DPRD Sumbawa Datangi Dispar NTB, Soroti Potensi Wisata dan Hiu Paus yang Tak Dongkrak PAD

DPRD Sumbawa Datangi Dispar NTB, Soroti Potensi Wisata  dan Hiu Paus yang Tak Dongkrak PAD

Mataram, Amarmedia.co.id - Selasa 9 Desember 2025 – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram untuk membahas strategi "Pengembangan dan Promosi Wisata dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)" Kabupaten Sumbawa.

Rombongan Komisi IV yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, S.AP., M.M.Inov., serta Pimpinan Komisi IV Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov. dan H. Jabir, S.Pd., diterima langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, S.STP.

Sumbawa Khawatir Pariwisata "Jomplang" dengan Lombok

Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa ke Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB dipenuhi pertanyaan tajam terkait strategi pengembangan dan promosi wisata untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan sorotan utama pada ketertinggalan Sumbawa dibanding Lombok. Dipimpin Ketua DPRD Nanang Nasiruddin dan Ketua Komisi IV Muhammad Takdir, rombongan menyampaikan beberapa pertanyaan kunci yang menuntut jawaban konkret guna mengoptimalkan potensi pariwisata seperti Hiu Paus.

Ketua DPRD Nanang Nasiruddin menanyakan destinasi wisata prioritas dalam 1-3 tahun ke depan, serta potensi baru seperti Hiu Paus yang bisa segera diaktifkan untuk kontribusi PAD langsung. Mereka juga soroti strategi promosi yang telah dilakukan beserta kekurangannya, rencana branding daerah, optimalisasi promosi digital via IG, TikTok, YouTube, dan website, serta peluang kerjasama dengan influencer, travel agent, maupun platform nasional.

Pertanyaan mencakup sumber retribusi PAD potensial saat ini seperti parkir, restoran, hotel, jasa wisata, mekanisme pemungutannya apakah sudah digital dan transparan serta potensi belum tergarap. Komisi IV desak target peningkatan PAD pariwisata tahun depan, keberadaan kalender event tahunan sebagai magnet kunjungan, event berimpact ekonomi terbesar sejauh ini, dan peluang kolaborasi swasta untuk sponsor event.

Ketua  komisi IV  dan Anggota DPRD lainnya menanyakan kecukupan pelatihan pemandu wisata, UMKM, pengelola, peran desa wisata dan komunitas kreatif, hambatan utama kolaborasi pemerintah-pelaku usaha, sistem data terintegrasi kunjungan wisata; serta pemanfaatan teknologi digital untuk manajemen destinasi dan promosi.

Dalam sesi konsultasi, Ketua Komisi IV, Muhammad Takdir, menyampaikan kekhawatiran mendalam DPRD terkait potensi wisata Sumbawa yang belum tergarap maksimal, terutama jika dibandingkan dengan kemajuan pariwisata di Pulau Lombok.

"Kami bertanya kepada Kepala Dinas, apa kira-kira potensi yang disorot oleh Provinsi terkait dengan Sumbawa? Ada beberapa, termasuk potensi Hiu Paus, dan sebagainya. Namun, kenyataannya potensi ini tidak ada efek signifikan terhadap PAD Kabupaten Sumbawa," ujar Muhammad Takdir.

Ia menyampaikan bahwa hambatan utama adalah kewenangan pengelolaan wilayah laut yang berada di tangan Provinsi, sehingga hasil dari potensi seperti Hiu Paus tidak langsung berdampak pada pendapatan daerah Sumbawa.

"Infrastruktur wisatanya, seperti di Lombok, begitu maju sekali. Sementara Sumbawa terasa jomplang dengan Lombok. Kapan Sumbawa bisa menyusul Lombok? Inilah yang kami harapkan kepada Provinsi untuk memperhatikan Sumbawa," tegas Takdir, menuntut adanya kesetaraan perhatian dan alokasi pembangunan.

Anggota Komisi IV lainnya yang turut hadir antara lain Syamsul Hidayat, S.E., M.Si., Sandi, S.Pd., M.M., Bunardi, A.Md.Pi., Sri Hastuti, Ema Yuniarti, H. Zainuddin Sirat, Edwan Purnama, H. Andi Mappeleppui, Ridwan, S.P., M.Si., Adizul Syahabuddin, S.P., M.Si., Andi Rusni, S.E., M.M., dan Edy Syarifuddin.

Dispar NTB Siapkan Master Plan Komprehensif

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi sedang menyusun Master Plan Pengembangan Pariwisata di seluruh NTB, termasuk di Kabupaten Sumbawa.

Master Plan ini diharapkan menjadi panduan strategis yang komprehensif agar semua potensi wisata yang ada di Sumbawa, baik yang dikelola Kabupaten maupun yang bersinggungan dengan kewenangan Provinsi (seperti wisata bahari), dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

"Dinas Pariwisata Provinsi NTB merespons positif kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa dengan komitmen mempercepat pengembangan potensi wisata seperti kawasan Teluk Saleh  dan Hiu Paus di Teluk Saleh guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)" ujarnya 

Kepala Dispar NTB, Lalu Ahmad Nur Aulia, menegaskan Master Plan Pariwisata NTB 2025-2029 yang sedang disusun akan menjadikan delapan kawasan strategis Sumbawa, termasuk Poto Tano-Maluk dan SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo, Gunung Tambora), sebagai prioritas utama dalam 1-3 tahun ke depan.

Prioritas Destinasi dan Potensi Baru

Destinasi prioritas mencakup konektivitas Sumbawa ke Mandalika dan Labuhan Bajo melalui infrastruktur laut-udara, dengan potensi wisata baru seperti konservasi Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu yang siap diaktifkan sebagai wisata edukasi berkelanjutan. Strategi promosi saat ini melibatkan kalender event 58 agenda tahunan NTB 2025, termasuk Festival Melala Sumbawa dan MotoGP Mandalika yang beri dampak ekonomi terbesar melalui multiplier effect hotel-UMKM, meski kekurangannya adalah infrastruktur digital belum merata.Branding daerah difokuskan pada "NTB Pariwisata Berkelas Dunia" via RPJMD 2025-2029, dengan promosi digital optimal di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan aplikasi seperti E-Rinjani.

Retribusi PAD potensial dari wisata meliputi parkir, restoran, hotel, dan jasa wisata bahari; mekanisme pemungutan sudah mulai digital via aplikasi namun belum sepenuhnya transparan di Sumbawa, dengan potensi tergarap seperti UMKM desa wisata.Target peningkatan PAD pariwisata 2026 minimal 30-50% dari baseline 2025, sejalan target kunjungan Mataram 400 ribu wisatawan. Peluang kerjasama terbuka lebar dengan influencer, travel agent, platform nasional, dan swasta untuk sponsor event seperti Senggigi Open Surfing; pelatihan pemandu wisata-UMKM sudah ada tapi perlu diperluas, dengan peran desa wisata dan komunitas kreatif sebagai penggerak utama.

Hambatan utama kolaborasi pemerintah-usaha adalah keterbatasan dana-SDM serta harmonisasi kewenangan laut (provinsi) vs darat (kabupaten), diatasi via sinergi RPJMD. Sistem data kunjungan wisata terintegrasi sedang dikembangkan dengan smart tourism, memanfaatkan teknologi untuk manajemen destinasi dan promosi via website desa wisata serta media sosial.Dispar NTB siap kolaborasi intensif dengan DPRD Sumbawa untuk realisasi langkah nyata.

Diharapkan kunjungan kerja ini menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat mempercepat pertumbuhan pariwisata di Sumbawa agar tidak lagi tertinggal dari wilayah lain di NTB.(AM)