Fraksi PKB Apresiasi WTP Pertanggung Jawaban APBD Sumbawa 2024. Soroti Pengangguran Hingga Kelangkaan LPG

Fraksi PKB Apresiasi WTP Pertanggung Jawaban APBD Sumbawa 2024. Soroti Pengangguran Hingga Kelangkaan LPG

Sumbawa Besar,Amarmedia.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna Senin 14 Juli 2025, dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. ini bertempat di Aula Utama DPRD Kabupaten Sumbawa.

Hadir dalam paripurna ini Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, Anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Zulfikar Demitry, S.H., M.H., Sekretariat Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, Pimpinan SKPD, para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, serta berbagai pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat.

Apresiasi Opini WTP dan Tantangan ke Depan

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sumbawa melalui juru bicaranya Syaifullah SPd.M.M.Inov mengawali pemandangan umumnya dengan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

"Ini menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan yang baik secara administratif sudah terpenuhi, pengelolaan keuangan daerah dapat diperhitungkan secara standar akuntansi pemerintah," ujar Syaiful. Fraksi PKB berharap ke depannya akan ada peningkatan yang lebih baik lagi dari segi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PKB menilai laporan pertanggungjawaban APBD 2024 sudah tersaji dengan baik, seiring dengan hasil audit BPK-RI yang teliti.

Catatan Kritis dan Rekomendasi Fraksi PKB

Meskipun mengapresiasi capaian WTP, Fraksi PKB juga menyampaikan beberapa catatan dan usulan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk perbaikan di berbagai sektor diantaranya Optimalisasi Pendapatan Daerah. Fraksi PKB memandang perlu adanya langkah korektif dan inovatif terhadap tata kelola pajak dan retribusi, baik dari segi penambahan nilai maupun objek yang perlu ditata ulang sesuai kondisi saat ini dan mendatang.

Untuk Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance), Fraksi PKB menekankan pentingnya menerapkan merit system dalam penempatan dan penataan struktur pemerintahan. SKPD atau OPD diharapkan memahami dan mewujudkan visi misi pemerintah dengan pola kolaborasi dan koordinasi yang kuat untuk menjawab tantangan global.

Yang menarik terutama untuk Penanganan Pengangguran, nenyoroti peningkatan pengangguran pada tahun 2023, Fraksi PKB mengusulkan evaluasi kebijakan berbasis kebutuhan dan potensi wilayah dalam penataan tata ruang. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penguatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dari segi SDM maupun sarana prasarana.

Terkini atas kegiatan Pertambangan Rakyat, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian matang dan terukur. Hal ini penting untuk menentukan kebijakan yang jelas, apakah akan dilegalkan dengan fasilitas perizinan atau ditertibkan.

Ketersediaan Pupuk dan Harga Produksi Pertanian juga menjadi sorotan. Sebagai lumbung pangan nasional, Fraksi PKB mendesak pemerintah mengintensifkan pengawasan di tingkat distributor maupun pengecer pupuk, serta memastikan kestabilan harga hasil produksi. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan yang melibatkan berbagai pihak terkait juga diusulkan.

Atas kelanjutan Pembangunan RSUD Sumbawa, Fraksi PKB mendesak percepatan pembangunan RSUD Sumbawa agar pelayanan kesehatan segera memadai dan terintegrasi, dengan target realisasi pembangunan secara utuh di tahun 2026.

Atas rencan Relokasi Rusa dan Konservasi rusa di kompleks pendopo bupati ke Pulau Moyo, Fraksi PKB meminta pemerintah memastikan kondisi habitat baru, termasuk kandang adaptasi, agar rusa dapat menyesuaikan diri dan tidak menjadi hewan buruan, mengingat penurunan populasi rusa yang signifikan.

Terhadap Restorasi Istana Bala Putih, Fraksi PKB berharap pemerintah segera memberikan attensi terhadap Istana Bala Putih, aset budaya yang terbakar pada tahun 2017 dan kini terbengkalai, sebagai simbol sejarah Kabupaten Sumbawa.

Mengenai investasi di kawasan Samota, khususnya lahan 70 hektar yang dibeli pemerintah seharga Rp50 miliar, Fraksi PKB menekankan perlunya kajian mendalam mengenai pemanfaatan tanah tersebut agar dapat mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat pembeliannya menggunakan dana pinjaman.

Permasalahan PPDB dan LPG 3 KG

Fraksi PKB juga meminta pemerintah dan OPD terkait untuk mengatasi masalah penerimaan siswa baru yang berulang setiap tahunnya, serta menertibkan kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg dengan mendata pengecer di setiap pangkalan dan membentuk satgas yang efektif.

Fraksi PKB menyatakan sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun daerah melalui lobi program ke Pemerintah Pusat, dan berharap lebih banyak program pembangunan dapat diperoleh di masa mendatang.

Adapun Anggota Fraksi PKB adalah Sri Wahyuni selaku Ketua Fraksi dan Ridwan, S.P.M.Si selaku Sekretaris Fraksi, dengan Sukiman K., S.Pd.I. (Wakil Ketua) dan Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov. (Bendahara Fraksi). (AM)