Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa Soroti Kenaikan Belanja, Infrastruktur hingga Kontribusi PT AMNT dalam Ranperda Perubahan APBD 2026

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa Soroti Kenaikan Belanja, Infrastruktur hingga Kontribusi PT AMNT dalam Ranperda Perubahan APBD 2026

Sumbawa Besar.Amarmedia.co.id— Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (23/9/2026).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Gitta Liesbano SH MKn., didampingi Wakil Ketua DPRD Zulfikar demitri SH MH serta dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Drs H.Mohamad Ansori, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.

Melalui naskah pemandangan umum yang dibacakan juru bicara fraksi I Ketut Sawitra Fraksi PDI Perjuangan memberikan serangkaian catatan kritis, masukan, hingga tuntutan tegas terkait postur perubahan anggaran daerah tahun 2026.

Fraksi PDI Perjuangan mencermati struktur Pendapatan Daerah, berubah dari semula Rp1,89 triliun menjadi Rp1,94 triliun (bertambah Rp45,83 miliar atau naik 2,42%). Belanja Daerah melonjak dari semula Rp1,92 triliun menjadi Rp2,14 triliun (bertambah Rp224,51 miliar atau naik 11,70%).

Penerimaan Pembiayaan (SiLPA) mngalami lonjakan signifikan dari semula Rp25 miliar menjadi Rp201,68 miliar untuk menutup defisit anggaran.

Terhadap lonjakan belanja daerah, PDI Perjuangan menegaskan bahwa setiap penambahan anggaran wajib diikuti oleh kejelasan output, outcome, target penerima manfaat, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Sorotan Utama Fraksi PDI Perjuangan

Fraksi menyoroti penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp251,48 miliar menjadi Rp251,59 miliar yang dipengaruhi oleh tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas LKPD 2025—termasuk pergeseran pos pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD. PDI Perjuangan mendesak Pemda menyusun strategi intensifikasi PAD yang murni bersumber dari potensi riil daerah, bukan sekadar penataan administratif.

Selain itu, besarnya angka SiLPA yang mencapai Rp201,68 miliar diminta untuk dianalisis secara mendalam. Pemda diminta bersikap terbuka apakah lonjakan SiLPA tersebut akibat efisiensi, keterlambatan pelaksanaan program, atau rendahnya daya serap anggaran.

Terhadap infrastruktur wilayah selatan & kerusakan parah jalan Moyo Hilir, Fraksi PDI Perjuangan mendesak agar alokasi Belanja Modal yang naik lebih dari dua kali lipat—dari Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar (naik 103,12%)—diarahkan secara adil dan berkeadilan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus pada ; Pemerataan Pembangunan Wilayah Selatan Sumbawa, Penanganan ruas jalan rusak berat guna mendukung mobilitas dan rantai pasok ekonomi masyarakat.

Ruas Jalan RSUP hingga Desa Olat Rawa (Kecamatan Moyo Hilir). Fraksi menumpahkan perhatian pada ruas jalan ini yang terus-menerus mendapat sorotan publik dan media sosial akibat kerusakan parah. Pemda diminta tidak sekadar melakukan perawatan rutin, melainkan melakukan peningkatan kualitas dan rehabilitasi menyeluruh.

"Jalan yang baik bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi merupakan urat nadi pergerakan masyarakat dan bagian dari pemenuhan hak atas pelayanan publik yang layak," tegas Fraksi PDI Perjuangan.

Isu krusial lain yang diangkat adalah penerimaan daerah dari bagian keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025 sebesar Rp8,94 miliar (sehingga total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari pos tersebut menjadi Rp20,95 miliar).

Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan secara mendasar apakah nilai tersebut sudah sebanding dengan potensi kekayaan alam yang dikelola, khususnya menjelang pengembangan Blok Elang.

Fraksi menegaskan beberapa poin penting kepada Pemerintah Daerah dan PT AMNT seperti Penyiapan Tenaga Kerja Lokal. Pemda dan PT AMNT didesak segera menyiapkan pendidikan vokasi dan sertifikasi agar putra-putri Sumbawa tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri.

Fraksi meminta komitmen nyata Pemda dan PT AMNT dalam percepatan pembangunan serta penataan infrastruktur RSUD Sumbawa sebagai fasilitas kesehatan strategis.

Terkait Pemberdayaan UMKM & Rantai Pasok Local Content. Pelibatan pengusaha lokal Sumbawa secara nyata dalam kegiatan operasional industri tambang.

"Prinsip kami jelas, kekayaan alam Sumbawa harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat Sumbawa. Jangan sampai sumber daya alamnya diambil dari Sumbawa, tetapi tenaga kerja lokal tersisih dan nilai tambah ekonominya dinikmati di luar daerah," ujar Ketut sawitan 

Mengakhiri pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa meminta seluruh Perangkat Daerah (OPD) untuk bersikap transparan, kooperatif, serta menyediakan data yang lengkap selama proses pembahasan tahapan selanjutnya antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun Susunan Keanggotaan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumbawa: Penasehat: Gitta Liesbano, S.H., M.Kn. Ketua: I Nyoman Wisma, S.I.P. Sekretaris H. Jabir, S.Pd.,Wakil Ketua: Hj. Jamila, S.Pd.SD., Bendahara: I Ketut Sawitra (AM)