Paripurna DPRD Sumbawa: Fraksi PKB Soroti Pertambangan Ilegal, Kemarau Ekstrem, hingga Infrastruktur

Paripurna DPRD Sumbawa: Fraksi PKB Soroti Pertambangan Ilegal, Kemarau Ekstrem, hingga Infrastruktur

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Ke-II dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di gedung DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Pimpinan Sidang Gitta Liesbano, S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitri, S.H., M.H. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Sekretaris Daerah Dr. H. Budi Prasetyo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), para camat, serta tamu undangan lainnya.

Apresiasi Kenaikan Pendapatan dan Penyesuaian Pembiayaan

Pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disampaikan oleh juru bicara Sukiman K., S.Pd.I. Dalam penyampaiannya, Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas peningkatan capaian pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2026.

Pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp45,83 miliar atau naik 2,42 persen, sehingga menjadi Rp1,94 triliun.

Selain itu, Fraksi PKB juga mencermati pengalihan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,01 miliar yang semula dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada PT BPR NTB untuk Program Upland. Anggaran tersebut kini diubah menjadi Rp0 (berkurang 100 persen) lantaran dialihkan menjadi belanja operasional dan belanja modal Program Upland sesuai petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

Meskipun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah, Fraksi PKB menyampaikan lima poin masukan dan desakan strategis demi perbaikan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat Sumbawa:

Pertama ;  Penanganan Pertambangan Ilegal: Pemkab Sumbawa didesak memberikan perhatian khusus terhadap maraknya pertambangan ilegal dan penataan pertambangan rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Kedua :  Penanganan Dampak Kemarau Ekstrem: Pemkab Sumbawa diminta sigap merespons dampak kekeringan akibat kemarau ekstrem, termasuk mengalokasikan anggaran tambahan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa guna memaksimalkan penanganan bencana di lapangan.

Ketiga ; Komitmen Good and Clean Governance. Pemerintah daerah diharapkan mampu membuktikan kinerja secara nyata, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Keempat ; Pembenahan Data Sosial dan Ekonomi. Pemkab Sumbawa diminta serius membenahi Data Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data potensi Sustainable Development Goals (SDGs) desa agar menjadi basis data yang valid dalam menyusun program penuntasan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.

Kelima ; Perbaikan Infrastruktur Penghubung: Perhatian serius disuarakan untuk perbaikan infrastruktur jalan utama penghubung antarkecamatan, salah satunya ruas jalan lintas Moyo Hilir – Sumbawa.

Adapun Susunan Keanggotaan Fraksi PKB DPRD Sumbawa  Ketua: Sri Wahyuni,  Wakil Ketua: Sukiman K., S.Pd.I., Sekretaris: Ridwan, S.P., M.Si.,Bendahara: Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. 

Fraksi PKB berharap seluruh saran dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan utama Pemkab Sumbawa dalam proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 pada tahap selanjutnya.(AM)