Bahas LKPJ 2025: Wakil Ketua Pansus H. Zohran Minta Pemda Fokus pada Kualitas Infrastruktur dan Capaian Visi-Misi

Bahas LKPJ 2025: Wakil Ketua Pansus H. Zohran Minta Pemda  Fokus pada Kualitas Infrastruktur dan Capaian Visi-Misi

SUMBAWA.Amarmedia.co.id— Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Sumbawa, H. Zohran, SH, memberikan catatan kritis dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa tahun anggaran 2025 Selasa 31 Maret 2026. Ia menegaskan bahwa evaluasi LKPJ kali ini harus menjadi alat ukur sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menterjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam kinerja nyata.

Rapat dipimpin ketua Pansus H Zainuddin Sirat. Hadir Pula sekretaris Pansus Syamsul Hidayat SE.M.Si bersama anggota pansus Muhammad Zain SIP, H Andi Mappelepui, Bunardi AMd Pi, Sri Wahyuni, Andi Rusni SE.MM, I Nyoman Wisma SIP, M Taufik dan H Jabir SPd.

H Zohran Orek pemaparannya di hadapan pimpinan dan anggota Pansus serta perwakilan pemerintah daerah, H. Zohran menyoroti lima misi utama pembangunan daerah. Ia meminta setiap anggota Pansus di DPRD membedah secara mendalam capaian kinerja masing-masing sektor, mulai dari SDM, transformasi demokrasi, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu poin krusial yang ditekankan politisi kawakan ini adalah mengenai pembangunan infrastruktur. H. Zohran mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada angka-angka statistik pencapaian kuantitas semata.

"Dalam rekomendasi Pansus nanti, saya ingin menekankan bahwa pengerjaan infrastruktur itu tidak boleh hanya memikirkan kuantitas atau jumlahnya saja, tetapi yang paling utama adalah kualitasnya. Jangan sampai fisik terbangun, tapi fungsinya tidak maksimal atau cepat rusak," tegas H. Zohran, Senin (30/03/2026).         

Dalam rapat tersebut, Pansus juga menyoroti angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup dinamis. H. Zohran mendorong agar setiap pergeseran anggaran yang terjadi selama masa transisi atau pelaksanaan program, seperti pembangunan di RSUD hingga pengerjaan fisik lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

"Tujuannya agar rapat Pansus ini dapat menghasilkan rekomendasi terbaik bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja di tahun berjalan maupun tahun depan," tutup H. Zohran.

Rapat ini juga dihadiri oleh perwakilan Bappeda dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memberikan klarifikasi terkait hilangnya beberapa sumber pendapatan, seperti bagi hasil keuntungan dari pihak ketiga yang tidak lagi berkelanjutan di tahun 2025.(AM)