Respons Fraksi Gelora dan Demokrat-PPP Pembangunan, Bupati Sumbawa Bahas Strategi Fiskal hingga Solusi Legalitas PETI

Respons Fraksi Gelora dan Demokrat-PPP Pembangunan, Bupati Sumbawa Bahas Strategi Fiskal hingga Solusi Legalitas PETI

Sumbawa Besar, Amarmedia.co.id– Dalam kelanjutan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang digelar Senin (13/7/2026), Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara berturut-turut memberikan jawaban atas pemandangan umum yang diajukan oleh Fraksi Partai Gelora Indonesia dan Fraksi gabungan Demokrat-PPP (Persatuan Pembangunan).

Di hadapan pimpinan sidang H.M. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov., dan Anggota DPRD Bupati menegaskan bahwa seluruh catatan, pertanyaan, dan masukan dari kedua fraksi tersebut merupakan kontribusi yang sangat konstruktif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan, serta pembangunan daerah di masa mendatang.

Respons atas Pemandangan Umum Fraksi Gelora

Bupati Syarafuddin Jarot menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Fraksi Gelora Indonesia atas kejelian mereka membedah postur anggaran daerah. Menjawab kekhawatiran fraksi terkait ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat, Bupati memaparkan sejumlah langkah strategis.

Pemkab Sumbawa berkomitmen penuh untuk terus menekan ketergantungan fiskal terhadap pusat melalui optimalisasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihaknya tengah menjalankan berbagai program perluasan basis pajak dan digitalisasi layanan untuk memperkuat struktur fiskal daerah.

Lebih lanjut, Bupati memastikan bahwa APBD Kabupaten Sumbawa akan benar-benar dikelola agar memberikan manfaat nyata yang langsung menyentuh masyarakat luas.

"Pemerintah daerah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Langkah ini untuk memastikan bahwa setiap program prioritas yang dianggarkan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa secara konkret," tegas Bupati.

Pemkab Sumbawa menyambut baik seluruh usulan dan saran yang diajukan oleh Fraksi Gelora sebagai bahan evaluasi mutakhir demi menyempurnaan rencana pengelolaan keuangan dan blueprint pembangunan pada tahun anggaran mendatang.

Respons atas Pemandangan Umum Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan 

Apresiasi serupa juga dialamatkan kepada Fraksi gabungan Demokrat-PPP Pembangunan. Bupati menyatakan bahwa pertanyaan mengenai optimalisasi PAD dan penanganan sengkarut gas LPG 3 kg memiliki substansi yang sama, sehingga penjelasannya selaras dengan jawaban yang telah diberikan kepada fraksi-fraksi sebelumnya.

Menjawab masukan mengenai efektivitas anggaran, Bupati menjelaskan bahwa Pemda terus berupaya menciptakan dampak ekonomi yang berganda (multiplier effect) bagi masyarakat. Strategi ini ditempuh dengan menaikkan standar kualitas perencanaan sejak awal dan memperketat evaluasi kinerja di setiap Perangkat Daerah (OPD).

Terkait desakan percepatan pembangunan infrastruktur vital, Pemkab Sumbawa memberikan perhatian khusus pada sektor air bersih.

 "Untuk percepatan pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah pedesaan, Pemda akan terus meningkatkan alokasi dan pemerataan pembangunan fisik. Kami juga secara intensif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna menjemput dukungan anggaran luar," jelasnya.

Poin krusial yang disoroti oleh Fraksi Demokrat-PPP Pembangunan adalah maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Lantung, Ai Mual, serta beberapa pedesaan lainnya. Menanggapi hal ini, Bupati Syarafuddin Jarot menegaskan bahwa pemerintah daerah mencermati persoalan pelik ini secara sangat serius.

Bupati tidak menampik bahwa praktik PETI membawa dampak buruk yang masif, mulai dari potensi kerusakan lingkungan hidup yang parah, ancaman keselamatan bagi para pekerja, hingga kerugian finansial negara akibat eksploitasi ilegal. Oleh karena itu, Pemda mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Namun di sisi lain, pemerintah juga harus melihat realitas sosial di mana sebagian masyarakat lokal menggantungkan mata pencaharian utama mereka pada sektor pertambangan tersebut.

"Kita butuh solusi yang legal dan berkelanjutan agar alam tidak rusak tetapi ekonomi rakyat tetap jalan. Oleh karena itu, Pemda mengusulkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Saat ini sudah banyak usulan pembentukan koperasi tambang di wilayah Kabupaten Sumbawa," ungkap Bupati.

Bupati secara terbuka menyatakan dukungannya dan merekomendasikan agar aktivitas tersebut dilegalkan melalui jalur resmi. Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat bahwa proses birokrasi ini tidak instan.

"Prosesnya panjang, perlu konsentrasi, ketekunan, dan biaya operasional yang lumayan, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Namun, dari sisi regulasi, kita terus mendorong legalitas ini agar ke depan aktivitas tambang rakyat dapat dilaksanakan sesuai kaidah pertambangan yang baik (good mining practice)," tambahnya.

Melalui izin resmi (Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR dan Izin Pertambangan Rakyat/IPR), Pemda meyakini kontrol terhadap keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan dapat ditegakkan secara ketat. Bupati mengakui isu ini memicu pro-kontra yang luar biasa, bahkan menarik perhatian masyarakat luar daerah untuk datang berduyun-duyun ke Sumbawa guna mempelajari dinamikanya. Pemda memastikan telah berkordinasi dengan jajaran Forkopimda agar penanganan di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis namun tetap tegas.

Sidang Paripurna ditutup dengan penyerahan berkas jawaban kepala daerah secara resmi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti dalam agenda pandangan akhir fraksi mendatang. (AM)