhan logistik sangat krusial. Selain efisiensi pengiriman, ini adalah pintu masuk peningkatan retribusi. Sebagai bukti awal, sektor uji PCR ternak tahun ini telah berhasil menyumbang PAD sebesar Rp700 juta," ungkap Riadi.

Untuk memastikan tata kelola yang tertib, Pemerintah Provinsi NTB telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan lalu lintas ternak. Satgas ini dibentuk untuk menindak tegas berbagai pelanggaran, terutama truk pengangkut ternak yang overloading (melebihi kapasitas).

"Pengusaha harus patuh. Truk yang kapasitasnya 25 ekor jangan dipaksa diisi 30 ekor. Ini fatal karena memicu tingginya angka kematian ternak di perjalanan. Kami akan menindak tegas pelanggaran ini," tegasnya.

Guna menjaga keberlangsungan populasi di tingkat daerah, Disnakeswan NTB memperkenalkan formula dalam penentuan kuota pengiriman keluar daerah. Kuota aman didapat dengan perhitungan mengambil basis populasi, memotong 10 persen untuk pembinaan produktif, mengurangi angka mortalitas (kematian) ternak, mengurangi jumlah pemotongan hewan untuk kebutuhan lokal.

Langkah ini diambil karena kuota pengiriman selama tiga tahun terakhir telah mencapai batas maksimal. "Jika tidak dikendalikan dengan ketat, populasi ternak kita bisa habis dan hanya menjadi cerita di masa depan," tambah Riadi.

Aspirasi DPRD Sumbawa: Disiplin dan Konsistensi

Menanggapi kebijakan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD Sumbawa, H. Zohran, SH, menyatakan dukungan penuh. Ia menekankan bahwa regulasi yang ketat tidak akan ada artinya tanpa penegakan hukum yang disiplin di lapangan.

"Apa yang sudah menjadi regulasi, mari kita jalankan dengan disiplin. Jangan pernah bosan menegakkan aturan demi masa depan peternakan kita. Kami minta aparat penegak hukum dan dinas terkait tidak longgar di lapangan," ujar Zohran.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi II, Ridwan, SP, M.Si, menekankan pentingnya pengawasan konsisten di setiap check point dan pelabuhan. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan Balai Karantina terus diperkuat untuk menutup celah kebocoran pengiriman ternak yang tidak sesuai prosedur.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan teknis di Kabupaten Sumbawa, sehingga sektor peternakan tetap menjadi pilar ekonomi daerah yang berkelanjutan. (AM)