Komisi II DPRD Sumbawa Soroti Stabilitas Harga Pangan dan Distribusi Elpiji 3 Kg

Komisi II DPRD Sumbawa Soroti Stabilitas Harga Pangan dan Distribusi Elpiji 3 Kg

Mataram.Amarmedia.co.id,( 9 Desember 2025) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar konsultasi dengan Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB untuk membahas secara mendalam isu stabilitas harga pangan dan tata kelola distribusi gas Elpiji 3 kg bersubsidi di wilayah Sumbawa.

Konsultasi ini menyoroti tren harga komoditas pangan secara umum serta permasalahan yang sering muncul terkait kelangkaan dan penyalahgunaan Elpiji 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

Kepala Dinas Perdagangan Jamaludin Maladi S.Sos MT didampingi kepala bidang pengembangan perdagangan dalam negeri Endang Sri Wahyuni S.STP melaporkan bahwa stabilitas harga pangan di Kabupaten Sumbawa secara umum relatif terkendali. Namun, Komisi II meminta Disdag provinsi NTB untuk terus meningkatkan pengawasan dan antisipasi terhadap potensi lonjakan harga, terutama menjelang hari-hari besar dan momen tertentu yang dapat memicu kenaikan permintaan.

Sekretaris Komisi II H Zohran SH menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh permainan harga atau penimbunan.

Dalam sesi diskusi, anggota Komisi II Juliansyah SE secara tegas menyoroti permasalahan Elpiji 3 kg yang kerap disalahgunakan oleh pihak yang secara ekonomi mampu, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengusaha.

Sementara itu Kadis Perdagangan provinsi NTB mengungkapkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan hak masyarakat miskin. Ia memaparkan inisiatif untuk mengurangi potensi "dosa" ASN dan pihak mampu lainnya dengan mendorong penyediaan Elpiji non-subsidi di Sumbawa

"Kami mendorong adanya Elpiji non-subsidi di Sumbawa. Di Bima sudah ada, ini untuk wilayah timur. Saya sudah tawarkan ke Pertamina, ayolah buatkan. Supaya tidak diperebutkan hak orang lain oleh pegawai negeri, pengusaha kaya, petani kaya, atau nelayan kaya," ujar Kadis Perdagangan.

Sorotan Tajam pada Tata Kelola Pangkalan

Isu krusial lain yang diangkat adalah tata kelola distribusi di tingkat pangkalan, khususnya terkait alur dan kuota Elpiji 3 kg. Dewan menyoroti dugaan praktik di mana pangkalan tidak sepenuhnya menyalurkan kuota yang diterima (berdasarkan data KTP penerima manfaat) kepada masyarakat.

DPRD menemukan adanya kebingungan di masyarakat mengenai sistem kuota yang diterima pangkalan dari agen. Pangkalan diketahui mendapatkan jatah tertentu, dan terdapat isu mengenai kuota yang dialokasikan untuk "sub pangkalan" (sekitar 10% menurut aturan, namun diduga lebih besar) yang menjadi celah penyimpangan.

Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Disdag untuk meluruskan Alur Distribusi, Memastikan alur data kuota pangkalan, dari penerima manfaat (berdasarkan KTP) ke agen hingga ke Pertamina, berjalan transparan.

Demikian pula mengaktifkan Satgas dan Sosialisasi. "Kami mendorong Satuan Tugas (Satgas) yang sudah dibentuk untuk terjun langsung dan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai hak mereka atas Elpiji bersubsidi" ujar Orek akrab disapa.

Demikian pula agar memperkuat pengawasan Pangkalan, menindak tegas pangkalan yang terbukti menyalahgunakan kuota, terutama yang terlalu banyak mengalokasikan jatah untuk pihak selain penerima manfaat langsung.

Kepala Dinas Perdagangan berjanji akan menindaklanjuti temuan dan masukan dari Komisi II. Disdag akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan aparat penegak hukum, untuk memperketat pengawasan, menjamin ketersediaan barang, dan memastikan subsidi tepat sasaran. (AM)