Sumbawa Pusat Strategis Pembangunan Nasional: Syaipul Arif Harapkan Polemik Data dan Komitmen RPJMD Tuntas di Musrenbang

Sumbawa Pusat Strategis Pembangunan Nasional: Syaipul Arif Harapkan Polemik Data dan Komitmen RPJMD Tuntas di Musrenbang

Sumbawa, Amarmedia.co.id –Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Sumbawa 2026 yang digelar hari ini, Selasa, 10 Juni 2025, menjadi arena pembahasan krusial mengenai arah pembangunan daerah. Dua isu besar mencuat: polemik seputar data pembangunan daerah dan konfirmasi Sumbawa sebagai sentra strategis pembangunan nasional.

Anggota DPRD Sumbawa Soroti Inkonsistensi Data dan Ketergantungan Pusat

Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Syaipul Arif yang akrab disapa Roland, dalam pernyataannya kepada awak media Selasa (10/6) menyoroti potensi inkonsistensi administrasi terkait data daerah Kabupaten Sumbawa pada musrembang Provinsi NTB beberapa waktu lalu khususnya dalam konteks Pembangunan Kabupaten Sumbawa. "Mungkin dengan adanya isu PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) ya opini masyarakat berkembang dan sangat sensitif terhadap kemarahan Bupati Sumbawa, kira-kira kalau saya melihat secara administrasi itu perlu dilengkapi sebelumnya, saat ini membutuhkan penjelasan secara gamblang agar apa yang menjadi asumsi masyarakat tidak menjadi "bola liar". Dalam perencanaan pembangunan itu harus dijalani, harus muncul data," tegas Roland dari Fraksi Demokrat PPP Pembangunan ini, menekankan kebutuhan data yang valid untuk setiap proses perencanaan.

Roland juga menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Musrenbang Provinsi NTB yang menyebutkan bahwa daerah-daerah mekar, atau yang mengajukan pemekaran, masih sangat bergantung pada pusat. Mendagri menyatakan hanya 8,7% APBD daerah mekar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), selebihnya adalah transfer pusat.

Namun, Roland memberikan catatan kritis. "Perlu juga diketahui kalau sektor-sektor strategis seperti tambang yang ada di daerah itu anggaran masuk ke pusat, dan baru kemudian pemerintah pusat membagi ke daerah. Jadi regulasinya sudah mengatur secara detail berapa bagian pusat dan daerah. Tak heran jika Daerah Kabupaten meminta mekar agar faktor pembagian nya lebih sedikit sehingga daerah mendapatkan porsi yang lebih banyak sehingga anggaran tersebut dapat maksimal dipakai membangun daerah," jelasnya. Ia menegaskan adanya hubungan timbal balik yang seimbang antara pusat dan daerah dalam kontribusi pendapatan negara.

Terkait opini yang beragam mengenai pemekaran daerah, Syaipul Arif meyakini bahwa proses pemekaran akan terus berjalan. Mengutip pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri yang pernah berujar bahwa realisasi pemekaran bisa terwujud dalam 3-4 tahun ke depan, Roland menjelaskan momentum saat ini adalah pengajuan pemekaran.

"2027 diharapkan mulai dibentuk tim percepatan dan pengkajian oleh pemerintah pusat, sehingga nanti tahun 2029 sudah Pilkada pertama. Jadi 5 tahun ke depan dari sekarang sudah bisa (terwujud) dalam 3 tahun, 4 tahun yang penting langkah prosedurnya itu sudah mulai," papar Roland. Ia menambahkan, dukungan dari Sumbawa akan sangat membantu jika proses pemekaran sudah masuk dalam perencanaan resmi.

Sumbawa: Daerah dengan Program Strategis Terbanyak dari Pusat

Di sisi lain, Musrenbang ini juga menjadi panggung bagi Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., untuk memaparkan kabar baik bagi Kabupaten Sumbawa. Ia secara komprehensif menjelaskan sejumlah program strategis Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

H. Iswandi secara tegas menanggapi pemberitaan sebelumnya yang menyebut beberapa program strategis Sumbawa tidak tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB. "Saya ingin menegaskan bahwa Kabupaten Sumbawa telah ditetapkan sebagai sentra pengembangan strategis oleh Pemerintah Pusat. Semua program tersebut saat ini sudah final dan tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB," jelasnya.

Dijelaskan H. Iswandi, Kabupaten Sumbawa mendapatkan mandat penting sebagai pusat pengembangan Sentra komoditas perkebunan, sentra peternakan, sentra pengembangan garam, sentra akuakultur komoditas udang, serta sentra perikanan dan rumput laut. Selain itu, Sumbawa dengan berbagai potensinya juga telah ditetapkan sebagai Kawasan swasembada pangan, air, dan energi serta Kawasan konservasi.

"Dari seluruh kabupaten/kota di NTB, Sumbawa merupakan daerah yang paling banyak memperoleh program strategis dari Pemerintah Pusat. Semua alokasi program ini sudah masuk dan final dalam RPJMD NTB. Tinggal kita laksanakan bersama," tambahnya.

H. Iswandi juga menekankan pentingnya pengembangan Kawasan Samota sebagai epicentrum pembangunan di Pulau Sumbawa. Dengan kekayaan alam dan posisi strategis, Samota diharapkan menjadi kawasan pariwisata unggulan serta pusat ekonomi maritim kelas dunia.

Sementara itu, Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., yang membuka Musrenbang, kembali menekankan pentingnya sinergi dan partisipasi seluruh elemen dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sumbawa yang lebih baik. "RPJMD ini adalah arah pembangunan lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tapi sebuah komitmen kolektif untuk Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera," tegasnya.

Bupati Jarot menegaskan bahwa pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada lima misi utama: peningkatan kualitas SDM dan sosial budaya, birokrasi yang profesional dan bersih, pengelolaan lingkungan dan infrastruktur unggul, pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran berbagai pihak penting, termasuk Direktur PKTHA Kemenhut RI Julmansyah S.Hut.MAP, Wakil Ketua DPRD HM.Berlian Rayes SAg.M.MInov, Gitta Liesbano SH MKn, Zulfikar Demitry SH MH, serta Anggota DPRD Provinsi NTB H A Saat Abdullah ST, semakin menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan Sumbawa yang lebih maju dan sejahtera. (AM)